Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Lampung II
Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
03/10/1963
Alamat Rumah
Komplek Liga Mas Indah H/26 Pancoran, Jakarta Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Lampung II
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU


Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan (Sisbuk) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kabalitbang Kemendikbud RI

Dwita menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui harga eceran sudah melebihi harga eceran tertinggi.












Tanggapan

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Dwita menanyakan gambaran kewirausahaan yang dilaksanakan, sehingga ia dapat ikut mengawasi di lapangan. Dwita mengusulkan bahwa sebaiknya kewirausahaan bermitra dengan perguruan tinggi.



Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Dwita menanyakan progres dari Kemendikbud dalam berkoordinasi dengan Kepala Daerah. 


Realisasi Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ria mengatakan bahwa ini program pusat, bukan program daerah atau dinas. Kepala sekolah Lampung banyak yang takut untuk pencairan.


Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Dwita mengatakan banyak sekali guru honorer kurang mendapatkan penghasilan yang layak. Ia menyampaikan baru-baru ini menerima 100 pengajar muda di daerah terpencil Lampung. Ia mengatakan hal ini menjadi kecemburuan terhadap guru-guru yang sudah lama mengajar di daerah 3T. Ia menyampaikan guru adalah pengajar tetapi pengajar bisa jadi bukan guru. Ia menanyakan jumlah honor untuk daerah 3T dan alasan anggaran ini difokuskan ke guru-guru yang mengabdi di daerah 3T karena Pemerintah harus berfokus untuk guru-guru yang berjasa di daerah 3T.


Pembahasan Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Beasiswa Dikti dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) dan lain-lain — Komisi 10 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Perwakilan Perguruan Tinggi

Dwita Ria menanyakan kenapa Rektor tidak diajak dan dilibatkan dalam penentuan kouta. Ia mengatakan UI tadi sudah memberikan penelitian biaya hidup mahasiswa untuk jadi masukan beasiswa para mahasiswa. Dwita Ria menegaskan sekarang mahasiswa berprestasi lebih memikirkan penghasilan ini jadi alasan mahasiswa tidak condong jadi Dosen.


Permasalahan Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Senat Univeristas Gadjah Mada (UGM)

Dwita mengatakan bahwa Mahasiswa dapat belajar banyak karena kini ini serba mudah.


Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Pemerintah, Balai Pustaka, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), GABBI, dan Asosiasi Penerbitan Perguruan Tinggi (APPT)

Dwi mengatakan Ini usulan yg baik. Pembinaan itu penting. Bisa dijadikan pertimbangan Pemerintah.


Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dwita meminta rincian dari penerima beasiswa bidikmisi maupun PPA. Dwita juga menanyakan terkait evaluasi seperti apa proses pemilihan rektor. Dwita juga berharap ditertibkan fakultas kedokteran yang masih berakreditasi C.


Sosialisasi Implementasi, Permasalahan Perkembangan, dan Pengawasan, serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu, Peta Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota dan intervensi Pemerintah untuk Memenuhi SNP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja Dikdasmen) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Dwita Ria Gunadi mengatakan setiap ke sekolah, jangankan gudang, ruang guru dan Kepsek saja sangat memprihatinkan. Selain itu, muatan lokal masih rendah. Menurutnya, hal ini berhubungan dengan apresiasi penulis budaya lokal. Ia mengatakan hal ini harus menjadi perhatian juga. Ia menanyakan kebijakan pemenuhan standar pendidikan menengah di setiap satuan pendidikan.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Ria mengatakan bahwa terjadi gebrakan baru, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengalokasikan sebagian dana desa untuk perpustakaan.


Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dwita memohon dukungan untuk Lampung yang dimana pada saat ini hanya perhatian untuk wisata super prioritas. Lampung merupakan KEK yang daerahnya dekat Jakarta dan disana ada lumba-lumba bisa menjadi potensi untuk tempat wisata.


Latar Belakang

Dwita Ria Gunadi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Lampung II setelah memperoleh 75.239 suara. Pada periode sebelumnya, Dwita menggantikan suaminya, Gunadi Ibrahim, menjadi anggota legislatif Fraksi Gerindra dari dapil Lampung. Gunadi Ibrahim adalah seorang pengusaha besar, tokoh pendiri Gerindra di Provinsi Lampung.

Pendidikan

Belum ada data riwayat pendidikan

Perjalanan Politik

Dwita Ria Gunadi memulai karir politiknya bersama dengan suaminya Gunadi Ibrahim (Anggota DPR-RI periode 2009-2014) membangun Partai Gerindra di Lampung sejak 2008. Dwita adalah salah satu pendiri Persatuan Istri Anggota Dewan Fraksi Gerinda (PINDRA) dan Perempuan Indonesia Raya (PIDAR) Provinsi Lampung.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Adanya program Sistem Kredit Semester (SKS) tentu ada dasarnya. Menurut Dwita, SMA belum masuk wajib belajar dalam UU No. 20, tetapi program SKS sudah dilaksanakan. Dwita Ria berharap adanya program SKS jangan dijadikan program coba-coba. Hal tersebut malah menyulitkan siswanya, begitupun dengan guru-gurunya. Dwita Ria meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk lakukan evaluasi, jika tidak lebih baik dihapus dan balik ke regular. Sementara menurutnya, SMA sendiri belum menjadi wajib belajar di Indonesia. [sumber]

Protes Universitas Lampung Menggelar Seminar Perayaan Hari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)

25 Januari 2016 - (DetikNews) - Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi memberikan keterangan pers. Dia menyampaikan kecamannya pada kampus yang mengizinkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgander (LGBT) melakukan sosialiasi di kampus-kampus.

"LGBT itu tidak sesuai baik itu nilai dari Agama maupun adat dan budaya di Indonesia," ujar Dwita Ria yang juga politisi Gerindra, Senin (25/1/2016).

Dwita mendapat laporan dari mahasiswa, di Lampung di salah satu kampus kelompok LGBT mengadakan sosialisasi. Bahkan salah seorang dosen dengan terang-terangan sudah memproklamirkan diri di media sosial untuk terus mengkampanyekan LGBT.

"Mereka itu dalam aksinya, memberikan pemahaman bahwa perilaku seks menyimpang adalah hak asasi, sehingga masyarakat harus menerima mereka. Padahal sudah jelas bahwa mereka harus disembuhkan bukan malah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menggalang dukungan supaya diterima oleh masyarakat," tegas Dwita Ria.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Lampung II tersebut juga menyebutkan bahwa fenomena LGBT ini harus disikapi seksama para orangtua.

"Jadi di sini peran serta keluarga di masyarakat sangat penting untuk mengawasi kegiatan khususnya keluarga mereka sendiri," tutup dia. (sumber)

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Dwita mengingatkan ke Direktur Utama LPDP bahwa sampai saat ini belum menerima hasil dan implementasi hasil pendanaan riset yang diberikan ke LPDP.

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015, saat menghadiri rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan, Dwita mendorong pemerintah menyelesaikan polemik gaji guru honorer dan mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang sehat dalam kurikulum (mis., pacaran).

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Karang
Tanggal Lahir
03/10/1963
Alamat Rumah
Komplek Liga Mas Indah H/26 Pancoran, Jakarta Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Lampung II
Komisi
X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif