Sikap Terhadap RUU

Harmonisasi RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU Minerba

Eka menyatakan, fraksi Golkar setuju atas RUU Minerba dan mendorong untuk segera disahkan dalam RUU usul insiatif DPR di rapat paripurna.

Tanggapan

RKA K/L TA 2015 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan

Eka mengajak mitra dan Komisi 6 DPR-RI mendiskusikan program Kementerian Perdagangan yang ditunda dan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.

Industri Manufaktur sebagai Penyangga Perekonomian Nasional — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Suryo Bambang Sulisto (Ketua Umum KADIN) dan Mohamad Suleman Hidayat (Mantan Menteri Perindustrian RI)

Eka menanyakan kiat-kiat yang harus dikedepankan agar sektor industri dan pertanian dapat berkolaborasi. Ia juga menanyakan langkah yang dapat dilakukan agar dapat memperkuat industri di luar Pulau Jawa.

Pembahasan Evaluasi Kinerja PT Pupuk Indonesia — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia

Eka Sastra mengatakan karena ada disparitas harga di dalam negeri dengan luar negeri dapat membuat rembesan. Selanjutnya, ia menanyakan soal benar ada problem dalam institusi daerah, kenapa Komisi 6 DPR RI dan mitra tidak mengubah pola.

Melonjaknya Hutang dan Skema Pembiayaan APBNP - RDPU Banggar dengan Pakar Noer Azam dan Anggito

Eka menyampaikan bahwa syarat untuk melakukan perubahan APBN bisa dilakukan karena deflasi sudah melampaui batas. Eka mengkritisi mengapa Indonesia masih fokus pada debt to PDB ratio padahal debt to export ratio sudah negatif. Eka menanyakan seberapa stabil ekonomi Indonesia menghadapi kondisi eksternal dengan tingkat utang yang sangat tinggi. Eka menyampaikan bahwa 80% utang Indonesia dalam bentuk dollar, dan utang Indonesia 34% dari GDP, dan melampaui negara berkembang lainnya.

Pengesahan RAPBNP 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan KPPU

Eka menjelaskan kepada rekan mitra Komisi 6 DPR-RI yang hadir bahwa Komisi 6 DPR-RI merupakan komisi dengan jumlah anggaran paling minim di Badan Anggaran. Ia juga berharap agar dimaksimalkan bagaimana membangun tata niaga dan tata ekonomi yang lebih baik, sehingga harga stabil dan kaum kelas bawah tidak dirugikan.

Eka juga menjelaskan bahwa terdapat pengurangan anggaran di Kementerian Perindustrian yang di mana anggaran ini prioritas yang memberi multiple effect.

Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2017 — Badan Anggaran Panitia Kerja (Banggar Panja) Asumsi Makro DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Eka Sastra menanyakan biaya produksi per KWH. Ia mengatakan subsidi adalah biaya yang dibayar dari selisih biaya produksi, tetapi disini tidak dijelaskan biaya produksinya.

Asumsi Makro Ekonomi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Eka Sastra mengatakan bahwa kami di Komisi 11 DPR optimis di nilai tukar tapi target pertumbuhan konservatif, ia ingin fokus pada pertumbuhan ekonomi. Secara spasial pertumbuhan kita terkonsentrasi di pulau jawa selain fokus mengejar angka pertumbuhan tinggi perlu juga kualitas dan distribusi ekonomi, sumber inflasi kita dipengaruhi kondisi barang dan kesediaan barang. Kalau inflasi moderat maka garis kemiskinan tidak naik, menjaga inflasi tidak hanya menurunkan kemiskinan namun juga meningkatkan daya beli masyarakat. Harga beras di Indonesia dua kali lipat dari international price ada miss koordinasi data antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Kalau kita menurunkan harga barang contohnya harga beras turun akan mengurangi garis kemiskinan.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Eka mengatakan Mendag mewarisi struktur ekonomi yang oligopoli, kartel. Ada satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah oligopoli, yaitu impor diatur dengan sistem tarif bukan kuota.

Penerimaan Pajak Non Migas dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Eka Sastra menanyakan bagaimana skema pajak pribadi dan skema pajak sebuah badan.

Penerimaan Pajak Non Migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Dirjen Migas, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak

Eka S menanyakan jawaban yang benar ditentukan dari perumusan pertanyaan yang baik. Ia menyebutkan pemaparan Menkeu kemarin yang menyebutkan rasio 11-12%. Ia mengapresiasi keberhasilan tax amnesty. Ia berharap bisa meningkatkan tax rasio Indonesia dengan penambahan 1 angka yang sama dengan penambahan Rp22 Triliun. Ia mengatakan ada peluang penerimaan jika mengubah sistem ekspor dan impor dari sistem kuota menjadi tarif.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non Migas dan Kebijakan Subsidi — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah

Eka mengatakan bahwa PLN & Pertamina sebenarnya bertugas efisiensi bukan pendataan. Eka juga memberikan saran untuk mengubah semua model subsidi dan mengubah polanya langsung ke orang miskin.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Eka menanyakan berapa efektif hukuman-hukuman yang negara berikan terhadap yang memaminkan harga-harga barang pokok.

Crude Palm Oil (CPO) dan Kebijakan Biodiesel 20% (B20) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Eka mengatakan hal yang terpenting dari B20 adalah menguntungkan bagi petani Indonesia.

Latar Belakang

Eka Sastra terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jawa Barat III setelah memperoleh 74.458 suara. Lebih dikenal dengan panggilan Ecky, peraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin dan gelar Master Ilmu Politik dari Universitas Indonesia adalah seorang pengusaha di bidang perkebunan. Ecky bekerja sebagai Staff Ahli Keuangan Fraksi Partai Golkar DPR RI. (sumber)

Pendidikan

S2, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok (2007)

Perjalanan Politik

belum ada

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI,Eka mengatakan, kebijakan harga merupakan kebijakan yang lebih baik dari tahun tahun sebelumn.[sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016, - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Oleh Eka Sastra dari Jawa Barat 3. Eka menyatakan bahwa jika ingin memperbaiki anggaran, maka perbaiki penyerapan anggaran. Eka mengatakan ketika terjadi pemotongan anggaran bisa dimanfaaatkan sisa anggaran dengan baik.[sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Menurutnya, total Rp. 50 Triliun untuk upaya efisiensi karena ada penerimaan pajak yang tidak terpenuhi. Eka mengatakan bahwa sebagai bahan Komisi 6 untuk berdebat di Badan Anggaran (Banggar), Komisi 6 butuh kalkulasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penghematan serta jumlah yang didenda dan potensi consumer saving karena kebijakan KPPU. Menurutnya, ada baiknya ketika Komisi 6 rapat di Banggar, KPPU tetap menjalankan inspeksi mendadak kemana-mana karena sekarang masih terjadi gejolak harga.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Eka menggaris bawahi bahwa target pertumbuhan ekonomi adalah 5,7% tetapi saat ini baru 4,7%. Eka prihatin karena sektor perdagangan melemah: tren ekspor-impor berpengaruh dan inflasi 6%-7% lebih tinggi dari target 5%. Eka berharap di kuartal 3-4 tahun ini keadaan bisa membaik. Eka mengingatkan ke Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru bahwa ada beberapa peninggalan baik yang ditinggalkan Mendag sebelumnya dan semoga bisa dimanfaatkan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

18 Agustus 2015 - Eka Sastra menanyakan seberapa realistis target Pemerintah dalam perwujudan investasi di Indonesia mengingat investasi mengalami perlambatan. Eka Sastra berharap pertumbuhan ekonomi didorong dari investasi, bukan dari yang lain. Eka Sastra juga menanyakan cara membuat investasi kita menyebar agar tidak ada ketimpangan wilayah. Selama ini 45% - 57% investasi di Pulau Jawa, bagaimana agar arus masuk investasi ini menyebar sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Eka Sastra kemudian menanyakan kembali seberapa realistis target pertumbuhan 7% dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.  [sumber]