Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), Kepala Staf Kepresidenan
Frans mengatakan pembebasan lahan tol di Sumatera ada permainan.
Bidan Pegawai Tidak Tetap, Perawat Honorer, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
Frans mengatakan apa dasar pengangkatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Frans mengusulkan pengangkatan honorer kesehatan tidak perlu dengan persyaratan umur karena sudah mengabdi lama dengan fasilitas apa adanya. Frans meminta kejelasan terkait status tenaga kesehatan honorer.
Latar Belakang
Frans Agung Mula Putra terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mewakili Dapil Lampung I setelah memperoleh 81,085 suara. Frans adalah putra dari mantan Bupati Tulang Bawang Abdurrachman 'Mance' Sarbini dan adik dari Bupati Pesawaran, Arisandi Darma Putra. Di 2014-2019, Frans bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi dan kepemiluan. Pada bulan September 2016, ia dimutasi ke Komisi IX DPR-RI.
Frans adalah mantan PNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2005-2009) dengan jabatan terakhir di Biro Hubungan Masyarakat. Frans adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Indonesia (Perindo) Lampung, organisasi yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo. Frans juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Lampung yang terpilih berdasarkan hasil Munaslub Hanura periode 2010-2015. Namun klaim tersebut dianulir oleh DPP Hanura. (http://lampost.co/berita/kader-pan-frans-ditolak-jadi-ketua-hanura-lampung).
Frans sempat mencalonkan diri menjadi calon Bupati Tulang Bawang Barat di Pilkada 2011 dan calon Bupati Tulang Bawang di Pilkada 2012. Rekam jejak Frans dalam proses pemilihan ini penuh dengan kontroversi dan tuduhan pelanggaran sampai 5 komisioner KPU Tulang Bawang dipecat. (http://www.lampungonline.com/2012/10/halangi-frada-lima-anggota-kpu-tuba.html); (http://www.antaralampung.com/berita/271365/bawaslu-lampung-temukan-pelanggaran-kampanye-di-pesawaran); (http://www.tempo.co/read/news/2012/08/04/179421333/2000-Polisi-Atasi-Sengketa-Pilkada-Tulangbawang); (http://www.lampungtoday.com/go/today-news/1585-panwaslu-siap-limpahkan-perkara-frans-agung-bupati.html)
Pendidikan
S1, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung (1999)
S2, Magister Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung (2002)
Perjalanan Politik
Frans Agung Mula Putra berasal dari keluarga yang aktif berpolitik. Bapaknya adalah mantan Bupati Tulang Bawang dan Ketua DPW PAN, kakaknya adalah Bupati Pesawaran yang didukung Demokrat.
Frans memulai karir politiknya dengan aktif berorganisasi di organisasi sayap kepemudaan Demokrat, Gerakan Muda Demokrat (GMD) dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jendral DPP GMD (2004-2009). Frans juga aktif di organisasi sayap kepemudaan Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjadi Ketua DPP KNPI (2008-2011)
Di 2010, Frans terpilih menjadi Ketua DPD Hanura Lampung periode 2010-2015, tetapi dianulir oleh DPP Hanura.
Di Pilkada 2011, Frans mencalonkan diri menjadi Bupati Tulang Bawang Barat tetapi kalah dari Bachtiar Basri.
Di Pilkada 2012, Frans maju lagi mencalonkan diri menjadi Bupati Tulang Bawang namun dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan KPUD Tulang Bawang.
Di 2013, Frans dipercaya untuk memimpin Persatuan Indonesia (Perindo), organisasi yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo menjadi Ketua DPW Perindo Lampung.
Di Pileg 2014, Frans berhasil terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Tanggapan
Obat dan Vaksin Palsu
13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOM, Kabareskrim, dan Kejaksaan Agung, Frans menanyakan siapa inisial R yang menjadi terduga, dan mengapa tidak dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) saja. Frans berharap di masa depan BPOM harus menunjukkan bentuk fisik obat illegal kepada masyarakat dan tidak hanya mengumumkan namanya saja. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional
21 Januari 2016 - Frans menyebutkan bahwa masalah pertanahan yang ada di Lampung sudah sangat akut sekali dan sampai sejauh ini tidak pernah ada keadilan. Frans merasa bahwa masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan itu sangat membutuhkan perhatian dari KemenATR/BPN. Selain itu, Frans juga menyampaikan bahwa konflik masalah SGC dengan masyarakat bukan menjadi rahasia lagi. Untuk masuk kawasannya saja harus memberi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bahkan setiap ada acara, yang bakal disebut pertama adalah SGC dan baru setelah itu gubernur. Frans sudah mengetahui siapa saja yang bergabung dan turut bermain di SGC. Frans juga menyebutkan bahwa Azis Syamsuddindulu pernah menjadi lawyer di SGC. [sumber]