Partai Amanat Nasional - Kalimantan Tengah

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Peningkatan Kerjasama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Swasta Guna Meningkatkan Pelayanan Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Kesehatan

Ali menjelaskan sosialisasi terhadap petugas BPJS juga belum dilaksanakan dengan baik, BPJS bukan lembaga profit tapi merupakan lembaga non-profit yang dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 banyak ketidaksinkronan penerapan BPJS Kesehatan di lapangan di tahun 2014 seluruh peserta Jamkesmas menjadi peserta BPJS namun banyak masyarakat yang tidak mengerti BPJS ini merupakan tanggung jawab negara.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Inda Deryanne Hasman

Hang Ali mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan masih banyak pesertanya yang berasal dari sektor formal. Padahal, di masa depan akan didominasi oleh pekerja sektor informal. Ia menanyakan tanggapan dari India terkait BPJS Ketenagakerjaan yang akan diberikan bantuan iuran seperti BPJS Kesehatan. Terakhir, ia menanyakan kepada Inda terkait konflik kepentingan apabila ia terpilih menjadi Dewas.

Pertimbangan Kenaikan Iuran BPJS — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Hang Ali mengatakan rasio klaim PBPU yang mencapai 200% karena mereka mendaftar saat sudah sakit. Kenaikan iuran peserta BPJS merupakan ketidakadilan bagi peserta PPU dan PBPU. Ia mengatakan Pemerintah tidak adil untuk kenaikan upah bagi pekerja tidak tetap. Ia sepakat untuk menarik kembali Perpres No. 19 Tahun 2016 karena tidak dilakukan kajian sosiologis.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Aditya Warman

Hang Ali bertanya bagaimana pandangan Aditya terhadap pengelolaan kepesertaan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ananto

Hang Ali bertanya apa yang menjadi fokus dan skala prioritas bila Ananto terpilih menjadi dewan pengawas.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Dipa

Hang Ali bertanya kepada Dipa, terkait apa motivasi Dipa ingin menjadi dewan pengawas, dan apa yang akan menjadi konsentrasi Dipa bila menjadi dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun

Ali mengatakan bahwa judul pemaparan Karun adalah Pencegahan Fraud dalam Program JKN pada FKTP dan FKTL. Namun, Ali melihat dari isinya Karun seperti belum paham. Hang Ali juga menanyakan fraud apa saja pada tingkat ini maupun tingkat lanjutan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Ketut Sendra

Hang Ali menanyakan bagaimana jika putusan di BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan Apindo. Hang Ali juga menanyakan kapan jabatan Ketut akan berakhir.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ribawati

Hang Ali menanyakan prioritas Ribawati apabila ia terpilih menjadi Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

Permasalahan Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan PT. Biofarma

Hang Ali mengatakan bahwa vaksin palsu memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat.

Panitia Kerja Pengawasan Peredaran Obat — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Hang Ali mengatakan BPJS seperti tak sepenuh hati menangani persoalan RS berupa. obat dan tarif, apalagi RS yang non BLUD. Menurutnya, hal yang diperlukan dari BPJS ini adalah pengadaan apotek-apotek luar. Jadi, jika apotek RS kehabisan obat, kebutuhan obat pasien bisa dipenuhi oleh apotek luar. Ia mengatakan sudah ada solusi bagus dari LKPP tinggal dipastikan waktu pelaksanaannya. Ia menanyakan alasan pengaduan kepada Menteri terkait dengan BPJS yang diprotes atas persoalan pemenuhan obat. Ia berharap nantinya jaringan apotek untuk pemenuhan obat pasien diperbanyak. Ia mengatakan jika hal ini disampaikan kepada pihak BPJS, maka hanya ucapan maaf yang terus disampaikan. Menurutnya, kesalahan bukan di BPJS, tetapi ada di aktivitas kesehatan. Kesalahan hanya regulasi. Ia mengatakan jika obat yang dikeluarkan Pemerintah terlalu rendah, itu bukan kesalahan BPJS, RS, dan pasien. Ia menghimbau agar jangan sampai terdengar lagi kata-kata “oh berobat dengan BPJS harus membayar obat, dll”. Ia mengatakan kalau orang kampung itu nerima, yang penting berobat, tidak mati saja udah bersyukur. Ia mengatakan BPJS dan RS bertanggung jawab akan pengadaan obat sehingga pasien tidak perlu mengeluarkan uang. Ia menyampaikan masalah tersebut terus terjadi sehingga Komisi 9 ingin sama-sama mencari solusinya.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Eko Darwanto

Hang Ali mengatakan bahwa di samping dari pekerja formal, BPJS Ketenagakerjaan membuka kepada pekerja mandiri yang lebih besar lagi jumlahnya. Terkait hal itu, Ali menanyakan sikap dari Eko.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Hasan

Jika Hasan terpilih menjadi Dewas, Ali menanyakan terkait langkah apa yang akan dilakukan kepada direksi terhadap perushaan yang tidak patuh dan bbagaimana langkah untuk menyelesaikan dana peserta jamsostek yang tidak bertuan.

Penjelasan terkait Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Obat, Penyelesaian terkait Prosedur dan Perizinan Bahan Baku Impor dan Obat Impor, serta Penjelasan terkait Perdagangan Obat dan Vaksin melalui Sistem Elektronik — Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Kepala BPOM, dan Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kemenkominfo RI

Hang Ali menanyakan asal obat palsu dikirimkan. Ia juga menanyakan pengawasan dari BPOM atas penggunaan dan asal bahan baku obat. Hang Ali meminta yang dilakukan pengawasan bukan hanya yang memiliki izin saja, tetapi semua produsen obat harus dilakukan pengawasan.

Antisipasi Rencana Penurunan Jumlah PBI — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Hang Ali mengatakan ia bingung karena ada banyak hal dan seolah-olah membuat rencana itu gampang saja. Menurutnya dana Rp7.200.000 itu sangat luar biasa. Ia menanyakan perencanaan Pemerintah berdasarkan fakta atau suka-suka saja. Ia menanyakan penyelesaian ketidakaturan data dan alasan pengurangan PBI. Secara pribadi ia ingin mengetahui risiko jika diturunkan jumlahnya.

Skema Jaminan Hari Tua — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hang Ali mengatakan dalam RKP tahun 2015 seharusnya ada rencana BPJS yang telah disiapkan. Namun karena ini baru berjalan 6 hari, kalau mau diubah akan ada multi effect. Ia menanyakan jika dikembalikan pada regulasi sebelumnya ada masalah atau tidak. Ia mengira tidak ada. Ia ingin meminta pembahasan tidak hanya tentang jaminan hari tua, tetapi juga pensiun, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Ia mengatakan belum lagi kesesuaian dengan amanat UU yang menyangkut fakir miskin dan kurang mampu. Ia membahas dalam UU, fakir miskin dan orang tidak mampu adalah amanat yang harus dipikirkan mengenai jaminan-jaminannya di luar jaminan hari tua.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama La Tunreng

Hang Ali menanyakan apa perbedaan Dewas BPJS Kesehatan dengan Komisaris BUMN.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Michael Johannis

Hang Ali mengatakan bahwa banyak yang sakit baru membuat BPJS Kesehatan. Hal tersebut adalah tantangan untuk BPJS Kesehatan bagaimana masyarakat mendaftar sebelum sakit. Hang Ali juga menanyakan tanggapan Michael terkait BPJS Kesehatan sering merubah peraturannya.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Eko Suwardi

Hang Ali menanyakan terkait masalah defisit yang terjadi. Menurut Hang Ali, BPJS Kesehatan bukan semata-mata untuk membiayai orang sakit, tetapi suatu masalah yang harus diselesaikan secara gotong royong. Permasalahan tersebut salah satunya ada di peserta mandiri. Hang Ali menanyakan langkah yang harus dibenahi dalam hal tersebut.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Roni Febrianto

Hang Ali mengatakan bahwa BPJS Kesehatan masih profit oriented. Hang Ali menanyakan mamampukah dan bagaimana langkah yang akan dilakukan untuk mengubah pola pikir tersebut.

Rangkap Jabatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Hang Ali mengajak sekali-kali Dewas BPJS nongkrong di RS Fatmawati, duduk saja untuk melihat keadaan Jakarta. Ia mengatakan itu baru Jakarta, belum lagi di daerah-daerah.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Hang Ali mengatakan permasalahannya selalu sama saja yaitu karena otonomi daerah. Ia menanyakan langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Ia mengatakan orang yang kuliah kedokteran bukan hal yang menarik, bahkan itu pembodohan. Ia meminta Pemerintah melakukan hal yang efektif dengan baik.

Program Jaminan Pensiun — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hang mengatakan jumlah karyawan di sektor perkebunan puluhan ribu, tetapi peserta jaminan BPJS tidak sampai segitu, jadi sejauh mana perusahaan menyukseskan program pemerintah. Hang menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan masih terkoptasi untuk karyawan sebuah perusahaan, padahal masih ada pekerja bukan penerima upah. Hang berpendapat dana pensiun harusnya dibayar oleh pengelola karena sudah dipotong dari gaji karyawan, sementara yang terjadi masih ditanggung oleh APBN sekitar Rp90 triliun. Hang berharap sosialisasi BPJSK meningkat kepada masyarakat, bukan hanya perusahaan.

Mismatch Anggaran 2017 dan Cakupan Pembiayaan untuk Penyakit Katastropik — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan

Hang menanyakan faktor yang menyebabkan PBI menunggak padahal ada APBD. Hang mengatakan BPJS harus hadir di tengah masyarakat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa petugas BPJS kurang aktif dalam menjaring kepesertaan. Menurutnya, perlu ada sosialisasi BPJS kepada orang yang mampu dan sehat. Ia juga menanyakan soal verifikator BPJS dengan petugas rumah sakit. Terakhir, menurut Hang, perlu ada sanksi sosial pada masyarakat yang tidak menjadi peserta BPJS.

Sarana, Prasarana, dan Status Kepegawaian — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rumah Sakit (RS) Islam Samarinda, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan, Serikat Pekerja (SP) RS Al Ihsan Bandung

Hang Ali mengatakan menurutnya sangat aneh berdasarkan cerita pengalaman Bu Ribka. Saat Ibu Ribka di RS tetapi tidak keluar izin operasionalnya. Maka, harus ditarik benang merahnya. Dicari tahu ada apa di Pemda.

Permasalahan Peredaran Produk Obat, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang terindikasi mengandung DNA Babi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 15 Industri Farmasi

Ali mengatakan penjelasan BPOM dan PT Pharos serta PT Medi Farma aneh tapi nyata. Saat registrasi, PT Pharos menyampaikan asal usul bahan baku produk viostin dari hewan dan menyertakan sertifikat halalnya, dan PT Medi Farma menyampaikan bahan baku enzyplex dari sapi. Setelah pemeriksaan, BPOM menemukan DNA babi dalam kedua produk tersebut, apakah saat barang impor masuk masih dilakukan pemeriksaan, apakah barang-barang yang sudah tidak memiliki ijin edar masih diproduksi, Ali berpendapat BPOM harus proaktif dalam meneliti. Ali mengatakan ada 4 perusahaan yang mengembalikan ijin edar, apa alasan menarikan dan pengembalian ijin edar tersebut, dan apakah 12 perusahaan lain yang tidak memperpanjang ijin edar dan mengembalikan ijin edar tidak diperiksa.

Nilai Tarif Pelayanan Kesehatan, Sistem Mekanisme Inovasi, Pembayaran dan Regulasi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), PDGI, ARSADA, P2JK Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, DJSN, Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), ARSSI, IDI, IPMG, Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi, dan PKFI

Hang mengatakan jangan sampai JKN mengalami kegagalan sehingga sasaran MK yang merupakan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat menjadi tidak ada.Hang Ali mengatakan, apabila BPJS dalam 1-2 tahun tidak seperti yang diharapkan dan tidak ada treatment dari pemerintah, jangan-jangan nanti ada kegagalan pembayaran yang berakibat kualitas rumah sakit menurun dan pelayanan terhenti.

Defisit, Peraturan Direktur, Fraud dan Lain Sebagainya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Hang Ali mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengeluarkan pemborosan untuk 19 Juta orang dana kapitasi peserta tidak aktif. Angkanya sebesar 1,8 Triliun. Hang Ali menyimpulkan bahwa BPJS Kesehatan hanya mengejar yang PBI saja.

Latar Belakang

Hang Ali Saputra Syah Pahan adalah politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk Dapil Kalimantan Tengah setelah memperoleh 22,561 suara. 

Hang Ali adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kalimantan Tengah sejak 2010. Hang Ali adalah tokoh agama Buddha dan Ketua dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) di Palangkaraya. Hang Ali juga adalah pengusaha sukses dan menjabat sebagai pemilik Swalayan Telaga Biru di Palangkaraya dan Direktur Utama di PT.Katingan Hijau Lestari (perkebunan kelapa sawit).

Sama seperti pada periode 2009-2014, di masa kerja 2014-2019 Hang Ali bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja & transmigrasi, kesehatan dan kependudukan. Hang Ali juga merangkap sebagai Anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Di November 2015, menjelang dimulainya proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, posisi Hang Ali di MKD digantikan oleh Sukiman. (sumber)

Pendidikan

S1, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya (2008)

Program Pascasarjana, Hukum, Universitas Brawijaya, Malang (masih menyelesaikan program)

Perjalanan Politik

Hang Ali Saputra Syah Pahan memulai karir politiknya dengan aktif di Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) sejak 1985 hingga menjadi Ketua WALUBI di Kalimantan Tengah.  Hang Ali menjadi kader dari PAN sejak jaman reformasi di 1998 dan memegang beberapa jabatan penting: Bendahara DPW PAN Kalimantan Tengah (1998-2000), Sekretaris DPW PAN Kalimantan Tengah (2000-2010) dan terakhir Ketua DPW PAN Kalimantan Tengah periode 2010-2015.

Sebelum terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014, Hang Ali bertugas menjadi Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah sejak 1999 sampai dengan 2009.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Berdasarkan pertemuan yang dilakukannya dengan Kepala Dinas dan Dirut rumah sakit se-Kalteng, Hang Ali menuturkan fakta bahwa hanya 2 dari 15 rumah sakit yang memiliki akreditasi. Hang Ali melanjutkan, terdapat 35 Puskesmas yang belum memiliki dokter. Hang Ali juga menyampaikan bahwa masalah lainnya di Puskesmas adalah ketersediaan obat, dimana di Puskesmas daerah tidak tersedia vaksin. Hang Ali menyampaikan bahwa di Kalimantan Tengah (Kalteng) penyakit flu singapura telah menjangkit sekitar 700 orang dan perlu disyukuri jika tidak ada korban jiwa. Terkait tenaga kesehatan, Hang Ali melihat faktanya memang banyak dokter yang enggan ke daerah. Hang Ali menyebutkan, di Palangkaraya tercatat hanya terdapat 4 dokter gigi dan kapitasinya hanya Rp.2.000 per pasien. Di Kalteng juga tidak ada juga klinik 24 jam yang buka untuk menangani pasien. Hang Ali merasa hal ini perlu ditindaklanjuti agar ada poliklinik yang buka 24 jam sehingga memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Terakhir, menurut Hang Ali, Menteri Kesehatan (Menkes) perlu membuat reward and punishment bagi daerah-daerah yang peduli atau tidak terhadap kesehatan.  [sumber]

Tanggapan

Pendanaan Jaminan Kesehatan (JKN)

14 Maret 2018 -  Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Budi Hidayat, PERSI, PDGI, IDI, ASKLIN, DJSN dan Direksi BPJS Kesehatan Hang Ali mengungkapkan dirinya ikut membahas RUU JKN yakni pada 1 Januari 2014 ketika BPJS beroperasi. Hang Ali berpendapat bahwa tarif sesuai aktuaris tidak ada masalah namun sudut pandang pemerintah dan aktuaris berbeda. Selain itu Ia menerangkan bahwa kemampuan ekonomi Kelas 3 rata-rata tidak bagus dan dapat masuk Kelas 3 secara terpaksa karena tidak masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI).  Hang Ali menambahkan sekarang BPJS Kesehatan dalam keadaan kritis, kalau ini perusahaan tidak ada injeksi akan collapse. Hang Ali bertanya apakah BPJS akan dibiarkan begini saja saat ke daerah ditemukan Rumah Sakit yg sudah versifikasi tetapi BPJS belum ada cash flow untuk bayar. Ia kemudian menceritakan terdapat Rumah Sakit yang dokternya melakukan keributan karena jasa medisnya belum dibayar selama 7 bulan. Hang Ali berpendapat kalau hanya menaikkan tarif ada dasar perhitungan tidak cukup menyelesaikan masalah. Hang Ali mengungkapkan bagi masyarakat masih banyak yang belum bisa memanfaatkan BPJS karena antre panjang, biaya transportasi & produktivitas hilang. Hang Ali berpendapat jika tarif dinaikkan belum tentu berjalan mulus kalau sistem belum berjalan. Hang Ali bertanya terkait banyaknya kartu BPJS yang tidak sampai ke peserta sementara iuran apakah sudah jalan dan berapa angka itu sampai hari ini. Selain itu Ia juga menanyakan berapa angka untuk kelas 3 Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) berapa, pekerja penerima upah, kelas 2 dan kelas 1. Hang Ali mengungkapkan berdasarkan hasil observasi lapangan, Rp60juta adalah untuk orang-orang relatif mampu dan sehat. Ali meluruskan, bukan perihal mengejar persentase melainkan mencari tahu bagaimana efektivitasnya. Selanjutnya Ia menanyakan berapa nominal tunggakan iuran dan berapa jumlah peserta BPJS kelas 1,2, dan 3 seraya menegaskan perlunya transparansi. Kemudian Ia menceritakan hal lain yakni terdapat kejadian di mana seseorang mendapatkan kegagalan sebagai peserta Kelas 1 sebanyak tiga kali  baik lewat ATM, m-Banking  maupun datang langsung ke lokasi. Hang Ali menanyakan apakah dana kapitasi bagi peserta terminal atau pekerja penerima upah yang terlambat membayar akan dibayar. Ia juga berpedapat jika iuran tidak dibayar perusahaan maka karyawanlah yang akan menjadi korban dan Ia bertanya bagaimana jika pasien BPJS yang ditangani sedang dalam kondisi kritis. Karena jika terlambat ditangani, implikasinya bisa lebih besar karena di banyak daerah ditemukan hal-hal seperti itu, tutupnya. [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Hang Ali meminta dijelaskan program mana saja yang harus dilakukan pemotongan. Untuk yang tidak bermanfaat tidak masalah dilakukan pemotongan namun jangan sampai kedepannya tidak ada program yang terlaksana akibat dari tidak adanya uang untuk menjalankannya. Hang Ali mengatakan bahwa zaman sekarang banyak makanan berbahaya beredar luas. Dan mengenai masalah TKI yang ingin dihukum gantung, Hang Ali menanyakan bagaimana kehadiran negara terhadap rakyatnya. Kesimpulannya, ia menolak diadakan pemotongan anggaran.  [sumber]

FPT Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Hang memberi pertanyaan apa Poempida setuju untuk mendorong BPJS lebih fokus pada pekerja informal, dan apakah Poempida siap untuk sangat berani bila menjadi Dewas. [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

2 April 2015 - Hang Ali menilai BPJSTK belum maksimal dalam melindungi masyarakat miskin. Terkait program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, menurut Hang Ali karena usia kerja dibatasi sampai 56 tahun ini akan menyusahkan masyarakat miskin. Hang Ali prihatin masyarakat miskin bisa bayar iuran ketika mereka makan saja susah. Hang Ali mempertanyakan dimana sebenarnya fungsi sosial BPJSTK kalau kebijakan iuran untuk Pekerja Formal hanya 3% dan iuran Pekerja Non-Formal 5%. Menurut Hang Ali Pekerja Formal relatif lebih sejahtera.  [sumber]

Evaluasi Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci

31 Maret 2015 - Hang Ali tanya mengenai tindakan Kalbe Farma dalam melakukan penarikan obat.  [sumber]