Demokrat - Jawa Timur IV

Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Ekonomi Kreatif - Raker Komisi 10 dengan Kepala Bekraf, Menpar, Mendikbud, Mendag, Menkop UKM, Menpan RB dan Menkumham

Ayub mengatakan F-Partai Demokrat berpendapat RUU ekonomi kreatif sangat diperlukan bagi masyarakat pelaku ekonomi lreatif, karena masih rendahnya penghargaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Pada tahun 2008 SBY meluncurkan cetak biru ekonomi kreatif 2025. Ayub menegaskan F-Partai Demokrat komitmen untuk memperhatikan dan mendukung ekonomi kreatif F-Demokrat menyetujui RUU tentang ekonomi kreatif segera disahkan dan dilanjutkan pada penbincaraan tingkat II pada paripurna.

Tanggapan

Pendistribusian Obat dan Kekurangan Dokter — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan

Ayub membahas terkait JKN, pelibatan rumah sakit swasta itu hukumnya wajib, dan diberi regulasi yang bagus agar rumah sakit swasta ikut bersama pemerintah agar dapat mensukseskan BPJS kedepannya.

Masukan Panja RUU PPILN — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Ayub menanyakan biaya untuk membuat paspor bagi TKI dan selisihnya dengan pekerja profesional. Ia juga menanyakan kemungkinan dengan pelayanan satu atap pembuatan paspor dilakukan di setiap Kabupaten.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Ayub menanyakan alasan BPJS Kabupaten tidak menggunakan sistem jemput bola. Ia mengatakan dari pihak BLK selalu menanyakan feenya. Jika mereka dari asuransi swasta, mendapatkan 20%. Ia meminta ada rekomendasi tenaga informal untuk masuk ke dalam BPJS. Ia menanyakan kerjasama BPJS dengan Kab/Kota.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Forum Peduli BPJS

Ayub menjelaskan ia berpikir pengaduan dari masyarakat harus disampaikan kepada para calon sehingga persoalan ini tidak lagi terjadi prosedur rujukan juga jangan terlalu rumit. Ia sepakat jika nanti dead lock akan kami beri masukan seperti format peduli BPJS, terkait pengaduan masyarakat bisa diserahkan karena pihak BPJS mau menerima dan memperbaiki.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Aditya Warman

Ayub bertanya bagaimana tanggapan Aditya agar pekerja informal dapat masuk kedalam BPJS semaksimal mungkin.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ananto

Ayub bertanya apakah paradigma dana Rp200 Triliun BPJS dikelola dengan prinsip Jamsos atau investasi.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Misbahul Munir

Ayub menanyakan langkah-langkah Misbahul agar rumah sakit melakukan perlakuan yang sama antara asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan.

Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Tenaga Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Ayub mengatakan bahwa ia penasaran terhadap MoU yang dibuat oleh Pemerintah. Ia menegaskan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk para bidan agar semua yang disampaikan dapat terealisasi. Ayub mengatakan bahwa dirinya sudah membuka obrolan dengan Kementerian Kesehatan RI. Ia menyetujui apabila ada Kepala Daerah yang mempersulit segera dilaporkan dan mengawasi jalannya proses perekrutan CPNS bagi tenaga kesehatan.

Bidan Pegawai Tidak Tetap, Perawat Honorer, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan

Ayub mengatakan apakah benar bahwa program inasibijis untuk software dan servernya ada di Kemenkes bukan BPJS Kesehatan, bagaimana terkait larangan bekam basah yang dipertanyakan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia, Bagaimana penggunaan DAK Kesehatan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Atim Riyanto

Ayub mengatakan bahwa selama ini BPJS Kesehatan selala mengatakan sosialisasi masif, tetapi di lapangan tidak signifikan. Ayub menanyakan sosialisasi apa yang telah dibuat.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Michael Johannis

Di era otonomi daerah, Ayub menanyakan apakan menjadi hambatan.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Ayub meminta perhatian yang lebih maksimal mengenai promosi dan promotif.

Penjelasan Menteri Kesehatan terkait Penyelesaian Pendataan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Penjelasan Menteri Sosial terkait Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan di Indonesia, Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan tentang Fakta-Fakta yang Ditemukan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Dirut BPJS Kesehatan

Ayub memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan walaupun masih ditemukan masalah terkait keabsahan data penerima PBI. Ia berpendapat bahwa persoalan data menjadi permasalahan yang luar biasa. Ayub mengaku pernah melakukan pendataan terkait fakir miskin dari 1 (satu) desa di dapilnya. Ia menginginkan agar BPS juga hadir di daerah karena pihak desa banyak yang tidak tahu mana yang termasuk kategori fakir miskin. Ayub menyampaikan bahwa revolusi mental harus diawali dengan pendataan yang benar dan akurat. Ia memohon pertimbangan untuk perbaikan pengolahan data, jangan hanya bagus teorinya saja.

Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Panitia Kerja Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (Panja PPILN) dengan Tim Pemerintah

Ayub berharap DIMnya dapat diberikan ke Komisi 9 dulu sebelum dibahas bersama nanti.

Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang Menjadi Korban Kapal Tenggelam di Perairan Tanjung Pinang Kepulauan Riau — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI

Ayub menerima masukan yang disampaikan oleh Basarnas, BNP2TKI dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam Kepri, serta mengapresiasi kinerja Basarnas dan Polisi Air yang  sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP masing-masing. Ayub menyarankan agar penyelesaian masalah TKI ilegal harus melibatkan banyak pihak dan K/L.

Evaluasi Kerja 2016 dan Pelaksanaan Kerja 2017 (Raker Lanjutan) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Ayub Khan menanyakan ada atau belum komisi akreditasi untuk puskesmasnya. Ia meminta penjelasan terkait capaian 186% untuk akreditasi puskesmas. Ia membahas mengenai akreditasi puskesmas dimana targetnya melampaui. Setahunya BLU itu untuk puskesmas sendiri dan tidak semua puskesmas punya. Itupun jumlahnya kecil.

Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Ayub Khan membahas mengenai masalah puskesmas dimana sudah banyak alih fungsinya, ia berharap ada payung hukum dan pengawasannya bisa dilakukan oleh pihak Kementerian. Ia menanyakan independensi DPK dan bila tidak independen serta unsur-unsur yang terdapat dalam DPK.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Profesor Budi Hidayat, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kantor Staf Presiden (KSP), BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Ayub menanyakan asal usul data PBDT pada 2015 sebab dikatakan hanya mengelola kembali saja. Ayub mengatakan, maka yang 15,5 juta bukan berdasarkan fakta karena keterbatasan anggaran.

Realisasi Program dan Anggaran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala BKKBN, Sestama BKKBN, Deputi KBKR BKKBN, Deputi Lalitbang

Ayub mengatakan BOKP banyak yang tidak terserap di berbagai Kabupaten terutama terkait intensif untuk para kader. Ia meminta klarifikasi mengenai BOKP. Ia berharap BKKBN bisa mendorong pemerintah daerah untuk memberi SK kepada pokja yang ada untuk melakukan lintas sektoral. Ia mengatakan integrasi kampung KB tanpa pokja tidak akan berjalan.

Realisasi Anggaran 2018 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Ayub mengatakan Perpusnas RI harus menambahkan alokasi anggaran untuk sosialisasi serta penyampaian masalah soal tenaga pustakawan. Ayub menyampaikan harus memperjuangkan untuk pengentasan kemiskinan.

Sumber Daya Manusia di Dunia Pendidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Non Kategori 2 (K2) di Lingkungan Sekolah Negeri se-Jawa Timur

Ayub mengatakan apapun yang sudah disampaikan oleh Forum Komunikasi GTT/PTT Non K2 di Lingkungan Sekolah Negeri se-Jawa Timur akan dibawa pada Raker dengan Pemerintah, karena hal ini masuk dalam fungsi pengawasan DPR.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Ayub menanyakan mengenai masalah google map bahwa ada wisman yang ngikutin gmap tetapi jalan yang ditempuh terlalu jauh. Menurutnya, Kemenpar harus intens melakukan kerjasama lintas sektoral dengan K/L lain.

Daya Serap APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2018, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Ayub mengatakan program Germas sudah cukup baik, namun perlu ada kerjasama lintas sektoral agar pelaksanaannya menjadi maksimal. Ia juga menanyakan mengenai alokasi anggaran dan distribusinya untuk program tersebut.

Latar Belakang

Ayub Khan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (Demokrat) mewakili Dapil Jawa Timur IV setelah memperoleh 15,975 suara.  Ayub Khan adalah saudara sepupu dari terpidana korupsi dan mantan bendahara umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin.  Ayub adalah Anggota DPRD Kabupaten Jember (2009-2014) dan Sekretaris Partai Demokrat di Jember. Pada periode 2014-2019 duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kesehatan dan kependudukan.

Ayub Khan disebut-sebut terlibat dalam kasus suap yang melibatkan M. Nazaruddin, anggota DPR asal Partai Demokrat yang adalah saudara sepupunya. Ayub Khan terakhir memang tercatat sebagai Komisaris PT Anak Negeri yang sedang ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terkait suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. (sumber)

Pendidikan

SDN Sumberan 1 Ambulu - Jember. Lulus tahun 1977.
SMP Islam Ambulu - Jember. Lulus tahun 1981.
SMA Negeri 1 Ambulu - Jember. Lulus tahun 1984.
IKIP Negeri Malang, tahun 1989. 

Perjalanan Politik

Ayub Khan memulai karier politiknya di Partai Demokrat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jember dari 2007 sampai dengan 2019. Ia lalu melaju menjadi Anggota DPRD Kab. Jember periode 2009-2019. 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Obat dan Vaksin Palsu

13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOM, Kabareskrim, dan Kejaksaan Agung, terkait bahan kimia, menurut Ayub ini memang berbahaya sekali. Ayub berharap kinerja BPOM dapat ditingkatkan, misalnya dengan bekerja sama dengan pihak lain. Ayub juga menyarankan agar BPOM bekerja sama dengan bea cukai karena banyak obat-obatan yang berasal dari luar dan di sana nomor obat itu diganti-ganti. Ayub bercerita bahwa sekarang banyak dijual jamu yang merupakan obat tradisional, tetapi mengandung bahan kimia dan obat juga. Ayub berharap BPOM dapat meningkatkan pengawasannya, termasuk pengawasan lintas sektoral. Terkait obat antibiotik, Ayub mengatakan bahwa program tahun 2019 dari pemerintah adalah semua masyarakat Indonesia mendapatkan BPJS. Komisi 9 DPR RI juga sudah mengadakan seminar dengan Menkes di daerah pemilihan (dapil) dan membahas pemakaian antibiotik. Menurut Ayub, BPOM harus masuk ke apotek-apotek untuk memeriksa antibiotik karena banyak antibiotik yang dijual tidak dengan resep dokter, contohnya di apotek rakyat. Perlu ada juga sosialisai tentang penggunaan antibiotik yang harus menggunakan resep. Ayub berpendapat bahwa permasalahan antibiotik sudah mendunia, BPOM harus tegas dalam menangani hal ini. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), menanggapi pendistribusian kartu BPJS Kesehatan di pedesaan, Ayub mengatakan bahwa masih ditemukan kartu-kartu yang belum sampai ke tangan masyarakat. Ia juga menyayangkan pihak puskesmas yang tidak segera melakukan verifikasi data terkait masalah warga yang meminta keterangan miskin. Ayub juga berpendapat data yang ada di BPJS Kesehatan masih sama sampai sekarang sejak 2007. [sumber]

Pengawasan Tenaga Kerja Asing

22 Juni 2016 - Ayub menanyakan tentang koordinasi lintas lembaga keamanan, dasar hukumnya seperti apa.  [sumber]

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

19 November 2015 - Ayub mempertanyakan tentang indikator kualitatif untuk pengupahan yang selama ini dirasa selalu berbicara tentang kuantitatifnya. Ayub berpendapat bahwa PP 78 harus diformulasikan kembali agar bisa diterima oleh pemerintah dan juga oleh buruh.  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Menurut Ayub banyak yang tidak tahu bahwa BPJSTK beda dengan BPJS Kesehatan. Ayub minta klarifikasi kepada Direktur Utama BPJSTK apakah data BPJSTK dapat diakses oleh tenaga kerja  di luar negeri dan apakah ada hubungan antara BPJSTK dengan Rumah Sakit di luar negeri.  [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - menurut Ayub rumah sakit akademik harus dihidupkan kembali oleh Pemerintah.  [sumber]

Opini Pribadi Mengenai Sosok Joko Widodo

Tanggapan Ayub Khan kepada Presiden RI Joko Widodo di Twitter pribadinya : Jokowi adalah presiden badut. 

Jokowi presiden badut.

— Ayub Khan Demokrat (@AyubKhanPD) October 19, 2014