Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(ANTARA) Bambang Haryo-Gerindra: Harganya Memang Turun, Tapi Harusnya Solar Lebih Murah dari Premium
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menyoroti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bersubsidi dari Rp7.600 per liter menjadi Rp6.600 dan solar dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400.
"Saya sudah mendengarnya dan terus terang menyayangkan keputusan tersebut karena merugikan kepentingan publik, khususnya harga solar," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, turunnya harga BBM jenis solar bersubsidi untuk transportasi publik dan logistik masih lebih mahal dibandingkan premium bersubsidi untuk transportasi pribadi.
Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu bahkan menilai pemerintah sudah tiga kali melakukan kesalahan kebijakan soal BBM bersubsidi karena tidak pro masyarakat bawah dengan tingginya BBM untuk transportasi publik.
Ia menjelaskan, di era Jokowi-JK ini harga solar bersubsidi dari Rp5.500 naik menjadi Rp7.500, ketika itu premium bersubsidi Rp6.500 naik menjadi Rp8.500.
Kemudian, terjadi penurunan harga solar bersubsidi Rp7.500 menjadi Rp 7.250. Sedangkan, premium bersubsidi Rp8.500 diturunkan Rp 7.600.
"Kalau dibandingkan, penurunan harga antara premium dan solar tidak sebanding. Pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan untuk publik dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum," kata Ketua Komtap Pesisir dan Maritim Kadin Pusat itu.
Solusi yang ditawarkan, kata dia, pemerintah seharusnya menerapkan harga bahan bakar transportasi publik jauh lebih murah atau ada subsidi silang dari transportasi pribadi.
"Ini diharapkan agar tarif bisa murah dan diminati kembali masyarakat," kata legislator asal Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Pihaknya juga meminta Kementerian Perhubungan lebih aktif dan memberikan solusi agar masyarakat semakin mencintai serta meminati transportasi umum.
link profil wikidpr untuk Bambang Haryo: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7f4