Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan MInuman Beralkohol (Minol) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung dan Divisi Humas Polri
Sri menjelaskan kami mewakili perempuan dan anak mengapresiasi kepada saudara karena memasukan perlindungan perempuan dan anak dari minol ini surprise larangan mengemudi dengan mengkonsumsi minol belum ada. Rehabilitasi disinggung semua mitra menjadi pokok bahasan. Mudah-mudahan dari Polri dan Kejagung tidak ada kata sepanjang dan tersurat.
Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Sri menanyakan apakar pakar pernah menuangkan jumlah korban dalam bentuk angka sehingga mudah diliat dan selama campaign minol, apakah ada pengurangan konsumsi minol. Sri juga menanyakan terkait langkah yang akan dilakukan setelah kampanye.
Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
Sri Meliyana menjelaskan bahwa buku adalah karya tulis dan karya gambar bersampul yang dijilid, rumusan definisi buku harus mencakup rumusan dalam fisik. Secara keseluruhan menggambarkan bahwa buku memang seperti itu, ini kalau masalahnya dijilid itu e-book tidak dijilid.
Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Ekonomi Kreatif - Raker Komisi 10 dengan Kepala Bekraf, Menpar, Mendikbud, Mendag, Menkop UKM, Menpan RB dan Menkumham
Sri Meliyana mengatakan pembiayaan ekonomi kreatif bisa dikembangkan diluar dan dapat membangun lembaga pelayanan umum. F-Partai Gerindra menyetujui RUU tentang ekonomi kreatif dibawa pembicaraan tingkat II dalam pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna
Tanggapan
Tindak Lanjut BPK — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan
Sri mengatakan dikarenakan pembangunan perpustakaan nasional, jadi bantuan dana untuk perpustakaan daerah berkurang.
Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional
Meliyana mengatakan bahwa sangat pentingkah pembangunan gedung pelatihan yang perlu lahan 3 hektar dan Meliyana menanyakan apakah bisa ditunda.
Infrastruktur — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Bupati Muara Enim
Sri mengatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI bermitra dengan Kemendikbud, Kemenpora, Kemenpar, perpustakaan dan Bekraf.
Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Audiensi dengan Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Anti Miras, Karang Taruna Indonesia dan Gerakan Pramuka
Sri mengatakan bahwa dalam pembahasan sebelumnya ia sudah melibatkan institusi-institusi formal.
Penyusunan Program Kerja — Panitia Kerja Asian Games 2018 Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKPP)
Sri menanyakan terkait kesalahan yang sebelumnya pernah terjadi dapat diantisipasi atau tidak.
Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sri Meliyana mengatakan bahwa Jawa Tengah paling banyak terjadi musibah dalam hal minol. Pansus dibentuk karena banyak musibah di luar. Sebenarnya yang merusak bukan alkohol, tetapi campuran alkoholnya. Menurut Sri, semakin dilarang, makin mencari-cari akal. Bahkan akan ada mafia.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)
Sri M menanyakan kebutuhan mobil keliling karena 100 mobil keliling dianggap sudah banyak oleh Pemerintah. Ia melihat pagu anggaran perpusnas di cocok-cocokan dengan kebutuhan. Ia mengatakan harus diberikan pemetaan terhadap Pemerintah mengenai kebutuhan per provinsi dan kabupaten dari masing-masing program. Ia menyampaikan alasan untuk menjadikan anggaran bisa Rp1 Triliun itu harus didukung dengan data yang kuat. Ia mengatakan kalau perpusnas dapat anggaran sisa, padahal kebutuhan banyak, pasti ada perhatian untuk peningkatan. Ia mengatakan pergi ke beberapa tempat untuk kunker dan spesifik di Kendari dikatakan tidak mendapat bantuan. Ia menyampaikan tidak setuju dengan anggaran yang hanya segini. Ia meminta kepala perpusnas membuat rencana anggaran yang baru.
Evaluasi Kinerja Komite Olimpiade Indonesia - RDPU Komisi 10 dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)
Sri menanyakan apakah Komisi 10 DPR-RI akan mendapat laporan perkembangan Asian Games.
Pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Sri Meliyana mengusulkan bahwa kegiatan dikelompokkan berdasarkan satuan kerja dan nominalnya, sehingga dapat gambaran besar terhadap porsi dari masing-masing deputi.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata
Sri menjelaskan bahwa skenario A susah anggran tinggal skenario D berikan gambaran yang jelas tentang capaian anggaran tahun depan dan last performance apa efek yang paling dirasakan padahal advertising dan promosi akan diturunkan setelah APBNP dan apakah anggaran itu rasional.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Sri sudah memperkirakan terjadinya pemotongan terhadap Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Secara prinsip, Sri tidak menyetujui adanya pemotongan tersebut. Ia meminta kepada Menristekdikti RI untuk merinci pemotongan BOPTN. Sri menanyakan alasan Ristek hanya dikurangi Rp12 Miliar, sedangkan Dikti mencapai Rp1,8 Triliun.
Pendahuluan RAPBNP 2016 dan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Sri mengatakan bahwa sarana dan prasarana mengalami kekurangan untuk rumah sakit sekitar Rp7 Triliun, dan Sri bertanya bagaimana kelanjutannya.
Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pariwisata
Sri Meliyana menegaskan untuk sertifikasi, Kementerian Pariwisata merencanakan 35 ribu tiap tahun namun yang mandiri lebih besar persentasenya. Ia menanyakan apakah yang mandiri masuk dalam monitoring kepariwisataan.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dan Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
Sri Meliyana mengatakan berdasarkan analisa data dosen dari tahun 2008-2015 yang tidak tersertifikasi adalah 10.300. Data yang paling mendekati adalah dengan PDPT kalau data dengan Setjen itu sedikit berbeda jauh. Terakhir, Sri Meliyana menegaskan Komisi 10 DPR RI masih bingung dengan sinkronisasi data-data ini jadi Komisi 10 DPR RI membutuhkan acuan data yang benar agar bisa cepat diaudit.
Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI
Sri meminta penjelasan yang lebih rinci terkait program 13.000 cagar budaya.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Meliyana mengatakan benarkah dengan pengehematan anggaran tidak akan melakukan apa-apa dan tidak
akan melakukan kegaduhan.
Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Sri M mengatakan ia tidak bisa membayangkan konsep full day school. Ia menyampaikan di Kupang ada ketimpangan rombongan kelas dengan ruang kelas. Ia menanyakan mekanisme kebijakan APBD untuk perencanaan kebutuhan kelas dengan rombongan belajar. Ia menanyakan mengenai kepemilikan pemetaan data dapodik Tangerang dan Bogor sudah mencerminkan kondisi riil di lapangan atau belum.
Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Sri mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang memadai diperlukan oleh guru dalam Program Sekolah Garis Depan agar guru tidak balik kanan meninggalkan daerah 3T.
Laporan Kegiatan dan Anggaran Multi Event Internasioanal dan Pemaparan Progress Persiapan Asian Games Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Panitia Pelaksana Indonesia Asia Games 2018 Organizing Committee (Panpel INASGOC)
Sri meminta penjelasan terkait rincian kegiatan untuk anggaran tahun 2017 dan kontribusi KOI untuk INASGOC. Sri berpendapat KOI tidak perlu gabung dalam INASGOC agar ada efesiensi anggaran. Sri mengatakan Komisi 10 ingin mendapat laporan keuangan INASGOC untuk antisipasi dan pengawasan terhadap keuangan yang keluar dalam persiapan Asian Games.
Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah— Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan Swasta
Sri mengatakan sekolah swasta memberikan kontribusi besar untuk peningkatan APK. Sri meminta Muhammadiyah dan NU tidak berkecil hati karena cerminan kondisi sekolah swasta adalah kondisi yang Komisi 10 hadapi.
Pendidikan Dasar dan Menengah — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Ternate, Walikota Tegal, Bupati Gunung Kidul, Walikota Batu, Walikota Garut, Bupati Lampung Timur, Bupati Klungkung, dan Bupati Murung Raya
Sri Melyana mengatakan keadaan di Kota Batu lebih baik dibandingkan Kabupaten Batu. Ia bisa mewakili kondisi pendidikan di dapil-dapil yang kurang lebih sama kondisinya. Ia mengatakan dari cerita sore ini, harus ada penerbitan standar kebijakan. Di Sumatera Selatan, masalah SMK ini pengurusannya bisa selesai dalam satu hari. Ia mengatakan harus ada penekanan mengenai “kebijakan zona”. Tidak mungkin memberikan kebijakan zona di daerah-daerah, contohnya seperti daerah Ternate karena implementasi di kota saja masih belum baik apalagi diterapkan di daerah Kabupaten.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI
Sri menyarankan perlu adanya penjelasan yang komprehensif tentang Program Prioritas Nasional yang merujuk pada peningkatan pendidikan vokasi, sehingga dapat mudah diterjemahkan.
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Sri tidak ingin berkomentar terkait efisiensi anggaran dan menyerahkan kepada pemerintah.
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai
Sri berharap banyak kemajuan bidang pendidikan terutama di Dikdasmen. Sri juga mengatakan bahwa ada undang-undang yang butuh dukungan pendanaan untuk sosialisasi dan implementasi.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2018 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata
Meliyana mengatakan khawatir ketika Sumatera Selatan masuk dalam paket destinasi Asian Games. Meliyana bertanya sejauh mana kegiatan promosi untuk Asian Games, apakah sudah masuk strategi pemasaran, jika sudah, Meliyana meminta datanya, jika belum, Meliyana meminta segera dilakukan. Meliyana meminta Deputi Nusantara Kemenpar ikut berkontribusi dalam promosi nusantara. Meliyana bertanya apakah Deputi SDM Kemenpar sudah cukup dalam melakukan pelatihan, apakah sudah dilakukan pemetaan, dan apakah SOP sudah dijalankan.
RKA 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Sri menyampaikan bahwa persoalan sarana dan prasarana Asian Games & Asian Para Games belum ramah difabel, dan ia juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak main-main dengan Asian Para Games.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Sri Meliyana menanyakan apakah anggaran sebesar 2,6 Triliun VS 826 Miliar bisa dipertanggung jawabkan. Sri Meliyana mengatakan bahwa ia menginginkan antara Asian Games dan Asian Para Games sama suksesnya.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sri mengatakan bahwa dana bidikmisi sebesar Rp. 650.000 perlu dipikirkan lagi apa cukup untuk biaya hidup. Terkait SBSN, Sri juga mengatakan bahwa perlu direview untuk apa saja.
Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peta Pendidikan Dasar dan Menengah, Merumuskan Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah, Evaluasi dan Merumuskan Kebijakan Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) RI Dapat Terpenuhi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM)
Sri Meliyana mengatakan standar ini jauh dari pencapaian setelah 15 tahun dan yang nyerempet hanya sedikit. Ia mengatakan lebih banyak yang tidak memenuhi standar. Ia menanyakan sejauh mana evaluasi setiap tahun dari tahun 2003 hingga sekarang. Menurutnya, dibutuhkan reformasi dan jika ditetapkan saja namun tidak ada kemampuan untuk melakukan akan menjadi sia-sia.
Masukan Terhadap Permasalahan Pengalihan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas
Sri Meliyana mengatakan bahwa generasi mendatang gurunya seperti ini ingin ada bonus demografi, indonesia emas dan lain-lain, sedangkan 41 LPTK milik negara masih kembang kempis.
Penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Sri menanyakan soal rencana renovasi serta pendidikan karakter bangsa. Selanjutnya, ia menanyakan terkait perubahan sistem SBMPTN dan perubahan dalam kurikulum siswa kelas 12.
Pagu Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Sri mengatakan kepada Dirjen Sumber Daya untuk menyajikan lebih rinci sehingga bisa melihat lebih jauh capaian program dan anggarannya.
Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Asian Para Games 2018 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmenpora RI, Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora RI, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, dan Ketua INAPGOC
Sri merasa sebelum mendengar pemaparan dari Ketua INAPGOC merasa pesimis. Namun, setelah mendengar pemaparan dari Ketua INAPGOC, Sri mengaku dirinya menjadi optimis akan kesuksesan Asian Para Games (APG) 2018 dan berharap sama suksesnya seperti penyelenggaraan Asian Games 2018.
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Sri membutuhkan penjelasan soal selisih angka serta alasan menurunnya alokasi untuk kelembagaan iptek dan peningkatan sumber daya dalam pagu anggaran.
Pembahasan RKP dan RKA K/L 2019 serta Usulan Program dengan DAK — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI
Sri mengatakan agar Perpustakaan Nasional RI dapat menyiapkan proposal yang baik agar dapat disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Sri meminta penjelasan terkait penggolongan produk-produk.
Panja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Pembangunan Indonesia (UPI) Bandung
Meliyana mengatakan revitalisasi LPTK sudah sejak lama dimulai, tetapi kondisinya masih menempatkan Indonesia di posisi 62 padahal sudah berjalan dalam waktu 5 tahun. Meliyana bertanya apakah UNJ dan UPI pernah mempertanyakan mahasiswa yang masuk jurusan pendidikan memiliki keinginan menjadi guru atau tidak. Meliyana juga bertanya sejauh mana pendanaan dan pemberdayaan para calon guru. Meliyana mengatakan beban kampus UNJ dan UPI ada 2, mencetak guru dan menjadi guru. Meliyana berpendapat selama ini tidak ada keseriusan dalam mencetak guru.
Daya Serap, Realisasi dan Capaian Anggaran 2016-2018, dan lainnya — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Sri mengatakan tidak disajikan data tahun 2019 sehingga sedikit membingungkan. Ia menanyakan penjelasan target dari modal yang disalurkan karena angka-angkanya selalu dipecah-pecah. Ia menanyakan bentuk dari detail target tersebut.
Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
Sri mengatakan Fraksi Gerindra mendesak kepada para pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat dilakukan terkait penanganan kasus asap yang terjadi agar tidak ada korban-korban jiwa yang berjatuhan lagi. Ia menyampaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3 %, Fraksi Gerindra berpendapat hal tersebut tidak realistis mengingat Bank Dunia sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar 4,9% bahkan bisa lebih kecil jika ekonomi global belum membaik. Fraksi Gerindra menyoroti anggaran belanja K/L dimana terdapat beberapa kementerian terutama Kemendikbud yang penggunaan APBNnya belum tepat sasaran. Hal tersebut terjadi di sektor pendidikan dimana pendidikan Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara lain. Fraksi Gerindra dapat menyetujui RUU tentang APBN TA 2020 dengan catatan dalam pemanfaatan anggaran harus berorientasi pada kedaulatan pangan, energi dan air, demi menjaga stabilitas negara dan lebih fokus pada upaya prioritas untuk tidak bergantung pada impor.
Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Sri menanyakan tugas dan fungsi PAUD. Menurutnya PAUD belum boleh diajarkan membaca dan berhitung. Ia juga menyampaikan kurikulum harus diberlakukan nasional. Ia mengapresiasi atas WTP yang didapatkan Kemendikbud selama 5 kali berturut-turut dan Kementerian terbaik yang mengelola anggaran. Selain itu, ia menanyakan mengenai persentase sekolah dengan mutu baik dan penentuan indeks dalam komponen utama. Ia menanyakan mengenai tidak adanya angka indeks mutu pendidikan di Papua dan Papua Barat.
Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sri Meliyana berkata terkait untuk Program Kegiatan 7 dalam mengimplementasi perlindungan PMI itu saat ini PMI tersebar diberbagai negara. Sri menyoroti bahwa yang menjadi peserta hanya sebanyak 534 ribu orang. Sri bertanya mengenai alasan rendahnya jumlah orang tersebut, kemudian terkait kendala yang dihadapi. Sri kemudian bertanya mengenai sudah atau belum instrumen kebijakannya dibuat, bagaimana dengan sosialisasinya, sejauhmana kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan BNP2TKI. Kemudian Sri menyoroti Program Kegiatan 16 tahun 2019 tentang vokasi yang merupakan piloting program. Sri kemudian bertanya mengenai maksimalisasi BPJS Ketenagakerjaan terkait program itu dan sejauh mana program ini sudah disosialisasikan.
Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
Sri Meliyana menanyakan kesiapan dari segala sisi khususnya APD bagi tenaga medis dalam menghadapi prediksi lonjakan kasus positif pada akhir April yang katanya mencapai puluhan ribu.
Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Sri meminta penjelasan terkait program pra-kerja yang dibuat oleh Pemerinta karena dahulu pada saat ia di Komisi 10 DPR-RI membuat pendidikan vokasi agar siap bekerja dan membuat BLK komunitas untuk meningkatkan vokasi.
Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI
Sri mengatakan apakah penyebab rendahnya realisasi dan apakah telah dilakukan evaluasi secara cermat terhadap faktor-faktor dominan yang menyebabkan munculnya hambatan sehingga dapat memberikan terobosan bagi penyerapan anggaran di TA berikutnya.
Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Sri Meliyana mengatakan bahwa memang penyerapan anggaran BKKBN di tahun 2019 mencapai 92%, tetapi jumlah tersebut lebih rendah dari realisasi anggaran di tahun 2018. Begitu juga dengan anggaran di tahun 2020 yang sebesar Rp3,58 Triliun, Komisi 9 berharap penyerapanya dapat maksimal. Sri melihat selama ini BKKBN seperti jalan di tempat karena tidak ada terobosan dan inovasi baru yang dilakukan BKKBN dalam menjalankan programnya. Mengenai rebranding, Sri menanyakan terkait jumlah anggaran dan sumber anggaran tersebut, apakah sudah dialokasikan pada tahun 2019 atau belum. Lalu, apa implikasi dari adanya rebranding dalam upaya peningkatan kinerja BKKBN. Menurut Sri, dirinya belum melihat adanya hubungan langsung antara rebranding dengan tugas-tugas kedeputian.
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit
Pertanyaan dari Sri Meliyana mengenai fungsi akreditasi rumah sakit internasional. Selain itu ditanyakan pula apa dukungan dari Kemenkes terkait RS vertikal. RS vertikal tidak menolak dan membedakan pasien JKN, tetapi keluhan pasien adalah lamanya waktu tunggu pasien. Permasalahan yang sebenernya dipertanyakan agar dapat diselesaikan dengan bijaksana.
Pembahasan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Raker Banggar dengan Koordinator Panja Pemerintah
Sri mengatakan target output DAK Fisik TA 2020 untuk pendidikan, merasa kesulitan sekali untuk mendapat pengawasan di dapil masing - masing.
Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata
Sri menanyakan kiat Kementerian Pariwisata 2 terkait penurunan biaya produksi sebesr 23,89% dari Rp46 Miliar pada program BAS (branding, advertising, and selling). Sri Meliyana, anggota DPR-RI Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 2 sebagai wakil anggota dari Badan Anggaran DPR-RI mengatakan, sesuai dengan hasil pembahasan panja untuk RAPBN 2019, pagu untuk Kementerian Pariwisata RI adalah Rp3.831.062.805.000.
Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
Sri mengatakan agar sukses ini tidak hanya bersifat sementara dan harus ada diplomasi pada cabor yang diunggulkan dengan tetap menjaga semangat olahraganya. Untuk voli pantai, Sri menuturkan untuk memajukan voli pantai dan melaksanakan voli pantai internasional di Jakabaring sebab Jepang memuji
Jakabaring dan hal tersebut dapat dimanfaatkan
Latar Belakang
Sri Meliyana (Melly) adalah anggota legislatif dari Sumatera Selatan II dari Fraksi Partai Gerindra setelah memperoleh sebanyak 46,244 suara. Kemenangannya dianggap unik karena ia adalah caleg dengan nomor urut terakhir (sumber). Melly adalah istri dari Bursah Zarnubi, Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi.
Sri Meliyana pernah bekerja dengan PT. Zodiac Perintis Penilai di Jakarta pada tahun 1988-1998 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Lalu ia bekerja di PT. Samudra Satu Line di Jakarta dari tahun 2000-2002.
Pada periode 2014-2019 Sri Meliyana duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, kebudayaan and pariwisata.
Sri Meliyana terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 97.419 suara
melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Sri Meliyana bertugas di Komisi 9 yang meliputi Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
Pendidikan
S1, Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya, Palembang (1986)
Perjalanan Politik
Melly tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya. Sri Meliyana bukanlah pengurus partai, namun ia sering menemani suaminya yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR pada tahun 2004 dan juga Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi.
Melly adalah bagian dari Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
Visi & Misi
Sri Meliyana menganggap Komisi X merupakan komisi strategis sebagai mitra pemerintah dengan visi menghasilkan manusia sehat, unggul, berakhlak dan berkarakter (sumber)
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1
15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Sri mencari benang merah kenapa Pemerintah ragu-ragu memberikan anggaran kepada Bekraf atau mungkin ini karena UU Ekraf ini belum lahir.[sumber]
Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019
5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, Sri menanyakan mengapa angka dapat berubah dengan sekian menjadi sekian. [sumber]
Tanggapan RUU
Penyesuaian RKA K/L 2019 sesuai Hasil Banggar
25 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Sri menuturkan bahwa terkait Politeknik Olahraga Palembang telah mendapat jawaban atas koordinasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi dan Menpan-RB karena siswanya berkurang dan diharapkan koordinasi ketiga lembaga tersebut dapatterselesaikan dengan menyelamatkan semuanya. [sumber]
Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah
29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Sri menanyakan alternatif sumber dana lain yang harus didapatkan oleh Kemendikbud. Karena dana yang diajukan tidaklah cukup untuk menangani kerusakan akibat gemba. Selain itu, Sri juga menanyakan mengenai program pendidikan Kemendikbud, ia menyatkan bahwa perlu ada kejelasan atas hal tersebut.[sumber]
Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI
17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Sri mempertanyakan daerah yang dibimbing atau dibina berdasarkan apa untuk dalam negeri dan luar negeri, serta apa alasan pemilihan daerah tersebut. Bicara mengenai pertumbuhan, Sri menyatakan persentasenya menurun, seandainya dibandingkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri, Ia ingin tahu mana yang lebih besar. [sumber]
Pendidikan Vokasi dan Sertifikasinya
2 Oktober 2017 - Pada 2 Oktober 2017 RDPU Komisi 10 dengan Indonesian-German Maritime Forum (IGMF), Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), dan PT ALWYNI International Capital (AIC) Sri Meliyana mengatakan bahwa cara mengakomodasi urusan ini yang menjadi masalah. Sri mengapresiasi pemikirian dari IFAM. Ia berpandangan bahwa beberapa tahun terakhir, pendidikan Indonesia diarahkan ke pendidikan vokasi, mungkin ini merupakan kesadaran bahwa pendidikan biasa tidak bisa menutupi kebutuhan. Sri menerangkan beberapa SMK di daerah-daerah sejak dulu sudah melalukan hal seperti ini. Beberapa SMK di daerah, bahkan sudah sejak dulu berpraktik. Walaupun tidak diatur dengan regulasi khusus, tetapi mereka menyadari kebutuhan vokasi tersebut. Jadi SMK sudah sadar, sehingga lulusan mereka memiliki keahlian. Indonesia menuju vokasi namun Sri menyayangkan belum diikuti sarana prasarana yang layak. Sri menanyakan apakah IFAM yang sudah lama diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan vokasi. Keinginan Indonesia tinggi, tetapi usaha masih belum maksimal. [sumber]
Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli
7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr. Arief Rachman, Sri Meliyana menanyakan pendapat kedua profesor mengenai tataran dasar peningkatan pendidikan melibatkan masyarakat yaitu orang tua murid namun karena ada satuan petugas (satgas) pungli, akhirnya banyak orang tua yang tertangkap dan dianggap memberikan pungli. Sri Meliyana menyimpulkan bahwa ini kemudian menjadikan filantropi sebagai pilihan terakhir untuk keterlibatan ini. [sumber]
Beasiswa Pendidikan Tinggi - Sekjen dan Dirjen Kemenristekdikti
8 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Sri menanyakan apakah dikti memiliki proyeksi pengurangan anggaran setiap tahunnya serta bagaimana koordinasi dengan Kemendikbud. Lebih lanjut lagi, Sri menanyakan perbedaan kriteria masing-masing beasiswa. [sumber]
Beasiswa Perguruan Tinggi
5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan, Sri menanyakan hasil dari investasi dana beasiswa, batas waktu pencapaian target 30 persen, dan kendala/penyebab tidak mampu mencapai target 30 persen tersebut. [sumber]
Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16 Juni 2016 - Sri menyatakan bahwa kebutuhan penambahan pagu 2017 sudah tergambar dalam program prioritas 2017. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga
25 Mei 2016 - Sri menginginkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk menyisir lagi anggaran untuk penghematan. Sri juga meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Asian Games, terutama persiapan untuk Jakarta dan Palembang. Sri melihat persiapan Asian Games di Jakarta banyak yang belum selesai. Sri menuturkan, kapasitas venue Jakabaring sudah cukup sehingga Kemenpora punya kekuatan untuk mengaturnya. Dengan harapan efesiensi, Sri meminta Kemenpora mempertimbangkan tempat penyelenggaraan dan cabang olahraganya. Menurut Sri, Asian Games 2018 adalah pekerjaan rumah dan harus ditunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah Asian Games 2018. [sumber]
Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)
Pada 22 April 2015 - Sri menyampaikan keyakinannya bahwa daerah pemilihannya mampu terdapat 1 PAUD di setiap 1 desa. [sumber]
Persiapan TAFISA World Sport For All Games di Oktober 2016
Pada 22 April 2015 - Sri saran kepada FORMI untuk menitipkan penyebaran informasi terkait TAFISA 2016 pada acara-acara pemerintahan, misalnya pada Konferensi Asia Afrika. [sumber]
Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Pada 21-22 April 2015 - Menurut Sri hal terpenting dari beasiswa ke luar negeri adalah pembinaan setelah mahasiswa lulus. Menurut Sri LPDP tidak mensyaratkan penerima beasiswa ikatan dengan swasta maupun negara. LPDP tidak menerapkan ikatan dinas agar dapat dioptimalkan untuk negara. Menurut Sri banyak WNI yang mendapat beasiswa ke luar negeri tidak kembali ke Indonesia tapi tetap kerja di luar negeri. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019
Pada 16 April 2015 - Akan ada penambahan dana dari RAPBN untuk beasiswa PPA, apakah nantinya akan diberikan kepada mahasiswa PTN dan PTS? [sumber]
Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru
31 Maret 2015 - menurut Sri Meliyana seorang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika memenuhi persyaratan masa didik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tanpa terputus. [sumber]
Kinerja PSSI
Pada 15 Januari 2015 - Sri Meliyana menanyakan kenapa PSSI sering mengganti pelatih-pelatih yang berprestasi seperti Indra Sjafri (mantan pelatih timnas junior Indonesia U-19). [sumber]