Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Bisnis.com) Harga Beras Naik, Anggota DPR Duga Ada Motif Impor
Bisnis.com, PASURUAN - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Mukhamad Misbakhun menduga kenaikan harga beras disebabkan oleh keinginan importir untuk mengimpor beras, meskipun sebulan lagi memasuki panen raya.
Dia mengatakan sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu bahwa panen padi akan berlangsung sebulan lagi namun tiba-tiba terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras.
Menurutnya, Wapres sudah melakukan inspeksi dan ternyata stok untuk beras dalam negeri cukup.
"Jangan-jangan ini permainan orang yang ingin mengimpor beras, padahal stok nasional masih cukup," katanya di Pasuruan, Jatim, Senin.
Hal itu disampaikan Misbakhun saat menjawab pertanyaan seorang warga Pasuruan dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2014-2015.
"Ada orang yang mau memainkan harga (beras), dan ini kasusnya sama seperti harga bawang merah dan cabai," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menegaskan Indonesia jangan sampai mengimpor beras sebelum panen raya berlangsung.
Hal itu menurut dia akan merugikan petani karena harga gabah di tingkat bawah pasti akan anjlok dan petani akan rugi.
"Jangan dulu impor sampai panen datang dan apabila kurang pangan, maka baru impor. Namun, impor adalah pilihan terakhir. Saya minta jangan korbankan komoditas penting seperti beras," katanya.
Misbakhun menilai operasi pasar yang dilakukan Perum Bulog harus dimaksimalkan untuk menekan harga beras yang terus naik.
Namun, menurutnya, jangan sampai beras banyak, tetapi harganya tetap tinggi.
"Saya juga tidak ingin beras dari operasi pasar tidak layak makan, sehingga hal itu harus diperhatikan," ujarnya.
DPR sudah menyetujui pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada Perum Bulog sebesar Rp3 triliun untuk menstabilkan harga pasar.