Partai Kebangkitan Bangsa - Jambi

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Pendikan Kedokteran, Uji kompetensi, dan Seputar Pendidikan Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PDUI dan PBIDI

Handayani menjelaskan uji kompetensi ini tidak hanya dokter tapi juga bidan, masalah JKN yang tidak sesuai di lapangan kami ada panja BPJS ke Sumatera Barat ada masyarakat sampaikan kalau ingin pelayanan bagus jangan BPJS atau ke RS swasta. Kami sepakat meningkatkan kesejahteraan dokter itu dana Rp46 miliar gedungnya tidak jadi dan alatnya tidak dipakai di Jambi.

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan IOM Indonesia dan APJATI

Handayani menjelaskan bahwa yang direkrut legal saja masih bermasalah apalagi yang ilegal, BNP2TKI dan menaker mana yang kita perkuat mengenai siapa yang mengatur TKI ke luar untuk koordinasi di daerah juga perlu ditinjau lagi.

Pandangan atau Masukan terkait RUU tentang Kepalangmerahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar (Rina Rusman dan Fadillah Agus)

Handayani menanyakan cara untuk melebur organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) dan Bulan Sabit Merah Indonesia. Ia berpendapat bahwa sudah seharusnya PMI itu berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan dengan kemiliteran. Ia meminta kejelasan dan ketegasan sikap netral dalam kancah internasional agar tidak ada penggunaan lambang kepalangmerahan secara sembarangan. Ia juga mengatakan bahwa PMI identik dengan donor darah.

RUU Kepalangmerahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM

Handayani mengatakan bahwa kesepakatan salah satu yang disetujui adalah Jenewa, itu melindungi kawanan perang sesuai hukum. Handayani selaku perwakilan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan bahwa PKB menyatakan setuju untuk dibahas selanjutnya RUU Kepalangmerahan.

Tanggapan

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Handayani menyampaikan bahwa masyarakat
sebenarnya mau ber-KB tetapi mengapa di BPJS Kesehatan tetap harus bayar.

Roadmap Kementerian Kesehatan RI – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Handayani meminta agar Raker hari ini dan
dilanjutkan pendalaman saja.

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Handayani menyarankan masalah kapitasi diberlakukan pada 1 Agustus, tapi diserahkan ke BPJS Kesehatan pada 5 Agustus. Ia setuju harus ada evaluasi kembali terkait INA-CBGs. Handayani menanyakan kejelasan peraturan dan sosialisasi mengenai sistem rujukan. Ia meminta klarifikasi terkait adanya kasus kecelakaan, lalu dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata di rumah sakit tersebut tidak ada dokter bedah, dan diminta pindah ke rumah sakit lain lain. Namun, rumah sakit yang lain tidak ingin menerima, karena pasien ini dipulangkan paksa. Pihak rumah sakit takut jika BPJS-nya tidak tidak cair.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Handayani mengatakan bagaimana penggunaan jamkesda selama ini, yang dianggarkan sebesar Rp10 miliar untuk masyarakat bebas berobat kemana saja. Handayani menyampaikan bahwa ada
puskesmas di daerah yang tidak memiliki dokter, hanya perawat senior. Selain itu, di puskesmas daerah ada obat dewa, yang mana semua penyakit obatnya CTM. Handayani mengatakan pelayanan dokter tidak mau berulang karena dokter hanya dibayar sekali.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk, Program BKKBN dalam Melindungi Penduduk Rentan pada Situasi Bencana, Penyerapan Anggaran pada Semester I Tahun 2015, dan Laporan Perkembangan Penyusunan Roadmap Kebutuhan Petugas Lapangan Keluarga Berencana — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Handayani menanyakan keterkaitan banyaknya jumlah peran serta masyarakat yang terdata benar atau tidak. Ia berpesan jangan sampai peran serta masyarakat hanya di atas kertas saja. Handayani menanyakan terkait keaktifan peran serta masyarakat tersebut. Data yang disampaikan menunjukkan keaktifan yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya yang aktif sedikit. Handayani kembali berpesan jangan sampai target penurunan penduduk hanya angan-angan saja.

Laporan dan Penjelasan Kementerian Kesehatan terhadap Beberapa Isu Spesifik, Realiasasi Anggaran Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015, dan Rencana Mewujudkan Kemandirian Obat Nasional — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

Handayani mengatakan KLB DBD siklusnya tahunan, Handayani bertanya bagaimana koordinasi Kemenkes dengan Pemda untuk antisipasi DBD. Handayani menyampaikan bahwa perpanjangan PTT menjadi kendala di daerah, perpanjangan harus membayar Rp15-Rp20 juta, jika tidak maka berkas tidak dikirim. Handayani bertanya terkait kasus satu orang yang terjangkit virus zika di Jambi. Handayani juga bertanya kendala belanja modal Kemenkes yang realisasinya hanya 75,6% di tahun 2015.

Masukan Mengenai Pengelolaan Dana Investasi Jaminan Sosial BPJS Jangka Panjang dan Jangka Pendek — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Anggaran, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewas BPJS Kesehatan

Handayani menanyakan mengenai ketiadaan data PBI. Ia mengatakan pembayaran mandiri untuk BPJS masalahnya bukan karena masyarakat tidak mau bayar, tetapi karena bayarnya mesti ke ATM. Bahkan ada yang wajib 6 bulan sekali bayarnya. Ia menyampaikan mereka tidak mampu membayar. Ia menanyakan kebenaran masyarakat mengetahui keanggotaan PBI. Ia menanyakan sumbangan lain yang tidak mengikat untuk BPJS selain PBI.

Masukan Panja RUU PPILN — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Handayani mengatakan di Jambi banyak warganya ke Malaysia dan menjadi warga negara Malaysia tapi WNI juga. Ia menanyakan di UU bisa atau tidak regulasinya dipersingkat. Ia menyampaikan dulu ia membuat paspor susah sekali. Ia mengatakan regulasi pembuatan paspor harus diperbaiki. Ia menanyakan alasan tiap membuat paspor harganya berbeda tergantung waktu proses pembuatannya. Ia mengatakan terlalu banyak lembaga perlindungan TKI di luar negeri. Ia menanyakan pihak yang menjadi motor perlindungan terdepannya. Ia juga membahas tentang WNA ilegal di Indonesia dan sudah bekerja. Ia menanyakan bisa atau tidak dibuat legal. Ia menanyakan solusi untuk melegalkan pekerja WNI ilegal di luar negeri.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Handayani menanyakan profil BPJS, pesertanya, dan anggarannya. Ia menanyakan mengenai peruntukan penambahan jam kerja sebagai peningkatan kapasitas atau hanya menghabiskan dana operasional. Ia juga menanyakan mengenai standar gaji untuk permasalahan perumahan. Ia mengatakan ada kasus kecelakaan yang tidak ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, melainkan jasa raharja. Ia menyampaikan jasa raharja ribet. Ia menanyakan regulasi untuk pekerja di luar negeri.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Handayani bertanya apakah ada koordinasi mengenai data dengan Menteri Sosial RI atau tidak.

Evaluasi Kinerja BNP2TKI - RDP Komisi 9 dengan Kepala BNP2TKI

Handayani mengaku tidak mengetahui dimana kedudukan BNP2TKI ini ditempatkan oleh pmerintah untuk membahas RUU PPILN. Handayani menanyakan ada atau tidak cara agar TKI yang ilegal bisa menjadi legal.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Handayani mengatakan bagaimana jaminan sosial untuk pekerja lepas, apakah perlu sosialisasi bersama.
Handayani bertanya terkait rumah susun dan syarat untuk mendapatkannya.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun

Handayani mengatakan bahwa keluhan pegawai negeri dan masyarakat juga adalah penolakan dari rumah sakit. Handayani menanyakan bagaimana solusi Karun agar tidak ada penolakan rumah sakit.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Misbahul Munir

Handayani menanyakan masalah yang dihadapi masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Handayani juga menanyakan cara Misbahul menghadapi defisit.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Rekson Silaban

Handayani menanyakan apakah bisa pekerja non formal seperti petani ikut BPJS Ketenagakerjaan.

Permasalahan Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan PT. Biofarma

Handayani berharap untuk segera diselidiki penyimpanan vaksin yang sudah tidak berlaku.

Penanganan Peredaran Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Plt. Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Biofarma

Handayani mengatakan bahwa dirinya sudah berkali-kali menyampaikan untuk mengecek vaksin-vaksin yang dijual dipasaran.

Pengangkatan Tenaga Kesehatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Perwakilan Perawat Puskesmas

Handayani mengatakan bahwa perawat yang bekerja di swasta harus mendapatkan gaji setara dengan UMR. Ia juga mengatakan bahwa DPR-RI tidak mempunyai wewenang dalam menilai Pemerintah Daerah. Ia menyampaikan bahwa rumah sakit di dapilnya, Jambi, mengeluh tidak dapat bertemu langsung dengan dokter spesialis, jadi dokter spesialis hanya diberi tahu keluhannya saja sudah langsung dapat mendiagnosa. Handayani berpandangan penempatan dokter gigi di daerah banyak yang salah penempatan. Akhirnya, dokter gigi tersebut keluar. Padahal, peralatannya sudah lengkap, tapi justru tidak terdapat dokter giginya.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Eko Darwanto

Handayani menanyakan bagaimana penyampaian untuk meyakinkan pekerja informal bergabung di BPJS Ketenagkerjaan.

Evaluasi BPJS Kesehatan — Panja BPJS Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Handayani mengatakan jika ada pembiayaan murah, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk ke rumah sakit. Ia menanyakan kemampuan memberikan PBI kepada semua kelas tiga. Ia menyampaikan selama ini tidak jelas jumlah anggaran yang terkumpul dari pegawai negeri di BPJS.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Eko Suwardi

Menurut Handayani, masalah PBI jika datanya lengkap pasti tidak terjadi.

Rangkap Jabatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Handayani mengatakan untuk menyuarakan yang benar. Dewas sebagai pengawas harus melihat dari segi pengawasan. Ia berharap ada komitmen dari Dewas agar ada catatan tidak ada anggota yang belum mengundurkan diri dari jabatan lain. Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu disorot dan yang paling disorot adalah BPJS Kesehatan. Ia meminta Dewas berbicara kepada pelaku faskes saat nanti ke lapangan dan tidak hanya berbicara dengan masyarakat saja. Pelaku faskes juga rakyat dan mereka harus didengar suaranya. Ia prihatin tempat kerja Dewas yang tidak layak. Ia menduga ada kesengajaan terhadap sarpras Dewas agar kinerja pengawasan Dewas menjadi buruk. Ia mengatakan Komisi 9 akan meminta segera ada audit terhadap anggaran BPJS yang defisit begitu besar.

Konflik Ketenagakerjaan di PT Dirgantara Indonesia (DI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat dan Bandung, Serikat Pekerja PT DI, Tim Mediator PT Dinas Tenaga Kerja Bandung

Handayani mengatakan sepakat dengan rekan Komisi 9 lainnya bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Ia menyampaikan ia tidak pernah memecat orang walaupun tanda tangannya pernah ditiru orang tersebut. Ia berharap tidak ada pemecatan. Setindaknya menurutnya harus berpikir dengan jernih.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Handayani meminta program untuk penanganan gizi buruk agar lebih ditingkatkan lagi. Ia mengatakan pada umumnya banyak keluhan di daerah mengenai pelayanan kesehatan BPJS. Ia menyampaikan BPJS bukan lebih baik tetapi malah menyusahkan terutama di Jambi. Ia membahas mengenai nakes yang sudah mengikuti uji kompetensi dan menunggu setahun tetapi STNnya tidak keluar-keluar. Ia meminta untuk tidak mempersulit kehidupan orang lain.

Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang Menjadi Korban Kapal Tenggelam di Perairan Tanjung Pinang Kepulauan Riau — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI

Handayani mengapresiasi kinerja Basarnas dalam melakukan pencarian dan pertolongan atas musibah tenggelamnya kapal pengangkut TKI. 

Evaluasi Kerja 2016 dan Pelaksanaan Kerja 2017 (Raker Lanjutan) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Handayani menanyakan mengenai pembaruan data yang dilakukan 6 bulan sekali. Ia mengatakan jika seandainya ada kegiatan ini akan sangat baik sekali. Ia menyampaikan perbaikan data dari bawah akan sangat baik. Dilakukan mulai dari tahap RT sampai ke Provinsi akhirnya. Ia mengatakan seandainya mungkin, data-data yang tidak valid akan selesai.

Penjelasan Terkait Penanganan Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

Handayani mengatakan bahwa di Sumatera, apalagi di Jambi, banyak jalan tikus yang digunakan untuk menyeberang ke negera tetangga, hal illegal ini terjadi karena masyarakat sulit membuat dokumen untuk kerja ke luar negeri.

Evaluasi Kinerja 2016 dan Permasalahan Terkait Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia

Handayani bertanya bagaimana koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Program Jaminan Pensiun — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Handayani mengatakan terkait rekrutmen perusahaan jangan memakai dalih UU, karena swasta ingin mencari laba, jika ditekan maka PHK akan terjadi dan pengangguran meningkat.

Sarana, Prasarana, dan Status Kepegawaian — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rumah Sakit (RS) Islam Samarinda, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan, Serikat Pekerja (SP) RS Al Ihsan Bandung

Handayani mengatakan untuk pengadaan alkes dipastikan saja. Kalau lahan sudah pasti ada dulu, supaya alkes ada tempatnya. Ia mengatakan Komisi 9 tidak punya kekuatan untuk meminta ganti rugi kalau membangun di lahan Pemerintah. Menurutnya, hitungannya tetap milik Pemda, bukan yayasan atau swasta. Ia mengatakan kalau Pemerintahannya kenal dengan Komisi 9 dengan baik, mungkin enak bisa sedikit mudah. Tapi, kalau Pemerintahannya ganti dan tidak sejalan dengan Komisi 9, susah. Ia mengatakan Komisi 9 bisa diusir seenaknya. Ia mengatakan dalam waktu tertentu menyiapkan lahan. Itu merupakan risiko yayasan. Tapi, dari kejadian itu bisa mendapatkan motivasi yang baik.

Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), Perluasan Kepesertaan, Penegakkan Hukum serta Program Pemutihan Pemerintah Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan

Handayani meminta BPJS Ketenagakerjaan tegas dalam menangani pihak swasta dan pemerintah. Selanjutnya, Handayani mengatakan sosialisasi harus diperkuat kepada masyarakat.

Pengawasan Peredaran Obat Secara Online — Komisi 9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM)

Handayani bercerita bahwa kemarin ia menonton tayangan daur ulang obat yang sudah kadaluarsa kemudian dibuat menjadi obat, melihat hal tersebut Handayani bertanya apakah dapat diketahui siapa orang-orang yang melakukan hal tersebut, karena berbahaya sekali. Selain itu Handayani merasa BPOM perlu koordinasi dengan KemenLHK untuk pemusnahan obat-obatan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

Permasalahan Perawat Honorer Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI)

Handayani mengatakan bahwa untuk yang terjadi di daerah, Komisi 9 sudah mengetahui semua karena anggota Komisi 9 turun ke lapangan semua. Ia mengatakan namanya honorer ada aturan seharusnya diupah minimal berapa. Ia memperkirakan kemungkinan sekarang Mendagri dan Menkes sudah melakukan suatu pembicaraan bahwa gaji itu tidak boleh di bawah UMR. ada payung hukum mengenai gaji. Ia membahas mengenai masalah tenaga kerja dimana yang disorot Pemerintah adalah swasta. Ia mengatakan jawaban dari Menteri ketika ditanya adalah tidak ada undang-undangnya. Menurutnya, semua harusnya terkait, bukan hanya swasta saja. Ia mengatakan untuk tidak menyuruh swasta UMR/UMP tapi pemerintah sendiri tidak melakukan demikian. Ia menyarankan dengan Pimpinan untuk rapat dengan Menkes dan duduk sama-sama disini. Ia menyampaikan bahwa DPR sudah merembukkan mengenai jalan keluar perawat bisa menjadi pegawai negeri. Ia mengatakan jika belum ada regulasi, maka prosesnya akan sulit dan lama. Ia mengajak untuk sama-sama berdoa supaya bisa dilakukan koordinasi dengan Menkes dan Komisi lain. Ia menyampaikan bahwa ia juga perawat dan di Jambi ia dekat sekali dengan Ketua PPNI. Ia mengatakan tidak hanya memikirkan Jambi namun juga semua wilayah Indonesia. Ia juga mempertanyakan permintaan perawat Indonesia dari luar negeri tapi tidak tahu apa yang membuat tidak pernah terpenuhi. Ia mengatakan melalui PPNI pusat mungkin bisa dipikirkan bagaimana baiknya.

Kanker Serviks, Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi di era JKN, dan Kasus Stunting — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)

Handayani menanyakan alasan dokter gigi kurang perhatian ke puskesmas. Soal stunting, menurut Handayani, pengobatannya hanya bisa dilakukan oleh orang mampu saja. Terakhir, ia meminta kepada Fatayat NU untuk memberitahukan pada ulama bahwa imunisasi tidak haram.

Pembangunan Balai Latihan Kerja -- RDP Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja

Handayani merasa Balai Latihan Kerja (BLK) di Jambi ini termasuk yang terburuk karena adanya keterbatasan fasilitas. Handayani menyampaikan bahwa dulu Gurbernur Jambi pernah membuat program test untuk bekerja di luar negeri. Pada saat itu, dari 90 pelamar, yang diterima ada 60 orang. Handayani berpendapat bahwa BLK harus bisa memberi pelatihan-pelatihan persiapan agar tenaga kerja kita bisa bekerja di luar negeri. Handayani juga menghimbau agar BLK dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membentuk bidan-bidan yang siap bekerja di luar negeri, karena honor bidan di negeri kita ini sangat kecil. Handayani berpendapat perlu adanya survei terlebih dahulu terkait market lapangan kerja.

Kendali Mutu dan Kendali Biaya – Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Handayani mempertanyakan tentang terapi target yang selesai setelah tanggal 1 Maret. Menurutnya apakah saat awal pendaftaran disampaikan ada pengobatan yang tidak ditanggung. Menurut Handayani, apakah masyarakat tahu semua pengobatan ditanggung seluruhnya atau tidak. Menurut Handayani, sekarang anggaran kita banyak untuk kuratif. Apa yang disampaikan ketua IDI masyarakat karena perilaku hidup jadi berpenyakit. Menurut Handayani dirinya sudah menyampaikan bahaya tapi masyarakat tidak menghiraukan.

Peningkatan Mutu RS untuk Program JKN melalui Akreditasi dan Permasalahannya – Raker Komisi 9 dengan Mentri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan 5 Asosiasi Rumah Sakit (KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA, PERSANA)

Handayani mengatakan ada rumah sakit di Jambi masyarakat pada saat masuk rumah saakit memakai asuransi lain, dan tidak ditanggung oleh pihak asuransi tersebut sedangkan masyarakat mau memakai BPJS mandiri tidak diterima.

Latar Belakang

Handayani terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jambi setelah memperoleh 47,479 suara. Handayani adalah tokoh masyarakat dari Merangin, Jambi. Handayani adalah Ketua Yayasan Haji Soeheyli Qori. (STIKES Merangin).

Handayani adalah mantan PNS di Pemda Jambi dan pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Jambi dan Pimpinan Proyek sarana kesehatan di Jambi. Handayani juga pernah menjadi Bendahara Proyek Pembangunan APBD II.

Pada periode 2014-2019 Handayani duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi dan kesehatan. 

Pendidikan

SLTA, SMA Purnama, Jambi (1985)

Diploma, Akademi Keperawatan, Jambi (1990)

S1, Universitas Andalas, Jambi (2002)

Perjalanan Politik

Handayani awalnya adalah kader dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan terdaftar sebagai calon legislatif dari PBB pada Pileg 2014. Namun pada saat-saat terakhir Handayani berpindah partai ke PKB sehingga menimbulkan kerancuan di Komite Pemilihan Umum (KPU) (sumber) 

Pada Pilkada 2013, Handayani mencalonkan diri menjadi calon Bupati Merangin namun gagal.  Pada Pilkada Serentak 2015 nama Handayani kembali dikabarkan sebagai kandidat Calon Wakil Gubernur Jambi. (sumber2)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kepalangmerahan

7 Desember 2017 – Komisi 9 rapat kerja dengan pemerintah saat pengambilan keputusan tingkat pertama.Handayani berpendapat terkait lambang, harus tetap dipertahankan sebagai lambang PMI. Melalui Handayani, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya.[sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  dan Kementrian Hukum dan HAM, Handayani menyatakan bahwa Fraksi PKB menyetujui ratifikasi RUU MLC tersebut untuk disahkan menjadi Undang-Undang. [sumber]

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Berdasarkan pemaparan Menteri Kesehatan (Menkes), Handayani mempertanyakan apakah target yang ingin dicapai Menkes dalam Program Indonesia Sehat. Menurut Handayani, permasalahan kesehatan tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, yakni ketersediaan obat. Hal itu dinilai Handayani menunjukkan indikasi bahwa ada yang salah dalam pengaturan obat. Kemudian, Handayani juga mengkritik adanya alat berharga miliaran tidak terpakai bahkan dikarenakan rusak. Menurut Handayani, hal tersebut perlu mendapat penjelasan dari Menkes. Masalah akreditasi, Handayani menambahkan agar ada penjelasan tujuan akreditasi karena sebagian rumah sakit telah mengeluarkan banyak dana akreditasi tersebut.  [sumber]

Tanggapan

PERBAIKAN SISTEM BPJS 

25 Oktober 2018 - pada RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, Kemenkes dll, Handayani mengapresiasi sistem by name by adress ini,akan tetapi, ada realitas di lapangan orang kaya masih mendapat PBI, jadi bagaimana sistem by name by adess ini.Handayani berpendapat, sistem ini masih cenderumg menimbulkan kesalahan data. PBI ada yang dari kabupaten/provinsi itu orang kesehatan tidak tahu siapa yang dapat PBI, mereka punya anggaran dari kota Jambi itu sekitar 22.000 orang tapi dia tidak tahu karena takut bahwa yang sudah dapat itu dapat lagi, data harus diperbaiki jadi tidak itu-itu lagi. Data by name by adress ini kadang-kadang tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan beberapa Kades tidak mau memberi PBI ke orang yang kurang mampu karena merasa sudah memberikannya ke orang yang sudah mampu, dimana pemberian tersebut merupakan pemberian yang salah sasaran. Handayani meminta tolong agar dilibatkan betul-betul Ketua RT atau Kepala Desa, jadi itu datanya benar-benar orang miskin. Tolong Kepala Desa dan Ketua RT ini dapat dilibatkan dalam pendataan penerima PBI karena banyak kasus pemberian PBI ini tidak sesuai. [sumber] 

Pendanaan Jaminan Kesehatan (JKN)

14 Maret 2018 -  Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Budi Hidayat, PERSI, PDGI, IDI, ASKLIN, DJSN dan Direksi BPJS Kesehatan Handayani menuturkan pernah bertanya mengapa UU BPJS ada saat Jamkesda masyarakat “adem” dengan surat keterangan Kades, berobat tidak bayar, di Puskesmas ada, dulu kalau kabupaten tanggung jawab,  dan kalau dirujuk ke provinsi jadi tanggung jawab provinsi. Handayani menjelaskan selain itu, dulu tidak ada keluhan, sehingga jadi masalah pertama soal peserta harus betul-betul orang miskin yang dapat kartu BPJS. Handayani mengungkapkan dalam kegiatan kita perlu antisipasi agar orang miskin mendapatkan kartu. [sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2018 - Handayani menjelaskan terkait struktur di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) karena di Jambi 8 sudah ikut aturan sedangkan 3 lainnya belum. [sumber]

Perluasan Kepersertaan Sektor Informal

25 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat-Repulik Indonesia (DPR-RI) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Handayani meminta BPJS ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dewan Pengawas.[sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Handayani meminta penjelasan terkait pertanyaan dari masyarakat seputar kecelakaan merupakan tanggungan Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan. Ia juga menuntut agar data soal peserta BPJS Kesehatan yang baru cepat keluar. Hal tersebut untuk meminimalisir adanya data masyarakat yang sudah pindah tempat atau meninggal dunia, masih terdaftar sebagai peserta kartu BPJS Kesehatan. [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Makanan dan Obat 2016

Pada 8 Juni 2015 - Handayani menilai ada banyak kegaduhan yang bersumber dari televisi swasta seperti beras plastik dan merica oplosan. Apakah tidak memungkinkan melakukan pendekatan dengan TV swasta agar tidak menyiarkan berita yang belum pasti. Barang-barang yang dijual secara online juga sudah banyak sekali, mungkin BPOM bisa bekerja sama dengan Menkominfo terkait registrasi. Sebagai tambahan, Handayani menyebutkan bahwa tidak ada yang dilakukan oleh dinas kesehatan di kabupaten/kota.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjalankan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Handayani mengingatkan perlu adanya peningkatan kegiatan BKKBN seperti PKB dan PLKB di setiap daerah. Para pekerja PLKB dan PKB hanya mendapat upah Rp.600 ribu dan itu juga dibayarnya 3 bulan sekali, bagaimana bisa pendidikan PKB/PLKB memiliki standar yang tinggi? Akan lebih baik jika mereka bisa suntik KB dan juga melakukan penyuluhan.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Handayani mengeluhkan mengenai peralatan kesehatan. Menurut Handayani alat-alat kesehatan di rumah sakit banyak yang baru sebentar dipakai sudah rusak, bahkan ada yang belum dipakai pun sudah rusak. Handayani ingin alat-alat kesehatan yang dikirimkan harus sesuai dengan permintaan user-nya. Jangan sampai tidak sesuai.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Handayani prihatin BPOM tidak terlibat dalam mengawasi barang impor. Handayani saran agar segera ada UU khusus untuk BPOM. Handayani juga saran agar BPOM turut mengingatkan pihak tv swasta untuk tidak menayangkan makanan-makanan yang dicampur borax dan formalin.  [sumber]