Golkar - Jawa Tengah I

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dosen Universitas Indonesia

Mujib merekomendasikan adanya brainstorming supaya dapat membicarakan RUU Ekonomi Kreatif lebih komprehensif. Ia menanyakan soal produk hukum dari RUU Ekonomi Kreatif. Ia juga meminta ada diskusi terkait kelembagaannya.

Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PBNU, PP Muhammadiyah, dan LPOI

Mujib mengatakan bahwa yang anti-Pancasila tidak dapat ditoleransi. Terkait soal Perppu Ormas, Mujib menanyakan bagian mana yang menyimpang dari Pancasila. Mujib menyampaikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia juga menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar jelas mendukung penetapan Perppu Ormas sebagai upaya menjaga koridor konsistensi.

RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Bio Farma (Persero), PT. Rekayasa Industri, dan PT. Sang Hyang Seri (Persero)

Mujib mengatakan perlu ada masukan per pasal dan skema pendanaan penelitian. Selanjutnya, pendanaan riset memerlukan bantuan pihak lain dan tidak mengandalkan APBN saja. Ia mengatakan bahwa soal pengobatan alami seperti akupuntur harus jelas sehingga tidak ada pengakuan mistis. Ia juga menanyakan kemungkinan orientasi riset ke potensi alam yang melimpah. Untuk PT. Rekayasa Industri, ia berharap perusahaan tersebut dapat mengamankan RUU ini dari intervensi politik.

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Pembentukan Panja - Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang UKM, Menteri PAN-RB dan Badan Ekonomi Kreatif

Mujib Rohmat mengatakan bahwa ia merasa ada penambahan kosa kata baru yaitu pengembangan ekonomi kreatif karena ini menjadi lebih jelas karena yang dimaksud adalah memberikan hak kepada mereka sebagai kreator. Perlunya diskusi untuk tempat brain storming untuk membahas yang menjadi ekosistemnya. Oleh karena itu ia mengusulkan kosa kata baru, kemudian DIM dibahas secara kluster, dan pelaksanaan diskusi.

Penyampaian Saran terhadap RUU Pendidikan Kedokteran – RDPU Komisi 10 dengan AIPKI PTN

Mujib berharap Bapak/Ibu dari AIPKI harus lebih harmonis terlebih dahulu, agar para anggota di DPR bisa menyusunnya lebih baik juga. Masih ada waktu yang panjang, untuk itu Mujib menyampaikan bahwa dari AIPKI bisa melakukan lobi dengan pemerintah. Mujib menanggapi kewajaran terhadap apa yang disampaikan oleh perwakilan dari UNIPA yang tidak betah ditempatkan di daerah terluar, dan ini bisa ditingkatkan bersama sebagai tugas negara dalam melayani masyarakat.

Tanggapan

Masukan terkait Revisi UU 10/2009 tentang Kepariwisataan dan Usulan RUU tentang Pramuwisata - RDPU Komisi 10 dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI)

Mujib mengira kita semua mengakui bahwa pramuwisata merupakan garda terdepan bagi pariwisata Indonesia, oleh karena itu, Mujib berpendapat bahwa eksistensi pramuwisata secara legal harus ada payung hukumnya, entah setingkat UU ataupun PP. Kalau di tingkat UU, ada persoalan teknis yang rumit. Kita di Komisi 10 DPR-RI dalam satu tahun hanya dikasih 2 UU dan itu sudah di list dari jauh-jauh hari. Komisi 10 DPR-RI sudah masukkan revisi UU 10/2009 tentang Kepariwisataan. Kesimpulan dari Komisi 10 DPR-RI sementara ini terkait pramuwisata bisa dimasukkan ke dalam revisi UU tentang Kepariwisataan, misalnya dibuatkan Bab khusus. Di dalam Bab tersebut norma2-norma yang lebih detail dapat dimasukkan di dalamnya. Untuk bisa lebih operasional perlu diamanatkan juga di dalam bab tersebut untuk adanya PP. Soal referensi yang dimiliki oleh pramuwisata, di dapil Mujib, yakni Semarang, 15 menit setelah masuk mobil disuruh tidur. Mujib heran, padahal masih ingin mendengar penjelasannya. Oleh karena itu, harus ada referensi yang luas. Terkait salary bagi profesi pramuwisata menjadi masalah karena anggaran untuk pariwisata di tiap daerah rata-rata 0,0 sekian. Padahal, dari dulu Komisi 10 DPR-RI selalu mendorong paling tidak anggarannya 2 digit.

Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI

Mujib mengatakan bahwa guru honorer yang diterima PPPK itu tidak sepenuhnya senang. Mereka senang bisa diterima, tapi ketika mereka tahu bahwa mereka harus lepas dari sekolahannya merasa tidak tega dengan yayasannya dan teman-temannya yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Mereka juga punya perasaan tidak etis ketika ternyata mereka diterima di tempat negeri yang di situ teman-teman honorer di negerinya kemungkinan akan tergeser. Mereka mungkin di satu sisi merasa senang, tapi di sisi lain sebagai guru yang punya etika itu merasa tidak senang. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar tetap mengajar di tempat yang selama ini mereka tempati. Namun, UU tentang ASN telah mengunci bahwa mereka harus bekerja di lingkungan sekolahan negeri. Mujib mengira ini harus diselesaikan secepatnya, paling tidak harus ada kepastian buat mereka.

Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Hermanto Siregar, Suhirman, Sofyan Sjaf, dan Ketua APDESI

Mujib mengatakan bahwa harus ada bimbingan teknis untuk memastikan kemampuan desa dalam menyusun Anggaran Pendapat dan Belanja Desa dengan benar.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBN Tahun 2014, Evaluasi Kurikulum 2013, dll — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mujib mengatakan harapan di era Anis Baswedan (Mendikbud) muncul konsep pendidikan yang ideal dan berjangka panjang. Pendidikan juga ada di garda terdepan, selain mendidikan juga menumbuhkan pendidikan karakter serta menjadi palang pintu masuknya budaya bebas.

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Mujib mengatakan provinsi baru seperti Sulawesi Barat perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari Kemenristekdikti. Mujib mengatakan profesi bagi dokter adalah pilihan bukan keharusan.

Masukan terkait Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Panitia Kerja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Panja BOPTN) Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan TinggiKo

Mujib mengatakan perguruan tinggi grade A hendaknya bisa membantu perguruan tinggi grade B dan C. Mujib mengatakan setuju terkait penugasan afirmatif dimasukkan, seperti RS pendidikan.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mujib menyarankan lebih baik dipersiapkan lebih baik agar pendidikan menjadikan pintar.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga

Mujib mengatakan ini menjadi satu catatan penting, kalau beberapa digabung dananya bisa digunakan untuk pemuda dan olahraga.

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

eksekutif. BPKP merupakan bagian inheren dari Pemerintah, bukan lembaga sendiri hasil politik DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk penyerapan di daerah yang minim, terutama untuk character building dan revolusi mental. Mujib berharap agar harmoni olahraga bukan rekonsiliasi parsial. Mujib juga menambahkan bahwa BPKP telah melampaui batas dengan melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh DPR-RI.

Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Mujib berharap sentuhan dari pemerintah bukan hanya sarananya saja, tetapi kegiatannya juga.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Mujib mengatakan tantangan-tantangan terkait infrastruktur adalah hal utama, hal ini perlu diperhatikan agar tidak menjadi alasan dalam realisasi. Mujib mengatakan pemasaran internasional bukan hanya terkait banyaknya, tetapi juga konten yang menarik dan masif. Sementara promosi nasional harus melibatkan masyarakat sebagai ambassador dan bisa melalui lembaga agama seperti lewat wisata religi.

Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional

Mujib memohon pada pimpinan tentang Rp. 400 Miliar.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Mujib mengatakan perpusnas harus memilih fokus pada bidang-bidang tertentu, mengingat anggaran yang kurang memadai.

Data Pariwisata Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Mujib menanyakan mengenai korelasi antara lompatan anggaran yang besar dengan jumlah kunjungan wisman sudah positif atau belum.

Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Mujib mengatakan Komisi 10 sudah menerima rasio dengan format yang bagus namun dirasakan kalau ke daerah belum kena. Ia mengatakan guru memang perlu ditangani secara khusus. Dalam konteks kebangsaan, ini adalah pembentukan karakter. Ia menginginkan di MPR ini ditafsirkan untuk kegiatan pendidikan. Ia menanyakan persentase 20% di APBN dan 20% di daerah.

Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Ekonomi Kreatif dan Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Keahlian DPR-RI

Menurut Mujib perlu penguatan di naskah akademiknya. Mujib juga mengira sumber daya alam dan budaya adalah sumber ekraf yang luar biasa.

Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)

Mujib mengatakan wisman selalu dikaitkan dengan anggaran padahal seharusnya anggaran berbanding lurus dengan kenaikan wisman. Ia menghimbau jangan sampai anggaran yang besar dijawab dengan cara hitung yang berbeda. Ia menanyakan pertanggungjawaban anggaran. Ia menanyakan dampak investasi promosi di bidang pariwisata setelah 2 tahun. Ia juga menanyakan alternatif untuk pendapatan negara. Ia meminta data terkait kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Ia membahas mengenai wisata religi yang kadang sarana prasarananya belum memadai dan acaranya juga tidak kreatif sehingga anak muda kurang tertarik dan lebih disukai orangtua. Ia mengatakan bebas visa merupakan kekhawatiran karena akan menyebabkan bebas narkoba dan teroris juga.

Rencana Strategi dan Persiapan Event Olahraga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Satlak Prima

Mujib mengatakan pembentukan panja mambahas Asian Games yang merupakan upaya untuk mengetahui lebih jujur kondisi penurunan.

Pemaparan Program Kerja KONI Periode 2015-2020, Laporan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015, Pemaparan Program Rencana Kerja Tahun 2016, dan Pemaparan Sinergitas Tugas dan Fungsi KONI terhadap Kemenpora RI, PB PON, Satlak Prima, dan Cabang Olahraga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat

Mujib menyampaikan jika kepengurusan yang lalu harus dipotret secara khusus dan dicari letak gap-nya. Ia berharap dalam kepengurusan KONI yang baru gap tersebut tidak terulang kembali. Terakhir, Mujib menanyakan terkait anggaran KONI yang ideal.

RAPBN 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mujib merasa sangat senang dengan kebijakan umum yang dapat meningkatkan kualitas hidup, Mujib juga menghimbau agar ada kebijakan tentang penempatan guru di daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Mujib mengatakan Bekraf belum memiliki mitra di daerah, Mujib menyampaikan Bekraf jangan hanya jadi badan yang memotivasi tapi lembaga yang mengerjakan sendiri. Ada banyak daerah yang siap kerjasama dengan Bekraf.

Panitia Kerja Beasiswa Dikti dan SM3T — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Wakil Rektor Universitas Semarang, Wakil Rektor Universitas Al Muslim Aceh, Rektor Universitas Pancasila, Rektor Universitas Jayabaya, Wakil Rektor Universitas Persada Indonesia “Yayasan Administrasi Indonesia”

Mujib mengatakan dari keseluruhan mahasiswa USM yang berjumlah 25.000 orang di PTS, hanya 7 orang yang dapat beasiswa. Ia menanyakan motif dari adanya beasiswa bidikmisi, PPA, dan akademis. Ia mengatakan saat ini mahasiswa aktif yang sudah mendapatkan 24 SKS, maka mahasiswa bisa lulus 3,5 tahun. Ia menyampaikan motif bidikmisi adalah mendorong orang-orang tidak mampu menjadi berprestasi. Ia mengatakan dalam prioritas 5 pembangunan, posisi pendidikan berada di bawahnya lagi.

Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperas dan Industri Kreatif serta Kadin Indonesia

Mujib menjelaskan bahwa ada kepentingan pragmatis dari insan perfilman dan kenapa pemerintah tidak hadir padahal pada saat itu mereka mendesak, apa kepentingan pemerintah dalam hal-hal yang profesional dan siapa yang rela menurunkan dana ke sini jika tidak ada motifnya. Kami membuat panja ini bukan langsung untuk merevisi UU tersebut itulah cost negara jangan hanya memikirkan profit, siapkan pranatanya terlebih dahulu baru menurunkan kebijakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Mujib mengatakan bagaimana dengan moratorium terhadap PNS di perpus. Mujib juga meminta keahlian di perpus swasta juga perlu diperhatikan.

Menyampaikan Aspirasi tentang Pendidikan dan Isu Aktual — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia

Mujib mengatakan bahwa para mahasiswa mungkin yang akan menggantikan Anggota DPR-RI sekarang. Mujib menyampaikan bahwa berbahagialah para mahasiswa mendapatkan latihan legislasi. Mujib menceritakan bahwa ia juga aktifis dulu, tetapi jangan jadikan alasan menjadi aktifis, lalu meninggalkan prestasi. Mujib ingin menantang kepada para mahasiswa bahwa harus bisa seperti itu, akademis naik dan leadership naik. Jangan menjadi aktivis, lalu akademis menjadi excuse.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)

Mujib mengatakan anggaran acara dengan prestasi acara harus diimbangi, jangan hanya memperhatikan anggaran acara tapi juga anggaran untuk meningkatkan prestasi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Mujib mengusulkan untuk mengubah perpustakaan yang tadinya pasif menjadi aktif. Ia menyarankan agar Kepala Perpusnas melobi ke Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi untuk anggaran perpustakaan di daerah. 

Kesiapan Penyelenggaraan Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) dan Standar Biaya Penyelenggaraan DLP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi (Kemenristekdikti) RI

Mujib mengatakan bahwa sarana dan prasarana serta infrastruktur pelaksanaan program DLP harus memenuhi standar. Percuma saja jika ada program DLP, tapi fasilitas kesehatan belum memenuhi sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, baik sarana dan prasarana serta kurikulumnya harus diperhatikan terlebih dahulu.

Kesiapan Penyelenggaraan Program Dokter Layanan Primer — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Prodi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanudin, Universitas Airlangga, dan Universitas Udayana

Mujib mengatakan terlihat sosialisasi terkait DLP belum mantap sehingga belum disiapkan dengan baik. Selanjutnya, Mujb menegaskan Komisi 10 DPR RI berharap tetap mendapatkan yang berkualitas, sehingga terjangkau dan bermanfaat bagi mahasiswa.

Kesiapan Penyelenggaraan Program Studi (Prodi) Dokter Layanan Primer (DLP), dan Standar Biaya Penyelenggaraan Prodi DLP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Agus Purwadianto, Prof. Budi Sampurna, dan Prof. Laksono Trisnantoro

Mujib mengatakan bahwa alasan adanya DLP sudah dipahami, dan niat yang baik harus dijalankan dengan baik pula. Cara yang baik harus based on aturan. Dalam perundangan ada juga RPP, dan ini juga diperintahkan oleh undang-undang. Namun, sampai sekarang RPP itu belum ada. RPP yang hampir masuk tahun ke-4 sampai sekarang belum selesai juga. Mujib berharap ini tidak ada kepentingan bisnis. Mujib juga menyampaikan bahwa perguruan tinggi jangan menyiapkan segala sesuatunya sebelum Pemerintah menjelaskan hal ini secara benar.

Kesehatan Dokter Layanan Primer dengan Spesialis — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Dokter Layanan Primer

Mujib mengundang 17 fakultas kedokteran, tetapi yang datang hanya 14. 3 persoalan yang belum selesai tentang DLP, yang pertama tentang peraturan atas dasar apa membuka prodi DLP karena belum disahkan di peraturan.

Rancangan Undang-Undang Kebudayaan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Mujib mengatakan ketika kebudayaan masuk dalam tradisi, maka akan terjebak dalam revisi setiap tahun. Ada 2 tradisi yang berbeda, jadi yang dimaksud rencana induk bukan rencana kerja melainkan gagasan ideal. Mujib mengatakan UU Kebudayaan namanya pemajuan, harus dilaksanakan karena sudah pengaturan.

Rancangan Undang-Undang kebudayaan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Mujib mengatakan ketika seseorang melakukan improvisasi, apakah masuk kategori merusak, merusak ketika berkreasi, apakah masuk definisi merusak. Jadi Mujib meminta penjelasan terkait budaya yang rusak, hilang dan musnah. Mujib bertanya pengertian perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan secara hukum. Mujib berpendapat perbuatan kebudayaan adalah hak setiap orang, tapi melawan hukum ada hukumnya dan hal ini belum terbuat dalam RUU Kebudayaan. Mujib mengatakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan pemajuan harus ada aturannya.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016, Persiapan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2016, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Mujib R mengatakan sarpras masih belum selaras antara Pusat dan Daerah. Ia mengusulkan dari Panja mengatasinya dengan Inpres (affirmative policy). Ia menyampaikan bahwa Inpres yang dulu sudah 30 tahun lebih dan harus ada tindakan khusus. Ia mengatakan orang Pemda bukan tidak mampu, tapi ada persoalan lain. Ia menyebutkan mengenai vokasi di daerah (MKKS dari SMK) yang ingin kurikulumnya dilonggarkan, kalau perlu SMK diperbanyak untuk penguatan mental dan untuk skill digabung dengan industri sesuai link and match. Ia berharap bisa lebih cepat agar tidak muncul pengangguran dari SMK.

Harmonisasi Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)

Mujib R. menegaskan ingin semua fakultas kedokteran akreditasinya "A", ini menangani kesehatan manusia.

Standar Program Studi Dokter Layanan Primer — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI)

Mujib mengatakan dalam RDP sebelumnya, ada 3 pendapat terkait Prodi DLP yaitu tegas menolak, siap membuka dan mempertanyakan. Mujib mengatakan ada 2 kondisi terkait Prodi DLP yaitu dalam UU dikdok ada DLP tapi dalam Naskah Akademik tidak ada. Sehingga ada opini yang mengatakan DLP adalah usulan atau masuk dalam last minute. Mujib bertanya terkait pernyataan bahwa DLP adalah program lanjutan dokter. UU Dikdok sudah 4 tahun diresmikan, tapi RPP DLP belum diterbitkan, ini membuktikan opini yang menyebut DLP diusupkan atau masuk last minute terbukti. Mujib mengatakan putusan MK yang menolak Judisial Review tidak menghalangi DPR merevisi UU Dikdok, UU DLP sudah masuk Prolegnas meski bukan prioritas. Mujib mengatakan tidak setuju dengan Fakultas Kedokteran berakreditasi A, B, dan C karena hal ini menyangkut manusia, maka semua dokter adalah ahli. Jadi, Mujib tidak setuju adanya strata akreditasi di Fakultas Kedokteran. Mujib bertanya apakah mahasiswa setuju jika sarjana kedokteran langsung menjadi DLP, apa yang perlu ditambahkan dalam DLP, apakah DLP spesialis atau bukan, berapa persen sarpras ada di Prodi DLP.

Penyampaian Aspirasi terkait Dokter Layanan Primer (DLP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Dokter Layanan Primer (DLP)

Mujib mengatakan dokter spesialis tidak setuju disama-ratakan dengan DLP dan apakah memang bisa disejajarkan. Ada kesenjangan antara DLP yang hanya 2 tahun dan spesialis yang memakan waktu 5 tahun. Mujib bertanya bagaimana kesiapan sarpras layanan primer di Puskesmas. Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran siap untuk prodi DLP, Mujib bertanya tentang kampus lainnya. Mujib bertanya atas dasar apa Tim DLP dari Universitas Padjajaran sudah menjalankan kegiatan padahal Peraturan Pemerintah (PP) belum ada. Mujib mengatakan DLP harus based on regulation dan Komisi 10 mendukung peningkatan layanan kesehatan di tingkat primer.

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Universitas Indoensia, Rektor Universitas Gadjah Mada, Warek Institut Teknologi Bandung, Rektor Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Padjadjaran, dan Rektor Universitas Diponogoro.

Mujib mengatakan bahwa ada informasi dari 8 standar pendidikan di Dikdasmen, dan Mujib menyampaikan terimakasih dengan 3 isu utama semua adalah PTN-BH.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Mujib mengatakan orientasi kepada destinasi harus seimbang antara orientasi promosi dan pengembangan SDM. Ada daerah-daerah yang grade-nya belum seperti Bali dan Jakarta, maka diperlukan keseimbangan. Mujib berpendapat Pariwisata Goes to Campus adalah penting. Mujib mengatakan sebesar apapun pertambahan wisman, penting juga melihat berapa pendapatan per kapita masyarakat sekitar.

RKA 2018 dan DAK — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Kepala Perpusnas RI

Menurut Mujib paparan yang sudah baik ini akan sempurna jika dilengkapi dengan program yang berbeda, dan mungkin akan lebih bagus kalau perpustakaan lebih mudah diakses.

Sasaran Strategis, Capaian dan Permasalahan, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) dan Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI)

Mujib mengatakan perlu ada penyelesaian soal pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar Pulau Jawa, termasuk kebijakan belajar 12 tahun. Selanjutnya, ia mengusulkan perlu adanya simposium serta kesinambungan antara pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Menurut Mujib, dana pendidikan dan penelitian harus dikelola dengan cara yang berbeda. Lalu, ia menanyakan soal hal yang harus didahulukan antara kualitas atau pemerataan akses.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Evaluasi Dikdasmen — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mujib mengatakan bahwa kekurangan guru di daerah terpaksa mengangkat guru-guru swasta. Maka efeknya ke dana BOS. Terkait produksi guru untuk vokasi, Mujib menceritakan bahwa ada kebijakan double keahlian. Guru SMK dididik beberapa saat. Menurut Mujib tidak bisa seperti itu. Kekurangan guru terpaksa mengangkat guru swasta di daerah menggunakan dana bos 15%.

Kesiapan Pelaksanaan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Mujib mengatakan usulan penghargaan lebih cepat jika dilakukan revisi UU, karena tidak ribet lagi dalam penyiapan naskah akademik. Mujib bertanya fenomena MME masuk olahraga apa dan apakah masuk prestasi juga.

Kesiapan Pemerintah dalam Menyelenggarakan Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Mujib mengatakan harapan bahwa event besar nasional tidak menjadi event pemerintah, tetapi berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Mujib mengatakan Indonesia memiliki keragaman, ragam budaya bisa mengadakan gelar budaya seperti tari dan konser di tempat wisata, ragam ekonomi kreatif dengan sektor-sektor andalan, dan ragam wisata yang tidak berfokus di satu tempat. Mujib berpendapat turunan produk lokal masing-masing dapil bisa dipamerkan di Jakarta, jadi tidak hanya daerah lingkungan venue. Mujib mengatakan sport education juga penting, tidak hanya pengetahuan tapi juga pengalaman. Misalkan, siswa-siswa bertemu atlet dari Cina atau Jepang. Mujib mengusulkan ada koordinator khusus untuk ekonomi, pariwisata dan budaya agar jadwal bagus dan efeknya lebih besar.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, serta Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Mujib mengatakan, ketika Asian Games selesai, apa yang harus dilakukan. Mujib berharap, Menpora RI dapat membuat program-program untuk didiskusikan bersama dengan DPR. Mujib mengatakan, membangun pemuda itu sangat penting dan bisa digambarkan untuk tercermin dalam anggaran sebab jangan ada ketimpangan antara olahraga dan pemuda sesuai dengan nama kementerian yaitu Kementerian Olahraga dan Pemuda. Untuk kegiatan, Mujib mengatakan harus ada penguatan ideologi bersama dengan Kemendikbud RI dan menjadi sesuatu yang penting untuk menyeimbangkan kegiatan olahraga dan pemuda serta harus tercermin dalam anggaran. Untuk gerakan sehat, harus sehat jiwa dan rohani dan manusianya harus mutlak mendapat perhatian dari kita termasuk rohaninya seperti ormas-ormasnya yang sekarang tidak sehat. Mujib mengatakan, ormasnya saja tidak sehat apalagi manusia didalamnya dan keseimbangan anggaran ini tercermin dari program.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata

Mujib mengatakan terkait performance 10 destinasi utama wisata, berapa perkembangan dari wisnus dan wisman serta berapa devisa yang diperoleh dari destinasi utama tersebut. Mujib menyampaikan terkait Jateng Park, Pemda sudah bekerja keras dan serius, tanahnya sudah ditunjuk di sekitar Ungaran, pengusahanya sudah siap dan Bupati juga sudah siap, tinggal Perhutani yang belum mendukung, mohon prosesnya dibantu. Mujib mengatakan Pariwisata Goes to School dan Pesantren perlu dibantu untuk peningkatan SDM, tidak hanya sekedar penyadaran berupa informasi tapi benar-benar terlatih menjadi guide untuk mempromosikan daerah-daerah. Mujib menyampaikan Rowo Bening adalah rowo yang paling besar, perlu perhatian yang lebih maksimal dari Kemenpar.

Penyesuaian Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2019 sesuai hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Mujib mengatakan senang dengan peningkatan SDM yang anggarannya cukup memadai untuk beasiswa bidik misi dan PPA. Menurutnya, anggarannya masih kurang dan butuh anggaran lebih untuk inovasi, industri, dan kreatifitas.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Mujib meminta perhatian dari kementerian soal tidak adanya undang-undang yang membedakan negeri dan swasta. Ia juga menanyakan evaluasi disparitas produksi dari perguruan tinggi dan lapangan kerja. Soal RKA K/L, ia melihat belum ada kesejajaran dengan anggaran yang diinovasi. Terakhir ia menanyakan kecukupan kuota beasiswa untuk 4.000 mahasiswa on going, namun tetap memberikan apresiasi atas hal tersebut.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Mujib mengatakan apakah sudah ada evaluasi terhadap 10 destinasi wisata prioritas. Mujib setuju bahwa setiap anggota Komisi 10 diperbolehkan terlibat dalam pengawasan Dana Alokasi Khusus. Mujib bertanya setingkat apa Menteri Pariwisata memiliki catatan terhadap kesiapan daerah dan berapa anggaran APBD untuk pariwisata daerahnya masing-masing.

Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi (KAP-PT) dengan Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Mujib mengatakan di luar Jawa masih banyak dosen yang belum memenuhi kualifikasi minimal yaitu S2. Mujib juga mengatakan bahwa vokasi SMK paling banyak menyumbang pengangguran, Mujib khawatir bahwa kurikulum SMK tidak match dengan industri. Mujib bertanya apakah dalam pembangunan sarpras Perguruan Tinggi ada keberanian seperti Kemenpar yang membatasi 10 destinasi prioritas, sehingga pembanguanan berarti walaupun tidak merata. Mujib juga bertanya apakah anggaran pendidikan 20% bisa ditafsir diluar gaji dan tunjangan, bisa tidak outcome lulusan terminator, dan berapa persen lulusan yang kerja linear dengan pendidikannya.

Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Mujib memberikan apresiasi karena di kuartal pertama bisa mencapai 41% dan paling banyak digunakan untuk belanja barang. Ia mengatakan ingin lebih maksimal lagi terutama yang berkaitan dengan budaya membaca. Menurutnya, WTP harusnya memicu semua untuk menaikkan anggarannya. Salah satunya bukan untuk membeli kendaraan, tetapi untuk membeli buku di tingkat sekolah-sekolahan. Ia mengatakan di beberapa desa, terdapat peraturan dari Pergub yang mewajibkan anggaran desa untuk perpustakaan daerah. Menurutnya, anggaran yang hanya segitu tidak akan cukup membeli buku. Di sisi lain, terdapat UU tentang sistem perbukuan nasional dan juga UU pemajuan kebudayaan. Di Surabaya, terdapat rak khusus yang isinya buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh dari masing-masing kabupaten. Ia mengatakan belum menemukan hal tersebut di tempat yang lain dan merupakan contoh supaya daerah lain punya semangat yang sama untuk meningkatkan potensi di daerahnya. Ia mendukung usulan untuk menaikkan anggarannya dan setuju dengan Bu Ledia untuk diperkuat lagi alasannya agar Pemerintah bisa menaikkan kembali. Ia berharap perpusnas bisa menyampaikan jika ada sesuatu yang baru.

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum APTISI dan Kepala L2DIKTI

Mujib mengatakan bahwa Jika dilihat Undang-Undang itu sama antara PTN dan PTS, disparitas antara PTN dan PTS ini memang sungguh tinggi.

RKA K/L 2020 dan Susulan Program yang Didanai DAK dan Penyerahan Rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Mujib mengatakan mengapresiasi Menteri terkait paparan yang mudah dibaca dan mudah didengarkan oleh para anggota sehingga mudah dipahami. Ia mengatakan belum ada roadmap pendidikan dan ia harap diujung bisa memberikan rekomendasi sektor yang bisa diteruskan nanti kedepannya. Ia juga mengatakan dalam pendekatan budaya belum ada kegiatan yang bisa dikerjakan untuk Papua.

Program Kerja Kemenparekraf Periode 2019-2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Mujib menanyakan kembali pada target Wisman yang sudah ditentukan, apakah masih mampu dalam mencapai target tersebut dengan ‘gaya’ saat ini, seperti quick wins yang dipaparkan tadi. Terkait dengan SDM, Mujib menyarankan ini sangat besar pengaruhnya, jadi mohon diperhatikan untuk SDM Kemenparekraf, lalu Mujib menanyakan sebenarnya berapa anggaran di setiap daerah. Mujib menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR-RI memiliki harapan dengan Bapak Menteri dan Bu WaMen, karena yang dipaparkan sebelumnya adalah success story pribadi dan diharapkan ke depannya success story lembaga.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Dihapusnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan DikMas) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP F-PLKP) dan Ketua Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indoneisa (Madiklus Indonesia)

Mujib mengatakan mitra sudah bisa berbahagia karena dari pengatar ketua dan penjelasan Anggota Komisi 10 sudah satu suara. Mujib mengatakan dalam Pendidikan boleh out of the box namun boxnya adalah UU, jadi harus tetap sesuai.

Ujian Nasional Tahun 2020, Zonasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 ─ Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Mujib mengatakan bahwa pendidikan itu dimulai dari input proses dan perencanaan output-nya dan adanya outcome sesuai sistematik, ini merupakan prosesnya. Ia menyetujui bahwa fakta terpenting adalah gurunya karena peran guru sangat penting. Tetapi, yang lebih penting adalah niat gurunya karena niat guru sudah berubah menjadi sertifikasi. Kemudian, terkait APBN dugaan orang-orang Rp505,75 T kepada Pak Menteri, tetapi Rp505,75 T itu untuk semua K/L yang terdapat bidang pendidikan. Dana untuk ristek penelitian Kemendikbud sekarang sudah di tempat lain. Ia menanyakan mengapa hal seperti ini bisa terjadi.

Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mujib mengapresiasi kepada Mendikbud telah menyelesaikan apresiasi mengenai pendidikan formal dan non formal. Mujib mempertanyakan mengenai honorer K2 bisa diselesaikan pada periode pak menteri dengan baik dan meminta kepastian untuk guru honorer. Mengenai lembaga pendidikan yang dimana menjadi diluar kewenangan Kemendikbud bagaimana cara dalam memonitoringnya.

Pendidikan Kedokteran dan Penerima Beasiswa - Komisi 10 RDPU dengan Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)

Mujib mengatakan akan mengusahakan berdialog dengan Dikti berkaitan dengan ijazah, upaya formal bisa dilakukan oleh MA saja. Mujib mengatakan PTN tidak setuju dengan adanya revisi UU, tapi ada pernyataan yang cocok dalam hal ini yaitu Disharmoni antara PTN dan PTS. Mujib mengatakan akan tetap mengusulkan pemberian ijazah meskipun belum melakukan uji kompetensi. Mujib mengatakan adanya peraturan bertingkat dari UU, Dikti, dan kampus yang punya otonomi, transparansi menjadi kata kuncinya. Mujib mengatakan mahasiswa yang sudah kuliah harus diberikan beasiswa karena sudah pasti kuliah dan menunjukkan prestasinya.

Kelembagaan dan Akreditas Prodi Perguruan Tinggi – Rapat Panja Komisi 10 dengan Pejabat Eselon 1 Kemenristekdikti RI

Diluar Jawa masih banyak dosen-dosen yang belum memenuhi kualifikasi minimal yaitu S2. Sekarang vokasi SMK yang paling banyak menyumbang pengangguran. Menurut Mujib, ini lucu. Mujib merasa khawair jika kurikulum SMK tidak match dengan industry. Mujib juga mempertanyakan soal pembangunan sarpras PT ada keberanian se[erti Kemenpar yang hanya batas 10 destinasi prioritas sehingga pembaungnan berarti walaupun tidak merata. Menurut Mujib, anggaran Pendidikan 20% apakah bisa ditafsir diluar gaji dan tunjangan.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Mujib mengatakan perlu ada UU tentang kesejahteraan para atlet supaya para atlet tidak bersifat sementara tapi permanen, dan pengaturan pelatihan penyiapan atlet dari pembibitan, sistem, model di UU SKN. Mujib menyarankan agar setiap rapat bukan hanya membahas mengenai olahraga saja namun mengenai kepemudaan agar tidak terjadi ketimpangan.

Latar Belakang

Mujib Rohmat terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 41.821 suara melalui PartaiGolongan Karya (Golkar) . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Mujib Rohmat bertugas di Komisi 10 yang meliputi Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Pendidikan

1. SD KALIWUNGU 1972
2. MIM KALIWUNGU, KENDAL 1978
3. MA LIRBOYO, KEDIRI 1981
4. PERGURUAN TINGGI ILMU AL QUR’AN (PTIQ) Jakarta 1987
pendidikan non-formal :
1984-1984, KURSUS BAHASA ARAB LPBA JAKARTA
1986-1986 TARPADNAS DEPHANKAM JAKARTA
1996-1996 MANAJEMEN KEPEMIMPINAN LPPM, KEMENPORA, JAKARTA

Perjalanan Politik

1. SEKRETARIS PB. PMII 1986-1988
2. KETUA PP GP ANSOR 1990-1995
3. KETUA DPP KNPI 1993
4. SEKJEN DPP KNPI 1993-1996
5. DEPARTEMEN PEMUDA DPP MDI 1990-1995
6. DEPARTEMEN KOPERASI/WIRAUSAHA PPK KOSGORO 2000-2005
7. DEPARTEMEN PEMUDA DPP GOLKAR 1998-2004
8. SEKJEN PP AMPG 2002-2004
9. SEKJEN PP AMPG 2004-2009
10. Wakil Sekjen PPK Kosgoro 2006-2011
11. WAKIL SEKJEN DPP PARTAI GOLKAR 2009-2015
Staff khusus Menteri Kelautan & Perikanan
Anggota FGolkar DPR 2004-2009, 2003-2004 (PAW) dan 1997-1999
Wakil KETUA KOMISI X DPR-RI 2007-2009
Wakil sekjen bidang UKM & Koperasi DPP Golkar
Peserta Diklat Jurkamnas Pemilu 2009 Partai Golkar Angkatan I
Peserta Rapat Konsultasi DPP Golkar dg Caleg Partai Golkar Seluruh Indonesia
Ketua Tim Bintang 9, Tim Sukses Capres JK – WIN dari Unsur NU

(sumber)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Evaluasi UU Perfilman

15 Februari 2016 - Menurut Mujib, Perlu adanya pendiskusian lebih lanjut tentang orientasi perfilman Indonesia dan merekomendasi Panja untuk memperbaiki UU Perfilman Indonesia.

Mujib memberikan penjelasan yang dimaksud dengan hulu adalah regulasi untuk semua pihak. Yang harus dipikirkan bagaimana regulasi ini menjadi terbaik yang bisa menguntungkan Indonesia dalam jangka pendek. Mujib mengatakan, dulu UU Perfilman disahkan terlalu cepat oleh pemerintah tetapi PP tidak keluar, sekarang pemerintah meminta Daftar Negatif Investasi (DNI) Film dibuka tetapi pranata belum siap. Mujib menambahkan bahwa berjalanlah diatas aturan bukan dugaan dan ketika memutuskan sesuatu tolong persiapkan aturannya. Mujib memberikan pesan kepada APROFI untuk yakinkan pemerintah untuk memberikan dugaan kepada APROFI serta berpikiran yang tidak positif terhadap Komisi 10 DPR-RI. [sumber]

UU Pilkada 2015

17 Februari 2015 - Mewakili Fraksi Golkar Mujib menyatakan setuju atas UU Pilkada 2015. (sumber)

Perppu Pilkada

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, Mujib Rohmat mewakilkan Fraksi Golkar untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 16 Januari 2015, Fraksi Golkar menyatakan bahwa pada raker ini konteksnya adalah untuk membahas Perppu bukan mengsahkan langsung.

Pada tanggal 19 Januari 2015, semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.

Tanggapan RUU

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Mujib melihat ada satu ekosistem yang tertinggal dan apakah ini bisa diperbaiki, yaitu dari sisi industri sebab tidak ada perwakilan dari industrinya. UU ini sangat ditunggu oleh masyarakat dan membutuhkan ekosistem yang lebih baik, meskipun waktunya terbatas tapi kita harap kualitasnya bagus walaupun dari sisi industri belum ada perwakilan dari industrinya. Antara industri dan pendidikan itu perlu menyatu dengan perhatian terhadap vokasi serta dasar. Hubungan Komisi 10 dengan Bekraf ini cukup bagus dan sosialisasinya sudah cukup baik sampai dengan level masyarakat bawah. [sumber]

Tanggapan

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan eselon 1 Kemenpora, Mujib mempertanyakan apakan anggaran untuk merevisi sistem keolahragaan nasional kita sudah tercerminkan atau tidak. Mujib berpendapat, Indonesia darurat pemuda dan salah satu faktornya adalah anggaran yang tidak seimbang. Mujib juga mempertanyakan perkembangan Politeknik Kepemudaan di Sumsel. Mujib berpendapat, selama ini hanya memperhatikan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan proposalnya hanya ditingkat perencanaan dan pelaksanaan. Mujib mengatakan hal itu tidak disampaikan di pemanfaatan tempat dimana arena-arena dibangun.Mujib menyarankan kalau ada yang mengajukan proposal itu harus sampai tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa memberikan kesempatan ini kepada orang yang bisa memanfaatkan sarana. [sumber]

Rencana Kerja Anggaran Bekraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Mujib mengatakan ia masih bingung dengan kegunaan legislasi mengenai Bekraf dan masyarakat pun masih kebingungan.(sumber)

Permasalahan Pariwisata

5 Desember 2017 – Komisi 10 rapat dengan PP ASITA. Mujib meminta agar dibuatkan catatan yang lengkap mengenai permasalahan pariwisata yang sedang terjadi meskipun tidak bisa mengintervensi, agar dapat membantu pemerintah. Kemudian, Mujib mengatakan terkait teknologi mungkin sama seperti permasalahan hadirnya Gojek, perlu adanya pengaturan regulasi yang perlu dipertegas . [sumber]

Standar Nasional Perguruan Tinggi

31 Mei 2017 - Mujib mengatakan bahwa sudah disepakati ada satu kontinuitas terkait dengan sistem pendidikan perguruan tinggi. Mujib mengatakan dimulai dari kenyataan yang ada yaitu mulai dari pendidikan dasar dulu. Mujib berharap ada kesetaraan pendidikan antara Jawa dan Luar Jawa. Mujib juga bertanya arah perguruan tinggi ini mau di bawa kemana. Mujib menyatakan bahwa bertolak dari kenyataan mau diapakan perguruan tinggi ini. Mujib menanyakan apakah bisa konsisten dengan itu. Tapi menurut Mujib, kalau ditelaah satu persatu ternyata standar pendidikan itu banyak yang bopeng. [sumber]

Kompetensi Dokter - Kebijakan Program Dokter Layanan Primer (DLP)

29 November 2016 - Mujib mengatakan bahwa Dokter Layanan Primer (DLP) adalah persoalan nasional. Sebab, menurutnya sekarang era BPJS. Jika semua dokter wajib melayani pasien BPJS maka semua dokter wajib DLP. Mujib berpendapat itu tidak adil. Mujib berpendapat bahwa untuk apa DLP menjadi pilihan, jika semua dokter wajib menangani pasien BPJS. BPJS bisa memaksa program DLP ini berjalan di Indonesia. Dahulu, lanjut Mujib, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung DLP karena belum masuk era BPJS. Ia mendengar perkataan tentang DLP yang setara dengan spesialis. Padahal, menurutnya ternyata sebenarnya tidak hanya itu saja. Mujib berendapat bahwa setara spesialis itu pun termasuk pengakuan di bawah (rujukan dokter di tingkat pertama).

Mujib menanyakan apakah selama ini pendidikan kedokteran belum sampai ke layanan primer sehingga perlu tambahan. Selanjutnya, ia menanyakan apakah calon dokter yang sudah lulus kedokteran itu bodoh semuanya atau tidak sampai ke standar DLP. Ia berpendapat bahwa DLP seakan-akan mengada-ada. Komisi 10 tidak menyalahkan Pendidikan Tinggi (Dikti) ,karena ini merupakan titipan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, Mujib berpendapat bahwa pemerintah perlu menganalisis ulang kesalahan sistem pendidikan dokter ini. DLP akhirnya, lanjut Mujib, bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Selanjutnya, Mujib menanyakan bagaimana nasib Dokter yang bukan DLP. Ia menanyakan mau dikemanakan kalau target Indonesia nanti semua warganya anggota BPJS. Selanjutnya, Mujib menanyakan muatan ekonomi dan politik program DLP itu sebenarnya apa. Ia bertanya kembali apakah program DLP menekankan biaya kesehatan atau biaya pelayanan. Mujib berpendapat tentang calon dokter tersebut bahwa orang tua yang mendaftarkan anaknya ke kedokteran, sudah 'mewakafkan' anaknya untuk negara. Maka, sudah menjadi kewajiban negara menyelesaikannya, menyiapkan anggaran dan begitu pula fasilitas. [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mujib menganggap kasus rusak sekolah harus ada penyelesaiannya. Mujib juga memberikan apresiasi untuk tambahan insentif bagi guru. Hal yang dipertanyakan oleh Mujib adalah kapan akan ditetapkan terkait KTSP dan K13. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Mujib sepakat dengan adanya kebijakan terkait pembangunan wisata nasional pada 2017. Dalam pembangunan destinasi pariwisata jika infrastruktur tidak menunjang maka akan menganggu. Mujib mengatakan pembangunan industri pariwisata menjadi yg ke empat sangat menarik, untuk industri pariwisata perlunya dorongan mulai dari para pelajar dan mahasiswa,di beberapa kampus sudah mulai ada pembicaraan pendirian Fakultas Industri & Pariwisata. Mujib memberikan saran bahwa pembangunn Industri pariwisata harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk masuk dalam prodi, mujib menyampaikan desainer muslimah Indonesia sangat diakui di dunia oleh karena itu hal ini sangat perlu diperhatikan. Mujib menginginkan adanya tiga lembaga seperti pendidikan dan budaya, pariwisata, dan Bekraf. Mujib memberikan saran untuk wisata halal Indonesia dikolaborasikan dengan musik seperti dangdut, atau stand up comedy, tari dan lain-lain. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Mujib turut mengapresiasi Menpora atas diraihnya medali emas sebagai kado HUT ke-71 Rakyat Indonesia. Menurutnya, Kemenpora perlu adanya bidang publikasi untuk meramaikan publik. Menanggapi pernyataan Wiryanti tekait kepemudaan dan gerakan anti narkoba, Mujib mengatakan perlu ada gerakan masif terkait publikasi. Menurutnya, gerakan ini juga di perkuat dengan gerakan anti narkoba yang masif. Mujib mengatakan kegiatan dan publikasinya harus ditingkatkan lagi. Ia sependapat dengan pernyataan anggota lain terkait kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan. Ia meminta agar Menpora serius meningkatkan prestasi olahraga termasuk senam massal. Terkait pendidikan olahraga, Mujb menghimbau agar Menpora harus lebih masif lagi untuk megajak pemuda. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN)

9 Februari 2016 - Mujib menginginkan PPFN memberikan sesuatu yang fenomenal, karena yang ditayangkan di TV dan bioskop dikuasai oleh orang lain dan persoalan lainnya yang dihadapi adalah hidup kualitas dan kuantitas. Mujib menambahkan acara TV di Indonesia sekarang dikuasai oleh acara dari luar negeri. Tayangan Tukang Bubur Naik Haji sudah bertahun-tahun, Mujib kira cerita-cerita yang positif jumlahnya perlu ditingkatkan. PPFN bentuk Perusahaan Umum (PERUM) tetapi ada dimensi bisnisnya yang cukup besar, persoalan kualitas dan kuantitas sangat penting karena ada dimensi bisnisnya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Mujib menanyakan Menteri Pariwisata (Menpar) apakah pintu pemasaran hanya tertancap di Great Jakarta, Great Bali,dan Great Batam. Mujib meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membuka pintu promosi di daerah lainnya juga. Mujib juga menyarankan agar konten promosi Kemenpar diperbaiki.

Mujib berpendapat bahwa festival internasional ada baiknya diselenggarakan di dalam negeri, jangan hanya di luar negeri. Mujib menambahkan, bahwa pariwisata bukan hanya menjadi gerakan nasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran di daerah. Mujib menyampaikan komentar BNN mengenai kebijakan bebas visa, bahwa jangan sampai kebijakan tersebut dimanfaatkan asing untuk menjual narkoba di Indonesia. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

15 September 2015 - Menurut Mujib alur yang dibuat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sudah benar, tetapi tidak seluruhnya paralel. Mujib meminta Kemenristekdikti lebih serius lagi menyusun anggaran karena Mujib menemukan angka Rp.0 dalam anggaran Kemenristekdikti untuk sarana dan prasarana. Mujib menegaskan bahwa tanggung jawab Dikti tidak hanya mendidik orang, tetapi juga keluarannya. Menurut Mujib, anggaran inovasi paling kecil dari semua usulan Dikti, padahal mahasiswa yang berwirausaha banyak dan itu bisa mengurangi tingkat pengangguran. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

7 September 2015 - Mujib menyarankan agar Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menyadarkan Pemerintah untuk memberikan instruksi-instruksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda). [sumber]

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Mujib mengakui bahwa harmonisasi undang-undang memang selalu menjadi hambatan. Mujib juga menilai bahwa pendidikan dokter itu luar biasa. Untuk S1 saja bisa sampai sembilan tahun. Kemudian kalau ijazahnya ditahan, berarti haknya selama beberapa tahun hilang. [sumber]

Kwartir Nasional Pramuka

8 Juni 2015 - Terkait Jambore Pramuka Nasional, Mujib menilai Komisi 10 harus segera selamatkan anggarannya dan harus ditelusuri. Sehubungan dengan permintaan Kwarnas Pramuka untuk berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), menurut Mujib harus dimulai dengan pemikiran filosofis dan objektif tentang fungsi Pramuka. Mujib menilai Pramuka punya fokus ke pembentukan karakter dan juga kecerdasan. Terkait dengan renovasi fasilitas Pramuka, menurut Mujib tanah di Cibubur itu adalah tanah Gerakan Pramuka jadi tidak usah dialihkan. [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - Mujib menilai program dana desa ini harus ada persiapan yang baik. Mujib saran kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus koordinasi dan daerah-daerah harus disiapkan. [sumber]