PDI Perjuangan - Maluku

Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

RUU Sumber Daya Air — Badan Legislasi DPR RI Rapat Internal dengan Tim Pengusul

Mercy mengatakan sis cara pandang masyarakat berbeda-beda soal SDA sehingga perlu ada standar penyediaan layanan dasar air. Mercy menuturkan perlu ada pasal terkait ketersediaan dan keterjangkauan serta ada baiknya pengelolaan diatur baik di hilir maupun hulu. Mercy mengatakan seharusnya konservasi air menjadi tanggung jawab seluruh manusia bukan hanya pemerintah.

Tanggapan

Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina

Mercy mengatakan bahwa pasca kunjungan Komisi 7 DPR-RI dari Jepang ada hasil terbaik untuk Pertamina yang mengambil alih 35 persen saham dari Shield. Mercy meminta agar ada gambaran terkait rencana pelaksanaan projek, artinya tidak saja di tingkat nasional tetapi ini sampai ke tingkat yang paling bawah, maka perlu melibatkan Pemda terkhusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk perluasan lahan sehingga harapan kami berkaitan masalah lahan sampai ke Kasasi itu sangat memukul martabat harga diri Maluku. Tanah di Tanimbar meningkat tajam harganya sehingga harapan kami semoga pengambilalihan atau perluasan lahan ini ada jaminan harga tanah disesuaikan dengan sistem feature trading agar bisa mendapatkan keuntungan masyarakat di kemudian hari. Mengingat 20 tahun yang akan datang pastinya harga tanah akan melambung tinggi terutama untuk daerah yang kategori sebagai miskin ekstrim, maka perlu ada berbagai kebijakan energi untuk kedepannya. Untuk strategi pemasaran gas ini Mercy mencoba kombinasi dengan kegiatan Pertamina di Internasional. Pada saat melakukan evaluasi terkait kinerja SKK Migas dan Pertamina ini perlu ada pembahasan secara mendalam karena ada 9 uncommitted cargo padahal potensi gas di Indonesia sangat besar. Terkait neraca energi nasional kita sudah net importir saat ini namun Menteri Keuangan masuk dengan alasan harga ICP yang meningkat tajam dan produksi menurun secara alamiah yang menyebabkan instabilitas. Ada catatan terkait memperkecil gap terjadinya imbalancing terkait neraca keuangan untuk pengembangan di tingkat domestik ini seperti apa karena di tingkat domestik masih tidak jelas sampai hari ini perkembangan terkait posisinya mungkin lebih dari 12 project bersama SKK Migas sehingga bisa mendongkrak angka lifting migas untuk memperkuat keuangan negara.

Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga, Timah, Bauksit, dan Mineral lainnya serta Rencana Mitigasi Dampak Pelarangan Ekspor Mineral - Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM RI

Mercy menyampaikan bahwa Di Pasal 170A UU 3 tahun 2020 menjadi pondasi berkaitan dengan penjualan mineral logam hasil pengolahan dalam jangka waktu 3 terhitung sejak UU ini mulai diberlakukan. Pasal 170A detail implementasi-nya diturunkan melalui PerMen. Di dalam PerMen terkait Pasal 44A, asumsinya tinggal 2 mingguan lagi dan sesudah itu harus sudah closing. Terkait pemberian sanksi atas keterlambatan fasilitas pemurnian, hari ini kami membutuhkan satu tabel dari seluruh pemegang IUP/IUPK yang mengalami keterlambatan. Mercy menanyakan berapa besar angka yang telah mereka tetapkan dari 2019 sampai dengan hari ini?. Untuk pemberian sanksi keterlambatan fasilitas pemurnian harus ada perincian yang lebih detail. Jadi, kita evaluasi dari keterlambatannya, karena ini dampaknya sangat serius. Terkait kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam, di sini ada 6 kolom tapi saya membutuhkan 1 kolom lagi terkait kurun waktu mulai dari kontrak dibuka hingga smelter selesai dikerjakan. Terkait kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian dilihat dari sisi perencanaan dan konstruksinya. Mercy ingin dapat penjelasan terkait belum adanya pembangunan smelter yang dimulai. Mercy mengatakan kalau dengan laporan yang dikeluarkan oleh tim verifikator, bisa jadi yang ada di halaman 7 juga demikian. Tentu ini akan sangat mengerikan kalau tidak diantisipasi. Mandatory dari UU Minerba itu langsung merujuk kepada PerMen.

Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI

Terkait dengan ketentuan pembahasan sebuah UU secara legal formal, Mercy memang bukan orang hukum, tetapi mungkin kita dapat mempertimbangkan bahwa setiap tahun kita menetapkan Prolegnas dan RUU EBET masuk Prolegnas tahun ini. Asumsinya bahwa secara legal standing di DPR-RI dengan masuknya RUU EBET di dalam Prolegnas untuk dibahas tahun 2023 itu memperkuat pembahasan kita pada rapat ini. Jika sekiranya bertabrakan dengan ketentuan paling lama 60 hari, seharusnya ini tidak masuk dalam Prolegnas tahun ini. Prolegnas tahun ini baru disahkan akhir tahun lalu. Tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk memastikan bahwa RUU ini dapat dibahas dengan ketentuan payung hukum yang tepat. Mercy mengusulkan Surpres ini tetap jalan karena Surpres ini sudah sulit kita dapat, kalau kita tahan lagi maka mundur lagi sampai Surpres baru. Jadi Surpres ini jalan, kalau misalnya ada tambahan, addendum saja.

Penjelasan Teknis terkait Program Kompor Induksi — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN

Mercy menyampaikan bahwa berkaitan dengan data pelanggan dicompare dengan pengguna elpiji 3 kg ini atas dasar data dari mana?. Kedua, semestinya juga dibagikan baik data 450 atau 900 subsidi maupun non subsidi, masuk di DTKS maupun non DTKS itu ada yang juga belum konversi minyak tanah ke gas. Jadi data-data ini harusnya diperbaiki ulang. Kalaupun ini hendak di konstasi dengan kebijakan kompor induksi ini tidak bisa langsung serta merta seperti ini. Jadi mesinnya kan ada payung besar urusan oversupply di tingkat atas. Kemudian seluruh kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan strategi untuk mengatasi over supply itu salah satunya di tingkat hilir mungkin salah satunya ini. Tapi ini kan masih kebutuhan yang sangat tersier sekali dan dianggap barang-barang mewah. Mercy mengatakan bahwa data diperbaiki saja sebagai bahan informasi nanti kalau ada rapat lanjutan. Kedua, dengan pemetaan wilayah yang belum konversi energi. Yang ketiga, wilayah-wilayah yang memang kantong defisit listriknya memang masih tinggi. Data elektrifikasi yang sudah diserahkan dalam berbagai rapat baik dengan Menteri maupun dengan pihak PLN itu kan data elektrifikasi yang baik PLN by data BPS sementara yang data BPS itu apa Data baik diambil oleh PLN maupun data PLN yang disediakan secara Swadaya oleh pemerintah daerah oleh Pemerintah Desa dari Dana Desa oleh masyarakat dan rentengan Nyala tapi online off juga karena tergantung dari bbm-nya juga. Sehingga di tingkat mikro angka 99 sekian persen elektrifikasi ini perlu kita bedah ulang lagi. Terakhir, berkaitan dengan urusan over supply Mercy menyampaikan bahwa harus ada dua data yang harus di paparkan Parallel supaya ketika keluar di publik tidak ada perasaan terluka antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi betul yang dikatakan oleh kawan-kawan, pemenuhan elektrifikasi untuk daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Jadi ketika mendengar ada program seperti ini semua orang merasa setara, punya akses yang sama dari ujung barat ke ujung timur. Tidak bisa hanya dari ujung barat sampai di tengah. Di timur kita hanya mendengar terus. Gas elpiji ini sudah dari zaman Belanda sudah dirasakan, di Indonesia timur belum sama sekali belum kita rasakan konversi lagi. Kemudian tiba-tiba pindah ke yang tersier seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa diparalel tanpa jadi begitu data ditampilkan ke public semua masyarakat dari ujung barat ke ujung timur. Data DTKS di sini juga belum divalidasi, belum resmi kita terima baik di komisi 7 dan di Banggar juga belum clear soal data ini. Jadi mohon untuk data ini tidak membeda-bedakan, lebih baik data subsidi dan nonsubsidi saja.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Mercy mengatakan ntuk sosialisasi kenaikan harga BBM, F-PDIP minta karena kemarin di BPH Migas dari satu kali naik menjadi 3 atau 4 kali, maka salah satu poin yang paling penting selain BPH Migas tetapi juga dari Kementerian, titipan terkait satu nomenklatur di Sekretariat Jenderal untuk bisa mensosialisasikan sebaik-baiknya kepada masyarakat kecil. Kebutuhan hari ini di masyarakat kecil adalah sosialisasi, sosialisasi dan sosialisasi, jangan sampai akhirnya orang Jakarta saja karena demonya tiap hari di DPR-RI sementara Indonesia timur dan yang lain hari ini kita memang berhadapan dengan seluruh masyarakat di lapisan bawah bahwa kita sangat berharap mestinya ada satu rilis resmi yang bisa dipakai oleh kita semua untuk turun ke lapangan. Penetapan seluruh angka lifting sudah selesai baik untuk migas, minyak maupun gas. Cuman, catatan bagi F-PDIP semua bahwa dari beberapa kali pertemuan dengan SKK Migas tahun 2022 ada 12 project hulu migas yang on-stream. Jadi kalau sudah ditetapkan lifting minyak bumi 660 ribu di sini maka kita terima, tapi SKK Migas mestinya juga extra effort karena 12 project hulu migasnya juga on-stream di 2022 dan ia kira walaupun misalnya dari yang ditetapkan 660 ribu kemudian hasil akhirnya mungkin lebih dari yang 660 ini sebenarnya keberhasilan bagi kita semua, Komisi 7 DPR-RI maupun mitra terkait.

Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Mercy mengatakan setelah reses, kita langsung high speed karena berhadapan dengan gejolak situasi ekonomi global karena dampak geopolitik dan situasi eksternalitas yang cukup berat dan berdampak terhadap kondisi domestik dan itu berdampak langsung juga sampai di tingkat lokalitas, di tingkat yang paling bawah. Saat kita turun reses kemarin, hampir semua menjerit, kita sampai kewalahan bagaimana bisa menjawab pergumulan masyarakat. Terkait persebaran Sentra IKM tahun 2020, Ketika Kemenperin bergabung dengan Komisi 7, percakapan kita tentang IKM cukup dalam. Data yang terpapar di sini merupakan data yang sangat variatif karena disesuaikan dengan karakteristik keunggulan lokal masing-masing wilayah, berkaitan dengan ketersediaan sumber bahan baku, kesiapan teknologi, kesiapan SDM, dll dan ini menyebarnya cukup merata di seluruh Indonesia. Dari data yang ada, kita mau dapat gambaran dari total IKM yang tersebar di 34 provinsi, apakah semuanya aktif? Jangan sampai seperti model UMKM yang menerima bantuan dari Kemensos. Ketika dapat bantuan, dia jalan dan ketika selesai pelatihan dan bantuan, selesai lah sudah urusan UMKM Ini. Akhirnya kita tidak bisa memastikan apakah benar UMKM yang dipaparkan saat ini adalah UMKM yang betul-betul bisa memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat kecil dan betul-betul aktif ikut mendukung perputaran perekonomian yang ada di daerah setempat. Kami mohon penjelasan terkait besar kecilnya sentra dan unit usaha serta tingkat serapan Tenaga Kerjanya. Terkait dengan keaktifan dari sentral dan unit usaha, bagaimana cara mereka mengakses modal investasi mereka? apakah mandatory berdasarkan program-program yang dari Pemerintah ataukah dari Kemenperin sendiri ada disediakan fasilitas-fasilitas khusus untuk mengakses modal usaha investasi IKM. Terkait ketersediaan bahan baku, kemarin waktu selesai pelatihan di Maluku, kita keliling untuk mengecek tidak saja ikm tetapi juga UMKM, rata-rata belakangan ini punya kendala dengan akses terhadap bahan baku, bukan saja dari sisi kuantitas bahan bakunya tetapi kualitas bahan baku dengan harga yang terjangkau. Di wilayah Indonesia timur, komoditi energi seperti BBM yang tinggi menyebabkan apa saja yang dikerjakan dan dihasilkan oleh usaha-usaha kecil berdampak terhadap biaya dari produk yang dihasilkan karena dari awal biaya dasarnya sudah tinggi, apalagi untuk mendapatkan bahan baku dan lain-lain sementara bahan baku setempat kadang-kadang tidak sesuai dengan mutu sehingga harus diakses dari daerah lain. Terkait teknologi, kemarin kita sangat senang sekali dengan pelatihan-pelatihan yang begitu banyak variasinya memberikan teknologi-teknologi yang sangat tepat guna, begitu sederhana dan bisa langsung epicable bagi masyarakat kecil, tidak perlu dengan pendidikan tinggi. Harapan kami, mestinya teknologi-teknologi seperti itu jangan tunggu sampai ada pelatihan dengan mendatangkan trainer baru pelatihan itu bisa jalan, mestinya ada situs-situs online yang disiapkan oleh Kemenperin untuk masyarakat kecil kami yang jauh. Misalnya, untuk pelatihan pengolahan daging, pengolahan ayam, pengolahan ikan dishare saja sebagai community knowledge untuk semua orang, jadi tidak harus tunggu menjadi project baru bisa ilmunya diturunkan, supaya memudahkan masyarakat untuk mengakses training-training itu langsung lewat portal, mungkin ada yang bisa tanpa bayar atau berbayar dengan harga yang murah. Berkaitan dengan akses terhadap pasar, harapan kami untuk jenis-jenis komoditi nasional agar mudah diakses langsung oleh daerah. Jadi kalau ada dari daerah lain yang tidak punya jagung maka bisa diakses wilayah mana yang bisa menghasilkan jagung, Kementerian bisa menyediakan data-datanya dan memudahkan terjadinya gerakan perputaran ekonomi yang cepat, sebab kalau tunggu masyarakat IKM mengakses banyak hal sendirian memang cukup berat karena tidak semua wilayah-wilayah kecil ini punya akses yang cepat. Bahan baku lokal yang ada di Indonesia Timur terutama sektor perikanan, kita banyak berhadapan dengan middle trader, IKM sebagus apapun begitu berhadapan dengan middle trader tidak bisa apa-apa. Masyarakat yang produksi menjadi sangat dirugikan. Terkait akses pasar, kalau bisa di frontlinernya ada satu akses pasar yang mempermudah masyarakat kecil, jadi masyarakat tahu terkait harga jual, jadi ketika middle trader datang mereka tidak dirugikan. Bagaimana mendekatkan penghasil bahan baku langsung dengan pabrik-pabrik pengolahan? Ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak, tidak saja Kemenperin tetapi juga dengan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kita selalu diperhadapkan dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat sentralistik, akhirnya tidak bisa apa-apa hari ini. Kita sangat berharap supaya ada kebijakan-kebijakan yang mempermudah, mungkin kebijakan fiskal, kebijakan insentif fiskal dan apapun. Contoh, Maluku penghasil 37% sektor perikanan untuk negara ini, tetapi mulai dari industri pengalengan ikan, pembekuan ikan, sampai industri lain-lain yang berkaitan dengan komoditas perikanan tidak ada satupun di Maluku. Kalau kita bicara supply and demand, kita bicara stok, kita juga bicara mata rantai produksi sampai dengan dihasilkan dan memberikan penguatan kepada masyarakat penghasil yang ada, tidak saja yang penghasil mendapatkan harga serendah-rendahnya kemudian multiplier effect lapisan-lapisan di atas yang menikmati semuanya. Untuk kepentingan ketahanan pangan, bagaimana mempermudah supaya mata rantai itu dirasakan sampai di tingkat di bawah. Kalau misalnya urusan seperti ini dalam situasi ketahanan pangan yang hancur-hancuran karena antisipasi krisis pangan global, lalu kita tidak menyiapkan network, tidak menyiapkan link-nya yang baik untuk kepentingan masyarakat kecil, maka apapun yang kita kembangkan hari ini hanya dirasakan untuk kepentingan middle up ke atas, multiplier efek dirasakan yang di atas, tidak pernah dirasakan oleh yang di bawah. Jadi kalau bicara tentang IKM, secara spirit ideologinya adalah semuanya bertumpu di tingkat industri kecil dan menengah untuk masyarakat yang ada di bawah.

Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Mercy menyampaikan pendapat terkait kelistrikan. Mercy mengatakan untuk Menteri ESDM untuk bisa melakukan perhitungan terhadap subsidi listrik untuk tahun ini kira-kira ada terjadi koreksi naik atau tidak atau tetap dengan jumlah yang sama saja. Selanjutnya, Mercy menyampaikan terkait dengan infrastruktur survei SDA. Pertama, revitalisasi EBT lima provinsi. Mercy meminta penjelasan provinsi mana saja. Kedua, berkaitan dengan PJU TS untuk tahun 2022. Mercy meminta surat dari Dirjen tentang automatic block yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk segera di revisi. Mercy meminta hitung ulang penentuan 80.000 seperti apa. Mercy berharap untuk penentuan pasang baru ini suratnya bisa direvisi. Ketiga, berkaitan dengan 97 PLTD yang bermasalah di Maluku dan Maluku utara. Mercy menyampaikan terima kasih untuk 97 PLTD yang sementara berproses dengan 4 metode. Metode pertama dengan relokasi dan pemeliharaan pembangkit SPD untuk Maluku dan Maluku utara dapat terlayani. Namun 2 metode lainnya bermasalah. Mercy mengucapkan terima kasih bahwa akhirnya listrik yang ada di Pulau Ambon bisa terlayani dengan baik. Terakhir terkait BBM, Mercy menyampaikan untuk meminta simulasi angkanya.

Evaluasi Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Selama Bulan Ramadan dan Libur Lebaran Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas

Mercy mengatakan bahwa mencermati seluruh pemanfaatan BBM saat ini, adalah bagaimana follow up pada seluruh persoalan yang terjadi di tingkat bawah, selama pandemi Covid-19 terjadi slow down begitu penanganan Covid-19 berjalan baik dan ekonomi bertumbuh dan transportasi meningkat pada UMKM dan industri kecil dan menengah bergerak luar biasa, hilangnya sejumlah masalah pertalite yang hari ini terkemuka, komunikasi kami cukup panjang dengan branch marketing di Ambon. Sejumlah SPBU antrinya panjang sekali, di pusat kota Tual dan sebagian di Maluku Tengah. Apa yang dialami saat ini terjadinya antrian panjang bahkan mobil menginap di malam untuk memanfaatkan bensin jenis pertalite di kalangan masyarakat menengah baru melewati situasi pandemi Covid-19 ini semua bermigrasi kembali kepada pertalite maka tidak bisa kita pungkiri hampir semua saudara kita di lapangan untuk menerima semua keluhan yang terjadi di kabupaten dan kota di Maluku apalagi yang terjadi di perbatasan, BBM satu harga dengan wacana ini kami sangat harapkan mestinya diberikan satu pengkondisian di wilayah-wilayah sulit, bagaimana rakyat dihadapkan dengan harga BBM yang komersil yang mayoritas bahan bakar yang dibeli oleh nelayan-nelayan kecil. Kalau bisa ada BBM satu harga kami upayakan disana dengan harga komersil dan masyarakat tidak mempunyai opsi ini kami tidak tahu karena kuotanya dibatasi, kita harus evaluasi penerapan BBM satu harga ini mengalami situasi yang sama, pada petani di wilayah Maluku mereka mengerjakan. Aktivitas pertanian dan mereka dihadapkan permasalahan yang sama. Baik nelayan maupun petani banyak yang melakukan demonstrasi dengan membawa sampan dibawa ke SPBU karena cuma satu saja. Kita dorong berulang-ulang BBM satu harga ini untuk terealisasi dengan baik. Hasil reses itu ada Maluku Barat Daya kami berharap ada tambahan lagi BBM satu harga ada surat dari bupati dan rekomendasi untuk lokasi BBM satu harga ini harus dipindah tempatkan di Kecamatan Moa Timur karena manajemennya ada di Ambon dan aktivitasnya ada di wilayah dekat dengan Singapura, ini harus ada kesepakatan bersama. Kecamatan Seram Bagian Barat untuk melakukan koordinasi hari ini cukup krusial dengan 7500 jiwa dan ini tidak ada akses BBM apapun, kami mohon untuk tambahan tempat untuk BBM satu harga ini di ujung bagian utara pada kecamatan perbatasan ada busur selatan yng berhadapan langsung dengan australia pada kecamatan Fordata mendekati 7000 penduduk. Waktu reses ini seluruh kepala desa datang bertemu dengan kami untuk urusan BBM masih tidak ada dan ini harus dapat perhatian untuk kabupaten kepulauan Aru hanya ada 1 SPBU dan terjadi monopoli bisnis luar biasa namun saat ini sudah terjadi pemekaran, suatu catatan yaitu kecamatan Tabarfane banyak masyarakat berprofesi sebaGai nelayan agar ini bisa mengurangi beban karena ini ada di tengah-tengah jadi ini beberapa catatan kami sesuai dengan kondisi yang ada harapan kami kedepannya khusus untuk solar subsidi dan pertalite ini bisa dikondisikan dengan baik. Itu beberapa catatan jangan sampai mengabaikan dan harus ada respon cepat yang kami harapkan. Mercy mengatakan bahwa ia ingin menambahkan catatan selain persoalan masalah distribusi BBM subsidi di wilayah daratan, situasi yang di wilayah kepulauan dalam pengalaman di Aru misalnya satu SPBU satu harga itu dia dapat kuota 3.000 kiloliter per tahun, ternyata per bulan SPBU tersebut hanya diberikan oleh Pertamina kurang lebih sekitar 150 kiloliter. Kalau di total di per 12 bulan kurang lebih sekitar 1.800 kiloliter. Artinya, distribusi dari awal dari Pertamina saja sudah tidak cocok dengan kuota yang seharusnya diterima. Lalu, BBM satu harga yang ada di wilayah pulau-pulau kecil, begitu didistribusikan sampai ke pulau-pulau yang bersangkutan rentan terjadi kehilangan atau penyunatan di tengah laut. Hal ini cukup memprihatinkan. Catatan ini sebagai tambahan. Mengingat BPH Migas tidak punya struktur kerja sampai di tingkat provinsi kabupaten/kota, Mercy merasa perlu dibentuk satuan khusus, sehingga penanganan yang berurusan dengan urusan distribusi BBM terutama BBM subsidi dapat tepat sasaran. Mungkin kebijakan dari BPH Migas sudah benar, tapi begitu turun sampai ke bawah kejadiannya tidak sesungguhnya. Lalu, yang berkaitan dengan tera meteran. Jangankan untuk Solar, Pertalite, Pertamax, dan lain-lain, untuk minyak tanah baru bulan kemarin Mercy berkoordinasi dengan Pak Willson di Ambon, karena ternyata tera meterannya tidak sesuai. Padahal para penjual agen minyak tanah kecil keuntungannya. Banyaknya laporan yang masuk ke Mercy dan setelah ditimbang ada selisih yang cukup besar. Jika hal ini masih kejadian, ia meminta agar di blacklist. Seharusnya tata cara distribusinya pada saat distribusi ke agen penyalur yang lebih kecil harus kelihatan. Mercy meminta agar hal tersebut dapat menjadi perhatian.

Progres Pelaksanaan Kegiatan TA 2022 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala Balitbang ESDM, dan Sekjen DEN Kementerian ESDM

Mercy menyampaikan bahwa kurang lebih sekitar 80 pegawai yang setuju beralih ke BRIN. Selanjutnya, Mercy menanyakan untuk yang tidak setuju beralih ke BRIN pola treatmentnya seperti apa. Mercy menyampaikan kepada pimpinan rapat bahwa peneliti dan perekayasa yang tidak gabung untuk dimasukkan dalam kesimpulan untuk nantinya dibicarakan secara terbuka dan transparan dengan kementerian sehingga bisa memastikan. Jangan sampai karena ada pengintegrasian dan pemisahan ini banyak peneliti-peneliti disia-siakan di Indonesia. Kedua, berkaitan dengan modernisasi peralatan survei Mercy menanyakan jika modernisasi peralatan survei dilakukan sementara terjadi split dan pemisahan aset bagaiamana jadinya. Apakah anggarannya ditahan dulu atau tetap dibelikan tapi jadi aset kementerian atau dibelikan dan diserahkan ke BRIN. Ketiga, berkaitan dengan litbang juga ada sebagian aset yang dialikan ke BRIN. untuk aset-aset yang tidak dialihkan ke BRIN otomatis akan masuk kembali ke kementerian artinya apakah kementrian menjalankan tupoksi secara inheren. Kalau memang tidak semua aset khusus untuk penelitian dan lain-lain bagaimana bentuk pengelolaannya. Untuk badan geologi, Mercy memohon kepada kepala badan geologi karena ada banyak persolan komisi 7 berkaitan dengan urusan geologi. Jangan sampai kemudian terjadi lagi sublimasi anggaran belanja aparatur masuk di belanja yang khusus untuk perkuatan kerja geologi yang sifatnya untuk memastikan kegiatan kegeologian tersebut. Mercy meminta gambaran kepada mitra. Pertama, terkait infrastruktur dan suvei SDA. Sistem mitigasi bencana yang dikembangkan modelnya seperti apa. Apakah hanya di daerah-daerah khusus saja. Dilihat hanya daerah jawa saja bukan di daerah berbasis kepulauan. Daerah yang rawan intrusi air laut karena climate change. Mercy meminta hal ini menjadi referensi untuk dikembangkan sehingga bisa diakomodasi seluruh urusan mitigasi bencana di seluruh indonesia. Kedua, rekomendasi hasil pemantauan penurunan muka tanah Mercy menanakan apakah muka tanah yang dimaksud adalah yang di dalam wilayah berbasis kontinental atau muka tanah pesisir. Karena banyak terjadi galian C di hampir satu indonesia. Rekomendasi geologi hasil pemnatauan ini modelnya seperti apa. Bagaimana pola pemilihan lokasi yang ada di badan geologi. Kemudian rekomendasi teknis pengelolaan air tanah. Mercy meminta dokumen terkait air tanah permukaan, air tanah yang artesis di dalam. Mercy menanyakan model rekomendasi teknis pengelolaan air tanah seperti apa. Kalau bisa kami juga ingn mendapatkan titik-titik air tanah yang berbasis artesis dibawah 150-200 m di bawah permukaan bumi ini yang berasal titii-titik wilayah sulit air. Berkaitan rekomendasi ke prospekan sumberdaya dan cadangan panas bumi pengeboran eksplorasi sampai dengan sumber daya mineral. Mercy meminta gambaran tujuan prosepekan sumberdaya ini apa. Kalau untuk kedepan kita hendak melakukan transisi energi mestinya anggaran-anggaran yang miliaran ini bisa diarahkan yang lain termasuk gas metan. Berikut untuk cadangan panas bumi. Mercy berharap untuk rekomendasi-rekomendasi ke prospekan ke depan tolong dikasih catatan antar dirjen. Supaya kejadian-kejaidan orang yang meninggal kemarin tidak terjadi lagi. Antara badan geologi dengan Dirjen ebtke mudah-mudahan kedepan koordinasinya clear. Terkahir untuk sekjen DEN, Mercy menyampaikan berharap agar DEN tidak menjadi subordinat dari kementerian. Mestinya apa yang dikeluarkan sebagai kebijakan DEN itu yang diikuti oleh kementerian. Karena bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mercy memberi catatan terkait nuklir, Fraksi PDIP menyatakan untuk pemerintah mulai mempetimbangkan tentang pemanfaatan energi nuklir tidak pilihan lain. Selanjutnya Mercy ingin mendapatkan gambaran untuk pengembangan energi nuklir seperti apa

Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan

Mercy mengatakan pada akhirnya level kerja politik para Anggota Legislatif tidak hanya pada kerja politik prosedural tapi melakukan kerja yang sifatnya melakukan perubahan. Apa yang disampaikan DPRD Sulsel, selain menjadi masukan bagi Komisi 7 DPR-RI juga harus bekerja. Jika memang ada illegal mining, maka harus ada solusinya, 19 aksi pertambangan tanpa ada izin pakai atau ahli fungsi lahan atau hutan. Dari 19 aksi illegal pertambangan ini mungkin bisa dibedah, tingkat luas lahannya apa saja aksi yang dilakukan, tingkat kerusakan dibawah dan apa treatment yang sudah dilakukan oleh daerah, biar clear, Komisi 7 DPR-RI masuk di wilayah mana.

Selanjutnya, ia menegaskan untuk para Anggota Legislatif untuk bekerja konkrit, ini bernegara, biar terlihat siapa yang tidak bertanggung jawab, apakah ketua RT, Camat, Bupati atau DPR. Anggota Legislatif harus bekerja gotong royong. Berapa yang diusulkan DPRD Provinsi harus ada rekomendasi yang keluar. Apakah hari ini yang 19 itu dicabut keluar atau dari yang 19 itu ada yang bisa kita dorong untuk mendapatkan izin resmi karena ternyata ahli fungsi lahan itu tidak memberi dampak kerusakan lingkungan. Ia menanyakan berapa yang dicabut izinnya. Harus konkrit. Terakhir, Mercy menegaskan jika 19 usaha pertambangan yang dilakukan memang illegal, maka ini urusannya juga kerugian pendapatan. Mungkin bisa dibuat simulasi berapa pendapatan negara yang hilang di tingkat nasional, daerah dan masyarakat sekitar wilayah ini bisa dihitung dengan UU terkait CSR, 2% atau 4%. Jadi ketika berhadapan dengan negara terkait bisnis, ada economic issue, environmental issue, dan security issue. Ini harus dinaikkan ke permukaan dan dicari solusinya.

Isu Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Dampaknya - Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mercy berpendapat bahwa reklamasi ini akan mengakibatkan perubahan tata ruang, jadi tata ruang ini harus sesuai dengan kepentingannya. Mercy menanyakan terkait tata ruang dan kemaritiman, apa Kementerian LHK memiliki AMDAL pembanding yang terkait dengan AMDAL kawasan. Mercy mengkritisi apa artinya kita membuat reklamasi ini kalo hanya mementingkan kelompok pemodal bukan untuk rakyat.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Mikro — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan Dirut Pertamina (Rapat Lanjutan)

Mercy mengataan jika selisih 6 juta kg, Komisi 7 DPR RI meminta justifikasi serta meminta untuk realisasi perhitungan ulang.

Riset Nasional - Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Mercy menanyakan dimanakah sinergitas antar pelaku riset. Mercy berpendapat dengan adanya pemetaan riset berdasarkan bidang akan mempermudah. Mercy mengkritisi bahwa keluaran riset tentang pulau-pulau kecil hampir tidak ada. Mercy menyampaikan bahwa lakukanlah optimalisasi riset berkaitan dengan pemetaan. Mercy berharap dengan adanya pengembangan Blok Marsela semoga sifatnya berbasis pengembangan pulau-pulau kecil. Mercy mengucapkan terima kasih atas usulan 2 kapal karena Maluku menjadi pusat studi laut dalam. Terkait usulan anggaran ditingkatkan, Mercy sangat setuju sekali.

Pembahasan Ketenagalistrikan, dan Fit and Proper Test Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Mercy mengatakan dari sisi prosedural harusnya pengajuan Komite BPH Migas dilakukan sebelum masa bakti selesai. Harusnya Parlemen tidak diperlakukan seperti ini terkait fit and proper test BPH Migas. Ia menegaskan kalau masa bakti PH Migas harusnya kewenangannya dilimpahkan ke Plt.

Evaluasi Sistem Kelistrikan 2015 dan 2016 — Komisi7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PLN

Mercy berharap kehadiran PLN sampai ke pulau-pulau terluar.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti

Mercy menjelaskan pengetahuan yang kita kembangkan hari ini sifatnya tidak berkembang pesat, kita butuh pengetahuan dan pengembangan baru yang sifatnya jangka scenario planning jadi ada gagasan Kemenristek ingin dibawa ke mana knowledge sector ini yang tidak kita punya dan mulai tahun 2016 perlu dipikirkan lagi. Harapan kita mendekonstruksi bangunan pengetahuan jika tidak, maka penelitian-penelitian sifatnya sangat sektoral dan tidak bertumpu signifikan.

Lifting Minyak dan Gas Tahun 2015 dan 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI

Mercy menjelaskan kita ingin mendapatkan actual breakdown karena sampai dengan bulan Mei baru ada di 752 permei 2015 kita meminta yang actual supaya kita bisa diskusinya lebih maju dan ada gambaran.

Asumsi Makro dan Rencana Kerja Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Mercy menjelaskan batas bawah lifting harus dipertimbangkan.

Evaluasi Kinerja Kementerian ESDM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Mercy menjelaskan terkait laporan pemeriksaan kepatuhan, harus sesuai UU yang berlaku, dan usulan tentang kepatuhan UU yang berlaku, tolong diperhatikan mana yang harus dibahas bersama. Mercy berharap ke depan semestinya lebih sistematis dan disesuaikan dengan matriks BPK, serta outline-nya dilanjutkan dengan temuan BPK, sebab harus konkret pointnya. Mercy juga menegaskan bahwa pengendalian internal harus diperhatikan mana saja yang bolong-bolong.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Mercy berpendapat kami meminta catatan-catatan harus dilaporkan segera.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Mercy meminta roadmap terkait kebakaran hutan dan perencanaan tahun 2016. Ia menyayangkan kurangnya perhatian terhadap masalah asap yang terjadi di Maluku Timur. Mercy meminta data clear penjelasan terkait perencanaan program 2016 mengenai pembangunan kawasan dengan dilengkapi matriks, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Menurutnya kebakaran hutan yang terjadi membuat Mercy kecewa dengan penegak keadilan, karena meloloskan begitu saja hal-hal yang sangat fatal. Ia menambahkan, ketidakadilan hukum pemangku konflik baik di tingkat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dari Tokoh Agama hingga masyarakat turun tangan dalam masalah yang tidak berlarut-larut tersebut. Mercy berharap akan ada kebijakan terhadap lahan di dapilnya yang hanya sekitar 6% dikelola oleh masyarakat kecil. Terkait alih fungsi lahan, Mercy meminta agar memperoleh perizinan dan pengelolaan atas fenomena tersebut.

Permasalahan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Mercy mengatakan bahwa yang menjadi isu adalah harga minyak yang turun di tingkat hulu. Ia menanyakan cara dalam meningkatkan lifting minyak. Ia juga menanyakan mengenai perizinan yang berbelit-belit. Menurutnya, kendala yang masuk adalah kendala klise dalam bentuk perizinan. Mercy mengungkapkan adanya updating perizinan terkait regulasi perpajakan mengenai tax holiday yang dibicarakan Kepala Bappenas. Mercy meminta penjelasan terkait PBB onshore maupun offshore dan juga isu kontrak kerja yang dibangun antara Pemerintah dengan KKKS. Mercy menyatakan persetujuannya terhadap pendapat Harry terkait penjelasan terkait cost recovery secara konkret. Ia juga meminta penjelasan terkait hal-hal yang sudah dilakukan terhadap masalah perizinan khususnya untuk eksplorasi tata kelola. Mercy menyarankan untuk memanggil berbagai pihak untuk membahas masalah perizinan dalam rangka memangkas perizinan pada jalur birokrasi.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Kusnendar

Mercy mengatakan dalam paparan, untuk ia ini cukup optimal. Tapi ia ingin mendapat gambaran khusus daerah Indonesia timur. Ia ingin mendapat pandangan mengenai BBM berbasis fosil akan masuk ke transisi menuju EBT. Selanjutnya, Mercy menegaskan sehingga ada penguatan UU EBT. Ia menanyakan apa pandangan Kusnendar sebagai komisioner BPH terkait masa transisi ini. Ia ingin mendapat gambaran mengenai strategi program untuk Indonesia timur dan kawasan 3T.

Kemudian, Mercy menegaskan daerah Indonesia timur mengalami persoalan yang cukup rumit untuk kebutuhan energi. Mengenai situasi ruang fiskal Indonesia yang cukup terbatas saat ini dimana mendorong Komisi 7 DPR RI habis-habisan menghabiskan outlook negara. Ia ingin pandangan Kusnendar terkait pembukaan kilang-kilang yang bisa 100% dikelola pihak asing dengan tujuan untuk menjaga cadangan BBM Indonesia pada stok yang memungkinkan terhadap situasi yang emergency. Terakhir, Mercy Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap disparitas harga yang begitu tinggi hingga daerah pedalan dan pulau perbatasan. Seberapa jauh BPH Migas melakukan upaya untuk melayani masyarakat 3T sehingga disparitas harga dapat diperkecil.

Permasalahan KKKS beserta Solusinya, Wilayah Kerja PT. Pertamina, dan Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Mercy menanyakan cara meningkatkan lifting minyak. Ia juga menanyakan mengenai perizinan yang berbelit-belit. Mercy mengungkapkan adanya updating perizinan terkait regulasi perpajakan mengenai tax holiday. Ia meminta penjelasan terkait PPN onshore maupun offshore. Ia setuju dengan pendapat dari Harry (Fraksi Partai Gerindra) mengenai penjelasan cost recovery secara konkret. Mercy meminta penjelasan yang sudah dilakukan terhadap masalah perizinan untuk eksplorasi tata kelola perihal perizinan. Mercy menyarankan untuk memanggil berbagai pihak untuk membahas masalah perizinan.

Laporan Audit BPK - Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti

Mercy memandang jika kegiatan hanya sekadar, maka terkesan belum ada apa-apa yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Mercy mengatakan domain masalah energi dan kelistrikan ini ada di Pemerintahan. Ia meminta dipertajam di rapat tertutup. Ia mengatakan jika ada perbedaan, domainnya ada di Pemerintahan. Ia meminta tertutup karena pers nanti bisa berpikir kemana-mana. Ia mengatakan jika saling menyerang bisa jadi menyerang perseorangan. Ia menyampaikan seharusnya tidak lagi dengan urusan-urusan seperti ini. Ini bisa menjadi catatan statement Pak Menteri dengan Komisi 7. Ia mengatakan masyarakat nanti yang akan mengukur kinerja masing-masing. Menurutnya akan lebih baik jika memang dibutuhkan bisa diselesaikan.

Penjelasan Insiden Kebakaran Tangki Kilang Balongan — Panja Migas Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Mercy mengatakan mendapat informasi bahwa pembayaran ganti rugi bagi korban luka berat sampai korban meninggal kurang lebih sekitar Rp50 juta, Mercy bertanya terkait kebenarannya dan apakah pembayaran ini sudah cukup menjawab rasa keadilan bagi korban yang mengalami luka sampai korban yang meninggal. Mercy meminta informasi yang lebih konkrit terkait korban yang sudah dievakuasi berjumlah 838 jiwa. Mercy juga meminta kepastian penyebab kebakaran kilang, karena ada banyak
beredar berita simpang siur, sehingga kedepannya tidak terulang lagi. Mercy bertanya siapa yang akan bertanggung jawab terkait terjadinya kebakaran di Kilang Balongan, energi di wilayah mana yang terganggu dengan kebakaran ini dan bagaimana solusinya, apakah impor. Mercy ingin tahu dampak dari kebakaran yang terjadi terhadap infrastruktur sekitar dan sisi tata ruang lay out infrastruktur dari tanki-tanki.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Mercy mengatakan jika subsidi listrik diturunkan, maka harus dipikirkan bagi masyarakat desa. Ia meminta ada sikap resmi terkait subsidi listrik di tahun 2017. Ia berharap ada langkah yang lebih rasional. Mercy juga mengatakan bahwa pada 21 Juni ketika Raker dengan Menteri ESDM baru dapat diambil kesimpulan, untuk saat ini hanya pendalaman saja. 

Asumsi Makro dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Mercy mengatakan ada yang tidak rasional dalam pertumbuhan penjualan listrik nasional dari 9.0% di tahun 2015 menjadi 7.5% di tahun 2016. TTL tegangan rendah perlu diturunkan lagi dari Rp615/Kwh pada tahun 2015 menjadi Rp607/Kwh. Subsidi yang diperuntukan kepada industri kecil dan menengah juga untuk lisdes adalah 450Kwh dan 900Kwh. Ia meminta rincian wilayah subsidi operasi untuk pelanggan industri sebesar 60.14-63.81 Triliun. Ia meminta penjelasan kepada PLN mengenai yang dimaksud subsidi operasi.

Evaluasi Kerja Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset

Mercy meminta update progress triple helix untuk STP karena Mercy khawatir gedung sudah dibangun
tetapi tidak mendongkrak ekonomi sekitar. Mercy juga meminta ada Pusat Pengembangan IPTEK di Maluku. Mercy menyampaikan kedaulatan negara sedang bermasalah untuk mapping kordinat 17 ribu pulau di Indonesia, Mercy meminta update dari BIG mengenai batas negara dan batas kontinental. Mercy meminta LIPI menjelaskan terkait sistem manajemen listrik pintar.

Pemaparan tentang Indonesia Intended Nationally Determined Contribution (INDC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Mercy menilai bahwa penurunan suhu yang terjadi merupakan hal yang sangat fatal dari sisi geostrategis Indonesia jika tidak ditangani secara serius. Ia mengatakan bahwa saat ini penambahan volume air laut mengubah peta geografis Indonesia dan mengakibatkan terjadinya konflik Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan daerah-daerah negara lain yang dapat mengundang peperangan. Ia menanyakan perkembangan selama 10 tahun terakhir dan akibat kebakaran hutan pada tahun 2015 yang lalu. Mercy menyampaikan bahwa faktanya, emisi meningkat lebih tajam dibandingkan program penurunan emisi. Ia juga menanyakan mengenai program pengawasan, pihak yang mengelola dananya, dan juga strategi berkaitan dengan pengembangan izin program. Terakhir, Mercy mengusulkan agar PT. PRIA segera ditangani agar tidak berdampak buruk.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Mercy menanyakan apakah proyek-proyek fast track pertama di dalamnya termasuk. Mercy juga meminta road map terhadap kemajuan kementrian dan perencanaan yang clear.

Pasokan Gas dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Dirut PT PGN, Dirut PT Krakatau Steel dan Dirut PT Krakatau Daya Listrik

Terkait kebijakan 6 dollar sehingga harga ini bisa visible di tingkat harga hilir gas, Mercy masih ingat tahun 2020 pernah dibahas permasalahan ini. Harganya berbeda-beda. Mercy sangat mengapresiasi dengan kebijakan pemerintah yang menggunakan 3 mekanisme. Hari ini semua dalam konstruksi berpikir untuk rakyat mendapatkan ketersediaan gas. Jika ini masih dimain-mainkan, mungkin kita bisa bicarakan secara clear, sebab 6 dollar itu bukan di hulu. Belum lagi kita hitung transportnya. Mercy menegaskan memang ini harus diselesaikan secara tuntas. Dari atas turun ke bawah. Seharusnya BPH Migas juga dilibatkan. Yang menjadi perhatian adalah ada dua skema terhadap jaringan pipa lama dan baru yang seharusnya ini ditracking. Kementerian adalah penentu kebijakan, karena sebagai penentu kebijakan, maka kebijakan ini harus clear, harus ada roadmap yang dikeluarkan, oleh karena itu, siapkan seluruh datanya baik data jaringan aset pipa yang lama dan pipa-pipa yang baru, lalu siapa operator-operatornya, sehingga clear hitung-hitungannya.

Arah Kebijakan Pemanfaatan Batu Bara - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Mercy ingin tahu terhadap segala turunan Batu Bara ini, berapa persen kadar karbon yang akan diturunkan, sebab Mercy ingin mempertahankan energi kita untuk kebutuhan masyarakat. Informasi konkret tahun 2021 ada potensi elektrisasi untuk seluruh wilayah Indonesia dan ini juga bisa dikoordinasikan ke Dirut PLT, dari tahun 2017 ada program dari Presiden yaitu Indonesia Terang, tetapi mengapa sampai hari ini mesin-mesinnya tidak datang-datang, bahkan di Maluku tiang-tiangnya sudah sampai bengkok-bengkok. Mercy meminta untuk wilayah-wilayah yang sulit ini jangan ada sampai moratorium terus, Mercy bisa menangis jika cerita ini, jadi mohon dilengkapilah mesin-mesin itu.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Mercy menegaskan Komisi 7 DPR RI harus mencari solusi dari kedua pihak harus konstruktif. Ia mempunyai usulan pagu indikatif, untuk di bongkar lagi. Terakhir, Mercy mengatakan untuk di Dikti sendiri Komisi 7 DPR RI juga atur untuk pagunya agar tidak memotong hal yang penting.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Mercy menanyakan mengenai perkembangan penurunan energi fosil di pembangkit listrik hingga 2019 dan meminta penjelasan mengenai anggaran dalam RUPTL. Ia mengatakan seluruh pembangunan power plant yang dibangun di pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku banyak terbengkalai. Ia menyampaikan di Kabupaten Aru dan MBD sangat progresif untuk pembangunan listrik di daerahnya. Ia membahas PLN di Maluku yang sangat miris karena hanya disiapkan anggaran Rp27 Miliar untuk listrik desa di Aru hingga MBD padahal ada blok Masela. Menurutnya, PLN harus mencari solusi terkait pengelolaan jaringan interkoneksi antar pulau. Ia meminta penjelasan mengenai penyelesaian masalah outsourcing di PLN Maluku agar tidak merugikan pekerja dan ia meminta agar pegawai listrik PLN di pulau terpencil diberikan tunjangan lebih. Ia menanyakan permasalahan dasar terkait listrik yang harus diselesaikan. Ia mengatakan hal yang menjadi konsentrasi Komisi 7 adalah agar daerah terluar bisa mendapatkan pelayanan listrik meskipun dengan SPM minimal. Menurutnya, harus diberikan SPM untuk pelayanan kelistrikan di wilayah kota hingga remote area. Ia punya usulan untuk pulau terluar agar PLN dan Telkom atau Kemkominfo bekerja sama. Ia meminta klarifikasi mengenai pembagian per region jika sudah diberikan kepada BUMD dan ia meminta penjelasan mengenai kebijakan PLN yang membagi operasi berdasarkan wilayah. Ia membahas mengenai pembagian PLN berdasarkan region yang dilakukan untuk meningkatkan elektrifikasi di wilayah Timur.

Pengawasan Blok Masela, Blok Mahakam dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Dirut Pertamina dan SKK Migas

Mercy menyampaikan agar kuota mitan agar dikembalikan.

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mercy mengatakan One Map Policy sangat penting untuk mendata pulau-pulau kecil. Mercy menyampaikan bahwa di Maluku ada 26 blok migas, selanjutnya bisa saja masyarakat migrasi karena blok migas.  

Kelanjutan Program Pertamina dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina

Mercy C. menegaskan terkait misi, ia melihat upgrade kilang minyak. Namun di Indonesia timur, hanya ada 1 kilang minyak saja.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), RKA Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Isu Terkini — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Mercy mengatakan kejadian yang sama tidak hanya terjadi di dapil Pak Daryatmo, tapi juga di Maluku. Ada seleksi balik di Kementerian sehingga harus cepat agar bisa memasukkan nama baru. Ia menyampaikan tiap anggota mendapatkan paket Bidikmisi sebanyak 25 orang, tapi sebagian besar tidak diambil. Kuota yang tidak diambil harusnya bisa diberikan kepada anggota dewan lain untuk orang lain. Ia mengatakan jika menyerahkan nama tapi ketentuannya tidak sesuai, bisa diberitahukan dari jauh-jauh hari. Ia menyampaikan bahwa ranah Komisi 7 bukan hanya ristek, tapi SDM risteknya. Ia merekomendasikan pada rapat lalu, Kemenristekdikti sendiri yang membuka kesempatan agar Komisi 7 bisa ikut memantau Bidikmisi.

Pengelolaan Danau — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Mercy mengatakan permasalahan danau betul-betul cukup sangat mencemaskan dan kalau tidak bergerak, di APBN bergeraknya mungkin tertatih-tatih. Menurutnya, harus didorong percepatan green economic budget. Ia mengatakan satu Indonesia karakteristiknya berbeda-beda. Untuk di daerah, masih dikategorikan danau meski disebut telaga. Ia menyampaikan ada beberapa danau di Maluku yang dikeramatkan. Menurutnya, kehadiran danau sangat berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya. Ia mengatakan memberikan atensi khusus pada penanganan danau di wilayah terpencil. Ia menghitung ada 12 danau di Maluku yang harus menjadi perhatian KLHK. menurutnya, jika danau di pulau terpencil hancur, vegetatifnya juga hancur. Ia menyarankan roadmap terpadu yang ada pengayaan tata ruang pengelola danau.

Implementasi BBM 1 Harga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Mercy mengatakan harus ada solusi untuk memperbaiki kondisi keuangan Pertamina. Lalu, untuk BBM 1 harga, sebaiknya dibuat simulasi, rincian anggaran dan proyeksi titiknya.

Pengawasan Kontraktor Pelaksana Proyek — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirut PLN

Mercy menanyakan untuk PLTU Waai sudah ekspos per tanggal 6 Maret. Lalu, bagaimana usulan penambahan dananya.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Mercy meminta kejelasan soal divestasi saham 51% dan tidak meratanya pertumbuhan listrik antara Barat dengan Timur.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Mercy mengatakan bahwa kita harus berkaca dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pembangunan smelter yang hilirisasinya 5 tahun, justru itu menjadi sebuah “kenakalan”. Mercy meminta sedikit gambaran terhadap besaran kapasitas ekspor yang cukup jomplang. Berkaitan dengan izin, Mercy menginginkan izin yang dikeluarkan untuk transportir untuk antar pulau cukup di tingkat Kepala Daerah saja. Mercy berpesan untuk tidak menyulitkan masyarakat daerah, karena dapat mengganggu harga di lapangan. Lalu, ketentuan membangun smelter juga harus diperhatikan karena banyak pihak yang nakal untuk mengeksploitasi. Ia melihat izin dikeluarkan dengan persyaratan administrasi saja, padahal harus ada persyaratan fisik juga. Mercy menilai jika realisasi ekspornya itu kecil, bahkan minus. Berkaitan BBM 1 (satu) harga, Mercy menjelaskan persoalan yang selalu muncul adalah masalah transportir tentang subsidi solar, Pemerintah harus menetapkan berapa yang diberikan kepada nelayan, karena ini untuk 20 liter saja mereka harus menunggu sampai malam, jangan sampai ke pusat perizinan transportir itu yang akan membuat harga tersebut menjadi mahal. Mercy mengatakan subsidi solar sebaiknya tetap dipertahankan, hanya distribusinya yang harus diperbaiki. Terakhir, Mercy mengatakan bahwa kita butuh roadmap untuk seluruh kapasitas smelter yang ada di Indonesia. 

RKP dan RKA 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Mercy menyampaikan pertanyaannya yaitu daerah pemilihan untuk daerah Maluku terdapat 11 kabupaten/kota tetapi mengapa untuk dirjen risbang Mercy selaku perwakilan dari Maluku tidak tahu mengenai programnya apa-apa saja.

Konvensi Minamata — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Mercy bertanya apakah pernah pihak BPPT melakukan sosialisasi kepada masyarakat memang lebih mudah menambang dengan merkuri tetapi ini dapat menjadi hal yang sangat membahayakan lingkungan bahkan keluarga dan diri sendiri.

Penetapan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahun dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) — Komisi 7 DPR RI Rapat Internal

Mercy mengatakan F-PDIP mengusulkan Daryatmo sebagai pimpinan Pansus RUU Sisnas Iptek.

Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Mercy meminta dukungan konstruktif dari Kementerian ESDM dan Pertamina serta uji coba subsidi Pertalite di pusat industri bukan daerah 3T. Selanjutnya, ia meminta penjelasan soal pembangunan depot gas di NTB yang baru 20-30%. Mercy meminta penjelasan soal permintaan non-subsidi yang turun sementara BBM subsidi melonjak naik.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

Mercy mengatakan di Indonesia Timur masih kekurangan listrik dan LPG 3 kg sehingga Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini karena mereka adalah WNI.

Distribusi Alokasi BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Dirut Pertamina dan PT. AKR Corporindo

Mercy mengatakan bahwa perhitungan pembagian kuota untuk wilayah yang 3T (terluar, terpinggir, tertinggal), kuota untuk wilayah khusus dan wilayah yang biasa saja.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Mercy mengatakan waktu itu soal tata cara pemberian setelah bicara dengan pihak Lapan, diserahkan ke Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan setempat tidak langsung ke nelayan agar tidak ada keributan, karena itu hanya 4 unit dan Arafuru ada 2 ribu unit, jadi jangan samakan wilayah laut dengan daratan. Selanjutnya, Mercy menegaskan untuk Lapan kalau bisa tolong bedakan Provinsi berbasis kepulauan seperti Maluku. Fish finder yang sudah punya untuk punya titik koordinat fishing ground. Terakhir, Mercy mengatakan menjadi persoalan kemarin kita cepat antisipasi untuk dicari solusinya, mungkin staf para Kepala LPNK ini mempunyai referensi permintaan kami berikan ke Laboratorium LIPI.

Progres Kilang Minyak – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina

Mercy mempertanyakan dengan adanya 9 proyek besar bila dapat selesai maka berapa besar anggaran pada termin pertama 10 tahun ke depan agar tidak terjadi devisit anggaran pada pembangunan kilang-kilang agar sektor pariwisata ini bisa berjalan secara optimal. Mercy mengusulkan untuk adnaya pembangunan tangki BBM agar pembangunan kila ini bisa dijalankan dengan baik tanpa merusak berbagai sektor yang ada.

Evaluasi Anggaran Tahun 2020 dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Mercy berharap anggaran untuk Ristek/BRIN ditingkatkan. Mercy mengatakan untuk Deputi Penguatan Risbang dan Inovasi terpotong cukup besar dan akan sangat menganggu seluruh pekerjan di kedua deputi tersebut. Terkait Lembaga Eijkman, Mercy mengatakan bahwa saat ini lembaga tersebut fokus dengan penelitian vaksin COVID-19 dengan bekerja sama dengan lembaga peneliti dunia untuk mendapatkan vaksin dengan karakter virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Untuk Pusat Diklat, Mercy mengatakan bahwa anggaran tersebut terpotong cukup besar. Dengan situasi sepertu ini, tidak mungkin dilakukan secara fisik dan jika online tidak menghabiskan dana cukup besar. Menurut Mercy, hal tersebut bisa direalokasi untuk Lembaga Eijkman dan dua deputi yang terpenting.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Mercy mengatakan Untuk BPH Migas dan Dirjen Migas, konversi mitan ke LPG 3kg distribusinya tidak disampaikan tapi satuan volumenya disampaikan. Ia meminta mitan kuotanya tetap dipertahankan dan jangan sampai kuotanya dialihkan semua ke LPG 3kg. Ia juga meminta dicari solusi sehingga bisa menangani masalah kelistrikan baik yang off grid maupun on grid.

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Mercy mengatakan bahwa jika ada catatan maka dari seluruh kesimpulan selesai, sehingga di bawahnya ada catatan. sehingga tidak ada mitigasi dari masukan Anggota Komisi 7 DPR-RI. Terkait PJU TS, Mercy mengusulkan mungkin bisa diubah dari 10.000 titik menjadi 18.888 titik.

Restrukturisasi Organisasi Baru, Rencana IPO (Initial Public Offering) dan Sub-Holding — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Mercy mengatakan jika IPO jalan maka ada 2 kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi pertama Pertamina untung dan dengan kapasitas kepemilikan saham bisa mengendalikan kondisi di lapangan. Kondisi lainnya Pertamina buntung, hak kemilikan, pengelolaan, dan distribusi di hilir hilang. Mercy meminta roadmap IPO dikaitkan dengan ketahanan energi. Jika Pertamina mau maju dengan IPO, hak kapital BUMN harus naik dari rencana 47% menjadi 51% agar hak kepemilikan aman. Mercy berpendapat jika Pertamina berubah menjadi bisnis profit murni maka dipastikan wilayah 3T dan wilah timur tidak ada mendapat BBM. Mercy mengatakan Komisi 7 mendukung opsi-opsi Pertamina tetapi roadmap dan skenario dari yang terbaik hingga terburuk perlu dikaji dengan baik.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Mercy mengatakan fluktuasi dari crude oil belum cukup optimis. Lalu berkaitan dengan supply dan demand, ada koreksi keras karena ekonomi global menurun. Dari sisi stok, negara mengalami kelebihan sehingga perlu dicermati asumsi makro untuk crude oil yang akan berdampak pada keuangan negara. Menurutnya, kalau berlebihan, akan menambah utang, sehingga fraksi PDIP, perlu melakukan pendalaman lebih proporsional soal asumsi makro ini. Mercy mengatakan kuota yang belum konversi ke LPG 3 kg dipertahankan supaya ketahanan energi masyarakat tak terganggu. Selanjutnya, ia juga meminta penambahan data pelanggan untuk subsidi listrik.

Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Mercy mengatakan pembahasan ulang UU Minerba di Baleg dilakukan karena dari Menteri yang lama sampai Menteri Pak Jonan, dilakukan pengurusan ratusan izin. Ia mengatakan harus ada upaya yang kuat pada hilirisasi dan harus ada roadmap yang jelas karena berkaitan dengan prospek hilirisasi di Indonesia. Izin-izin yang beratus-ratus diurus baru pada tahap eksplorasi. Jika harus impor raw material dari luar, berarti dari sisi perencanaan ada yang salah dan dibutuh kebijakan sektor hilirisasi serta pembangunan smelter dimana saja. Menurutnya, boleh membicarakan adat value untuk nasional tetapi jika kepentingan di daerah tidak dibangun akan sama saja. Ia mengatakan tidak tahu pola pikirnya hilirisasi dan menanyakan apakah dengan pembangunan smelter sekaligus membangun sumber energinya. Ia mengajak untuk melihat bahwa di Papua, sumber materialnya banyak tapi sumber hilirisasi energinya masih 0 dan ia menyampaikan ketakutannya jika Papua akan marah nantinya. Ia mengatakan bahwa perjuangan substantif ada di 2 sektor tersebut dan semestinya perencanaan makronya harus keluar kalau berbicara mengenai hilirisasi substantif. Menurutnya, seharusnya Indonesia menjadi benchmark di suatu tempat seperti Singapura bisa menerima berbagai minyak mentah dan diolah kembali. Ia juga menyampampaikan pada aspek hilirisasi, terdapat sejumlah dasar-dasar hukum dan menanyakan besarnya dampak terhadap tingkat kemajuan hilirisasi dan dampak kebijakan nasional yang turun ke kebijakan daerah karena menurutnya, jika daerah dan nasional bertolak belakang, maka akan sulit. Ia mengajak untuk duduk bersama BUMN-BUMN yang bisa memegang kebijakan tersebut.

Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mengenaiusulan relokasi 2019,Mercy menanyakan apakah ada ketentuannya dan apakah terbentur dengan kepentingan lain. Mercy juga menanyakan atas dasar apa hak tersebut ditetapkan sebagai belanja pegawai. Padahal dana banyak dan bisa dibagi-bagi. Menurut Mercy, jika untuk belanja pegawai seharusnya memang untuk pegawai saja. 247 M cukup miris jika hanya untuk gaji. Dari 247 M, Mercy menanyakan berapa persen untuk belanja pegawai dan berapa persen untuk barang. Untuk sisi rasio belanja, alangkah baiknya publik lebih besar dibandingkan dengan belanja aparatur. Mercy juga memuji terkait program tora dan reformasi agraria. Dalam rincian program 2029, ada 139 ribu hektar lahan. Sementara dokumen hasil verifikasi objek hanya ada 11 provinsi. Mercy meminta penjelasan terkait hal tersebut.

Progres Pelaksanaan Program Hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019 dan Rencana Proker 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)

Mercy menyatakan bahwa bangunan ilmu pengetahuan indonesia dan seluruh riset, harus kita dekonstruksi ulang karena di beberapa program Kementrian dan LPNK itu banyak yang sama. Kita harus restrukturasi riset ini, Mana riset kepentingan nasional atau keamanan negara dsb. Jadi harus ada klasifikasi risetnya dan negara harus mem biayai hal ini secara besar karena ini adalah kepentingan besar bagi kita. Tadi masing masing LPNK itu presentasi sendiri-sendiri, alangkah lebih baik kedepannya itu pemaparan disatukan tabel riset. Nanti kita jadi tahu secara spesifik institusi mana akan menyumbang riset pada bagian mana. Kita juga harus memikirkan terkait masalah defisit energi dalam berbagai sektor, kalau pengembangan riset seperti ini harusnya high profit. Bagaimana ini kita bisa selesaikan? Kedepannya juga harus ada roadmap terkait riset.Terkait riset untuk mengurangi angka kemiskinan juga harus menjadi fokus, nantinya ada riset dalam dampak terhadap dampak ekonomi masyarakat contohnya Penelitian Pusat Laut Dalam Maluku yang hari ini miris sekali, termasuk technopark. Hari ini saya memberikan catatan fundamental kepada LPNK dan nantinya BRIN juga harus perencanaan riset yang matang. Saya ingin membicarakan soal pengembangan satelit, terkait satelit BMKG yang menggunakan teknologi himawari Jepang. Tapi kita punya masalah gempa, asap, titik api itu tidak ada yang real time data satelitnya. Mercy menanyakan seberapa jauh LPNK melihat ini, terkait LAPAN dan BPPT dalam pengembangan kemaritiman di Indonesia Timur, dimana program ini data GPS tidak menyatu dengan data LAPAN. Ia menanyakan juga harapan kami kenapa tidak di packaging menjadi satu, agar nelayan langsung bisa tahu ketika sebelum melaut.

Proses Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-III Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020, Persiapan Energi untuk Ibukota Baru, dan Tindak Lanjut Pembahasan RUU tentang Minerba — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Mercy mengatakan bahwa BBM satu harga benar ada, tetapi stoknya terbatas sehingga jika sampai ke daerah-daerah pun tidak jadi BBM satu harga lagi. Mercy menegaskan bahwa di Maluku masih banyak Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), jika BBM tidak ada, maka keberlangsungan PLTD akan terganggu. Terkait Blok Masela, Mercy meminta jatah untuk Maluku tidak diganggu lagi, tetap 10%. Mercy juga mengatakan bahwa saat ini Maluku masuk kota termiskin sehingga jika NTT meminta 5%, maka tolong ambil dari pusat, jangan dari Maluku. Menurut Mercy, jika jatah untuk Maluku 10% masih diganggu, itu berarti negara sengaja membuat Maluku tetap miskin. Terakhir, Mercy berharap agar angka elektrifikasi diperhatikan dan diperlukan bukti dari mana angka elektrifikasi 99% didapat. Di Maluku banyak yang belum memiliki listrik, jangan sampai untuk laporan, akhirnya angkanya dinaikan menjadi 100%.

Progress Pembangunan Transmisi Listrik 45GW, Rencana Kerja 2020, dan Laporan Tindak Lanjut Pemadaman Listrik Agustus 2019 – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Mercy membutuhkan klarifikasi jelas soal isu pencabutan subsidi listrik. Ia meminta data jelas soal jumlah desa yang sudah ataupun belum teraliri listrik dan tidak berbicara soal ekspor listrik jika wilayah Timur masih alami kekurangan.

Produk Lifting Migas Tahun 2019 dan Kendala Serta Hambatan Investasi Sektor Migas - RDP Komisi 7 dengan 10 Besar KKKS

Mercy menanyakan masalah dalam hal teknis, apa hal yang bisa kami bantu untuk mencapai target lifting minyak kita.

Rencana Strategis 5 Tahun ke Depan, Perkembangan Implementasi Program Diseminasi di Daerah Aplikasi Teknologi Modifikasi Cuaca dan Sektor Pertanian, Perkembangan Kebijakan Suatu Peta Nasional, Implementasi Teknologi Penginderaan Jarak Jauh Sebagai Early Warning System Bencana - RDP Komisi 7dengan Kepala LPNK

Mercy mengatakan BIG dengan kebijakan satu peta, mungkin ini bisa digambarkan kepada kami, selama ini one map policy berbasis darat, harapan kami darat udara dan laut juga, landasan pembangunan kawasan kelautan harus jelas mengingat Indonesia negara maritim. Mercy juga menegaskan meminta one map policy di kelautan, sepertinya memang sudah ada pengembangan tapi kita juga mohon, antar Kabupaten atau Kota dan Provinsi, daerah dan negara sering ada problem dalam zona teritorial, jadi peta satu kawasan kelautan harus ada. Kemduian, Mercy memperhatikan terkait PLTN, untuk studi kelayakan perlu diperjelas di daerah mana saja, Indonesia penuh dengan patahan dan vulkanik, ini menyangkut security. Studi kelayakan harus jelas dari sektor geografis, sosiologis dan security.

Mercy mengatakan PLTN selalu berbicara dua hal yaitu security dalam jangka panjang dan limbah. PLTN adalah opsi terakhir dalam sektor energi, sangat murah tapi tingkat security harus terjamin. Terkait BRIN, harus dibicarakan terbuka, tidak boleh gegabah, F-PDIP sangat memperhatikan soal ini. Harus ada solusi bersama antara Ristek dan BRIN supaya tidak keteteran. Mercy sekali lagi mengaskan sebelum jauh kesana itu seharusnya kita menaikkan marwah Menristek dahulu. Dari dulu anggara Kemenristek tidak pernah sampai 1 T dan ini adalah Kementerian. Terakhir, Mercy mengatakan kami dari F-PDIP melakukan konsolidasi 3 hal dalam hal pembentukan BRIN, yakni ebijakan dan program, anggaran dan SDM.

Evaluasi Program Tahun 2019, Rencana Strategis Terkait Hilirisasi Teknologi 5 Tahun Kedepan, Evaluasi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Science Techno Park (STP) - Raker Komisi 7 dengan Menristek / Kepala BRIN

Mercy mengatakan di dalam Rapat Pansus, kami memastikan struktur BRIN itu sendiri. Ada yg berpendapat bentuknya adalah holding. Setelah kita mengolah seluruh dokumen UU, ada 2 LPNK tidak ada cantolan UU yaitu BPPT dan LIPI. Kita harus cari sungguh-sungguh format yang tepat untuk menjamin kepentingan riset kita.

Mercy menyarankan agar Litbang K/L mestinya kita buat simulasi bersama apakah akan tetap disana atau di tarik masuk ke BRIN. Jika tetap disana maka over lapping anggaran akan terjadi karena Ego sektoralnya, jika litbang K/L ditarik masuk ke BRIN maka perlu Keppres yang mengatur ini semua secara utuh. Harapannya seluruh lembaga riset dapat dikendalikan secara normatif oleh Kemenristek.

Program Kerja Tahun 2020 dan Progress Program Sumur Bor Pasca Pengesahan UU No.7 Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Mercy mengatakan air di Maluku tercampur dengan air kapur, Mercy bertanya apakah Badan geologi akan mencari solusinya seperti bak penadah agar endapan kapur turun dan airnya bisa didistribusikan, Mercy mengatakan butuh teknologi yang tepat guna. Mercy mengatakan sebelumnya sudah dimuat di alokasi anggaran namun programnya tidak tercapai, sudah diupayakan mengkoneksikan semua hal dengan teknologi murah, kerja sama dengan pihak luar juga sudah tentang sumber daya energi dan SDA selalu diprioritaskan.

Strategi Bisnis dan Kinerja PT PGN Tahun 2020 Ditengah Opsi Penurunan Harga Gas - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN

Mercy mengatakan ini sangat lucu ketika saya melihat programnya dari PGN, wilayah-wilayah yang sudah banyak infrastruktur malah ditambah lagi infrastruktur nya. Kenapa tidak dibangun untuk Indonesia bagian Timur. Kita di Indonesia bagian Timur jadi terlihat hanya Sebagai penghasil tapi ketika mau menikmati itu tidak ada sama sekali. Kami hanya ingin semua masyarakat ini bisa menikmati dengan sama.

Produktifitas Pengembangan dan Produktivitas Riset Tahun 2019, Progres Pelaksanaan Sistem Inovasi, Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2019 dan Rencana Program Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Penguatan Inovasi dan Dirjen Penguatan Risbang Kementerian Ristek RI/BRIN

Mercy mengatakan koor bisnis dari ke-Dirjenan ini adalah pengembangan dari PUD dan bagaimana bIsa mereka digabungkan antara Perguruan Tinggi, bisnis dan masyarakat. Terhadap upaya untuk memperkuat produk kita, bisa juga bapak menjelaskan kepada kami agar kami dapat mempertimbangkan. Kemudian, Mercy mempertanyakan bisakah produk unggulan lokal dilisting terlebih dahulu. Kalau menunggu dibawah, berapa yang masuk hanya itu itu saja. Terakhir, Mercy mempertanyakan bolehkah di wilayah yang belum cukup maju setiap tahunnya diumumkan.

Capaian Program Kerja Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), RDP dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

Mercy meminta agar Science and Techno Park dapat dikembangan di semua wilayah. Maka dari itu Mercy meminta agar Kemenristek dapat bersinergi dengan Kementerian lain. Terkait PPBT, Mercy meminta agar sosialisasinya juga perlu dilakukan di daerah, karena jangan hanya di pusat yang maju, namun di daerah tertinggal. Mercy mengusulkan perlu adanya riset satelit soal kebencanaan dan perubahan iklim.

Evaluasi Kerja Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas

Mercy mengatakan Pemprov Maluku sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan BUMD, dan tinggal diperhatikan mekanismenya untuk pemilikan saham 10%. Kalau ingin cepat konsorsium dari mana-mana sudah datang dan sangat mudah sekali maka PI skema 10% ini penting.

Selanjutnya Mercy mengatakan mengenai SDM, kita membutuhkan SDM yang memadai dibidang konstruksi dan management. Untuk itu, SKK Migas juga perlu berkoordinasi dengan Pemda dan Universitas Universitas untuk mencari lulusan terbaik, karena di Maluku sendiri pun banyak yang lulusan Universitasnya justru direkrut untuk kerja di luar negeri. Terakhir, Mercy mengingatkan satu hal yang tak kalah penting adalah memperhatikan aspek AMDAL dan kepekaan terhadap lingkungan.

Identifikasi dan Antisipasi Penanganan Epidemi Virus Corona - RDP Komisi 7 dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler

Mercy menyampaikan bahwa permasalahan virus corona bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga mengancam pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, ia meminta agar Eijkman dapat memprioritaskan

Implementasi BBM Satu Harga

Mercy Chriesty Barends dari Maluku. Mercy berpandangan bahwa saya mewakili Indonesia Timur, kalau kita bicara BBM Satu Harga, kenapa BBM naik 100 ribu saja banyak aksi demonstasi, namun BBM tinggi di Timur tidak ada demo sama sekali. Oleh sebab itu, kebijakan Joko Widodo mengenai BBM Satu Harga saya dukung penuh dengan alasan nominal 300 triliun untuk subsidi sudah dipersiapkan dengan matang, tetapi biaya BBM Satu Harga 800 M / 1 triliun banyak sekali dipeributkan. Kita hrs cari solusi utama. Karena kita ada cost 1 triliun untuk Indonesia Timur itu harus kita diskusikan agar sama-sama untung.

Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK

Mercy mengatakan kontainer penuh berisi sianida diamankan Polres Pulau Buru. Seluruh bahan itu diamankan polda Maluku. Ditemukan indikasi ada upaya penambangan terselubung di Maluku. Bupati sekarang diperiksa karena membuka rekening atas nama pribadi untuk transfer dana-dana dengan perusahaan yang dapat izin revitalitasi.Revitalisasi tidak terjadi bahkan penambangan liar makin menjadi-jadi, maka Mercy menanyakan apakah pernyataan yang dikatakan Pak Gubernur diketahui, apakah kebijakan pasca-tambang diketahui Dirjen LKH. Mercy mengatakan butuh konfirmasi pergerakan sianida dan mercury yang di Gunung Botak. Perusahaan yang memasok sianida itu PT Buana Sejahtera. Bu kadis mengelak sianida dari China dapat izin dari pemerintah. Mercy meminta perhatian serius Dirjen Gakum. PT BPS ini kami mohon bila ada izin dimana saja dicabut karena di sudah memasok sianida dan katakan dia dapat izin resmi. Mercy minta ada roadmap penanganan khusus peti dari hulu dan hilir serta bagaimana pembagiannya. Masalah ditemukan 1 kontainer penuh sianida. Mercy minta 2 Kementerian tangani ini. Di Gunung Botak pencairan tidak lagi di dataran tinggi sekarang sudah di dataran rendah sekarang banyak sapi. Mercy menanyakan WPK yang tidak punya izin apakah akan dibiarkan rusak. Hampir 35.000 ada di Gunung Botak. Ini sudah diluar batas. Terkait penambangan liar yang gak ada izin ada roadmap dan rapat bersama.

Latar Belakang

Mercy Chriesty Barends merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku pada periode 2009-2014. Mercy petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terpilih kembali setelah memperoleh 88.706 suara dari dapil Maluku. Selama menjabat sebagai Anggota DPR-RI Periode 2014-2019, Mercy menjadi Wakil Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Maluku.

Pendidikan

SD Negeri 4 Ambon (1978-1985)

SMP Negeri 3 Ambon (1985-1988)

SMA Negeri 1 Ambon (1988-1991)

S1 Teknik Mesin Kapal, UNPATTI/Ambon (1991-2000)

Perjalanan Politik

Pada 1999, Mercy memimpin Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM)/Maluku (The Community Institute for Participation in Development/Maluku), LSM yang bergerak dalam hal pemulihan pasca konflik. Pada 2009, dirinya melalui PDIP mendaftar sebagai caleg DPRD dari dapil VI Maluku (Maluku Tenggara, Kabupaten Aru, Kota Tual) dan terpilih. Pada Agustus 2011, karena Wakil Ketua DPRD Maluku mencalonkan diri dalam Pilwakot Ambon, maka Mercy dipilih PDIP mengisi posisi tersebut.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penghapusan Kejahatan Seksual

Pada Rapat Paripurna ke-63 tanggal 17 Mei 2016 - Mercy menyerahkan petisi yang telah ditandatangani 70 anggota DPR-RI lintas Fraksi kepada Pimpinan DPR-RI untuk mendesak agar DPR-RI menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk menjadi 5 besar RUU Prioritas tahun 2016. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU SISNAS IPTEK - Definis LITBANG, Integrasi Aktivitas LITBANG, dan Dewan Riset Nasional

28 September 2017 - Dalam Pansus IPTEK DPR-RI mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Pakar; Lukman Hakim dan Syarif Hidayat, Mercy mengatakan bahwa selama ini Pansus IPTEK selalu mencari solusi agar RUU Sisnas IPTEK dapat memberikan pengamanan terhadap resiko-resiko yang ada. Mercy juga memberikan argumen bahwa dalam struktur kemasyarakatan yang ada, bisa jadi hampir seluruh perempuan akan tersingkir. Mercy mengakui bahwa Pansus akan berusaha untuk menambahkan bab-bab khusus agar penjelasan dalam RUU Sisnas IPTEK dapat lebih jelas diuraikan. Mercy menyayangkan adanya beberapa jamu yang diklaim oleh Jepang. Menurutnya, jika Indonesia tidak segera melindungi kekayaannya, maka Indonesia akan habis. Di akhir, Mercy memberikan masukan agar dalam satu ayat di RUU dapat menjelaskan secara singkat mengenai kesempatan untuk peneliti perempuan. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Mercy mengatakan subsidi listrik pasang baru 450 dan sudah ditetapkan Rp1,21 triliun. Terkait hal tersebut, Mercy meminta simulasi angka Rp1,2 triliun dan perbedaan wilayah kontinental dengan kepulauan. [sumber]

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Mercy menjelaskan bahwa sudah ada pernyataan bahwa proyek terminasi harus terselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Untuk itu Mercy menyarankan agar PLN lebih interaktif dalam melakukan Tracking Data karena salah satu yang menjadi masalah dalam proyek mangkrak adalah sistem administrasi. Pada tahun 2016, sistem kelistrikan yang digunakan adalah sistem kelistrikan berbasis pulau. Mercy melihat terdapat angka aktual yang berbeda antara data kelistrikan pada tahun 2016 dengan proyeksi desa yang tidak terlistrik. Berkaitan dengan interkoneksi antar wilayah, untuk wilayah pulau Mercy memandang tidak bisa menggunakan Integrating System yang hanya pada daerah di daratan. Di Papua terdapat 2000 desa yang tidak berlistrik dan di Maluku terdapat 300 desa yang tidak berlistrik. Integrating System merupakan sistem yang tidak memandang wilayah baik wilayah Interkontinental/pulau harus merata. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Mercy mengatakan bahwa subsidi solar bukan menurunkan, tetapi karena aspek fundamental. Selain itu, mendorong ruang fiskal APBNP. Namun, dapat didorong di angka 40-45 sehingga akan memerlukan perubahan di angka 40-45 dan mendapatkan 40-45 triliun. Jadi, tidak merepotkan rakyat kecil. Mercy juga meminta riset awal untuk mengetahui alasan diturunkan menjadi 35 rupiah. Menurutnya, BBM telah dinikmati oleh rakyat menengah ke bawah sehingga bila diturunkan akan mengakibatkan kebangkrutan pada masyarakat. Maka dari itu, masalah harga solar wajib dikritisi.

Di samping itu, pada tanggal 1 Juli 2016 ada subsidi listrik, kewenangan subsidi tersebut menjadi kewenangan pemerintah namun belum ada skema. Jika ditinjau dari angka kemiskinan 20 sekian 700 ribu merupakan pelanggan tanpa meteran, sedangkan untuk subsidi 400 dan 900 kilowatt hour diharapkan dapat ditahan terlebih dahulu. Untuk 35ribu watt Mercy meminta klarifikasi terlebih dahulu, sedangkan untuk 45ribu akan ada investigasi bahwa ESDM ikut campur. Maka dari itu, perlu peninjauan dan penjelasan lebih lanjut sesuai dengan UU dalam melakukan proses tender. [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Mercy fokus kepada kebutuhan nelayan. Mercy saran agar KemenESDM untuk memberikan bantuan kepada nelayan dalam 1 paket termasuk motor boat dan bahan bakar. Jangan hanya bahan bakar saja. Mercy menilai Indonesia kekurangan fasilitas penampungan (storage) BBM dan saran ke KemenESDM membangun lebih banyak fasilitas storage BBM. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Mercy menyatakan tentang optimalisasi riset berkaitan dengan pemetaan yang berdasarkan bidang, riset di sektor maritim masih sangat lemah. Mercy mengharapkan pengembangan kawasan lebih besar. Menurut Mercy, dengan pengembangan Blok Masela berbasis dengan pengembangan pulau-pulau kecil.

Mercy menanyakan tentang sinergitas antar pelaku riset, di kawasan Timur Indonesa banyak pelaku riset. Mercy setuju bila anggaran ditingkatkan untuk pengembangan riset. Mercy merasa perlu ditambahkan riset tentang pulau kecil, karena keberadaan riset tersebut hampir tidak ada. Mercy berterimakasih atas usulan dua kapal karena Maluku menjadi pusat studi laut dalam. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Mercy menilai bahwa ada benturan antara kelompok besar dan kecil di proyek reklamasi pantura Jakarta. Dari sisi hukum, Mercy melihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) kalah dengan pengembang proyek tersebut. Terkait hal itu, Mercy menanyakan apakah KemenLHK punya media atau langkah lain untuk mengatasi permasalahan reklamasi pantura Jakarta selain melalui jalur hukum. Mercy juga menanyakan apakah KemenLHK mempunyai kebijakan lain terhadap masalah ini.

Mercy menyampaikan bahwa reklamasi pantura Jakarta akan mengubah tata ruang sehingga reklamasi harus sesuai dengan kepentingannya. Terkait tata raung dan kemaritiman, Mercy menanyakan apakah KemenLHK mempunyai amdal pembanding dengan amdal berbasis kawasan. Selanjutnya menurut Mercy, masyarakat harusnya mendapat keuntungan yang lebih besar dari reklamasi, bukannya malah mendapat masalah. Mercy meragukan kebermanfaatan proyek reklamasi yang menimbulkan masalah dan hanya menguntungkan kelompok pemodal.

Bersama Komisi 7 dan Fraksi PDIP, Mercy memberikan perhatian serius terhadap masalah reklamasi pantura Jakarta, terutama masalah penegakan hukum. Mercy meminta ada pihak lain untuk mengatasi masalah reklamasi pantai utara Jakarta. Mercy menyarankan kepada Pimpinan Komisi agar membicarakan dan mematangkan usuk untuk membawa masalah ini ke tingkat Pansus. [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Mercy menyayangkan situasi dimana menurut pengamatannya kita sudah kasih subsidi solar Rp.1.000 per liter tapi masyarakat tidak melihat solarnya dimana-mana.

Mercy minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bila Dollar tembus Rp.14.000, maka posisi Indonesia seperti apa. Mercy menyoroti bahwa pendapatan negara sekarang defisit. Terkait dengan rencana pengembangan kilang minyak sendiri, Mercy minta klarifikasi berapa ICP yang kita kelola dan berapa yang di ekspor setelah kilangnya selesai dan beroperasi. [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Menurut Mercy harapan besar bangsa Indonesia adalah kita berdaulat atas energi nasional kita sendiri. Mercy menilai dalam 144 tahun kedepan, ideologi eksplorasi PERTAMINA seharusnya adalah untuk melepas konsesi minyak ke pihak luar. Apabila kita salah langkah dalam era ini, bisa hancur kita dalam masalah energi.

Dengan bubarnya PETRAL, Mercy dan Komisi 7 mendukung PERTAMINA untuk menggantikan perannya PETRAL. Mercy saran ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) bahwa mengenai masalah storage, bisa dilakukan di Timor Leste untuk lebih hemat biaya. [sumber]

Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy minta pembekuan dan pencopotan perizinan PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) karena melakukan perbudakan ilegal yang melibatkan pihak Transnasional perikanan serta merugikan kepentingan daerah. [sumber]

Tol Laut di Maluku

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy minta penetapan Tol Laut Maluku sebagai pelabuhan terbesar agar masuk dalam data Pemerintah. [sumber]

Keputusan atas Blok Marsela

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Mercy mohon sikap Presiden dan Kementerian ESDM dalam persoalan Blok Marsela yang tidak diloloskan. [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Mercy mempertanyakan berapa BBM yang digunakan Pertalite? Jadi kita tahu sisa untuk RON 88 berapa. Pasti ada pengurangan. Sekarang saja Premium kekurangan, apalagi kalau digunakan untuk Pertalite? Mercy minta ke Pertamina untuk hasil feasibility studies diberikan ke Komisi 7 agar bisa menentukan produksi Pertalite. [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Mercy menanyakan untuk tahun ini berapa yang ditargetkan untuk eletrifikasi nasional? Data elektrifikasi yang dipaparkan beda langit dan bumi antara BPS dan PLN. Ada selisih 10%. Mercy memohon untuk klarifikasi elektrifikasi dan data resmi dari PLN, karena ini tidak rasional. Kemudian FTP 1 & FTP 2 tolong datanya diberikan kalau perlu expose di koran, masalah yang ada juga diselesaikan.

Mercy kemudian menanyakan bagaimana skenarionya bisa pertumbuhan mencapai 10,2% pada tahun ini? Jangan sampai rugi besar. Uraian lain pendapatan kenapa naik dari 1.5 menjadi 1.6, ini apa bentuknya? Di sewa pembangkit, 7.8 turun 6.3 itu di wilayah mana saja? Padahal rata-rata mengalami kenaikan harga perbaikan tinggi tapi tidak betul, kenapa tidak alih konversi/sekalian beli baru aja? Program 35,000 MW, untuk yang di pulau-pulau kecil sudah selesai ditenderkan, Mercy tidak mau kejadian masalah seperti FTP1 & FTP2 dan berharap 16 Agustus listrik sudah menyala di wilayah-wilayah perbatasan. [sumber]

Kenaikan Harga BBM

Pada 30 Maret 2015 - Mercy menekankan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bahwa masyarakat miskin di Indonesia di tahun 2015 ada 30,25 juta orang. Karena kenaikan harga BBM, inflasi dan kurs melemah daya beli masyarakat makin menurun. Menurut Mercy orang miskin di desa semakin miskin karena efek struktural dari kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Mercy mengingatkan ke MenESDM bahwa ada efek domino dari kenaikan harga BBM.

Mercy menggaris bawahi bahwa sesuai Rapat Kerja yang lalu harga bensin Solar turun. Mercy malu dengan konstituennya bahwa ternyata harga Solar naik. Mercy menilai perbandingan dengan negara maju tidak fair, lebih fair dibandingkan dengan sesama negara berkembang. GDP negara maju beda sekali dengan Indonesia, jadi tidak bisa jadi benchmark penentuan harga BBM kita. Dan menurut Mercy indikator makro ekonomi tidak berkorelasi langsung pada ekonomi mikro, padahal dampaknya terasa langsung. Mercy dorong MenESDM untuk menggunakan Coefficient Gini Ratio (ratio angka kemiskinan) untuk indikator harga BBM. [sumber]

Elektrifikasi

Pada 26 Januari 2015 - Mercy menegaskan bahwa posisi dari Maluku Tenggara Barat secara geopolitik sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Australia sehingga patut menjadi prioritas elektrifikasi. Mercy berharap kawasan Maluku Barat, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru dipertimbangkan oleh Menteri ESDM sebagai lokasi pembangkit tenaga listrik 35 MW yang direncanakan tersebut. [sumber]

Freeport

Pada 26 Januari 2015 - Mengenai status kontrak karya Freeport McMoran (Freeport), Mercy mengusulkan apabila Freeport tidak niat membangun smelter maka patut dipertimbangkan mencari perusahaan lain untuk menggantikannya. [sumber]

Kinerja SKK Migas

Pada 26 Januari 2015 - Mercy menanyakan kebenaran kabar bahwa Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi, belum menerima gaji sejak dilantik. [sumber]