Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dan Rektor President University
Khilmi berharap RUU ini dapat menciptakan wirausaha baru dan bersaing dengan produk luar.
RUU Larangan Praktik Monopoli - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan
Khilmi menyampaikan bahwa ke depannya harus ada sinergi baik antara DPR-RI dan Pemerintah, jangan sampai lelah merancang, tetapi Pemerintah sendiri tidak melaksanakan. Khilmi berharap agar bekerja bersama-sama untuk membangun negara.
Harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Khilmi menanyakan tanggung jawab BPOM soal barang-barang berformalin serta impor. Selain itu, ia pun menanyakan kehadiran BPOM ke industri negara asal terkait obat impor. Menurut Khilmi, BPOM harus mengantisipasi masuknya obat ke Indonesia. Terkait jajanan sekolah yang kurang sehat, Khilmi menanyakan peran BPOM dalam menjaga kesehatan anak-anak.
Tanggapan
Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
Setiap menghadapi hari-hari besar keagamaan, harga bahan pokok naik dan tidak pernah dibuat kajian oleh Kementerian Perdagangan, maka Khilmi menanyakan apa yang menyebabkan bahan pokok ini naik, padahal stok beras di Bulog mencapai 1,1 ton, hampir mendekati stok nasional. Beras ada, tetapi seolah-olah beras tidak ada, artinya ada kesalahan dengan operasi beras. Operasi pasar harus dilakukan di titik-titik sentral di desa. Operasi pasar harus dilakukan lewat Induk Koperasi Pasar, bukan Retail Modern. Pengadaan kedelai, jagung, dan beras oleh Bulog, jangan sampai ada perusahaan swasta diberi alokasi impor yang besar, kalau itu terjadi maka pengambilan barang di luar negeri akan rebutan, jadi harganya akan mahal. Khilmi meminta Kementerian Perdagangan dan BUMN pangan memikirkan bagaimana barang-barang yang mau diimpor menjadi satu harga, tidak rebutan.
Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Khilmi mengatakan terkait pergantian pejabat di BUMN. Kalau di Pejabat itu tidak suka dengan Pejabat karier bisa disingkirkan, ini tidak bagus. Padahal untuk membesarkan BUMN itu bukan yang dari datang langsung dia itu adalah Pejabat karir dari situ. Bisa besar tidaknya BUMN adalah dari karyawan-karyawan yang kecil itu bukan yang sudah besar menempati jabatan. Mohon kiranya Kementerian BUMN itu bisa memilah-milah mana BUMN yang seperti itu. Terkait pabrik gula, pabrik gula sekarang riskan karena ada pabrik-pabrik gula swasta yang ada di sekitarnya. Jadi petani pembinaannya sudah dari PTPN tapi dalam kondisi panen tebu yang sangat berkurang ini pabrik mana yang lebih tinggi tebunya itu akan dijual yang ke pabrik gula swasta. Jadi ini harus diantisipasi untuk kebutuhan pabrik-pabrik di PT PTPN.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
Khilmi mengatakan bahwa ia bangga dengan hasil investasi atas kerja keras Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Investasi. Saya baru tahu kalau Menteri Koperasi itu anggarannya tidak boleh melebihi beberapa triliun karena kelasnya berbeda jadi ini kenapa kementerian yang berinvestasi dengan ekonomi ini anggarannya kecil karena ada klasternya maka ini perlu ditingkatkan. Masalahnya program KUR terpusat di Kemenkop UKM tapi kenapa Kemenag dan Kemendagri juga membuat KUR seharusnya ini terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Penyusunan RUU tentang Statistik - Rapat Pleno Baleg dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
BPS ini adalah patokan dari semua penyelenggaraan negara ini. Kalau BPS-nya itu datanya salah semua yang dilakukan oleh negara itu semua akan salah. Khilmi lihat ini untuk membuat statistik di daerah pendataannya itu kebanyakan pegawai kontrak. Pegawai kontrak itu apakah terlatih untuk mendata hal-hal yang seperti ini. Harapan Khilmi ke depan ini dengan adanya revisi undang-undang ini penguatannya dan BPS cara turun ke lapangannya tidak harus jelas-jelas. Jangan sampai yang dikontrak itu tidak sesuai dengan keilmuannya, dan sebaiknya kalau seperti ini sebaiknya BPS turun ke bupati dulu pendataanyanya, karena lebih punya pendataan desa kecamatan sampai kabupaten.
Penyusunan RUU tentang Statistik - RDPU Baleg dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
BPS ini akan dibuat acuan negara untuk ke depannya apa yang diberikan itu sangat penting. Jangan sampai data yang diberikan dari BPS ke negara ini salah. Tentang BLT itu acuannya banyak dari BPS, maka Khilmi berharap ke depan BPS ini hasil kajiannya itu bisa tepat untuk kebijakan negara. Jadi, harapan Khilmi dari Baleg ini minta masukan yang secara detail bagaimana cara statistik yang baik untuk ke depannya supaya Pemerintah ini nanti ke depannya membuat kebijaksanaan itu tidak sampai salah.
Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
Kita buat BUMN dulu untuk menjadi agen pembangunan masyarakat Indonesia, tetapi kenyataannya BUMN tidak menjadi agen pembangunan untuk masyarakat Indonesia, terutama mitra-mitra kecil. Jadi, koordinasi antar anak perusahaan harus bagus. Tujuan kita mendirikan holding BUMN pangan ini adalah bagaimana perusahaan ini semakin bagus dan untung, tetapi mengapa dalam menjalankan aset-aset malah tidak bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. Khilmi banyak melihat masalah di anak-anak perusahaan yang sangat kompleks, seperti yang ada di PT Garam. Tolong manajemen PT Garam memikirkan, bagaimana penggunaan aset yang dimiliki bisa menghasilkan garam. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada BUMN sudah sangat besar tapi tata kelolanya yang salah. PT Sang Hyang Seri perlu buat laporan kepada kita terkait lelang lahan yang sudah dikuasai oleh PT Sang Hyang Seri dan kesulitan yang dialami agar kita bisa menyampaikan ke holding. Industri pangan tidak akan pernah mati kalau bisa kita kelola dengan baik karena sampai kapanpun manusia terus memerlukan makan.
Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
Khilmi menyampaikan tentang penderitaan petani padi dan ikan yang saat ini sulit mendapatkan pupuk subsidi karena sangat dikurangi oleh pemerintah, Khilmi di dapil 10 mewakili masyarakat yang sekarang tidak bisa mendapatkan pupuk karena Kementan telah mencabutnya. Alokasi diberikan pemerintah tetapi ini harusnya masuk di Kementerian KKP, namun masuk Kementan sehingga regulasi untuk menyalurkan pupuk subsidi untuk petani ini tidak ada dasar hukumnya, Khilmi berharap pimpinan bisa menyampaikannya. Regulasi yang telah dicabut pada petani tambak untuk mendapatkan subsidi ini segera diberikan, karena kalau tidak diberikan maka di bulan-bulan selanjutnya di dapil Khilmi akan terjadi demo besar-besaran sehingga menutup akses Surabaya-Jakarta via Pantura. Harapannya semoga lewat Rapat Paripurna ini para petani tambak mendapatkan pupuk subsidi. Mudah-mudahan ada tindak lanjut pimpinan DPR-RI bisa menyampaikan kepada Kementan dan Kementerian KKP.
Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36
Khilmi mengatakan bahwa pada kesempatan ini, kami akan menyoroti tentang tata cara dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Petani tidak akan menyelewengkan subsidi pupuk yang ada ini, contoh tahun 2021, Pemerintah memberi alokasi subsidi pupuk sebesar 8.776.847 ton, tetapi realisasi penyerapan 7.924.100 ton. Jadi ada realisasi yang tidak digunakan oleh Petani atau selisih realisasi alokasi itu sebesar 852.747 ton. Sebetulnya, regulasi pendistribusian pupuk subsidi secara tertutup. Di tahun 2022, dari 34 Provinsi, yang SK Bupati di Januari sampai 28 Januari, itu yang sudah tanda tangan itu hanya 10 dari 34 Provinsi, SK Kepala Dinas cuma 16 Provinsi. Padahal, sistem regulasi penebusan pupuk harus ada. Kalau SK itu belum terbit, maka petani itu tidak bisa menebus. Jadi inilah kekurangan-kekurangan tahun ini dan harus diperbaiki di tahun berikutnya agar tidak ada kelangkaan pupuk. Kami berharap dalam kebijakan merubah komposisi pupuk, petani juga harus diberitahu. Jangan sampai dari komposisi 15:15 jadi 15:12. Petani itu sudah diketahui komposisi mana yang harus ditambah ZA dan SP36. Lalu, belum terbitnya subsidi untuk pupuk perikanan. Subsidinya itu bukan untuk tambak udang. Tambak udang itu tidak membutuhkan pupuk, karena udang itu tidak membutuhkan plankton untuk dimakan oleh ikan, tapi kalau pupuk ditambak itu yang dibutuhkan adalah untuk tambak bandeng, nila, lele, dan macam-macam. Kami berharap, kementerian belajar dari pengalaman. Jangan sampai kebijakan mencabut, tapi petani tidak kasih solusi tambahan dari pupuk2 ini.
Penyertaan Modal Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Bulog
Khilmi mengatakan harusnya Bulog langsung ke pembeli untuk membeli sapi, bukan melalui agen lagi, dan ia menegaskan agar jangan sampai Bulog seperti menjadi mafia sapi yang melewati agen-agen.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Khilmi mengatakan bahwa koperasi di daerah harus berjalan dan dapat bersaing dengan perusahaan luar negeri.
Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga
Khilmi mengatakan bahwa PT. Jasa Marga dan PT. Angkasa Pura II terlihat terlalu mengandalkan PMN sebagai sumber pembiayaan. Ia menyayangkan bahwa PT. Jasa Marga tidak melakukan kajian terhadap kemacetan yang terjadi. Ia menyarankan agar PT. Angkasa Pura II menemukan solusi agar bandara-bandara menjadi lebih nyaman. Khilmi juga menyarankan bahwa pihak-pihak yang terkait dapat melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM
Khilmi menanyakan berapa orang yang sudah ikut wirausaha pemula.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II
Khilmi menegaskan perlu dibuat kajian untuk peningkatan bandara tapi tidak memperhatikan kenyamanan juga. Kalau ingin melaksanakan E-toll, jangan dibebani lagi ke masyarakat dalam penggunaannya.
Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Khilmi menjelaskan di sektor perbankan KPPU hanya membidik BUMN bukan bank swasta di Indomart barang yang dijual sudah bermerk usaha tersebut.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal — Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT)
Khilmi berpendapat, apabila pengelolaan pelabuhan di suatu negara dilakukan oleh pihak asing, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara besar. Oleh karena itu, Khilmi mengatakan Komisi 6 DPR-RI sangat mendukung kepemilikan saham 100% Pelindo II.
Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)
Khilmi mengatakan punya tanah 3.150 Ha, tetapi banyak dipakai oleh petani daerah situ, bukan oleh SHS. Ia menyampaikan bahwa benih harus dikawal dan ia menanyakan alasan benih SHS banyak yang tidak laku. Ia mengatakan pengawasan dari SHS kurang dan SDMnya juga kurang sekali. Menurutnya perlu ada peningkatan. Ia menanyakan kepada Pertani mengenai kemampuan mengeringkan benih padi menggunakan dryer yang ada di tengah masyarakat. Ia meminta kerjasama dengan petani karena pembibitan sangat riskan. Ia berharap PMN akan dimanfaatkan secara benar.
Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero)
Khilmi mengatakan harus segera dicarikan solusinya agar tidak membebani perusahaan induk. Ia berpesan kepada Direksi agar tidak memanfaatkan fasilitas jabatan.
Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN
Khilmi menanyakan pihak penanggung jawab jika ada keterlambatan.
Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN
Khilmi menanyakan pihak penanggung jawab jika ada keterlambatan.
Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Khilmi menyatakan agar kementerian mengikuti rekomendasi Panja sebelumnya. Harus dibuat kajian secara menyeluruh agar terjadi stabilitas harga. Jangan sampai harga murahnya hanya dinikmati orang-orang tertentu saja. Khilmi menambahkan bahwa rendemen tebu Indonesia dengan negara-negara lain saat ini selisihnya sudah mencapai 50%. Ia mengatakan bahwa varietas tebu juga harus ditingkatkan, terutama untuk penelitian. Khilmi berpendapat bahwa hasil rekomendasi Panja sebenarnya sudah sangat baik, namun pelaksanaannya saja yang kurang maksimal. Pada saat interaktif respon mitra dari Kemenperin RI, Khilmi mengatakan bahwa seharusnya Kemenperin RI membuat kajian kebutuhan industri makanan dan minuman untuk alokasi gula. Ia mengusulkan agar perhitungan raw sugar harus diubah agar tidak terus menerus mengalami kebocoran. Khilmi juga mengatakan bahwa jika kontrol yang dilakukan kepada industri gula melalui faktur pajak, maka perusahaan yang tidak memiliki faktur pajak justru akan lebih diuntungkan. Khilmi menyarankan agar koordinasi antar lembaga dan kementerian lebih diperkuat. Pada saat interaktif respon mitra dari Kementan RI, Khilmi menyatakan bahwa 3 juta hektar lahan yang disediakan Kementan RI untuk tidak seperti yang berada Kalimantan Selatan. Lahan tersebut harus cocok untuk ditanami tebu dan disediakan investor yang serius agar produksinya bagus.
Kasus Pelindo II — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)
Khilmi mengatakan rekomendasi dari Dirut BUMN mengartikan bahwa anak perusahaan ini bukan BUMN. Uang yang digunakan untuk membuat itu adalah uang dari BUMN. Ia khawatir sudah banyak sekali yang kecolongan. Ia ingin perusahaan BUMN tidak dijual seenaknya sendiri. Ia mengatakan jika jamdatun dimintai surat oleh BUMN itu harus hati-hati padahal perusahaan yang menjual adalah perusahaan yang sudah untung. Ia mengatakan Komisi 6 tidak menyetujui. Ia meminta kedepannya diperbaiki bersama supaya perusahaan-perusahaan tidak jatuh ke swasta. Ia meminta detailnya jika ada yang meminta LO. Ia mengatakan hampir USD150.000.000 uang negara rugi. Ia khawatir karena LO ini jamdatun dijadikan permainan. Ia berharap kedepannya lebih baik semua dan tidak ada yang boleh dijual. Keuangan negara harus diselamatkan. Ia mengajak untuk saling mengoreksi agar BUMN tidak dikuasai swasta. Ia berharap jamdatun menjadi penyelamat kekayaan negara. Ia mengatakan hanya 1% yang menerima hasil dari perusahaan di Indonesia ini.
Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan
Khilmi mengatakan Mendag harus bisa melindungi industri dan perdagangan dalam negeri. Khilmi meminta kebijakan Mendag harus pro rakyat.
Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog
Khilmi mengatakan jika UU Pangan dijalankan oleh Pemerintah, maka tidak akan ada gejolak harga. Jika koordinasi antara Mentan dan Mendag padu, maka harga barang-barang tidak akan melonjak. Khilmi mengatakan penyelenggaraan pangan bertujuan untuk memproduksi pangan secara mandiri, jadi Mentan harus melihat luas lahan pertanian di Indonesia. Khilmi berpendapat penjualan pupuk secara tertutup
harus dikaji, jangan sampai ketersediaan nutrisi pangan tidak ada. Khilmi meminta Mentan memiliki perencanaan kebutuhan pangan di Indonesia, seperti business plan daerah-daerah yang akan panen. Khilmi berpendapat UU 18/2012 bagus, tapi implementasi pemerintah di lapangan kurang bagus. Khilmi bertanya apakah lembaga otoritas pangan akan dibentuk baru atau diserahkan ke Bulog.
Pengambilan Keputusan Tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang Paten — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Pleno dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Hukum dan HAM
Khilmi berpendapat bahwa pelaksanaan paten sudah jalan, namun terdapat substansi yang tidak relevan. Terdapat substansi yang tidak sesuai pada Undang-Undang Paten. Khilmi juga mengatakan bahwa optimalisasi kehadiran negara harus ditingkatkan untuk paten agar dapat mewujudkan gerakan ekonomi pada sektor domestik.
Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Khilmi mengatakan dalam menjual Mitratel tidak seizin Menteri keuangan dan DPR. Ia menyampaikan bahwa ia bingung. Ia menanyakan alasan penjualan Mitratel. Ia mengatakan anggaran tersebut dulunya merupakan uang APBN dan dijual seenaknya.
Asset Swap Mitratel dengan TBIG — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Telkom
Khilmi mengatakan Telkom tidak pernah membuat surat ke Kementerian BUMN untuk mengubah anggaran dasar PT, tetapi pada saat RDP, Kementerian BUMN menerima. Menteri bilang mereka menerima Telkom untuk mengubah anggaran dasar. Menurutnya hal tersebut seperti pembohongan. Ia menyampaikan bahwa kepercayaannya kepada Dirut Telkom sudah menurun. Ia meminta ditayangkan kembali RDP dengan Telkom dan RDP dengan MenBUMN mengenai surat anggaran.
Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Khilmi mengatakan kedepan pemerintah tidak dipermainkan oleh mafia pangan, termasuk gula.
Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Masing-Masing Kementerian/Lembaga Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Khilmi mengatakan sangat heran kalau di 4 Kementerian ini anggarannya akan dikurangi. Mitra Komisi 6 DPR RI ini adalah
penopang ekonomi. Percuma hanya membangun infrastruktur tapi pertumbuhan ekonominya kurang. Terakhir, Khilmi berharap BKPM tidak dipotong padahal targetnya 600 ribu.
Pinjaman China Development Bank (CDB) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri
Khilmi mengatakan bahwa infrastruktur ini tidak memiliki roadmap dengan provinsi terkait, pembangunan infrastruktur jika tidak dipakai akan rusak serta resiko kredit macet ini sangat tinggi.
Khilmi berharap kedepan jika ingin meminjamkan sesuatu kepada perusahaan harus memikirkan secara matang jangan sampai yang dipilih yang hanya kenalan saja, dan ia juga berharap dari perbankan negara diharapkan dapat menopang perekonomian di Indonesia.
Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Khilmi mengatakan insentif fee untuk rute baru akan diterapkan di bandara mana dan mengapa banyak anak perusahaan yang mengalami kerugian di tahun 2016.
Pertimbangan Standar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI
Khilmi menceritakan yaitu saat dirinya pergi Thailand di sana cabai setahun penuh menghasilkan buah, dan perencanaannya matang.
Khilmi berharap agar antara Kemendag dan Kementan terdapat sinergi yang baik.
Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan
Khilmi menyampaikan bahwa China dan Indonesia hanya mendapatkan value dari karet. Dari 6 perjanjian ini harus melalui persetujuan Anggota DPR-RI. Khilmi mengatakan bahwa kita ini basis pasar, buka basis ekspor impor karena kita masih membutuhkan SDM yang berkualitas. Kemendag harus mengkaji secara matang untuk untung rugi bagi masyarakat, karena perjanjian 10 tahun belum dibuat catatan untung. Khilmi mengatakan bawha pendidikan kita ini belum menunjang untuk bersaing dengan tenaga kerja lin. Khilmi membutuhkan neraca perdagangan dengan Negara yang ada dalam perjanjian.
Realisasi Visi World Class Energy Company — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pertamina
Khilmi menanyakan terkait perkembangan ketersediaan bahan bakar untuk industri. Pasokan gas dan minyak untuk industri harus lancar, seperti PT Pupuk Indonesia itu diramalkan akan bangkrut pada tahun 2021. Salah satunya karena pasokan bahan bakarnya makin lama makin brkurang dan hilang.
Panja Gula – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Khilmi mengatakan bahwa adanya informasi dari PTPN bahwa antara harag impor dan produksi tidak bisa mengimbangkan pabrik-pabrik. sehingga Khilmi berharap kepada bapak untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan BUMN untuk melakukan produksi, seharusnya bapak memperhatikan rekomendasi dari Panja ini. Khilmi mengatakan untuk kedepannya kita harus rapat dengan Kementerian terkait dan Kementerian Pertanian. Khilmi meminta untuk tahun 2017 BUMN untuk diberikan kesempatan untuk melakukan produksi dan subsidinya kepada petani khilmi meminta daftar izin perusahaan pada tahun 2016. Khilmi mengatakan bahwa untuk daerah perbatasan diberikan harga Rp250 ribu, Rp200 ribu dan Rp50 ribu, sehingga Khilmi mempertanyakan apakah itu kebutuhan
daerah perbatasan sebesar itu. Yang dimana ini raw sugar bukan berbentuk gula sehingga Khilmi berpendapat cukup sebesar Rp50 ribu sampai Rp50ribu.
Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Khilmi mengatakan Asprindo mendapatkan PMN untuk jaminan kredit yang macet, harusnya infrastruktur dikembangkan terlebih dahulu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Khilmi berharap kedepan Kemenperin mengalokasikan uang seperti PMN untuk menumbuhkan industri-industri kecil.
Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan
Khilmi menanyakan Pemerintah ini harus mengetahui barang impor itu kalau sampai kesini harganya berapa. Ia berharap hitungan-hitungan barang impor harus benar jangan sampai mematikan industri dalam negeri.
Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi
Khilmi mengatakan di Jasa Marga tugasnya pelayanan, pernah ia ingatkan bahwa banyak jalan rusak dan pintu tol macet. Tapi informasi dari ia tidak pernah dibalas. Bagian pelayanan harusnya bisa melayani dengan bagus, bagaimana caranya agar jalanan bisa lancar.
Pembahasan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala KPPU
Khilmi mengatakan bahwa KPPU tidak pernah melihat barang-barang yang tidak laku karena adanya Satgas Pangan. Contohnya permasalahan cabai, sehingga Khilmi mempertanyakan apa yang dilakukan oleh KPPU terkait masalah tersebut. sampai saat ini haraga cabai Rp6 Ribu, apa yang akan dilakukan oleh KPPU. Karena KPPU harus melihat permasalahan usaha tingkat bawah.
Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Khilmi menyampaikan terimakasih kepada Kemenperin untuk di dapil sangat bermanfaat sekali. Khilmi mempertanyakan kenapa pengusaha pemula tidak bisa berkembang, bahwa perbankan mengartikan krisisi keunagan menjadi hal yang lain, perbankan tidak mendukung setiap usaha yang belum mencapai 2 tahun, dan melainkan perbankan memberikan bantuan kepada pengusaha besar yang dimana pengusaha besar sudah diberikan kredit. Khilmi mengatakan jika pengusaha kecil sudah 5 bulan berkembang untuk diberikan kredit tersebut sehingga pengusaha kecil dapat berkembang. Semestinya pembangunan infrakstruktur yang sudah heboh dengan dana hutang, tetapi jika tidak ada pertumbuhan perindustrian di daerah untuk apa karena yang akan menikmati adalah Negara asing. Khilmi berharap kepada Kemenperin dan Kemendeg untuk saling mengingatkan, karena jangan sampai anak cucu kita yang menanggung beban hutang dari pembangunan infrastruktir ini.
Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017, Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap Hasil Fit and Proper Test (FPT) KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI, Penetapan Calon Gubernur BI dan Calon Deputi Gubernur BI, Penetapan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung Tahun 2017 — Rapat Paripurna 126 DPR RI
Khilmi mengatakan Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 2018 tentang impor garam yang menghapuskan kewenangan KKP dan menyerahkan ke Kemendag. Terkandung dalam Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2016 dalam hal di luar komoditas perikanan, Menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP. Ia menyampaikan dalam hal ini meminta Pemerintah mencabut PP No. 9 Tahun 2018 karena tidak sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2016. Ia menginginkan agar yang ia sampaikan ke Ketua DPR agar diteruskan ke Pemerintah karena DPR harus melindungi kepentingan petani garam daripada kepentingan segelintir orang.
Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Khilmi meminta ada tindak lanjut dan upaya agar Pertamina tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, ia meminta agar harga bahan bakar minyak tidak terlalu mahal yang nantinya menyusahkan masyarakat. Terakhir, ia meminta penjelasan soal Pertamini.
Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU SDA
Khilmi menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui harmonisasi RUU Sumber Daya Air diteruskan tahapan seterusnya sesuai peraturan perundang-undangan di tingkat I atau Paripurna.
Kebijakan Harga dan Distribusi BBM dan LPG — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Khilmi mengatakan apakah Pertamina sanggup mempertahankan harga premium dan elpiji sampai tahun 2019, diperlukan kajian yang matang untuk jangka panjang, karena tujuan BUMN adalah memenuhi hajat hidup orang banyak. Khilmi menyampaikan bahwa penunjukan direksi perlu memperhatikan parameter, jika parameternya hanya 5 orang maka akan sangat berbahaya, berharap karyawan muda juga bisa menjadi direksi. Khilmi berpendapat kesalahan tidak hanya dalam manajemen Pertamina, tetapi juga Dirjen dari Kementerian ESDM.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan
Khilmi menjelaskan bahwa KPPU ini sudah berdiri sejak tahun 1999, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan kartel ini tidak selesai, lalu Khilmi bertanya kenapa berdiri sudah lama namun permasalah kartel ini tidak selesai hingga sekarang, Khilmi berharap kedepan kartel ini dapat dihilangkan. Lalu Khilmi bertanya terkait undang-undan mengenai monopoli tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apa perlu revisi atau tidak, dan jika perlu maka bagian mana yang perlu direvisi.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Dinni Melanie, Eugenia Mardanugraha, dan Guntur Syahputra Saragih
Khilmi bertanya KPPU ini terbentuk sudah lama, sampai saat ini tidak dapat menghentikan kartel, jadi selama ini kenapa kartel ini tidak dapat dibasmi.
Pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direktur Utama PT. PANN Multi Finance dan Direktur PT. Hutama Karya
Khilmi mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia membutuhkan kapal-kapal yang besar karena ombak di laut tinggi dan besar-besar. Hal tersebut menurut Khilmi akan menghasilkan ikan yang banyak. Menurut Khilmi, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus izin terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan diambil oleh nelayan-nelayan yang besar.
Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
Untuk PTPN III, Khilmi mendukung diberikan dana talangan namun ia meminta agar ada dukungan untuk bahan pokok dan baku bagi industri dalam negeri sehingga tidak ada collapse.
Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
Khilmi menanyakan mengenai angkutan barang di Sumatera cukup besar sekali, kenapa di Jawa tidak dikembangkan untuk mendapatkan pendapat yang lebih besar. Yang dimana mobilisasi di Jawa lebih besar, sehingga kenapa KAI tidak melakukan ini.
Crude Palm Oil (CPO) dan Kebijakan Biodiesel 20% (B20) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan PT. Pertamina (Persero)
Khilmi menanyakan perlu ada kajian agar PT. Pertamina mendapat untung dari pembelian FAME. Khilmi meminta agar harga CPO tidak mengikuti standar internasional.
Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
Khilmi menanyakan kondisi perusahaan apabila kendaraan listrik beroperasi. Khilmi juga menanyakan status karyawan PT. Pertamina yang akan disebar ke sub holding.
Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Khilmi mengatakan Indonesia banyak melakukan impor untuk peralatan infus sementara Singapura sudah memiliki HPP (Harga Pokok Penjualan). Sementara di Thailand, sudah diberikan pelatihan bahasa Jawa agar dapat menguasai pasar di Indonesia. Namun, kata Khilmi, Indonesia belum memotivasi SDM seperti yang dilakukan Thailand. Menurut Khilmi, ketika membuat perjanjian harus diperhitungkan untung dan ruginya.
Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
Khilmi mengatakan agar Garuda Indonesia tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) padahal sudah diberikan PMN demi menyehatkan perusahaan. Khilmi juga meminta Garuda Indonesia memberikan kepastian pada pegawai yang berumur 45 tahun ke atas (pensiun dini atau mengundurkan diri) bukan di PHK.
Progres Pembangunan Penanaman Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Khilmi mengatakan bahwa seharusnya direktur BUMN lebih baik kepada Anggota DPR-RI. Khilmi menegaskan bahwa jangan sampai ketika butuh PMN baru menghubungi para Anggota DPR-RI. Menurut Khilmi, DPR-RI dan BUMN harus bersinergi dan saling mendukung.
Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Khilmi mengatakan saat ini banyak investasi yang didatangkan dari luar negeri, tetapi membunuh industri yang sudah ada. Untuk itu, ia meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan K/L lainnya agar saling bersinergi untuk menguatkan industri dalam negeri.
Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
Khilmi mengatakan bahwa banyaknya kesamaan dengan mitra sebelumnya, yaitu PT Bulog persamaan dan penugasannya yang diberikan pemerintah,Khilmi berharap untuk adanya sinergi antara BUMN saling terjalin, jangan sampai adanya penumpukan dengan masalah-masalah yang sama antar BUMN. Khilmi mempertanyakan kepada PT Garam, jika perbaikan sebesar Rp120 Miliar apakah bisa untuk meningkatkan kinerja untuk industry produk garam rakyat dan berapa besar dalam mengurangi nilai impor garam. Khilmi mendukung Perikanan Nusantara untuk memperluas pasar dalam negeri, karena Perikanan Nusantara masih bisa menyetok pasokan ikan. Khilmi mengatakan untuk Perikanan Indonesia yang akan ditugaskan Kemenko Perekonomian yang akan menampung 3 ribu ton per bulan,
tetapi dengan penyimpanan yang terbatas. Khilmi menyatakan untuk PT Perdagangan Indonesia pesimis kepada perusahaan yang dimana tidak memiliki permodalan besar untuk mendatangkan barang-barang impor yang akan dibeli.
Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Sidang
Khilmi mengkhawatirkan kelangkaan pupuk di Jawa Timur dan perlu perhitungan jelas akan hal tersebut.
Kondisi Aktual dan Kebijakan Subsidi terkait Penanganan Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN, Dirut PT. Pertamina, dan Dirut PT. PGN
Khilmi menanyakan kepada Dirut PLN mengenai ada tidaknya kerugian dan gangguan keuangan dengan adanya kelebihan daya dan pemotongan pembayaran 450 VA. Ia menyampaikan hal tersebut jangan sampai merugikan BUMN. Kepada Pertamina, ia menanyakan akibat dari kendala yang dihadapi Pertamina berupa penjualan yang menurun dan kerugiannya.
Evaluasi dan Rencana Kerja – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
Khilmi meminta langkah strategis dari PT. Pertamina (Persero) apabila terjadi pengurangan pemakaian BBM fosil. Selanjutnya, Khilmi berharap agar penugasan BUMN berjalan dengan baik sehingga masih ada keadilan serta keuntungan pemasukan.
Pembahasan Isu Aktual di Masing-Masing BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, PT. Berdikari (Persero), PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT. RNI (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT. Perikanan Nusantara (Persero), dan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero)
Khilmi menanyakan kenapa BUMN sektor pangan yang ada ini masih belum bisa memajukan industri perikanan. Padahal, semua industri perikanan sudah difasilitasi oleh Kementerian BUMN. Menurut Khilmi, industri perikanan merupakan industri yang tidak gampang tapi juga tidak susah. Harapan Khilmi, kedepannya Indonesia tidak akan impor beras lagi.
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 – RDP Komisi 6 dengan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Khilmi mengkritisi Kepala BKPM bahwa waktu menjabat ketua HIPMI untuk mempermudah perizinan OSS, tetapi ini justru membuat tambah pusing. Khilmi berpendapat seharusnya perusahaan yang ada tidak perlu mendaftarkan lagi ke BKPM, maka efeknya yang kaya adalah notaris.
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan Road Map Kementerian BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
Khilmi mengatakan terkait dengan transformasi Kementerian BUMN mengenai pembangunan ekosistem dengan kolaborasi BUMN, pada dasarnya Khilmi mendukung rencana tersebut. Akan tetapi harus diingati bahwa tidak boleh mematikan UMKM yang ada sehingga keberadaan warung atau toko-toko klontong kecil tetap harus dipertahankan.
Masukan Terkait Peningkatan Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dr. Fithra Faisal
Khilmi menjelaskan bawa untuk makanan ternak dan perikanan harganya sangat rendah, dan di sini mudah ayam Brazil masuk ke Indonesia, ia meminta saran dari narasumber bagaimana kita bisa bertahan dengan persaingan ketat ini.
Isu Aktual di Masing-masing BUMN - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Holding PT Semen Indonesia, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa dan lain-lain.
Khilmi berpendapat bahwa ia berharap Semen Indonesia bisa memanfaatkan kinerja dari anak-anak perusahaan yang ada.
Masukan terkait Isu-Isu Strategis Nasional Sektor Pertambangan - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ahmad Redi (Dosen Universitas Tarumanegara) dan Irine Handika (Dosen Universitas Gajah Mada)
Khilmi mengatakan gas dibutuhkan untuk bahan baku, Khilmi meminta masukan dan hitungan yang tepat bagaimana agar SDA dapat bermanfaat dan bernilai tambah. Khilmi mengatakan ada alternatif lain untuk kepentingan gas rumah tangga yang harganya lebih murah untuk masyarakat. Khilmi meminta masukan terkait adanya dua institusi yang memberikan izin pengeboran yaitu SKK Migas dan BPH Migas, kendalanya tidak diizinkan melakukan pengeboran karena ada perbedaan dari kedua badan.
Pandangan dan Masukan terkait UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) dengan Akademisi
Khilmi bertanya bagaimana jika standar di negara Indonesia dan negara lain berbeda. Khilmi mengatakan antara BSN dan BPOM harusnya bersinergi, seperti dalam kasus pemeriksaan kosmetik. Khilmi bertanya untuk apa teh yang tidak laku di masukkan ke dalam negeri, Khilmi mengatakan petani lokal harus dilindungi.
Optimalisasi Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Deputi BUMN
Khilmi menanyakan apakah kereta cepat Jakarta-Bandung akan transit di setiap stasiun atau dapat
berangkat langsung.
Latar Belakang
Khilmi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 85.620 suara.
Sebelumnya Khilmi berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) setelah memperoleh 46.127 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur X. Khilmi adalah mantan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mantan pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR-RI periode 2004-2009.
Pada masa kerja 2014-2019 Khilmi duduk di Komisi VI yang membidangi koperasi, UKM, BUMN, perindustrian dan perdagangan.
Pendidikan
SDN Betoyoguci Manyar Tahun 1973-1979
SMPN 1 Gresik Tahun 1979-1982
SMAN 2 Surabaya Tahun 2010-2014
S1 STIE YAPAN Surabaya Tahun 2010-2014
Perjalanan Politik
Khilmi pernah menjabat sebagai Ketua Nadhlatul Ulama Cabang Sumenep (2000-2005). Khilmi juga pernah berkiprah di DPR, dan bahkan terpilih sebagai pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa (DPR 2004-2009). Selepas 2009, dirinya pindah dari PKB ke Partai Gerindra, dan baru mencaleg lagi pada Pileg 2014. Khilmi memegang jabatan sebagai Direktur Utama dari PT Anak Gresik Raya Kencana yang bergerak di bidang distribusi pupuk.
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
Kenaikan TDL
18 Mei 2017 - Pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RI. Khilmi mempertanyakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), pemerintah juga tidak melakukan kajian terkait itu. Khilmi mengaitkan permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran, Khilmi menegaskan bahwa Fraksi Gerindra menolak kenaikan listrik. [sumber]
RUU BUMN
Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 Khilmi menilai BUMN bukan sebagai ujung tombak perekonomian negara tapi mencari keuntungan bagi orang-orang tertentu. Khilmi tidak ingin BUMN menjadi ‘sapi perah’. “Jangan sampai orang yang pandai tidak jadi pemimpin di BUMN dan yang tidak pandai jadi direksi di BUMN”. Sehubungan dengan rencana pembatasan kepemilikan anak perusahaan di BUMN, Khilmi minta klarifikasi kepada Setjen DPR nasib dari perusahaan-perusahaan yang sudah jadi ‘cucu’ dan ‘cicit’ dari BUMN, seperti Pupuk Kaltim. Khilmi mencontoh anak perusahaan Holcim bisa dijual. Menurut Khilmi perusahaan itu mengacu dari induk BUMN dan modal awalnya dari Pemerintah. Khilmi tidak ingin anak perusahaan dijual seenaknya padahal dulu memakai uang negara. [sumber]
Tanggapan Terhadap RUU
RUU Perkelapasawitan - Pandangan atas Pengharmonisasian
28 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB),Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membahas tentang RUU Perkelapasawitan, Khilmi menanyakan kepada mitra terkait perkebunan kelapa sawit milik rakyat itu ada berapa persen dengan milik perusahaan itu juga ada berapa persen diseluruh Indonesia ini. [sumber]
Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional
6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Pakar Ratifikasi UI, Prof. Hikmahanto Juwana, Khilmi meminta penjelasan terkait dengan Indonesia jika tidak menyetujui perjanjian internasional tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak pernah membuat kajian jika mengikuti perjanjian tersebut akan merugikan atau tidak, sementara Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres. Khilmi kembali menanyakan perihal draf pembahasan ratifikasi yang dibawa ke DPR. [sumber]
Ratifikasi Perdagangan Internasional
19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Khilmi menyatakan bahwa crude palm oil (CPO) dan turunan karet yang pangsa pasarnya terbuka di Cina. Menrutnya, hal ini jangan sampai menurunkan komoditas lain serta menanyakan apakah Indonesia lebih banyak Impor atau Ekspor di ASEAN dan mengingatkan agar jangan sampai perjanjian yang ada nantinya akan merugikan Indonesia. [sumber]
Tanggapan
Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)
20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Khilmi mengatakan, OSS akan berbenturan dengan masyarakat sebab basis industri di Indonesia lebih banyak terdapat di pinggir jalan dan seharusnya ada aturan agar industri dibangun di tanah yang tidak produktif seperti di pinggir laut. Khilmi menyarankan harus mengkoordinasikan masalah ini dengan pemerintah kabupaten setempat. Hal ini diperlukan karena menurut Khilmi itu tidak akan mematikan kesempatan kerja masyarakat. Khilmi mengatakan, perusahaan AKR mengambil air bersih dari Bengawan Tanggok dan Bengawan Kemudi padahal jelas-jelas itu adalah sungai mati. Khilmi menuturkan, seharusnya AKR sudah menyiapkan air bersih agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Khilmi menuturkan, ada investor punya tanah 150 ha dan tidak punya akses jalan dan imbasnya, ia menggusur masyarakat setempat.Khilmi berpendapat ini adalah masalah serius dan seharusnya sebelum membuat PP, kaji terlebih dahulu dan pikirkan dampak kepada masyarakat. [sumber]
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017
19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Khilmi mengkritisi kenapa stok ayam dan telur menipis, tetapi kita justru mengekspor ke Filipina. Khilmi menyampaikan informasi yang didapatkan dari TV, Khilmi tidak mengetahui apakah ini hal yang benar atau salah adanya. Khilmi juga menanyakan kenapa harga daging pada saat hari raya di setiap provinsi berbeda-beda. Khilmi juga mengapresiasi harga daging di DKI Jakarta yang tidak terlalu tinggi ketika hari raya. Khilmi menyampaikan laporan keluhan ini berdasarkan laporan-laporan yang masuk, jadi Khilmi meminta kepada Mendag dan Menteri Pertanian untuk jangan melakukan ekspor ke Filipina, ketika kebutuhan dalam negeri masih kurang, karena izin ekspornya harus melalui Kemendag dan juga diperlukan konfirmasi kembali kepada Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai ekspor telur dan ayam, bahkan negara tujuan ekspornya tidak hanya Filipina, tetapi juga sampai ke Malaysia. [sumber]
RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019
9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Khilmi menanyakan tindakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan pemerintah Indonesia, karena produk yang hasur dijualkan memiliki sertifikasi SNI. [sumber]
Realisasi Anggaran th 2017 dan Rencana Anggaran th 2019 Kemenperin dan BSN
5 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Perindustrian dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Khilmi menyebutkan mengenai pihak yang membuat smelter banyak dan mendapatkan keringanan pajak. Khilmi menegaskan bahwa tujuan Sumber Daya Alam yakni untuk masyarakat Indonesia. Khilmi khawatir dengan banyaknya pengajuan industri smelter baru yang belum dan sudah keluar akan mengakibatkan harga luar negeri turun. [sumber]
Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah
31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Khilmi menanyakan sudah berapa banyak kartu itu (e-toll) dikeluarkan oleh pemerintah,karena di situ ada uang siluman, karena di situ tidak tertulis nama kita,dan di situ kan ada bunga, lalu bunganya untuk siapa.Khilmi berpendapat bahwa ini duitnya masyarakat, uang yang mengendap di e-toll adalah uang rakyat, bukan uang perbankan. Khilmi berharap mudah-mudahan juga, ke depannya kalau keuntungan perbankan ini besar, jangan hanya direksi dan komisaris saja yang dapat bonus,tetapi pegawai-pegawai di lapangan juga harus dapat. Khilmi menuturkan untuk masalah sinergi BUMN, jadi nanti kalau terjadi kredit macet ini akan ambruk semua BUMN di Indonesia. Kebanyakan BUMN ini kan ngasih penugasan kredit ini ke perusahaan BUMN,satu infrastruktur dan PLN, seluruh pemakainya ada kelebihan seperti itu akan ada kerugian. Khilmi menghimbau untuk hati-hati terhadap BUMN ini,jangan sampai infrastruktur ini justru tidak terpakai. Khilmi juga mengemukakan kebanyakan orang yang diberi kredit adalah perusahaan yang sudah agak besar dan punya anak-anak perusahaan, sehingga perusahaan memberikannya juga ke anak-anak perusahaan, akibatnya, perusahaan yang sebenarnya butuh bantuan, malah tidak mendapat bantuan. [sumber]
Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen
23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Khilmi mengatakan bahwa ada keputusan dari Direktorat Jenderal Angkutan Darat yang akan menggembosi truk-truk yang kelebihan muatan berdasarkan informasi dari televisi dan koran, PT Semen Indonesia dan PT Semen Baturaja harus bersiap-siap karena ini akan berpengaruh dari sisi ongkos, jangan sampai produk-produk kita tergerus oleh semen-semen dari luar negeri. [sumber]
Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras
18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Khilmi mengatakan kesalahan atas kebijakan pemerintah, terjadi kelangkaan beras. Khilmi mengemukakan bahwa kita kehilangan 810.000 ton atas kehilangan produksi dalam negeri. Khilmi juga mengatakan kebijakan harus berdasar UU, menteri perdagangan harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena banyak izin yang harus dilalui Bulog. Khilmi menduga kebijakan pemerintah ini tidak ada sinergitas antar menteri. Khilmi meminta pemerintah tidak gegabah membuat keputusan, seperti PT IBU yg sudah ditutup sekarang yang terjadi, 810.000 ton produksi yang tidak bisa digunakan dalam negeri. Khilmi berharap hal ini menjadi kesimpulan kita kedepan berharap tidak impor beras lagi. [sumber]
PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018
13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Khilmi menyatakan bahwa tindakan PT. KAI terkait kasus ini sangat semena-mena. [sumber]
Holding Gula
28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Khilmi meminta PTPN untuk tidak tergesa-gesa menyegel pabrik gula yang berwarna coklat. Khilmi berharap Deputi dan koordinator antar kementerian dapat berkoordinasi dengan baik. Selain itu Ia meminta peningkatan kualitas karena kita sudah impor gula secara berlebihan. [sumber]
Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi
19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Khilmi mengatakan bahwa lelang yang dilakukan pabrik gula ada yang jumlahnya sedikit dengan harga mahal. Menurut Khilmi, sistem ini harus diperbaiki agar harga batas tidak melonjak dan membuat lelang dikuasai oleh pasar besar seperti di lelang PTPN. Mengenai satgaspangan, acuannya adalah harga tertinggi namun Mendag RI tidak mengantisipasi harga terendah.[sumber]
Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016
19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Khilmi menegaskan agar Kementerian melindungi para pedagang kaki lima dan para petani serta pabrik industri gula. Belajar dari Cina dan Thailand yang melindungi para pedagang kaki lima. [sumber]
Pengamanan Komplek Parlemen
14 April 2016 - Khilmi berharap ada koordinasi antara personel pengamanan Komplek Parlemen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak muncul kembali konflik ketika DPR-RI digeledah oleh KPK. [sumber]
Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)
29 Februari 2016 - Menurut Khilmi, pembangunan Menara BCA dan Kempinski oleh PT CKBI sudah menyalahi aturan perjanjian dan wanprestasi. Seharusnya sertifikat lahan PT HIN tidak boleh diagunkan. [sumber]
Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014
19 Agustus 2015 - Khilmi menilai latar belakang Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru hanya di keuangan saja membuat ia khawatir keputusan yang akan diambil nanti mengundang ‘masalah’. Khilmi menilai antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) tidak ada koordinasi selama ini. Menurut Khilmi kalau ada koordinasi antara satu Pemerintahan tidak akan terjadi kelangkaan bahan makanan seperti sekarang.
Khilmi menekankan bahwa Kemendag adalah salah satu kementerian yang akan menghadapi MEA. Khilmi tidak ingin Indonesia hanya menjadi penonton saja. Khilmi menyoroti lamanya proses sertifikasi di Kemendag yang bisa sampai memakan waktu 8 bulan lebih untuk mendapatkan sertifikat. Khilmi tidak ingin kita belum siap tapi sudah ‘diserbu’ dari luar negeri. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019
23 April 2015 - Khilmi saran ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) untuk memberi waktu kepada Eselon-1 baru di KemenBUMN untuk memperbaiki BUMN yang dibinanya agar tidak merugi. [sumber]
Kinerja Pupuk Indonesia
15 April 2015 - Sehubungan dengan kelangkaan pupuk subsidi, Khilmi menanyakan penyebab mengapa kelangkaan terjadi, apakah karena kesalahan distribusi atau pemerintah kurang memberikan subsidi terhadap pupuk.
Sehubungan dengan ketersediaan pupuk di daerah, Khilmi mengatakan bahwa ketersediaan pupuk di RDKK daerah lebih kecil dari jumlah yang harus disalurkan Pemerintah ke RDKK. [sumber]
Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina
7 April 2015 - Khilmi fokus kepada PGN. Khilmi mempertanyakan mengapa PGN yang 49% dimiliki publik ‘bertarung’ melawan Pertamina yang 100% dimiliki Negara. Khilmi minta klarifikasi kepada PGN apakah dalam pelaksanaan PSO yang diberikan ke Pertamina sangat memberatkan dan apakah ada pengkhususan untuk Pertamina dengan penambahan BBN. Khilmi juga menggaris bawahi bahwa PGN dalam akuisisi tambang di Amerika Serikat dan di Jawa Timur malah mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu kepada Deputi MenBUMN, Khilmi saran agar dalam menunjuk direksi PGN harus dilihat track recordnya terlebih dahulu. [sumber]
Penguatan Industri Gula
6 April 2015 - Sehubungan dengan rencana penguatan industri gula, Khilmi melaporkan kepada Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian bahwa pabrik gula di Lamongan belum mempunyai tanaman tebunya. Khilmi khawatir pabrik gula ini nantinya akan minta rafinasi saja. [sumber]