Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Tanggal Rapat: 20 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 21 Feb 2024,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Pada 20 November 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung membahas Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023. RDP dibuka dan dipimpin oleh Adies Kadir dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10.30 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Ketua Komisi Yudisial:
- Formasi kebutuhan hakim
- 10 Hakim Agung
- 1 Hakim Agung Kamar Perdata
- 8 Hakim Agung Kamar Pidana
- 1 Hakim Agung Kamar TUN (khusus pajak)
- 3 Hakim Ad Hoc
- 3 Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di MA
- 10 Hakim Agung
- Urgensi Pengisian Hakim
- Mahkamah Agung kekurangan Hakim Kamar Pidana (2 kali pengusulan belum diterima DPR)
- Beban perkara pajak sangat tinggi di Mahkamah Agung
- Berkas kasasi perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Peristiwa Paniai Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks telah dikirim ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2023, sebelumnya pada Agustus 2022 Mahkamah Agung telah menyampaikan perihal pengisian kekosongan Hakim Ad Hoc HAM di MA melalui surat nomor 26/WKMA.NY/SB/8/2022.
- Seleksi Administrasi
- Masa Pendaftaran 8 s.d 29 Mei 2023
- Perpanjangan s.d 7 Juni 2023
- Jumlah Pendaftar
- CHA = 70 orang
- CH Adhoc HAM di MA = 30 orang
- Lolos Administrasi
- CHA = 63 orang
- CH Adhoc HAM di MA= 21 orang
- Masa Pendaftaran 8 s.d 29 Mei 2023
- Uji Kelayakan
- Seleksi Kualitas
- Lolos CHA = 34 orang
- Lolos CH Adhoc HAM di MA = 6 orang
- Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (9 s.d 10 Agustus 2023)
- Seleksi Kesehatan
- Pemeriksaan Spesialis
- Pemeriksaan Radiologi
- Pemeriksaan Elektrodiagnostik
- Seleksi Kepribadian
- Penelusuran dan klarifikasi rekam jejak
- Assessment kompetensi dan kepribadian
- Peserta lolos seleksi
- CHA = 20 orang
- CH Adhoc HAM di MA = 5 orang
- Seleksi Kesehatan
- Seleksi Kualitas
- Wawancara Terbuka (16 s.d 19 Oktober 2023)
- Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2023
- Kamar Perdata
- Agus Subroto, S.H., M.Kn
- Kamar TUN Pajak
- Dr. Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFrA.
- Kamar Pidana
- Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
- Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
- Noor Edi Yono, S.H., M.H.
- Sigid Triyono, S.H., M.H.
- Sutarjo, S.H., M.H.
- Dr. Yanto, S.H., M.H.
- Kamar Perdata
- Hasil Akhir Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tahun 2023
- Dr. Adriano, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
- Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H.
- Kesimpulan
- Seleksi Administrasi
- CHA = 70
- Ad Hoc HAM = 30
- Seleksi Kualitas
- CHA = 63
- Ad Hoc HAM = 17
- Seleksi Kesehatan dan Kepribadian
- CHA = 34
- Ad Hoc HAM = 6
- Wawancara Terbuka
- CHA = 15
- Ad Hoc HAM = 5
- Usulan ke DPR
- CHA = 8
- Ad Hoc HAM = 3
- Seleksi Administrasi
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung:
- Alokasi Beban Perkara per Hakim Agung
- Kamar Perdata
- Jumlah beban = 7679
- Jumlah Hakim Agung = 16
- Rerata Beban = 480
- Rerata Alokasi per Hakim Agung = 1440
- Kamar Pidana
- Jumlah beban = 9719
- Jumlah Hakim Agung = 11
- Rerata Beban = 883
- Rerata Alokasi per Hakim Agung = 2650
- Kamar Agama
- Jumlah beban = 1642
- Jumlah Hakim Agung = 7
- Rerata Beban = 235
- Rerata Alokasi per Hakim Agung = 704
- Kamar Militer
- Jumlah beban = 439
- Jumlah Hakim Agung = 4
- Rerata Beban = 110
- Rerata Alokasi per Hakim Agung = 329
- Kamar TUN
- Jumlah beban = 7729
- Jumlah Hakim Agung = 7
- Rerata Beban = 1104
- Rerata Alokasi per Hakim Agung = 3312
- Kamar Perdata
- Analisis Kebutuhan Hakim Agung
- Kamar Perdata
- Jumlah beban = 7679 (38%)
- Jumlah Hakim Agung = 16
- Jumlah Hakim Agung Ideal = 20
- Kekurangan = 4
- Kamar Pidana
- Jumlah beban = 9719 (48%)
- Jumlah Hakim Agung = 11
- Jumlah Hakim Agung Ideal = 20
- Kekurangan = 9
- Kamar Agama
- Jumlah beban = 1642 (8%)
- Jumlah Hakim Agung = 7
- Jumlah Hakim Agung Ideal = 8
- Kekurangan = 1
- Kamar Militer
- Jumlah beban = 439 (2%)
- Jumlah Hakim Agung = 4
- Jumlah Hakim Agung Ideal = 4
- Kekurangan = 0
- Kamar TUN
- Jumlah beban = 7729 (4%)
- Jumlah Hakim Agung = 7
- Jumlah Hakim Agung Ideal = 8
- Kekurangan = 1
- Total
- Jumlah beban = 27.208 (100%)
- Jumlah Hakim Agung = 45
- Jumlah Hakim Agung Ideal = 60
- Kekurangan = 15
- Kamar Perdata
- Analisis Kebutuhan Hakim Ad Hoc
- Perkara PHI
- 2021 = 1264
- 2022 = 1601
- Rerata = 1433
- Jumlah Hakim Ad Hoc = 5
- Jumlah Ideal = 5
- Kekurangan = -
- Perkara Tipikor
- 2021 = 418
- 2022 = 729
- Rerata = 574
- Jumlah Hakim Ad Hoc = 4
- Jumlah Ideal = 4
- Kekurangan = -
- Perkara HAM
- 2021 = -
- 2022 = 1
- Rerata = -
- Jumlah Hakim Ad Hoc = -
- Jumlah Ideal = 3
- Kekurangan = 3
- Perkara PHI
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)