JejakParlemen

Kategori Berita

Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018

Tahun 2016 DPR RI memperoleh anggaran untuk program: - Dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Sekjen DPR = 914,6 Miliar - Penguatan kelembagaan DPR = 2.398,5 Miliar - Pelaksanaan fungsi DPR = 361,8 Miliar - Dukungan keahlian fungsi dewan = 24,2 Miliar Total anggaran DPR RI pada tahun 2016 sebesar 3.699,1 M atau 3,7 Triliun Tahun 2017 DPR RI memperoleh anggaran untuk program: - .

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-3 tahun 2017-2018 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat paripurna dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, fraksi yang memiliki rata-rata kehadiran terbanyak adalah anggota Fraksi Golkar, yakni sebanyak 42 dari 91 atau 46,15% anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. .

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-2 tahun 2017-2018 periode 15 November s.d.11 Desember 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan sebanyakrapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, selama masa sidang tersebut yang paling banyak melaksanakan rapat adalah Baleg sebanyak 54 rapat. Adapun Komisi yang paling sedik.

Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, pada pembukaan masa sidang ke-3 dalam rencana kegiatan DPR–RI berdasarkan Pidato Paripurna Tahun 2017-2018 terdapat rencana fokus yang akan dilaksanakan Pada fungsi legislasi, DPR-RI akan melakukan pembahasan, harmonisasi dan penyusunan 41 RUU. Selanjutnya adalah fokus diplomasi. DPR-RI akan mengirim delegasi untuk menghadiri: 1) The 1.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018

Berdasarkan pada pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsinya yaitu pada fungsi pengawasan, DPR-RI berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kinerja mitra kerja sebesar 53,14% dengan menghasilkan 93 jumlah rapat. Dimana, terdapat terbanyak membahas evaluasi kinerja kementerian a.

Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke-3 Tahun 2017 – 2018 pada Periode 9 Januari – 14 Februari 2018 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Golkar yaitu sebesar 50,55% kehadiran dengan rata-rata 46 dari 91 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya.

Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-3 tahun 2017-2018 periode 9 Januari -14 Februari 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, selama masa sidang tersebut yang paling banyak melaksanakan rapat adalah Komisi 9 yang telah melakukan sebanyak 19 rapat. Komisi 9 membahas 18 r.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018

Berdasarkan pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya pada masa sidang ke-4 tahun 2017-2018 konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsi Anggaran sebesar 2% dari total persentase keseluruhan atau terdapat 4 kali rapat. Topik anggaran yang paling banyak dibahas mengenai Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 201.

Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)

Berdasarkan data yang dihimpun tim Wikidpr, selama masa sidang ke-4 tahun 2017-2018 DPR RI mengesahkan 2 RUU menjadi UU* serta melakukan rapat bidang legislasi sebanyak 38 kali diantaranya: 1) 29 Maret 2018 - Menteri perdagangan menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat kepada Komisi 6. 2) 5 April 2018 - Komisi 9 menerima Daftar Inventaris.

Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)

Berdasarkan data yang dihimpun tim WikiDPR selama masa depan ke-4 Tahun 2017-2018), DPR melakukan rapat pengawasan sebanyak 102 rapat diantaranya: 1) 12 Maret 2018 dilakukan rapat membahas terkait CPNS dan roadmap penyelesaian tenaga honorer oleh Komisi 2 dan Menpan RB. 2) Terkait permasalahan keamanan data konsumen yang melakukan registrasi kartu provider Hp maka pada 19 Maret 2018 Komisi 1, Me.

Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)

Berdasarkan data yang dihimpun tim WikiDPR, DPR melakukan rapat Fit & Proper Test, Anggaran dan Lainnya diantaranya: - Fit and Proper Test (FPT): 1) 21 Maret 2018 - FPT Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa BPK oleh Komisi 11. 2) 22, 26 Maret 2018 - FPT calon Hakim Ad Hoc Hubunngan Industrial Mahkamah Agung oleh Komisi 3. 3) 21, 26, 27 Maret 2018 - FPT calon anggota KPPU oleh Komisi 6.

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-4 tahun 2017-2018 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat sebanyak 215 rapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 182 rapat yang telah dilaksanakan secara terbuka dan sebanyak 33 rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Serta terdapat 5 rapat paripurna secara terbuka. Merujuk data ya.

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat, 27 Januari.

(Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut termasuk dalam tiga proyek infrastruktur. "Kami sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk rencana Pelabuhan Patimban," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Abe di Istana Bogor, Minggu, 15 Januari 2017. Proyek lainnya, antara lain p.

(Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak."Sebagian fraksi di pansus ini menilai keputusan keserentakan itu otomatis meniadakan p.

(Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil

WACANA peniadaan ambang batas pencalonan presiden sebagai konsekuensi bila pilpres dan pileg digelar serentak terus menggelinding. Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara terkait dengan masalah itu. Hingga saat ini tiga fraksi DPR (Gerindra, PAN, Hanura) setuju dengan persyaratan 0%, sedangkan lima fraksi lainnya (PDIP, Golkar, NasDem, PKS, dan PPP) berkukuh pada aturan lama, yakni harus ada ambang .

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (D.

(Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan pungutan di sekolah."Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komi.

(Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

OLEH: DJOKO EDHI S ABDURRAHMAN POLEMIK terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh penyidik.Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, yai.

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

Rimanews - DPR telah menyetujui RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang. Dalam RUU tersebut akan ada penambahan pimpinan legislatif sebanyak dua orang. "Dulu hanya 1 orang penambahan, namun ada usulan dilakukan menata ulang tugas dan fungsi Baleg. Kelihatan nanti akan dibicarakan. Sejauh ini masih 1 pimpinan DPR dan 1 MPR yang akan ditambah,.

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis mala.

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasannya tidak m.

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang seh.

(Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan jumlah publikasi ilmiah internasional semakin meningkat seusai perubahan sejumlah regulasi terkait dengan penelitian."Angka publikasi ilmiah internasional kita yang terindeks Scopus pada 2015 hanya 5.000-an. Namun, per 5 Desember 2016, jumlahnya meningkat menjadi 9.012 jurnal," ujar Menteri Nasir .

(Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi mel.

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak.

(DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Tjahjo mengatakan saat ini jumlah ormas di Indonesia luar biasa banyaknya."Ormas-ormas sampai saat ini di Indonesia yang kami catat sudah mencapai 254.633 ormas," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/12/2016).

(RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, menyepakati revisi terhadap UU Partai Politik (Parpol) dan UU MPR, DPD, DPD dan DPRD (MD3).Pertimbangannya, RUU Pemilu ini nantinya merupakan gabungan tiga UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 te.

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus .

Pemuda, Politik, dan Generasi Emas 2045

“Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.” (Bung Karno) Dari quote ini, generasi muda selaku agent of change digambarkan sebagai jiwa yang berkobar-kobar dalam mengapresiasikan sesuatu. Pada masa era digital seperti sekarang, tak jarang ditemukan anak muda yang peduli dengan problematika yang sedang terjadi di nege.

(TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Agun Gunandjar diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Agun Gunandjar akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto. Sugiharto diketahui sebagai Direktur Pengelola Informasi Administ.

(DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA

Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi melayani permintaan sambungan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Sekarang PLN hanya mau memberikan sambungan 1300 VA untuk pelanggan rumah tangga yang baru.Jika ada pelanggan baru yang meminta sambungan listrik 450 VA atau 900 VA, ada syaratnya, yaitu harus punya 'kartu miskin' seperti Kartu Indonesia Se.

(Tempo.co) JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan ujian nasional tetap ada. Keputusan ini telah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada polemik lagi soal UN."Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya," kata Kalla di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Ju.

(Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

Beritasumut.com - Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah. Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Skema kedua, b.

(Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai rencana kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan. Namun, ia mengingatkan rencana kunjungan harus sesuai aturan."Tidak apa-apa, kalau DPR berkunjung itu hak mereka. Yang penting mengikuti aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 19 November 2016.Komisi Keuangan DPR m.

(Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri

DI saat tingkat kehadiran mengikuti rapat masih rendah, DPR malah rajin mengusulkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Evolusi modus kunjungan terus-menerus dilakukan demi mencari celah izin. "Ini memoles saja. Dulu namanya studi banding. Karena dikritik, jadi kunker (kunjungan kerja). Dikritik lagi, jadi kunjungan diplomatik. Ini modus saja untuk kelabui publik," ujar peneliti Forum M.

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan seorang balita m.

(Tempo.co) Setya Novanto Bisa Dilantik Jadi Ketua DPR Esok Hari, Asal...

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Ade Komarudin ke Setya Novanto dikebut. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Setya bisa saja segera dilantik esok hari.Fadli menuturkan hal itu bergantung pada rapat Badan Musyawarah yang digelar malam ini. "Lihat nanti di Bamus," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.Agenda rapat Ba.

(DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014

Jakarta - Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan Rp 1-1,2 triliun untuk aspek Teknologi Informasi (TI) pada Asian Games 2018 agar menyamai event Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.Jumlah itu sudah mencakup semua per item dimulai dari jaringan, software, hingga hardware yang dibutuhkan untuk sebuah penyelenggaraan multievent Asia.Demikian disampaikan Deputi III Games Supporting INASGOC A.

(JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atas dua tahun kinerja Jaksa Agung M. Prasetyo. Salah satu yang terburuk menjadi sorotan ICW adalah kinerja pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dicap sering diwarnai intervensi. Dalam catatan ICW, sepanjang Prasetyo memimpin, kejagung hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. Dari 24 kasus.

(Kompas.com) Ketua DPR Bakal Panggil Semua Ketua Fraksi Bahas Kehadiran Legislator

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin mengaku segera mengundang semua pimpinan fraksi pada masa awal persidangan kedua DPR 2016-2017 untuk membahas sejumlah poin penting. Persidangan kedua DPR akan dimulai pada Rabu (16/11/2016). Menurut Ade, salah satu yang akan dibahas berkaitan dengan persentase kehadiran anggota DPR yang kian menurun dari masa sidang pertama. "Kami akan diskusi ker.

(Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat

MANTAN anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana dijerat dakwaan berlapis. Selain didakwa menerima suap Rp500 juta, Putu disebut menerima gratifikasi senilai total Rp2,7 miliar dari berbagai pihak dalam dakwaan kedua. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herry Ratna Putra mengatakan mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut telah menerima gratifikasi dalam.

(Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam

TEMPO.CO, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menghapus kewajiban guru mengajar 24 jam di sekolah.Muhadjir mengatakan, guru idealnya cukup mengajar maksimum 8 jam setiap minggu. “Saya meluruskan aturan yang lama. Itu tidak relevan lagi bagi guru kita saat ini,” kata Muhadjir di Makassar, Rabu sore, 16 November 2016.Muha.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, semangat revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah untuk memperkuat national oil company (NOC) dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Menurutnya hal ini demi mewujudkan kedaulatan energi nasional. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah mengkaji berbagai kemungkinan .

[Blog Relawan] 15 Hal Tentang DPR yang Tidak Diungkap Media

DPR punya lapangan sepak bola. Sesekali pernah dipakai konser, dan pengajian akbar. Rapat di DPR sering kali tidak ontime. (Baru tau kan?) Ketika menunggu dimulainya rapat, ada anggota DPR yang memutarkan lagu dari ponselnya dan diperkeras melalui speaker. • 5 menit pertama lagu lawas lokal. • 5 menit kedua lagu India. Ada keinginan gue untuk mengajak beliau lari-lari sambil joget di lapangan bo.

(Kompas.com) Ketua DPR Gelisah Kehadiran Anggota di Sidang Paripurna di Bawah 50 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com-Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku gelisah terkait presensi anggota Dewan dalam paripurna DPR yang hanya berkisar 42 persen. Hal tersebut mengacu pada daftar hadir sidang paripurna pada masa sidang pertama tahun 2016-2017 (periode 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016). Berdasarkan data yang dihimpun WikiDPR, dari total 11 rapat paripurna yang digelar pada masa sidang tersebut, rat.

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jo.

(Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan komisinya akan membentuk tim pengawas proses hukum kericuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Hal itu dilakukan agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. "Tidak boleh ada yang mempermainkan hukum," ucap Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2016.Selain.

(Tempo.co) AJI Dorong Pembentukan Dewan Rating Industri Penyiaran

TEMPO.CO, Depok - Aliansi Jurnalistik Independen mendorong dibentuknya dewan rating untuk mengawasi dan mengaudit perusahaan rating industri penyiaran. Saat ini baru ada satu perusahaan penyelenggara rating, yakni Nielsen, yang menjadi penyedia data rating siaran media elektronik.Anggota AJI Jakarta, Erianto, mengatakan rating bukan sekadar data riset, tapi juga punya nilai ekonomi. Program yang r.

(Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis."Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai anggo.

(Tempo.co) Dewan Pers Dorong Wartawan Uji Kompetensi, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Cirebon– Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo mengatakan mulai Februari 2017, pihaknya akan memverifikasi media massa di Indonesia tanpa pungutan biaya. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas media. Namun konsekuensinya, hanya media-media yang telah terverifikasi saja yang bisa meliput secara resmi. “Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi,” kata dia di Hotel Ast.

(DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metr.

(DetikNews) Ratifikasi Perjanjian Paris, RI Akan Pangkas 29 Persen Emisi Gas Rumah Kaca

Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/4). Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020.Perjanjian Par.

(DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya

Jakarta - Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)0 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas yang diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta, hari ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan keinginannya agar revisi UU Migas dapat memperkuat BUMN perminyakan, yaitu PT Pertamina (Persero).Caranya dengan mengalihkan cadangan migas nasional yang saat ini dikuasai kepada .

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Badan Penampung Dana Perbaikan Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan badan layanan yang berfungsi menampung dana bantuan atau hibah di sektor lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan upaya perbaikan lingkungan, termasuk merestorasi lahan gambut, telah menjadi perhatian pemerintah. "Pak Wakil Presiden kasih atensi yang kuat tentang itu," ucap Siti di Kantor Staf Presiden, Jaka.

(DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha

Jakarta - Para pengusaha menolak atau masih mempertanyakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Para pengusaha menilai, BPJS Ketenagakerjaan dan TAPERA hampir sama fungsi dan pelaksanaannya.BPJS Ketenagakerjaan memiliki alokasi untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Sementara TAPERA juga bertujuan untuk memberikan kesem.

(DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang

Jakarta - Polda Metro Jaya menetapkan anggota Komisi IX DPR Indra P Simatupang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi minyak sawit senilai Rp 96 miliar. Diduga, bisnis tersebut fiktif belaka."Modus operandi tersangka Indra P Simatupang ini mengajak korban Louis dan Yacub untuk bisnis jual beli kernel dan CPO, diduga semua bisnis tersebut adalah fiktif dan tidak pernah ada,".

(Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal

LAMPUNGPAGI.COM--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini tengah menggodok regulasi maupun pemetaan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.Langkah ini dilakukan menyusul wacana penempatan lulusan sekolah ikatan dinas di luar daerah asalnya."Kami akan melakukan ‎penempatan ASN lulusan sekolah ikatan dinas pada daerah di luar asal mereka..

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterangan berbeda.

(Juara.Net) Pejabat Pemerintah Dilarang Pimpin Cabang Olahraga!

JAKARTA, JUARA.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, mengingatkan sejumlah pejabat pemerintah untuk tidak maju dalam pemilihan pengurus cabang olahraga di Tanah Air. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai dalam mengurus cabang olahraga dibutuhkan konsentrasi penuh. "Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh h.

(TigaPilarNews) Sering Membolos, Anggota DPR Diminta Mundur

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan agar anggota DPR yang jarang hadir saat rapat Paripurna untuk mengundurkan diri. Hal ini lantaran terlalu seringnya anggota DPR membolos dalam agenda rapat paripurna. “Asyik dong anggota dewan yang tidak hadir atau bolos dalam rapat paripurna. Sebaiknya demi pertanggungjawaban seorang angg.

(Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian sengketa lahan di Mandalika hanya tinggal masalah uang ganti-rugi saja. Adapun lahan yang sedang menjadi masalah seluas 109 hektare."Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan (masyarakat menolak)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemari.

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengakomodir kep.

(Media Indonesia) Gerindra Sepakat Parliamentary Threshold 3,5%

PARTAI Gerindra sepakat dengan usulan pemerintah soal ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 3,5%. Alasannya, agar memberikan kesempatan partai baru untuk duduk di kursi parlemen. "Bagi Gerindra, semakin banyak yang memperjuangkan kepentingan rakyat semakin baik," Kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/10). Riza, sapaan k.

(Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum bekas anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa menganggap politikus Golkar itu terbukti menerima suap Sin$ 305 ribu atau Rp 2,8 miliar untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan infrastruktur di Balai Pelaksana .

(Bandung Express) Ada Keganjilan pada UU Pilkada Tentang Dana Kampanye

Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2016 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) menurut ketua Badan Riset Indonesia Toto Sugiarto masih terdapat celah kecurangan yaitu pada pengaturan dana Kampanye. Dirinya mengatakan, beberapa celah kecurangan terjadi pada sumber dana kampanye seba dalam aturan disebutkan tidak ada pembatasan jumlah dana meskipun setiap pasangan cal.

(DetikNews) DPR Sahkan RUU Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim jadi UU

Jakarta - Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim menjadi Undang-undang. Pengesahan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (19/10/2016) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ra.

(DetikNews) Ruhut Mau Hengkang dari DPR, Demokrat: Lebih Bagus Mundur dari Partai

Jakarta - Berseberangan dengan keputusan partai karena mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul siap mundur dari kursi anggota dewan. Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan menyatakan akan lebih baik lagi kalau Ruhut juga segera mundur dari partai.Hingga kini, Komisi Pengawas Partai Demokrat telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut kepada Dewan Kehormatan.

(Tempo.co) Demokrat Keberatan SBY Diperiksa Jaksa soal Kematian Munir

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai, Presiden Jokowi tak perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono guna mencari informasi perihal isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.Kabar pemeriksaan terhadap Presiden RI ke-6 itu muncul setelah dokumen hasil kerja .

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

(SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta(public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas). Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan d.

(Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua

PRESIDEN Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, hari ini. Beberapa agenda termasuk meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai. "Di bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Presiden akan mencanangkan Program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan tertulis, Selasa (18/10). T.

(Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 85 polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polri karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli). Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan mereka terancam hukuman internal, juga pidana."Kalau di Polri ada dua yang secara internal berlaku yaitu peraturan disiplin dan peraturan kode .

(DetikNews) Profesor Finlandia: Perhatikan Kualitas Pengajaran, Bukan Lamanya Belajar

Jakarta - Sistem pendidikan di Finlandia: sedikit pekerjaan rumah, sedikit waktu di dalam kelas, lebih banyak bermain, tak ada ujian nasional (UN) dan sebagainya. Namun, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana bisa?Pada akhir pekan lalu, detikcom berkesempatan melakukan wawancara dengan Profesor Erno August Lehtinen, guru besar pendidikan dari Universitas Turku, Finlandia. Dia pun mema.

(DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'

Jakarta - Ketua INASGOC, Erick Thohir, melakukan kunjungan ke pembangunan beberapa venue untuk Asian Games 2018. Wisma atlet diyakini akan selesai tepat waktu.Kunjungan itu dilakukan, Senin (17/10/2016). Presiden Inter Milan itu langsung mengungkapkan rasa optimisme yang tinggi. Kunjungan Erick merupakan lanjutan kunjungan serupa beberapa waktu lalu di kompleks stadion utama Gelora Bung Karno.Sian.

(Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi. "Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat .

(DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengaku bertemu dengan I Putu Sudiartana. Pertemuan itu dilakukan sebelum APBN-P 2016 disahkan."Saya ketemu Putu tanggal 27 (Juni) malam. Itu pada sela-sela rapat Banggar diskors karena menunggu putusan tax amnesty. Ini APBN alot karena tax amnesty belum diketok, itu saja," kata Wihadi saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tin.

(Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016) siang. Tak ada pengumuman pengangkatan Jonan dan Arcandra sebelumnya. Keduanya langsung memasuki ruang pelantikan pukul 13.15 WIB. Jokowi lalu masuk ke ruangan pukul 13.30. Setelah itu,.

(Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch berharap pemerintah memperbaiki peraturan tentang mekanisme pengajuan status justice collaborator (JC) kepada tersangka tindak pidana. Permintaan ini menyusul adanya pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal banyaknya pengajuan justice collaborator yang menjadi modus pungutan liar.Peneliti hukum dari ICW, Lalola Easter, mengatakan banyaknya .

(Tempo.co) Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir membatalkan pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara periode 2016-2020 pada tahap kedua, yaitu penyaringan. Pada tahap itu telah terpilih tiga calon rektor yang telah disampaikan ke Kementerian. Pembatalan itu berawal dari adanya pengaduan pihak calon rektor yang memiliki suara terendah, y.

(Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda

TEMPO.CO, Jakarta - Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. Komisioner Ombusdman RI Alamsyah Saragih mengatakan berdasarkan data dari laporan yang diterima Ombudsman sektor penegakan hukum kepolisian paling tinggi terindikasi pe.

(Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat

Jakarta, Aktual.com – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) meminta masyarakat memahami bahwa keinginannya untuk memberikan ekspor konsentrat tidak berlaku pada semua komoditas tambang, namun melainkan pada komoditas tertentu yang memang belum memungkinkan untuk dilakukan hilirisasi pada saat ini. Untuk itu katanya, melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 merupa.

(Laras Post) Presiden RI: Mudahkan Soal Legalitas Tanah, Hapuskan Pungli

Yogyakarta, (Laras Post) - Keseriusan Presiden Jokowi dalam melaksanakan Reforma Agraria dibuktikan dengan menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Senin, (10/11/2016). Pada kesempatan tersebut Jokowi menegaskan, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menj.

(RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers

JAKARTA – Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memutuskan jika Ketua BPK, Harry Azhar Azis terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu terkait dengan ketersangkutan nama Ketua BPK dalam skandal Panama Papers. Harry Azhar Aziz pun dijatuhi sanksi peringatan tertulis. “Peringatan tertulis, menurut kode etik begitu,” kata anggota MKKE, Prof .

(Tempo.co) 36 Anggota Laporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kembali digoyang. Kali ini, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan oleh 36 anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik.Anggota Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan Ade diduga memberikan persetujuan kepada Komisi Keuangan untuk rapat dengan BUM.

(DetikNews) Anggota Komisi XI Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini."Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI.

(Tempo.co) Komisi Dalam Negeri DPR Sarankan KPU Atur Lembaga Survei

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Riza Patria mengusulkan agar lembaga survei dapat diatur lebih sistematis lagi. Menurut dia, hal itu diperlukan karena ada lembaga survei yang digunakan untuk menggalang opini publik bukan menyajikan fakta."Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ada aturan mengenai lembaga survei, kecuali lembaga pemantau, ke depannya memang harus transparan,&#.

(Gala Media News) Mahkamah Kehormatan DPR Proses Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ruhut Sitompul

MAHKAMAH Kehormatan DPR RI (MKD) memutuskan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Laporan tersebut sebelumnya diajukan oleh seorang pengacara bernama Ach Supyadi, Senin (3/10/2016) lalu. "(Laporan) diproses dan memenuhi syarat diperiksa dan dilanjutkan. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ke pengadu,".

(ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri

(ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah menyiapkan alokasi dalam RAPBN 2017 sebesar Rp390 miliar untuk unit hunian bagi anggota TNI/Polri."Rp390 miliar itu kurang lebih 5000an unit hunian TNI polri di luar rusus (rumah khusus) yang masih kita kerjakan di perbatasan," kata Basuki seusai mengikuti rapat kerja membahas anggaran TNI/.

(TigaPilarNews) Menperin: Harga Gas Industri Turun Awal Tahun 2017

Tigapilarnews.com – Menteri Perindustrian (Kemenperin) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menurunkan harga gas industri pada awal Januari 2017 mendatang. “Sesuai arahan bapak Presiden Jokowi, harga gas industri harus di turunkan, mudah-mudahan awal Januari sudah bisa diturunkan ,” ujar Airlangga saat ditemui di Jababeka Tenant Award, senin (10/10/2016) sore. Airlangga menambahkan jika n.

(OkeZone.com) 2 TAHUN JOKOWI-JK: Nilai Rapor Kabinet Kerja Jokowi-JK Masih 60-70

PEMERINTAHAN Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan genap berusia 2 tahun pada 20 Okotber 2016. Dalam bentang waktu tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan tugas-tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negeri ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Tercatat, Presiden Jokowi sudah dua kali merombak k.

(Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. “Kami pantau hingga kecamatan,” ucapnya di kantornya, Senin, 10 Oktober 2016. Ahmad mengatakan salah satu persoalan yang mun.

(Timlo.Net) DPR Tolak Draft Perpanjangan Ijin 10 Stasiun TV, Ini Alasannya

Timlo.net — Komisi I DPR menolak draf rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Mereka sebut usulan itu tidak valid. Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz menjelaskan, penilaian terhadap 10 stasiun televisi tersebut selalu berubah tiap tahunnya. Pergantian komi.

(OkeZone.com) Lolos Verifikasi KPU, Partai Bisa Ajukan Capres

JAKARTA – Usulan pemerintah yang membatasi partai politik baru mengajukan calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 dinilai rawan memicu gejolak. Semua parpol peserta Pemilu 2019 memiliki hak sama mengajukan capres karena telah melewati proses verifikasi yang ketat. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, tak ada alasan rasional dan bisa diterima akal atas usulan pemerintah yang kemba.

(Tempo.co) Komisi Hukum DPR Datangi Padepokan Dimas Kanjeng, Hasilnya...

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini, 1 Oktober 2016. Rombongan itu berjumlah lebih dari lima orang. Di antaranya, Benny K. Harman dari Partai Demokrat, Akbar Faizal dari NasDem, dan Adies Kadir dari Golkar.Mereka berkeliling ke barak-barak yang dihuni santri atau pengikut Dimas.

(Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kasus yang disidik KPK sejak April 2014 itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dianggap sudah hampir rampung lantaran telah ada angka kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan, yaitu lebih dari Rp 2 triliun. “Penyelesaiannya.

(Selular.id) Biar “Happy Ending”, Komisi I DPR Janji Terus Kawal Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000

Jakarta, Selular.ID – Jika boleh berhitung, sejak Januari hingga Oktober 2016, polemik seputar industri telekomunikasi di Tanah Air terkait rencana revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000, sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya. Hingga kini, kisruh yang melibatkan, hampir seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi tersebut, belum terlihat kapan akan berakhir. Berbicara revisi PP 52 dan 53 Tahun 20.

(TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di mata internasional, program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai sukses setelah pada tahap pertama pelaksanaannya, program ini mampu meraup dana 7 miliar dollar AS. Namun, kritik terhadap program ini juga terus mengalir sebab skema program ini dinilai hanya menguntungkan kaum kaya yang tidak taat membayar pajak saja. Pemerintah Indonesia mulai menggulirkan progra.

(DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak akan mengintervensi KPK dalam mengusut kasus ini. Terkait sejumlah pejabat eselon I yang sudah dijadikan tersangka, Tjahjo memastikan pihaknya akan membebastug.

[Kalteng Pos]: Akhirnya, Pemerintah Resmi Naikan Harga Rokok

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah akhirnya betul-betul merealisasikan kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai dan juga harga jual eceran rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147 /PMK.010/2016. Jumat (30/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2017. “Kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil .

(SindoNews.com) Parpol Baru Dilarang Nyapres, Parpol Besar Merajalela

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melarang partai politik (parpol) baru mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terus menuai kritik. ‎Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz‎ menilai tidak perlu ada syarat minimal kursi atau perolehan suara pada pemilu sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden da.

(Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wacana kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bisa dinilai dari tiga aspek. Wacana itu mencuat pasca-Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan kode etik, soal kasus 'papa minta saham'."Kita lihat dari segi etik, politik, dan hukum," ujar Refly d.

(MetroTvNews) Lembaga Pengkajian MPR Kembali Gelar FGD Terkait Kewenangan DPD

Metrotvnews.com, Kendari: Lembaga Pengkajian MPR kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penataan Kewenangan DPD. Kali ini FGD MPR bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.Pelaksanaan FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Syamsul Bahri ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang keberadaan, fungsi, dan peran kelembagaan DPD dalam .

(DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi perizinan kapal tangkap ikan. Selama ini, banyak temuan pemilik kapal yang memanipulasi surat perizinan kapal. Manipulasi paling marak ditemui sepertimark down ukuran kapal, sehingga berat riil kapal tak sesuai dengan yang tertera di surat izin tangkap. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, pihak.

(Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka mencari pembiayaan proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memang terus menggenjot peran Badan Usaha Milik Negara untuk berkontribusi banyak. Namun sayangnya, ketika BUMN ditugasi pengembangan proyek infrastruktur, mereka selalu meminta Penyertaan Modal Negara ke pemerintah. Padahal penggunaan PMN sendiri tak selamanya betul. B.

(DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik

Jakarta - Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti r.

(Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR

Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian .

(Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pada pemetaan terakhir diketahui bahwa lebih separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengurus administrasi. “Ternyata lebih dari 60 persen ASN kita sekarang itu kemampuannya cuma administratif, yang punya keahlian gak sampai 40 persen,” kata di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Agustus 2016.

(DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI

Jakarta - Calon ketum PSSI, Edy Rahmayadi, menanggapi dengan serius persoalan mafia sepakbola dan pengaturan skor di Indonesia. Ia pun berjanji mencari para pelakunya.Edy adalah calon Ketum PSSI yang didukung oleh mayoritas voter yang sebelumnya tergabung dalam Kelompok 85 (K-85). Jika terpilih menjadi Ketum PSSI dalam kongres PSSI yang akan dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober 2016.I.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi

SETELAH melewati dua kali rapat kerja dan lima kali rapat di panitia kerja (panja) Komisi I DPR yang tertutup, substansi rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disepakati. Dalam revisi itu terdapat beberapa poin perubahan yang nantinya akan dibawa pada rapat Komisi I untuk finalisasi jelang paripurna DPR. Namun, poin-poin yang disepakati.

(DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu

Jakarta -Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2001 hingga kini belum berjalan. Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan jika nantinya revisi UU tersebut tak kunjung rampung. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, jika proses revisi UU Migas tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemeri.

(Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyorot lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lahan tempat berkembangnya paham radikal yang kemudian memicu terorisme. Wiranto menegaskan pentingnya pemantauan terhadap para narapidana."Perlu ada pembaruan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga napi tak hanya direhabilitasi, tapi juga (diawasi) jangan sampai t.

(Fajar.Co) Ternyata Kasus Jemaah Haji yang Ditahan Melibatkan Adik Dirjen Pendis Kemenag

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemberangkatan 177 calon jamaah haji asal Indonesia yang menyelinap melalui Filipina ternyata melibatkan keluarga petinggi Kementerian Agama (Kemenag). PT Aulad Amin, salah satu travel yang memberangkatkan jamaah, adalah milik Nasir Amin. Nasir ternyata adalah adik dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin. Saat dikonfirmasi, Kamaruddin membenarkan bahwa .

(TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Rapat tersebut menyelesaikan sejumlah isu krusial dalam PKPU. Salah satu diantaranya dalam PKPU no 05 tentang Pencalonan terkait sengketa kepengurusan parpol. "Khususnya Pasal 36 ayat 2 diputuskan dihapus. sebelumnya draft PKPU berbunyi 'apabila terdapat putusan sela yang menunda pemberlakuan SK, m.

(DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017

Jakarta -Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 senilai Rp 2.070,5 triliun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di 2017 pelemahan ekonomi global pun masih akan dirasakan oleh Indonesia.Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, investasi di berbagai sektor harus terus digalakkan. Dengan banyaknya inves.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(DetikNews) Kasus Gloria dan Arcandra Jadi Pertimbangan DPR Revisi UU Kewarganegaraan

Jakarta - Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel dijadikan momentum Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan ada peluang revisi UU Kewarganegaraan itu menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. "Kita melihat soal kewarganegaraan misalnya sekarang setelah ada beberapa p.

(DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017

Jakarta -PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat Freeport sebelumnya telah berakhir pada 8 Agustus 2016.Namun, sempat tersiar kabar pemberian izin ekspor terjadi saat posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat Arcandra Tahar, selama kurang lebih 20 hari. Kabar ini pun disanggah Menteri Koordinator (Menko) K.

(Radar Cirebon) Jokowi Ingin Industri Pesawat Pindah ke Majalengka

BANDUNG- Presiden Jokowi menginstruksikan relokasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Majalengka. Industri pesawat tersebut di Kota Bandung saat ini dinilai tidak representatif karena terlalu kecil. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT DI, Budi Santoso usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (18/8). Menurut Budi, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Jaka.

(DetikNews) Jokowi Tunjuk Kepala Bappenas Jadi Chief Investment Officer, Ini Tugasnya

Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menugaskan bambang sebagai Chief Investment Officer (CIO).Dalam menjalankan fungsinya, Jokowi menjelaskan, Bappenas akan menangani pembiayaan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Tadi saya juga sudah membicarakan .

(DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini

Jakarta -Kementerian BUMN tengah mengebut penggabungan anak usaha PT Pertamina di sektor panas bumi, PT Pertamina Geo Energy (PGE). PGE ini menjadi perusahaan baru di bidang energi panas bumi hasil patungan antara Pertamina dengan PT PLN.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, pihaknya menargetkan perusahaan anyar di sekt.

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mene.

(Tempo.co) Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Indikator Politik Indonesia menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai politik sebagai institusi politik yang paling tidak dipercaya menurut survei terbarunya. "Parpol dan DPR tidak pernah naik kelas tingkat kepercayaannya sejak 2002," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta, Ahad, 14 Agustu.

(Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana penghapusan justice collaborator pada revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan adanyajustice collaborator bisa digunakan untuk membuat efek jera."Saran dari KPK tidak setuju dicabut. Alasannya agar membuat efek jera," k.

(Tempo.co) Ahok: Saya Dipaksa Ambil Cuti Kampanye, Adil atau Tidak?

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan cuti kampanye bagi calon kepala daerah inkumben merupakan hak. Jika ada pihak yang mengatakan Ahok akan menyalahgunakan wewenang, dia memilih rela tidak berkampanye. "Kan hidup pilihan," katanya di Balai Kota, Jumat, 5 Agustus 2016.Ahok pun meminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi perihal kejelasan isi Unda.

(Tempo.co) Menteri Susi: Presiden Akan Putuskan Nasib Reklamasi Pulau G

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya sudah menyerahkan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan soal permasalahan reklamasi di Pulau G. Baginya yang penting adalah kepentingan nelayan tak terganggu."Keputusan akan dikeluarkan oleh Menko Maritim dan Presiden Joko Widodo," kata Susi Pu.

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang ke - 5 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke – 5 Tahun 2015 – 2016 pada Periode 17 Mei – 28 Juli 2016 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Nasdem yaitu sebesar 51,9% kehadiran dengan rata-rata 19 dari 36 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya, posi.

Review Kinerja Legislasi DPR-RI Tahun 2015-2016

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kinerja legislasi DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) tahun 2015-2016 pada Masa Sidang 1 yang dimulai tanggal 14 Agustus-30 Oktober 2015 belum ada RUU yang disahkan. Selanjutnya, pada Masa Sidang 2 tanggal 16 November-18 Desember 2015 ada 1 RUU yang disahkan, yaitu RUU Penjaminan. Kemudian, pada Masa Sidang 3 tanggal 11 Januar.

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-5 Tahun 2015-2016

Pada masa sidang ke-5 tahun 2015-2016 periode 17 Mei s.d.28 Juli 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan sebanyak 430 rapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 316 rapat yang telah dilaksanakan secara terbuka dan sebanyak 114 rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Merujuk data yang berhasil dihimpun.

(Tempo.co) DPR: Bank Penyalur KUR Segera Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengemukakan bank penyalur program kredit usaha rakyat (KUR) akan segera dievaluasi karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan."Kami sangat kecewa dengan realisasi program KUR yang dijalankan oleh bank penyalur. Kami banyak menerima aduan dari masyarakat karena mereka dipersulit mengajukan dana KUR meski ada jaminan. Saya .

(DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa

Jakarta -Membangun pabrik di luar Pulau Jawa masih menjadi pilihan terakhir yang akan diambil seorang investor saat berinvestasi di Indonesia.Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjo Negoro, para investor takut mengembangkan bisnis apa lagi mendirikan pabrik di Luar Pulau Jawa karena ketersediaan listriknya masih terbatas."Saya teringat pada diskusi saya d.

(Tempo.co) Presiden Perintahkan Seskab Kaji Perluasan Wewenang BPOM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Sekretaris Kabinet untuk mengkaji perluasan peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah adanya kasus vaksin palsu yang meresahkan publik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden meminta lembaganya untuk mempelajari peran BPOM diharapkan tidak hanya menjadi tempat mencatat dan mengawasi peredaran obat. "Tapi juga .

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2015-2016

Pada masa sidang ke-4 Tahun 2015-2016 periode 6 s.d.29 April 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan sebanyak 193 rapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 110 rapat yang telah dilaksanakan secara terbuka dan sebanyak 83 rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh W.

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke – 4 Tahun 2015 – 2016 pada Periode 6 – 29 April 2016 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Nasdem yaitu sebesar 68% kehadiran dengan rata-rata 24 dari 36 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya, posisi teren.

(OkeZone.com) MKD Diminta Segera Proses Kasus Amri dengan Pedangdut Cita Citata

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera menyelesaikan kasus antara Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Amrullah Amri Tuasikal dengan pedangdut, Cita Citata. "Proses sidang MKD harus berjalan karena masalah ini harus selesaikan agar menemukan penyelesaian," kata Hendri saat dihubungi Okezone, Jakarta, Minggu (7/8.

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional. "Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). Susi menjabarkan bahwa dukungan perba.

(Tempo.co) Dana Parpol Rp 1 Triliun Batal Turun Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkonfirmasikan bahwa wacana pengucuran dana Rp 1 triliun per tahun untuk tiap partai politik tidak akan direalisasi tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.“Menurut saya, belum waktunya sekarang,” ujar Menteri Tjahjo saat menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 di Hotel Mer.

(Tempo.co) Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dan anggota Komisi Luar Negeri, Rachel Maryam, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, Kamis, 30 Juni 2016. Mereka diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Selain Donal, pelapor Fadli dan Rachel ialah Koalisi Anti-katebelece DP.

(Tempo.co) Ini 12 Tuntutan Forum Anak Nasional untuk Menteri Yohana

TEMPO.CO, Mataram - Forum Anak Nasional membacakan 12 tuntutan hasil forum di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Muhammad Khairul Rizal asal Sulawesi Tenggara dan Bilqis Iasha Rosma Sumroni asal Jawa Barat mewakili peserta membacakan 12 tuntutan sebagai pamungkas forum yang digelar pada 19-22 Juli 2016 tersebut.“Untuk mewujudkan Indonesia layak anak, kami .

(Tempo.co) Menpora: Deadline PSSI Menggelar KLB 3 Agustus 2016

TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengharuskan Konferensi Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) digelar pada 3 Agustus 2016. Tanggal itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh FIFA. "Ya, harus tanggal itu," kata Imam ketika di Surabaya, Sabtu, 23 Juli 2016.Dalam KLB tersebut, PSSI harus melaksanakan rekomendasi FIFA, yaitu mengganti ketua umum.

(Tempo.co) Riset ICW: Hukuman buat Koruptor Makin Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai vonis hakim semakin menguntungkan pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang Januari-Juni 2016.Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara. "Ada kecenderungan hakim hanya memilih hu.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Sebut Banyak Koperasi Menganggur

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jambi tak hanya untuk meresmikan Bandara Internasional Sultan Thaha, tapi juga untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-69. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan koperasi Indonesia harus banyak berbenah."Ada 212 ribu koperasi di Indonesia, yang aktif hanya 150 ribu. Berarti ada 62 ribu yang enggak aktif. Ini potret apa adanya dan harus d.

(Tempo.co) Apindo Keluhkan Seabrek Kebijakan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Menurut Hariyadi, kebijakan kontraproduktif tersebut selama ini telah merepotkan para pengusaha. “Apindo cukup direpotkan dengan wacana yang terus bergulir,” kata Hariyadi di kantor Center of Reform on Economics Indonesia, Rabu, 20 Juli 2016. Ia meni.

(PojokSatu.id) Asik Betul...DPR Bebas Kuker ke Luar Negeri Kapan Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah merampungkan perubahan kedua Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam perubahan itu, anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri di luar masa reses. Artinya, Dewan bisa kunjungan kerja (kunker) kapan saja, asal tidak bentrok dengan sidang paripurna. Kabar adanya perubahan ini dibenarkan Waki.

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(Tempo.co) Fadli Zon Ganti Biaya Transportasi Anak di New York Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya."Saya perkirakan bensin yang.

(DetikNews) Putu Sudiartana Ditangkap KPK, SBY Kumpulkan Petinggi PD di Cikeas

Jakarta - Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat (PD) ditangkap KPK. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan pimpinan partai untuk membahas hal tersebut."Kami dapat info itu juga dari media. Kita juga belum dapat info dari KPK sendiri apa dasarnya dan kasusnya seperti apa. Tapi garis kebijakan sama persis seperti yang disampaikan ketum, bahwa .

(Tempo.co) Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya yang dikeluarkan setiap calon kepala daerah ternyata sangat jauh dari kekayaan yang dimilikinya. Ini merupakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelitiannya. "Ada calon kepala daerah yang hartanya nol, bahkan 18 calon hartanya minus tapi maju dalam pemilihan kepada daerah," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ketika memaparkan studinya k.

(RimaNews) PKS Minta MA dan KY Awasi Hakim Gugatan Fahri Hamzah

Rimanews - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andy Azisi Amin meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) mengawasi Majelis Hakim dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Fahri Hamzah. Alasannya, ada kejanggalan dalam putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Fahri Hamzah. Permintaan itu secara resmi diajukan Andy d.

(Pikiran Rakyat) Soal Larangan Minol, PPP Kehendaki Pengecualian

JAKARTA, (PR).- Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan. Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat, 17 Jun.

(DetikNews) Mendikbud: Kepala Sekolah yang Tak Patuhi Larangan Ospek Bisa Dipecat

Jakarta - Mendikbud Anies Baswedan disela-sela kegiatan buka bersama Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) pada hari Minggu (19/6/2016), kembali mengingatkan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak lagi mengadakan kegiatan ospek (orientasi studi dan pengenalan kampus/sekolah) yang tidak mendidik di sekolah.Di rumah dinas Menteri Sekretaris Negara Jalan Widya Chandra I No 4 Jakar.

(DetikNews) 261 Wakil Rakyat Tak Hadir di Paripurna DPR Bahas Calon Kapolri

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah pembacaan surat Presiden soal pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebanyak 261 orang anggota DPR tidak hadir saat paripurna dimulai. Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2016) dan dimulai pada pukul 11.15 WIB, dari yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Semua pimpinan DPR hadir.

(Beritagar.Id) Alasan Jokowi memilih Tito Karnavian jadi calon tunggal Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden sudah mendengar masukan dari semua pihak seperti Kompolnas, Polri dan publik sebelum memutuskan nama Tito Karnavian. Menurut Johan, nama Tito diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) .

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada empat.

(Tempo.co) KPK Hentikan Selidiki RS Sumber Waras, DPR Tanyakan Data BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. "Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum,&.

(Tempo.co) Menteri Lembong Minta Masyarakat Beralih ke Daging Sapi Beku

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku cukup kesulitan mengatur logistik untuk daging sapi segar dibanding daging sapi beku. Menurut dia, daging sapi segar hanya bisa disimpan dalam semalam."Mengatur logistik untuk daging segar setengah mati," kata Thomas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.Dia meminta masyarakat beralih untuk mengkonsumsi daging sap.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(Tempo.co) Suap PUPR, KPK Periksa Tujuh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016. Hari ini, KPK memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Mereka adalah dua orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu A. Bakri H.M. dan Andi Taufan Tiro. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa s.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(DetikNews) Belum Ada Perkembangan, Ini Pembangunan Jalan Trans Papua

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, pembangunan jalan di Papua masih belum maksimal. Sejumlah kendala masih mewarnai sehingga pembangunannya belum menunjukkan perkembangan berarti."Belum ada perkembangan terbaru," aku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono saat dijumpai detikFinance di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

(DetikNews) Kasus Suap Proyek di Kemen PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Michael Wattimena

Jakarta - Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengajuan proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena kembali diperiksa menjadi saksi.Wattimena telah tiba di KPK sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (14/6/2016). Wattimena kemudian melapor ke resepsionis. Tak lama kemudian, pria yang memakai baju.

(Media Indonesia) Badan Legislasi DPR Kaji Ulang Hukuman Kebiri

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menerima masukan masyarakat yang tidak menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa hukuman kebiri kimia. Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, penerapan hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang karena tidak efektif menjamin pelaku kejahatan seksual jera sebab efeknya hanya sementara. “Saya cenderung setuju kebiri permanen atau hukuman mati .

(Media Indonesia) Nafsu Berkuasa di UU Pilkada

TAKTIK tersembunyi di dalam perubahan UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada mulai terungkap ke permukaan, mulai politik uang setengah hati, cara-cara jitu untuk menjegal calon perseorangan, hingga pemangkasan kemandirian KPU. Kini, ada satu lagi ketentuan yang menjadi kekhawatiran para akademisi dan penggiat pemilu, yakni penarikan pelaksanaan pilkada serentak nasional dari semula pada 2027 menjadi 2024.

(Tempo.co) Pembangunan Wisma Atlet Asian Games di Palembang Dipercepat

TEMPO.CO, Palembang - Pembangunan enam menara Wisma Atlet di Palembang, dipercepat oleh pengembang dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya agar sarana akomodasi tersebut dapat rampung lebih cepat sebelum para duta olahraga itu memulai test event. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengatakan, pihaknya sengaja membangun dengan konsep rumah susun karena setelah gelaran Asia.

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tangga.

(Tempo.co) MUI Dukung Satpol PP Razia Warung Saeni Supaya Jera

TEMPO.CO, Serang - Majelis Ulama Indonesia Kota Serang mendukung tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang melakukan razia warung makan di Kota Serang yang tetap buka siang hari pada bulan suci Ramadan."MUI Kota Serang mendukung sikap tegas Satpol PP dan Pemerintah Kota Serang sesuai dengan hasil rekomendasi rakor MUI dan ormas Islam bahwa warung makan tidak buka pada siang .

(Tempo.co) Komnas HAM: Ada Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat

TEMPO.CO, Purwakarta - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. "Nilainya puluhan sampai ratusan juta rupiah," katanya di Purwakarta, Sabtu, 4 Juni 2016. Organisasi keagamaan itu berdalih uang yang mereka pungut untuk pengamanan. "Jika ibadahnya di gereja ingin aman, mere.

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran .

(Kompasiana) Dear Sekjen DPR, Kemana Gaji ke-13 Kami?

Tak banyak yang tahu, di dalam sebuah gedung yang melahirkan Produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di negara ini ternyata masih terjadi diskriminasi. Ya, ketidakadilan itu dirasakan oleh Staf Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI yang selama ini tak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Jika di instansi Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik itu Kementerian at.

(OkeZone.com) Protes Pasal 9A, KPU Akan Ajukan Judicial Review UU Pilkada

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR, untuk kemudian mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Terkait itu, pertama kita masih terus membahas terus mengkaji, hasil revisi dari DPR sambil menunggu diundangkan revisi UU Pilkada itu,” kat.

(DetikNews) Paripurna Bahas RUU Pilkada: 320 Anggota DPR Tak Hadir, Termasuk Fahri

DPR kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama yang jadi sorotan adalah pengesahan RUU tentang Pilkada. Sebanyak 320 dari 558 anggota tak hadir di paripurna.Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, ditemani oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dan Wak.

(DetikNews) Kementerian BUMN Kebut Pembentukan 4 Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses pembentukan holding BUMN. Kementerian memprioritaskan landasan hukum berupa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk 4 holding yakni sektor energi, jasa keuangan, tol dan tambang.RPP tersebut ditargetkan bisa masuk dan diketok untuk disahkan dalam waktu dekat."Empat RPP sudah siap, migas, jasa keuangan, tol, tambang. J.

(DetikNews) KPK Akan Memeriksa Semua Anggota Komisi V DPR yang Dicurigai Terlibat

Jakarta - Satu persatu Anggota Komisi V DPR RI diperiksa penyidik KPK terkait dugaan suap proyek dana aspirasi di Kementerian PUPR. Tiga Anggota Komisi V saat ini telah berstatus tersangka.KPK akan memeriksa semua pihak yang diduga tahu dan dicurigai terlibat dalam dugaan suap ini. Tak terkecuali para anggota dewan di Senayan."KPK akan memeriksa yang dianggap mengetahui dan yang dicurigai terl.

(Tempo.co) Menteri Bambang Ingin Koperasi Berkembang Seperti Perusahaan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berharap koperasi di Indonesia mampu berkembang hingga selevel dengan perusahaan. Ia menilai koperasi berpotensi besar untuk berkembang.Bambang mengatakan banyak koperasi yang sukses memiliki pendapatan setara dengan perusahaan terbuka tapi belum terpublikasi. "Selama ini kebanyakan koperasi hanya dianggap sebagai formalitas, bukan.

(Tempo.co) Bekraf dan Irama Nusantara Targetkan 1.500 Musik Terdokumentasi

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Yayasan Irama Nusantara menjalin kerja sama untuk pendokumentasian dan pengarsipan musik populer Indonesia. Keduanya menargetkan tak kurang 1.500 musik terdokumentasi dalam kerja sama ini.Saat ini Yayasan Irama Nusantara telah mendokumentasikan dan mengarsipkan 1.000 rilisan fisik musik Indonesia di era tahun 1950-an hingga 1980-an dalam bent.

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, Director I.

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(Rakyat Merdeka) MKD DPR Mulai Garap Kasus Ruhut Sitompul

RMOL. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etika dengan teradu anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.Pihak pengadu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak siang ini dimintai keterangan oleh MKD.Dahnil sendiri mendesak Mahkamah Etik mengeluarkan sanksi tegas bagi politisi nyentrik asal Partai Demokrat itu. Sebab Ruhut telah melanggar .

(RimaNews) DPR Kemungkinan Setujui Perppu Hukuman Kebiri

Rimanews - Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain mengatakan DPR kemungkinan menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Dari 10 fraksi yang belum setuju cuma dua fraksi. Jadi, kemungkinan besar Perppu disetujui," kata Malik dalam "Seminar Pen.

(DetikNews) 1,9 Juta PNS Masuk Radar Bisa 'Dipecat'

Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lagi bisa bekerja seenaknya. Karena, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyusun aturan penataan PNS berbasis kinerja.Tak tanggung-tanggung, PNS yang masuk radar penataan bisa 'dipecat', yakni diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir alias pensiun dini.Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, jumlah .

(DetikNews) Kapan BI akan Menaikkan Plafon E-Money?

Jakarta -Bank Indonesia (BI) terus memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD). Sejalan dengan hal tersebut, BI saat ini sedang mengkaji revisi aturan Layanan Keuangan Digital (LKD).Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, kebutuhan ekonomi masyarakat untuk berbelanja semakin meningkat. Hal itu menjadi alasan BI akan menaikkan jumlah plafon e-money."Nant.

(DetikNews) Siap-siap! 300.000 PNS Bakal Dirasionalisasi Tahun Depan

Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak berkinerja alias malas. Tahun depan ada sekitar 300.000 PNS siap dirasionalisasi.Pelaksanaan rasionalisasi PNS ini, kata Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai pada ta.

(Tempo.co) MA Akui Kecolongan, Sistem Pengawasan Hakim akan Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengakui kecolongan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang, Janner Purba. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA harus mengevaluasi kembali sistem pembinaan dan pengawasan hakim."Memang kecolongan lagi, sehingga MA harus mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan yang selama ini berlaku," kata Suhadi dalam jumpa wartawan,.

(Tempo.co) Teguh Juwarno Pimpin Komisi BUMN DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Teguh Juwarno dilantik menjadi Ketua Komisi VI Bidang Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir. Pergantian tersebut dilakukan seiring dengan rotasi Fraksi Partai Amanat Nasional.Selain merotasi pemimpin Komisi VI, VIII, dan IX, PAN merotasi sejumlah anggotanya di beberapa komisi dan badan-badan kelengkapan DPR lain.Pel.

(DetikNews) MA Sangat Terpuruk, Presiden Diminta Keluarkan Perppu Tumpas Mafia Peradilan

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengakui lembaganya sangat terpuruk beberapa bulan terakhir akibat bawahannya terlibat kasus korupsi. Kondisi akut ini sangat mangkhawatirkan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pekan lalu menyerukan perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyel.

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2019.Menter.

(Tempo.co) Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.Di depan.

(Tempo.co) Lomba Siswa SMK, Ribuan Siswa Tinggal di Rumah Warga Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) Tingkat Nasional XXIV tahun 2016.Namun ada yang berbeda dari acara ini. Para peserta dari seluruh Indonesia selama sepekan penyelenggaraan di Malang Jawa Timur sejak 22 Mei 2016 menginap di rumah-rumah warga. "Ini pertama kali," kata Menteri Pendidikan dan Kebuday.

(Tempo.co) 18 Kapal Pesiar Asing Dijadwalkan Sandar di Lombok

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Perseroan Terbatas Pelindo III Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat Baharuddin mengatakan sebanyak 18 kapal pesiar dari berbagai negara dijadwalkan mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada semester pertama 2016."Yang sudah terjadwal sebanyak 18 kapal, semoga ada perkembangan tambahan lagi pada semester kedua nanti," kata Baharuddin kepada Antar.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengusulkan dibentuk dewan pengawas. Lembaga ini bertugas memonitor agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran setiap operasi teroris."Penggunaan dana untuk terorisme ini tanggap darurat, seperti dana untuk bencana, sifatn.

(Tempo.co) Menteri Anies: Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Dunia Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan pendidikan di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Menurut dia, dunia kerja ke depan akan banyak yang berkonsentrasi di bidang-bidang baru."Kita perlu antisipasi dengan mempersiapkan pendidikan baru. Sebab, dalam dunia kerja nanti, ada kerjaan baru yang sepuluh tahun lalu enggak ada. Sekaran.

(Tempo.co) Pemerintah Mengimpor Gula Mentah Lewat BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengimpor 381 ribu ton gula mentah (raw sugar) melalui PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X). Menurut Wahyu, gula mentah itu nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) di pabrik gula milik badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan.Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pada 29 A.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(Tempo.co) DPR Minta Kemendagri Tak Semena-mena Mengevaluasi Perda Miras

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR, Arwani Thomafi, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak buru-buru mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Arwani, sebaiknya Mendagri menunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini tengah dibahas di Pa.

(TigaPilarNews) Akhir Mei Kemenkeu Ketahui Data Pemegang Kartu Kredit

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Mulai 31 Mei 2016, perbankan penerbit kartu kredit harus melaporkan data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengharapkan tidak ada ketakutan yang berlebihan dari masyarakat. Kebutuhan data bagi Ditjen Pajak hanya untuk menyasar masyarakat yang.

(Tempo.co) Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi ilegal 10 kontainer berisi ikan senilai Rp 10 miliar karena diduga tidak memiliki sertifikat kesehatan atas produk yang diekspornya serta tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Fadjar Doni mengata.

(Tempo.co) Kibar Kreasi Buka Akses Start-Up Indonesia ke Silicon Valley

TEMPO.CO, Redwood - Kibar Kreasi Indonesia, sebuah start-up teknologi digital asal Indonesia, menandatangani kerja sama dengan GSVlabs, rekanan Google yang telah menginkubasi lebih dari 150 perusahaan, di Silicon Valley, Amerika Serikat, Senin, 16 Mei 2016. GSVlabs bekerja sama dengan Google Launchpad melalui program Pioneer Accelarator, yang tiap tahunnya mengakselerasi sekitar 60 perusahaan star.

(Tempo.co) Dukung Proyek Infrastruktur, BLU Lahan Siap Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, mengatakan pendirian badan layanan umum (BLU) khusus pengadaan lahan baru akan rampung pada tahun depan. BLU ini akan langsung mengurusi pembebasan lahan untuk proyek prioritas. "Dengan demikian, persoalan lahan tidak akan mengubah target waktu pembangun.

(Tempo.co) RNI Impor 50 Ribu Sapi Bakalan dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta -PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengimpor sapi bakalan dengan jumlah 50 ribu ekor dari Australia. Direktur Utama RNI, Didik Prasetyo, mengatakan impor kali ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mendatangkan 250 ribu sapi demi memenuhi pasokan daging. Menurut Didik, sapi-sapi bakalan tersebut telah tiba di Majalengka Jawa Barat, 18 Mei lalu. Sebelum disembelih, sapi-.

(Warta Ekonomi) Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan "Database" Wajib Pajak

WE Online, Jakarta - Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerima.

(Tempo.co) Istana: Semua Kementerian dan Lembaga Siap Potong Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada kementerian atau lembaga negara yang berkeberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja. Sebagaimana telah diberitakan, anggaran dipotong sebesar Rp 50,016 triliun."Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kementerian ataupun lembaga negara yang keberatan," ujar P.

(Tempo.co) Tim Kemenpora dan KONI Sidak Kesiapan Venue PON Jabar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama KONI Pusat meninjau lokasi pertandingan atau venue PON XIX/2016 Jabar di sejumlah daerah penyelenggara pertandingan itu."Peninjauan venue pertandingan dilakukan untuk melihat dari dekat kesiapannya. Selain itu melakukan koordinasi dengan PB PON dan Sub PB PON XIX/2016," kata Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Pre.

(Tempo.co) Kasus Panama Papers, Majelis Etik Gelar Sidang Ketua BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan menggelar sidang perdana terkait dengan laporan Koalisi Selamatkan BPK atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis berkaitan dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Koordinator koalisi itu, Roy Salam, mengatakan sidang digelar hari ini, .

(Tempo.co) Ini Fokus Kementan Lewat Pengembangan 1.000 Toko Tani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengembangkan 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani," ujar Amran di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.Dia menambahkan, keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendekatkan hubungan antara produsen (petani) dan konsume.

(Tempo.co) Menteri Imam: Publik Menuntut Revolusi Sepak Bola

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan ada tuntutan dari masyarakat soal adanya revolusi dalam persepakbolaan Indonesia. Revolusi ini untuk memastikan reformasi sepak bola tidak boleh berhenti, meskipun FIFA sudah mencabut pembekuan PSSI."Ada tuntutan dari publik bola, sebaiknya sepak bola kita tidak hanya semata-mata direformasi, tapi juga direvolusi. Setel.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

(Koran Jakarta) Kunker DPR Sering Tanpa Perencanaan yang Matang

Kunjungan kerja (kunker) ke daerah seringkali hanya menjadi lahan anggota DPR untuk mencari proyek. JAKARTA — Kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, hasil yang didapat setelah kunjungan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah pemilihan. “Padahal, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kun.

(Tempo.co) Produk Organik Indonesia Bagus, Sertifikasi Jadi Kendala

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sertifikat untuk menentukan produk organik menjadi kendala petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah bersaing dalam perdagangan bebas Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.Ketua Komunitas Organik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, Antonius Agung Saputro, mengatakan sebagian konsumen menganggap produk organik mahal dan harus bersertifikat. Untuk.

(Tempo.co) FIFA Cabut Hukuman untuk Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Skors Indonesia yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) karena intervensi pemerintah terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dicabut setelah berlangsung hampir satu tahun. Hal itu diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino di sela Kongres FIFA di Meksiko, Jumat, 13 Mei 2016.Infantino mengatakan keputusan mengenai Indonesia, salah satu pasar sepak b.

(Tempo.co) Buka Jurusan Bodong, Rektor Unima Dipecat Kemenristekdikti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir memberhentikan Rektor Universitas Negeri Manado Philoteus Tuerah karena rektor itu membuka jurusan bodong. Dua jurusan yang dibuka tanpa izin adalah Program Magister Pendidikan dengan jumlah mahasiswa 67 dan Program Administrasi Negara dengan 47 mahasiswa. Dua jurusan itu dibuka di Nabire, Papua, dengan proses belaj.

(Tempo.co) Tekan Harga Daging, BUMN Masuk ke Industri Hulu Perunggasan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara memasuki industri hulu perunggasan. Hal itu perlu dilakukan akibat sulitnya peternak mandiri ayam ras pedaging (broiler) bersaing dengan perusahaan integrasi. Akibatnya, harga ayam broiler relatif lebih tinggi."Kita juga harus mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, persain.

(Tempo.co) Moratorium PRT ke Luar Negeri Mulai Berlaku Bulan Ini

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, mengatakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk penata laksana rumah tangga mulai dihentikan bulan ini. Penghentian secara menyeluruh dilakukan pada tahun depan. Hindarno mengatakan target penghentian pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke luar negeri .

(OkeZone.com) BPK Curigai Kunker Anggota DPR Rugikan Negara Rp945 Miliar

JAKARTA - Setjen DPR RI rupanya mengirimkan surat ke setiap fraksi tentang potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dari program kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI. Hal ini diketahui setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat meneruskan surat dari Setjen DPR itu ke seluruh anggotanya. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Dia me.

(JawaPos) Kunker Berpotensi Rugikan Negara, FITRA Salahkan Setjen DPR

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan, potensi kerugian negara Rp 945 miliar akibat kunjungan kerja anggota DPR yang diduga fiktif, juga menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurut Yenny, potensi kerugian negara itu diketahui dalam audit IHPS BPK-RI 2014/2015. Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya ang.

(Tempo.co) Indonesia Protes UU Polusi Asap Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah sejak awal menyampaikan keberatan atas Undang-Undang Polusi Asap Lintas Perbatasan (Transboundary Haze Pollution Act /THPA) yang disahkan parlemen Singapura pada 2014. Peraturan itu mulai menampakkan “taringnya” setelah Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA) Singapura mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap direktur sebua.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) Sekjen DPR Akui Kumpulkan Bukti Dugaan Kunker Fiktif Rp 945 M

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan saat ini sekretariat sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota DPR dari masing-masing fraksi. Langkah Sekretariat Jenderal Dewan ini sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2015 mengenai kegiatan kunjungan kerja anggota Dewan yang b.

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya pada masa sidang ke-4 tahun 2015-2016 konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsi Anggaran sebesar 2% dari total persentase keseluruhan atau terdapat 5 kali rapat. Topik anggaran yang paling banyak dibahas mengenai Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 201.

Keterwakilan Perempuan di DPR Sebesar 18,57%

Pada momentum perayaan Hari Kartini tahun 2016 kali ini WikiDPR.org merilis data keterwakilan perempuan di DPR-RI yang sebesar 18,57%. Hal ini berarti dari 560 anggota DPR-RI terdapat 104 orang wakil rakyat perempuan. Jika ditinjau keterwakilan perempuan berdasarkan fraksi-fraksi di DPR-RI maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki jumlah keterwakilan perempuan tertinggi dengan persen.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(RimaNews) Mahfud MD Sebut Anggota DPR Bisa Dicopot oleh Partai, Bagaimana Fahri?

Rimanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Mahfud MD membenarkan bahwa secara konstitusional anggota DPR bisa diberhentikan oleh partai politik. “Betul, anggota DPR tetap bisa dicopot oleh parpol berdasar hukum,” kata Mahfud melalui akun Twitter yang dipantau Rabu (11/05/2016). Supaya bisa selamat dari campur tangan partai, politisi harus ikut jalur pemilihan lewat DPD RI. Pernyataan Mahfud .

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(RimaNews) Dilaporkan ke MKD Terkait Kumpul Kebo, ARP Akui Kenal Pelapor

Rimanews - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Andi Rio Pandjalangi (ARP) yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku kenal dengan MN, seorang wanita yang diduga "simpanan" ARP periode 2013-2015. "Ya. Saya kenal MN, kenal, kenal," kata APR saat dihubungi awak media, Jakarta, Senin (09/05/2016). ARP yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Se.

(TigaPilarNews) Letjen TNI (Purn) H.Andi Muhammad Ghalib Meninggal Dunia

JAKARTA, Tigapilarnews.com — Letjen TNI (Purn) H.Andi Muhammad Ghalib yang juga salah satu, Anggota Fraksi PPP DPR RI SH, MH meninggal dunia pada pukul 06.00 WIB. Andi meninggal dalam usia 69 tahun dikarenakan penyakit gagal jantung, yang dideritanya hampir setahun lalu. Almarhum meninggal dunia pada hari Senin, (9/6/2016) di RS. Medistra Pancoran Jakarta Selatan. Dan saat ini Jenazah sudah berad.

(Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan telah menyelesaikan kajian komersial terkait dengan holding BUMN minyak dan gas bumi. Setelah dikaji bersama Kementerian Keuangan, studi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bekal penyusunan peraturan pemerintah."Baru skema Pertamina-PGN yang rampung," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, Senin, 9.

(Tempo.co) Menteri Imam Akhirnya Cabut Sanksi Pembekuan PSSI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memutuskan mencabut surat keputusan tidak mengakui kegiatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pembekuan PSSI”, Selasa, 10 Mei 2016. "Pencabutan ini dilakukan untuk menghargai putusan Mahkamah Agung dan komitmen FIFA (badan sepak bola dunia),” kata Menteri Imam di FX Plaza, Jakarta.

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gat.

(Merdeka.com) Bidan non-PNS: Tolong Jangan Abaikan Kami, Kami Menolong Manusia

Merdeka.com - Sejumlah perwakilan Ikatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ikut menghadiri forum diskusi bertema 'Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT', Senin (2/5). Mereka datang dari 11 provinsi di Indonesia.Dalam kehadiran di forum diskusi ini, mereka datang dengan latar belakang surat kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/II/324/2016 tanggal 10 Februar.

(Tempo.co) Menteri Agama: Ongkos Haji Tahun Ini Turun Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan biaya haji tahun ini turun sekitar US$ 132, dari sebelumnya US$ 2.717 pada 2015 menjadi US$ 2.585."Kemarin bersama Komisi VIII DPR, khususnya Panja BPIH (biaya pemberangkatan ibadah haji) 2016, pemerintah bersama legislatif telah berhasil menetapkan besaran biaya haji untuk tahun ini sebesar rata-rata US$ 2.585, turun sekitar .

(RimaNews) Ini Bocoran Anggota DPR yang Belum Laporkan Kekayaan ke KPK

Rimanews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, baru mencapai 70,58 persen tingkat penyampaian LHKPN para legislator periode 2014-2019 dari total yang wajib 545 lapor. "Kami masih tunggu s.

(Tempo.co) Pemerintah Hentikan Sementara Peredaran Obat Bupivacaine

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno membenarkan bahwa pihaknya mengeluarkan surat edaran pelarangan sementara terhadap obat anestesi bupivacaine produksi Dexa Medica dan Bernofarm. “Ada surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang meminta rumah sakit untuk sementara tidak menggunakan bupivacaine dari Bernofarm dan Dexa,” katanya dalam pesan singka.

(Merdeka.com) Gaji Buruh Vietnam 80 persen Lebih Rendah Dibanding Indonesia

Merdeka.com - Kaum buruh tanah air selalu menyuarakan kesejahteraan dan peningkatan upah. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sesungguhnya upah buruh Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Buruh di Vietnam dibayar lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Namun produktivitas buruh di Vietnam baik satu setengah kali lipat dibanding bu.

(Tempo.co) Sensus Ekonomi, Ada Perubahan Tahun Dasar Perhitungan PDB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sensus ekonomi 2016 berfungsi memperbaharui informasi mengenai jumlah usaha di berbagai bidang ekonomi. Sensus ekonomi terakhir oleh Badan Pusat Statistik dilakukan pada 2006."Makanya perlu sensus terbaru, mulai usaha rumah tangga, usaha online, hingga usaha yang terpisah di luar rumah. Itu semua dicatat," ucap.

(TribunNews) Besok, Mukhtar Tompo Dilantik Jadi Anggota DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mukhtar Tompo akan dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 pada sidang Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016). Ia menjadi pejabat antar waktu (PAW) Anggota DPR RI mengantikan Dewie Yasin Limpo. Mukhtar mengatakan pelantikan ini adalah amanah penuh yang ia ingin emban untuk kemajuan .

(Merdeka.com) Pemerintah ngotot kemasan botol plastik harus kena cukai

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan tetap mengkaji rencana pungutan cukai terhadap minuman botol plastik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang akan diajukan akhir Mei ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Suryono mengatakan, pengenaan cukai.

(Tempo.co) Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan di Jambi Lamban

TEMPO.CO, Jambi - Penyidikan kasus pembakaran lahan di kawasan Provinsi Jambi berjalan lamban. Dari empat kasus yang melibatkan korporasi yang disidik sejak Nopember 2015, baru dua yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Yang bakal diseret ke pengadilanpun hanya pejabat serta karyawan di perusahaan itu. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi mengataka.

(Rakyatku.com) Presiden Instruksikan Berantas Calo SIM dan STNK, Begini Caranya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pembentukan Tim Khusus demi menggenjot pelayanan publik. Pelayanan publik itu meliputi pelayanan pengurusan KTP, sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB, akte kelahiran, serta akte nikah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang me.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(Tempo.co) Pelaku Industri TI Percepat Pertumbuhan Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) dan Perkumpulan FTTH (Fiber-To-The Home) Indonesia (Indonesia FTTH Association atau IFA) bersama Huawei Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Indonesia FTTH Association Summit pertama.Acara tersebut merupakan komitmen 17 anggota baru IFA, untuk pengembangan ekosistem pita lebar tetap (fixed broadband), dalam mend.

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kam.

(Tempo.co) BPOM Sita 4.441 Produk Obat Ilegal Senilai Rp 49,8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita 4.441 produk obat ilegal senilai Rp 49,8 miliar dalam operasi Storm VII atau operasi penangkapan produk farmasi ilegal. Operasi ini digelar dari Februari hingga Maret 2016.Operasi Storm VII ini dilakukan di 33 Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. "Sejak Februari, kami sudah melakukan perencanaan dan investigasi. Lalu, pada Maret, k.

(Tempo.co) Bappenas Anggarkan Dana Survei Hanya untuk BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan menindaklanjuti keputusan penghentian program atau proyek survei di kementerian/lembaga dengan tidak lagi menganggarkan dana untuk kegiatan itu, kecuali bagi Badan Pusat Statistik (BPS)."Nanti akan kami tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS," kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil setelah m.

(Tempo.co) Menteri Rudiantara Ingin KUR Jadi Dana Untuk Start up

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap dana Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang selama ini dibagikan untuk usaha kecil dan menenhah (UKM) sebagian dialokasikan untuk dana pembentukan perusahaan start up internet. "Kami sedang mendesak agar ada peraturan presiden yang membolehkan dana KUR untuk mendanai start up," kata Rudiantara dalam di acara Indonesia E-com.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan: Kemarau Pendanaan E-Commerce Akan Tiba

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong meminta para pelaku e-commerce di Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi perkembangan teknologi. Bisnis e-commerce di Indonesia tumbuh cepat, katanya, tapi harus melihat risiko."Bagaimana kalau terjadi kemarau pendanaan? Di Amerika sendiri booming bisnis teknologi sudah mulai turun," kata Thomas di acara Indonesia E-commerce Summ.

(Tempo.co) Koalisi Selamatkan BPK Tuntut Harry Azhar Azis Dicopot

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Selamatkan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan beberapa rekomendasi kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua BPK Harry Azhar Azis."Majelis Kehormatan Kode Etik BPK juga harus menegakkan kode etik BPK dan memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada terlapor (Harry) apabila dinyatak.

(Tempo.co) GAPKI: Penerapan Moratorium Sawit Perlu Dipertimbangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak."Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melambat se.

(Kriminalitas.com) Margarito Kamis: KPK Silahkan Kirim Surat ke Ketua BPK untuk Serahkan LHKPN

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga antirasuah tersebut. “KPK harus aktif, jika Ketua BPK belum menyerahkan LHKPN, ya harus diminta dong. Caranya dengan berkirim surat kepada yang bersangku.

(Jitunews.com) Grace Natalie Prihatin Merosotnya Peran Perempuan di Parlemen

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bertepatan dengan Hari Kartini yang jatuh pada, kamis 21 April, politisi cantik sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mengaku khawatir dengan semakin menurunnya partisipasi kaum hawa khususnya di parlemen. "Prihatin banget dengan kondisi saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen kini hanya 17 persen saja. Turun dibanding periode lalu yang jug.

(SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi

Ini dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan mengajak para insinyur-insinyur atau sarjana-sajarna muda yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai patriot energi. Hal tersebut dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah .

(Tempo.co) 85 Pasar Tradisional Akan Direvitalisasi Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tahun ini akan merevitalisasi 85 pasar tradisional menjadi pusat perdagangan lokal. Dari jumlah itu, 65 di antaranya merupakan pasar rakyat reguler serta 20 lain berada di daerah perbatasan, tertinggal, dan pascabencana.“Kami berharap upaya revitalisasi tersebut mampu menjadikan pasar rakyat sebagai pusat pasar perdagangan produksi lokal dengan kualitas barang dan ha.

(Tempo.co) Indonesia Ingin Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

TEMPO.CO, Brussels -Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia menjadi lawatan bersejarah menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kesepakatan hubungan dan kerjasama (PCA) dengan Uni Eropa.Koresponden Tempo di Brussels melaporkan, lawatan kali ini pesan kuat untuk membuka ekonomi Indonesia ke dunia dan kesiapan Indonesia ikut persai.

(Tempo.co) DPR Ternyata Belum Pernah Bahas Ekstradisi dengan Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan DPR belum pernah sekali pun membahas ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. "Setahu saya, tidak pernah ada pembahasannya. Mungkin Kementerian Luar Negeri Singapura perlu cek ulang data mereka juga," ujar Meutya kepada Tempo via pesan elektronik, Minggu, 24 April 2016. Beberapa jam yang lalu.

(ANTARA News) Menkumham Pindahkan Ribuan Narapidana ke Rutan Depok

Depok (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan akan memindahkan ribuan narapidana baik itu dari LP Cipinang maupun Gunung Sindur untuk menempati Rutan Negara Kelas IIB Cilodong Kota Depok, Jawa Barat."Jumlah narapidana di rutan dan lapas di Jakarta seperti Salemba dan Cipinang sudah kelebihan kapasitas. Dalam rangka redistribusi narapidana bisa kita pindahk.

(ANTARA News) Pemerintah Siapkan Instrumen Keuangan Bagi Dana Masuk

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan Pemerintah Indonesia akan menyiapkan berbagai instrumen keuangan bagi wajib pajak yang membawadananya masuk ke dalam negeri."Instrumen keuangan tersebut antara lain, SUN (surat utang negara) dan deposito, serta dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur," kata Ken Dwijugias.

(MetroTvNews) Bagir Manan: Penting Menerapkan Kode Etik dalam Parlemen

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan bahwa kode etik yang dimiliki dewan parlemen memiliki fungsi penting. Sebab, kode etik merupakan cara untuk menuntun orang menjadi lebih baik."Kehadiran kode etik itu penting meskipun sudah ada hukum yang berlaku. Fungsi kode etik itu berbeda. Kode etik merupakan cara untuk menuntun orang agar menjadi baik. Baik itu tidak memikir.

(Tempo.co) Angkutan Pedesaan Menjerit, Butuh Bantuan Pemda

TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah daerah diminta berpihak kepada angkutan pedesaan, karena terancam punah. “Peran pemerintah belum kelihatan. Padahal angkutan pedesaan itu kewenangan tingkat dua,” kata Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Sigit irfansyah, dalam diskusi angkutan pedesaan, di Semarang, Selasa (19/4).Menurut Sigit, kepedulian angkutan pedes.

(Tempo.co) Kasus Penganiayaan, Berkas Ivan Haz Hari Ini Masuk Kejari

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melimpahkan berkas tahap kedua perkara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 20 April 2016. Upaya damai yang diharapkan Ivan Haz belum berhasil. “Habis itu dilimpahkan nanti sidang," kata Kepala Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi, Selas.

(Beritagar.id) 57 ribu PNS 'misterius' sedot gaji Rp1,37 triliun

Temuan mencengangkan dibeber oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, institusinya menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) statusnya tak jelas. Keberadaan mereka ini masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak. BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya waji.

(Kriminalitas.com) Masih ‘Ngamen’, Eko Patrio akan Ditegur Fraksi PAN

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap angkat bicara menyoal anak buahnya di DPR, Eko Purnomo atau Eko Patrio yang dianggap bekerja tak serius lantaran menjadi pembawa acara di stasiun televisi swasta. Menurut Mulfachri, Fraksi PAN telah secara rutin mengingatkan anggota maupun kader yang juga menjadi bagian dari kalangan artis untuk tetap mengedep.

(JawaPos) Ini Tujuan KPK Periksa Michael Wattimena

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena sebagai saksi suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (13/4). Politikus Partai Demokrat, itu digarap sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mela.

(Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina meluncurkan Dexlite, jenis solar baru dengan CN 51, di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat, 15 April 2016.Direktur Marketing Pertamina Ahmad Bambang mengatakan peluncuran dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Ada 33 SPBU yang disiapkan saat ini," katanya di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat.Tersedia 33 SPBU yang menyediakan Dexlit.

(Tempo.co) BPN Luncurkan Aturan Kepemilikan Hunian bagi WNA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing untuk mendorong investasi di sektor properti.Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN itu mengatur zonasi dan batas bawah harga hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing.Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13.

(RimaNews.com) Tenaga Ahli Fraksi PAN Akui Bagikan Uang Suap ke Anggota DPR

Rimanews - Jailani yang merupakan tenaga ahli anggota DPR Komisi V dari fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku memberikan uang total Rp8 miliar kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V Andi Taufan Tiro dan Kapoksi PKB Komisi V Musa Zainuddin yang berasal dari pengusaha. "Sekitar bulan November saya dihubungi Pak Abdul via BBM yang mengatakan ada pekerjaan 3 paket senilai Rp150 .

(RimaNews.com) Politikus PKS Yudi Widiana Terima Uang Pelicin Rp2,5 Miliar dari Aseng

Rimanews - Pemilik PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku memberikan Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia terkait proyek dari dana aspirasi di Maluku dan Maluku Utara. "Saya berikan Rp2,5 miliar sekitar Desember 2015 melalui Kurniawan, saya minta untuk pekerjaan di Maluku," kata Aseng dalam sidang saat menjadi saksi.

(Tempo.co) Tahun Depan, Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menggunakan karet sebagai campuran aspal mulai tahun depan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden. "Aspal karet ini kan baru, jadi harus ada payung hukumnya,” katanya di Jakarta, Rabu 13 April 2016.Dalam program ini, kata Panggah, karet a.

(Tempo.co) Perizinan Online, Pembaruan Lisensi Bisa Rampung 2 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Adanya aplikasi perizinan online personel operasi pesawat udara memungkinkan penerbitan initial license akan lebih cepat, yakni dari 10 hari kerja menjadi 2 hari kerja. “Untuk pembaruan lisensi, yang tadinya 3 hari menjadi 1 hari," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo di Kementerian Perhubungan, Rabu, 13 April 2016.Selain masalah laman.

(KabarParlemen.com) Ada Kepentingan Mafia dibalik Rekomendasi Panja Gula DPR RI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI yang meminta pemerintah mencabut 9 dari 11 izin industri gula rafinasi diduga kuat syarat dengan kepentingan mafia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi, rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Panja Gula DPR RI, Abdul Wachid tersebut diduga ditunggani kepentingan importir gula ‘Tu.

(JawaPos) Ini Penjelasan Pimpinan Soal Tata Tertib DPD

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengatakan tidak ada penugasan dari Paripurna DPD kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPD untuk membuat draf baru mengenai masa jabatan pimpinan dan alat kelengkapan kerja DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. “Pansus Tatib DPD yang dibentuk pada akhir 2014 melalui sidang paripurna tidak ditug.

(Inilah.com) Andi Taufan Tak Sendiri Terima Suap

INILAHCOM, Jakarta - Selain mengalir ke Andi Taufan Tiro, uang suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (PT WTU), Abdul Khoir juga mengalir kepada sejumlah anggota Komisi V DPR. Para anggota dewan yang disebut menerima suap antara lain adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro serta Musa Zainuddin. Sementara pejabat Kementerian PUPR yang juga diduga menerima suap ad.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah tengah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS itu dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara semua institusi dan regulator terkait dengan industri keuangan syariah."Komite ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widod.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Minta Menteri Kendalikan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua menteri dan lembaga dapat mengendalikan anggaran negara. "Tiap menteri dan kepala lembaga wajib kendalikan anggaran. Jangan diserahkan ke bawahannya. Pengendalian anggaran," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di gedung Sekretariat Negara, Kamis, 7 April 2016.Presiden mengatakan perencanaan anggaran tidak boleh disusun .

(Tempo.co) Menkominfo Bujuk Prancis Investasi Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para investor digital ekonomi di Prancis menanamkan investasinya ke Indonesia.Hal ini disampaikan Menkominfo saat bertemu Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Prancis Mathhias Fekl di Jakarta, Rabu, (6 April 2016)."Pak menterinya menyampaikan bahwa Paris (ibu kota Prancis) itu adalah kota terbesar untuk inkubator .

(ANTARA News) Menteri Susi tegaskan Natuna bukan "traditional fishing zone"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan laut Natuna bukan merupakan "traditional fishing zone" (area penangkapan ikan tradisional) negara lain tapi merupakan bagian kedaulatan Republik Indonesia."Di Natuna tidak ada traditional fishing zone. Tidak ada yang mengakui itu sebagai traditional fishing zone," kata Menteri Susi dalam peluncuran e.

(Tempo.co) Presiden Luncurkan E-Commerce Produk Pertanian

TEMPO.CO, Brebes - Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2016, akan meluncurkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce). Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan program ini bagian dari program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yang akan diresmikan Presiden di Brebes, Jawa Tengah. "Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dilakukan unt.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pada pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsinya yaitu pada fungsi pengawasan, DPR-RI berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kinerja mitra kerja sebesar 38% dengan menghasilkan 184 jumlah rapat. Dimana, terdapat 2 rapat yang dihasilkan oleh 2 komisi yaitu pertama.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 2 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pada pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsinya yaitu terlihat pada fungsi lainnya diluar fungsi DPR-RI yang telah menghasilkan 38% dengan jumlah sebesar 75 rapat dimana terdapat 2 TOP Rapat yang dibahas yaitu, Rapat dan Fit & Proper Capim KPK sebanyak 20 r.

(Tempo.co) 7 Pengurus Baru BP Batam Dilantik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melantik tujuh orang pengurus Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru. Tujuh orang tersebut dilantik malam ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dihadiri oleh sejumlah Menteri."Saya sampaikan selamat menjalankan tugas, banyak pihak yang mengharapkan saudara-saudara berhasil dengan baik," kata Darmin Nasut.

(Tempo.co) Kemenaker Berencana Revitalisasi Balai Latihan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. "Agar tenaga kerja kita memiliki daya saing," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 5 April 2016.Hanif mengatakan revitalisasi tersebut hanyalah salah satu skenario yan.

(Tempo.co) Kemenperin Keluarkan Daftar Barang Modal Bekas Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.Sebagaimana dimuat dalam laman Kemenperin yang dikutip Selasa, 5 April 2016, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan barang modal yang dimaksud adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan.

(Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah melikuidasi Petral Group. Seiring dengan langkah ini, Pertamina membebastugaskan karyawan Pertamina Energi Trading Limited (Petral) yang terindikasi melakukan kecurangan semasa bekerja. Bahkan, diantara karyawan ada yang sedang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan setelah d.

(KoranJakarta) LPS Akan Tarik Premi Tambahan

Melalui skema bailin, keberhasilan penyelamatan sangat bergantung dengan tingkat kecukupan dana jaminan yang tersedia di LPS. JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan meningkatkan modalnya guna mengantisipasi jika sewaktuwaktu ada bank yang membutuhkan dana talangan karena berpotensi sistemik. Padahal, cadangan dana di LPS saat ini masih jauh dari ketentuan umum yang berlaku di banyak negara.

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke – 3 Tahun 2015 – 2016 pada Periode 11 Januari – 18 Maret 2016 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Nasdem yaitu sebesar 63% kehadiran dengan rata-rata 23 dari 36 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya, posi.

(Tempo.co) Soal Perpustakaan DPR, Ruhut: Kader Golkar Hobi Bikin Proyek

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritik rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Menurut Ruhut, masih banyak prioritas dan kepentingan lain yang perlu dikerjakan oleh anggota dewan."Ade Komaruddin dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar, rupanya kader Golkar sama-sama saja, hobinya bikin proyek," u.

(SindoNews.com) Soal Perpustakaan Parlemen, Ketua DPR Akan Pantang Menyerah

Ketua DPR Ade Komarudin‎ bersikeras memperjuangkan proyek pembangunan perpustakaan umum parlemen. Bahkan, Ade menegaskan akan pantang menyerah merealisasikan rencana yang berasal dari usul sejumlah akademisi itu. Politikus Partai Golkar itu beranggapan usul pembangunan perpustakaan sangat baik. Salah satunya memperbaiki citra DPR selama ini. ‎"Saya pantang menyerah, kita perbaiki sama-sama den.

(Liputan6.com) Jokowi Ingin 200 Startup Baru RI Lahir Setiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo akan mengejar ketertinggalan Indonesia dari beberapa negara lain dalam hal ekonomi digital. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, potensi pasar ekonomi digital Indonesia sangat menarik. Salah satu yang akan dilakukan adalah program untuk menjaring para technopreneur melalui metode inkubator layaknya yang dilakukan di Amerika Serikat. Metode ini a.

(Arah.com) Fahri Hamzah Dipecat dari PKS

Arah - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. “Menerima rekomendasi dari BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera,” demikian kutipan surat yang beredar di kalangan wartawan. Surat tersebut dikeluarkan oleh Majelis Tahkim (Semacam Mahkamah Partai) PKS. Dalam surat te.

UU Prolegnas Prioritas Yang Disahkan Pada Masa Sidang ke- 3 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR bahwa pada masa sidang ke – 3 Tahun 2015 – 2016 pada periode 11 Januari – 18 Maret 2016 DPR- RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) telah menghasilkan Undang-Undang yang disahkan dari daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Terdapat 4 Undang – Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwak.

(OkeZone.com) 30 Perguruan Tinggi Se-Asean Bahas Kualitas Pendidikan

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mengumpulkan 30 perguruan tinggi negara Asean sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional Asean University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 2016. Pertemuan ini membahas peningkatan kualitas pendidikan di Asean agar perguruan tinggi dapat meningkatkan posisi tawar dalam menjawab tantangan serta persaingan di tingkat global setelah memasuki era .

(Tempo.co) 85 Madrasah Aliyah Ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2015, pemerintah menyelenggarakan dua jenis ujian nasional untuk siswa sekolah dan madrasah di Tanah Air, yaitu ujian nasional berbasis kertas/paper based test(PBT) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). UN ialah ujian nasional secara manual yang menggunakan kertas, sedangkan UNBK adalah ujian nasional secara online/semionline dengan menggunakan perangkat komputer.U.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Cabut Larangan Kapal Asing Angkut Ikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membolehkan kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing beroperasi.Kementerian sedang membahas aturan yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menargetkan aturan akan selesai pada Mei nanti. Peraturan terseb.

(Tempo.co) Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah belum menentukan kategori izin pembangunan untuk rencana gedung perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat. "Belum diketahui masuk kategori yang mana," kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa, 29 Maret 2016.Izin yang dimaksud Pratikno mengacu pada kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan gedung kemente.

(Tempo.co) Batan Bangun Iradiator Baru, Pakai APBN Rp 96 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional membangun fasilitas iradiator baru di kawasan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Fasilitas ini akan digunakan dalam proses pengawetan dan sterilisasi dengan radiasi yang aman untuk makanan, obat-obatan, bahan herbal, kosmetika, dan alat kesehatan. Pembangunan fasilitas iradiasi dengan sinar gamma berkapasitas 2 megacur.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Kembangkan 10 Sentra Garam Rakyat SNI

TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas garam rakyat agar tak hanya memenuhi pasar konsumsi, tapi juga industri. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengembangkan sepuluh sentra produksi garam di Indonesia."Nanti akan kami dirikan sepuluh sentra garam dan produknya disertifikasi dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)," kata Direktur Jasa Kelautan Kementer.

(Tempo.co) Pemerintah Belum Tentukan Nasib Iuran Bulanan BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Irfan Humaidi mengatakan BPJS belum dapat memastikan apakah iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) jadi dinaikkan atau tidak, terkait dengan protes sejumlah pihak. Selain itu, pemerintah masih mengevaluasi wacana tersebut.“Dalam evaluasi, DPR memberi masukan dan opsi. Setelahnya, masih ada b.

(Tempo.co) Ini Alasan Pemerintah Potong Anggaran Perubahan

TEMPO.CO, Palu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 akan dikurangi. Hal ini disampaikan Sofyan di depan kepala daerah di seluruh Sulawesi. "Berbeda dengan tahun lalu, APBN-P 2016 bukan menambah, malah menurun, karena ekonomi dunia sangat sulit," ujar Sofyan ket.

(Tempo.co) Komisi Informasi Desak MUI Buka Laporan Keuangan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangannya ke publik. Ketua KIP Abdulhamid Diporamono mengatakan MUI perlu membuka laporan keuangannya karena lembaga itu mendapatkan dana dari pemerintah dan masyarakat. “Dana dari pemerintah tidak saja didapat langsung dari APBN tapi juga program-program dari beberapa kementerian,” kata Abdulh.

(Inilah.com) Yohana Minta Pelaku Eksploitasi Anak Dihukum

INILAHCOM, Jakarta - Pasca Polres Metro Jakarta Selatan membongkar kasus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah hukumnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta polisi menjerat para pelaku dengan hukuman berat. "Dieksploitasi oleh orang tua sanksi 20 tahun penjara kalau orang lain mengeksploitasi anak dihukum 15 tahun penjara," tegas Yohana dis.

(SindoNews.com) Usut Suap Proyek di Kementerian PUPR, KPK Periksa Tiga Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro. Andi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Dia diperiksa sebagi saksi untuk Budi Suprianto, Anggota Komisi V DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSU (Bu.

(Tempo.co) Kemenperin Tetapkan Standar Spesifikasi Tower Transmisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menetapkan standar spesifikasi dan harga untuk tower transmisi dan konduktor produksi dalam negeri. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.15/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan."Ini memuat sp.

(Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak oleh anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus mengatakan telah meminta Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk membantu pengungkapan dugaan korupsi ini."Kasus ini masih kita teruskan. Tadi kami mohon ke Pak Dwi ag.

(Tempo.co) DPR Diminta Ikut Awasi Rekrutmen Pendamping Dana Desa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 400 orang dari Aliansi Forum Pendamping Dana Desa mendatangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadukan soal pelanggaran dan politisasi proses rekrutmen tim pendamping desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi."Kami ingin sampaikan bagaimana persoalan sebenarnya terkait pendamping dana desa," ujar Sekretaris Aliansi Forum .

(Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema pengelolaan Blok Masela secaraonshore atau di darat karena tak sekadar mengutamakan kenaikan pendapatan negara. Menurut dia, Presiden memutuskan onshore karena memikirkan pengembangan wilayah."Bukan sekadar revenue yang dikejar, tapi juga berkaitan dengan p.

(Tempo.co) Terdakwa Suap Dewie Yasin Limpo Divonis Dua Tahun Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewie Yasin Limpo, Irenius Adii dan Setiyadi Yusuf, divonis dua tahun penjara. Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, 23 Maret 2016, keduanya juga didenda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan."Terbukti secara sah secara bersama-sama korupsi. Majelis hakim mengadili dan memutuskan.

(ANTARA News) Pengamat: Hindari Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Sukhoi

Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah Indonesia dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia diharapkan menghindari keterlibatan pihak ketiga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf."Dalam pengadaan alutsista jangan sampai melibatkan pihak ketiga, atau broker," kata Araf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia berpendapat seb.

(Tempo.co) Menteri Anies Kukuhkan 153 Narasumber Kurikulum 2013

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melantik 153 Narasumber Nasional Pelatih Kurikulum 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. "Mereka adalah Narasumber Nasional angkatan pertama setelah Kurikulum 2013 direvisi," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Minggu, 20 Maret 2016.Anies .

(Tempo.co) Menteri Perdagangan Pastikan Urus SIUP Selesai Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memastikan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) akan semakin cepat. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan bisnis di Indonesia (ease of doing business) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.Kepastian ini dilakukan melalui perubahan peraturan Men.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(Tempo.co) Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing.

(Jawa Pos) Senat Perancis Diminta Tunda Menaikan Pajak CPO Indonesia

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Senat Perancis membatalkan atau setidak-tidaknya menunda rencana pembahasan menaikkan pajak crude palm oil (CPO). Kalau pembahasan tersebut tetap dilakukan, tentu akan berefek negatif bagi Indonesia selaku produsen CPO. Hal tersebut dikatakan Irman Gusman kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze didampingi Sekre.

(SindoNews.com) Pengganti Puan Maharani di DPR Dilantik Hari ini

JAKARTA - Pengganti Puan Maharani di DPR, Alfia Reziani bakal dilantik pada rapat paripurna DPR ‎pukul 15.00 WIB nanti. Alfia berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Sukoharjo, Solo, Boyolali dan Klaten."Iya betul," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/3/2016).‎Sebenarnya, perolehan suara di bawah Puan Maharani pada Dapil Jawa.

(Tempo.co) Pejabat Tak Kirim LHKPN, Menteri Yuddy Ancam Copot

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menindak pejabat yang tak mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengusulkan dibuat surat edaran atau peraturan pemerintah untuk memaksa pejabat melaporkan harta kekayaannya.Menurut Yuddy, beleid tersebut nantinya ber.

(Tempo.co) Pemerintah Ingin Gunakan Dana Desa untuk Restorasi Gambut

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Restorasi Gambut (BRG) ingin menggunakan dana desa untuk merestorasi lahan gambut. Dana desa ini dinilai cocok dan sesuai jika digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.“Lahan gambut sering terbakar saat kemarau, dan ketika lahan dikeringkan, air akan jadi tambah susah. Nah, dana desa kan gunanya untuk infrastruktur yang kelihatan, seperti jalan dan sekolah, se.

(Tempo.co) Skema Tarif Progresif Dwelling Time Bakal Diperbarui Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana untuk memperbarui skema tarif progresif waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelindo II pada pekan depan. "Tarif yang berlaku hari ini akan kami ubah lagi pada Senin, 21 Maret 2016," tutur Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bay M. Hasani di kantor Pelindo II, Jumat, 18 Maret 2016.Bay mengatakan tarif progresif terbaru seb.

(ANTARA News) UU Disabilitas Makin Lindungi Penyandang Disabilitas

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, menegaskan, kaum disabilitas kini makin dilindungi hukum, setelah diberlakukan UU Disabilitas sejak 17 Maret lalu. UU Disabilitas sebagai penyempurnaan UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat."Dengan RUU yang sudah menjadi UU Disabilitas pada 17 Maret 2016 itu, disabilitas akan semakin terlindungi," katanya, di Surabaya, Sabtu.D.

(Tempo.co) Dilantik sebagai Kepala BNPT, Ini Rekam Jejak Tito Karnavian

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak lulus Akademi Kepolisian pada 1987, garis tangan Tito Karnavian seperti sudah ditentukan: sebagai pemburu buronan. Seperti padan 7 November 2005, Tito yang masih menjabat Kapolres Serang dihubungi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara agar bersiap-siap ke Poso, Sulawesi Tengah. Pukul 02.30 dini hari, Tito langsung berangkat menuju .

(Tempo.co) JK: BPJS Kesehatan Banyak Defisitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan harus dilakukan karena masalah keuangan lembaga tersebut. “Seperti diketahui, BPJS Kesehatan banyak defisitnya. Kan konsepnya harus seimbang, karena itu harus ada perimbangan-perimbangan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Staf Ahli Wakil Presiden .

(Tempo.co) Pakai Baju Tahanan, Budi Supriyanto Bungkam Saat Ditanya Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Budi Supriyanto, yang juga tersangka penerima suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai tersangka pada Selasa, 15 Maret 2016. Berdasarkan pantauan Tempo, dia keluar dari gedung KPK, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye dengan muka sedikit .

(SindoNews.com) UU Pilkada Direvisi, Nasdem Tantang Parpol Lain Siapkan Kader Lawan Ahok

JAKARTA - Fraksi Nasdem di DPR menantang sejumlah partai politik untuk menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte menanggapi adanya usulan dari Komisi II DPR yang menginginkan syarat awal calon perseorangan untuk Pilgub provinsi dinaikkan. Johnny menuturkan, .

(Tempo.co) Ada Empat Laporan Masuk, Hanya Satu yang Diproses MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan DPR (MKD) selama masa sidang III 2015-2016 menerima empat pengaduan dan satu imbauan dari kelompok masyarakat terkait dengan anggota Dewan bermasalah. Tiga di antaranya tidak dilanjuti dengan berbagai alasan. Satu laporan masuk tahap panel. Adapun imbauan yang masuk ke MKD terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)."Ada kelompok ma.

(DelikNews) Waria Seret Tifatul Ke MKD, Gara-gara Sebut LGBT Layak Dibunuh

Jakarta – Sejumlah waria mengadukan Anggota DPR-RI Tifatul Sembiring kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menyebut LGBT layak dibunuh di akun twitternya, belum lama ini. Awalnya, dua orang Waria tiba-tiba datang di depan ruangan MKD, kepada awak media, Waria membagikan sejumlah kertas yang berisi bahwa kelompok minoritas waria sudah ada sejak 1969 dengan terlebih dulu bernama wadam. Dal.

(Tempo.co) Revisi UU Pilkada, Kenapa DPR Perberat Syarat Calon Independen?

EMPO.CO, Jakarta - Komisi Dalam Negeri atau Komisi II DPR berencana menaikkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah, seperti gubernur, dan bupati/wali kota, yang akan maju melalui jalur independen. Rencana ini akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)."Ini dalam rangka kesetaraan, kita setarakan dengan partai politik," ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Ka.

(Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan pengesahan RUU menjadi UU ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2015, hari ini, 15 Maret 2016.Mewakili pemerintah, turut hadir dalam rapat pengesahan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sus.

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Biayai APBN, Pemerintah Serap Rp 16,2 Triliun dari SUN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 16,2 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 22 triliun. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2016, menyebutkan hasil lelang yang dilakukan ini me.

(Tempo.co) Kinerja BNPB Mendapat Apresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap 24 jam mengantisipasi bencana. “Konsepnya adalah konsep preventif, aktif, dan antisipatif,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Maret 2016.Yuddy menilai BNPB berhasil dalam upaya mengantisipasi bencana. Keberhasilan itu bukan hany.

(JituNews) Ini Cara Kementan Netralkan Harga Pangan yang Meroket

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tembus sampai Rp 60 ribu per Kilo Gram (Kg), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Direktorat Jenderal Hortikuktura Kementerian Pertanian untuk segera melakukan operasi pasar. Amran mengaku, saat ini pemerintah tengah bergerak guna mengantisipasi hal tersebut supaya harga tidak berlarut-larut melonjak di pasar. Pasalnya harga tinggi yang dirasakan masyarakat tida.

(Tempo.co) Kualitas Politikus Perempuan Dinilai Merosot

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis perkumpulan Narasita, organisasi yang berfokus pada isu perempuan, menyebut kualitas politikus perempuan merosot karena buruknya proses rekrutmen partai politik. "Modalnya duit, bukan politikus perempuan yang punya pengalaman berorganisasi dan aktif dalam gerakan sosial politik," kata aktivis Narasita Yogyakarta, Ari Indah Hayati, dalam diskusi Beranda Peremp.

(Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo pernah meminta bantuan rekannya dari fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi di Badan Anggaran (Banggar) untuk meloloskan proposal pembangkit listrik di kabupaten Deiyai, Papua. "Tanggal 19 saat rapat kerja di Cikopo, saya bertemu dengan Ibu Dewie sekitar 2-3 menit. Bu Dewie hanya menitipkan satu proposal yang be.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Tribun News) Partai Politik Masih Diperlukan Namun Perlu Direformasi

TRIBUNNERS - Partai politik tetap masih relevan dan dibutuhkan oleh demokrasi Indonesia, namun partai politik harus berefleksi dan berbenah secara serius. Demikian ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo dalam peluncuran “Sekolah Politisi Muda” yang digagas oleh Yayasan SATUNAMA Yogyakarta di hotel Arya Duta, Tugu Tani, Jakarta, Kamis (10/3/2016). Mesk.

(SindoNews.com) 203 Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan

JAKARTA - Sebanyak 203 anggota DPR belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara sebanyak 69 anggota DPR lainnya belum memperbarui LHKPN.Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen Bersih mengingatkan, anggota DPR wajib menyerahkan LHKPN sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara ne.

(SIndoNews.com) Ancaman Meningkat, Peralatan Tempur Kopassus Diperkuat

JAKARTA - Komisi I DPR berkomitmen memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI khususnya bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Upaya ini dilakukan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 atau Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penguatan alutsista ini penting dilakukan, mengingat a.

(Tribun News) Kata Ahok, Butuh Rp 100 Miliar Jika Dicalonkan Partai Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bilang butuh biaya besar untuk maju sebagai pasangan calon yang diusung melalui partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Basuki yang karib disapa Ahok ini memaparkan alasannya maju melalui jalur independen. Selain tidak ingin mengecewakan relawannya, Teman Ahok, dia mengatakan kalau maju melalui parta.

(Tribun News) KPK: Anggota DPR Tidak Lapor LHKPN Timbulkan Kecurigaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau anggota DPR segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Menurut Saut, apabila ada anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK akan menimbulkan keraguan terhadap legislator itu. "‎Dari sekarang tidak dilaporkan ada anggapan kecurigaan. Kalau dia lapork.

(Rimanews) DPR Tolak Laporan Penggunaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen dan Katolik

Rimanews – Komisi VIII DPR RI menolak laporan Ditjen Bimas Kristen dan Katolik terkait realisasi anggaran. Anggota Komisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kuswiyanto menilai ada kesenjangan yang mengangah antara data dan realitas yang terjadi di lapangan. Menurutnya, realisasi bantuan di setiap provinsi masih sangat kecil. “Ini membuktikan bahwa bantuan belum tersebar secara massif. Penyerapannya.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(Rimanews) Papua 'Usir' 174 Warga Tiongkok

Rimanews - Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (07/3/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga Tiongkok. Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua. Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34.

(Rimanews) Menteri Siti Nurbaya Khawatir Ada 500 Titik Api Baru di Papua

Rimanews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengungkapkan kekhawatirannya karena tim kementerian menemukan 370-500 titik api (hotspot) baru di Papua pada tahun ini. "Hal yang mengkhawatirkan adalah Papua yang di tahun lalu masih kosong, dan tahun sekarang angkanya sudah di 370-500-an," katanya di Jakarta, Senin (07/3/2016). Meteri Siti mengatakan hal itu saat men.

(Rimanews) Gubernur Papua Ancam Jokowi Kembalikan Dana Otsus

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengancam presiden Joko Widodo. Dia akan mengembalikan dana otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat. Alasannya, kata dia, pemerintah pusat tidak adil. "Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," kata Lu.

(TeropongSenayan) Dianggap Kompetensinya Rendah, 137 Ribu PNS Akan Dipecat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, menyebutkan ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semua PNS ini berada di posisi jabatan fungsional umum .

(KoranJakarta) DPR Mesti Tolak Bandara Halim Dikelola Swasta

Pengelolaan Bandara I Lion Group Sebaiknya Fokus pada Bisnis Maskapai Saja Sesuai perundang-undangan setiap pengelola bandar udara harus memiliki Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) bukan sekadar perusahaan terbatas. JAKARTA. – Sejumlah kalangan menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) perkara PT Angkasa Pura II dalam sengketa pengelolaan Bandar Udara (Bandara) H.

(MetrotvNews) Fitra Tuding Ada Barter dalam Revisi UU KPK

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) curiga ada kesepakatan kepentingan pihak tertentu dalam Revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Sekjen Fitra Yenni Sucipto mengatakan, Pemerintah membawa kepentingan dalam revisi UU KPK dan DPR membawa kepentingan RUU Tax Amnesty. Dia menjelaskan, dalam revisi.

(Warta Ekonomi) BAWASLU Usul Revisi UU Cegah Politik Uang

WE Online, Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pilkada terkait dengan penerapan sanksi tegas sebagai upaya mencegah terjadinya politik uang."Perlu adanya revisi peraturan perundangan dalam menekan 'money politics' dengan sanksi yang tegas pada setiap pelaksanaan pilkada," kata Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah di Semarang,.

(TigaPilarNews) Dipanggil, Ahok Sindir Komisi III DPR

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) melontarkan sindiran kepada Komisi III DPR yang memanggilnya terkait penertiban Kalijodo beberapa waktu lalu. Menurut Ahok, pemanggilan Komisi III DPR tersebut tidak beralasan.”Saya kan pernah di DPR. Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagu lah, gue juga mantan dari elu juga. Gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jad.

(KoranJakarta) Pemerintah Siap Pangkas Belanja

Penundaan tax amnesty berisiko mendorong pembengkakan utang negara dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. JAKARTA – Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan pemberian insentif fiskal berupa pengampunan pajak atau tax amnesty tak disetujui legislatif. Pengetatan belanja negara dinilai menjadi solusi utama demi menjaga pembangunan ekonomi di dalam negeri dan menekan .

(SindoNews.com) BUMN Bentuk Holding, Jokowi Minta Kasus Semen Indonesia Tak Terulang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membentuk holding perusahaan pelat merah. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau kasus holding BUMN semen di bawah bendera PT Semen Indonesia Holding Tbk yang sempat berlarut-larut kembali terulang.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat.

(Warta Ekonomi) Susi-DPR Perdebatkan Pasal RUU Nelayan

WE Online, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan DPR RI sempat memperdebatkan satu pasal dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam."Ada satu pasal yang semua fraksi setuju (dalam pembahasan sebelumnya) tetapi tidak disetujui pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR .

(HukumOnline) Menakar Manfaat RUU Pengampunan Pajak Bagi Penerimaan Negara

Rencana DPR dan pemerintah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional atau Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) setelah masa reses dinilai sia-sia. Pasalnya, RUU Pengampunan Pajak tak akan banyak memberikan manfaat terhadap penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, .

(TeropongSenayan) Ini Sosok Pengganti Junimart Sebagai Wakil Ketua MKD

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PDIP Hamka Haq resmi ditunjuk menggantikan posisi Junimart Girsang sebagai wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia mengaku sudah menerima surat pergantian tersebut dari pimpinan Fraksi PDIP."Oh iya. Saya baru terima kemarin sore pemberitahuan," kata Hamka di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/3/2016).Anggota Komisi VIII DPR RI ini merasa siap .

(Jawa Pos) Anggota DPR Tes Urine 3 Kali Sehari, Berani Nggak?

JAKARTA - Keterlibatan anggota DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz dalam kasus narkoba, membuat lembaga wakil rakyat lagi-lagi menjadi sorotan. Narkoba menghantui Kompleks Senayan? Menyikapi kasus itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yakin selain Ivan Haz, tidak ada lagi anggota DPR yang terlibat kasus narkoba. Karena itu, Agus tidak mempermasalahkan wacana tes urine untuk semua anggota DPR. Bahka.

(JituNews) Besok Jokowi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA di Medan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana perkeretaapian. Salah satunya, yaitu dengan membangun Jalur Ganda Layang KA relasi Stasiun Medan – Stasiun Bandar Khalipah. Kesiapan pembangunan ini ditandai dengan dilakukannya Ground Breaking pembangunan Jalur Ganda Layang KA relasi tersebut pada Rabu 2 Maret 2016 di wilayah .

(OkeZone.com) Ini Penghambat Kampus Indonesia Mendunia

JAKARTA - Hingga kini, baru dua perguruan tinggi Indonesia menembus pemeringkatan kampus dunia. Nyatanya, menempati level internasional memang tidak mudah. Salah satu penghambatnya, menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, adalah keterbatasan penguasaan bahasa Inggris. "Pasalnya, kampus-kampus dunia menggunakan bahasa Inggris baik dalam kegiatan perkuliahan maupun penelitian,.

(Tempo.co) Jadi Dirjen Pajak Baru, Ken Diminta Langsung Tancap Gas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi langsung tancap gas mengejar target pajak. Pasalnya, Ken bukan orang baru di lembaga tersebut. "Tidak perlu adaptasi lagi. Langsung tancap gas mencari strategi," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016. Sebelum resmi diangkat, posisi terakhir Ken .

(Inilah.Com) Kicauan Tifatul Soal LGBT Bukan Sikap Resmi PKS

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, bahwa kicauan kadernya Tifatul Sembiring di media sosial twitter tentang kelompok LGBT, bukan merupakan sikap resmi partai. "Itu twit pribadi pak Tifatul bukan sikap resmi fraksi," kata Jazuli kepada INILAHCOM, Selasa (1/3/2016). Jazuli menambahkan, partainya sudah tegas, bahwa para pelaku LGBT wajib untuk disembuhkan..

(TeropongSenayan) DPR Akan Segera Sahkan RUU Arsitek Menjadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek menjadi undang-undang. Hal ini terlihat setelah seluruh Fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU yang diusulkan oleh Komisi V tersebut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (29/2/2016).RUU Arsitek menjadi salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prio.

(Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?

Rimanews - Rancangan Undang-Undang RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaan UU Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya, dalam RUU Tapera, besaran iuran diusulkan sebesar 3% dari Upah Minimum Regional. Iuran sebesar 3% it.

(Rimanews) Ivan Haz Terancam Sanksi Berat, PPP: Terserah MKD!

Rimanews - Anggota DPR asal PPP, Fanny Safriansyah (Ivan Haz) terancam dijatuhi sanksi berat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Putra mantan wakil presiden Hamzah Haz itu, menjadi tersangka kasus penganiayaan pembantu rumah tangganya, dan juga tersangkut kasus narkoba. Terkait hal itu, PPP menyerahkan sepenuhnya nasib Ivan Haz kepada MKD DPR RI. "Terserah MKD, apa yang menurut MKD adil, dan sesua.

(MetrotvNews) Hindari Pewarta, Politikus PKB Nekat Lari-larian di Jalur Cepat

Anggota Komisi V Fraksi PKB Fathan Subchi akhirnya keluar dari Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 17.25 WIB. Dia diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.Fathan tampak tak santai melihat wartawan yang bersiap mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Saking buru-buru menghindari pewarta, Fathan berlaku nekat."Tidak-tidak, jangan mas, jan.

(Tribun News) MKD Bisa Proses Dugaan Tanda Tangan Palsu Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maman Imanulhaq mengungkapkan pihaknya bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Setya Novanto tanpa melalui proses aduan. Hal itu dapat dilakukan bila kasus tersebut telah mencuat ke publik. "Kami berangkat dari aduan dulu. Itu bisa langsung maupun dari media sosial dan pimpinan yang putusan apakah dugaan pemalsua.

(Liputan6.com) Presiden Ingin Pertamina Borong Minyak Saat Harga Anjlok

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memanfaatkan penurunan harga minyak dunia dengan memborong minyak . Instruksi tersebut guna menjaga ketahanan energi nasional.‎Jokowi mengatakan, langkah memborong minyak perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebangkitan harga minyak dunia. Dengan membeli saat harga rendah seperti saat ini maka Indones.

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(DetikNews) JK: Vietnam Salip RI di Urutan Produsen Kopi Dunia

Bandar Lampung - Sempat jadi produsen kopi terbesar kedua setelah Brasil, posisi Indonesia kini melorot ke posisi ke-3 pasca disalip Vietnam. Padahal sebelumnya, Vietnam sendiri belajar mengembangkan tanaman kopi dari Indonesia pada tahun 1970-an.Keprihatinan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat rapat Pengembangan Kopi Berkelanjutan, di Rumah Jabatan Gubernur Lampung, Bandar L.

(MetrotvNews) Terhambat, Pengusaha Minta Permendag Ekspor Hasil Hutan Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengusaha meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ekspor Industri Hasil Kehutanan direvisi karena bertentangan dengan ratifikasi yang sudah ditandatangai dengan Uni Eropa. Dampaknya, produk ekspor hasil hutan RI ke Eropa terhambat.Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menyayangkan pemerintah meng.

(Kompas.com) Komnas HAM Tolak Draf Perppu Kebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak peraturan perundang-undangan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahanan seksual."Itu pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya terpidana harus dibina, bukan dikebiri," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM Siti Noor Laila di Jakarta Pusat, Senin.Masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar bi.

(SindoNews.com) Tertibkan Izin Tambang, ESDM Incar Pemasukan Negara Rp23 Triliun

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral‎ (ESDM) tengah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Indonesia. Atas upaya tersebut, pemerintah menjelaskan mengincar tambahan penerimaan negara sebesar Rp23 triliun.(Baca Juga: Menteri ESDM-KPK Ungkap Ribuan Izin Tambang Bermasalah)Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, tambahan pemasukan uang negara dar.

(DetikNews) DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi."DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rap.

(SindoNews.com) Menhan Dukung Bisnis Narkoba Libatkan Anggota TNI Dibongkar

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung dibongkarnya dugaan bisnis narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI. Karena, masyarakat mencintai TNI yang bersih."Makin dibongkar makin baik, kita semuanya mencintai TNI. TNI yang profesional yang bersih," kata Ryamizard usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).Men.

(Housing-Estate.com) Soal Iuran Tapera, Pemerintah Masih Bisa Fleksibel

Housing-Estate.com, Jakarta - Penolakan kalangan dunia usaha (Kadin dan Apindo) soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat respon pemerintah. Pemerintah mau fleksibel dan membicarakan persoalan ini dengan dunia usaha. Soal Tapera ini sekarang sedang dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam draft disebutkan sumber dana Tapera berasal dari iuran pekerja sebesar 3 persen dari gaji bulanan. .

(MetrotvNews) Dua Anggota Komisi V Diperiksa KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua anggota Komisi V DPR dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Musa Zainuddin dari PKB dan Andi Taufan Tiro dari PAN diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH) yang menyuap Anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti. "K.

(Kompas.com) Desak Pembatalan Pajak Progresif Sawit, Mendag Temui Parlemen Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berupaya melobi parlemen Perancis terkait rencana pemberlakuan pajak minyak kelapa sawit. Pada Kamis (11/02/2016) lalu Mendag bertolak ke Perancis untuk secara khusus menemui pihak parlemen Perancis dan sejumlah pihak terkait. "Kami secara resmi minta Pemerintah dan Parlemen Prancis membatalkan amandemen ini. Saya optimis Pemeri.

(Kompas.com) Kementerian PAN-RB Tawarkan Dua Alternatif Penyelesaian Honorer K2

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Herman menyebutkan dua alternatif tersebut. Pertama, mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di .

(Kompas.com) Istana: Anggota DPR Bukan Diplomat, Tidak Bisa Dapat Paspor Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak setuju jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan fasilitas paspor hitam. Pasalnya, paspor tersebut diberikan khusus untuk diplomat. Menurut Pramono, kebijakan itu sudah sangat jelas. Sehingga anggota DPR yang tugasnya hanya pengawasan, legislasi danbudgeting tidak mungkin diberikan fasilitas paspor hitam. "Memang sempat ada ke.

(Kompas.com) Setya Novanto Tidak Tahu Keberadaan Riza Chalid

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto, Firman Wijaya, menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui keberadaan pengusaha Muhammad Riza Chalid. "Enggak tahulah," ujar Firman di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis (11/2/2016). Penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memerlukan keterangan Novanto dan Riza dalam rangka penyelidikan perkara dugaan permufakatan jahat. Me.

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono mengeluhkan masih banyaknya mafia yang membuat bisnis garam menjadi tidak menggembirakan.“Komoditas strategis ini kondisinya tidak begitu menggembirakan, banyak kartel, mafia di tata niaga garam,” kata Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Namun demikian, Achmad.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Rilis "Roadmap E-commerce", Pemerintah Akan Atur Tujuh Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis peta jalan (roadmap) untuk perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam peta jalan tersebut, ada tujuh hal yang diatur.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tujuh hal itu diantaranya pertama, pemerintah akan memanfaatkan cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) untuk mempercepat pengiriman logistik.Kedua, dari sisi pend.

(Warta Ekonomi) Dibilang Tak Punya Fungsi, DPD Peringatkan DPR

WE Online, Jakarta - Wacana pembubaran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai banyak polemik. Tidak sedikit yang menyatakan ketidaksetujuannya, ttetapi dari pihak DPR banyak pula yang menilai lembaga DPD perlu ditinjau fungsi dan manfaatnya. Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal DIY Hafidh Asrom mengatakan seharusnya DPR RI menunjukkan sikap tegas menolak wacana pembubaran DPD sebab DPR me.

(Kompas.com) Menlu: Langkah Indonesia Tangani Teroris Diapresiasi Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah dalam menormalisasi situasi pasca-serangan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pertengahan Januari 2016 lalu diapresiasi masyarakat internasional. Sebab, dalam kurun waktu singkat, situasi yang semula mencekam berangsur kembali normal. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, .

(TeropongSenayan) Upss, Surya Paloh Minta 10 SKPD untuk Kader Nasdem

JAKARTA (TEROPONGSENAYA) - Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho mengakui bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap wajar kalau kadernya Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mendapatkan 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Saat islah Bang Surya, maaf kalau saya panggil abang, katanya 'Ada 55 SKPD, saya pikir kalau diberikan 10 masih wajar' kira-kira i.

(Kompas.com) Anggaran Rp 4,3 Triliun Dialihkan demi Tingkatkan Produksi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 4,3 triliun dalam pagu anggaran sebesar Rp 31,5 triliun. "Program yang kurang produktif seperti seminar, rehabilitasi bangunan, membeli mobil, semua yang tidak berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian akan dipangkas," ujar Menteri Pertanian, An.

(DetikNews) Diminta Data Penanganan Perkara Korupsi Terbuka, Polri Minta Waktu

Jakarta - Kepolisian RI menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi penanganan perkara korupsi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Komisi Informasi Pusat (KIP). Sidang berlangsung di Graha PPI di Jakarta Pusat.Sidang sengketa informasi ini dihadiri oleh perwakilan ICW dari divisi investigasi. Sedangkan dari Polri diwakili oleh divisi Humas bidang PID (Pusat Informasi dan Dokumentasi).&.

(DetikNews) Buka Lowongan 3.500 Guru PNS, Ini Fasilitas yang Diberikan Pemerintah

Jakarta - Tahun ini pemerintah akan merekrut 3.500 guru dalam program Guru Garis Depan yang akan mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memastikan bahwa mereka akan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baca juga: Guru Honorer Tuntut Jadi PNS, Mendikbud: Jika Mau di Daerah Langsung DiangkatPemerintah, kata Anies, menyada.

(Kompas.com) Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran. Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefi.

(Kompas.com) Pemerintah Jajaki Lagi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menjajaki kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Rencana itu sempat mencuat namun meredup lantaran pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting. Sebab ia yakin, tanpa kerjasama itu akan lebi.

(Kompas.com) Jika FTA dengan Uni Eropa, CPO dan Kakao Indonesia Tidak Akan Dikenai Tarif Bea Masuk Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong yakin ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan kakao Indonesia tidak lagi dikenai tarif bea masuk tinggi di Eropa. Menurutnya, hal itu bisa terwujud bila Indonesia sepakat menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa. "Tentunya tarif bea masuk ke eropa bisa turun banyak," ujar Lembong di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (.

(DetikNews) Tak Setor Jaminan US$ 530 Juta, Freeport: Kami Komitmen Bangun Smelter

Jakarta -PT Freeport Indonesia akhirnya berhasil mengantongi rekomendasi izin ekspor konsentrat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, Freeport tidak menyetor dana jaminan sebesar US$ 530 juta yang disyaratkan Kementerian ESDM sebagai bukti komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia.Freeport berpendapat bahwa setoran sebesar US$.

(Warta Ekonomi) "Zaman SBY PDI-P Kritik Revisi UU KPK, Sekarang Kok Dukung?"

WE Online, Jakarta - Perwakilan masyarakat sipil menyatakan diri menolak revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi (KA) menyambangi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/2/2016). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas. Kedatangan mereka .

(Kompas.com) Muhaimin: Gubernur Itu Tidak Punya Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa jabatan gubernur hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di satu kawasan. Atas dasar itu, Muhaimin setuju bila pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPRD. Berbeda dengan bupati atau wali kota yang kebijakannya langsung bersentuhan dengan rakyat. "Semu.

(Kompas.com) Revisi UU Otsus, Dinilai Sebagai Jalan untuk Membangun Kesejahteraan Papua

Jakarta - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.Jika dalam Undang-undang no 21 tahun 2001 hanya ada 9 sektor strategis pembangunan, maka dalam Revisi UU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan. Di a.

(DetikNews) Ini Tanggapan IKEA Swedia Atas Putusan MA yang Menangkan Pengusaha Lokal

Jakarta - PT Hero Supermarket Tbk sebagai operator pemegang waralaba IKEA di Indonesia angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa merek 'IKEA'. PT Hero Supermarket Tbk menegaskan, putusan itu tidak membuat operasi pusat perbelanjaan furnitur di Alam Sutera itu terganggu.PT Hero Supermarket Tbk adalah operator resmi pemegang waralaba IKEA di Indonesia yang memperoleh li.

(Tribun News) Ikrar Nusa: DPR Harus Bisa Tunjukkan Pasal Menguatkan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Baktimengimbau kepada DPR RI untuk dapat membuktikan poin yang menguatkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Menurutnya, selama ini yang berkembang di masyarakat hanya poin yang melemahkan KPK. "DPR harus buktikan pasal yang menguatkan KPK. Jangan sampai hanya bilang akan menguatkan KPK, tapi tidak bisa menunjukkan pasal yang dapat menguatkan,.

(Kompas.com) Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan tidak akan mengubah draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meski usulan pada draf tersebut "panen" penolakan. PDI-P sebagai motor pengusul revisi UU KPK merasa draf yang ada saat ini sudah cukup baik. "Mau diubah ke mana lagi?" kata salah satu perwakilan pengusul revisi UU KPK dari PDI-P, Ichsan Soel.

(Kompas.com) Ma'ruf Cahyono Resmi Dilantik Jadi Sekjen MPR

Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah janji Sekjen MPR yang berlangsung di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Rabu (3/2/2016) ini dihadiri langsung oleh Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, kelompok DPD MPR, dan Sekjen lembaga negara. Ma'ruf merupakan Sekjen MPR keempat selama masa reformasi, setelah seb.

(Kompas.com) Sirkuit Sentul “Ngebet” Ingin Gelar MotoGP 2017

Jakarta, KompasOtomotif – Pemerintah melalui Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora) sudah menyatakan bahwa Sirkuit Sentul gagal sebagai tempat digelarnya MotoGP 2017. Alasannya, uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa diberikan ke pihak swasta.Bahkan pemerintah sudah menggulirkan rencana pembangunan sirkuit baru di Jakarta atau Palembang, untuk menggelar ajang balap mot.

(DetikNews) Gabung dengan Malaysia, RI Pede 'Lawan' Prancis Soal Pajak CPO

Jakarta -Indonesia memprotes keras rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sebab, Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, termasuk ke Perancis, akan sangat dirugikan bila ada kenaikan pajak impor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengingatkan Perancis bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki cukup kekuatan. Bila Pran.

(Kompas.com) Berdayakan UMKM, Komisi VI Minta Pemerintah Kerja Sama dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelakunya. "Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan K.

(Kompas.com) Nazaruddin Kembali Sebut Fahri dan Sejumlah Nama Lain Terima "Fee" dari Perusahaannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tak hentinya melancarkan serangan terhadap sejumlah politikus yang pernah duduk di parlemen periode 2009-2014. Kali ini, Nazar menyebut mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI Mirwan Amir, dan Marwan Jafar yang saat itu merupakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, m.

(Kompas.com) Tanpa Naskah Akademik, Revisi UU KPK Cacat Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap rancangan maupun revisi UU harus disertai dengan naskah akademik. Oleh karena itu, adalah sebuah keanehan apabila poin-poin usulan perubahan UU KPK muncul terlebih dulu sebelum ada naskah akademik.Pendapat ini diutarakan oleh pengamat dari Pusat Studi Hukum dan kebijakan, Miko Ginting, .

(Kompas.com) Takdir "Pemain" Cadangan

KOMPAS.com - Senyum menghiasi wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berada di lahan persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur satu hari lalu. Berjalan menggunakan tongkat, Menteri Amran menyalami para petani satu persatu yang tengah bersiap memanen padi di petakan sawah setempat. Catatan Dinas Pertanian Kabupaten Malang menunjukkan di desa tersebut a.

(Kompas.com) DPR Akan Desak Pemerintah Bangun PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarak.

(Kompas.com) KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti sebagai saksi terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Hari ini, KPK memeriksa Winantuningtyastiti, Sekjen DPR sebagai saksi untuk DWP,.

(Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPR Setya Novanto mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2/2016).Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah membenarkan kedatangan Novanto tersebut. "Ya, ini pemeriksaan awal," ujar Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis pagi. (Baca: Demokrat: Panja Dibentuk karena Ketakutan Jaksa Agung Panggil Setya Novanto)Novanto diper.

(Kompas.com) Pengusaha Hotel Khawatir RUU Larangan Minol Malah Buat Maraknya Miras Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) akan meningkatkan peredaran miras ilegal dan konsumsi oplosan. “Jika dilarang, yang terjadi malah miras ilegal beredar di hotel. Ini berdampak pada reputasi,” kata Hariyadi dalam rapat dengar pendapat umum PHRI dan Pansus RUU.

(Kompas.com) Revisi UU ITE Mulai Dibahas Komisi 1 DPR Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik mengatakan sudah menerima Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akan segera mengadakan pembahasan dengan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.Mahfuz memperkirakan pembahasan sudah bisa dilakukan pada awal Februari nanti. Targetnya bisa selesai seluruhnya dalam .

(Kompas.com) Baleg DPR Optimistis 10 RUU Disahkan hingga Maret 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR optimistis sepuluh Rancangan Undang-Undang akan disahkan menjadi Undang-Undang hingga Maret 2016 sehingga target Program Legislasi Nasional 2016 bisa terpenuhi. "Pada bulan Maret 2016 seharusnya 10 RUU sudah selesai. Kuncinya, teman-teman di komisi sama-sama bekerja untuk menyelesaikan target ini," kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di Gedu.

(DetikNews) KPAI Minta Mendikbud Perhatikan Pendidikan Anak Pengungsi Eks Gafatar

Jakarta - KPAI bersama tim relawan dari psikolog anak, pendongeng, perawat, konselor dan penyuluh melakukan pendampingan terhadap para pengungsi eks Gafatar di Gedung Forki Cibubur dan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. KPAI meminta pemerintah khususnya Kemendikbud dan Kemenag untuk lebih memperhatikan pendidikan dan pendampingan keagamaan para pengungsi eks Gafatar tersebut."Kemdikbud pe.

(DetikNews) Digaji Lebih Tinggi dari Aspri, ini Tugas Tenaga Ahli Anggota DPR

Jakarta - Anggota DPR difasilitasi minimal dua asisten pribadi (aspri) dan 5 Tenaga Ahli (TA) oleh negara. Jika aspri sifatnya lebih administratif, TA bekerja lebih analitik.Tugas TA anggota DPR diatur dalam Peraturan DPR Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI. Antara lain TA bertugas untuk menyusun analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, d.

(DetikNews) MA Ternyata Terbelah Saat Putuskan IKEA Jadi Milik Pengusaha Surabaya

Sengketa Merek Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan perusahaan PT Ratania Khastulistiwa sebagai pemilik merek IKEA. Ternyata putusan MA ini tidak bulat.PT Ratania merupakan perusahaan furniture yang memiliki akta pendirian tertanggal 7 Oktober 1988. Perusahaan ini membuat berbagai produk rumah tangga dan telah diekspor ke Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Sebagai branding produkn.

(DetikNews) Dipolisikan Dita karena Penganiayaan, Masinton Terancam Dipecat dari DPR

Jakarta - Dita Aditia berencana melaporkan bosnya, anggota F-PDIP DPR Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan penganiayaan. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyebut penganiayaan dapat berujung pada sanksi berat yaitu pemecatan dari DPR. "Ya tentu berat lah ya, namanya kan juga penganiayaan. Itu kan tidak berperikemanusiaan. Kalau disebut penganiayaaan, apalagi seorang.

(DetikNews) Ribut Jagung Langka, DPR: Data Tak Akurat Bikin Kebijakan Ngaco

Jakarta -Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan produksi jagung surplus. Hal itu pula yang jadi alasan pemerintah kemudian melarang jagung impor, imbasnya harga jagung melambung tinggi hingga sempat tembus Rp 7.000/kg.Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Kementan, dan sejumlah asosiasi perunggasan, keakuratan data produksi, kebutuha.

(Tribun News) Baleg DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah dan DPD menyepakati 40 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Hal itu disepakati dalam rapat pleno yang digelar di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/1/2016). Kesepakatan itu akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan. "Keputusan ha.

Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 - Paripurna 26 Januari 2016

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2016: RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - draft & RUU disiapkan oleh DPR RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - DPR RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam - DPR RUU tentang Jasa Konstruksi - DPR RUU tentang Penyandang Disabilitas - DPR RUU tentang Perlidungan Pekerja Indo.

(Kompas.com) Potong Masa Reses dan Kunker ke Luar Negeri, DPR Hemat Rp 139 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pimpinan fraksi menggelar rapat pimpinan pengganti bamus, Rabu (27/1/2016) siang. Dalam rapat tersebut disepakati agar waktu kunjungan kerja bagi anggota dewan baik itu kunjungan ke luar negeri maupun reses dikurangi. Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan, awalnya setiap anggota dewan diberi waktu lima pekan untuk setiap kali reses.

(Tribun News) Keamanan Keluarga Jadi Satu Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Setya Novanto kembali mangkir panggilan ketiga dari Kejaksaan Agung, tapi pada kali ini mantan Ketua DPR itu mengajukan surat permintaan penundaan. Dalam surat tersebut, selain mengaku sedang tidak sehat secara psikologi, Novanto turut menyertakan alasan soal keamanan keluarganya. "Dalam suratnya beliau mengatakan kurang sehat, dan memperhitunga.

(ANTARA News) Rio Capella terkejut Sisca kembalikan uang diam-diam

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku terkejut karena teman kuliahnya Fransisca Insani Rahesti alias Sisca mengembalikan uang Rp50 juta secara diam-diam saat Rio sudah dijatuhi vonis."Uang yang dari Rio Rp50 juta sudah dikembalikan, saya transfer ke rekening Rio," kata Fransisca dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korup.

(Sportku.Com) Kemenpora Sarankan Pengelola Sirkuit Sentul Temui Jokowi

SPORTKU.COM - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar PT Sarana Sirkuitindo Utama (Sirkuit Sentul) menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu terkait dengan keputusan pemerintah tentang batalnya Sirkuit Sentul menjadi arena balapan MotoGP Indonesia 2017. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengungkapkan, p.

(Kompas.com) Hitung Divestasi Freeport, Kementerian ESDM dan BUMN Tunjuk Tim Penilai yang Sama

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan pihaknya akan menggunakan penilai independen yang sama dengan yang digunakan Kementerian BUMN untuk menghitung penawaran nilai divestasiFreeport Indonesia.Adapun besaran nilai divestasi mencapai sebesar 1,7 miliar dollar AS. “Kementerian ESDM akan menunjuk independent valuer, atau apabila Kementerian BUMN .

(Kompas.com) Hasil Geledah di Ambon Bisa Jerat Pelaku Lain dalam Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Ambon. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, hasil penyitaan tersebut akan digunakan untuk menyidik kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus yang menjerat anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti."Bisa menjerat pelaku lain yan.

(MetrotvNews) KPK Cium Ada Korupsi Bersama di Komisi V

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK mencium adanya korupsi bersama dari proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. KPK pun terus mengusut korupsi dengan total fee sebesar enam persen atau sekitar Rp69 miliar yang masuk ke kantong beberapa anggota DPR Komisi V itu.Menurut sumber Media Indonesia di KPK, perkara suap terhadap anggota DPR Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti itu melibatk.

(MetrotvNews) Jurus Baru Membela Novanto

KALAU kepentingan pribadi dan golongan sudah didewakan, jangan harap kepentingan rakyat diperhatikan. Kalau semangat membela kolega telah berada di titik kulminasi, apa pun akan dijadikan strategi meski harus menodai fungsi dan kewenangan suci.Itulah yang terus terjadi di panggung Senayan. Amat gamblang dipertontonkan betapa sebagian anggota dewan yang terhormat kelebihan libido untuk membantu san.

(Kompas.com) Transaksi Gelap 8.000 Liter Solar di Selat Bali Digagalkan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Satpolair Polres Banyuwangi menggagalkan transaksi gelap 8.000 liter solar di wilayah selat Bali. Kasat Polair Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku adalah memindahkan solar dari kapal tugboat Fortuna Andre ke KM Sarana Sukses yang mengangkut pupuk menuju Lombok. Pemindahan solar dilakukan di Selat Bali menggunakan selang gulung dan jug.

(ANTARA News) Khofifah: Presiden instruksikan eks Gafatar dilindungi

Sungai Raya, Kalbar, (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo kepada dirinya, pihaknya harus memberikan perlindungan bagi seluruh eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang ada di Kalbar."Sesuai dengan perintah pak Presiden, meski saat ini terdapat pemahaman keyakinan yang beda dari para eks anggota Gafatar ini, .

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(Tribun News) Pengamat: Anggota DPR Tidak Berwenang Bahas Mata Anggaran Secara Teknis Bersama Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI,Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif. Pasalnya, Komisi V DPRbelum pernah membahas proyek jalan di Maluku yang diusulkan Damayanti. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menjelaskan, merujuk putusan MK pada Mei 2014, sebenarnya DPR sudah tidak berwenang lagi membah.

(TeropongSenayan) Inggris Main Dua Kaki dalam Konflik Papua?

JAYAPURA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie mempertanyakan konsisten pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik yang menyatakan mendukung sepenuhnya Papua bagian dari NKRI pada kunjungannya pekan tadi di Bumi Cenderawasih. "Padahal di Inggris masih melindungi dan membiarkan para pejuang atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bisa ber.

(JituNews) Apindo Tolak RUU Tapera Ditujukan ke Pekerja Formal

JAKARTA JITUNEWS.COM - Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah berencana menyediakan pembiayaan melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan menjadi UU pada Maret 2016. Sebagai representasi dunia usaha, Asosiasi Pengu.

(DetikNews) Dituntut 9 Tahun, Jero Wacik: Kesaksian Pak Wapres Tidak Dipertimbangkan

Jakarta - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik keberatan dengan tuntutan 9 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 18,790 miliar. Bagi Jero, Jaksa pada KPK tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk kesaksian meringankan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla."Fakta persidangan termasuk kesaksian Pak Wapres tidak dipertimbangkan tapi ini kan pengadilan ki.

(DetikNews) Ini Poin-poin di UU Terorisme yang Akan Direvisi

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk merevisi UU No 15/2003 tentang penanggulanhan terorisme. Sejumlah poin akan diubah dan menekankan pada aspek pencegahan."Pertama faktor pencegahan yang sebelumnya dalam Undang-undang Terorisme itu lebih pada sifatnya penindakan ya. Yang tidak bisa kita mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas," kata Menkum HAM Yasonna Laoly saat jumpa pers usai.

(Kompas.com) Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta jangan terburu-buru melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlu dilakukan pencermatan terjadap instrumen hukum yang sudah ada. Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi untuk mengintegrasikan UU antiterorisme dengan peraturan-peraturan.

(Suara.com) Produksi Bahan Baku di Negeri Sendiri Bisa Tekan Harga Obat

Saat ini lebih dari 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih impor. Suara.com - Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Sayangnya, hal ini tak didukung dengan harga obat yang masih relatif mahal.Menurut dra R. Dettie Yuliati, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes, harga obat yang mahal disebabkan oleh ketergantungan bahan baku yang masih impor dari negara lai.

(Kompas.com) Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Energi berbasis fosil tidak dapat selamanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh sebab itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi opsi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai .

(DetikNews) PDIP Resmi Pecat Damayanti Wisnu Putranti

Jakarta - PDIP sudah resmi memecat anggota DPR yang ditangkap KPK, Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti bukan lagi kader PDIP."Sudah diumumkan Pak Sekjen," kata Wasekjen PDIP Bambang Wuryanto mengonfirmasi pemecatan Damayanti, Selasa (19/1/2016).Surat pemecatan Damayanti diteken Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto 14 Januari lalu. Surat pemecatan itu bernomor 93/K.

(JituNews) Menpar Akui E-Commerce Lebih Beri Kemudahan Dibanding Pusat Perbelanjaan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, masyarakat yang sepanjang hidupnya tak dapat menikmati kehadiran e-commerce atau perdagangan elektronik, maka proses hidup ke depannya akan sulit. Hal tersebut lantaran perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia kian pesat seirama dengan perkembangan teknologi dan informatika. "Karena lifestyle memang sudah berubah, dulu .

(Kompas.com) Jokowi Lantik Nazir Foead Jadi Kepala Badan Restorasi Gambut

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Nazir Foead menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2016). Pengangkatan Nazir ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 M tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut. Keppres tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi pada 18 Januari 2016. "Bahwa saya akan setia.

(Kompas.com) Kejati: Kasus Abraham Masih Dipelajari, Ini Kan Kasus Kecil

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad belum juga disidangkan meski berkas perkaranya telah dilimpahkan dari Polda Sulselbar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada 22 September 2015 lalu.Saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2016), Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardi Surachman meminta media untuk menanyakan perkara itu ke Asisten Pidana Umum (Aspidu.

(Kompas.com) Setya Novanto Tak Akan Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Agung.Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan Novanto, Rabu (20/1/2016), untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi melalui permufakatan jahat bersama dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid."Jika merujuk pada komunikasi kami terakhir, Pak Novanto ti.

(Kompas.com) Dua Kapal Perang Buatan PT PAL Indonesia Diluncurkan

SURABAYA, KOMPAS.com - PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang, yakni Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) -1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 dalam upacara peluncuran di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (18/1/2016).Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah mengatakan, kapal PKR merupakan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan ka.

(Rimanews) KPK Periksa Damayanti Sebagai Tersangka Kasus Suap

Rimanews - Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dikawal petugas keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Jakarta, Senin (18/1/2016). Damayanti diperiksa KPK terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dua tersangka lainnya Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini..

(DetikNews) RI Akan Impor 100.000 Ton Jagung di Februari 2016

Jakarta -Untuk mengendalikan impor jagung agar tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, pada tahun ini pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi importir tunggal jagung. Saat ini Bulog sedang mengurus perizinan impor. Rekomendasi impor jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan) telah dikantongi, tinggal izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bulog menargetkan bisa mulai mendatangk.

(Kompas.com) Bangun Pabrik Gula, Pemodal Asing Wajib Libatkan Petani Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah telah mengambil kesepakatan di tingkat menteri koordinasi untuk membuka kesempatan bagi investasi asing masih di bidang pertanian. Salah satunya adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain industri gula.

(Kompas.com) Harga Minyak Bikin APBN 2016 Berpotensi Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia yang semakin anjlok dan berlimpahnya pasokan minyak dari negara-negara produsen minyak utama dunia memberikan kondisi ketidakpastian tersendiri bagi perekonomian banyak negara. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pun berpotensi akan direvisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro tidak menamp.

(Kompas.com) Rebut Pabrik yang Pindah dari China!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan Indonesia harus bersiap untuk merebut pabrik-pabrik yang hengkang dari China. Untuk bisa merebut pabrik-pabrik tersebut, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia. Menurut dia, saat ini pemerintah China sedang melakukan transformasi perekonomian. Dari yang asalnya mengge.

(Kompas.com) Gerindra "Walkout", Rapat Jaksa Agung-Komisi III Ditunda hingga Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra memutuskanwalkout dari rapat antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Selasa (19/1/2016) malam. Fraksi Gerindra merasa keberatan karena merasa pertanyaannya tidak dijawab oleh Jaksa Agung dan jajarannya. "Kami tunggu-tunggu tapi tidak dijawab. Fraksi Gerindra walkoutdari raker," kata Ketua Poksi Gerindra di Komisi III DPR, Sufmi Das.

(DetikNews) 'Sepakbola Tak Boleh Dinikmati Segelintir Kelompok dengan Dalih Hiburan Masyarakat'

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi setuju dengan sikap APPI soal meminta ketegasan akan nasib pemain. Ia juga mengatakan, kompetisi seharusnya juga memperhatikan nasib para pemain dan pelatih.Seperti diberitakan sebelumnya, APPI meminta kepada semua klub dan pemain agar menolak adanya turnamen-turnamen lagi. Mereka dengan tegas meminta agar stakeholder (pemangku kepentingan) sepakbola nasional untuk m.

(Kompas.com) Ketua DPR Minta Fahri Hamzah Jaga Marwah DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjaga warwah parlemen. Hal itu diungkapkan Akom untuk menanggapi sikap Fahri yang memprotes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran membawa personel Brimob dengan senjata laras panjang saat menggeledah ruangan sejumlah anggota DPR. "Atas kejadian tadi, Pak Fahri harus menjaga marwah dewan,&.

(DetikNews) Fahri Hamzah Pimpinan DPR, Tak Sepantasnya Persulit KPK Geledah Ruangan Yudi Widiana

Jakarta - Fahri Hamzah seorang pimpinan lembaga tinggi negara bernama DPR. Fahri pastinya seorang negarawan. Karenanya sikap dia menghalangi penyidik KPK menggeledah ruangan anggota Komisi V DPR Yudi Widiana terkait kasus tangkap tangan anggota Komisi V DPR yang lain yakni Damayanti Wisnu Putranti dinilai tak patut."Fahri Hamzah merupakan pimpinan lembaga negara, mestinya kalau ada hal-hal yan.

(Kompas.com) ISL Dilarang, PT Liga Ingin Gelar Indonesia Super Competition

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan PT Liga Indonesia dengan 18 klub Liga Super Indonesia menghasilkan terobosan baru yang bisa digelar pada rentang waktu 2016. Berdasarkan penolakan BOPI memberikan rekomendasi penyelenggaraan Liga Super Indonesia 2016, pertemuan itu memutuskan bahwa PT LI dan klub yang notabane pemilik saham mayoritas PT LI akan menggelar ajang jangka panjang yang bukan properti PSSI.

(Kompas.com) Akhir Januari, Roadmap Ecommerce Jadi Program Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan roadmap ecommerce Indonesia. Rencananya roadmap itu akan dijadikan sebuah program nasional pada akhir Januari 2016 ini.Keputusan tersebut ditetapkan dalam sebuah rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN Sofyan Djal.

(DetikNews) Menko Polhukam Minta DPR Revisi UU Terorisme

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana mendorong DPR agar melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme. Tujuannya agar ada upaya preventif untuk mengungkap kasus terorisme."Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi UU Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif. Jadi kalau sudah patut diduga, kami bisa menahan karena selama ini tidak ada," uj.

(Merdeka.com) Perppu Kebiri bagi Pelaku Pencabulan Anak Segera Diterbitkan

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yembise mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung akan mengadakan rapat kembali untuk merumuskan Perppu Kebiri bagi pelaku pencabulan anak. Ditargetkan, Perppu akan kelar satu hingga dua pekan lagi. "Perppu kebiri sudah dalam tahap finalisasi. Saat ini sudah .

(Kompas.com) Kubu Aburizal Dukung Pemerintah, PDI-P Ungkit Kursi Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyambut baik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, Hasto meminta dukungan Golkar itu harus dibuktikan dengan suatu sikap nyata. Dia pun mengungkit soal kursi Ketua DPR yang sehahrusnya milik PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2014.Keg.

(DetikNews) Dipanggil Kejagung, Novanto Hanya Akan Beri Keterangan Tertulis

Jakarta - Kejagung memanggil mantan ketua DPR Setya Novanto hari ini. Pengacara Novanto, Firman Wijaya menyebut kliennya hanya akan memberikan keterangan tertulis kepada Kejagung sebagai bentuk jawaban bagi pemanggilannya itu."Kita akan klarifikasi tertulis juga bisa lisan, pemeriksan itu kan bisa dengan lisan dan surat. Ya kemungkinan tertulis karena kita memperhatikan jadawal kita yang di Ba.

(DetikNews) Modus Mengawal Proyek yang Diduga Jadi Bisnis Kekuasaan Oknum Anggota DPR

Jakarta - Lagi-lagi KPK menangkap tangan anggota DPR. Kali ini modusnya sama seperti yang terdahulu, mengawal proyek. Hal seperti ini tentu disesalkan di tengah semangat pemberantasan korupsi yang tengah disuarakan."Kalau lihat modus kasus sebelumnya, DPR umumnya membisniskan kekuasaan mereka untuk dapat rente," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Kamis (14/1/2016).D.

(Rimanews) Rapat dengan Klub ISL, PT Liga Fokus Bahas Pelaksanaan Kompetisi

PT Liga Indonesia menegaskan pada agenda pertemuan dengan 18 perwakilan klub Indonesia Super League (ISL) di Jakarta, 15-16 Januari 2016 akan fokus membahas pelaksaaan kompetisi. CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, menyatakan pertemuan yang dilakukan ini memang lebih eksklusif. Dirinya juga berharap pertemuan nanti menghasilkan keputusan terbaik untuk persepakbolaan Tanah Air. "Untuk pertemua.

(DetikNews) Ini Sikap MKD untuk 5 Kasus Anggota DPR: Dari Arzetti Hingga Herman Hery

Jakarta - MKD sudah membuat sikap untuk sejumlah kasus yang masih menumpuk di laci meja kerja Yang Mulia. Ada kasus yang ditolak, ada yang ditindaklanjuti.MKD menggelar rapat pleno, Kamis (14/1) kemarin. Ada sejumlah kasus yang telah direspons, sebagian ditolak, sebagian ditindaklanjuti.Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa kasus yang diputuskan untuk ditolak, salah satunya adalah lapor.

(DetikNews) Ketua DPR: Happy-nya Anggota Dewan di Fungsi Pengawasan

Jakarta - DPR memiliki fungsi pengawasan yang dalam menjalankannya terdapat hak interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat. Fungsi inilah yang disebut Ketua DPR Ade Komarudin paling disenangi anggota dewan."Happy-nya anggota dewan ya fungsi pengawasan. Mengapa? Karena fungsi pengawasan lebih gampang, mengawasi itu lebih gampang, mengoreksi itu lebih gampang bahkan menyalahkan orang lain i.

(TeropongSenayan) Tekor Rp 5,85 Triliun, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tarif iuran peserta BPJS Kesehatan bakal mengalami kenaikan tahun ini. Besaran kenaikan tersebut diakui Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) TB Rahmat Sentika masih dalam tahapan harmonisasi antar kementerian.“Tetapi prinsipnya tarif iuran BPJS Kesehatan naik mulai 2016 ini,” jelas Rahmat beberapa waktu lalu.Untuk tarif penerima bantuan iur (PBI) naik dari Rp 19.2.

(DetikNews) Gebrakan Ade Komarudin: Pansus DPR Dilarang Kunker ke LN!

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin melarang panitia khusus (Pansus) penyusun UU di DPR untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Namun, masih ada sejumlah pengecualian."Soal kunjungan ke luar negeri. Komisi I kan mitranya luar negeri. BKSAP, tugasnya seperti itu. Tapi pansus, buat apa studi banding. Itu sudah dievaluasi. Diputus karena tidak produktif," kata Ade di Gedung DPR, Senin (11/1/.

(DetikNews) Kasus 'Papa Minta Saham', Kejagung Panggil Setya Novanto Rabu

Jakarta - Jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melayangkan pemanggilan kepada Setya Novanto terkait kasus dugaan pemufakatan jahat. Novanto dipanggil untuk menjalani pemeriksaan Rabu (13/1)."Dia (Novanto) akan diundang lusa, hari Rabu, akan dimintai keterangan benarkah membicarakan perpanjangan masalah ini," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid.

(DetikNews) Ketua KPK Sebut Nama Hasrul Azwar di Putusan SDA Jadi Petunjuk

Jakarta - Nama anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar disebut majelis hakim dalam putusan Suryadharma Ali menerima fee dalam pemondokan haji. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi KPK untuk mengambil langkah selanjutnya."Akan jadi petunjuk untuk melangkah," kata Agus di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2016).Agus menyebut pengun.

(DetikNews) Mendag: Larang Asing Investasi di RI Sama Artinya dengan Pro Impor

Jakarta -Kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah salah satu upaya agar mengurangi impor barang jadi. Semakin banyaknya investasi masuk, artinya kegiatan produksi akan lebih banyak di dalam negeri.Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan langkah ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Sebab, terlalu banyak sektor usaha dalam DNI hanya menjadikan In.

(DetikNews) Fahri Hamzah Melawan Desakan Mundur, Ini Kata Presiden PKS

Jakarta - Fahri Hamzah tiba-tiba curhat soal desakan mundur dari elite PKS yang disebutnya gatal ingin jadi Wakil Ketua DPR. Presiden PKS Sohibul Iman meluruskan situasi yang sebenarnya."Saya kira ini persoalan internal seperti yang disampaikan Saudara Fahri sendiri pada butir 1 press release," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada detikcom, Minggu (10/1/2016).Sohibul memilih menenangkan o.

(Kompas.com) Kelola Gas Masela, Maluku Harus Siapkan Modal Rp 25 Triliun

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi memastikan Provinsi Maluku akan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan blok gas Masela. "Provinsi Maluku akan mendapatkan hak pengelolaan 10 persen blok Masela," kata Amien di hadapan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan sejumlah pejabat daerah Maluku di Ambon, Sab.

(Kompas.com) Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Jadi Penghalang Penegakan Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Gerakan Anti-kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) Isla Ramli menilai, Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada telah menjadi tembok penghalang penegakan keadilan. Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai batasan minimal selisih suara pasangan calon kepala daerah untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Menjadi tidak relevan untuk bicara.

(Liputan6.com) Banyak Demo Buruh, Perusahaan Asing Hengkang dari Batam

Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamind.

(Inilah.Com) Menpar Jelaskan Perlunya Badan Otorita Pariwisata

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya menilai keberadaan Badan Otorita Pariwisata sangat penting untuk meningkatkan dan memajuan pariwisata Indonesia. Perkataannya menyinggung soal pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi. Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pa.

(DetikNews) Jokowi: APBN Diprioritaskan untuk Infrastruktur

Jakarta -Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembangunan infrastruktur akan mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi."Saya ingin memberikan perspektif ke depan, APBN untuk infrastruktur diprioritaskan, fokusnya ada di situ," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Per.

(Kompas.com) Penghematan, Pemerintah Akan Kurangi Jumlah PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan kajian atas rencana pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS).Pengurangan jumlah PNS dilakukan untuk penghematan anggaran belanja negara. "Yang pasti kita akan melakukan efisiensi," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016). Ada beberapa m.

(Kompas.com) Peralihan Status PTS Menjadi PTN Diprioritaskan di Daerah Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta laporan perkembangan peralihan status 29 perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Peralihan status semua PTS itu menemui kendala, seperti untuk urusan serah terima aset, lahan, dan status kepegawaian. "Saya kira itu perlu segera diselesaikan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2015). Menteri Ris.

(Kompas.com) Mendag: Manfaatkan Revolusi Ponsel Cerdas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, Indonesia harus mengubah model bisnis di tahun 2016 ini. Dengan tidak mengandalkan ekspor komoditas, Thomas yakin perekonomian ke depan menjadi lebih baik. Dia menyebutkan, titik cerah potensi perekonomian 2016 datang dari perdagangan dalam jaringan atau e-commerce. "Dengan semakin murahnya smart phone (pon.

(Kompas.com) BPN Gelar Pelayanan Sertifikat Malam Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya meningkatkan pelayanan mengurus sertifikat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar "BPN Night Service". Fasilitas ini disediakan ATR/BPN di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, mulai Rabu malam (6/1/2016). "Pertama, memudahkan dengan jarak. Di Jakarta 5 kilometer saja bisa ditempuh berjam-jam. Ha.

Sengketa Lahan Register 1 Way Pisang - Audiensi Komisi 2 dengan Kepala Desa, DPRD, dan Masyarakat Lampung Selatan, serta BPN

Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD, Kepala Desa, dan masyarakat Lampung Selatan, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 1 Desember 2015 tentang sengketa lahan Register 1 Way Pisang. Rapat dibuka pukul 10.22 WIB, dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Pemaparan Mitra Kepala Desa Lampung Selatan: Lampung Selatan membentuk forum masyarakat Register 1 Way Pisang. Berharap kedatangan.

(Kompas) Setya Novanto Tanda Tangani Sendiri Surat Penunjukannya sebagai Ketua Fraksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Setya Novanto menandatangani sendiri penunjukan dirinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Seperti dijelaskan dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI tertanggal 4 Januari 2016 tersebut, DPP Golkar telah melakukan pergantian pimpinan fraksi. Turut dilampirkan, surat keputusan DPP Golkar Nomor KEP-68/DPP/GOLKAR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Selain Nova.

(Kompas) PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. "PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nom.

(DetikNews) Gudang Penimbunan Minyak Tanah Milik Oknum Polisi Digerebek

Pekanbaru - Polresta Pekanbaru menggerebek gudang penimbunan BBM jenis minyak tanah. Pemilik gudang diketahui oknum anggota Polres Kuansing.Gudang penimbunan bahan dasar minyak tanah ini berada di Jl Gajah Mungkur, Kecamatan Tanayan Raya, Pekanbaru. Gudang ini milik anggota Polres Kuansing inisial MUS. Ketika digerebek, gudang ini masih beraktivitas penyuliangan minyak mentah menjadi minyak tanah..

(DetikNews) Menkum HAM Akan Cabut SK PPP, Romi: Otomatis Kembali ke Muktamar Bandung

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan dalam waktu dekat akan mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP Muktamar Surabaya. Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi menanggapi santai rencana Yasonna tersebut.Romi menegaskan pihaknya siap legowo dan mendukung putusan Yasonna."Sebagai insan yang taat kepada hukum, kita mendukung penuh pencabutan tersebut karena memang Pengadilan Tata Usa.

(DetikNews) Noor Supit: Semua Diganti Geng Novanto, Fraksi Golkar Bergejolak

Jakarta - Manuver Setya Novanto yang merombak jajaran pengurus fraksi Golkar di DPR serta alat kelengkapan dewan mendapat perlawanan. Internal fraksi Golkar bergejolak karena perombakan ini hanya untuk memenuhi ambisi Novanto."Di kalangan internal fraksi, gejolaknya kuat banget," kata anggota F-Golkar, Ahmadi Noor Supit saat berbincang, Rabu (6/1/2015).Supit sendiri merupakan salah satu &#.

(DetikNews) Proyek Pembangunan DPR Lanjut di 2016, Anggarannya Rp 568,8 M

Jakarta - Proyek pembangunan gedung DPR berlanjut di 2016. Sejumlah proyek pembangunan siap dieksekusi, dengan nilai anggaran mencapai Rp 568,8 miliar.Anggaran untuk proyek pembangunan tahun 2016 sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan DPR 2016. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap detail anggaran tersebut, berikut rinciannya:1. Rp 480 Milyar untuk pembangunan Gedun.

(DetikNews) Kahar Muzakir Ketua Banggar DPR, Noor Supit: APBN Bukan Alat Politik!

Jakarta - Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar mulai bermanuver dengan menempatkan koleganya, Kahar Muzakir di posisi ketua Badan Anggaran DPR. Alasannya pun dipertanyakan karena Banggar punya posisi yang strategis."Kita juga enggak ngerti motivasi penempatan (Kahar) itu," kata politikus Golkar, Ahmadi Noor Supit yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Banggar, Rabu (6/1/.

(DetikNews) Mendag Jajaki Impor Beras dari India dan Pakistan

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menyampaikan tengah menjajaki impor beras dari Pakistan dan India. Kondisi cuaca pasca kemarau panjang dengan El-Nino serta ancaman La-Nina pun muncul. "Presiden dalam sidang kabinet kemarin menyampaikan pesan khusus ke Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, jaga benar inflasi. Jaga benar dalam jangka pendek, harga komoditas pan.

(OkeZone.com) Penyuap Dewie Yasin Limpo Akan Disidangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur energi baru, dan terbarukan 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua. Keduanya yakni Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, lrenius Adii dan Petinggi PT Bumi Abdi Cendrawasih, Setiadi Jusuf. Mereka diduga memberikan sejumlah uang kepada Anggota Komisi Vll DPR dari Fra.

(Rimanews) Agung: Pencalonan Ketua DPR Pengganti Setnov Tak Bisa Dilaksanakan

Rimanews - Pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto sebaiknya ditunda karena masih bermasalah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono. "Karena situasi sekarang terjadi kekosongan maka sebaiknya usulan calon ketua DPR dari Partai Golkar ditunda, tidak bisa dilaksanakan," kata Agung dalam konferensi pers di kediamannya di .

(Rimanews) Tenaga Kerja Asing di Karawang Menambah Persoalan Baru

Rimanews - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprediksi akan terjadi peningkatan dua kali lipat tenaga kerja asing di Karawang menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA per Januari 2016. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat Suroto mengatakan, terjadinya peningkatan tenaga kerja asing akan menjadi permasalahan tersen.

(DetikNews) Gugatan Rp 7,9 T Terhadap PT BMH Ditolak, Pemerintah Langsung Banding

Palembang - Pemerintah langsung bereaksi terhadap penolakan gugatan perdata Rp 7,9 triliun kepada PT Bumi Mekar Hijau terkait kasus kebakaran hutan. Demi keadilan rakyat, banding pun akan dilayangkan."Demi keadilan bagi ratusan ribu rakyat yang selama ini menderita akibat kebakaran dan harga diri bangsa pemerintah akan banding dan melakukan langkah hukum lainnya," kata Dirjen Penegakan Huk.

(Rimanews) Kasus Makelar Saham Freeport Mandeg, Jaksa Agung Dituntut Mundur

Rimanews - Jaksa Agung RI HM Prasetyo diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap bermain-main dalam pengusutan kasus Permufakatan Jahat terkait “Makelar Saham PT Freeport”. Penanganan kasus tersebut dinilai mandeg dan proses penyelidikannya melawan hukum. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Muhammad Adnan dalam rilisnya juga m.

(Rimanews) Kapolda NTT Dicopot Buntut Razia Miras Anggota DPR Herman Heri?

Rimanews - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sonjaya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Inspektorat Wilayah (Irwil) III Itwasum Mabes Polri. Pencopotan ini hanya beberapa hari pasca merebaknya kasus razia minuman keras milik anggota Komisi III DPR-RI Herman Herry. Dalam kasus Razia Miras ini, Kepala Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Neno juga mengaku.

(DetikNews) Satlak Prima Janjikan Atlet Tidur Lebih Nyenyak & Uang Saku Lebih Banyak

Jakarta - Demi memenuhi target di Olimpiade dan Asian Games, Satuan Pelaksana (Satlak Prima) Program Indonesia Emas (Prima) meminta atlet bekerja ekstra keras. Mereka bakal membayar dengan garansi kenyamanan untuk para atlet. Satlak Prima memasang target meraih minimal dua medali emas Olimpiade 2016 Rio de Janeiro dan peringkat sepuluh besar Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. Tugas itu jelas .

(Tribun News) DPR Cuma Hasilkan 3 UU, Pimpinan MPR: Pemerintah Juga Ikut Bertanggung Jawab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015. Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah. "Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu permasalahan di.

(DetikNews) Jerat Ganti Rugi Karhutla, Jaksa Masih Tunggu Surat Kuasa Menhut Siti

Jakarta - Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung), Bambang Setyo Wahyudi, mengaku belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya. Surat itu penting untuk menjerat gugatan perdata kasus kebakaran hutan dan lahan."Kita lakukan gugatan apabila ada surat kuasa khusus dari pemangku ya.

(Kompas.com) Bos Freeport Jim Moffett Mundur

NEW YORK, KOMPAS.com — James R Moffett, pimpinan dan pendiri perusahaan pertambangan Freeport-McMoran, memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Penyebabnya adalah harga komoditas yang terus jatuh, yang memaksa perusahaan memangkas jumlah karyawan maupun produksi. Freeport-McMoran adalah salah satu produsen emas dan tembaga terbesar dunia. Namun, harga kedua komoditas tersebut terus mengalami penur.

(Tempo.co) Politik 2016 Diprediksi Bakal Gaduh

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memprediksi pada 2016 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap gaduh seperti yang terjadi pada tahun ini. Hal itu disampaikan pada Rabu, 30 Desember 2015. Bambang berujar, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tahun ini bakal menjadi pemicu kegaduhan tahun depan, seperti isu reshuffle kabinet, s.

(DetikNews) Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar di Indonesia

Jakarta -Tepat pukul 15.50 WITA, Minggu, 27 Desember 2015, Pesawat Kepresidenan Indonesia -1 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta rombongan, mendarat di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Setiba di Bandara El Tari, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi peresmian Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP P.

(Rimanews) Beredar Proposal Penipuan Jelang Kunjungan Jokowi ke Papua

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau semua pihak untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap oknum yang mengajukan proposal guna meminta sejumlah uang terkait kedatangan Presiden Joko Widodo ke wilayahnya. "Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap modus penipuan pihak tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan staf ahli dan staf khusus presiden, dan meminta sejumlah uang dengan.

(Tempo.co) Tahun Depan, TNI AD Modernisasi Alutsista

TEMPO.CO, Jakarta - TNI Angkatan Darat berencana memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mereka miliki sebagai program prioritas pada 2016 mendatang. "Program alutsista ini kan sebenarnya sampai 2024. Tahun depan, kami hanya melanjutkan," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono saat ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 28 Desember 2015. Men.

(OkeZone.com) Kontras: Jaksa Agung HM Prasetyo Lebih Banyak Berpolitik

JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung HM. Prasetyo sejak menjabat hingga hari ini dinilai cenderung lamban dalam menyelesaikan beberapa kasusnya, terutama kasus besar yang dianggap memiliki nuansa politik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, semenjak HM. Prasetyo menjabat Jaksa Agung tidak banyak karya yang dihasilkan olehnya dalam bidang hukum..

(DetikNews) Ini Penjelasan Menteri ESDM Soal Pungutan Dana Ketahanan Energi

Jakarta -Pemerintah menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal.

(DetikNews) Kapal 'Genset Raksasa' 120 MW Tiba di Amurang

Minahasa Selatan -Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 120 Mega Watt (MW), pada pukul 17.20 WITA, Rabu (23/12) sore kemarin, telah berada di dekat lokasi PLTU Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Awalnya, kapal 'pembangkit raksasa' yang datang dari Turki dan berbendera Liberia ini, diperkirakan baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA. Dikarenakan kend.

(Kompas.com) Tolak Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar, Kubu Agung Ajukan Zainuddin Amali

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar kubu Agung Laksono menolak langkah kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Kubu Agung pun mengajukan nama lainnya untuk mengisi posisi tersebut, yakni Zainuddin Amali. "Keputusan Aburizal menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi mengagetkan semua orang. Seolah menantang suara rakyat," kata Wakil Ketua Umu.

(DetikNews) Wakil Ketua MKD: Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto

Jakarta - Persidangan MKD yang memeriksa status dugaan pelanggaran etik Setya Novanto menghasilkan putusan yang menggantung. Sidang MKD hanya memutuskan menghentikan persidangan dan menerima pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto."Putusan sidang itu dihentikan dan menerima pengunduran ketua DPR, kemarin juga dalam rapat internal juga memutuskan untuk menghentikan sidang dan menerima keputusa.

(Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Desakan kepada Setya Novanto untuk mundur dari kursi legislator. Kali ini, desakan dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).Koordinator Divisi Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz‎ meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto segera mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan.Sebab, Setya dinilai telah 2 kali melakukan pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran it.

(SindoNews.com) Johan Budi Tak Terpilih, Buya Syafii Sebut DPR Keterlaluan

JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta semua pihak menghormati langkah mantan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP yang ingin mundur dari aktivitasnya di KPK.Buya Syafii mengatakan, rencana Johan Budi tersebut tak perlu dipersoalkan. Sebab, Johan juga sudah banyak mengabdikan hidupnya di lembaga pemberantasan korupsi itu."Enggak usah ditanggapi lagi, sudah mundur, mundu.

(Tribun News) Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyomemastikan pihaknya akan melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga pada 2016. Eksekusi mati akan diprioritaskan pada terdakwa kasus narkotika yang sudah melewati upaya hukum. "Eksekusi mati akan dilakukan pada 2016, itu harus jadi perhatian kami lagi. Penegakan hukum harus jalan terus," tegas Prasetyo saat di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusa.

(MSports.net) "Tim Ad-hoc Bukan MKD!"

Tim Ad-hoc akhirnya buka suara mengenai alasan pihak Kemenpora yang enggan bergabung lantaran pasti kalah voting. Menurut Ketua Tim, Agum Gumelar, hal tersebut salah kaprah. Tim Ad-hoc ini, kata dia, sifatnya hanya pemersatu, bukan seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang selalu mengadakan voting. Sebelumnya, pihak Kemenpora memang enggan bergabung dengan Ad-hoc lantaran takut kalah dalam mela.

(Beritagar.id) Nasib revisi UU ITE kini di tangan DPR

Akhirnya. Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU ITE yang telah dipersiapkan selama setahun terakhir, sampai ke Senayan. Naskah RUU revisi tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah "memakan" puluhan korban ini, diserahkan kepada DPR RI pada Selasa (22/12/2015). Melalui surat Presiden bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 kepada Ketua DPR, Presiden.

(DetikNews) Setoran Pajak 2015 Meleset, Darmin akan Revisi Target Tahun Depan

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan target pajak hanya berkisar 82-83% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 yang sebesar Rp 1.294 triliun atau sekitar Rp 1.074 triliun. Artinya ada kekurangan atau shortfall Rp 219 triliun.Dengan target Rp 1.350 triliun tahun depan, Darmin menilai harus ada revisi target dalam APBN 2016. "Tahun dep.

(DetikNews) Novanto Ketua Fraksi Golkar, Ruhut: Menyedihkan, Golkar Gali Kubur!

Jakarta - Tukar guling yang dilakukan oleh Golkar antara Setya Novanto dan Ade Komarudin menuai kritik. Langkah itu dianggap menyedihkan."Kami hormati intern Golkar. Tapi kalau yang ganti rolling jadi ketua fraksi, sedih juga," kata anggota F-PD Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015)."Ini gali kubur buat partai Golkar," lanjutnya.Ruhut khawatir bah.

(DetikNews) Waktu yang Mepet Jadi Alasan MKD Tak Mau Panggil Paksa Reza Chalid

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk tak memanggil paksa pengusaha Reza Chalid terkait kasus 'papa minta saham'. Alasan MKD terutama karena waktu yang mepet sementara sidang harus diputus 16 Desember 2015."Harus kita putus hari Rabu (16/12), tidak ada waktu untuk malakukan pemanggilan, waktunya sangat mepet, pemanggilan kan harus tiga hari," kata Politisi Hanu.

(DetikNews) Beropini Bela Novanto di Sidang MKD, Kahar Muzakir Dinilai 'Malu Tak Gentar'

Jakarta - Anggota MKD dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir beropini membela Ketua DPR Setya Novanto saat sidang pemeriksaan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Tindakan Kahar, sebagai 'hakim', dinilai tak berimbang.Penilaian tersebut disampaikan Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara UGM Zainal Arifin Mochtar dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (15/12/2015). Lebih jauh Zainal meny.

(OkeZone.com) Hari Ini, Vonis Mandra Dijatuhkan

JAKARTA - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan putusan untuk artis Mandra Naih dalam perkara dugaan korupsi pengadaan program siap siar di LPP TVRI yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hari ini, Kamis (17/12/2015). Pemain sinetron 'Si Doel Anak Sekolah' ini, sebelumnya dituntut satu tahun enam bulan kurungan penjara dan denda Rp100 j.

(OkeZone.com) Setya Novanto Mundur, Pimpinan DPR RI Gelar Rapat Internal

JAKARTA - Setya Novanto (Setnov) resmi mudur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, untuk itu pimpinan dewan akan mengelar rapat guna membahas mundurnya politisi Partai Golkar tersebut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pihaknya akan mengelar rapat pimpinan beserta dengan kesekjenan DPR untuk membahas mudurunya Setya Novanto. "Untuk itu saya pagi ini hadir ke rapat intern dengan pimpinan d.

(Liputan6.com) Tolak RUU Pertembakauan, Industri Kritik Sikap Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terus menolak rancangan undang-undang (RUU) Pertembakauan kembali dikritik. Instansi ini diminta fokus mengurus masalah-masalah kesehatan masyarakat. Itu karena hingga kini Kemenkes belum mencabut aturan bernomor HK.04.02/Menkes/460/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, yang berisi tentang penolakan RUU Pertembakauan. Seperti diketahui, .

(Suara.com) Hari Ini, Komisi III Pilih Lima Pimpinan Baru KPK

Sebanyak 10 calon pimpinan KPK sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Senin hingga Rabu. Suara.com - Hari ini, Kamis (17/12/2015), Komisi III DPR akan memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan."Pemilihan pimpinan KPK akan dilalukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno komisi," kata Wakil Ketua Komisi III.

(DetikNews) Sapi NTT yang Diangkut Kapal Khusus Dijual di Bawah Rp 100.000/Kg

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin harga daging sapi di Jakarta yang bertahan di atas Rp 100.000/kg dapat turun sampai Rp 75.000/kg. Hal ini bisa terjadi bila sapi-sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diangkut oleh kapal khusus ternak 'tol laut' seperti KM Camara Nusantara I.Berdasarkan hitungan dari Perum Bulog yang ditugasi untuk ‎mengelola sapi dari NTT tersebut, harga daging s.

(DetikNews) Guru Dilarang Ikut HUT PGRI, Menteri Yuddy: Ikut Aturan PNS Dong!

Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru ikut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI pada 13 Desember 2015 nanti. Yuddy menegaskan, seharusnya guru yang PNS itu patuh terhadap aturan PNS."PGRI kan memang anggotanya guru. Kalau bicara guru yang berasal dari PNS, ikutan aturan PNS dong," kata Yudd.

(GalamediaNews) Ini Dia Penyebab Pilkada Serentak 2015 Rendah Partisipasi Pemilih

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015. Salah satu penyebabnya adalah tidak semaraknya pegelaran pilkada. "Ini (tidak semarak) salah satu penyebab karena itu nanti kita evaluasi bagaimana menyikapinya," kata Jimly saat Muktamar VI Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Mataram Nusa Tenggara Bar.

(Beritagar.id) Pimpinan MKD mengaku terkecoh oleh Setya Novanto

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku terkecoh dengan alasan Ketua DPR Setya Novanto, yang meminta sidang pemeriksaan dirinya berlangsung tertutup dengan alasan ada rahasia negara. Belakangan diketahui, tak ada rahasia negara dalam materi sidang Novanto. Sebelum sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, pada Senin pekan lalu, sempat terjadi perdebatan keras untuk menentukan a.

(Liputan6.com) Presiden Jokowi Tengarai Banyak Pemborosan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya keras mengumpulkan pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.761,6 triliun di APBN-P 2015. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendus indikasi maraknya pemborosan dalam penggunaan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menginstruksikan pemangkasan anggara.

(Suara.com) Sudding: Panggil Luhut Cuma Ulur-ulur Waktu Kasus Setnov

Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dilakukan Maroef, dalam pertemuan tersebut, nama Luhut disebut sampai berkali-kali. Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mempertanyakan urgensi pemanggilan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR dari Fraksi Golkar.

(Rimanews) Kisah Pendirian Bank Banten Hingga Tragedi Kasus Suap, Siapa Bermain?

Rimanews - Pembangunan Bank Banten terkendala dengan kasus suap. Padahal, pendirian Bank tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2012-2015 yang dibahas dan menjadi Perda semasa Ratu Atut Chosiyah menjabat Gubernur Banten "Kalau mengelola koperasi, kita ada SDM nya. Direksi bank ini juga harus membayar dengan tidak murah. Agar penyertaan moda.

(Kompas.com) Anggota MKD yang Membela Novanto Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sepekan, jumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memilih untuk menghentikan kasus Ketua DPR Setya Novanto bertambah. "Bisa dibilang seperti itu," kata anggota MKD fraksi Hanura Syarifudin Sudding menjawab pertanyaan mengenai bertambahnya anggota MKD yang membela Novanto, Selasa (8/12/2015) malam. Saat MKD menggelar voting terbuka pada Selasa (1/12/20.

(DetikNews) Minta Masukan Soal Capim KPK, Komisi III DPR Kok Undang OC Kaligis?

Jakarta - Komisi III belum mengambil keputusan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hingga saat ini. Sebelum rapat pleno, Komisi III menerima masukan dari perwakilan masyarakat yang ternyata 'barisan sakit hati' kepada KPK dan pansel capim KPK. Perwakilan masyarakat yang diundang oleh Komisi III adalah DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang '45, Kantor Advokat OC Kaligis, Le.

(MetrotvNews) Masa Depan Fungsi Legislasi

Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, PadangSULIT dibantah bahwa dalam satu tahun terakhir capaian program legislasi nasional berada pada titik amat mengkhawatirkan.Buktinya, dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang yang disepakati sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, sampai sejauh ini, .

(OkeZone.com) Drama Panjang Menuju Pilkada Serentak

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melewati drama yang panjang untuk bisa melaksanakan Pilkada Serentak 2015. Berbagai masalah pun merintangi perjalanan Pilkada Serentak pertama yang akan berlangsung di Indonesia ini. Isu paling mencolok yang merintangi KPU adalah sepinya peminat. Sejumlah daerah seperti Tasikmalaya di Jawa Barat, Blitar di Jawa Timur, dan Timor Tengah Utara di NTT hanya memili.

(OkeZone.com) Tuntutan Rio Capella, ICW: Apa Bedanya dengan Maling Ayam!

JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar menyayangkan rendahnya tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan Sekjen Partai Demokrat Patrice Rio Capella. Rio Capella diketahui dituntut dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta rupiah subsidair satu bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK atas kasus gratifikasi yang menjeratnya. Arad bahkan mengatakan, hukuman.

(Kompas.com) Jokowi Marah Namanya Dicatut, Elite PDI-P Justru Serang Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elite PDI-P mulai mempermasalahkan motif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang merekam perbincangannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid, 8 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Setya dan Riza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik kepada Maroef, dengan mencatut nama Joko Widodo-Jusuf Ka.

(Harian Jogja) Pemerintah Ingin Berhemat 15% dari Anggaran Kementerian

Harianjogja.com, BOGOR — Pemerintah menargetkan dapat menghemat anggaran pemerintahan hingga 15% dari perubahan nomenklatur mata anggaran yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pihaknya memperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar 10%-15% dari total yang telah ditetapkan, apabila seluruh kementerian dan lembaga tinggi nega.

(Tribun News) Nova Riyanti Yusuf Blak-blakan Soal Buku Nikah dan Pembatalan Pernikahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Nova Riyanti Yusuf, melaporkan suaminya, Soepriyatno ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa waktu lalu kepada media, Soepriyatno sempat menyinggung persoalan buku nikah yang hilang. Perempuan yang akrab dipanggil Noriyu merasa perlu bicara menanggapi Soepriyatno soal buku nikah. Ia mengak.

(DetikNews) Pemerintah akan Hapus Status PNS Daerah

Jakarta -Pemerintah berencana meratakan standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat maupun daerah."(Presiden) meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri daerah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, J.

(Jawa Pos) Ini Usulan Sekjen PDIP ke KPU

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk pusat krisis atau crisis center guna menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 269 daerah. Menurutny, crisis center dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi penyelenggara pemilu dengan partai po.

(Liputan6.com) Menkes Nila Moeloek Lepas 553 Dokter ke Seluruh Pelosok Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati puncak Hari Kesehatan Nasional ke-51, Kementrian Kesehatan menggelar kegiatan jalan sehat yang diikuti sekitar 2 ribu peserta. Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan RI juga melepas 553 dokter muda ke seluruh pelosok Indonesia. 553 dokter muda yang usianya di bawah 35 tahun tersebut, sudah melalui proses seleksi terlebih dahulu. Nantinya ratusan dok.

(SindoNews.com) Formappi Nilai Pilkada 2015 Bawa Setumpuk Persoalan

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, jelang pemungutan suara (pencoblosan) pilkada pada 9 Desember mendatang, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).Menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang, dari awal tahapan pilkada persiapannya belum terlalu matang. "Hal itu dimulai dari regulasi yang sering berubah-ubah, lalu denga.

(Tribun News) Sekretaris F Nasdem: Pimpinan DPR Sepertinya Cari Celah Ganggu Persidangan Novanto

Tribunnews.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie curiga Pimpinan DPR telah bersekongkol untuk menjegal pengusutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Persekongkolan ini dilakukan dengan terus menunda rapat Badan Musyawarah. Syarif menjelaskan, sangat banyak agenda di komisi maupun alat kelengkapan dewan yang harus s.

(DetikNews) Tarif Listrik 1.300 dan 2.200 VA Tak Lagi Disubsidi, Besok Naik

Jakarta -Tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA tak lagi disubsidi. Mulai besok mengalami kenaikan cukup signifikan, sampai 11%.Ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan tariff adjustmentterhadap dua golongan tersebut. Sementara para pelanggan PLN lain di atas 2 golongan tersebut justru mengalami penurunan tarif mulai besok.Berikut selengkapny.

(DetikNews) Kemenperin Bangun Technopark di 5 Kota

Jakarta - Technopark jadi salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian di tahun 2016. Ada lima kota yang dibidik untuk jadi tempat inovasi anak-anak Indonesia ini.Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengungkapkan, lima kota yang dimaksud adalah Bandung, Semarang, Bali, Batam dan Makassar."Industri ICT itu kan pendekat.

(DetikNews) Target Meleset di 2015, Setoran Pajak Tetap Naik Tahun Depan

Jakarta -Setoran pajak tahun ini diperkirakan meleset dari target sebesar Rp 1.294,25 triliun. Proyeksinya, penerimaan target pajak hingga akhir tahun ini hanya berkisar antara 80% hingga 82% dari target.Tidak jauh berbeda, tahun lalu pemerintah juga mematok target tinggi, namun tidak tercapai. Bahkan tahun depan target pajak lebih tinggi dari tahun ini..

(DetikNews) Ada PSSI Disebut-sebut dalam Rekaman Setya Novanto

Jakarta - Dalam kasus rekaman percakapan ketua DPR RI, Setya Novanto, soal PT Freeport Indonesia, yang diduga "mencatut" nama Presiden Joko Widodo, ternyata disebut-sebut pula urusan sepakbola dan PSSI.Demikian antara lain tercakup dalam rekaman pembicaraan itu, antara Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin dan pengusaha minyak Riza Chalid, saat diperdenga.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Agraria: Lahan Pemerintah Bisa Dijadikan Pemukiman

WE Online, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan lahan milik pemerintah memungkinkan dijadikan pemukiman untuk mendukung program "Sejuta Rumah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Lahan itu bisa dikembangkan untuk mendukung program Sejuta Rumah," kata Ferry di Jakarta, Rabu (2/12/2015).Fer.

(DetikNews) Jaksa KPK Sebut Anggota DPR Charles Mesang Terima Duit Rp 9,7 Milyar

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyebut anggota DPR dari Fraksi Golkar menerima duit sejumlah Rp 9,750 miliar dari mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Jamaluddien Malik.Duit diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima .

(Kompas.com) Sulit Diaudit, Bos Petral Beralasan Laptop Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama proses audit investigasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), banyak pegawai yang tidak kooperatif memberikan keterangan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberi contoh Direktur Utama Petral Bambang Irianto baru diperiksa satu kali saat audit investigasi. Dalam pemeriksaannya Bambang mengaku tidak memiliki data Petral selama ia beke.

(Kompas.com) "Kasus Catut Nama Kepala Negara Tak Diusut Penegak Hukum, Giliran Ecek-ecek Diusut"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum, Refly Harun, mengkritik aparat penegak hukum yang dianggap bergeming menanggapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. "Penegak hukum ini gimana, kasus pencatutan nama kepala negara yang serius seperti ini tidak diusut, giliran kasus ecek-ecek diusut," ujar Refly dalam diskusi di Rumah .

Pengambilan Suara MKD tentang Kelanjutan Sidang tentang Laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR, 1 Desember 2015

Pengambilan Suara MKD tentang Kelanjutan Sidang tentang Laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR, 1 Desember 2015 VOTING TAHAP 1 Paket 1: Melanjutkan SidangPaket 2: Tidak Melanjutkan Sidang Paket 1: 11 orang Surahman Hidayat: PKS, Jabar10 Junimart Girsang: PDI Perjuangan, Sumut3 Akbar Faizal: Nasdem, Sulsel2 Sarifuddin Sudding: Hanura, Sulteng Sukiman: PAN, Kalbar A Bakri: PAN, Jambi Guntur Saso.

(Kompas.com) Apa Kabar Penegakan Hukum Para Pembakar Hutan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah belum serius dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan. Menurut Saleh, jika pemerintah serius, seharusnya pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab sudah diumumkan dan penegakan hukum berjalan. Ia melihat, sejauh ini kabar tentang hal itu masih kabur, yang ada hanyalah janji pemerintah.

(DetikNews) Anggota MKD Golkar Kembali Permasalahkan Legal Standing Sudirman Said

Jakarta - Masuknya anggota baru dari Golkar membuat rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntu. Masalah yang sudah diselesaikan di awal, kini diungkit lagi. "Masih belum diputuskan di dalam, karena masih ada perdebatan soal hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, beberapa anggota msih mempersoalkan hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, ada yang menyatakan belum valid termasuk menyangkut m.

(DetikNews) Akhirnya Komisi III Sepakat Gelar Fit and Proper Test 8 Capim KPK

Jakarta - Setelah beberapa kali perdebatan, Komisi III DPR akhirnya sepakat memproses 8 nama calon pimpinan KPK hasil dari panitia seleksi yang dibentuk Presiden Jokowi. Delapan nama capim itu akan dilanjutkan ke tahap fit and proper test."Sudah diputuskan dalam rapat, pleno fit and proper test capim KPK akan dilanjutkan tanggal 14-16 Desember 2015. Dengan demikian tanggal 16 malam kita sudah .

(DetikNews) Tugas BIN di Sektor Bea Cukai: Berantas Bisnis Rokok dan Minuman Ilegal

Jakarta -Sektor ‎bea cukai juga menjadi area yang akan ditangani oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Di antaranya, memberantas bisnis rokok dan minuman ilegal yang masih cukup marak di Indonesia.Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), Heru Pambudi‎ menyatakan, BIN nantinya akan bersinergi dengan intelijen di unit eselon II Ditjen Bea Cukai. Terutama dalam pengolahan data dan informasi."Int.

(DetikNews) Kementan: Bila Tak Ada Upaya Khusus, Kita Pasti Impor 9 Juta Ton Beras

Jakarta -Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta evaluasi soal data proyeksi atau angka ramalan (aram) produksi padi 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Aram I, BPS mencatat produksi beras mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG), pada Aram II, BPS merevisinys menjadi 74,9 juta ton GKG atau turun karena dampak El Nino.Direktur Jenderal Tanaman Pangan K.

(DetikNews) Masuk MKD, Politikus Golkar: Sebenarnya Hati Nurani Berat Adili Teman

Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir menjadi anggota baru di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR setelah Golkar melakukan perombakan total. Adies bertekad tidak mudah diintervensi dalam mengadili kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. "Sebenarnya MKD ini hati nurani kita berat, kita mengadili teman sejawat. Dengan diberikan tugas berat ini, kita harus jalankan sebaik-baiknya,.

(DetikNews) Ditjen Pajak Sosialisasi Pengisian SPT ke Pelaku UMKM

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memberikan materi pajak dan cara pengisian SPT bagi para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut dilakukan Ditjen Pajak bersama Binus University pada 24-25 November."2015 ini merupakan tahun pembinaan Wajib Pajak. Oleh karenanya DJP meluncurkan kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi bagi Wajib Pajak," tutu.

(Kriminalitas.com) Antisipasi Teroris, PLTU Paiton Dikawal Aparat Kepolisian

KRIMINALITAS.COM, Probolinggo – Proyek strategis PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo kembali mendapat pengamanan ketat polres Probolinggo, menyusul imbauan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait aksi terorisme. Peningkatan pengamanan di proyek PLTU Paiton dilakukan sejak aksi bom di Perancis dua pekan lalu. Tidak ingin kecolongan, jajaran polres Probolinggo sejak sepekan lalu, mulai meningkatkan .

(ANTARA News) Presiden perintahkan PTPN siapkan sedikitnya 10.000 ha untuk buah

Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menyiapkan lahan setidaknya 10.000 ha untuk pengembangan komoditas buah nusantara.Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Festival Buah dan Bunga Nusantara (FBBN) 2015 di Kampas IPB Baranangsiang, Bogor, Sabtu, mengatakan Indonesia butuh gerakan revolusioner untuk buah nusantara sekali.

(Kompas.com) Kawal Pengusutan Kasus Setya Novanto, PAN Ganti Dua Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti dua anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memastikan proses laporan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait Ketua DPR Setya Novanto berjalan sebagaimana mestinya.Fraksi PAN mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman, dan Ahmad Riski Sadiq digantikan oleh Ahmad Bakrie."Kami minta (.

(Warta Ekonomi Online) MENDAG: Kami Tak Ingin Pemuda Jadi Korban Minuman Oplosan

WE Online, Jakarta - Pemerintah menginginkan adanya pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya minuman racikan dan tradisional sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. "Kami menyambut baik DPR yang berinisiatif membuat RUU Minuman Beralkohol untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II,.

(Rimanews) Jokowi Kesal Dana Rp259 Triliiun untuk Daerah Masih Mengendap di Bank

Rimanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa tidak senang melihat rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah. Ia menyebutkan, sekarang ini di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih ada uang Rp259 triliun, sangat besar sekali. “Padahal uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat .

(DetikNews) Mentan dan Menpan-RB Siapkan Badan Khusus Ketahanan Pangan

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Keduanya sempat bertemu kemarin di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta.“Tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pertanian terkait pembentukan Badan Ketahanan Pangan yang merupakan ranah dari.

(Tribun News) Silang Pendapat Fraksi di Komisi III Tunda Putuskan Nasib Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR akhirnya menunda pengambilan keputusan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasan yang dipermasalahkan yaitu tidak ada unsur kejaksaan dalam komposisi capim KPK Hal itulah yang membuat silang pendapat diantara fraksi-fraksi di Komisi III DPR. "Semuanya gampang pilihannya kita kembalikan atau kita setujui. Ada kebiasaan di Komis.

(DetikNews) Pukuli Pimpinan Komisi VII, Politikus PPP Mustofa Diskors 3 Bulan dari DPR

Jakarta - Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) telah menjatuhkan vonis untuk kasus pemukulan Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi oleh anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf. Mustofa akhirnya dihukum diberhentikan sementara dari DPR selama 3 bulan."Diberhentikan sementara 3 bulan," bisik seorang anggota MKD, Rabu (25/11/2015).MKD menyidangkan kasus tersebut pada Kamis (19/11) di Wisma DPR di Kopo, Jawa.

(DetikNews) Pansel Tak Langgar UU, DPR Tak Punya Alasan Tunda Pilih Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III DPR terus berkelit dan mencari sejuta alasan untuk mengulur-ulur proses pemilihan pimpinan KPK. Padahal, beberapa hari lagi, masa tugas pimpinan KPK jilid 3 akan berakhir.Berbagai alasan terus dilontarkan Komisi III untuk mengulur uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Mulai mempermasalahkan latar belakang pendidikan capim KPK hingga mempersoalkan tak adanya unsur jaksa yang l.

(Kompas.com) "Menggelikan, Ada Bagian MKD yang Terang-terangan Bela Setya Novanto"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Soesilo, terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto dikritik. Hadi sebelumnya mengakui, ada instruksi dari fraksinya untuk membantu Novanto. Hadi mengaku akan membela Novanto sesuai instruksi fraksi tersebut, tetapi sesuai dengan tata beracara yang ada. "Ada bagian MKD yang terang-terangan bela S.

(Tribun News) Amankan Kasus Setya Novanto, Anggota MKD Mengaku Disogok Rp20 Miliar Lebih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang mengungkapkan, dirinya ditawari 20 juta Dolar AS atau setara lebih Rp20 miliar untuk membantu 'mengamankan' atau '86' kasus etik Ketua DPR, Setya Novanto yang tengah diproses MKD. "Oh, nggak (SMS), saya ketemu orangnya. Dia datang ke saya. Dia bilang, bisa nggak bang, *@#.. *@1».. Say.

(Kompas.com) Sejumlah Fraksi Ganti Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR mengganti anggotanya yang ditempatkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Langkah itu dilakukan di tengah pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utom.

(AktualPost.com) Henry Yosodiningrat Ditolak Jadi Anggota MKD, Ini Alasannya

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menuturkan bahwa anggota DPR Henry Yosodiningrat terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang karena menggunakan kop surat dewan untuk mempengaruhi penegak hukum. “Sanksinya sedang, yakni dimutasi dari Komisi II ke Komisi VIII,” ujar Ketua MKD Surahman Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11). Di dalam rapat pleno MKD DPR, semua anggota MKD sepakat.

(OkeZone.com) Surya Paloh Harus Jelaskan Kasus Korupsi yang Menyeret Kadernya

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai mangkirnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella merubah image yang selama ini dibangunnya. “Seharusnya Surya Paloh menjelaskan kenapa ia tidak hadir,”kata Hendri Satrio kepada Okezone, Senin (23/11/2015). Selain itu, lanjut Hendri, Paloh h.

(Suara.com) Jokowi Hari Ini Lakukan Penambatan Rel KA Trans Sulawesi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu pagi (25/11/2015) bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel).Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan RI-1 lepas landas sekitar pukul 08.50 WIB.Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebutkan Presiden Jokow.

(Inilah.Com) DPR Bisa Ganjal Rencana Jokowi Masuk TPP

INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk masuk Trans Pacific Partnership (TPP) berpeluang diganjal DPR. "Saya kira di level pemerintahan lebih mudah, tapi akan mendapatkan kendala di DPR," kata Pengamat Ekonomi Politik Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Menurut Nico, hambatan terbesar Presiden Jokowi jika Indonesia ingin bergabun.

(OkeZone.com) Ical: Ketua DPR Tak Bersalah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjan.

(TeropongSenayan) Ini Dia Lima Harapan Gapensi Terhadap RUU Jasa Konstruksi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lima masukan dan harapan bagi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi yang akan segera disahkan akhir tahun ini diberikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi). Harapan yang telah disetujui oleh seluruh pengurus Gapensi se-Indonesia pada Rapat Pimpinan Nasional yang berlangsung belum lama ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Har.

(Liputan6.com) Ketua MPR Minta Sidang Setya Novanto di MKD Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakilnya oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan."Karena itu saya kira MKD sebaiknya bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setnov (Setya Novanto). Kita tunggu nanti hasi.

(Inilah.Com) Baru 50 Persen Koruptor Kembalikan Uang Negara

INILAHCOM, Bogor - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengungkapkan, sejak tahun 2011 sampai 2015 ini, baru 44 persen perkara yang masuk dalam tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih dalam proses pemberkasan. "Perkara yang dituntut 44 persen, itu untuk perkara dengan kerugian negara dari hasil audit BPK (atau) BPKP," kata Zulkarnaen di Hulu Cai, Ciawi, Bogor, Jawa .

(Liputan6.com) Pemerintah Bangun PLTS Terapung Pertama di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di atas waduk‎. Dengan begitu, waduk tidak hanya bisa menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan,‎ pemerintah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan ene.

(DetikNews) KPPU Minta Pemerintah Atur Pemberian Resep Obat

Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, meminta pemerintah membuat regulasi tegas yang mengatur peredaran obat di apotek dan dokter yang memberikan resep obat. Tujuannya, agar dokter tidak hanya memberikan resep obat paten, tetapi juga obat generik sehingga masyarakat memiliki alternatif sesuai kemampuan mereka.“Jadi buat aturan bahwa dokter jangan meresepk.

(Kompas.com) Setya Novanto Mengaku Ada Penawaran Saham oleh Bos Freeport

KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengaku ada penawaran saham oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Penawaran saham itu terjadi saat dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui Maroef di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015. Tawaran saham ditujukan oleh Maroef kepada Riza."Kenapa Pak Riza enggak ambil saham ini?" kata Novanto, menir.

Kinerja BRI – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan BRI dan BRI Syariah

Pada 8 September 2015, Komisi 11 melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) membahas kinerja kedua bank tersebut di tahun 2015. Rapat dipimpin oleh Jon Erizal dari Riau 1. Rapat telah memenuhi kuorum dan dibuka pukul 19.18 WIB. Dalam pembukaan rapat, Jon Erizal berharap sektor perbankan bisa meningkatkan aktivitas eko.

Rute Baru, Pembelian Pesawat, dan Kinerja Garuda Indonesia – RDP Komisi 6 dengan Dirut Garuda Indonesia dan Deputi Kementerian BUMN

Pada 29 September 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Muhammad Arif Wibowo. Rapat dihadiri oleh 9 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diagendakan untuk membahas penandatanganan yang dilakukan Garuda Indonesia untuk pembelian Airbus A350 XWB saat Paris Air Show .

(Kompas.com) Setya Novanto Balik Tuding Sudirman Said yang Catut Nama Presiden

KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang justru telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kesimpulan tersebut diambil Novanto setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang menyatakan bahwa Sudirman Said melaporkannya ke MKD tanpa izin Presiden Jokowi. Namun, Wapres Jusuf Kalla mengatakan hal yang berbeda. Menur.

(Kompas.com) Kemendagri: Provinsi Madura Masih Jauh...

SENTUL, KOMPAS.com -Wacana pembentukan Provinsi Madura dinilai masih panjang dan berliku. Terdapat beberapa syarat administratif yang saat ini belum bisa dipenuhi Madura untuk menjadi sebuah provinsi. "Masih jauhlah Provinsi Madura itu. Syarat-syaratnya harus mereka penuhi dulu dan itu tidak mudah," ujar Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemente.

(Kompas.com) Capek, Sejumlah Anggota DPR Akan Ajukan Mosi Tak Percaya Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Adian Napitupulu, berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu akan dilakukan jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tegas dalam menindak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. "Kita capek, sekian tahun DPR hasilkan UU sedikit, tapi sisi lain ada perilaku anggota DPR yang seperti in.

(DetikNews) Upaya Menaker Perluas Lapangan Kerja: Manfaatkan Program Padat Karya

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mempersiapkan program khusus untuk memperbanyak jumlah lapangan kerja. Salah satunya dengan memanfaatkan program-program padat karya.Program padat karya merupakan kegiatan yang lebih banyak memakai tenaga manusia daripada tenaga mesin. Padat karya yang dimaksud Hanif termasuk yang bersifat insfrastruktur maupun produktif. "Khusus yang terkait d.

(MSports.net) Sejak PSSI Vakum, Sepak Bola Indonesia Beranjak Membaik

Sepak bola Indonesia memang bermasalah dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari ISL yang tak berjalan, beda pendapat antara PSSI dengan Kemenpora, hingga pembekuan PSSI yang terjadi. Tapi ternyata, perbaikan terlihat sejak PSSI vakum. Memang sejauh ini sepak bola Indonesia diwarnai hanya oleh turnamen-turnamen. Mulai dari Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Habibie Cup, hingga yang saat ini bergul.

WikiDPR | Usulan Prolegnas Prioritas 2016

RUU Usulan untuk Prolegnas Prioritas 2016 per 17 November 2015 Daftar: nama RUU - pengusul prioritas - keterangan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Komisi I, PKB - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - Komisi I - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Persandian dan Intersepsi -.

(DetikNews) Komisi III Persoalkan Berkas, Pansel Capim KPK: Persepsinya Tak Sama

Jakarta - Rapat Komisi III DPR dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK ditunda lagi. Gara-garanya, berkas dari Pansel yang diserahkan ke Komisi III dinilai belum lengkap.Pansel menanggapi saat ditanya wartawan usai rapat itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015). Pansel sendiri belum sempat menanggapi langsung ke Komisi III karena belum diberi kesempatan hingga rapat.

(DetikNews) Incar Tuan Rumah MotoGP 2017, Sirkuit Sentul Mulai Direnovasi Awal Desember

Jakarta - Sirkuit Sentul akan memulai rangkaian persiapan untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Untuk memperecantik diri dan memenuhi standar yang ditetapkan, sirkuit akan mulai dibongkar pada awal bulan depan.Rabu hari ini (18/11/2015) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI telah melakukan penandatanganan Letter of Intent (LOI) untuk disampaikan ke sidang federasi balap motor dunia (FIM)..

(ANTARA News) Menag: toleransi menghormati tanpa abaikan keyakinan pribadi

(ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa sikap toleransi adalah menghormati perbedaan orang lain tanpa mengabaikan keyakinan pribadi yang dianut."Toleransi itu adalah kesiapan untuk menghormati mereka yang berbeda dengan kita, tetapi tidak berarti jadi mengabaikan keyakinan yang dianut," ujar Lukman ketika ditemui seusai menghadiri kagiaran Zakat Awards 2015 di.

(DetikNews) MKD Harus Fokus Tegakkan Etika di Kasus Novanto, Tolak Intervensi!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta fokus dalam mengusut aspek etika di kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. MKD harus menolak intervensi dan jangan sampai kasus ini melebar. "Saya kira memang perlu fokus. MKD tak perlu sibuk meladeni wacana terkait kasus yang mereka tangani. MKD sebagai tumpuan penegakan etika diharapkan b.

(DetikNews) Lembong: Gabung TPP, Indonesia Bisa Jadi Negara 'First Class'

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menegaskan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena itu, Indonesia menganggap perlu untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Masuknya Indonesia ke TPP sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia dan akses pasar ke negara-negara anggota TPP. "Bergabung dengan TPP merupakan pilihan .

(Liputan6.com) PPP Pimpinan Romahurmuziy Ajukan Permohonan PK ke MA

Liputan6.com, Jakarta - DPP PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang memutuskan kepengurusan sah PPP adalah hasil Muktamar Jakarta. "Kami akan mendaftarkan Peninjauan Kembali pada kesempatan pertama setelah menerima salinan. Karena itu Majelis atau Kepaniteraan MA jangan mengulur-ulur lagi penyampaian salin.

(Harian Terbit) Kemenkeu Klaim Penyaluran Dana Desa Sudah Capai 80 Persen

Jakarta, HanTer - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dana desa yang tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah mencapai Rp16,6 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu Rp20,7 triliun."Telah tersalurkan Rp16,6 triliun atau 80 persen dari pagu dana desa (di APBNP). Itu dari penyaluran tahap pertama Rp8,3 triliun dan tahap kedua Rp8,3 tril.

(MetrotvNews) Menteri ESDM Benarkan Setya Novanto Pencatut Nama Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto."Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa .

(GalamediaNews) Menteri ESDM Sudah Serahkan Bukti ada Politisi DPR yang Catut Nama Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya terkait adanya politisi DPR yang disebutnya menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia. Dia menjanjikan bisa membantu proses perpanjangan izin operasi Freeport. Bukti-bukti yang dimiliki Sudirman, antara lain berupa transkrip.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Sampaikan Kembali Dua Calon Hakim Komisioner KY

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan kembali dua calon komisioner Komisi Yudisial (KY) kepada DPR melalui surat yang disampaikan pada Senin, 16 November 2015.Dua calon pengganti itu adalah Dr Aidul Fitriciada Azhari SH. M Hum dan Dr Jaya Ahmad Jayus SH. M Hm.Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/11/2015), menyebutk.

(DetikNews) Ini Transkrip Pembicaraan Novanto dan Pengusaha R yang Diduga Catut Presiden

Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto dan pimpinan PT Freeport.Transkrip tersebut beredar di kalangan wartawan. Jumlahnya tiga lembar, berisi percakapan tiga orang, yaitu Sn, pimpin.

(Tribun News) Koalisi Pemantau Peradilan: Seluruh Calon Hakim Tipikor Tidak Layak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hasil penelusuran rekam jejak, Koalisi Pemantau Peradilan menilai tidak ada calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang layak. Seleksi Calon Hakim Tipikor dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes administrasi dan tes tertulis. Berdasarkan hasil penelusuran rekam je.

(Delik.com) Penambang Liar Gunung Botak Namlea Ditertibkan, IREC : Elitnya Juga!

Jakarta – Penyisiran lokasi tambang gunung botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang dilakukan beberapa hari terakhir oleh gabungan aparat TNI Dan Polri untuk mengosongkan lokasi tersebut sesuai instruksi Presiden akibat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para penambang mendapat apresiasi dari penggiat sosial, sebab hal itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola tambang yang ramah lingkungan..

(Tribun News) Pengamat: Audit Petral Era Presiden SBY Hasilnya Tidak Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pemeriksaan PT Pertamina Energy Trading Limited (petral) sudah ada sejak tahun 2000-an. Namun selama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dua periode, tidak ada hasilnya dibandingkan saat ini. "Ketika pemerintahan SBY hasilnya (pemeriksaan Petral nggak jelas," ujar Pengamat energi Marwan Batubara di diskusi Energi Kita, gedung Dewan Pers, Jakarta,.

(Jawa Pos) IJW: Prasetyo Pantas Diganti!

JAKARTA – Indonesia Justice Watch (IJW) menilai Jaksa Agung M Prasetyo pantas diganti pada reshuffle Jilid II. Pasalnya, kinerja Jaksa Agung Prasetyo selama tahun ini, tidak ada perubahan yang lebih baik. Bahkan, kejaksaan mengalami kemunduran yang signifikan. “Kejaksaan sering kalah di praperadilan, adanya dugaan kriminalisasi, berhentinya reformasi birokrasi internal kejaksaan. Sistem penilaian .

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Tiongkok Tak Pernah Mengklaim Kepulauan Natuna

Jakarta, HanTer - Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri menegaskan bahwa Tiongkok (China) tidak pernah mengklaim Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah teritorialnya. Sebab, Kepulauan Natuna telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai titik dasar untuk penarikan garus pangkal kepulauan serta 9 garis putus-putus atau nine do.

(Kompas.com) Jokowi Resmikan Kapal Angkutan Ternak Pertama di Indonesia

BANGKALAN, KOMPAS.com — Usai peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan Kapal Perintis 750 DWT, kapal khusus pengangkut hewan ternak, di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kamal, Selasa (10/11/2015). Jokowi tiba di lokasi peresmian sekitar pukul 11.27 WIB. Jokowi disambut ribuan pelajar mulai dari tingkat SD sampai SMA di sepanjang jalan Kota Bangkalan sampai .

(DetikNews) Susi Berlakukan Moratorium, Pengusaha Khawatir Kapalnya Jadi Besi Tua

Jakarta -Pengusaha pemilik kapal eks asing berharap bisa menjual kapalnya ke luar negeri pasca moratorium izin tangkap ikan sejak tahun lalu yang masih berlaku sampai saat ini. Mereka masih terhambat prosedur perizinan menjual kapal dari pemerintah."Sekarang kan sudah dipastikan kapal eks asing dilarang. Jadi opsi kita sekarang hanya 2, dijual ke luar negeri, atau dijual sebagai besi tua (rong.

(OkeZone.com) Siasat Jero Terima Tambahan DOM Rp.200 juta di ESDM

JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik diketahui rutin menerima tambahan dana operasional menteri (DOM) dari mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno melalui Staf Khusus Menteri ketika itu I Ketut Wiryadinata. Penerimaan itu, untuk membantu operasional Jero Wacik. Ketut membeberkan, ketika menjadi Staf Khusus Menteri ESDM, dirinya selalu diminta oleh Jero un.

Penyidikan Kasus Pelindo II – Pansus Angket Pelindo II Rapat dengan Kabareskrim

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II mengadakan rapat dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Anang Iskandar pada 21 Oktober 2015 terkait kasus Pelindo II. Rapat dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka dari Jabar 7. Rapat dihadiri dua belas anggota dari tujuh fraksi. Pemaparan Mitra Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi dan 1 orang ahl.

(DetikNews) Kinerja 1 Tahun, Menteri ESDM: Impor Premium Turun 37%

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah genap setahun pada 28 Oktber 2015 lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku pemerintahan ini punya prestasi yang cukup membanggakan dalam hal menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).‎Prestasi tersebut salah satunya menurunkan volume impor Premium hingga 37% dari 378,5 ribu barel per hari menjadi 236 ribu barel.

Impor Daging Sapi oleh Bulog – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Perum Bulog

Komisi 6 DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Senin, 24 Agustus 2015 membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) dan laporan keuangan tahun 2014. Pada bagian pemaparan mitra, rapat dinyatakan tertutup. Selanjutnya, rapat baru dinyatakan terbuka untuk umum pada saat pemantauan mitra. Pemantauan Rapat Fraksi PDI Perjuangan. Oleh D.

(Warta Ekonomi Online) Pemerintah Siapkan PerPres Cegah Kebakaran Lahan

WE Online, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut agar tidak terulang kembali. "Perpres akan dikeluarkan dengan seluruh tindakan yang diperlukan sehingga ada pencegahan yang efektif," katanya di Jakarta, Senin (9/11/2015).Sofyan menjelaska.

(OkeZone.com) Jokowi Restui Madura Dibentuk Provinsi

BANGKALAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan jika Madura melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur, dan membentuk provinsi baru. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi dalam peresmian tiga unit kapal baru milik Kementerian Perhubungan, di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. "Silakan Pak Kiai. Itu aspirasi rakyat dan bagian dari dinamika politik," terang Jokowi kepada ulama yang ha.

(Rimanews) DPR Dicap Lelet Seleksi 8 Capim KPK

Rimanews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik lambannya DPR melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada delapan capim KPK hingga kini. Padahal, Presiden Jokowi telah menyerahkan surat berisi delapan nama itu kepada pimpinan DPR pada pertengahan September 2015. "Sesuai Undang-undang (UU) KPK, DPR memiliki kewajiban memilih dan menetapkan 5 pimpinan KPK.

(DetikNews) Isu Sweeping Bikin Pedagang Glodok Resah dan Bingung

Jakarta - Para pedagang di Pasar Glodok, Jakarta Barat termasuk yang resah soal adanya isu sweeping atau razia produk ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) beberapa waktu lalu. Pedagang buka-bukaan bahwa ada oknum aparat yang bermain di air keruh terkait isu sweeping.Seorang pedagang bernama Kendro, di Pusat Perbelanjaan Lindeteves Trade Center (LTC Glodok), mengatakan saat ini para pedagang khusus.

(DetikNews) Meski Banyak Diprotes, Aturan Impor Mendag Ada Sisi Positifnya

Jakarta -Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Permendag 87/2015) yang diterbitkan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, pada 15 Oktober 2015 lalu mendapat kritikan mulai dari pelaku usaha hingga sesama menteri.Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, aturan ini ada sisi positifnya juga. Sebab, Permendag 87/2015 melarang par.

(DetikNews) Ini Alasan Jokowi Suntik Modal ke BUMN

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengajukan suntikan modal untuk BUMN, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun di tahun ini, meski ditunda oleh DPR. Apa alasan Jokowi mengajukan anggaran PMN?Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung kemarin, Jokowi mengatakan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi angga.

(Republika) KPU: Anarulita Muchtar Gantikan Patrice Rio Capella di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizky Kurniansyah mengatakan KPU tidak akan menghambat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Capella. "Pengajuan PAW Rio Capella sedang diproses KPU untuk diajukan ke DPR," ujar Ferry di kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/11).Sebagai penggantinya, Anarulita Muchtar akan menempati .

(Kompas.com) Dewan Pers Larang Televisi Siarkan Langsung Penggerebekan Teroris

CILEGON, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengkritik stasiun televisi yang menayangkan secara langsung atau 'live report' penggerebekan teroris oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror. "Kami (Dewan Pers) merekomendasikan agar peristiwa penggerebekan teroris tak disiarkan langsung, apalagi durasi waktunya panjang," ujar Jimmy dalam diskusi yang digelar Kejaksaan Agung di ka.

(Harian Terbit) BNN Cegah Narkoba Lewat `Stiker`

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Budi Waseso, memulai program penempelan stiker anti narkoba di sebuah mini market pada penyelenggaraan Car Free Day di Teluk Betung, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015).Stiker betuliskan `Stop Narkoba` tersebut diyakini dapat memberikan pencerahan pada masyarakat agar turut serta memberantas narkoba."Stiker merupakan salah satu .

(Liputan6.com) Mentan Dukung Pengembangan Beras Organik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mendorong beras organik sebagai komoditas unggulan pertanian nasional. Hal itu lantaran beras organik memiliki harga jual tinggi. Amran menambahkan, harga beras organik tiga kali lipat lebih tinggi dari beras biasa. Amran menyampaikan hal itu saat menghadiri acara bertajuk 'Bulan Mutu Pertanian 2015' pada Minggu pagi ini. Dalam .

(DetikNews) Gerombolan Penyelundup 800 Kg Sabu Akan Jalani Sidang Tuntutan

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), siang ini akan menggelar sidang tuntutan kepada mafia sabu 800 kg, Wong Chi Ping. Pembacaan tuntutan rencananya akan dibacakan siang ini sekitar pukul 14.00 WIB."Rencananya hari ini kita akan bacakan tuntutan," ujar Kajari Jakbar, Reda Mantovani, saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2015).Reda mengatakan, selain Wong, pembacaan tuntutan juga.

(DetikNews) Shell Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Bangun Pabrik Pelumas Terbesar di RI

Bekasi -Hari ini, Shell Indonesia resmi membuka pabrik pelumas baru di Marunda Center, Bekasi, di atas lahan seluas 75.000 m2 atau setara dengan 10 lapangan sepak bola. Pabrik ini mampu memproduksi hingga 136 juta liter (120 ribu ton) pelumas setiap tahunnya, cukup untuk mengganti lebih dari 460.000 unit oli sepeda motor atau hampir 90.000 unit oli mobil per hari.Dengan kapasitas produksi sebesar .

(Beritagar.id) Tutupnya Disc Tarra bukan kiamat bisnis musik Indonesia

Salah satu jaringan toko besar yang jadi tempat penjualan berbagai album fisik, Disc Tarra, terpaksa menutup sekitar 40 gerainya yang ada di seluruh Indonesia. Demikian diberitakan Kompas, Rabu (4/11/2015). Lesunya penjualan album fisik dan mahalnya biaya operasional adalah beberapa alasan penutupan tersebut. Namun, tutupnya Disc Tarra bukan pertanda kiamat bagi bisnis musik Indonesia. Sudah jadi .

Pelaksanaan APBN 2015 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) pada 7 September 2015 tentang realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rapat dipimpin oleh Nuroji dari Jawa Barat 6. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Kepala Perpusnas RI, Sri Sularsih: Pada 10 November 2014, pagu APBN Perpusnas RI.

(BeritaKotaMakassar) Sosialisasi Rendah Pengaruhi Partisipasi Pemilih

MAKASSAR, BKM–Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 11 daerah yang menggelar Pilkada dinilai sangat rendah. Selain itu pembatasan sosialisasi yang dilakukan pasangan calon (paslon) semakin mengancam turunnya partisipasi pemilih 9 Desember nanti. Untuk itu, sejumlah tim pemenangan dan lembaga atau pemerhati politik giat menggelar diskusi atau forum untuk meningkatkan partisipasi.

(Harian Terbit) Pulihkan Aset Negara, BI Teken Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Agung

(HanTer) - Bank Indonesia dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepakatan meliputi pemulihan aset terkait tindak pidana, pemberian bantuan dan pertimbangan hukum serta sejumlah pelatihan."Dalam nota ini, kedua lembaga sepakat sinergi dan koordinasi untuk melakukan tugas dan wewenangnya lebih baik," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dalam konferensi persnya di Kompleks Keja.

(MetrotvNews) Shortfall Pajak Diproyeksikan Tak Lebih dari Rp.160 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memproyeksikan kekurangan (shortfall) penerimaan pajak untuk tahun ini tidak lebih dari Rp160 triliun. Dengan begitu, realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 87 persen dari target Rp1.2494 triliun."Kita usahakan shortfall paling tidak, tidak akan lebih dari Rp160 triliun," kata Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Kantor Pusa.

(SindoNews.com) Empat Kementerian Ini Diminta Segera Lakukan Lelang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang proyek lebih cepat, pasca Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 diketok pekan lalu. Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan."Karena mereka punya banyak proyek infrastrukt.

Evaluasi Kinerja Kejaksaan – Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung

Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) pada Senin, 30 Juni 2015 dengan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo mengenai evaluasi kinerja, di antaranya terkait persiapan pilkada serentak, status hukuman mati, pelanggaran (Hak Asasi Manusia) HAM berat, dan lain-lain. Raker dibuka pukul 15.00 WIB dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Sumatera Utara 1. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan yang disamp.

(Waktoe.com) Kemenkop dan UKM Teken Nota MoU dengan KKP: Nelayan Akan Diberi Pelatihan dan Modal Wirausaha

Waktoe.com – JAKARTA, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, tidak semua koperasi itu bagus, termasuk koperasi perikanan sebelum diberikan program bantuan kapal. “Kita bagi tugas, Ibu Susi yang mengurus ketersediaan ikan dan kapal, saya mengurus nelayan dan keluarganya. Bagi keluarga nelayan kita beri pelatihan kewirausahaan dan modal awal, ” ujar Menkop usai penandatanganan MoU antar.

(Liputan6.com) Perlukah PNS Dapat THR?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberi Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun depan. Keputusan itu ada setelah memperoleh persetujuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.Pengamat Kebijakan Publik Yustinus Prastowo mengatakan, seharusnya hal tersebut ditinjau ulang. Lantaran, PNS sendiri telah mendapatk.

(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR

Dari tahun ke tahun volume atau nilai APBN terus mengalami peningkatan. Sebut saja, jika 2004 masih sekitar Rp 427 triliun, nanti pada APBN 2016 mencapai Rp 2.095 triliun. Secara kasar selama 12 tahun naik sebesar 700 persen! Sebuah angka yang sangat fantastis. Bolehlah kita senang dan bangga. Bahwa negara kita memiliki anggaran yang besar. Serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ber.

(TeropongSenayan) Kemenpora Ingatkan FIFA dan AFC Jangan Ingkar Janji

(TEROPONGSENAYAN) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengingatkan FIFA dan AFC untuk memegang komitmen terkait pembentukan tim kecil sesuai dengan hasil keputusan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11/2015)."Tim FIFA dan AFC telah sepakat untuk membentuk tim kecil dimana tugas tim ini adalah untuk berkomunikasi dan mendetailkan hal-hal tekni.

(Jawa Pos) Gagalkan Selundupan Beras dan Sembako, Petugas Bea Cukai Tembak Penyelundup

BATUAMPAR - Petugas Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sembako ilegal jenis beras dan gula di perairan Batuampar, Selasa (3/11) malam. Dalam upaya penggagalan dan pengamanan kapal pengangkut, petugas mendapat perlawanan hingga melepaskan tembakan ke arah anak buah kapal (ABK) maupun massa yang menyerang. Beras sebanyak 100 ton serta gula seberat 50 ton itu diangkut dari Jurong, Sing.

(DetikNews) Jero Wacik: Pak SBY Berpesan Pada Saya untuk Sabar Jalani Sidang

Jakarta - Jero Wacik mengaku mendapat pesan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Pesan itu disampaikan Jero setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta."Ada pesan lewat Pak Hinca. (Pak SBY) berpesan untuk sabar," kata Jero usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2015).Jero memang merupakan politisi Partai Demokrat. Jero didakwa terkait dana operasional menteri.

(DetikNews) Ini Kata Menkeu Soal Anggaran Gedung Baru DPR Rp 740 M di APBN 2016

Jakarta - Anggaran sebesar Rp 740 miliar masuk dalam APBN 2016 untuk DPR membangun gedung baru, meski sudah berulang kali menuai penolakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku perwakilan pemerintah menanggapi munculnya anggaran itu dalam APBN."DPR itu masuk Kementerian/Lembaga bukan? Nah, bisa enggak Lembaga Tinggi Negara yang dipimpin DPR bilang, 'DPR kamu enggak usah belanja'.

(Liputan6.com) Pemerintah Lelang 27 Wilayah Kerja Panas Bumi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan listrik yang berasal dari energi panas bumi dapat mencapai 7,1 gigawatt (GW) pada 2025. "Diharapkan pengembangan panas bumi pada 2025 menjadi 7,1 GW atau 7.100 MW, "kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, Senin (2/11/2015) di Jakarta. Guna mencapai target tersebut, lanjut dia, pihaknya telah menetapkan 27 wilayah kerja pana.

(Harian Terbit) Pelindo II Perluas Pelabuhan Cirebon Hingga 50 Hektare

Cirebon, HanTer - General Manejer Pelindo II cabang Cirebon Hudadi Soerja Djanegara, mengatakan, pelabuhan yang juga dikomandoi oleh RJ Lino, pada tahun 2016 akan diperluas hingga 50 hektare, dan akan dijadikan sebagai pelabuhan umum bukan lagi sebagai pelabuhan batu bara."Pelabuhan akan diperluas dan perlu diketahui bahwa pelabuhan di Cirebon bukan pelabuhan batu bara, pelabuhan ini adalah pe.

(DetikNews) Penjelasan Jaksa Mengapa Tuntutan Penyelundup 800 Kg Sabu Selalu Tertunda

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) menjelaskan mengapa sidang pembacaan tuntutan Wong Chi Ping, mafia sabu 800 Kg selalu ditunda. Sidang terhadap komplotan Wong Chi Ping ini menurut jaksa sudah ditunda sebanyak 2 kali.Kajari Jakbar, Reda Mantovani, mengungkapkan pertimbangan dalam membuat tuntutan kepada Wong Chi Ping sangat pelik. Dia mengatakan, jaksa sangat berhati-hati da.

(DuniaTernak.com) Penuhi Kebutuhan Daging, Indonesia Butuh 45 Ribu Ekor Sapi Per Bulan

DUNIATERNAK.COM, – Kebutuhan daging sapi di Indonesia terbilang cukup besar. Hal tersebut membutuhkan persiapan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuham dalam negeri sepanjang tahun. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkejut ketika mengetahui kebutuhan daging sapi di Indonesia sebanyak 45 ribu ekor per bulan. Angka tersebut diakuinya cukup besar mengingat kebutuhan di DKI Jaka.

(Times Indonesia) Ketentuan Pidana Politik Uang Sumir

TIMESINDONESIA, MALANG - Politik uang dalam pemilu khususnya pilkada nampaknya masih abu-abu dalam proses penegakan hukumnya. Walaupun secara norma hukum jelas dikatakan bahwa money politics atau politik uang itu dilarang. Seperti disampaikan H. Abdul Fatah, Komisioner Panwaslu Kabupaten Malangbahwa politik uang secara norma hukum jelas dilarang namun dalam ketentuan pidananya tidak ada. "Ada.

(MetrotvNews) FITRA: Megaproyek Gedung DPR Masih Bisa Dibatalkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Megaproyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 740miliar dinilai belum prioritas. Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) menegaskan, anggaran tersebut masih bisa dibatalkan.Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi menjelaskan pembatalan pembagunan gedung DPR juga pernah terjadi tahun 2010. Saat itu rencana pembangunan batal karena desakan publik.

(OkeZone.com) Peluang Surya Paloh Terseret Kasus Dana Bansos Terbuka

JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Dugaan keterlibatan Surya Paloh pada kasus dana bansos di Sumatera Utara (Sumut) bermula dari kehadirannya dalam sebuah pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta. Di mana pertemuan turut dihadiri Rio Capella, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonakt.

(Suara.com) YLKI Tolak Pencabutan Subsidi Listrik!

YLKI menegaskan penolakan pencabutan subsidi listrik harus dilakukan jika hanya sebagai kedok untuk menetapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar Suara.com - Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Rezim Jokowi tampak kian getol mencabut subsidi di bidang energi, termasuk subsidi di sektor ketenagalistrikan. Terkait hal ini, rencananya di awal ta.

(DetikNews) Susi Protes Anggaran Kementeriannya Dipotong, Ini Penjelasan DPR

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti protes bila anggaran kemeneteriannya tahun depan dipotong Rp 2 triliun. Pemotongan anggaran tidak hanya dialami Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan anggarannya tahun depan juga dipangkas.Kementerian Pertanian mendapat potongan anggaran Rp 1,3 triliun, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang me.

(Kompas.com) Istri Anggota DPR RI Ivan Haz Bantah Aniaya PRT-nya

JAKARTA, KOMPAS.com — Istri anggota DPR Ivan Haz, AN, membantah bahwa dirinya menganiaya pembantu rumah tangganya (PRT), T. Bantahan ini disampaikan saat dia diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2015) lalu. "Yang bersangkutan dalam pemeriksaan mengelak dan (mengaku) tidak melakukan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti di Jakarta,.

(DetikNews) Ini Dampak Dicabutnya Subsidi Listrik ke 23 Juta Pelanggan PLN

Jakarta -Pencabutan subsidi listrik untuk 23,3 juta pelanggan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016 akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Terutama pada komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi.Riyanto, ‎Pengamat Ekonomi dari ‎Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) menuturkan dampak inflasi langsung adalah 1,74%. Sehingga inflasi total di 2016 bis.

(DetikNews) Bahas Energi dengan Kongres AS, Komisi VII DPR ke Washington DC

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Di negara Paman Sam tersebut, mereka bertemu dengan Kongres AS untuk berbincang soal ketahanan energi.Pertemuan dengan Kongres AS berlangsung pada Selasa (27/10) lalu di Room 2123 of the Rayburn House Office Building, Capitol Hill, Washington DC. Mereka ditemui oleh 8 orang anggota Komisi.

(Rimanews) PMN Ditolak DPR, Pemerintah Tak Kapok Ajukan di APBN-P 2016

Rimanews - Pemerintah akan tetap mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN Perubahan 2016, setelah sebelumnya DPR menolak dimasukkan dalam APBN 2016. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil meskipun ditangguhkan oleh parlemen, pemerintah akan mencoba kembali untuk mengajukan PMN melalui pembahasan APBN-Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah, kata Sofyan, juga .

(Kompas.com) Polisi Takut Dituntut jika Ungkap Nama Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan bahwa pihaknya khawatir dituntut balik jika mengungkap nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan ke publik. “Bukannya kami tak berani mengungkap nama perusahaan itu, tapi kalau kami ungkap nanti dituntut balik, gimana?” ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015). Anton mengatakan, Undang-U.

(Kompas.com) Bertemu FIFA, Jokowi Sampaikan Ketidakpuasan terhadap PSSI

KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyampaikan ketidakpuasan terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketidakpuasan itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan delegasi Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan The Asian Football Confederation (AFC). Pertemuan itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/11/2015). "Tadi, Presiden Jokowi sampaikan bahwa kami.

(DetikNews) Terganjal Aturan, Selandia Baru Tak Bisa Ekspor Sapi ke RI

Jakarta -Indonesia saat ini sangat bergantung pada pasokan sapi hidup dari Australia. Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melepaskan ketergantungan pada Australia tersebutm dengan program swasembada daging sapi untuk jangka panjang, dan mencari negara-negara alternatif untuk sumber pasokan sapi.Salah satu negara yang dilirik untuk menjadi alternatif pemasok sapi, di samping Australia adalah .

(Liputan6.com) Pabrik Tekstil Rp 190 Miliar di Cikarang Resmi Beroperasi

Liputan6.com, Cikarang - Menteri Perindustrian Saleh Husin meresmikan pabrik milik PT Dynic Textile Prestige yang merupakan investasi baru sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Pendirian pabrik ini menelan biaya sekitar US$ 14 juta atau sekitar 190,6 miliar. Pabrik yang terletak di Cikarang, Jawa Barat, ini memproduksi lembaran pelapis plafon kendaraan roda empat dengan kapasitas p.

(OkeZone.com) Kasus Eks Sekjen Nasdem Aib yang Memalukan

JAKARTA - Mantan Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Rio Capella telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Sumatera Utara (Sumut). Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu sangat menggoda, bahkan bisa menjerumuskan bila tak mampu menahan godaan tersebut. Direktur Eksekutif Lembaga Anti Penindasan Rakyat (Lentera), M Firda.

(Harian Terbit) Rumor Perselingkuhan dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti Bilbina Harus Diproses MKD

Jakarta, HanTer-Anggota DPR RI, Arzetti Bilbina, telah membantah pertemuannya di Hotel Arjuna, Malang, Jawa Timur (jatim), dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav. Rizeki Indra Wijaya. Pengamat politik Said Salahudin menyarankan jika memang yakin tidak bersalah, Arzetti sebaiknya meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang sudah telanjur meluas."MKD menjadi te.

(Tribun News) Nazaruddin dan Adiknya Bakal jadi Saksi Dalam Sidang Made Meregawa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), meminta Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir dan kakaknya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Keduanya bakal dipanggil menjadi saksi dalam sidang terdakwa bekas Kepala Biro Administrasi Umum dan K.

(Suara.com) Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Keluarkan Perppu Kebiri

Perhatikan UUD 1945 pasal 28 b ayat 1. Suara.com - Saya Ketua DPR Setya Novanto menyambut baik rencana pemerintah yang ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kejahatan seksual pada anak. "Saya juga merasa miris, akhir-akhir ini di negeri kita kejahatan seksual semakin hari semakin meningkat. Apalagi kejahatan ini dialami oleh wanita dan anak-anak kita. Saya ti.

(Harian Terbit) Nasdem Dibubarkan Bila Kader Terjerat Korupsi, Hanya Iklan Politik

Jakarta, HanTer - Baru setahun jadi pengekor partai penguasa, Partai Nasdem sudah lupa janji-janji restorasi yang selalu digadang-gadang partainya, terutama janji partai akan dibubarkan bila ada di antara pengurusnya terjerat kasus korupsi.Pengamat politik AS Hikam menilai ucapan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang ingin membubarkan Partai Nasdem jika terlibat korupsi hanya sekadar iklan.I.

(TeropongSenayan) Hanura Resmi Pecat Dewie Yasin Limpo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto secara resmi memecat Dewie Yasin Limpo sebagai kader Hanura, pengurus DPP Hanura, dan sekaligus memberhentikan dari jabatanya sebagai anggota Komisi VII DPR RI.Pemecatan itu dilakukan, lantaran Dewie Yasin Limpo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan ‎mene.

(Liputan6.com) Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 13,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun pasar keuangan di Indonesia terus bergejolak sejak awal tahun, namun Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mampu membukukan nilai investasi yang cukup baik. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan tercatat Rp 13,6 triliun untuk periode akhir September 2015 lalu. Hasil investasi tersebut .

(Warta Ekonomi Online) Persiapan Izin Investasi Tiga Jam Masuki Finalisasi

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus merampungkan persiapan peluncuran layanan investasi tiga jam yang akan mulai diimplementasikan pada Senin (26/10/2015) mendatang. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya sudah memasuki tahap final persiapan perangkat dan instrumen yang mendukung proses layanan izin investasi tiga jam. Hal ini agar dapat memberikan pelayanan.

(Rimanews) PGI Kembali Surati Presiden Jokowi Terkait Persoalan di Aceh Singkil

Rimanews - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) kembali menyurati Presiden Jokowi terkait persoalan di Aceh Singkil. Dalam surat tertanggal 22 Oktober 2015 ini, PGI menyampaikan keprihatinan atas abainya Negara dalam menjamin penegakkan hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. “Melanjutkan Surat kami nomor 825/PGI-XVI/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, yang memohon perhatian Bapak aka.

(DetikNews) Beralasan Sakit, Ketum PKB Cak Imin Tak Penuhi Panggilan KPK

Jakarta - Penyidik KPK sedianya memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus korupsi proyek pengembangan kawasan transmigrasi di Kemenakertrans. Namun, Cak Imin tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit."Pak Muhaimin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kaitan kasus yang ada di direktorat transmigrasi dengan tersangka JM yaitu Dirjen Kemenakertrans, tadi diperoleh informasi Pak .

(DetikNews) KPK Apresiasi Sikap Surya Paloh yang Mau Datang Diperiksa

Jakarta - KPK mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendatangi gedung KPK untuk manjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengamanan perkara Bansos Sumut di Kejagung. Menurut KPK, Paloh sangat kooperatif dan mau mengikuti proses hukum."Perlu diapresiasi, Pak Surya Paloh hadir sebagai warga negara yang taat hukum untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dan sekar.

(Kompas.com) Saat Perjalanan Dewie Berakhir di KPK...

JAKARTA, KOMPAS — Hampir saja Komisi Pemberantasan Korupsi kehilangan jejak Rinelda Bandaso, Selasa (20/10/2015). Sekretaris pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, itu sudah curiga dirinya diikuti saat hendak bertemu pengusaha asal Papua, Setiadi Jusuf, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adi, di kawasan .

(Jawa Pos) Kasus Rio Bukti Parpol Masih jadi Arena Rawan Korupsi

JAKARTA - Penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Patrice Rio Capella, membuktikan partai politik berikut jejaring politiknya, masih menjadi arena rawan praktik korupsi. "Karena itu, hanya hukumlah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk membersihkan praktik kotor tersebut," ujar Juru Bicara DPP Part.

(OkeZone.com) Mengenal Sosok Sisca di Pusaran Suap Gatot-Evy ke Patrice Rio Capella

JAKARTA - Perkara dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera nonaktif yang juga elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti kepada bekas Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella turut menyeret penyanyi era 90-an Fransisca Insani Rahesti. Nama Fransisca alias Sisca diketahui pernah menjadi penyanyi latar grup musik Kla Project. Sisca masuk daftar saksi yan.

(TEMPO English) DPR Calls for Delay on State Defense Program

TEMPO.CO, Jakarta-Mahfudz Siddiq, chairman of the Defense Committee of the House of Representatives (DPR), called for the state defense program proposed by the Defense Ministry to be postponed. “It should be delayed so that it wouldn’t cause unnecessary controversy,” said Mahfudz on Monday. Mahfudz said the state defense program had been discussed before by the government and the DPR. However, it.

(TribunNews) Ketua DPR Sudah Sampaikan ke Jokowi RAPBN Diketok 30 Oktober 2015

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, tidak mungkin pembahasan rancangan APBN 2016 yang tengah digodok saat ini untuk dimajukan tanggalnya untuk disahkan. Hal itu menyusul adanya permintaan dari pemerintah agar pengesahan RAPBN 2016 dapat dilakukan pada 23 Oktober nanti. "Kami sudah putuskan bahwa (pengesahan RAPBN) tanggal 30 Oktober, dan itu sudah disampaikan pula.

(Kompas) DPR Diminta Perjelas Tujuan Pembentukan Pansus Asap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperjelas tujuan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait peristiwa kabut asap yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di beberapa provinsi Indonesia."Akan tidak efektif kalau pembentukan pansus hanya dilihat dari penanganannya saja," ujar Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan.

Pelindo II, Dwelling Time Tanjung Priok – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Dirut Pelindo II, R.J. Lino

Pada tanggal 30 Juni 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), R.J. Lino. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2015. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Achmad mencabut skors rapat sebelumnya. Selanjutnya, Achmad meminta penjelasan Lino terkait penyebab dwelling t.

(Voice of America) Kementerian Agraria Bantu Percepatan Legalisasi Aset Perguruan Tinggi Negeri

Percepatan legalitas tanah dan bangunan milik perguruan tinggi bertujuan menghindari sengketa lahan serta implikasi hukum yang melibatkan pemimpin perguruan tinggi. Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan di Surabaya, Sabtu (17/10) menyatakan akan membentuk tim percepatan legalitas aset milik perguruan tinggi negeri, isu ya.

(TeropongSenayan) 'Masyarakat tak Boleh Main Hakim Sendiri Sikapi Pendirian Rumah Ibadah'

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap masyarakat menyikapi masalah pendirian rumah ibadah secara arif dan taat hukum, baik pihak yang mendirikan rumah ibadah maupun yang menolak, tidak main hakim sendiri apalagi bertindak anarkis. "Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah.

(Tribun News) Geledah Lagi Kantor PT VSI, Kejagung Abaikan Putusan Praperadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung dianggap mengabaikan putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015 dengan melakukan lagi penggeledahan di kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI). "Seharusnya, mengingat pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015, sudah jelas bahwa hukum mensyaratkan ada.

(Tribun News) NasDem Jamin Jaksa Agung Tidak Terseret Kasus Patrice Rio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menjamin Jaksa Agung HM Prasetyo tidak terlibat terkait kasus yang membelitPatrice Rio Capella. Capella ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Bansos Sumatera Utara. Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan tidak ada fakta yang mengarah pada keterlibatan Prasetyo. Prasetyo dulunya adalah bekas kader NasDem. "Kalau mengenai keterlibatan dan seb.

(Jawa Pos) Peraturan KPU Tentang Calon Tunggal akan Ditetapkan Senin Nanti

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, rancangan peraturan KPU tentang calon tunggal akan ditetapkan Senin (19/10) nanti. Penetapan dilakukan setelah sebelumnya KPU menggelar uji publik, rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, serta menyempurnakan rancangan yang ada, berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. "‎Setelah langkah-langkah tersebut, mak.

(Kompas.com) BPJS Kesehatan Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mengalami defisit likuiditas Rp 5,85 triliun akhir 2015. Hal itu bisa mengganggu pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Solusi yang disepakati Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah menyuntik dana Rp 1,54 triliun.Persoalan likuiditas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu dipapark.

(Kompas.com) Menpora Peringatkan Persija Soal Suporter

JAKARTA, Kompas.com - Menpora Imam Nahrawi mengecam keras atas aksi sweeping anarkis yang dilakukan oleh sekelompok massa Sabtu (17/10) dini hari WIB dan meminta Polisi untuk menindak tegas dan mengantisipiasi segala aksi anarkis jelang final Piala Presiden 2015 di Stadion Gelora Bung Karno.Imam Nahrawi juga menhimbau kepada Manajemen Klub Persija dan organisasi Jakmania agar ikut turun tangan da.

(DetikNews) Menteri Desa Apresiasi Penggunaan Dana Desa di Cangkringan Sleman

Jakarta - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berkunjung ke Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa-desa di kawasan tersebut, dana desa sudah dirasakan langsung oleh masyarakatnya.Marwan mengatakan, pemakaian dana desa di kecamatan Cangkringan sudah cukup bagus karena bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Marwan meminta program diperluas dan peliba.

(Inilah.Com) Achmad Sutjipto Jabat Ketua Satlak Prima

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menetapkan Achmad Sutjipto sebagai Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).Sutjipto yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) itu terpilih bersama dengan empat nama lain yang mendampingi tugasnya, yakni Anton Subowo sebagai Wakil I, Sadik Algadri sebaga.

(Liputan6.com) Konglomerat Oman Borong Produk Material dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Konglomerat Oman mencatatkan trial order atau estimasi kontrak mencapai US$ 2,41 juta atau 32,8 miliar untuk produk building material daninfrastruktur Indonesia pada pameran Infra Oman 2015 yang berlangsung 5-7 Oktober 2015 lalu, di Muscat, Oman.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak mengatakan, hal ini telah mengubah.

(Kompas.com) DPP Nasdem: Patrice Rio Capella Jadi Tersangka, "Innalillahi"...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faisal menilai, penetapan Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pukulan berat bagi Nasdem. Akbar mengatakan, sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem, Rio sudah menjadi bagian dari partai itu sejak berdiri pertama kali. "Innalillahi wa'innalillahi raji'un. Saya tidak bisa berbicara, saya tidak perca.

Ratifikasi Protokol Perdagangan – Komisi 1 RDP dengan Dirjen Kemenlu, Dirjen Kemendag, dan Dirjen Hukum Perjanjian Internasional

Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri (Dirjen Kemenlu), Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan (Dirjen Kemendag), dan Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) terkait Penyelesaian Prosedur Ratifikasi First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan Renc.

Peraturan Bersama DPR dan BPK – Rapat Internal Baleg dengan Deputi PUU dan BPK RI

Pada tanggal 27 Agustus 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Internal dengan Deputi Perundang-undangan (PUU) dan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Rapat dimulai pukul 13.14 WIB dan dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Sareh membuka rapat dengan memberikan konteks bahwa akuntabilitas keuangan DPR-RI yang telah dibubarkan memberi sebuah pengaruh. Pemaparan Mitra Be.

(Liputan6.com) Semarang Terancam Tak Dapat Dana Alokasi Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Kota Semarang patut menjadi perhatian beberapa daerah lain jika pada 2016 nanti tidak bisa mendapatkan dana alokasi khusus ‎daerah sebesar Rp 100 miliar yang telah direncanakan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut terjadi karena sikap para pejabat daerahnya yang mengindahkan anjuran presiden tentang reformasi birokrasi.Para pejabat daerah Kota Semarang termasuk Walikota Se.

(Warta Ekonomi Online) Ferry Mursyidan Berikan Sertifikat Lahan Tidak Terurus

WE Online, Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akan memberikan sertifikat lahan tidak terurus milik negara yang telah ditempati masyarakat lebih dari 10 tahun."Kalau tanah negara tak terurus maka pemerintah bisa memberikan hak kepemilikan," kata Ferry di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2015).Ferry menu.

Evaluasi Mudik 2015 – Raker Komisi 5 dengan Kemenhub, KemenPU-Pera, Korlantas Polri, dan Dirjen Perhubungan Darat

Pada 20 Agustus 2015, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Perhubungan Darat). Rapat dimulai pukul 19.50 dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis. Fary membuk.

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 – Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Pada Rabu, 19 Agustus 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro. Rapat ini dipimpin oleh Ahmadi Noor Supitdari Fraksi Golkar dari Kalsel 1. Ahmadi Noor mengatakan bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh anggota dari seluruh Fraksi sehingga memenuhi kuorum sesuai Undang Undang (UU) No 17 tahun 2014 tentang MP.

Laporan Keuangan 2014 BP Batam – Rapat Komisi 6 dengan Kepala BP Batam

Pada tanggal 19 Agustus 2015, Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan Mustofa Widjaja tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Setelah membuka rapat, pimpinan segera mempersilakan mitra untuk memberi pemaparan terkait. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan BP Batam, Musto.

Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2014 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada tanggal 18 Agustus 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pembahasan pertanggungjawaban tahun anggaran 2015. RDP dipimpin oleh Ahmad Hafiz Tohir dari Sumatera Selatan 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan Kepala BKPM, Franky Sibarani: Tahun ini, target realisasi investasi BKPM adalah Rp519triliun. Untuk semest.

Usulan Perubahan UU MD3 – Rapat Baleg dengan Jajaran Tenaga Ahli

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan jajaran Tenaga Ahli (TA) terkait rencana usulan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Rapat dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Setelah membuka rapat, Sareh segera mempersilakan mitra untuk menyampaikan pemaparan. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan dari Tenaga Ahli: DPR memegang kekuasaan m.

(DetikNews) UU Penanganan Krisis Ekonomi Ditargetkan Berlaku Bulan Depan

Jakarta -Pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditargetkan dapat selesai akhir bulan ini. Sehingga bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlaku efektif pada awal November 2015.Demikianlah diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).Mardiasmo menutu.

(DetikNews) Anggota DPR Dilaporkan Aniaya PRT, Polisi Cek CCTV Apartemen

Jakarta - Pihak kepolisian akan mengecek CCTV (Circuit Closed Television) di apertemen tempat tinggal anggota DPR Ivan Haz terkait dugaan penganiayaan yang dilaporkan pembantu rumah tangganya. Pengecekan CCTV ini dilakukan untuk mengecek alibi anak mantan Wapres Hamzah Haz itu dan istrinya."Sekarang kami sedang memeriksa pengelola apartemen, yang katanya (versi Ivan Haz) si korban ini loncat. .

(DetikNews) Kisruh Mantan Istri dan Pecat Staf Cantik yang Bikin Anggota DPR Ditegur

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah menjatuhkan sejumlah sanksi kepada wakil rakyat yang melanggar kode etik selama 1 tahun masa bakti. Dari semua sanksi yang dijatuhkan, yang terberat adalah berupa teguran lisan.Yang terbaru sanksi yang diberikan pada anggota F-Hanura, Frans Agung Mula Putra pada Senin (12/10/2015) kemarin. Frans dilaporkan oleh mantan stafnya Denty Noviany Sari k.

(Kompas.com) ICW Minta Presiden "Jewer" Menkumham Terkait Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait dibahasnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Yasonna harus menegaskan sikap pemerintah atas usulan merevisi UU tersebut. Sebelumnya, Jokowi menampik jika pemerintah mengusulk.

RUU Pertembakauan – Rapat Badan Legislasi dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 17 September 2015 dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-Anti Rokok). Rapat tersebut membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. RDPU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo, dari Jateng 3 yang juga duduk di Komisi 4 .

(Harian Terbit) Urus e-KTP Saja Belum Becus, DPR: Program KTP Anak Pemborosan Anggaran

Jakarta, HanTer - Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak-anak kelahiran Indonesia berusia 0-17 tahun menuai kritik banyak pihak, lantaran pembuatan KTP elektronik hingga kini belum dapat diselesaikan dengan baik.Komisi II DPR RI pun menganggap proyek KTP Anak Indonesia (KAI) tersebut tidak relevan dilakukan di tengah kondisi ekonomi Ind.

(TeropongSenayan) Aroma Busuk Politik Legislasi

Kolom Obrolan Pagi bareng Ariady Achmad Meski disamarkan, ditutup-tutupi ataupun dibungkus rapi, aroma permainan politik penyusunan RUU akhirnya tetap saja terbuka. Peran media massa mengungkap praktek yang berlangsung di gedung parlemen ini perlu diapresiasi. Bukan hanya munculnya angka 12 tahun dan pemberian wewenan SP 3 serta lainnya dalam RUU KPK, namun juga masuknya pasal Kretek dalam RUU Keb.

(DetikNews) Ical Ingin Revisi UU KPK Dibahas DPR dan Pemerintah

Jakarta - Fraksi Golkar menjadi salah satu fraksi yang setuju UU KPK direvisi dan berujung pada pelemahan lembaga antikorupsi itu. Apa kata Ketua Umum Golkar?"Kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Serahkan pada mereka untuk membahas supaya lebih baik ke depannya," kata Aburizal Bakrie (Ical) di kantor DPP Perindo, J P. Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).Anggota DPR dari fraksi G.

(DetikNews) Ketua F-NasDem: Rio Capella akan Dipecat Jika Terbukti Bersalah di KPK

Jakarta - Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella telah diperiksa oleh penyidik KPK yang menangani kasus suap hakim PTUN Medan. Ketua Fraksi NasDem di DPR, Victor Laiskodat menegaskan, bila Rio bersalah, partai tidak segan memecatnya."Dari Fraksi Nasdem tidak masalah (Rio diperiksa KPK). Kami mendorong Rio untuk datang, langsung hadir ke KPK. Menurut saya, itu hal yang baik. Siapapun datang i.

(Kompas.com) Tiga Perwira Polisi Diduga Terima Uang Hasil Tambang Ilegal Lumajang

SURABAYA, KOMPAS.com — Pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil dan penambangan pasir ilegal Lumajang terus dilakukan. Saat ini tiga perwira di Polres Lumajang tengah diperiksa pihak Propam Polda Jatim karena diduga terlibat dalam kasus penambangan liar. "Ketiga perwira itu diduga menerima uang dari penambangan ilegal di Kecamatan Pasirian, Lumajang," kata Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadi.

(Kompas.com) Mantan Anak Buah Akui Suryadharma Gunakan DOM Untuk Kepentingan Pribadinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agama, Syaifuddin Syafii mengatakan, mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, pernah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya dan keluarga. Syaifuddin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan DOM dengan terdakwa Suryadharma. Saat d.

(Kompas.com) Ahok: Ini Ada Apa di Kemendagri? Kami Dipingpong Sana Pingpong Sini

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kembali naik pitam ketika mengetahui bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berulang kali mengembalikan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015. Bahkan, Basuki menegaskan telah mencatat serta merekam seluruh kronologi RAPBD-P 2015."Makanya saya bilang ada unsur apa di Ke.

(Kompas.com) Kepada Ahok, Jaksa Agung Keluhkan Kejagung Sering Ditipu

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan instansinya sering ditipu oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kejaksaan Agung bersama Pemerintah Provinsi DKI membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama yang dimiliki Kejaksaan Agung d.

(MetrotvNews) Berikut Enam Poin Penolakan KPK Terhadap Revisi UU KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyatakan enam poin penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia menilai, beberapa pasal yang direvisi maupun pasal baru yang tercantum dalam draf tak mendukung fungsi KPK."Pertama, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling.

(SuaraMerdeka.com) Komisi Yudisial Sudah Prediksi Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Sholeh sudah memprediksikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengebiri kewenangan lembaganya dan mempertegaskan rekrutmen calon hakim adalah otoritas tunggal Mahkamah Agung (MA). “Sudah kuduga,” kata Imam Anshori Sholeh di Jakarta. Menurut dia, Komisi Yudisial sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena putusan Mahkamah Ko.

(Warta Ekonomi Online) BKPM dan KEMENPERIN Dorong Industri Galangan Kapal

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama mendorong perkembangan industri galangan kapal dalam negeri untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden yang disampaikan saat berkunjung ke salah satu pelaku usaha galangan kapal di Pulau Batam segera ditindaklanjuti melalui pertemuan pada Jumat (25/9/20.

(ANTARA News) DPR: Negara Harus Perkuat TNI

Jakarta, Antara Jateng - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa negara harus memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan yang makin besar. "Agar negara mampu menghadapi beragam tantangan baru, wajib bagi negara memperkuat TNI," katanya pada hari ulang tahun TNI, Senin.Mahfudz mengatakan TNI saat ini antara lain.

(Inilah.Com) Intervensi Penyidikan, Divpropam Harus Ditindak

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengharapkan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menindak jajaran Divpropam karena diduga mengintervensi penyidik. Intervensi terhadap kasus yang sudah dinyatakan di P21 oleh kejaksaan, adalah pelanggaran pidana serius sesuai dengan KUHAP."Kalau benar Kadivpropam mengatakan demi '.

(RMOL.CO) Ini Alasan Mengapa RUU Pengampunan Mau Ampuni Pengemplang Pajak

RMOL. ‎Salah satu yang menjadi perhatian di dalam RUU Pengampunan Pajak Nasional‎ adalah para pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diusulkan mendapat pengampunan.Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dananya di luar sistem perbankan nasional. Dana tersebut memi.

(Liputan6.com) Perintah Jokowi, Menteri Susi Tenggelamkan 16 Kapal Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mendapat perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan di laut Indonesia tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan begitu, Susi menyebut akan menghemat waktu dan tenaga, serta dengan langsung menenggelamkan kapal tersebut, mencegah adanya proses praperadilan yang sering ditang.

(Warta Ekonomi Online) DPR Bahas RUU Pengampunan Pajak

WE Online, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hari ini, Selasa (10/9/2015), menggelar rapat membahas dua rancangan undang-undang (RUU) usulan inisiatif DPR dari lintas fraksi agar dimasukkan di Prolegnas 2015. Dua RUU tersebut ialah RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU tentang Pengampunan Pajak Nasional. Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan poin utama dimasukkannya R.

(ANTARA News) DPR Setujui Penyertaan Modal Rp34,32 triliun ke 23 BUMN

(ANTARA GORONTALO) - Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp34,32 triliun ke 23 badan usaha milik negara (BUMN)."Komisi VI menyetujui PMN Rp34,32 triliun kepada BUMN yang diprioritaskan kepada program prioritas pemerintah terkait pengembangan infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM," kata Ketua Komisi VI .

(OkeZone.com) Penetapan DPT Pilwalkot Tangsel Ricuh

TANGERANG SELATAN - Pleno terbuka soal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diselenggarakan oleh KPU Tangerang Selatan (Tangsel), berlangsung ricuh. Hal itu berkaitan dengan tidak sinkronnya data antara DPT yang akan ditetapkan oleh KPU dengan data yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangsel. Tim hukum pasangan calon nomor urut dua yang mengusung Ar.

(Suara.com) Bea Cukai Riau Gagalkan Penyelundupan 190 Ton Beras

Suara.com - Aparat Bea Cukai Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan sebanyak 190 ton beras dan barang-barang bekas dari Singapura tujuan Pulau Batam dengan sarana pengangkut KLM Surya Prataman GT 62 berbendera Indonesia. Kapal Layar Motor (KLM) Surya Pratama ditangkap kapal patroli BC 7005 yang dikomandani Rogers Panggabean di perairan Tanjung Sengkuang, Batam, Kamis (1/10), dan tiba di Dermaga.

(Suara.com) Mendagri: Kerawanan Pilkada Terbesar Ada di Kecamatan

Kerawanan akibat kotak TPS diletakan di kecamatan. Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sumber potensi kerawanan pilkada terbesar berada di tingkat kecamatan, sebagai tempat penyimpanan kotak perolehan suara sehingga pengamanannya harus ketat."Potensi sumber kerawanan yang paling rawan ada di tingkat kecamatan, karena kotak suara dari TPS (tempat pemungutan suara) bermalam.

(ANTARA News) Mendag: Sejumlah kebijakan hambat perdagangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Tom Lembong mengakui terdapat sejumlah kebijakan termasuk keputusan menteri yang menghambat dunia usaha sehingga pemerintah telah dan akan mengeluarkan kebijakan deregulasi yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia."Saya ketahui ada banyak ratusan bahkan ribuan kebijakan yang dikeluarkan ternyata justru menghambat dunia usaha dan .

(Warta Ekonomi Online) Bambang Soesatyo Sepakat Pemimpin DPR Perlu Dikritik

WE Online, Jakarta- Sekretaris Faksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo mengingatkan peran Pimpinan DPR tidak boleh melebihi kewenangannya karena bisa menjadikan institusi ini bercitra negatif di masyarakat. "Memang itu perlu dikritik, tugas pimpinan DPR harus lebih baik sehingga nama baik DPR bisa terjaga," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (2/10/2015). Hal itu dikatakan.

(DetikNews) Kisruh KIH-KMP di DPR Dituding Jadi Penyebab Kinerja Legislasi Minim

1 Tahun DPR 2014-2019 Jakarta - Dalam satu tahun masa bakti, DPR 2014-2019 hanya berhasil mengesahkan 3 RUU yang berasal dari program legislasi nasional. Hasil yang minim itu dianggap karena konflik KMP dan KIH di hari-hari awal DPR."Di tahun pertama memang selalu menghasilkan UU yang minim. Ada faktor penyebabnya. Ketika itu dilantik, nyaris tiga bulan tidak bisa bekerja karena ada tarik mena.

(DetikNews) Paloh: Sekjen NasDem dan Saya Akan Keluar dari Partai Bila Terbukti Korupsi

Jakarta - Eksplisit, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut nama Sekjennya, Patrice Rio Capella harus mundur dari partai bila menjadi tersangka kasus korupsi. Bila tidak mau keluar, maka Patrice akan dipecat."Kasus Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dipanggil KPK, dia dipanggil sebagai saksi. Kita hormati sebagai saksi. Mudah-mudahan dia tetap sebagai saksi. Kalau ditingkatkan (st.

(DetikNews) Ingin Susun UU Lebih Ringkas, DPR Hilangkan Mekanisme Studi Banding

Jakarta - Demi menggenjot penyusunan Undang-undang (UU), DPR berniat meringkas proses yang ada sekarang. Salah satu caranya adalah dengan menghapus mekanisme studi banding. "Terkait UU tentang tata cara pembuatan UU, nanti prosesnya akan lebih ringkas. Saya hilangkan mekanisme studi banding. Itu kita hilangkan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

(DetikNews) Darmin Sebut Data-data Soal PHK Tak Pernah Jelas

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data PHK memang berbeda-beda yang disampaikan pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan, buruh, dan pemerintah. Buruh mencatat PHK 62.000 orang, pemerintah mencatat 43.000 orang, hingga 600.000 orang berdasarkan BPJS."Mengenai PHK ini soal seberapa meningkat perlu clear juga. Karena beritanya tak pern.

(Rimanews) MK Sahkan Calon Tunggal, DPR Kejar Tayang Revisi UU Pilkada

Rimanews - Komisi II DPR akan segera merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal dan calon independen dalam Pilkada serentak. "Komisi II DPR RI akan segera melakukan revisi terhadap UU Pilkada tahun ini juga, terutama untuk mensikapi keputusan MK soal calon tunggal dan calon independen," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, .

(Inilah.Com) Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Jaksa Agung

Pendapatan PNBP Merosot INILAHCOM, Jakarta - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) kejaksaan kian menurun pada semester I 2015. Hal ini dinilai karena faktor kepemimpinan pada Kejaksaan Agung.Untik itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencari langkah untuk mengantisipasi krisis ekonomi Indonesia, salah satunya mengharapkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan Agung.Peng.

(Kriminalitas.com) Penurunan Harga BBM Jangan Sebagai Alat Politik

KRIMINALITAS.COM, Pontianak – Direktur Eksekutif Energy WatchFerdinand Hutahaean menyatakan, adanya rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan tahap ketiga sebaiknya jangan hanya jadi alat politik semata. “Presiden mestinya mengkaji secara komprehensif dan cermat, jangan cuma menurunkan harga, hanya untuk kepentingan politik, karena akan jadi percuma dan sia-sia .

(Kompas.com) Bantu Pencitraan Jero Wacik, Pemred "Indopos" Terima Rp 2,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik disebut menggunakan uang negara yang ada di Kementerian ESDM untuk biaya pencitraan melalui media harian Indopos. Jero meminta Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM saat itu, Waryono Karno, untuk menyediakan uang tersebut. Waryono kemudian mengadakan rapat yang diikuti sejumlah bawahannya beserta Muhammad Noer Sadono ali.

(Kompas.com) Jero Wacik Didakwa Selewengkan Dana Operasional Menteri Rp 8,4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai menteri tahun 2008-2011. Menurut jaksa penuntut umum, Jero telah memperkaya diri sebanyak Rp 7.337.528.802 dan keluarganya sebesar Rp 1.071.088.347. Dengan demikian, total dana operasional menteri (DOM) yang dinikmati Jero dan keluarganya sebesar Rp 8.408.617.

(Kriminalitas.com) Komjen Buwas Optimis Pengajuan Revisi UU Narkoba Ditindaklanjuti DPR RI

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso akan mengajukan revisi UU Narkoba dan diharapkan revisi tersebut dapat ditindaklanjuti DPR. “Pasti dilakukan itu dan mungkin akan dilakukan maksimal. Saya sih berharap bisa ditindaklanjuti ke DPR,” kata Budi Waseso di Jakarta, Kamis (24/9). Dia mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan DPR mengenai hal tersebut dan r.

(Tribun News) Rombongan DPR Temui Langsung Korban Tragedi Mina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR, Setya Novanto menyampaikan bela sungkawa dan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ratusan jemaah haji yang tiga orang diantaranya berasal dari Indonesia, dalam insiden di MinaMekkah saat hendak melakukan lempar jumroh. Ketiga jemaah haji Indonesia tersebut adalah Hamid Atwitarji Kloter Surabaya, Syaisiyah Syahril Abdul Gafar Kloter Batam, dan 1 orang je.

(Inilah.Com) Pacu Industri Dalam Negeri, Kemenperin Gagas P3DN

INILAHCOM, Jakarta - Agar industri dalam negeri bangkit, Kementerian Perindustrian mencetuskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).Kata Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat, program P3DN bisa menjadi kendaraan bagi melesatnya pertumbuhan industri dalam negeri. "Melalui program P3DN, kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan maupun keringanan bagi proyek-proyek infrastruktur.

(Kompas.com) Setya Novanto Bantah Kinerja DPR "Memble" karena ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto membantah kinerja DPR menjadi memble karena para pimpinannya sering ke luar negeri. Pada 31 Agustus hingga 12 September kemarin, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rombongan DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Dunia di New York, Amerika Serikat. Lalu,.

(Kompas.com) Taufiq Ismail: Kretek Warisan Budaya Itu Akal-akalan Korporasi Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Sastrawan Taufiq Ismail menyebut rokok kretek bukanlah warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi undang-undang dan dipromosikan."Merokok kretek bukan budaya asli bangsa Indonesia. Itu cuma akal-akalan korporasi rokok. Tembakau dan cengkeh kan bukan tanaman asli Indonesia," kata Taufiq seusai pertemuan Urun Rembug Para Tokoh Bangsa dalam Membentuk Sumber Daya Manu.

(DetikNews) Laporan BPS: Harga Ayam, Cabai, Tiket Pesawat, dan Bensin Turun

Jakarta -Sejumlah harga bahan pangan hingga tiket pesawat turun sepanjang September 2015.Ini menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan tersebut. Meski ini juga menjadi pertanda melemahnya permintaan, di tengah lesunya ekonomi..

(Suara.com) Krisis Ekonomi Tak Berimbas pada Perdagangan Online

Malah naik dua kali lipat dibanding 2013. Suara.com - Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terbilang cukup besar dan sangat pesat. Berdasarkan penelitian perilaku belanja online dari Mastercard, ditemukan bahwa penetrasi belanja online di Indonesoa sepanjang tahun 2014 tumbuh sebesar 70,6 persen dibandingkan tahun 2013 yakni 55,8 persen."Bisa dikatakan tidak ada yang namanya krisis pada e-comme.

(Warta Ekonomi Online) Kebijakan PPNBM Properti Dinilai Sebagai Blunder

WE Online, Jakarta - Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi, salah satunya menaikkan PPnBM sebesar 20% untuk properti dengan nilai Rp10 miliar. Kebijakan ini dinilai sebagai blunder karena dikeluarkan pada saat yang tidak tepat. Demikian terungkap dalam diskusi masalah tersebut yang digelar oleh Pojok Pajak Hipmi di Jakarta, Selasa (22/9/2015). Ketua.

(DetikNews) Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 menyatakan pemeriksaan kepala daerah tidak perlu izin presiden. Namun pada 2015 MK malah memerintahkan penyidik meminta izin presiden saat memeriksa anggota DPR. Apa bedanya kepala daerah dan anggota DPR?Keharusan ini dituangkan dalam putusan yang dimohonkan Perkumpulkan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Pemohon meminta pemeriksaan penyidik.

(ANTARA News) Mendikbud: program "belajar bersama maestro" sebagai kaderisasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan program "Belajar Bersama Maestro" yang ditujukan bagi seluruh anak muda di Indonesia bertujuan sebagai kaderisasi pegiat kebudayaan di berbagai daerah."Maestro itu tidak harus selalu di Jakarta, tetapi bisa dijalankan di seluruh daerah, salah satunya pendongeng dari Aceh, Agus PM. Toh, itu s.

(Liputan6.com) Mahkamah DPR Segera Verifikasi Laporan terhadap Puan dan Tjahjo

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan segera mendalami aduan terhadap 2 politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Parlemen melaporkan Puan dan Tjahjo pada Selasa kemarin. Mereka menganggap keduanya melanggar undang-undang karena rangkap jabatan anggota DPR dan menteri. Sejak pelantikan mente.

(MetrotvNews) ITU: Baru 17,1% Penduduk Indonesia yang Terhubung ke Internet

Metrotvnews.com: Badan telekomunikasi PBB International Telecommunication Union mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2015, masih terdapat 4 miliar manusia yang belum terhubung ke internet. Hasil riset tersebut dikemukakan dalam laporan tahunan The State of Broadband 2015 milik ITU. Untuk Indonesia sendiri, tingkat penetrasi internet juga masih tergolong rendah.Dalam laporan tersebut, ITU memaparkan.

(Kompas.com) Fahri Hamzah Surati MKD, Minta Perkara Donald Trump Tak Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengirimkan surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dalam surat tertanggal 17 September 2015 itu, Fahri meminta agar MKD tidak membuka perkara kepada publik perihal dugaan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. "Dalam kai.

(Kompas.com) Ini Asumsi Makro di RAPBN 2016, Rupiah Disepakati 13.900 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro RAPBN 2016 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran. "Kami telah berunding dan memang terdapat perbedaan pandangan. Tapi ketika berbicara mengenai Indonesia, bangsa dan Tanah Air kita, semua sama. Berikut kesimpulan kami," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamm.

(Tribun News) Kementerian LHK Diminta Berani Membuka Kotak Pandora Kabut Asap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun sayangnya peristiwa tersebut terus terjadi dan wilayah dimaksud menjadi “langganan bencana” yang terjadi tiap tahun. Pertanyaannya, mengapa bencana asap tersebut setiap tahun terulang? Menurut Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum dan HAM .

(VivaNews) Pengeluaran Pemerintah Karena 'Bebaskan' Miras Bisa Besar

VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan segera merealisasikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) Golongan A.Bila peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2015 dilaksanakan, setiap daerah dapat mendefinisikan lagi pengertian tempat penjualan eceran minuman beralkohol. Pengertian lain, aturan .

(Kompas.com) Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun. "Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sam.

(Liputan6.com) Pengamat: Pembiayaan Naik Haji Ketua DPR Bisa Masuk Gratifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendapat undangan khusus untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. ‎Sebagai tamu undangan, semua biaya ditanggung Kerajaan Arab Saudi.Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, pembiayaan ibadah haji yang diterima pimpinan DPR itu bisa saja termasuk dalam kategori gratifikasi."Seba.

(Inilah.Com) Implikasi Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden

INILAHCOM, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-II/2014 terkait pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya di Pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan izin presiden bila memeriksa anggota DPR tentu berdampak penting dalam penegakan hukum khususnya bagi anggota dewan. Apa dampaknya?Putusan MK yang mengganti norma di Pasal 245 ayat (1) UU No 17 tahun 2014 t.

(Kompas.com) Majelis Tinggi Nasdem Desak Patrice Rio Capella Terbuka soal Pemeriksaan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, meminta Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella untuk terbuka kepada semua pihak mengenai pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 23 September lalu, Patrice diperiksa selama empat jam sebagai saksi kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. "DPP .

(Kompas.com) Indonesia Akan Impor 11.000 Sapi Indukan dari Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, hubungan Indonesia dan Australia terkait impor daging sapi tetap berjalan baik meskipun Indonesia sempat mengurangi kuota impor daging sapi. Bahkan, rencananya Indonesia akan mengimpor 11.000 daging sapi indukan dari Australia pekan depan. “Kita harapkan bisa menghasilkan sapi-sapi seperti ini (menunjuk pada sapi kurban dari Presid.

(Mongabay.co.id) Petani Menagih Janji: Mana Reforma Agraria? Mana Distribusi 9 Juta Hektar Lahan?

“Lawan Liberalisasi Agraria!” “Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria.” “Laksanakan Reforma Agraria Sejati…” Begitulah antara lain, spanduk dan poster tuntutan yang dibawa para petani kala aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di depan istana Negara Jakarta, Senin (21/9/15). HTN jatuh pada 24 September 2015, bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, hingga aksi dimajukan. Sekitar seribuan ma.

(Kompas.com) Hari Ini, Pertamina Turunkan Harga Elpiji 12 Kilogram

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (16/9/2015) ini, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga rata-rata secara nasional elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 142.000 menjadi Rp 135.300 per tabung. Harga tersebut turun rata-rata Rp 6.700 per tabung. Besar penurunan harga sebesar Rp 6.400 sampai Rp 17.900 per tabung. Sementara itu, harga di tingkat agen daerah bervariasi, mulai dari Rp 132.800 hingga Rp 157.4.

(Kompas.com) Peringkat 12 Dunia, Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara

KOMPAS.com — Global Firepower (GFP) adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 100 negara dengan militer terkuat dengan basis 50 faktor berbeda.Faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kekuatan militer sebuah negara ialah seperti jumlah penduduk, usia warga yang bisa menjadi personel militer, anggaran militer, jumlah.

(Kompas.com) Ketua Komisi I Anggap Banyak Calon Dubes yang Tak Penuhi Ekspektasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji kelayakan dan uji kepatutan oleh Komisi I DPR terhadap 33 calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo telah rampung. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, proses uji tersebut berjalan cukup baik, tetapi dengan beberapa catatan. "Baik-baik saja, walaupun banyak ekspektasi DPR ini belum terpenuhi," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015).

(SuaraJakarta) Mendagri: Revisi Permendag Bukan Berarti Semua Daerah Leluasa Jual Minol

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa dengan adanya deregulasi paket 134 kebijakan yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi, khususnya tentang penjualan minuman beralkohol (minol), tidak serta merta memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membuat aturan sendiri dalam melakukan penjualan secara bebas. “Kalau itu yang menjual hotel berbintang lima, saya kira.

Polemik Uji Kompetensi Calon Dokter - Komisi 10 Rapat dengan Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda

Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda dengan tentang penahanan ijazah. RDPU tersebut dilaksanakan pada 26 Agustus 2016. Sebelumnya, Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) yang berada di bawah naungan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah melakukan demonstrasi di depan gedung DPR-RI terkait kejelasan ijazahnya. RDPU dip.

(DetikNews) Kenaikan Tunjangan Wakil Rakyat

(DetikNews) Mahkamah Kehormatan DPR Ganti Ketua Tim Penyelidik Kasus Novanto-Trump

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menghadapi ancaman perpecahan lantaran salah satu anggotanya tak terima Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump dijabat anggota Partai Gerindra. Maka kini, MKD mengganti Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump.Sebelumnya, posisi Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad dari Gerinda. Namun kini Dasco menyatakan MKD telah.

(DetikNews) Ini Rincian Anggaran Kunker Novanto Cs ke AS

Jakarta - Delegasi DPR ke Amerika Serikat sudah pulang. Namun kontroversinya masih terus bergulir. Anggarannya pun masih dipertanyakan. Sebuah dokumen menjawab pertanyaan soal anggaran kunker tersebut.Dokumen anggaran kunker DPR ini diterima detikcom, Jumat (18/9/2015) hari ini. Namun ini anggaran untuk delegasi kunker ke Inter-Parliamentary Union ke New York pada 29 Agustus hingga 4 September 201.

(Kompas.com) Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. "Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangg.

(OkeZone.com) Ini Calon Pengganti Puan & Tjahjo di DPR

JAKARTA – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menegaskan tidak ada jabatan rangkap pejabat negara dari kader PDIP yakni Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, dan Pramono Anung di DPR RI. Belum adanya Pergantian Antar Waktu (PAW), kata dia, menegaskan ketiganya tidak menerima fasilitas negara ataupun gaji. “Dalam waktu dekat kami sudah siapkan pengantinya,” katanya kepada w.

(Tribun News) Baru 72 Kabupaten-Kota yang Sudah Menyalurkan Dana Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, baru 182 kabupaten-kota yang sudah melaporkan ke pemerintah. Dirjen Perimbangan, Kementerian Keuangan, Boediarso, mengatakan dari 182 kabupaten-kota, 72 di antaranya melaporkan sudah menyalurkan dana tersebut ke desa. "72 dua kabupaten/kota sudah menyalurkan 100 persen, itu total Rp 2,3 triliun. Kemudian 80 kabupaten menyalu.

(MetrotvNews) Dwelling Time, dari Tanjung Priok ke Senayan

Metrotvnews.com, Jakarta: Di saat Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengangkat kasus korupsi mobile crane Pelindo II, saat publik meyakininya sebagai pintu yang membuka ke kasus-kasus lebih besar. Setidaknya hingga tersiar kabar penyelidikan mengarah pada keterlibatan kerajaan bisnis petinggi negara.Seiring terbongkarnya praktek mafia dan 'raja' kecil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pen.

(Warta Ekonomi Online) MENSOS Edarkan Draft MOU Akta Kelahiran Ke Empat Kementerian

WE Online, Jakarta - Lima kementerian sudah menandatangani kesepakatan bersama mengenai percepatan layanan akta kelahiran bagi anak yang belum memiliki akta."Kami sudah edarkan draft MoUnya karena kalau menunggu semua menteri terkait hadir di satu tempat pasti akan lama," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Selasa (15/9/2015).Menteri yang sudah menandatangani kesepakat.

(Warta Ekonomi Online) Ngebet Lelang Aset Victoria, Pengamat: Copot Jaksa Agung Secepatnya!

WE Online, Jakarta -Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyayangkan langkah Jaksa Agung, HM Prasetyo yang telah mengeluarkan instruksi agar tanah seluas 1065,6 hektare yang dibeli Victoria Securities International Corporation melalui perjanjian pengalihan piutang dengan BPPN segera dilelang. Tanah tersebut terbagi menjadi empat SHGB di Kabupaten Karawang itu dikenal umum dengan lokasi peruma.

(Inilah.Com) MenpanRB: Tidak Semua Honorer K2 Diangkat jadi PNS

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, tidak semua honorer K2 bisa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)."Semua honorer akan diakomodir. Tapi tidak semua jadi PNS. Tapi tetap akan jadi ASN. Karena sesuai.

(Suara.com) YLKI: Ada Keanehan di Balik Gonjang-Ganjing Harga Pasar

Akibatnya, kata Tulus, pelaku pasar mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara menurunkan porsi dagangan. Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyebut ada keanehan di tengah penurunan perekonomian dengan dibarengi peningkatan harga kebutuhan di pasar Indonesia. "Terkait dengan masalah gonjang-ganjing harga ini, hasilnya memang aneh, tidak ada masya.

Golongan Putih

Oleh Cantyo Dannis, Relawan WikiDPR Angkatan 2 Tulisan ini sebenarnya sudah ingin saya selesaikan sejak tahun 2014 lalu. Tahun yang sangat saya nantikan. Saya masih ingat, ketika tahun 2013 saya dengan semangat yang membara membayangkan betapa serunya pesta demokrasi dan persaingan politik pada pemilihan presiden tahun 2014. Sampai akhirnya tahun yang saya tunggu-tunggu tiba. Sejak pemilihan legis.

(ANTARA News) Fadli Zon dorong MKD selidiki penundaan pergantian anggota DPR

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyelidiki masalah penundaan pergantian antarwaktu (PAW) tiga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang kini menjabat di kabinet. "MKD harusnya mengambil satu analisis penyelidikan terhadap ini. Ini masalah undang-undang," kata Fadli Zon di Jakarta, Senin.Dia menilai seharusnya kader PDIP yang ma.

(Inilah.Com) Fadli Zon Sindir Anggota DPR Tidur Saat Paripurna

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal dugaan pelanggara etik dalam pertemuan dengan Calon Presiden Amerika Donald Trump."Kita harus hormati langkah proses MKD, kita hargai proses yang ada di MKD tersebut," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (14/9).Dia justru secara ga.

(DetikNews) Ketua KPPU Sebut Kartel di Bisnis Sapi Masih Dugaan

Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah terlalu agresif mengejar target swasembada daging sapi.Kebijakan pembatasan impor yang menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga daging di pasar.Namun KPPU tetap menyelidiki soal kenaikan harga daging yang dikaitkan dengan kartel di bisnis sapi yang saat ini belum bisa dibuktikan, karena masih dugaan."Kalau kita Liha.

(DetikNews) ICW Minta Pemerintah dan DPR Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR mengeluarkan delik korupsi dari revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bila delik korupsi masuk dalam RUU KUHP maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Ada enam alasan yang dikemukakan ICW sebagai alasan agar delik korupsi tidak masuk dalam RUU KUHP. Perta.

(Tribun News) Bentoel Tolak Kenaikan Cukai Rokok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) menolak rencana pemerintah menaikkan cukai rokok demi mengejar target pertumbuhan perolehan cukai rokok 23 persen dalam RAPBN 2016. Jika rencana ini tetap diwujudkan, Bentoel yakin, tingkat penjualan maupun produksi akan turun. Winny Soendaroe, Corporate Affairs Manager PT BentoelInternasional Investama Tbk bilang, penetapan c.

(DetikNews) Mensos Tanggapi Komjen Buwas: Pecandu Narkoba Sudah Diatur UU untuk Direhab

Solo - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba akan terus dilakukan sebagai realisasi pelaksanaan UU tentang Narkotika. Jika Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, ingin menghapus rehabilitasi maka dia harus dilakukan revisi ke DPR atau mengambil langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Penanganan rehabilitasi bagi para pecandu suda.

(Liputan6.com) Ini Penjelasan Pertamina Soal Avtur RI Lebih Mahal dari Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan [Ignasius Jonan] menyatakan harga bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia yang dijual PT Pertamina (Persero) lebih mahal ketimbang harga internasional. Apa alasan Pertamina membandrol harga avtur lebih mahal? Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengungkapkan, Pertamina harus memasok avtur ke bandara di seluruh Indonesia. Sementara di sisi lai.

(Warta Ekonomi Online) UMKM Dinilai Tidak Bankable

WE Online, Jakarta- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi melambatnya perekonomian global. Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta, Minggu, mengatakan selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan mengakses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan memenuhi kriter.

(Kompas.com) PKB Juga Sudah PAW Tiga Menteri, Tinggal PDI-P yang Belum

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa sudah melakukan proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap tiga anggotanya di DPR, yang ditunjuk sebagai menteri oleh PresidenJoko Widodo. Surat PAW langsung diproses saat ketiganya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2014 lalu. Tiga menteri dari PKB itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhaki.

(Kompas.com) E-commerce di Indonesia Bisa Membesar 20 Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Chairman Mataharimall dan Lippo Board of Director Emirsyah Satar melihat masih ada peluang besar dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Menurut data yang dia dapatkan, dalam beberapa tahun ke depan pasar e-commerce bisa membesar 15 -20 kali lipat. "(Pasar ecommerce Indonesia) baru Rp 1,3 triliun atau sekitar 1% dari total industri retail secara keseluruhan. Tapi dalam li.

(DetikNews) Kemenperin Godok Juknis TKDN Software

Jakarta - Aturan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terkait tata cara penghitungan design house ternyata masih terkait hardware saja, belum mencakup nilai-nilai piranti lunak atau desain.Itu sebabnya, Kementerian Perindustrian melalui Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, I Gusti Putu Suryawirawan, menegaskan masih akan menggodok kembali aturan tersebut."A.

(DetikNews) Hary Tanoesoedibjo Fasilitasi Novanto-Trump, Hanura: DPR Bukan Milik Perseorangan!

Jakarta - Partai Hanura tak setuju bila benar Pimpinan DPR menemui Donald Trump difasilitasi pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Soalnya, DPR bukanlah dijalankan sebagai lembaga yang mengakomodasi kepentingan perseorangan."Kalau mewakili Pak Hary Tanoe, saya nggak setuju. Karena DPR itu milik republik, bukan milik perseorangan," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi, K.

(DetikNews) DPR Minta Jatah Haji Anggota Dewan Ditambah, Ini Kata Kemenag

Makkah - Dalam rapat kerja dengan Kemenag, Ketua Komisi Agama DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar jumlah kuota haji untuk anggota DPR ditambah untuk tahun depan. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Abdul Djamil mengatakan penambahan kuota itu ada pedomannya, tidak bisa seenaknya saja."Keluar dari pedoman akan ada masalah. Harus belajar dari pengalaman (jangan jadi masalah huku.

(Kompas.com) PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan hingga kini belum mengganti tiga anggota DPR, yakni Paun Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung, yang telah menjadi menteri. Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey beralasan belum menyerahkan surat PAW karena harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR. Namun, PDI-P tidak membutuhkan waktu yang lama melakukan pergantian antarwaktu (P.

(Kompas.com) Setelah 69 Tahun FIR Dikuasai Singapura, Indonesia Siap Ambil Alih Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mengambil alih pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) di kawasan udara Natuna dan juga kawasan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persiapan teknologi hingga sumber daya manusia dipercepat agar FIR yang dikuasai Singapura sejak tahun 1946 itu bisa diambil alih paling lambat tahun 2019. ".

(Suara.com) MKD DPR Juga Selidiki Anggaran Dinas Setya Novanto dan Fadli Zon

MKD DPR minta laporan alokasi anggaran perjalanan Setya Novanto dan Fadli Zon Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memastikan juga akan menyelidiki alokasi anggaran yang digunakan 22 anggota DPR, termasuk pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon, yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Anggota MKD DPR Junimart Girsang saat dihubungi suara.com, Rabu (9/9/2015), .

(DetikNews) Dulu Dilarang, Kini Anggota DPR F-Gerindra Pilih-pilih Kunker Luar Negeri

Jakarta - Prabowo Subianto pernah melarang anggota DPR Fraksi Gerindra ikut kunjungan kerja ke luar negeri di tahun 2012. Kini, aturan itu sudah berubah.Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa sudah ada perubahan aturan. Bila dulu tegas melarang, kini ada kebijakan pilih-pilih kunjungan mana yang akan diikuti."Prinsipnya tetap dilarang tapi pilah pilih untuk kepentingan apa. Kalau.

(Liputan6.com) PLN Bangun Pembangkit Gas Rp 1,89 Triliun di Gorontalo

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 100 megawatt (MW). PLN mengandeng perusahaan pelat merah lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam pembangunan pembangkit listrik ini.Direktur Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Amin Subekti mengatakan, nilai invest.

(Kompas.com) Potensi Dana Rp 50 Triliun, Pemerintah-DPR Bahas Kembali RUU Tapera

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR RI akan membahas kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan perumahanRakyat (Tapera) pada Oktober 2015 mendatang. RUU Tapera ini sangat penting karena bertujuan untuk menghimpun, dan menyediakan dana murah jangka panjang demi percepatan pembangunan perumahan.Direktur Jenderal Pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), M.

(Kompas.com) KSAL: Kapal Selam sejak 2005 Didiskusikan, tetapi Realisasinya Hanya Dua

SURABAYA, KOMPAS.com- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengharapkan kapal selam hendaknya jangan hanya didiskusikan, karena realisasi kapal selam itu penting untuk negara kepulauan. "Kapal selam itu sudah didiskusikan sejak tahun 2005, tapi sampai sekarang hanya ada dua kapal selam yang kita miliki," katanya saat menjadi pembicara dalam sarasehan nasional di M.

(Kompas.com) Delik Korupsi Masuk Revisi KUHP, Jaksa Agung Mengeluh ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, beberapa waktu lalu, rupanya dimanfaatkan Prasetyo untuk menyampaikan unek-uneknya terkait Rancangan Undang-Undang KUHP yang lagi dibahas di parlemen. Kepada wakil rakyat itu, Prasetyo mengkritik masuknya delik korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pasal KUHP. Menurut Prasetyo,.

(Kompas.com) Menteri ESDM Bakal Keluarkan Permen Atur Kepastian Perpanjangan IUP

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji menyampaikan, permen tersebut akan mengatur kepastian dari pemerintah terkait keputusan pengajuan perpanjangan izin us.

(Kompas.com) Menteri Nasir: Jual Ijazah Palsu, 4 Kampus Dibekukan, Dua Rektor Dicopot

SURABAYA, KOMPAS.com — Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir mengaku sudah membekukan empat kampus di Jawa Timur yang dinilai menyalahi prosedur penyelenggaraan perguruan tinggi. Keempat kampus itu adalah Universitas PGRI Nusantara di Kediri, Universitas Ronggolawe di Tuban, IKIP PGRI di Jember, dan IKIP Budi Utomo di Malang. Bahkan, dia juga menuturkan telah memberhentikan.

(Kompas.com) Banyak Perkara Tilang di Pengadilan Negeri, PSHK Usulkan Revisi UU LLAJ

JAKARTA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (RUU LLAJ) menjadi salah satu usulan utama Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) kepada Badan Legislasi DPR untuk ditambahkan ke dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015-2019. Revisi UU tersebut diusulkan atas dasar tingginya perkara peraturan lalu lintas (tilang) yang ditangani d.

(Tribun News) Dampak Positif Investasi Smelter Terancam Relaksasi Ekspor

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA – Rencana penataan kembali perekonomian Indonesia berbasis produksi dengan membangun industri dalam negeri sepertinya merupakan isapan jempol apabila pemerintah membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Padahal, pemerintah sendiri telah menghitung nilai tambah yang dapat diperoleh dari pembangunan smelter daripada menjual mineral mentah untuk pertumbuhan ekonomi negara la.

(Kompas.com) Penyuap Politisi PDI-P Divonis Dua Tahun Penjara Terkait Suap Izin Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat. Ia terbukti menyuap politisi PDI Perjuangan Adriansyah untuk mengurus ijin tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. "Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Andrew terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korup.

(MetrotvNews) Status di DPR Digantung, Puan: Itu Hak PDIP

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku tidak mengetahui mengenai proses pencabutan keanggotaan dirinya dari DPR. Karena hal itu ranah Fraksi dan DPP PDI Perjuangan."Tanya ke fraksi. Itu hak PDI Perjuangan," ujar Puan usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .

(Kompas.com) Kerja Sama Militer Baru Akan Dilakukan jika Singapura Sepakati Ekstradisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI menolak keras aksi latihan tempur yang dilakukan Singapura di wilayah Indonesia lantaran belum adanya kesepakatan kerja sama militer (Defense Cooperation Agreement) antara dua negara. Indonesia masih tetap bersikeras baru akan memberikan izin latihan militer Singapura jika Negeri Singa itu menyepakati klausul ektradisi. "Kesepakatannya kan jadi satu dengan ekstr.

(ANTARA News) UKM Indonesia merambah Inggris

Birmingham (ANTARA News) - Sembilan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) kerajinan kayu, batik, kipas, homeware dan fesyen mengikuti pameran Autum Fair di gedung pameran NEC Birmingham dari t6 sampai 9 September yang untuk pertama kalinya UKM Indonesia merambah Inggris.Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM Emilia Suhaemi menyebut Inggris pasar po.

(Kompas.com) Hadiri Kampanye Donald Trump, Pimpinan DPR Bisa Dikenakan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye calon presiden Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump, berpotensi melanggar kode etik. Sebab, pertemuan itu dilangsungkan di tengah-tengah kunjungan kerja DPR ke AS. "Sangat mungkin ada pelanggaran e.

(JituNews.com) Sterilkan Area SUTET, Kementerian ESDM Terbitkan Permen

Penyusunan Permen ini sudah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 046918-2002 JITUNEWS.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mulai mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 18/2015 yang mengatur ruang bebas dan jarak bebas mininum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUT.

(DetikNews) Demi Nelayan, Menteri Susi Minta 2 Aturan Ini Dicabut

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut peraturan yang tak pro pada sektor perikanan dalam negeri. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia."PP kita membolehkan penangkapan oleh kapal nelayan asing. Kita harus cabut. Saya sud.

(Inilah.Com) SKK Migas Setujui 18 Rencana Pengembangan Migas

INILAHCOM, Jakarta - SKK Migas telah menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas yang diajukan perusahaan migas. Total investasinya mencapai US$ 3,652 miliar, atau setara Rp 51 triliun.Kata Kepala Humas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas), Elan Bintoro, periode 1 Januari2 September 2015, disetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas."Penerimaan.

(Warta Ekonomi Online) BALEG DPR Tindaklanjuti RUU Pertembakauan

WE Online, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pertembakauan. Berdasarkan Rapat Baleg hari ini, Panja juga memutuskan Panja Pertembakauan akan dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. Keputusan itu diambil dalam rapat Baleg tentang pandangan fraksi-fraksi terkait adanya dua draf usulan RUU Pertembakauan. Draf pertama diini.

(DetikNews) Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik Bisa Kurangi Ijazah Palsu

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjadi percontohan pendataan ulang PNS dengan sistem elektronik. Sistem ini akan meminimalisir ijazah palsu dari PNS."Sekarang berdasarkan amanat UU harus tulis S1-nya apa sih dari mana, universitasnya, tahun berapa lulus. Itu harus lengkap sehingga kita tahu," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (2/9/2015.

(Jawa Pos): Raja Judi Dipuji, Imam Masjid Disomasi, Adian: Fadli Zon Memang Aneh

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyesalkan sikap para pimpinan DPR yang sepertinya kurang menerima kritik terbuka, yang dilayangkan Shamsi Ali, seorang imam masjid di New York, terkait pertemuan dengan Donald Trump. Adian menilai, perbedaan Donald Trump dengan Shamsi Ali seperti bumi dan langit, hitam dan putih, kotor dan bersih. Sebuah kontradiksi abadi antara kejahatan versus keb.

(DetikNews) Belah Hutan Demi Jalan Perbatasan Kalimantan, TNI Dikerahkan

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah membangun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerahkan anggota TNI.Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat Rapat Kerja 2015 Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).&#.

(Rimanews) Bus Haji Bobrok, DPR Minta Transparansi Kemenag

Rimanews - DPR-RI mendesak transparansi Kementerian Agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam pola upgrading (peningkatan) kualitas bus antarkota di Arab Saudi untuk jamaah haji yang banyak dikeluhkan tahun ini. Hal itu dikemukan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Dikdik Sodik Mudjahid, di Makkah, Saudi Arabia, Minggu (06/09/2015) malam, dalam rangka kunjungan kerja pengawasan persi.

(MetrotvNews) Akbar Faizal Akan Bawa Kasus Pimpinan DPR Dengan Donald Trump ke MKD

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik kehadiran Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta rombongannya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terus berlanjut.Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Akbar Faizal berencana melaporkan tindakan pimpinan DPR beserta rombongannya itu ke Majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.Pernya.

(DetikNews) Anggota dan Pimpinan DPR Saling Lapor, MKD DPR Siap Proses Semuanya

Jakarta - Peristiwa bertemunya Pimpinan DPR RI dengan kandidat capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar bikin gaduh parlemen. Anggota DPR dan Pimpinannya bakal saling balas melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).MKD menyatakan siap menampung semua laporan itu. "Baik terhadap teman-teman DPR yang melaporkan Pimpinan DPR ataupun Pak Fadli Zon (Pimpinan DPR) yang melaporkan, akan .

(DetikNews) Kepala Daerah Bisa Terkena Sanksi Jika Lambat Salurkan Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menghimbau kepada para Kepala Daerah agar segera menyalurkan dana desa yang telah diperolehnya ke desa-desa yang membutuhkan. Bila telat, Marwan tidak akan segan-segan memberikan sanksi."Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Walikota yang belum menyalurkan dan.

(Kompas.com) Karpet Merah di DPR Itu untuk Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Karpet merah biasanya identik dengan penyambutan tamu penting. Jika ada pemasangan karpet merah, bisa jadi itu pertanda akan ada tamu penting yang akan datang ke DPR. Sejak Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setya Novanto dilantik, karpet merah selalu terbentang di selasar Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Keberadaannya tepat di tengah gedung yang merupakan kantor.

(OkeZone.com) UU Tipikir Masuk KUHP Kuatkan Pemberantasan Korupsi

MEDAN - Upaya pemerintah memasukkan UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ke dalam KUHP akan menguatkan pemberantasan kasus korupsi. "Kebijakan pemerintah itu harus didukung karena bertujuan untuk mengurangi kasus korupsi yang terjadi di negeri ini seperti yang diharapkan masyarakat," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting di Medan, kemarin. Menurut .

(MetrotvNews) Gugatan Persebaya Terkait Rekomendasi BOPI Ditolak PTUN

Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan klub Persebaya Surabaya dalam hal ini PT Mitra Muda Inti Berlian terhadap Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait rekomendasi Liga Super Indonesia 2015.Persebaya menggugat keputusan BOPI yang tidak merekomendasikan Bajul Ijo berkompetisi di Liga Super Indonesia 2015 sebelum kompetisi kemudian dihentikan oleh PSSI. Ala.

(Kriminalitas.com) Kontras Desak UU Peradilan Militer Segera Direvisi

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997. Menurut Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Arif Nur Fikri menegaskan, mendesaknya revisi UU peradilan militer agar setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana krim.

(Kompas.com) Industri Asuransi Berpotensi Biayai Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi Indonesia dinilai berpotensi memberikan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, nilai bisa mencapai ratusan triliun rupiah. "Taruhlah total investasi dana pensiun itu Rp 1.600 triliun kurang lebih, katakan 20 persen nya saja bisa ke infrastruktur tuh Rp 120 triliun itu bisa, kurang lebih," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.

(DetikNews) Dolar Kuat, Ini Kata Menhan Soal Rencana Pembelian Alutsista

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjok hingga menembus angka Rp 14.000 beberapa waktu terakhir. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tingginya nilai Dolar bukan berarti rencana pembelian alutsista untuk kekuatan pertahanan Indonesia akan dibatalkan."Kalau yang sudah dibayar kita beli (alutsistanya). Yang ringan-ringankan masak nggak bisa. (Kalau) yang maha.

(Rimanews) PDIP: Tanya Novanto kalau ingin tahu soal Victoria Sekuritas Indonesia

Rimanews - Politisi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan, bila ingin tahu lebih banyak soal kasus PT Victoria Sekurities Indonesia, sebaiknya ditanyakan kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto. "Tanya Novanto saja. Kenapa dia manggil Jaksa Agung," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/08/2015) saat ditanya soal penggeledahan Victoria Sekuritas Indonesia oleh Kejaksaan Agung beberapa.

(DetikNews) Sekilas Tentang Cyber Crime, Cyber Security dan Cyber War

Jakarta - Beberapa waktu terakhir ini, isu bahwa pemerintah akan membuat sebuah lembaga negara yang akan bertanggung jawab dalam hal cyber securitymuncul di sejumlah media, baik online maupun cetak. Dan seperti biasa, sebagai salah satu bangsa paling cerewet di dunia media sosial, isu itu memancing pro kontra. Ada yang mendukung inisiatif tersebut, tapi di sisi lain banyak juga yang mencurigai hal.

(Suara.com) BURT: DPR Butuh Klinik Modern, Termasuk Instalasi Gawat Darurat

Suara.com - Rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (1/9/2015), antara lain untuk mendengarkan laporan Badan Urusan Rumah Tangga tentang rencana strategis DPR periode 2014-2019. Dalam paparan rencana strategis, Wakil Ketua BURT Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan DPR membutuhkan klinik modern untuk anggota dewan. "Ini untuk menunjang tugas kedewanan adalah klinik modern yang memenuhi standar ter.

(Kompas.com) Dalam RUU KUHP, Pelaku Tindak Pidana Ringan Dihukum dengan Sanksi Sosial

JAKARTA, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diusulkan pemerintah ke DPR, akan mengatur mengenai pidana kerja sosial. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, nantinya pelaku pidana ringan tak harus menjalani hukuman di penjara, namun bisa mendapatkan sanksi berupa kerja sosial. Aturan ini terdapat dalam pasal 66 huruf (e). Yasonna mengatakan, munculnya aturan i.

(Kompas.com) Ruhut Sebut Ketua Komisi III "Kebakaran Jenggot" karena Victoria Securities

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin yang tiba-tiba meminta rapat Komisi III dan Jaksa Agung HM Prasetyo dibatalkan. Rapat tersebut sedianya berlangsung pada Senin (31/8/2015) ini, dengan agenda membahas RUU KUHP hingga laporan salah geledah oleh Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh PT Victoria Securities Indonesia ke.

(Kompas.com) Revisi RUU Jasa Konstruksi, Etika Profesional Wajib Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Indonesia akan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi, mengatakan saat ini, para ahli konstruksi di luar Indonesia sudah berbicara soal etika profesional. .

(Kompas.com) Pelonggaran Ekspor Mineral Dinilai Tak Signifikan Kurangi Defisit Neraca

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi ekspor mineral pertambangan dinilai tidak akan membantu menekan defisit neraca transaksi berjalan. Di samping harga pasar dunia masih rendah, ekonomi negeri tirai bambu China juga masih alami perlambatan.“Dampak pelonggaran ekspor minerba tidak kuat, karena ekonomi China masih melambat,” kata Eric Alexander Sugandi, Ekonom Senior S.

(Kompas.com) 7 Proyek DPR Dibahas di Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tentang rencana strategis lima tahun, Selasa (1/9/2015). Rencana pembangunan tujuh proyek DPR senilai Rp 2,7 triliun juga akan dibahas karena termasuk ke dalam rencana strategis. "Harusnya di saat DPR baru dilantik, langsung membuat renstra (rencana strategis). Ini memang agak terlamb.

(Kompas.com) Soal Kasus Haji, Suryadharma Didakwa Rugikan Negara Rp 1,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didakwa memanfaatkan sisa kuota haji nasional pada 2010-2012 tanpa mengikuti aturan sebagaimana mestinya. Alih-alih mengisi sisa kuota dengan jamaah haji yang masih dalam daftar antrean, Suryadharma malah mengutamakan calon jamaah haji yang diusulkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI. "Terdakwa selanjutnya menyetujui permintaan dari angg.

(Jawa Pos) Sekjen DPR: Luas Ruang Anggota Setidaknya 120 Meter

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan, rencana pembangunan gedung DPR sudah dikaji secara mendalam oleh tim yang dipimpin Wasekjen DPR. Sejumlah tahapan proses juga sudah dilakukan. "Saya tahunya audit existing sudah, ada audit topografi, audit kebutuhan ruangan yang kayak begitu Kementerian PU dan IAI, lembaga yang memiliki kewenangan itu," kata Sekjen yang akra.

(Suara.com) Agung Laksono Kritik Pesta Makan Anggota DPR Saat Ekonomi Susah

"Seharusnya bukan dengan diawarnai ceremony seperti ini, apalagi dengan ada pesta makan-makan," kata Agung. Suara.com - Mantan Ketua DPR Agung Laksono mengkritik acara makan bersama di DPR dalam rangka menyambut ulang tahun DPR yang ke 70 tahun, Jumat (28/8/2015). "Tidak usah dengan suasana pesta seperti ini, disaat bangsa dan rakyat sedang susah. Seharusnya bukan dengan diawarnai cere.

(DetikNews) TNI AL Ringkus Pemilik Kapal Pencuri BBM di Batam

Jakarta - TNI AL menangkap WNI Jefry tersangka pemilik kapal MT Mascot II. Kapal ini sebelumnya telah diamankan di Laut Natuna karena diduga merompak kapal milik Singapura, MT Joaquim."Tersangka bernama Jefry berhasil ditangkap tim WFQR IV pukul 18.10 WIB, Kamis (27/8), di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau," ungkap Kadispenal Laksma M Zainudin melalui keterangannya, Jumat (28/8/2015). Jefry di.

(Inilah.Com) DPR Serahkan Aturan Pilkada ke Pemerintah

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada Presiden Jokowi jika ingin mengeluarkan perppu pilkada."Perppu salah satu jalan penyelesaian masalah pilkada, kalau Pak Jokowi memandang harus dikeluarkan perppu tentunya itu salah satu instrumen. Tetapi kalau diperlukan kebijakan yang lain tentunya silahkan saja," kata Agus, di Kompleks DPR RI, S.

(Liputan6.com) RI Bakal Jadi Korban Perang Mata Uang

Liputan6.com, Jakarta - Akibat perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor perdagangan hampir seluruh negara mengalami pelemahan. Sementara nilai tukar mata uangbeberapa negara hanya sedikit terpengaruh fenomena super dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memicu kebijakan mendepresiasi mata uang agar barang ekspor lebih murah dan memiliki daya saing. Pengamat Valas, Farial Anwar mengungkapkan, China .

(DetikNews) Pertalite Laris, SPBU Penyedia Bakal Ditambah

Yogyakarta -Varian bahan bakar minyak (BBM) baru Pertamina, Pertalite mendapat respons positif dari masyarakat. Jumlah pengguna BBM baru ini semakin hari semakin bertambah. SPBU penyedia Pertalite akan ditambah.SVP Fuel Marketing & Distribution, Muhamad Iskandar mengatakan tahap pertama uji pasar Pertalite berjalan sukses yang kemudian dilanjutkan uji pasar tahap kedua. Pada uji pasar yang dil.

(Rimanews) Pengamat: KPU Harus Belajar Demografi

Rimanews - Kepala Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry Hamdani, menganggap potensi konflik Pikada serentak dapat disebabkan oleh kesalahan Data Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola KPU. KPU, kata Sonny, perlu belajar dari pengalaman DPT yang ada pada pemilu tahun 2009 dan 2014 yang mengalami perbedaan secara tidak wajar. "Saran ke KPU belajar demografi lah. Saya contohkan dalam satu kabup.

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya."Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal.

(Kompas.com) Dua Menteri Kunjungi "Smelter" Stainless Steel Pertama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengunjungi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu (23/8/2015). Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui keterangan resminya menuturkan, smelter milik kongsi Bintang Delapan Group dengan.

(OkeZone.com) Pengamat: DPR Mestinya Pikirkan Kinerja Ketimbang Gedung Baru

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menentang rencana DPR, untuk membangun gedung baru. Menurutnya, rencana itu terbilang tak perlu di tengah gejolak ekonomi yang terjadi di dalam negeri. "Anda (DPR) seharusnya tunjukkan kinerja yang bagus untuk tingkatkan kesejahteran rakyat. Pembahasan Undang- Undang (UU) saja masih 'membel', jauh lebih sedikit dari pada target,".

(Kompas.com) "Anggota DPR Perbaiki Dulu Mental dan Kualitas Kerja, Baru Bicara Fasilitas"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diminta memperbaiki terlebih dahulu mentalitas serta kualitas kerjanya sebelum menuntut penambahan fasilitas. Menurut Direktur Populi Center Nico Harjanto, mahalnya fasilitas yang dituntut tidak sebanding dengan kinerja anggota dewan selama ini. "Kita tahu setiap kali ada sidang paripurna, sidang di komisi, panitia kerja, itu sedikit sekali.

(Kompas.com) Terganjal L/C, Freeport Belum Bisa Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai saat ini belum bisa mengekspor konsentrat karena tidak mau mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengenai Letter of Credit (L/C). Saat ini, Freeport sudah mengajukan surat penangguhan L/C ke Kemdag agar bisa secepatnya melakukan pengapalan konsentrat untuk dieskpor. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Da.

(ANTARA News) Ketua MPR: saatnya semua pihak bersatu hadapi krisis

Jakarta (ANTARA News) - Saat memberi sambutan di Kongres Pemuda Katolik XVI, di Batam, Kepulauan Riau, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui bangsa ini sekarang mengalami krisis ekonomi dengan anjloknya nilai mata uang rupiah.Ia mengatakan, saat ini sudah banyak pengusaha yang mengeluhkan usaha mereka dan terancam mem-PHK separuh pegawainya.Untuk mengatasi krisis ekonomi, Zulkifli meminta semua pihak .

(DetikNews) Ratusan Triliun 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kumpulkan Gubernur Hingga Jaksa

Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengundang para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk membahas penyerapan anggaran daerah yang lambat.Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB‎. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB."Kalau dilihat sekarang ini ada masa.

(DetikNews) Banyak Mafia Pangan di RI, Tapi Sulit Ditangkap

Jakarta -Peneliti Institute for Development and Economic Finance (Indef) Bustanul Arifin mengungkapkan, mafia pangan di Indonesia, seperti mafia daging sapi, mafia beras, mafia bawang, terasa keberadaanya, tapi sulit untuk membuktikannya secara hukum. Sebab, hukum Indonesia belum mengenalindirect evident alias bukti tidak langsung.Menurutnya, mafia pangan sulit dibuktikan dengan bukti langsung ali.

(Tribun News) Fahri Hamzah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Inas Nasruloh Zubir akhirnya melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Hal itu terkait pernyataan Fahri mengenai sejumlah anggota DPR 'rada-rada bloon'. "Sudah selesai. Tadi jam 11.00 WIB. Saya serahkan langsung ke sekretariat," kata Inas ketika dikonfirmasi, Senin (24/8/2015). ‎Ia berharap lapor.

(DetikNews) Pemerintah Wajibkan Biofuel 15%, Pengusaha Sawit: Kami Siap

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian ESDM mulai Selasa (18/7/2015) lalu mewajibkan setiap solar yang dijual termasuk di SPBU, wajib dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) atau olahan dari Crude Palm Oil (CPO/minyak kelapa sawit) sebesar 15%, hal ini bertujuan untuk mengurangi impor solar."Energi fosil kita sudah mau habis. Padahal di Indonesia ini sangat besar potensi energi terbarukan. D.

(Suara.com) Kartel Pangan Akan Dihadapi Sekaligus oleh Empat Lembaga Hukum

Sebelumnya, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat. Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah."BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung .

(Inilah.com) Tersangka Korupsi, PDIP PAW Adriansyah dari DPR

INILAHCOM, Jakarta - Sidang paripurna DPR memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adriansyah yang dipecat karena tersangkut kasus dugaan suap.Adriansyah digantikan Dardiansyah untuk duduk sebagai anggota DPR. Sidang paripurna DPR sekaligus langsung melantik Darsiansyah. Dardiansyah merupakan caleg nomor urut 2 di bawah Ardiansyah."Apakah dapat kita laku.

(DetikNews) Pertama Dalam Sejarah, RI Belah Hutan Kalimantan Untuk Jalan Perbatasan

Jakarta -Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk .

(DetikNews) Basmi Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng Norwegia

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan perikanan. Menteri Susi menggandeng Norwegia untuk mencegah kejahatan perikanan di Indonesia.Hal ini diutarakan Menteri Susi saat membuka membuka dialog bilateral RI-Norwegia yang khusus membahas mengenai IUU Fishin.

(VivaNews) RUU Pertanahan Sedang dalam Tahap Sinkronisasi di Baleg DPR

UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. VIVA.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza mengatakan bahwa masalah pertanahan di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks.Menurut Ahmad Riza, UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. Kalau UU KUHAP menyangkut penegakan hukum dan keadilan, sedangkan masalah pertanahan, selain menyangkut dua hal terseb.

(Tribun News) Pemerintah Berangus 21 'Bioskop Online' yang Sajikan Film Nasional Secara Tidak Sah

Tribunnews.com, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk menutup konten dan hak akses pengguna terhadap 21 situs online atau streaming yang dinilai menayangkan produksi film-film Indonesia secara tidak sah. Penutupan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penutupan 21 situs.

(DetikNews) Menteri ESDM Serahkan Jatah Saham 10% Blok Migas ke Jateng dan Jabar

Semarang -Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyerahkan jatah saham atau Participating Interest (PI) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar). Selain itu Menteri Sudirman juga menyerahkan Surat Keputusan Penugasan Pengelolaan Jaringan Gas Rumah Tangga kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Jateng.

(DetikNews) Kimia Farma Bangun Pabrik Obat di Bandung Rp 978 Miliar

Jakarta -PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melakukan pengembangan usaha dengan membangun pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan produk herbal yang terus meningkat. Pabrik baru ini akan menjadi pabrik kelima yang dimiliki dan dikelola perusahaan.Pabrik Perusahaan Farmasi pelat merah terbesar di Indonesia ini dibangun di kawasan industri Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan investasi.

(Inilah.Com) Panen Proyek di DPR Era Novanto

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 di bawah kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto membuahkan proyek-proyek berpolemik. Ada apa dengan rumah wakil rakyat ini?Polemik sejumlah proyek di lembaga wakil rakyat masih terus menggelinding. Sedikitnya terdapat tujuh proyek di DPR yang sedang dipersiapkan dari gedung Wakil Rakyat ini. Tujuh proyek itu adalah alun-alun demokr.

(Kompas.com) Pasek Sarankan SBY Mengklarifikasi 3 Surat Sri Mulyani soal Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, tidak ingin menuduh bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi dalang dalam kasus bail outBank Century. Menurut dia, SBY perlu memberi klarifikasi, termasuk pada tiga surat yang disebut telah dikirimkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penanganan Century. "Saya melihat terlalu dini untuk meng.

(Kompas.com) Ketua KY Tegaskan Perlindungan Hakim Perlu Dijamin UU

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan, perlindungan hakim dalam menjalankan profesinya perlu dijamin dalam undang-undang. Dengan demikian, segala hal yang mengancam keselamatan hakim dapat dihindarkan. "Ini sangat urgen menurut saya, karena banyak kasus yang ditangani hakim sangat riskan dan sensitif," kata Suparman di Universitas Islam Indonesia (UII) .

(DetikNews) Tunggu Salinan Vonis Sutan, KPK Akan Bidik Anggota DPR Penikmat Duit ESDM

Jakarta - KPK saat ini tengah menunggu salinan putusan Sutan Bhatoegana yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Artha Theresia Silalahi. Dari amar putusan Sutan itu, KPK akan mengembangkan kasus ini agar bisa menjerat anggota DPR lain penikmat duit panas Kementerian ESDM."Pengembangan perkara tentu akan dilakukan. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bisa menjadi bahan untuk melakuka.

(MetroTvNews) Fadli Sebut Presiden Setujui Pembangunan 7 Proyek DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak menandatangani peresmian tujuh proyek di Parlemen. Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fadli Zon percaya diri menyebut Presiden menyetujui pembangunan tujuh proyek tersebut. "Sudah ada surat persetujuannya resmi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Dia mengatakan, pimpinan DPR menerima surat perset.

(RMOL.co) Mandul, DPR Diprediksi Cuma Bisa Sahkan 4 RUU di 2015

RMOL - Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mampu mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) selama Masa Sidang IV periode 18 Mei hingga 7 Juli. Jumlah itu dari 39 RUU Prioritas 2015.Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tomi Legowo menjelaskan bahwa sebanyak 20 RUU masih dalam proses persiapan untuk dibahas. Yakni 16 dalam proses di DPR ditambah empat RUU usula.

(Kompas.com) Formappi: MKD Lamban Tangani Pelanggaran Etik Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan setidaknya ada lima dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR RI yang belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Peneliti Senior Formappi Tomy Legowo menilai, dalam empat kali masa sidang DPR, belum ada satu pun dugaan pelanggaran yang ditindak tegas. "Ada sejumlah kasus terkait pelanggaran etik yan.

(Kompas.com) Desak RUU Disahkan, Penyandang Disabilitas Akan Karnaval ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 orang penyandang disabilitas akan menggelar karnaval budaya, Selasa, (18/8/2015), dengan memakai pakaian daerah menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini merupakan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan oleh DPR."Rencana kami selain memeringati HUT Kemerdekaan RI, kami juga ingin menyuarakan keinginan kami agar DPR segera mensahkan RUU Disabilitas.

(Viva.co) DPR Diingatkan Kasus Besar yang Mangkrak

VIVA.co.id, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI yang juga salah satu inisiator Hak Angket Dugaan Korupsi Bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, akan meluncurkan buku terbarunya berjudul 'Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Mengungkap 3 Surat SMI kepada Presiden SBY‎', Rabu, 19 Agustus di Jakarta. Menurut Misbakhun, dengan peluncuran buku terbarunya itu, dia hendak mengingatkan kepada publik bah.

(TribunNews) DPR: Penggeledahan Kantor Victoria Securities Indonesia oleh Kejaksaan Janggal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin Sarjono Turin melakukan penggeledahan ke kantor PT Victoria Securities Indonesia terkait kasus pembelian aset BTN melalui BPPN. Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai janggal penggeledahan tersebut. Sebab, untuk satu kasus yang cukup lama yakni kasus sejak zaman BPPN penggeledahan dilakukan hingga larut dan dinihari .

(Antara News) DPR perpanjang tugas Panja Keselamatan Penerbangan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi V DPR akan memperpanjang masa tugas Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Penerbangan setelah kecelakaan pesawat milik Trigana Air di Papua."Rencana Komisi V DPR RI, Panja Keselamatan Penerbangan akan ditutup. Tapi diperpanjang," kata anggota Komisi V DPR Umar Arsal di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.Komisi V DPR yang menunda rapat dengan Menteri Perhubung.

(DetikNews) FITRA Tuntut DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen Rp 500 Juta

Jakarta - 7 Proyek pembangunan DPR dalam sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). LSM yang khusus menyoroti soal anggaran lembaga-lembaga Negara ini menuntut sayembara desain kompleks parlemen yang menjadi bagian proyek tersebut dibubarkan."Sayembara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Padahal, pembahasan kegiatan dan anggaran sama sekali belum dibahas d.

(Inilah.Com) MPR Era Zulkifli Hasan Rasa Orde Baru

INILAHCOM, Jakarta - Sidang Tahunan MPR tahun ini menambah daftar sidang di Parlemen. Sidang yang berbasis konvensi ini tak lebih mengembalikan MPR seperti di era Orde Baru. Langkah mundur di era pasca-amandemen konstitusi.Presiden Joko Widodo harus rela pidato di hadapan forum yang sama dengan tiga tema yang berbeda pada Jumat (14/8/2015). Pertama, presiden berpidato dalam forum Sidang Tahunan MP.

(Kompas.com) Buka Sidang, Ketua DPR Minta Jokowi Resmikan 7 Proyek DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Permintaan tersebut disampaikan Novanto saat berpidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). "Kami juga mengharapkan perkenan Presiden untuk mem.

(VivaNews) Alutsista Indonesia Diminta Jangan Kalah dari Singapura

VIVA.co.id - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyoroti terpilihnya koleganya, Luhut Panjaitan, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jabatan ini strategis karena membawahi enam kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan.Dengan posisi tersebut, Akbar meminta Luhut memperhatikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Sebab, alutsista memegang peran p.

(VivaNews) Pilkada di Empat Daerah Ditunda, Partai Disalahkan

VIVA.co.id - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat daerah akhirnya ditunda hingga 2017. Pasalnya, hanya ada satu pasang calon yang akan mengikuti Pilkada di wilayah tersebut. Empat daerah itu ialah Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Satu kota dan tiga kabupaten itu.

(Kompas.com) Lindungi Hak Masyarakat Adat, Kepmen Hak Komunal Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan menteri yang mengatur hak komunal masyarakat adat. Melalui keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengatur sendiri status kepemilikan tanah adat mereka. "Keputusan itu merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia di.

(Suara.com) Mengenal Lebih Dekat Presiden PKS Sohibul Iman

Sohibul Iman memulai keaktifan organisasi di pramuka dan OSIS. Suara.com - Sohibul Iman, lahir di Tasikmalaya, 5 Oktober 1965. Mulai aktif berorganisasi sejak duduk di bangku SD, SMP dan SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Sohibul Iman memulai keaktifan organisasi di pramuka dan OSIS. Pada masa kuliah, Sohibul Iman aktif di organisasi seputar pendidikan dan profesi baik di dalam maupun luar neger.

(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif

KOMPAS.com - Saat perekonomian Indonesia tengah melemah, pengusaha pertambangan bauksit mengingatkan pemerintah soal insentif. Menurut Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) Erry Sofyan, insentif itu berwujud tax holiday atau kebijakan pemerintah melakukan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara. "Insentif itu kan janji pemerintah," katanya di Jakarta.

(Kompas.com) Operator Piala Kemerdekaan Dapat Rekomendasi BOPI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Cataluna Sportindo, selaku operator penyelenggara (EO) turnamen Piala Kemerdekaan 2015, mengaku telah mengantongi rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)."Iya, setelah melalui proses verifikasi, hari ini telah keluar rekomendasi dari BOPI. Selanjutnya kami akan bergerak cepat. Besok kami akan mengurus surat izin keramaian dari kepolisian," ujar.

(Kompas.com) Menkumham Diminta Terbuka soal Terpidana Korupsi yang Terima Remisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diminta transparan dan membuka siapa saja terpidana yang mendapatkan remisi umum maupun remisi istimewa Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015 mendatang. Anggota Divisi Hukum dan Peradilan Monitoring Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter mengatakan, selama ini Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, .

(Kompas.com) Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hu.

(Kompas.com) BUMN Farmasi Difokuskan Kembangkan Pabrik Bahan Baku Obat

MAMUJU, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan memfokuskan pengembangan industri bahan baku obat, guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku obat, utamanya pada perusahaan farmasi BUMN sangat besar. Dengan melemahnya rupiah terhadap dollar AS, harga bahan bak.

(Kompas.com) Ketua Pansus DPRD DKI Anggap Korupsi UPS Bukan Permasalahan Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta 2014, Triwisaksana, menyatakan dugaan korupsi pengadaanuninterruptible power supply (UPS) tidak termasuk dalam temuan merugikan yang signifikan menurut BPK. Ia menyebut hal itulah yang membuat Pansus DPRD tidak menjadi.

(Kompas.com) Ketika Jakmania Marah kepada Menpora

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok suporter, pemain, dan pelatih Persija Jakarta bersatu padu menuntut pembatalan keputusan pembekuan PSSI.Tuntutan diajukan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Selasa (11/8/2015). Mereka menuntut Menpora Imam Nahrawi mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI.Bukan hanya ribuan suporter The Jakmania yang ikut berarak k.

(DetikNews) Pendukung Anis Matta dan Sohibul Iman Tegang di Pemilihan Presiden PKS

Jakarta - Anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring mengungkap suasana Musyawarah Majelis Syuro PKS yang berlangsung tertutup. Sempat ada ketegangan saat pemilihan Presiden PKS. Para loyalis Anis Matta ingin sang ustad meneruskan jabatannya.Tifatul mengungkapkan, setelah Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri terpilih, maka agenda musyawarah berlanjut dengan pemilihan Presiden PKS. Sejatinya Salim .

(DetikNews) China Picu 'Perang Mata Uang', Ini Kata Pemerintah RI

Jakarta -Langkah bank sentral China, yaitu People's Bank of China (POBC) yang sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar AS, membuat geger pasar keuangan dunia terutama Asia. Pemerintah Indonesia berharap 'perang mata uang' tidak terjadi.Pelemahan yuan yang terjadi hari ini membuat mata uang lain di Asia ikut turun, seperti yen, won, dolar Hong Kong, rupee, ringgit, hingga dolar .

(DetikNews) Remisi Istimewa bagi Napi Koruptor Dinilai Melukai Hukum dan Keadilan

Jakarta - Langkah pemerintah memberikan remisi istimewa untuk seluruh napi termasuk napi korupsi berkaitan dengan dasawarsa kemerdekaan ke-70 RI dianggap melukai keadilan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemberian remisi istimewa itu berdasar pada Keppres 120 tahun 1955."Remisi istimewa dalam rangka hari ulang tahun dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustu.

(DetikNews) Soal Kartu Indonesia Pintar, Menteri Anies Prioritaskan Buat Akun Virtual

Jakarta - Sejumlah 17,9 juta anak usia sekolah ditargetkan dapat menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2015. Hingga Agustus mendatang ditargetkan telah terdistribusi sebanyak 60,7 persen."Sudah dilakukan dalam tiga tahap. Sejauh ini 7,2 juta terdistirbusi," kata Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan usai menghadiri Rakor di Kementerian PMK, .

(DetikNews) Jonan Lapor Keuangan Kemenhub ke BPK, Ini Temuannya

Jakarta -Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaporkan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) II Tahun Anggaran 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Dalam laporan terserbut terdapat 538 temuan. Jumlah temuan ini mengalami penurunan dibandingkan hasil audit triwulan I yang terdapat 678 temuan.538 temuan tersebut, terdiri dari: Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, sebanyak 211 temuan (IHAT.

(MetrotvNews) Mendagri Dinilai Patut Mempertimbangkan Putusan MA Sebelum Lantik Harno Joyo

Metrotvnews.com, Jakarta: Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan lagi untuk melantik Harno Joyo, sebagai Wali Kota Palembang. Mendagri diminta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung."Memang pelantikan itu masalah kewenangan administratif Mendagri. Walau secara etika adalah patut mempertimbangkan putusan MA," katanya sa.

(Kompas.com) Usai Pertemuan Empat Mata, Jokowi-JK Putuskan "Reshuffle" 6 Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (11/8/2015) petang hingga malam, melakukan pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta. Selain membahas soal kesiapan pidato kenegaraan pada 14 Agustus mendatang, pertemuan itu juga membahas soal penundaan pemilihan kepala daerah secara serentak di empat kabupaten kota dan kelangkaan daging sapi. Keduanya juga me.

(Kompas.com) Peserta Pilkada Mundur karena Takut Bersaing dengan Petahana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpendapat, banyaknya pasangan calon kepala daerah yang mundur dari pencalonan ialah karena mereka khawatir tidak mampu bersaing dengan pasangan calon petahana (incumbent). "Ada ketakutan calon, jika pilkada dilaksanakan saat ini,incumbent dapat dengan mudah menggunakan fasilitas negara," uj.

(DetikNews) Kadisdik: Nama Penyeleweng KJP akan Diumumkan dan Dicabut Fasilitasnya

Jakarta - Menyusul terjadinya penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Dinas Pendidikan DKI tidak tinggal diam. Disdik sudah melakukan pemanggilan dan dalam waktu dekat akan mengumumkan nama-nama siswa yang terbukti menyalahgunakan KJP."Pastinya akan diumumkan. Tapi kita kan harus memintai keterangan dari mereka dulu. Saat ini yang sudah kita panggil belum semuanya datang," kata Kadi.

(DetikNews) Orang Terkaya di Dunia Kalah, Merek IKEA Dimiliki Pengusaha Surabaya

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi IKEA dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Alhasil, merek IKEA kelas 20 dan 21 dimiliki oleh perusahaan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa. Berdasarkan website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Minggu (9/8/2015), kasus bermula saat PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA ke PN Jakpus dan meminta merek IKEA dihap.

(Kompas.com) Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menanggulangi pembajakan hak karya cipta (intellectual property right).Salah satunya adalah dengan membuat satuan tugas (Satgas) Pengaduan. Satgas ini nantinya bakal menerima pengaduan segala macam jenis pembajakan, baik secara offlinemaupun online dari para pemegang hak karya ci.

(JPNN) Gantikan Anis, Sohibul Iman jadi Presiden PKS

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) resmi memiliki presiden baru. Musyawarah Majelis Syuro PKS di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8), menetapkan Muhammad Sohibul Iman, menggantikan presiden sebelumnya yang dijabat oleh Anis Matta. Sedangkan posisi Sekretaris Jenderal masih dijabat Taufiq Ridho. "Mas Sohibul Iman jadi Presiden (PKS), saya selaku kader menyampaikan.

(Kompas.com) Kalla: BPPT Dijadikan BLU Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lebih baik dijadikan badan layanan umum (BLU). Kalla telah membicarakan rencana pengubahan status BPPT tersebut dengan Presiden Joko Widodo. "Saya putuskan dengan Presiden agar BPPT jadi BLU saja. Jadi, hasilnya jelas," kata Kalla saat menjadi pembicara dalam acara penandatanganan.

(Kompas.com) Istri Gantikan Bupati Petahana yang Tidak Lolos Kesehatan di Pilkada

PALU, KOMPAS.com – Wardah Aswadin Randa Lemba akhirnya resmi menjadi calon wakil bupati Kabupaten Sigi mendampingi Agus Lamakarate dalam pemilihan calon kepala daerah. Di hari terakhir penyerahan berkas pasangan calon yang jatuh pada Jumat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menerima berkas dari pasangan calon Agus Lamakarate-Wardah Aswadin Randa Lemba untuk maju berta.

(OkeZone.com) Jalan Keluar Polemik Calon Tunggal Tak Punya Payung Hukum

JAKARTA - Pengamat politik Said Salahuddin mengatakan dalam Undang-undang pemilu, calon tunggal pada gelaran Pilkada serentak bisa muncul karena dua keadaan. "Pertama manakala pendaftaran hanya satu yang mendaftar. Atau kedua, berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi, hanya menyisakan satu pasangan calon yang memenuhi syarat," ujar Said kepada Okezone, Jumat (7/8/2015) malam. Karena it.

(Kompas.com) Menpora "Larang" PSSI Gelar Pertandingan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait dengan permohonan untuk tidak menerbitkan izin keramaian pada berbagai penyelenggaran keolahragaan PSSI."Saya dapat info seperti itu dari Biro Hukum, di mana suratnya sekadar pemberitahuan bahwa Kemenpora sedang banding," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Ke.

(ANTARA News) APPI keluhkan `mismatch` aturan OJK dan BI

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengeluhkan ketidakselarasan (mismatch) antara dua lembaga yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan aturan seperti kebijakan pelonggaran LTV untuk uang muka (down payment) khususnya kendaraan bermotor.Sekjen Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Efrizal Sinaga mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJ.

(DetikNews) RI Larang Ekspor Tambang Mentah, Jangan Sampai Investor Smelter Ditipu

Jakarta -Sejak Undang-Undang No.4 Tahun 2009 soal Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan, Indonesia mulai melarang ekspor tambang mentah mulai awal 2014 lalu. Tujuannya agar ada pembangunan industri hilir seperti smelter di dalam negeri. Namun, jangan sampai aturan ini diubah kembali dan tetap harus dilaksanakan. Tujuannya, agar ada kepastian hukum dan usaha kepada para investor yang mau membang.

(ANTARA News) Mensos : KUBE tingkatkan pendapatan ekonomi keluarga

Lebak (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga."Kami minta masyarakat dapat mengembangkan aneka usaha guna menambah pendapatan ekonomi keluarga melalui bantuan KUBE itu," kata Khofifah di hadapan penerima PKH di Kabupaten Lebak, Sabtu.Menurut dia.

(Jawa Pos) Jokowi Lebih Baik Revisi UU Pilkada, Ketimbang Terbitkan Perppu

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) adalah barang mahal. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menerbitkan Perppu Pilkada serentak dinilai sebagai langkah bijaksana. "Perppu itu barang mahal. Jangan dimurah-murahkan karena implikasi hukum dan politiknya sangat tinggi. Dalam konteks Pilkada serentak, say.

(Kompas.com) Soal RUU BI, Gubernur BI Minta Penghasilan BI Tak Diubah

KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berharap Dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) BI tidak mengubah-ubah mengenai penghasilan Bank Indonesia.“Jadi tentang penghasilan BI di UU BI, tidak perlu diubah-ubah. Karena begitu sampai rasio 10 persen (cadangan terhadap besaran operasi moneter), kemudian (profit) akan diserahkan ke negara,” kata Agus ditemui di Kantor Kemente.

(DetikNews) Mendikbud Anies: Segala Bentuk Perpeloncoan di MOS Tak Boleh Dibiarkan

Semarang - Mendikbud Anies Baswedan mengingatkan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang mengandung unsur perpeloncoan, kekerasan, ataupun pelecehan akan dengan tegas ditindak. Ia pun meminta kepala daerah, kepala sekolah, hingga orang tua selalu waspada."Segala pelanggaran (dalam MOS) tak lagi didiamkan dan dibiarkan. Setiap ada pelanggaran kita inspeksi termasuk pelecehan, perpeloncoan, kekerasan,&#.

(DetikNews) UU Pilkada Harus Permudah Calon Kepala Daerah dari Jalur Independen

Jakarta - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada belum bisa memberikan kemudahan bagi calon kepala daerah yang lewat jalur perseorangan atau independen. Wacana UU Pilkada direvisi agar jalur perseorangan mudah pun diusulkan."Tampaknya Undang-Undang 8/2015 perlu disempurnakan supaya menjadi payung hukum yang benar bagi pilkada serentak. Termasuk di dalamnya pasal mengenai calon perseo.

(DetikNews) Begini Poin Kesepakatan BPJS Kesehatan dan MUI, Tak Ada Kata Haram

Jakarta - BPJS Kesehatan, MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, dan Kemenkes bertemu. Yang dibahas mengenai ramai soal hasil ijtima komisi fatwa MUI mengenai BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah.Pertemuan digelar di Gedung Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Ada sejumlah poin kesepakatan yang dicapai.Berikut poin-poin tersebut:1. Telah dicapai kese.

(DetikNews) Jimly: Plt Kepala Daerah Ganggu Kinerja dan Rugikan Masyarakat

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyebut pemerintah belum memutuskan opsi untuk mencegah penundaan pilkada di 7 daerah karena hanya ada calon tunggal. Tapi bila Pilkada di 7 daerah ditunda, Jimly menyoroti posisi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. "Di UU, terbatas (kewenangan) Plt enggak bolehnya banyak banget, jadi pasti keseluruhan kinerja set.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

(DetikNews) Sindiran Menkeu ke Pemda Soal Dana 'Menganggur' Rp 273,5 Triliun di BPD

Jakarta -Adanya dana pemerintah daerah Rp 273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disesali pemerintah.Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam .

(DetikNews) Ini Negara Paling Getol Investasi di Indonesia

Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan realisasi investasi dari berbagai negara. Tercatat ada 13 negara yang masuk katogori Penanaman Modal Asing (PMA) paling getol menanamkan investasinya di Indonesia."Kami petakan 88,5% realisasi investasi PMA periode Januari sampai Juni 2015 berasal dari 13 negara. Paling besar Singapura disusul Malaysia, dan Jepang," tera.

(Kompas.com) Ketua DKPP Sarankan Ada Sanksi bagi Parpol yang Tak Usung Calon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang mengatur pemberian sanksi bagi partai politik apabila tidak mengusung calon kepala daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya calon tunggal. "Saya rasa harus kita pikirkan agar ada kode etik bagi partai politik atau pasangan calon," ujar Jimly, .

(ANTARA News) Pengamat: Politik Patron Penyebab Minimnya Peserta Pilkada

(ANTARA News - Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengemukakan politik patron menjadi salah satu penyebab minimnya pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama 9 Desember 2015."Salah satu penyebab minimnya pasangan calon pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak yakni politik patr.

(Rimanews) Takut Kehilangan Rp 21,82 Triliun, BRAKK Minta RUU Miras Dikaji Ulang

Rimanews - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau biasa dikenal minuman keras (miras) telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan di tingkat Panja Badan Legislasi di DPR RI, namun RUU tersebut harus dikaji kembali sebelum disahkan menjadi Undang-undang. "Sebelum disahkan sebaiknya RUU ini harus dikaji kembali. Sebab, aspek pendapatan negara dan keten.

(DetikNews) Dana KJP Diselewengkan, Mendagri Didesak Rampungkan NIK e-KTP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) geram dengan penemuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait adanya penyelewengan peruntukan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai kebocoran seperti ini akan terus terjadi apabila data e-KTP belum juga optimal."Saya bilang selagi data dari e-KTP belum lengkap semua, kebocoran terkait subsidi dan hib.

(Kompas.com) Mendagri Usulkan Gaji Kepala Daerah di Atas Rp 50 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan gaji pokok kepala daerah dinaikkan menjadi lebih dari Rp 50 juta. Usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. "Saya sudah ajukan ke Presiden mengenai kenaikan gaji (kepala daerah)," kata Tjahjo saat menjadi pembicara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Selasa (4/8/2015). Tj.

(DetikNews) Kecewa Pilkada Surabaya Diundur 2017, PDIP Gugat KPU dan Desak Perppu

Jakarta - KPU telah menetapkan Pilkada di 7 daerah ditunda hingga tahun 2017 mendatang. Hal ini dikarenakan ketujuh daerah tersebut hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah."Ya, jadi sampai pukul 23.59 WIB, tak ada calon lagi yang mendaftar. Jadi, disimpulkan sesuai perkembangan Pilwakot Surabaya hanya 1 calon pasangan yaitu Risma dan Wisnu," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay,.

(Kompas.com) Pemerintah Wajibkan Pelaku Bisnis "Online" Terdaftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan para pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau berbasis online memiliki nomor identitas demi melindungi para konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri."Dengan adanya mekanisme tersebut, kita bukan hanya mendorong perlindungan terhadap konsumen, namun juga mendorong kepercayaan konsumen untuk berbelanj.

(MetrotvNews) Transportasi dan Energi akan Jadi Penopang Pembiayaan Infrastruktur

Metrotvnews.com, Jakarta: Sektor transportasi dan energu akan menjadi penopang pembiayaan sektor infrastruktur di 2015. Lebih dari separuh bankir yang disurvei menuturkan bahwa bank tersebut harus memperbesar pembiayaan infarstruktur yang selama ini masih kurang dari 10 persen portfolio kredit.Survey yang dilakukan konsultan keuangan PwC dari 8 Desember 2014 sampai dengan 9 Januari 2015 terhadap .

(DetikNews) Aneh, 80% Trader Gas di RI Hanya Bermodal Kertas

Jakarta -Sektor gas bumi juga menjadi salah satu fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera dibenahi. Pasalnya sektor ini dikuasai oleh trader-trader atau makelar gas yang hanya bermodal kertas, dan hanya menyusahkan masyarakat saja.Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengakui, 80% trader gas yang ada di Indonesia justru trad.

(DetikNews) KPU: 7 Pilkada Ditunda Tahun 2017 Karena Calon Tunggal, Termasuk Surabaya

Jakarta - KPU telah mengadakan rapat pleno menutup verifikasi tahap akhir pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak tahun 2015. Karena hanya ada satu pasang calon, Pilkada di 7 daerah ditunda tahun 2017."Ya, jadi sampai pukul 23.59, tak ada calon lagi yang mendaftar. Jadi, disimpulkan sesuai perkembangan Pilwakot Surabaya hanya 1 calon pasangan yaitu Risma dan Wisnu. Calon Wakil W.

(Aktual Post) Gerindra digoyang Isu Mahar Rp 2,5 Miliar, Ini Bantahannya

Jelang Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015, setiap partai politik (parpol) disibukkan untuk menyiapkan calon ataupun kadernya yang akan maju mencalonkan diri. Dalam hal itu, beterbangan isu-isu diantaranya adanya mahar yang diminta dari parpol. Salah satu parpol yang terkena isu mahar adalah Partai Gerindra. Ini menguak setelah bakal calon wakil bupati Toba Samosir, Jisman Hutapea mengaku dit.

(Kompas.com) KPU Minta Aturan Tak Direvisi di Tengah Proses Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menyarankan pemerintah tidak merevisi aturan atau undang-undang hanya karena pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah diikuti oleh satu pasangan calon. Saran tersebut disampaikan Ida menyikapi permintaan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu.

(Kompas.com) Ketika Popularitas Menjadi Pertimbangan Utama

KOMPAS - Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Sulawesi Utara, di kawasan Tikala, Kota Manado, Selasa (28/7) siang, riuh rendah oleh massa pendukung bakal calon peserta Pilkada. Kedatangan pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Jimmy Rimba Rogi (61) dan Bobby Daud (43) yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional membuat suasana lebih semarak. Teriakan "Hidup Imba, hidup I.

(Kompas.com) Pelatihan Guru Tak Memadai

JAKARTA, KOMPAS — Cakupan pelatihan bagi guru yang bertujuan meningkatkan mutu tenaga pendidik belum memadai. Selain itu, sejumlah program pelatihan juga dinilai belum tepat sasaran. "Pemerintah belum sistematis dalam mengupayakan peningkatan kompetensi guru. Jumlah pelatihan yang digelar tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik I.

(Kompas.com) Promosikan Wisata Bahari Pelni, Kemenpar Keluarkan Dana Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata memberikan bantuan promosi senilai Rp 10 miliar kepada PT Pelni dalam rangka mengembangkan wisata bahari. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.“Kita bantu dana promosi ke Pelni senilai Rp 10 miliar,” kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Keme.

(OkeZone.com) Calon Tunggal Bisa Diatasi dengan Perppu

JAKARTA - Hadirnya calon tunggal di 12 daerah dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon pilkada serentak di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai persoalan tersebut menciderai proses demokrasi yang berujung kepada penundaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015. "Pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai calon yang elektabilitasnya luar biasa harus tertund.

(Kompas.com) Mensos: 129 Dokumen Korban Lumpur Lapindo Belum Tervalidasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, sampai saat ini masih tersisa 129 dokumen milik korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang belum tervalidasi karena terkendala beberapa hal. "Total ada 3.331 korban lumpur yang dokumennya harus tervalidasi. Tapi, saya mendapat 'update' 31 Juli sesuai batas akhir, masih ada 129 yang belum tervalidasi," ujar Khofif.

(Rimanews) Freeport Bayar 20 Juta Dolar ke Indonesia demi Kantongi Izin Ekspor

Rimanews - Pemerintah Indonesia akhirnya memperpanjang izin ekspor Freeport selama enam bulan. Izin ekspor itu diberikan setelah Freeport membayar kekurangan jaminan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebesar 20 juta dolar AS. "Ya, sudah dibayar," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyon.

(OkeZone.com) Yulianis Ingin Ingatkan SBY soal Kasus Hambalang

JAKARTA – Kicuan mantan anak buah Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Yulianis, terkait proses pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan Wisma Atlet Sea Games di Palembang membuat kasus tersebut kembali bergeliat. Yulianis mengungkapkan “permainan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Nazaruddin yang masih berkeliaran kendati .

(Warta Ekonomi Online) BI: Perlu Konektivitas Antar-Wilayah Jawab Tantangan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan tantangan terbesar perekonomian Indonesia dari sisi domestik adalah masalah infrastruktur. Menurutnya, penguatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. "Indonesia membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan be.

(Inilah.Com) PPP Akan Gugat KPU ke MK

INILAHCOM, Makassar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi karena banyaknya rekomendasi partai berlambang Ka'bah ini pada peserta pilkada serentak yang ditolak."Kami sudah koordinasikan ini sama DPP dan kita diminta untuk mengumpulkan data-data dari daerah yang rekomendasinya ditolak. Ini juga berlaku di daerah lainnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan.

(Aktual Post) Golkar Alami Kerugian Cukup Besar di Pilkada Serentak Kali Ini

(AktualPost) - Pilkada serentak sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon peserta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah menutup waktu pendaftaran dan merilis jumlah pasangan calon yang telah mendaftar di KPUD untuk Pilkada 2015. Di sejumlah daerah seperti diketahui hanya ada satu calon yang maju, makanya KPU memperpanjang waktu pendaftaran hingga tanggal 3 Agustus. Tak bisa dibantah, sedikit.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Bakal Reformasi Sistem Subsidi Petani

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani. "Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indones.

(Kompas.com) Diminta "Mahar" Politik, Sebastian Salang Batal Jadi Calon Bupati

KOMPAS.com — Mimpi Sebastian Salang untuk menjadi bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya kandas. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia itu mundur dari pencalonan lantaran diwajibkan membayar uang "mahar" untuk memenuhi persyaratan pencalonan. "Sejak awal, ada rasa pesimistis dari teman-teman, apakah orang yang getol soal pemberantasan korups.

(MetrotvNews) Pilkada tanpa Pemilihan

Opini oleh: Khairul Fahmi, Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas JIKA kekhawatiran yang terbangun pada pilkada sebelumnya ialah kontestan yang berjibun, di pilkada serentak 2015 justru kehadiran calon tunggal yang dicemaskan.Sampai saat ini, pilkada di sejumlah daerah dengan calon petahana yang kuat diperkirakan hanya akan diikuti satu.

(DetikNews) KPU: Calon yang Terbukti Beri Mahar ke Parpol Bisa Dibatalkan!

Jakarta - Beberapa bakal calon dalam Pilkada mengurungkan niatnya mendaftarkan diri ke KPU karena ada permintaan 'mahar' dari partai yang akan mengusung. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengingatkan calon yang memberi mahar ke parpol bisa didiskualifikasi."Seharusnya tidak boleh dong. Kalau nanti mahar itu betul-betul dilakukan, akan dibatalkan," ujar Hadar Nafis Gumay di kantorny.

(OkeZone.com) Mendagri Tawarkan Tiga Opsi soal Calon Tunggal Pilkada

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menawarkan tiga opsi apabila muncul calon tunggal di sejumlah daerah pada pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini sebagai formula bagi daerah yang terancam tidak dapat menggelar pilkada sesuai jadwal pada Desember nanti. Opsi yang dimaksud Tjahjo, pertama dirinya menawarkan apabila ada calon tunggal yang maju di salah satu daerah, maka pasanga.

(Media Indonesia) Uang Mahar Masih Mengakar

PEMILIHAN kepala daerah serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah telah memasuki tahapan pendaftaran calon. Proses suksesi kepemimpinan lokal itu menjadi tonggak penting dalam regenerasi kepemimpinan nasional. Karena itu, seluruh tahapan pilkada serentak mestinya berjalan transparan dan penuh integritas.Namun, di titik itulah perkara gawat transaksi politik masih menganga. Kendati dalam berbagai kese.

(Kompas.com) Industri Film Jadi Program Unggulan Badan Ekonomi Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) Triawan Munaf mengatakan bahwa program kerja unggulan pihaknya akan menyasar pada industri film nasional. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar program tersebut dapat berjalan mulus saat dieksekusi nanti. Triawan mengatakan, selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dirinya juga telah berkoordinasi dengan b.

(Merdeka.com) Menkominfo: Harmonisasi draft revisi UU ITE selesai, tinggal ke DPR

Merdeka.com - Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 atau yang dikenal dengan UU ITE tengah menjadi kontroversi. Sehingga, pasal tersebut didesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk direvisi oleh DPR. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pernah mengatakan pada bulan Mei silam, UU ITE sedang dalam proses harmonisasi pada draft revisi oleh pihak.

(Tribun News) DPR: Presiden Jokowi Tak Perlu Ratifikasi FCTC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta Presiden Jokowi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana disampaikan Lentera Anak Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun. “Upaya memaksa Presiden meratifikasi FCTC ini harus dilawan,” teg.

(Tribun News) Zulkifli Hasan dan Ketua Parlemen Tiongkok Bicarakan 'Illegal Fishing'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasanmengatakan, dirinya membicarakan berbagai hal dengan Ketua Parlemen China, Yu Zhengsheng saat jamuan makan malam di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015) malam Menurutnya, selain membicarakan perkembangan demokrasi di Indonesia, serta kerjasama pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, Zulkifli juga membahas penangkapan ikan ilega.

(Kompas.com) Bangun Rumah Murah, Perumnas Minta Dana PMN Rp 1 Triliun Segera Cair

KOMPAS.com - Perum Perumnas sudah resmi mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Nilai ini merupakan setengahnya dari yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Namun, hingga saat ini, dana tersebut belum juga turun. "Yang bisa memastikan Kementerian Keuangan. Kita sih maunya besok cairnya," ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arif Sugoto di kanto.

(Kompas.com) Ultah Ke-55, Kinerja Kejaksaan Dinilai Masih Jauh dari Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada ulang tahunnya yang ke-55, lembaga kejaksaan dianggap masih punya kinerja yang jauh dari maksimal. Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) melakukan pemantauan terhadap kinerja jaksa, baik selama, maupun sebelum persidangan, pada November 2013-Desember 2014.Dari hasil pemantauan yang dilakukan di tiap pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Nusa Tenggara Timur, .

(Kompas.com) Perludem Usulkan Presiden Buat Perppu tentang Calon Tunggal di Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bagi daerah yang terancam mengalami penundaan pilkada karena hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Dengan perppu tersebut, daerah dengan calon tunggal kepala daerah diharapkan tetap dapat melaksanakan pilkada. "Cara yang .

(Kompas.com) Peradi: Peradilan yang Korup Cenderung Korbankan Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi peradilan yang juga melibatkan profesi advokat. Peradilan yang diwarnai korupsi menempatkan rakyat kecil pada posisi lemah. Ketua Bidang Organisasi Peradi AJ Harris Marbun mengatakan, dampak korupsi peradilan dapat menimbulkan cacat hukum, misalnya hukuman.

(Kompas.com) Ahok: Jangan Sampai Ada Sekelompok Intoleran Memanfaatkan Situasi Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberikan kemudahan perizinan bagi Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jatinegara, yang sudah berdiri sejak 33 tahun lalu. Selain tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), gereja tersebut juga tidak memiliki izin renovasi. Ia menginginkan pengurusan izin GKPI tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab..

Pengawasan Obat & Makanan Berbahaya – Rapat Komisi 9 dengan BPOM RI

Pada 28 Mei 2015 Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), rapat dipimpin oleh Syamsul Bachri, Golkar dari Sulsel 2. RDP kali ini membahas: 1) Penjualan obat di apotek. 2) Corrective action and prevention action PT. Kalbe Farma. 3) Obat dan makanan menjelang bulan puasa. 4) Upaya penegakan hukum dan pembinaan makan.

(MetrotvNews) OJK Dorong Pembentukan Agensi Rating UMKM

Metrotvnews.com, Jakarta: OJK akan membentuk agensi rating bagi sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembentukan rating ini sebagai salah satu usaha untuk mengurangi informasi yang tidak penting terkait dengan pendanaan UMKM.Mengutip siaran pers yang dikeluarkan OJK, Sabtu (25/7/2015), rating ini penting untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan meningkatkan persaingan p.

(VivaNews) Pilkada, Aparatur Sipil Negara Wajib Netral

"Jika ada yang melanggar langsung dicatat dalam berita acara." VIVA.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memperingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Desember mendatang. Perintah ini disampaikan Yuddy melalui diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB nomor B/2355/M.PANR.

(Tribun News) Hidayat Nurwahid Dukung Al Muzzammil Tetap di Parlemen

Tribunnews.com, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahteera (PKKS), Hidayat Nurwahid mendukung keputusan Dewan Pengerus Pusat (DPP)PKS yang meminta Almuzzammil Yusuf tetap berada di parlemen, ketimbang mencalonkan diri dalam Pilkada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. “Pak Muzzamil masih dibutuhkan untuk berjuang di parlemen. Karena itu saya setuju dan mendukung keputusan DPW PKS Lamp.

(DetikNews) Tahun Depan Dana KPR Subsidi Rp 9,3 T, Naik 2 Kali Lipat

Jakarta -Di 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pagu indikatif sebesar Rp 9,3 triliun untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alisa subsidi pembiayaan perumahan (KPR Subsidi). Anggaran ini, naik hampir 2 kali lipat sebesar 82% dari anggaran FLPP tahun 2015 yang hanya Rp 5,1 triliun. "Dengan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun, rumah yang dibiay.

(Rimanews) Kantor Golkar Balikpapan Dibakar Kader

Rimanews- Kantor Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di Jalan Sudirman dibakar oleh puluhan kadernya, Minggu (26/07/2015). Mereka kecewa, karena sampai saat ini parpol berlambang pohon beringin itu belum menentukan kadernya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Mereka menanti kepastian, apakah Golkar akan mengusung Andi Burhanuddin Solong sebagai Calon Walikota Bal.

(Warta Ekonomi Online) Kemenpora Berencana Lanjutkan Pembangunan Komplek Olahraga Hambalang

WE Online, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana melanjutkan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang pembangunannya terhenti sejak 2013 karena kasus korupsi. Seperti yang diberitakan tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu (26/7/2015), Sekretaris Menpora Alfitra Salamm didampingi Deputi Bidan.

(Kompas.com) "Perang Dingin" Partai Beringin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa kepengurusan Partai Golkar masih berlanjut. Putusan pengadilan terbukti membuat konflik berlarut-larut. Masing-masing kubu masih beradu argumen dan saling klaim memiliki legitimasi kepengurusan yang paling sah dan patut. Pada Jumat (24/7/2015), Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Namun.

(DetikNews) Daftar Pilkada, PPP Romi Tak Libatkan Kubu Djan Faridz

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya enggan memakai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy mengatakan pihaknya sudah melakukan pendaftaran calon kepala daerah tanpa melibatkan PPP kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz."Tidak, tidak bersama kubu PPP yang lain. Kami tetap berpegangan pada.

Fit & Proper Test Calon Panglima TNI – Rapat Komisi 1 dengan Calon Panglima TNI

Rapat Fit & Proper Test (FPT) calon tunggal Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo dipimpin Mahfudz Siddiq Fraksi PKS dari Jabar 8 dan dihadiri 10 Fraksi dengan kehadiran anggota Komisi 1 sebanyak 46 orang. Pemimpin menyatakan rapat telah kuorum & memutuskan untuk melakukan rapat setengah terbuka yaitu dengan pemaparan visi & misi dilakukan secara terbuka, dan pendala.

Rencana Strategis & Anggaran BPOM - Rapat Komisi 9 dengan BPOM

Agenda Komisi 9 DPR-RI tanggal 8 Juni 2015 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan anggaran dan Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2015. Rapat dipimpin Dede Yusuf dari Jabar 2 Fraksi Partai Demokrat, sebelumnya Dede Yusuf berpesan agar BPOM menjelaskan permasalahan beras plastik yang beredar di masyarakat. Pemaparan Mitra BPOM menjela.

(Kompas) Muhaimin: Banyak Anggota DPR Mundur dari Pencalonan Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin, mengatakan, banyak anggota Fraksi PKB di DPR yang mengundurkan diri dari pencalonan sebagai kepala daerah. Menurut dia, mundurnya para anggota DPR karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat bagi anggota dewan sebagai calon kepala daerah. "Kami sebenarnya kecewa denga.

(JPNN) Komisi VII DPR Dukung Pertalite, syaratnya...

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyatakan dukungannya terhadap hadirnya jenis bahan bakar minyak (BBM) bernama pertalite di pasaran. Diakui Ramson bahwa DPR sempat tidak setuju dengan hadirnya BBM beroktan 90 ini, namun setelah mendengar penjelasan dari direksi Pertamina akhirnya mendukung. Namun, sebelum memberikan persetujuan hadirnya pertalite, Komisi VII ternyata mengajukan sa.

(Warta Ekonomi Online) MENKOMINFO: Ekonomi Kita ke Depan Adalah Ekonomi Digital

WE Online, Jakarta - Menkominfo Rudiantara mengemukakan, ekonomi kita ke depan adalah ekonomi digital, jadi bagaimana e-commerce itu akan berkembang di Indonesia. "Nanti akan banyak startup company maupun UKM maupun yang sudah establish dari sisi e-commerce. Ini juga merupakan ajang pertemuan antara inventorstartup company dengan investor," ujarnya, di Jakarta, Jumat (24/7/2015) Selain itu.

(ANTARA News) Kemenag: Perbankan Syariah Paling Diminati Calon Mahasiswa

(ANTARA News) - Program studi Perbankan Syariah paling diminati pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2015 yang melibatkan 55 perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia."Tingginya minat calon mahasiswa terhadap perbankan syariah ini lebih karena tren perkembangan bank syariah belakangan ini. Ini juga terkait dengan lapangan kerja nantinya," kata Direktur Jend.

(MetrotvNews) Diusung 3 Partai, Besok Saan Mustopa Daftar Jadi Calon Bupati Karawang

Metrotvnews.com, Jakarta: Saan Mustopa, politikus Partai Demokrat, memastikan diri maju sebagai calon Bupati Karawang, Jawa Barat. Saan akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Karawang, Minggu besok."Besok, saya daftar ke KPUD Karawang," kata Saan saat dihubungiMetrotvnews.com, Sabtu (25/7/2015).Saan maju menjadi calon bupati bersama Iman Sumantri. Keduanya diusung gabungan .

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Selasa, 23 Juni 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Dasar Makro Ekonomi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat hari Senin, 22 Juni 2015. Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 9 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Suahasil N.

Hutang Pemerintah Indonesia - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Rabu, 24 Juni 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Makro Ekonomi APBN 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat Banggar hari Selasa 23 Juli 2015, Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 11 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembi.

(Suara.com) ICJR: RUU Revisi UU ITE Langkah Mundur Menteri Kominfo

Pemerintah berniat melakukan kodifikasi total terhadap seluruh tindak pidana yang berada di luar KUHP. Suara.com - Rancangan Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah telah selesai dilakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mendapatkan naskah resmi RUU Perubahan UU ITE, dengan .

(VivaNews) Menag: Larangan Beribadah Melanggar Konstitusi

Aparat penegak hukum harus mampu menangani. VIVA.co.id - Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menegaskan, institusi agama yang melarang, terlebih melakukan kekerasan terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah, dapat dianggap melecehkan konstitusi. Sebab, larangan beribadah apalagi yang berujung kekerasan jelas melanggar konstitusi. "Menjunjung tinggi dan melaksanakan konstitusi adala.

(Kompas.com) Permendikbud Fokus Menghidupkan Kegiatan Nonkurikuler

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 mengenai sikap dan perilaku peserta didik, guru, dan orangtua murid di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendidikan karakter dari sektor nonkurikuler yang selama ini sering dikesampingkan. "Selama ini, fakta di lapangan sering kali .

(Kompas.com) Remisi untuk Koruptor Tidak Disamaratakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mengatakan, terpidana korupsi bisa saja memperoleh remisi selama memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pemberian remisi tidak disamaratakan untuk semua napi korupsi. Indriyanto mengatakan, hal itu berlaku juga bagi terpidana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, .

(VivaNews) Ketua Apindo Kritik Kinerja Pemerintah

"Penerimaan pajak itu arus utama kas APBN." VIVA.co.id - Ketua Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengkritik kinerja pemerintah yang berada di dalam ruang lingkup lingkungan ekonomi serta hukum.Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat saat ini terhadap kinerja ekonomi dan kepastian hukum mengalami kemerosotan. Salah satunya adalah terkait mengenai kebijakan fiskal..

(VivaNews) OJK: Bank-bank Indonesia Segera Hadir di Malaysia

OJK siapkan aturan perbankan lintas perbatasan. VIVA.co.id - Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera membentuk konsep nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia. Ini dalam rangka membuka akses perbankan Indonesia, guna menembus pasar keuangan Malaysia.Deputi Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan OJK, Mulia Effendi Siregar, Sabtu 18 Juni 2015, mengatakan, konsep M.

(VivaNews) Penggabungan BUMN Energi Bisa Tingkatkan Produksi Migas RI

Sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. VIVA.co.id - Belakangan ini muncul wacana penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas), PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Bila terwujud,merger ini dinilai akan mampu meningkatkan produksi migas nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui peleburan dua Badan Usaha.

(Warta Ekonomi Online) MENPERIN: Livi Zheng Tarik Industri Film AS Produksi di RI

WE Online Jakarta- Kiprah Livi Zheng, sutradara film muda asal Blitar yang telah menelurkan karyanya di Amerika Serikat (AS), mendapat dukungan Pemerintah Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menyokong kerja keras dara 26 tahun ini yang telah menyutradarai film berjudul Brush with Danger. "Livi adalah sosok langka. Masih muda dan menjadi sutradara, menembus belantara perfilm.

(DetikNews) Anggota Parlemen Korea Kaget TKI Sektor Perikanan Tak Dapat Uang Lembur

Seoul - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menemui Ahn Hong Joon, anggota Parlemen Korea sekaligus Ketua Korea-Indonesia Partnership Council, Rabu (16/7) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Nusron menyinggung kesejahteraan TKI terutama di sektor perikanan.Nusron menjelaskan, selama ini TKI nelayan hanya tinggal di kapal dan tak diberi akomodasi lain. Selain itu mereka juga tidak pernah mendapat uang lembur.&.

(Liputan6.com) Cara Kementerian Tenaga Kerja Cegah Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak berizin atau ilegal hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebut lantaran kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Guna menekan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki ide untuk membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan bagi para TKI yang akan bekerja di lua.

(MetrotvNews) Kementerian ATR Dorong Sertifikasi Rumah Ibadah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mendorong agar rumah ibadah yang ada di Indonesia disertifikasi. Hal ini untuk meminimalisasi potensi konflik pertanahan yang melibatkan rumah ibadah.“Kita terus dorong lembaga keagamaan yang mengelola rumah ibadah agar menyertifikasi rumah ibadahnya,” ujar Ferry, di Jakarta, Rabu (15/7/2015).Upaya sertifikasi ini dila.

(Warta Ekonomi Online) Hasto: PDI-P Didiskreditkan Lewat Kasus Adriansyah

WE Online, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menepis isu suap dari tersangka kasus dugaan korupsi, Adriansyah untuk pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan pada April 2015 lalu. "Perlu saya tegaskan, beberapa waktu sebelum kongres dijalankan, DPP PDI-P sudah menegaskan bahwa dana pelaksanaan kongres sudah tercukupi. Sehingga pada tanggal 2 April, dalam rapat Fraksi, DPP PDI-P s.

(OkeZone.com) Orang Indonesia Habiskah Waktu 26 Menit untuk Internetan

JAKARTA - Orang Indonesia setiap harinya rata-rata menghabiskan waktu sekira 26 menit untuk menjelajah internet dengan perangkat mobile. Kemudian rata-rata pengguna juga mengunjungi 31 situs web setiap harinya. Temuan itu dikeluarkan oleh Baidu Browser melalui data-data yang mereka kumpulkan selama kuartal kedua Q2/2015. Selain itu, Baidu juga mengungkapkan selama periode tersebut, total jumlah pe.

(MetrotvNews) Waskita Karya Realisasikan Akuisisi 90% Tol Bakrie

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan pelat merah di sektor konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah berhasil menambah modal disetor dan ditempatkan ke Waskita Toll Road selaku anak usaha perseroan sebesar Rp552,15 miliar."Waskita Karya telah menambah modal disetor dan ditempatkan ke anak usahanya, Waskita Toll Road sebesar Rp552,15 miliar. Atas penambahan modal ini belum dibuatk.

(Rimanews) PSSI Siap Kembali Gulirkan ISL

Rimanews - Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) siap menjalankan kembali Kompetisi ISL dan beberapa turnamen lain setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Menpora Nomor 01307 tahun 2015 tentang Pembekuan PSSI. Komite Eksekutif PSSI, seperi dilansir tim media PSSI di Jakarta, Rabu, telah memerintahkan seluruh jajaran di bawahnya untuk mengins.

(Tribun News) Sampai Mati Korban Lumpur Lapindo Menunggu Pencairan Ganti Rugi

TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Sembilan tahun warga korban lumpur Lapindo yang masuk Peta Terdampak (PAT) menagih janji pelunasan. Berbagai cara mereka tempuh untuk mendapatkan haknya. Janji itu mendekati nyata. Pemerintahan Joko Widodo menganbil kebijakan dengan memberikan dana talangan kepada Minarak Lapindo Jaya yang mengaku kesulitan dana membayar kekurangan ganti rugi. Banyak warga korban yang ma.

(Tribun News) Eranya Bahan Bakar Nabati Dimulai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Era pengembangan BBN biodiesel akhirnya dimulai. Ini ditandai dengan kepastian dimulainya pungutan dana pengembangan sawit per 16 Juli 2015. Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan perhatian lebih kepada pengembangan BBN biodiesel sebagai wujud tekad pemerintah era jokowi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar.

(Warta Ekonomi Online) Kawasan Industri Generasi III Dorong Pertumbuhan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengharapkan pembangunan kawasan industri saat ini tidak hanya dipenuhi dengan pabrik-pabrik, tetapi juga dilengkapi dengan kawasan pemukiman, bisnis, pendidikan, hiburan, dan olahraga. Kawasan itu disebutnya sebagai kawasan industri generasi ketiga. "Kawasan industri generasi ketiga ini mampu menjadikan kota industri baru yang modern dan .

(Tribun News) Pemerintah Akan Kaji Ulang Pola Pemberian Subsidi Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pola pemberian subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu akan kembali dibahas. Pasalnya dengan pola subsidi yang diterapkan selama ini melalui PLN, terjadi banyak salah sasaran subsidi. Demikian kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015). "Hanya orang-orang yang benar-benar tidak mampu (yang) membayar listrik su.

(Suara.com) OC Kaligis Ditahan, Setya Novanto: KPK Pasti Punya Bukti Kuat

Ia mengaku bersahabat dengan pengacara senior itu. Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rasa prihatinnya atas penetapan Otto Cornelis Kaligis menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara.Politisi Partai Golkar ini berharap keluarga Kaligis bisa tabah menghadapi persoalan hukum yang menjerat pengacara senior itu. Politisi Go.

(DetikNews) Komisi II DPR: Calon Kepala Daerah di 61 Pilkada Miliki Hubungan Keluarga

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut sedikitnya ada 61 daerah di mana calon kepada daerahnya memiliki hubungan keluarga. Data tersebut berdasarkan laporan selama 10 tahun terakhir."Berdasarkan data di kami, ada 61 daerah yang (calon kepala daerahnya) ada hubungan keluarga. Tidak hanya di Banten. Ada di Jawa, Sulawesi, Sumatera, di mana-mana. Itu pun mungkin sebenar.

Pengajuan Tambahan Anggaran Kejaksaan Agung Tahun 2016 – Rapat Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung

Komisi 3 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung pada 10 Juni 2015. Pemimpin Komisi 3 memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 3 yang hadir saat Raker. Rapat ditandatangani oleh 27 anggota dari 9 Fraksi. Rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum. Agenda Raker yaitu mendengarkan pemaparan terkait tambahan anggaran yang diminta oleh Kejaksaan Agung dilanjutkan dengan p.

(Tribun News) Delapan Daerah Masih Bermasalah dengan Dana Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan daerah masih bermasalah dengan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan saat ini, pemerintah masih berupaya mencari tahu permasalahan yang terjadi dengan delapan daerah itu. "Kami akan coba menjembatani itu ada permasalahan apa, apakah masalah-masalah prinsip anggaran .

(ANTARA News) Presiden minta e-Catalog digunakan

(ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan kebijakan sistem penyediaan barang dan jasa diperbaiki yang salah satunya dengan menggunakan sistem "e-Catalog", ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago yang bertemu Presiden di kompleks Istana Negara hari ini."Presiden meminta untuk meneruskan percepatan perbaikan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat pengadaan barang dan j.

(Aktual Post) Hakim Sarpin Puas, Dua Anggota Komisi Yudisial Jadi Tersangka

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi mengaku puas dengan keputusan Mabes Polri yang menyatakan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka. Sarpin adalah pihak yang mengadukan kedua petinggi KY itu atas kasus pencemaran nama baik terkait keputusannya yang memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap .

(Kompas.com) Kubu Agung Minta Kubu Ical Terima Putusan PTTUN dengan Lapang Dada

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) telah menganulir kemenangan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas putusan tersebut, Partai Golkar kubu Agung Laksono meminta kubu Aburizal untuk menerima dengan lapang dada. "Dengan putusan PTTUN ini, kami berharap kubu yang tidak puas atas putusan ini untuk menerima dengan lapang dada..

(Kompas.com) Ini Detail Kesepakatan "Islah Jilid II" yang Diteken Aburizal dan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kubu kepengurusan Partai Golkar menandatangani kesepakatan islah kedua di kediaman dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu (11/7/2015). Secara garis besar, kesepakatan yang ditandatangani kedua kubu berisikan tata cara penentuan calon kepala daerah yang akan diusung Golkar. Kesepakatan ini disusun setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan dua kubu di Partai Golkar d.

(DetikNews) PT TUN Juga Menangkan PPP Kubu Romahurmuziy

Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memutuskan untuk menerima gugatan Menkum HAM Yasonna Laoly. Dengan demikian Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketum PPP sesuai dengan SK Menkum HAM."Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/P.

(Kompas.com) Penetapan Tersangka Pimpinan KY Dianggap Rangkaian Kriminalisasi Sistematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menengarai penetapan tersangka dua pimpinan Komisi Yudisial merupakan rangkaian kriminalisasi yang dilakukan secara sistemik. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. "Saya melihat ini satu rangkaian yang berlangsung secara sistematis, yang.

Laporan BPK atas LKPP 2014 - Rangkuman Sidang Paripurna ke-32

Sidang Paripurna ke 32 dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2015 di gedung Nusantara 2 DPR-RI. Sidang kali ini terdapat 371 dari 555 anggota DPR-RI yang mengisi daftar hadir dengan rincian per Fraksi sebagai berikut: Fraksi FDIP terdapat 44 dari 106 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Golkar terdapat 43 dari 90 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Gerindra terdapat 35 dari 73 anggota yang me.

(Kompas.com) PPP Kubu Romy Tolak Aturan Pengusungan Calon Kepala Daerah Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengkritisi keputusan bersama Komisi Pemilihan Umum soal pengusungan calon bersama dalam pemilihan kepala daerah bagi partai yang berkonflik. Menurut dia, kemungkinan calon yang diusung kedua kubu akan berbeda. Semestinya, lanjut dia, KPU memperbolehkan masing-masing kubu mengajukan calon masing-masing. "Ka.

(Kompas.com) Komisi II DPR Kecewa, MK Anulir Pelarangan Mantan Napi Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pelarangan mantan narapidana ikut dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Riza, putusan ini tidak sejalan dengan upaya menimbulkan efek jera. "Kami kecewa dengan putusan MK, kan undang-undang ini dibuat dengan mempertimbangkan kasus-kasus korupsi selama ini yangextraordi.

(Warta Ekonomi Online) Pemimpin DPR Rotasi Mitra Kerja Bersama Kementerian

WE Online, Jakarta - DPR memutuskan tiga kementerian berpindah mitra kerja di beberapa komisi. Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan surat Nomor: PW/10118/DPR RI/VII/2015, ketiga kementerian yang mengalami perubahan mitra kerja, yakni kementerian dengan nomenklatur baru. Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,.

Hukum & Kearifan Lokal - Komisi 3 Fit & Proper Test Calon Hakim Agung Suhardjono

Rabu, 1 Juli 2015 Komisi 3 DPR-RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) kepada calon Hakim Agung Suhardjono. Suhardjono kali ini mengajukan diri sebagai calon Hakim Agung untuk ketiga kalinya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benny K Harman Fraksi Demokrat dari NTT1 . Rapat dimulai pukul 15.00 WIB, calon memaparkan proposal serta visi & misinya lalu dilanjutkan .

Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Menkeu, Gubernur BI & Kepala BAPPENAS

Senin, 6 Juli 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tentang pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan evaluasi laporan semester 1 Tahun Anggaran 2015. Sebelum rapat kerja dilaksanakan secara terbuka, B.

(Liputan6.com) Lembaga Keuangan Asing Tertarik Pembiayaan Rumah Subsidi

Liputan6.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus menuturkan, untuk pendanaan rumah subsidi melalui skema selisih suku bunga (SSB), pemerintah memiliki potensi pembiayaan lain yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan yang dikelola Badan Layanan Umum-Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum d.

(OkeZone.com) Anggota DPR Harus Mundur jika Ikut Pilkada

JAKARTA - Anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), wajib untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan. Hal tersebut berdasarkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, keputusan dari lembaga yang dikepalai oleh Arief Hidayat itu tidak bis.

(Liputan6.com) Ekonomi China Melambat Bisa Ganggu Kerja Sama dengan Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Bursa saham China sempat tertekan dinilai akan memberikan dampak pada ekonomi Indonesia lantaran Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintah harus mewaspadai perkembangan pasar saham di negeri tirai bambu tersebut. "China ini kita perlu cermati dengan seksama karena perkemba.

(Kompas) MK Langgengkan Politik Kekerabatan

JAKARTA, KOMPAS — Dengan pertimbangan setiap orang harus dijamin bebas dari perlakuan diskriminatif, Mahkamah Konstitusi membatalkan syarat calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tidak punya konflik kepentingan dengan petahana. Namun, putusan itu dikhawatirkan akan melanggengkan praktik politik kekerabatan. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmadji, Rabu (8/7), di Jak.

Kinerja PT. Pelindo 1 – Rapat Komisi 6 dengan PT.Pelindo 1 dan Dirjen BUMN

Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT.Pelindo 1 & Dirjen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Energi, Perhubungan dan Logistik tanggal 27 Mei 2015. Rapat dibuka dan dihadiri oleh 5 Fraksi dari 10 Fraksi. Pemaparan Mitra Dirut PT.Pelindo 1 memaparkan mengenai laba signifikan yang diperoleh dari hasil investasi. Dirut juga menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 mengalam.

Kinerja PT Pupuk Indonesia - Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN dan PT Pupuk Indonesia Holding Company

Rabu 15 April 2015, Komisi 6 mengadakan rapat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dan akan membahas tiga hal, yaitu: kinerja operasional dan keuangan, aset dan anak perusahaan serta pola distribusi dan pemasaran pupuk. Pemaparan Mitra Kementerian BUMN: Kinerja keuangan PIHC di sisi pendapatan pad.

(Rimanews) Total dan Inpex Sepakat Dapat Jatah 30% Saham Blok Mahakam

Rimanews - Perusahaan migas Perancis Total E&P Indonesie menyepakati penawaran 30 persen porsi saham Blok Mahakam bersama Inpex. Jatah tersebut berarti lebih rendah dari permintaan Total yang sebesar 35 persen. "Total dan Inpex sudah setuju masuk membeli 30 persen saham Blok Mahakam dalam pertemuan hari ini," kata, kata Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam di Jakarta, Rabu malam (8/7.

(DetikNews) Uni Eropa Yakini UU Hak Cipta Tak Sesuai Lagi dengan Era Digital

Laporan Dari Brussel Den Haag - Undang-undang mengenai hak cipta (copyright) atau hak atas kekayaan intelektual saat ini perlu diperbarui, sebab sudah tidak sesuai lagi dengan era digital.Peraturan di Eropa mengenai hak cipta terbilang cukup baru, namun perkembangan cepat di bidang teknologi membuat perangkat hukum ini tertinggal. Para wakil rakyat Uni Eropa di Brussel kini mencurahkan perhatian u.

(DetikNews) Ketua Bawaslu: Petahana Punya Potensi Pelanggaran Birokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Adnan Purichta sehingga keluarga petahana (incumbent) dapat melaju di Pilkada. Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, petahana memiliki potensi pelanggaran yakni mengerahkan birokrasi."Petahana punya potensi (pelanggaran) mengerahkan birokrasi, melalui mobilisasi PNS, promosi jabatan, potensi itu tetap ada," ujar Muhammad di Hotel Mercure, Ancol, Jakar.

(ANTARA News) Presiden pimpin ratas bahas RUU Pemekaran Daerah

(ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas 87 Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pembentukan Daerah Otonom Baru (pemekaran daerah)."Ada 87 RUU mengenai pembentukan daerah otonomi baru. Saya perlu berikan tekanan dan garisbawahi tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak ada yang lain-lain, seperti bagi-bagi kekua.

(Suara.com) PPnBM Dihapus, Pemerintah Klaim Kurangi Beban Industri Lokal

Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Suara.com - Pemerintah berencana akan menghapuskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa barang. Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Goro Ekanto menjelaskan pengusaha dalam negeri terbebani dengan PPnBM dalam produ.

(Inilah.com) Jokowi: Potensi Daerah Perbatasan Harus Optimal

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi meminta agar potensi di daerah perbatasan dikembangkan. Seperti memperbaiki sarana serta membangun sentra ekonomi untuk ekspor dan impor."Seperti yang sudah saya sampaikan kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan kita di perbatasan darat, di Kalimantan dan Papua," kata Presiden, saat membuka rapat pengembangan daerah perbatasan di Kantor Presiden Jakar.

(ANTARA News) Menkeu kaji usulan Banggar terkait subsidi listrik

(ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengkaji usulan Badan Anggaran DPR RI terkait pemberian subsidi listrik pada 2016 agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan."Kita hitung dan kaji dulu, apakah ide itu bisa dijalankan," katanya di Jakarta, kemarin.Badan Anggaran sebelumnya telah meminta adanya pemberian subsidi listrik yang lebih tepat.

(Rimanews) Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Capai Rp 34,3 Triliun

Rimanews - Jual beli secara online sudah menjadi tren di Indonesia. Menurut data dari survei TechinAsia, transaksi jual-beli online di Indonesia mencapai Rp34,3 triliun pada tahun 2014. "Transaksi online telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup di Indonesia, ini peluang bagi bisnis e-commerce," kata Direktur Consumer Banking Danamon, Michelina Triwardhany pada peluncuran layanan pembayaran t.

(MetrotvNews) Blok Mahakam, Total Penuhi Undangan Pertamina

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Total E&P Indonesie direncanakan akan memenuhi undangan PT Pertamina (Persero) setelah diumumkannya pembagian saham atas Blok Mahakam beberapa waktu lalu.Berdasarkan informasi yang didapatkan Metrotvnews.com, rencananya Rabu 8 Juni 2015 pertemuan akan dilakukan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta."Besok, ada follow up Pertamina undang kami dan kami akan datang,&.

(Warta Ekonomi Online) DPR Pesimis 39 RUU PROLEGNAS 2015 Tercapai

WE Online, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono menyatakan pihaknya menargetkan 10 rancangan undang-undang (RUU) yang akan masuk ke dalam pembahasan di parlemen pada masa sidang V. Sareh menyatakan DPR akan mengebut pembahasan 10 RUU itu yang telah masuk dalam program legislasi nasional 2015. "Agustus kita kebut pembahasannya," kata Sareh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

(VivaNews) Perusahaan Menengah dan Kecil Kurang Antusias Daftar JHT

Pendaftaran jaminan kesehatan lebih diprioritaskan. VIVA.co.id - Antusiasme perusahaan mendaftarkan pekerja mereka pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sepertinya tidak sebesar program BPJS Kesehatan. Di Yogyakarta, misalnya, hal tersebut terlihat saat sebagian besar perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya mengikuti fasilitas tersebut. Padahal ketentuan mengharu.

(MetrotvNews) Menangkal Barisan Penunda Pilkada

SALAH satu masalah besar di Republik ini ialah sulitnya menemukan elite yang meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Bahkan, banyak peraturan didesain bukan untuk kemaslahatan masyarakat, melainkan demi memuluskan hasrat berkuasa kelompok. Nuansa seperti itulah yang terasa terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak yang bakal digelar 9 Desember 2015.Waktu pela.

(Inilah.Com) Pakar: Revisi UU KUHP Dulu Baru UU KPK

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Yenti Garnasih mengusulkan agar DPR RI merevisi UU KUHP terlebih dahulu, sebelum merevisi UU KPK."UU KUHP bersifat umum dan menjadi induk dari semua aturan perundangan di bidang hukum, sedangkan UU KPK adalah UU khusus atau lex spesialis," kata Yenti Garnasih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2015).Menurut Yenti, UU induknya harus direvisi lebih du.

(DetikNews) Molor Lagi, RUU KUHP Baru Akan Dibahas di Masa Sidang V DPR

Komisi III DPR sore ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil raker sepakat pembahasan RUU KUHP akan dimulai pada masa sidang berikutnya, atau masa sidang V tahun 2015."Ya, jadi begitu nanti masa sidang akan datang dibuka, kita mulai untuk bahas DIM (Daftar Inventa.

(DetikNews) Jika Lancar, Pembahasan RUU KUHP Bisa Selesai dalam 2 Tahun

Komisi III DPR sepakat dengan Menkumham Yasonna Laoly untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa sidang V Tahun 2015. Menkum Yasonna paham penyusunan RUU KUHP ini tidak mudah, karena memerlukan waktu yang lama."Fraksi serahkan DIM (Daftar Inventaris Masalah), kita buat sistem klaster. Kita sisir mana yang tidak ada perbedaan pendapat..

(DetikNews) Sudah Kerja Keras, Bawaslu Tegaskan Bukan Cuma Aksesoris Pemilu

Jakarta - Bawaslu mengaku sudah melakukan banyak upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, termasuk dalam Pilkada serentak. Bawaslu pun tidak diterima bila dianggap hanya sebagai pelengkap Pemilu. "Kami dapat kritik dari anggota dewan bahwa Bawaslu hanya jadi aksesoris pemilu. Jujur, kalau menilai pengawasan pemilu, jika upaya pencegahan kita buka, pelanggaran sebenarnya lebih banyak. Kami merasa s.

(DetikNews) Target Pajak Tidak Tercapai, Pemerintah Siap Ambil Pinjaman

Jakarta -Pemerintah sudah punya rencana cadangan alias Plan B jika target pajak tahun ini tidak tercapai. Rencananya pemerintah akan mengambil pinjaman."Kalau sekarang kita kekuranagn pajak, kita gunakan pinjaman. Pinjaman program dan lain-lain. Kalau yang tahun ini tidak tercapai, kita sudah siap Plan B untuk dapatkan pinjaman," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Wapres, Jaka.

(Inilah.Com) Amunisi Penundaan Pilkada Serentak Bertambah

INILAHCOM, Jakarta - Wacana penundaan pemiliban kepala daerah (pilkada) serentak yang lama tak terdengar kini kembali menggema. Ancaman instabilitas di daerah hingga legitimasi hajatan demokrasi lokal dimunculkan. Benarkah demikian?Rapat konsultasi antara DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pe.

(Inilah.Com) Golkar Segera Sepakati Islah Terbatas Pilkada

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPR Munas Bali, Ade Komaruddin menegaskan, ada pola islah terbatas khusus untuk pilkada antara kubu munas Golkar Bali dan munas Ancol dengan masing-masing kubu bisa mengajukan calon."Ada pola solusi yang bisa dilakukan Partai Golkar, yakni islah terbatas khusus pilkada. Jadi masing-masing kubu memajukan, yang sama calonnya bisa diajukan bersama-sama, ya.

(Kompas.com) Kemenag Siapkan Rp 402 Miliar untuk Program Indonesia Pintar bagi Santri

KOMPAS.com - Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 402 miliar untuk Bantuan Program Indonesia Pintar (BPIP) Tahun 2015. Program bantuan ini diperuntukan bagi para santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, usia 6–21 tahun, serta tidak mengikuti pendidikan di sekolah dan madrasah. Penjelasan ini disampaikan oleh Dir.

(ANTARA News) Golkar dorong revisi UU Pilkada

(ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan partainya tetap mendorong revisi undang-undang pilkada agar di masa mendatang dualisme partai politik bisa diselesaikan secara cepat, tidak berlarut-larut. "Semangat Golkar sesungguhnya adalah agar dualisme partai tidak terjadi pada partai lainnya. Kami tak masalah jika penyelesaian ini setelah lewat dari bulan Juli ini. Jadi .

(Tribun News) Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Berniat Akusisi Bank Lokal

TRIBUNNEWS.COM - Meski mengalami tahun yang penuh tantangan, namun industri perbankan Indonesia dinilai masih legit oleh investor asing. Serbuan perbankan asing yang ingin memperbesar ekspansi bisnis di Indonesia, terus berdatangan. Setelah dua bank asing asal Korea Selatan dan China mengajukan izin akuisisi dan rencana merger, terbaru, Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) asal Jepang telah membuka kom.

(DetikNews) Khawatir Ditangkap, Blatter Tak Akan Bepergian Dulu

Zurich - Setelah FBI melakukan penyelidikan terhadapn FIFA dan beberapa pejabat teras organisasi tersebut ditangkap, Sepp Blatter mengaku khawatir kalau dirinya juga akan diciduk. Untuk sementara dia membatasi bepergian.FIFA dan Sepp Blatter kini tengah dalam pusat penyelidikan FBI terkait dugaan berbagai tindak pidana. Meski sudah menyangkal, orang Swiss yang sudah 17 tahun menduduki presiden FIF.

(DetikNews) Menteri Jonan Minta Penyewa Komersil yang Lalai Diputus Kontrak

Jakarta - Pasca kebakaran di JW Lounge di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Direktorat Bandara Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit terhadap para penyewa ruang komersil.Staf Khusus Menhub Hadi M Djuraid, mengatakan audit adalah guna mengetahui serta memastikan terjaminnya aspek keamanan dan keselamatan bandara."Jika ada penyew.

(ANTARA News) BPK: 60 persen aset pemerintah Kabupaten Manokwari bermasalah

(ANTARA News)-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana mengungkapkan 60 persen aset Pemerintah Kabupaten Manokwari belum dipertanggungjawabkan sehingga BPK tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah itu tahun 2014."BPK sudah ketiga kalinya tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerin.

(DetikNews) PNS Pajak Sudah Dapat 'Vitamin', Jokowi Tagih Janji

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sekarang giliran Jokowi menagih janji dari setoran pajak.Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, target pajak yang dipatok adalah Rp 1.295 triliun. Naik tinggi dibandingkan realisasi ta.

(DetikNews) Serapan Rendah, Menteri Desa: Ada yang Menghambat Proses Penyerapan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebut sebagai salah satu yang penyerapan anggarannya paling rendah. Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, ada hal-hal yang menghambat proses penyerapan anggaran tersebut."Secara adiministratif memang di Kemenkeu ada yang menghambat proses percepatan anggaran, itu harus segera direvisi," ujar Menteri Desa PDT Marwan Jafar sa.

(Antara News) Menpan: Pemda tanpa Anjab-ABK tidak dapat PNS

(ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tidak akan mendapatkan pegawai negeri sipil baru. "Selama itu (Anjab-ABK) belum ada, kita anggap dia (pemda) belum butuh pegawai baru," kata Yu.

(Inilah.Com) Kriteria Asli Papua Tak Berlaku di Pilkada

INILAHCOM, Jayapura - Rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang calon bupati/wakil bupati harus orang Papua asli tidak digunakan dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar 9 Desember mendatang.Ketua KPU Papua Adam Arisoy, menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan MRP tidak akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati di Papua. Hal ini sesuai UU Otonomi Khusus .

(Tribun News) KPU Diminta Cek Keaslian Ijazah Calon Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan terhadap keaslian ijazah calon kepala daerah yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah. "Calon kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota perlu diverifikasi keaslian ijazahnya," ujar Nasir, saat ditemui usai menghadiri acara buk.

(ANTARA News) BPN targetkan pelayanan online se-Indonesia pada 2017

(ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menargetkan pelayanan pertanahan secara online pada seluruh kota/kabupaten se-Indonesia akan selesai pada 2017."Paling lambat 2017 sudah menjalankan pelayanan online secara nasional," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Bandung, Jawa Barat, Minggu.Dia menghadiri acara peresmian pe.

(ANTARA News) PPP Tidak Sependapat Pilkada Serentak Diundur

(ANTARA News) - Ketua DPP PPP Romahurmuziy menyatakan tidak sependapat adanya desakan pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 harus ditunda ataupun diundur."Kalau ingin diundur berarti harus ada dasarnya. Kalau pun ada dasarnya paling ada dua, yakni ketidaksiapan lapangan dan adanya perubahan undang-undang," kata Romahurmuzi saat berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.Menurut .

(OkeZone.com) Dua Menteri Tandatangani Peraturan Hak Cipta di Dunia Maya

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menandatangani peraturan bersama tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Penandatanganan peraturan bersama itu dilakukan di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen.

(Inilah.Com) Awas, Anggaran Pilkada Serentak Bocor

Belajar dari Pemilu 2014 INILAHCOM, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar 9 Desember 2015 di 269 daerah di seluruh Indonesia. Terdapat alokasi anggaran negara sebesar Rp7 triliun untuk hajatan demokrasi lokal itu. Pilkada serentak harus belajar dari audit BPK dalam pelaksanaan Pemilu 2014 lalu.BPK telah merampungkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang m.

(Suara.com) Agung Laksono: Dana Aspirasi Anggota DPR Tidak Perlu

Kata Agung, anggota DPR jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berpendapat anggota DPR RI tidak perlu diberi dana aspirasi Rp20 miliar per tahun sebab rawan menimbulkan dampak negatif."Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi," kata.

(Rimanews) Sudah 15 Tahun Tak Berubah, Tarif Baru Materai Tunggu UU Bea Materai

Rimanews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum akan menaikkan tarif bea materai tahun 2015. Tarif bea masteri masih tetap sebesar Rp3000 dan Rp6000. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangan seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2015), menjelaskan perubahan tarif bea materai baru bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR.

(DetikNews) Kemenhub Sebut 13 Maskapai RI Modalnya Negatif, Ini Daftarnya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerima laporan keuangan maskapai berjadwal, carter, dan kargo untuk 2014. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, perusahaan angkutan udara diwajibkan melaporkan laporan keuangan pada akhir April setiap tahunnya. Dari laporan keuangan yang masuk hingga 30 Juni 2015, Kemenhub mencatat ada 13 maskapai yang memiliki laporan keuangan negati.

(Kompas.com) Temui Jokowi, Freeport Nyatakan Siap Investasi 15,5 Miliar Dollar AS

KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia menyatakan akan terus berinvestasi di Indonesia. Freeport bahkan sudah mengalokasikan anggaran 15,5 miliar dollar AS untuk pembangunan tambang bawah tanah di Papua, yang terbesar di dunia. Hal itu disampaikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015) siang. "Mereka sudah men.

(Warta Ekonomi Online) Telkom dan TBIG Perpanjang Perjanjian Tukar Guling Saham

WE Online - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan perjanjian penukaran saham bersyarat antara anak usaha perseroan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan diperpanjang. Vice President Investor Relations Telkom Andi Setiawan mengatakan kedua pihak telah menyetujui rencana perpanjangan perjanjian tersebut. "Perjanji.

(Kontan) Perbina Tolak Revisi UU Perbankan

JAKARTA. Menyikapi perkembangan rancangan undang-undang perbankan yang sedang disusun hingga kini, Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina) mengadakan pertemuan dengan para awak media di Jakarta, Kamis (2/7). Sesuai dengan pemberitaan KONTAN, rancangan undang-undang tersebut mengatur supaya diadakan pembatasan kepemilikan saham asing di industri perbankan nasional. Aturan ini memang.

(Inilah.Com) Komisi VI DPR Tolak Rencana Tukar Saham Telkom

INILAHCOM - Komisi VI DPR RI menolak rencana pertukaran saham (share swap) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terhadap PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).Penolakan itu merupakan kesepakatan rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Deputy Bidang Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015)."Komisi VI DPR RI menegaskan. Kemba.

(Rimanews) Ini Penyebab Koperasi Indonesia Tak Maju-maju

Rimanews - Satu per satu koperasi di Indonesia mati. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membeberkan penyebab mengapa koperasi Indonesia belum semaju koperasi di negara lain padahal tahun ini usianya sudah 68 tahun. "Kita selalu berpikir tentang kuantitas koperasi bukan kualitas itulah sebabnya kenapa koperasi kita terus seperti ini," kata Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Jakarta, K.

(Rimanews) Gagal Bayar Utang ke IMF, Yunani Kini Setara dengan Zimbabwe

Rimanews - Yunani resmi dinyatakan gagal bayar utang ke IMF senilai 1,6 miliar euro. Yunani menjadi negara maju pertama yang mengalami gagal bayar ke IMF, bergabung bersama negara-negara miskin yang telah terlebih dahulu gagal bayar yakni Zimbabwe, Sudan, dan Kuba. IMF telah mendeklarasikan Yunani tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo pada Selasa, 30 Juni 2015. Ini merupakan gagal bayar t.

(Daily Social) Membedah Pasal-Pasal Rancu RPP E-Commerce

Semangatnya untuk melindungi konsumen, tapi proses verifikasi datanya terlalu ketat Kami telah membahas RPP E-Commerce yang merumorkan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan jual-beli secara online harus melalui fase verifikasi terlebih dahulu. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), nama resmi RPP E-Commerce yang kami terima,.

(Kriminalitas.Com) Dalami Motif Dugaan Suap, KPK kembali Periksa Adriansyah

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan perkara dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah. Politisi PDIP tersebut direncanakan diperiksa sebagai tersangka kasus yang terjadi hampir bersamaan dengan kongres partainya itu. “Ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Materi pemeriksaan masih sepu.

(Liputan6.com) Ini Sanksi Perusahaan yang Belum Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan secara efektif telah beroperasi secara penuh dengan menyelenggarakan empat program mulai 1 Juli 2015 Empat program jaminan sosial tersebut adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berharap, pengoperasian penuh BPJS Ketenagakerja.

(Rimanews) Ini Proyek Pertama Indonesia yang Didanai AIIB

Rimanews - Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) sudah bersiap mendanai sejumlah proyek infrastruktur. Indonesia termasuk negara yang akan segera mendapatkan pendanaan dari bank yang diprakarsai oleh Tiongkok itu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangkit listrik dan infrastruktur maritim, menjadi proyek pertama yang akan didanai AIIB, setelah lembaga keuangan multilateral it.

(Kompas.com) Bupati Mimika Diminta Selesaikan Masalah Lahan untuk Smelter Freeport

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) emas dan tembaga di Kabupaten Mimika. Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) menolak pembangunansmelter yang rencananya dibangun di Kaw.

(Tribun News) FITRA Sebut Wacana DPR Hanya Bebani Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator FITRA, Apung Widiadi menilai saat ini anggota DPR begitu dominan menekan pemerintah mencairkan dana-dana politik secara legal. Padahal, dua wacana yang digembar-gemborkan DPR, seperti peningkatan dana aspirasi dan bantuan partai politik, kata Apung, cuma menambah beban pemerintah. Karena menurutnya, di sisi lain sistem perencanaan APBN versi eksekutif juga masih banyak.

(Kompas.com) Pemerintah Tidak Talangi Pengusaha Korban Lapindo

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi untuk masyarakat dari kalangan pengusaha yang menjadi korban genangan lumpur Lapindo. Hal itu terkait protes para pengusaha korban lumpur Lapindo yang menilai pemberian dana talangan ganti rugi Lapindo tidak adil.Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pemerintah .

(Antara News) 57 negara tandatangani pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) saingan Bank Dunia

Beijing (ANTARA News) - 57 negara pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) pimpinan Tiongkok menandatangani pasal-pasal mengenai asosiasi pendirian lembaga baru itu, Senin.Australia menjadi negara pertama yang menandatangani dokumen di Balai Besar Rakyat di Beijing itu.AIIB yang akan memiliki dana miliaran dolar AS untuk dipinjamkan dan diperkirakan segera beropersi tahun ini.Bank ini dian.

WikiDPR membuka pendaftaran Relawan

Sebelum membaca tentang relawan yang dibutuhkan oleh WikiDPR.org, baca bagian tentang WikiDPR terlebih dahulu. Apa WikiDPR? WikiDPR dibentuk oleh beberapa anak muda yang merasa sangat bingung saat masa-masa Pileg 2014. Informasi mengenai ribuan caleg minim, dan cenderung hanya biografi yang sangat mendasar. Tidak ada keterangan mengenai rekam jejak atau latar belakang yang lengkap.WikiDPR diciptak.

Jadi Relawan WikiDPR Sekarang!

(Suara.com) KY Rekomendasikan Skorsing Enam Bulan pada Hakim Sarpin

KY temukan pelanggaran beberapa prinsip. Suara.com - Komisi Yudisial merekomendasikann skorsing enam bulan kepada hakim Sarpin Rizaldi karena menemukan pelanggaran beberapa prinsip."Pleno KY lengkap terdiri dari tujuh orang menyepakati untuk merekomendasikan sanksi skorsing (non-palu) selama enam bulan karena ada beberapa prinsip yang dilanggar hakim Sarpin," kata komisioner KY Imam Anshor.

(Tribun News) Subsidi Listrik Diharapkan Bisa Dipangkas

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengatakan subsidi listrik diharapkan bisa dikurangi pada tahun depan. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya bila program pemberian bantuan untuk rakyat miskin melalui kartu, dapat sukses dilaksanakan. Bila program tersebut sukses, diharapkan subsidi tidak akan salah sasaran karena bantuan diberikan secara langsung. Pemerintah akan me.

(Kompas.com) Rumitnya Mendefinisikan Arti "Petahana"...

KOMPAS.com — Terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 yang berisi penjelasan beberapa aturan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan kian menjadi polemik. Surat edaran yang menjabarkan definisi "petahana" menurut KPU tersebut justru menimbulkan perdebatan mengenai definisi petahana itu sendiri. Setidaknya, hal itu terlihat di dalam rapat denga.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Koperasi Bekukan 62.000 Koperasi

WE Online - Puluhan ribu koperasi di Indonesia, yang dianggap tidak aktif dibekukan oleh Menteri Koperasi Dan UKM Anak Agung Puspayoga. Hal tersebut ia sampaikan langsung, saat meluncurkan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu (27/6/2015). "Kami lakukan verifikasi terhadap ratusan ribu koperasi di Indonesia. Sebanyak 62 ribu kami bekukan, karena tidak aktif.

(Warta Ekonomi Online) Golkar Minta Pilkada Serentak Ditunda

WE Online - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditunda hingga Juni 2016 dengan berbagai faktor dan melihat berbagai perkembangan kondisi yang terjadi saat ini."Jangan dipaksakan menggelar Pilkada serentak tahun ini, tapi harus diselesaikan dulu persoalan sekarang," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar versi Aburizal Bakrie, Ridwan His.

(Inilah.Com) Golkar Kubu Agung Sepakat Pemecatan Anggota DPR

INILAHCOM, Makassar - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono sepakat dengan langkah tegas Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang memecat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Sulawesi Selatan, Andi Rio Padjalangi."Jangankan anggota, pimpinan saja harus dipecat kalau memang terbukti melanggar PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tindakan tidak tercela),".

(VoA Indonesia) Yunani Tutup Bank, Berlakukan Pengendalian Modal

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras hari Minggu (28/6) mengatakan bank-bank di negara itu akan ditutup dan penarikan tunai dibatasi akibat kebuntuan utang yang semakin mendalam antara Yunani dan para pemberi pinjaman internasional. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, PM Tsipras menyalahkan negara-negara kreditor atas krisis yang mengancam keanggotaan Yunani dalam blok 19 negara mata uan.

(MetrotvNews) Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK Sebagai Korupsi Sistematis

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nilainya bisa menjadi miliaran rupiah per anggota. Tak lama setelahny DPR memasukkan revisi UU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.Menurut Peneliti Institute for Ecosoc Right, Sri Palupi, kedua hal tersebut merupakan cara sistematis yang direncanakan para elit untuk korupsi..

(Kompas.com) Politisi Golkar: Partai Tak Boleh Melarat, Dana Partai Idealnya Naik 100 Kali Lipat

KOMPAS.com — Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menilai, anggaran negara yang diperuntukkan bagi pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari ideal. Menurut dia, seharusnya negara menyalurkan bantuan sebesar Rp 10.000 per suara. "Harusnya Rp 10.000 per suara ya. Sebab, parpol itu di UUD 1945 sudah jelas posisinya sebagai lembaga yang mencalonkan kader di pemilu legislatif," kata Rambe.

(Kompas.com) Komisi II Setuju Kenaikan Dana Bantuan Parpol

KOMPAS.com — Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyatakan, Komisi II telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan bantuan anggaran partai politik. Persetujuan itu diambil di dalam pembahasan pendahuluan antara Komisi II dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. "Pada waktu membahas hasil audit BPK saat itu diusulkan kenaikannya," kata Rambe di Kompleks Parlemen.

(Liputan6.com) Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai Pilihan Jokowi

Liputan6.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Heru Pambudi mengisi kekosongan kursi panas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berhasil menyingkirkan dua peserta lain. Kepastian ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB.

(MetrotvNews) Cara Fahri Pimpin Paripurna Dana Aspirasi Tuai Kritik

Metrotvnews.com: Dana aspirasi sah menjadi aturan DPR, tanpa mekanisme voting maupun lobi. Proses jalannya pengesahan dana aspirasi di Paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah ini pun menuai kritik.Kritik ini melayang dari politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berpendapat, bahwa sejatinya ketua sidang diharamkan mengomentari pendapat anggota atau fraksi."Ketua sidang itu sebenarnya tidak bo.

(MetrotvNews) Pemerintah Lelang Sukuk Rp.2 Triliun

Metrotvnews.com: Pemerintah akan melakukan lelang penjualan empat seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan target indikatif Rp.2 triliun pada 30 Juni 2015. Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (24/6/2015), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan penjualan obligasi negara itu untuk memenuhi sebagian dari targ.

(Antara News) 7 fraksi DPR dukung penganggaran dana aspirasi

(ANTARA News) - Tujuh fraksi di DPR mendukung penganggaran dana untuk Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi dalam rapat pleno Badan Legislasi di Jakarta, Selasa. Fraksi yang menyetujui pengalokasian anggaran untuk program itu yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa da.

(Antara News) Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016

(ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai rintisan Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016, dengan harapan pada 2019 tercapai sejumlah target, seperti tersedianya perpustakaan di semua sekolah (100%)."Sebenarnya rintisan Wajar 12 tahun sudah kami lakukan sejak 2013, tetapi pola pendanaannya baru sebatas untuk siswa. Mulai 2016 akan banyak anggaran yang masuk untuk .

(Kompas.com) Anggota Komisi V: Terlalu Banyak "Kepala", Sistem Pelabuhan Jadi Kacau

Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing, mengatakan, kacaunya sistem di pelabuhan disebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan yang terjadi. Padahal, idealnya, di negara-negara maju, pelabuhan dikendalikan oleh satu orang kepala. "Tapi, di kita, ada otoritas pelabuhan, ada syahbandar, ada Pelindo, ada imigrasi, dan lain-lain," kata Anton di Gedung DPR, Jumat (19/6/2015). Selain itu, lanjut.

(DetikNews) Koalisi Kawal Anggaran: Hentikan Pembahasan Dana Aspirasi DPR!

Jakarta - Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang digagas DPR mendapat penolakan dari publik. DPR didesak menghentikan pembahasan program yang kerap disebut dana aspirasi DPR ini."Saya melihat ini satu bagian dana politik yang menjadi keuntungan besar bagi partai. Kami meminta kepada DPR menghentikan pembahasan ini, dan fokus kepada RAPBN," Juru Bicara Koalisi Kawal Anggar.

(Kompas.com) Agung Curiga Ada Dorongan Politik Tertentu di Balik Usul Menunda Pilkada

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menilai, ada sesuatu yang tidak beres dengan desakan sejumlah politisi di DPR untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Dia mencurigai hal ini berhubungan dengan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang membuat kedua partai itu tak bisa mengikuti pilkada."Sepertinya ada arom.

(Kompas.com) Penyerapan Dana APBN Lambat, Menteri Disebut Tak Paham Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan ada beberapa permasalahan yang membuat penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami pelambatan. Salah satunya adalah ketidakpahaman menteri terhadap birokrasi pemerintahan. "Per 12 Mei 2015, sudah ada 24 kementerian yang nomenklaturnya sudah selesai. Seharusnya dana sudah bisa dicairkan, tetapi.

(VivaNews) Gabungkan BUMN Energi Jadi Kunci Daya Saing Global

VIVA.co.id - Masih terpisah-pisahnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi dinilai membuat ekspansi bisnis yang dilakukan berjalan lambat. Gabungan perusahaan atau holding bisa menjadi solusinya. Ketua Koordinator Gas Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya mengungkapkan, terpisahnya BUMN bidang energi, seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Ne.

(Tribun News) NasDem Tak Hadiri Rapat Panja Program Pengembangan Daerah Pemilihan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) menggelar rapat, Rabu (17/6/2015). Fraksi NasDem yang menolak program tersebut tidak mengikuti rapat Panja. "Saya enggak tahu NasDem tidak hadir kenapa. Kan UU MD3, anggota dewan punya hak untuk usulkan program. Jadi sebaiknya jangan menolak dulu, tapi revisi saja dulu UU MD3-nya kalau mau," kata K.

(OkeZone.Com) FITRA Sikapi Dana Aspirasi DPR

JAKARTA - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menilai dana aspirasi sebesar Rp11,2 triliun tak perlu menjadi polemik dan tidak perlu diusulkan. "Tidak urgen untuk diusulkan, dan ada beberapa catatan mengenai hal dana aspirasi tersebut, yaitu dana aspirasi, alih-alih alasannya pemerataan, alasan tersebut terbantahkan, karena dari 560 anggota sekira 360 ang.

(Jawa Pos) - Parlemen dan YLKI Dukung Perpres Ketahanan Pangan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga. "DPR mendukung penuh setiap langkah konkret terkait aspek kebutuhan pangan masyarakat. Perpres itu bisa jadi payung hukum .

(Antara News) Pemerintah Upayakan Penanganan Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengupayakan penanganan defisit BPJS Kesehatan dengan sejumlah masukan dari pengelola BPJS Kesehatan.Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu malam, mengatakan Presiden Joko Widodo telah melangsungkan rapat dengan pengelola BPJS Kesehatan untuk melihat opsi apa yang dapat dilakukan."Sebagaimana diketahui ter.

(Kompas.com) Mendagri Ancam Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah jika Tak Punya Alasan Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pihaknya dapat menolak pengunduran diri kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Kemendagri bisa tidak mengizinkan pengunduran diri apalagi jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak pengunduran diri tersebut. "Oh bisa (menolak), apalagi DPRD tidak setuju, apa boleh buat," kata Tjahjo di Kantor Waki.

(Tribun News) Pegawai ESDM Akui Pernah Diperintahkan Kumpulkan Dana untuk Pencitraan Jero Wacik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum di Kementerian ESDM, Usman Yahya mengaku pernah mendapat instruksi untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagai kebutuhan operasional Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik. Dana yang dikumpulkan Usman diketahui salah satunya untuk kegiatan pencitraan. Usman menceritakan bagaimana dirinya mengetahui bahwa diperi.

(VivaNews) Soal Dana Aspirasi, SBY Ingatkan DPR & Pemerintah

Saat menjadi presiden, SBY tidak setuju adanya dana aspirasi. VIVA.co.id - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait dana aspirasi yang diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu disampaikannya melalui cuitan di akun twitter @SBYudhoyono. SBY menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan, jangan salah dan jangan merusak sistem."Tidakkah saa.

(Rimanews) Korupsi Jamkesmas Rp25 Miliar Seret Mantan Bupati Lebak

Rimanews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, memeriksan mantan Bupati Lebak sebagai saksi atas dugaan korupsi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 25 miliar. Kasus Jamkesmas tersebut terjadi di tahun 2008-2011 di RSUD Adjidarmo, Kabupaten Lebak yang menyerete mantan dirut rumah sakit milik pemerintah tersebut bernama Indra Lukmana. "Iyeu nganter Lukman (ini nganter Lukman),".

(Warta Ekonomi Online) Romo Benny: Dana Aspirasi Itu Untuk Suap

WE Online, Jakarta - Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susatyo menilai dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per-anggota dewan yang dikabarkan untuk pembangunan daerah pemilihan mereka adalah usaha penyuapan DPR pada masyarakat. "Saat ini orang mulai meragukan kemampuan, pengetahuan dan kesanggupan mendesain UU, dan menjalankan fungsi DPR lainnya, akhirnya anggota dewan .

(Warta Ekonomi Online) Menteri Kesehatan Luncurkan "Faralkes" Daring

WE Online, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek meluncurkan produk Farmasi dan Alat Kesehatan (Faralkes) Daring guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik."Faralkes Daring tersebut merupakan bentuk peningkatan pelayanan publik," kata Menkes Nila Moeloek di Jakarta, Selasa (16/6/2015).Dalam era reformasi birokrasi, ka.

(Warta Ekonomi Online) Kemendikbud Gandeng Kepala Daerah Untuk Program SBSNP

WE Online, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng para kepala daerah di tingkat kabupaten-kota untuk melaksanakan program pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) sebagai langkah menuju pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah.SBSNP merupakan sekolah percontohan praktik pengembangan mutu pendidikan dalam memenuhi delapan standar nasional pendidik.

(Rimanews) Smelter Bernilai Rp 5,5 Triliun Hadir di Morowali Utara

Rimanews - Pembangunan pabrik pengolahan nikel (smelter) bernilai Rp5,5 triliun milik PT. Central Omega Resources (COR) Indusri Indonesia dimulai. Hasilproduksi smelter yang terletak di di desa Gadaganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara itu sebanyak 90% akan diekspor ke Tiongkok. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, meresmikan dimulainya pembangunan smelter tersebut pada Minggu (.

(Antara News) Kejagung Telusuri Rekening Mencurigakan Kepala Daerah

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung menyatakan masih menelusuri rekening mencurigakan milik delapan kepala daerah."Untuk Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), masih pendalaman. Tim sendiri sudah dipanggil untuk mencari alat bukti terkait," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Maruli Hutagalung di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2015.Direktur Penyidikan Maruli Hutagalung mengatakan, salah .

(Warta Ekonomi Online) PIMPINAN: DPR Tampaknya Melemahkan KPK Dengan Revisi UU

WE Online, Jakarta - Revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan akan melemahkan lembaga tersebut, khususnya terkait dengan kewenangan penyadapan."Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan 'melemahkan' bahkan 'mengerdilkan' atau mereduksi kewenangan KPK, misalnya masalah penya.

(Tribun News) PSHK Beberkan Keharusan MA Terbitkan Aturan Praperadilan

Gugatan Praperadilan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu pemilik fungsi regulator bidang hukum seharusnya lebih berinisatif dalam menyelesaikan kekacauan sistem peradilan‎ di Indonesia. Utamanya mengenai polemik praperadilan. ‎‎Begitu diungkapkan Miko Ginting, Anggota Koalisi Sapu Korupsi sekaligus peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam jumpa per.

(Inilah.Com) Mendes Apresiasi Pemda yang Pakai APBD Bangun Desa

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah (Pemda) yang memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa."Salah satu daerah yang mengalokasikan 90% APBD nya untuk desa adalah Kabupaten Bantaeng, ini merupakan contoh bagaimana peran pemerintah daerah juga penting.

(VivaNews) DPR Evaluasi Pemekaran di Seram Bagian Timur

Terkait implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. VIVA.co.id - Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 20014-2015, Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Seram Bagian Timur, Provinis Maluku. Kunjungan ini dalam rangka melakukan evaluasi, kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan-hambatan apa terkait otonom baru di Kabupaten ini.Kunjungan spesifik ini dipimpin Wakil K.

(VivaNews) Susahnya Maju Pilkada dari Jalur Independen

Segala cara ditempuh demi memenuhi syarat minimal dukungan. VIVA.co.id - Perjuangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 dari jalur perseorangan atau independen ternyata sangat menguras energi. Mereka harus naik turun gunung dari kampung ke kampung mengumpul KTP dan surat keterangan domisili desa.Marsel Sudirman, salah satu calon Bupati dari jalur perseoran.

(VivaNews) Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS 2015

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan diterbitkannya PP tersebut, secara otomatis gaji PNS mengalami kenaikan sesuai APBN-P 2016 sebesar enam persen. Rincian mengenai hal ini tercantum dalam lampiran PP tersebut. &.

(Kompas.com) Pajak Barang Mewah Dihapuskan, Industri Domestik Bisa Terdesak?

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menggenjot konsumsi lewat penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dinilai tidak tepat. Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan tersebut justru akan berdampak signifikan negatif terhadap industri domestik. Dia mengatakan, saat ini industri dalam negeri baru mengalami tekanan tinggi high cost economy. Pertumbuhan in.

(Antara News) Komisi I DPR dukung penguatan RRI dan TVRI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Gamari Soetrisno, mengatakan, Komisi I DPR mendukung penguatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI). Salah satu bentuk penguatan itu adalah dengan memberikan anggaran yang cukup. "Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi RRI dan TVRI,&.

(Tempo.Co) Blak-blakan Mafia Bola, Menteri Imam: Media Terlibat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi siap buka-bukaan mengenai data mafia sepak bola. Dia yakin, jika semua data dibuka, seluruh mafia bisa terungkap. "Ayo kita buka-bukaan. Kalau dibuka pasti kena semua, termasuk sebagian media‎," kata Imam usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu 14 Juni 2015. Imam tak takut terhadap banyak.

(DetikNews) Komisi I Protes Australia Suap ABK untuk Halau Migran ke Indonesia

Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq memprotes keras sikap pemerintah Australia yang menyuap agar bisa menghentikan aliran perahu pengangkut migran dari Indonesia. Ia pun mengkritik Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang semestinya membuka ruang diplomasi untuk membahas persoalan ini."Dilakukan upaya ruang diplomasi untuk duduk bareng dan disepakati apa formulasinya. Seperti itu mela.

(Antara News) Kemenag siapkan RUU perlindungan umat beragama

Ambon (ANTARA News) - Salah satu prioritas Kementerian Agama pada awal pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah penyiapan rancangan undang-undang (RUU) perlindungan umat beragama."Undang-undang ini perlu disusun untuk melindungi seluruh umat beragama. Meskipun landasan hukum perlindungan umat bergama telah tercakup di dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945, belum ada undang-undang yan.

(Kompas.com) Kejaksaan Agung Sita Aset Milik Kader PDI-P yang Tersangkut Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung menyita aset milik salah seorang kader PDI Perjuangan Herdian Koosnadi. Herdian adalah tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. "Ada tiga aset dari yang bersangkutan yang kita sita," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana di kantornya, .

(Kompas.com) Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit: Benar Itu yang Dibilang Faisal Basri!

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan bahwa banyak pihak yang mau menjadi saksi terkait keterlibatan Hatta Rajasa dalam ricuh industri bauksit di Indonesia. Ternyata, pernyataan Faisal terkonfirmasi oleh Erry Sofyan. Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) itu membenarkan bahwa mantan Menko Bi.

(Kompas.com) Kementerian ESDM Rampungkan Buku Putih PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan peta jalan atau buku putih pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).Hal itu dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea. "Kami sudah rampungkan buku putih. Ini juga sudah ditandatangani Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said).

(DetikNews) DPD Rangkul Parpol untuk Perjuangkan Amandemen UUD 1945

Lombok - DPD RI terus mendorong amandemen untuk penguatan UUD 1945. DPD pun mulai merangkul partai politik untuk memuluskan misi ini."Artinya pada saat amandemen kita lakukan, kita juga menampung paket lain misalnya penguatan MPR, demokrasi Pancasila, partai yang ingin GBHN ada lagi masuk di situ dan sebagainya," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dalam diskusi tentang penguatan peran DP.

(Kompas.com) Prabowo Tegaskan Gerindra Siap Kerja Sama dengan KIH pada Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, Partai Gerindra tidak harus selalu bekerja sama dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pada pemilihan kepala daerah serentak. Gerindra tak menutup kemungkinan kerja sama dengan parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat."Kami siap bekerja sama," kata Prabowo di Jakart.

(Kompas.com) Pengusaha Tambang Ini Sebut Keringanan Pajak Hanya Akal-akalan

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan tambang yang kini tengah merampungkan proses pembangunan smelter di Kalimantan Barat, PT Harita Prima Abadi Energi hingga saat ini belum memperoleh insentif dari pemerintah berupa tax holiday alias pembebasan pajak. Padahal menurut Direktur Utama Harita Erry Sofyan, pengurusantax holiday sudah dimulai lebih dari setahun silam. “Satu tahun yang lalu ngurus, tapi sam.

(Kompas.com) Dana Pengawasan Belum Jelas

Tahapan Pilkada di 111 Daerah Bisa Terganggu JAKARTA, KOMPAS — Hingga Kamis (11/6), belum ada kejelasan mengenai dana pengawasan di 111 dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Sejauh ini, baru 158 daerah yang sudah me- nandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk dana pengawasan. "Kami ingin supaya NPHD (naskah perjanjian hibah daera.

(Kompas.com) Arah Kebijakan Pendidikan Masih Belum Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan rencana dan penerapan beragam kebijakan pendidikan dan kebudayaan, mulai dari wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, Kurikulum 2013, hingga Kartu Indonesia Pintar dan indeks integritas pelaksanaan ujian nasional. Sampai sejauh ini belum ada gambaran jelas arah dan tindak lanjut nyata dari sejumlah kebijakan itu. Anggota Komisi X DPR, Mohamad Sohib.

(Tempo.Co) Dana Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Jadi 30%

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan rampung pada 1 Juli 2015. Porsi penggunaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan perumahan yang semula hanya 5% pun bisa meningkat menjadi 30%. Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi menyampaikan perubahan PP masih dalam penilaian dari Keme.

(Tempo.Co) Peraturan Ganti Rugi Korban Lapindo Segera Terbit

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan Peraturan Presiden terkait penyaluran ganti rugi bagi masyarakat korban luapan lumpur Sidoarjo di peta area terdampak (PAT) untuk memastikan penyaluran anggaran dapat dilakukan segera. Rildo Ananda Anwar, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Ketua Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Korba.

(Tempo.Co) Pengubahan Status Kontrak Freeport Diapresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil ketua Komisi VII Satya W. Yudha mengapresiasi PT Freeport Indonesia yang setuju mengubah status hubungan kerja dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontraknya berakhir pada 2021.Menurut Satya di Jakarta, Kamis, perubahan status kontrak itu menunjukan komitmen perusahaan tersebut untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Sebab, berdasa.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT

Komisi 3 DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu 27 Mei 2015. Agenda RDP yakni mendengarkan pemaparan BNPT mengenai penyerapan dan penggunaan tahun anggaran 2015 serta membahas rencana kerja BNPT di tahun 2016. Kepala BNPT Saud Usman menyampaikan beberapa hal, diantaranya laporan terkait hilangnya 16 orang WNI di Turki, anggara.

(Kompas.com) Ketua F-Hanura Persilakan Anggotanya Klarifikasi soal Ijazah Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI Dossy Iskandar membenarkan bahwa seorang anggota Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga menggunakan ijazah palsu. Ia meminta agar Frans diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. "Kan sudah ada MKD, jadi biarkan Pak Frans untuk melakukan pembelaan. Frans punya hak untu.

(Kompas.com) Anggota DPR yang Terbukti Gunakan Gelar Palsu Terancam Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan, anggota DPR yang terbukti menggunakan ijazah ataupun gelar palsu terancam terkena sanksi berat. Hal tersebut disampaikan Surahman untuk menanggapi anggota DPR dari Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, yang dilaporkan ke MKD terkait penggunaan gelar palsu."Tergantung tingkat pelanggarannya, kalau ringan, .

(DetikNews) Ini Penjelasan Ketua DPR Soal Dana Aspirasi Rp 11,2 Triliun

Jakarta - DPR mengajukan anggaran dana aspirasi dapil sebesar Rp 11,2 triliun atau Rp 20 miliar per anggota di RAPBN 2016. Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan bahwa dana ini bagian dari kewajiban anggota yang menampung aspirasi."Karena dana masalah dapil ini memang menjadi suatu hal bagi anggota bisa mempunyai kewajiban di dalam melakukan program-programnya. Jadi program-program ini dengan d.

(DetikNews) Kemenkeu Dianggap Lambat Siapkan RUU JPSK

Jakarta -Rancangan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sempat mandek dalam pembahasan di DPR. Komisi XI DPR mendesak Kementrian Keuangan segera merampungkan rancangan ini supaya bisa segera dibahas."Kita sih sudah siap di DPR. Cuma kenapa belum selesai, di Kementrian Keuangan belum siap," kata Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad di diskusi Urgensi JPSK Dalam Menjaga Stabilitas Perbank.

(DetikNews) Koopssusgab, Satuan Gabungan Elite TNI untuk Buru Teroris

Jakarta - TNI memiliki Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) sebagai pasukan khusus anti teror. 90 Orang dipilih dengan spesifikasi khusus dipilih untuk menjadi anggota tim ini."Intinya 60 orang. Tapi bagian-bagiannya sehingga semua kekuatannya 90 orang. Posisinya standby di Sentul dengan status operasi," kata Panglima TNI Moeldoko di Lapangan Banteng, Jl Lapangan Ba.

(DetikNews) Ketua DPR: Program Dana Aspirasi Sesuai Mandat UU MD3

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR mulai mengajukan dana aspirasi dalam R-APBN ‎2016 dengan besaran sekitar Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan program tersebut sudah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)."Soal dana aspirasi adalah mandat UU no 17/2014 pasal 80 huruf J yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban anggota dewan adalah mengusulkan d.

(PressTV) Iran, China, Indonesia finalize refinery deal

Iran, China and Indonesia have reached a final agreement on building a refinery on the East Java island to process 150,000 barrels per day of heavy crude oil, an Iranian official said on Wednesday. The joint venture plan envisages Iran supplying feedstock and partially financing the project and China providing 85% of the funds, head of the Iranian Oil Exporters Union Hassan Khosrojerdi said. “Neg.

(Kompas.com) Pemda Cicil Anggaran Pilkada

Kemendagri Perlu Ikut Memastikan Jadwal Pencairan ke KPU Daerah JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 223 dari 269 pemerintah daerah yang menggelar pilkada pada 2015 mencairkan anggaran penyelenggaraan pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum secara mencicil. Kondisi ini memicu kekhawatiran anggaran tersendat ketika tahapan pilkada mulai berjalan yang dapat mengganggu jadwal secara keseluruhan. Pencairan anggara.

Kinerja Legislasi Jadi Alat Ukur Masyarakat - Rangkuman Rapat Pleno badan Legislasi 3 June 2015

Pada tanggal 25 Mei 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno untuk mendiskusikan penjadwalan dan sistem tugas legislasi DPR-RI. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg Sareh Wiyono, Gerindra, Jatim 8. Pertama-tama, rapat ini bertujuan untuk mengambil keputusan tentang jadwal kerja Badan Legislasi pada masa sidang periode ke-4 DPR-RI. Agenda kedua dari rapat ini adalah untuk mendiskusikan siste.

(Kompas.com) Fraksi Gerindra Bantah Ada Anggotanya yang Gunakan Ijazah Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis membantah bahwa anggota Fraksi Gerindra Iwan Kurniawan memiliki ijazah S-1 palsu. Iwan sebelumnya dilaporkanLembaga Swadaya Masyarakata (LSM) Forum Kalimantan Membangun ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, perihal dugaan penggunaan dokumen ijazah palsa sebagai persyaratan administrasi bakal Calon Anggota Legislatif (C.

(Kompas) Fasilitas Tak Sebanding Kinerja

JAKARTA, KOMPAS — Wacana DPR untuk mengembangkan Kompleks Parlemen dengan tujuh tahapan pembangunan yang targetnya diselesaikan pada masa jabatan DPR periode ini mengundang sejumlah kritik. Penambahan fasilitas tersebut dinilai tak sebanding dengan kinerja DPR yang baru mengesahkan dua dari 37 rancangan undang-undang dalam Prolegnas 2015. Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi.

(MetroTVNews.com) DPR Tindaklanjuti Paripurna RAPBN 2016

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pagi ini kembali menindaklanjuti pembahasan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dalam Sidang Paripurna ke-30.Sidang Paripurna kali ini akan membahas mengenai pandangan fraksi-fraksi tentang usulan pokok-pokok RAPBN 2015 yang telah diajukan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Rabu mi.

Irine Roba Tentang Keberanian Berbicara dan Indonesia Jadi yang Terdepan Mengenai Rohingya

19 Mei 2015 -- Ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara 1 Komplek DPR RI, Irine Roba, anggota DPR dari Maluku Utara, menceritakan pengalamannya selama menjadi anggota dewan. Irine merasa bahwa menjadi anggota DPR juga sebagai ajang dirinya untuk terus belajar. Dia selalu menemukan ilmu baru dalam setiap kegiatannya di DPR. Anggota DPR Harus Berani Speak Up Menjadi salah satu anggota DPR perempuan.

(Kompas) Pansel KPK Diusulkan Nonaktif

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan nonaktif sementara dari pekerjaan atau aktivitasnya. Langkah itu perlu diambil supaya konsentrasi pansel tidak terbagi, sehingga proses penentuan calon pimpinan KPK menjadi maksimal. "Masyarakat berharap banyak kepada Pansel KPK. Jangan sampai pansel terbebani pekerjaan mereka, yang membuat kinerja pansel tidak .

(MetroTVNews.com) 26 Mei DPR Kembali Undang Sudirman Said

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VII DPR RI akan kembali mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said pada 26 Mei besok.Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika akan membicarakan terkait pembubaran Pertamina Energy Trading (Petral). Selain itu, Kardaya juga akan bertanya perihal pelantikan direktur jenderal (Dirjen) yang tanpa melalui Keputusan Presiden (Keppres)."Dar.

(Tribunnews) DPP PKB Dorong DPR RI Bentuk Pansus Beras Plastik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredarnya beras plastik membuat ancaman tersendiri di masyarakat. Terlebih sebentar lagi masyarakat akan menjalani ibadah puasa ramadhan. Melihat fenomena tersebut DPP PKB melalui 4 Kapoksi Fraksi-PKB akan mendorong DPR RI untuk membentuk Pansus beras plastik. "DPP PKB akan menyikapi persoalan beras plastik DPP PKB merasa penting menyikapi masalah ini dengan tegas. U.

(Republika) Komisi III DPR: Pansel KPK Sulit Diintervensi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi menunjuk sembilan anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK. Uniknya, kesembilan anggota pansel KPK semuanya perempuan. Meski begitu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pansel KPK yang sudah dibentuk Presiden Jokowi sulit untuk diintervensi. Itu lantaran tidak adanya afiliasi dan latar belakang intelektual yang membuat mereka mampu terhindar .

(RMOL.co) DPR Tuding Pemerintah Abai soal Keselamatan Kereta Api

RMOL. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya musibah tabrakan kereta Bangunkarta dengan kereta barang yang menyebabkan dua orang luka-luka. Dia meminta Pemerintah dan PT KAI tidak lagi mengabaikan keselamatan dan memiliki sensitifitas dalam mengurus persoalan keselamatan khususnya transportasi kereta api."Saya sangat prihatin dengan terulangny.

(Republika) Ini Tujuan DPR akan Bangun Alun-Alun Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pimpinan DPR RI berencana membangun alun-alun demokrasi yakni lapangan terbuka tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPR RI. "Kami berencana ingin membangun ruang terbuka tempat para elemen masyarakat, termasuk demontrans, menyampaikan aspirasinya," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5.

(MetroTVNews.com) Wakil Ketua DPR Dorong Presiden Buat Aturan Pencari Suaka

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengungsi etnis Rohingya datang bergelombang ke Indonesia. Beberapa daerah dijadikan tempat penampungan bagi para imigran itu. Sebagian pengungsi dari Bangladesh dan Myanmar tersebut mencari suaka.Sayangnya, Indonesia belum memiliki aturan bagi pencari suaka. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan pemerintah menyusun dasar hukum permanen untuk para pencari suaka."Sa.

(Waspada.co.id) DPR Dukung Gerakan Rp100 M Per Kabupaten

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi V DPR Roem Kono menyayangkan kontribusi daerah yang masih minim terkait percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Selama ini pertumbuhan itu tergantung dari pusat misalnya saja pembangunan infrastruktur yang harus dianggarkan dari pusat seharusnya bisa saja dialihkan kepada investor jangan dialokasikan pemerintah saja,”ujarnya mengutip laman DPR. Terkait program tol.

(DetikNews) Komisi IV DPR akan Bahas Soal Beras Plastik dengan Menteri Pertanian

Jakarta - Beras diduga berbahan baku plastik yang ditemukan di Bantargebang, Bekasi, menggugah perhatian anggota dewan. Komisi IV DPR yang salah satu tugasnya membawahi persoalan pangan akan membahas kasus beras plastik ini bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman."Sudah dijadwalkan untuk membahas masalah ini dengan Pak Menteri. Plan minggu depan, hari Senin atau Selasa," ungkap anggota Ko.

(Merdeka) Komisi IV DPR: Kinerja menteri Jokowi oke, arahnya on the track

Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat enam bulan. Alasannya, Jokowi sudah bekerja sesuai dengan janjinya di kampanye Pilpres 2014 lalu. "Kami di Komisi IV DPR menilai Pak Jokowi oke-oke saja, arahnya oke on the track. Mitra kerja juga bagus menurut saya," kata Edhy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Ju.

(Kompas) Terancam Stagnan

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di daerah-daerah yang menggelar pemilu kepala daerah serentak 2015 terancam stagnan. Pasalnya, anggaran pembangunan tersedot untuk pilkada. Namun, Kementerian Dalam Negeri meyakinkan bahwa pembangunan tidak akan terhambat. Menurut Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), ruang fiskal dari sedikitnya 143 dari total 269 daerah y.

(MetroTVNews.com) Soal SBY dan Petral, DPR akan Panggil Sudirman Said

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR berencana memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kamis 21 Mei. Pemanggilan berkaitan dengan pernyataan Sudirman tentang pembubaran Petral yang selalu terhenti di meja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Kami sudah tanda tangan untuk memangil Sudirman Said ke DPR," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rab.

(Republika) DPR Desak Pemerintah Lakukan Investigasi Beredarnya Beras Plastik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah mengambil langkah cepat terkait beredarnya beras dari bahan plastik di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk segera mengusut peredaran beras palsu tersebut."Kami mendesak pemerintah melakukan investigasi dan menarik beras tersebut jika ada," kata Edhy di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).Edhy mengatakan.

(Kompas) Sudah Ditolak Jokowi, DPR Bersikukuh Ingin Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menolak usulan DPR RI untuk merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Namun, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan akan tetap melanjutkan revisi UU tersebut agar dapat mengakomodasi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dalam pilkada. Rambe mengatakan, sikap pemerintah untuk menerima atau menolak undang-undang seh.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) dan RDPU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Komisi 9 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM), sekaligus RDPU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada Rabu 22 April 2015. Agenda rapat yaitu membahas mengenai SDM bidang kesehatan. Rapat ini membahas tentang progres Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kep.

(Kompas) Penyakit Bebani Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal memakan biaya besar. Tanpa kerja keras pengendalian, ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Produktivitas bangsa rendah, peluang menjadi negara maju melalui bonus demografi pun terancam. Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di sela-sela Si.

(Kompas) Nama Pansel KPK di Meja Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Tujuh nama calon anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak awal pekan ini, sudah berada di meja Presiden Joko Widodo. Diharapkan, nama-nama tersebut disetujui Presiden dan surat keputusan segera diterbitkan. Dengan demikian, pansel sudah bisa bekerja pada Juni 2015. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Selasa (19/5), mengatakan, Presiden belum menandatan.

(Kompas) Ketidakpuasan atas Kinerja Institusi Demokrasi Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi di Tanah Air tidak diiringi dengan kepuasan terhadap kinerja dari institusi-institusi demokrasi. Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, dan Kepolisian Negara RI masih menempati posisi tertinggi. Hal ini terlihat dari hasil survei Poltracking Indonesia bertajuk "Reflek.

(Kompas) Pemerintah Menolak Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menolak usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Presiden berpandangan, UU itu belum pernah diimplementasikan sehingga belum perlu direvisi. "Presiden menyatakan menolak untuk revisi, jadi memakai yang sudah ada, yakni UU No 8/2015," kata Menteri Koordinator Bidang.

(Kompas) BI Dorong Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia segera merelaksasi kebijakan rasio pinjaman terhadap nilai aset rumah dan kendaraan bermotor. Rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan juga akan dilonggarkan. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati berencana melonggarkan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate 7,5 pe.

(Kompas) Kajian BBM Tiga Bulan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mempertimbangkan memperpanjang waktu pengkajian harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar menjadi setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Selama ini, kajian harga sekali dalam sebulan berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Pengkajian harga yang lebih panjang dinilai akan membuat situasi sosial ekonomi di masyarakat lebih stabil. Hal it.

(Liputan6) Anggota DPR Ini Mengaku Gajinya Habis Dalam Sedetik?

Liputan6.com, Jakarta - Menjadi anggotaDPR dipastikan akan mendapat fasilitas rumah dinas, safari ke beberapa daerah yang dibiayai oleh negara dalam rangka kunjungan kerja, serta beberapa tunjangan lainnya yang tidak sedikit.Namun anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aditya Mufti Ariffin mengakui gaji secara keseluruhan ditambah tunjangan tersebut besarannya sekitar Rp .

(RMOL.CO) Alasan Tingkat Kepuasan DPR Lebih Rendah Dibanding KPK

RMOL. Survei Poltracking Indonesia terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK lebih tinggi dibandingkan terhadap kepolisian dan DPR. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberi alasan kenapa lembagannya dan kepolisian kalah dari KPK. Menurutnya, pegawai KPK lebih sedikit dibandingkan Polri, sehingga untuk menghindari kesalahan KPK lebih mudah dibandingkan kepolisian."Semakin.

(MetroTVNews.com) DPR Bangun Area Untuk Demonstrasi Mahasiswa

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah demonstrasi akan digelar bertepatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), 20 Mei. Salah satu lokasi demonstrasi adalah di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.Pimpinan DPR pun akan menyediakan tempat buat demonstran. Sebab, momen Harkitnas adalah sebuah perjalanan yang harus diingat bangsa."Ke depan, DPR akan menyiapkan tempat bagi mahasisw.

(Sorotnews) Komisi I DPR Kritik Tes Keperawanan di TNI

JAKARTA,SOROTnews.com: Rekruitmen prajurit TNI harus bertumpu pada kesehatan klinis/fisik, kecerdasan, kejiwaan ( psikologis). karena penting untuk menyeleksi orang yang diproyeksi sesuai atau mampu atau menunjang tugas-tugas kemiliteran. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR, Irine Yusiana Roba Puteri dalam siaran Pers kepada wartawan,Jumat (15/5/2015). “Menurut saya, perawan tidak peraw.

(Bisnis.com) DPR Minta Kepastian Ada Tidaknya Beras Palsu Dari Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepastian kepada pemerintah yang menjamin tidak adanya peredaran beras palsu di seluruh pelosok Tanah Air."Jaminan pemerintah ini penting untuk menentramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu," kata anggota Komisi IV DPR RI Hermanto seperti dikutip dalam website resmi DPR, Senin (18/5/2015).Isu beras palsu ini memang me.

(Kompas) Temui Presiden Jokowi, DPR Ajukan Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi II dan pimpinan DPR bertemu Presiden Joko Widodo di kantor presiden, Senin (18/5/2015) siang. Dalam pertemuan itu, mereka kembali mengajukan usulan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Kami mengajukan agar pilkada ini efisien dan efektif. Jadi asas pilkada serentak ini kita harus dimasukkan di dalam re.

(MetroTVNews.com) Klarifikasi Tjahjo: Saya Sudah Mundur dari DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Tjahjo Kumolo membantah rangkap jabatan di pemerintahan dan di legislatif. Dia mengaku mengundurkan diri dari DPR sejak resmi dilantik menjadi menteri. "Surat pengunduran diri sekaligus juga kepada pimpinan DPP PDIP serta ketua DPR," kata Tjahjo melalui Twitter, Senin (18/5/2015)."Sejak itu juga, saya tidak pernah lagi menerima gaji sebagai anggota DPR,.

Pembubaran Petral Baru Bisa Diapresiasi Setelah Ada Hasilnya

JAKARTA, WikiDPR.org - Pembubaran Petral, anak perusahaan Pertamina yang dibentuk untuk mengimpor minyak, dianggap oleh anggota DPR belum tepat untuk diapresiasi. Menurut Kardaya Warnika, ketua Komisi 7 DPR-RI, Petral dibubarkan karena dianggap tidak efisien. Menurut Kardaya tujuan dari pembubaran ini adalah agar harga BBM bisa lebih murah lagi dengan menurunkan biaya pengadaan BBM. Kardaya mengat.

(Tempo) DPR Panggil Menteri Yohana Soal Penelantaran Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Desy Ratnasari, bakal memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise terkait dengan kasus penelantaran anak di Citra Gran Cibubur, Jawa Barat. “Sesegera mungkin kami, Komisi VIII, akan mengundang beliau,” katanya di Markas Besar Kepolisian RI, Senin, 18 Mei 2015.Pemanggilan ini berawal dari kasus penela.

(Okezone) DPR Khawatir Media Asing Bebas Jalankan Agenda Khusus di Papua

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan media asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua. Pasalnya, banyak media luar yang memiliki agenda khusus dalam berbagai isu sensitif terkait Bumi Cendrawasih. Salah satu agenda khusus tersebut menurutnya, adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius .

(Kompas) Ketua DPR Baru Tahu Puan dan Tjahjo Masih Berstatus Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto kaget saat mengetahui bahwa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih berstatus sebagai anggota DPR. Dia mengaku baru mengetahui bahwa PDI-Perjuangan belum mengajukan surat penggantian antarwaktu untuk dua anggotanya itu. "Saya malahan baru dengar tuh," kata Novanto di Komp.

(MetroTVNews.com) DPR: Arsitektur Keuangan Wujudkan Perekonomian Berkelanjutan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadel Muhammad menyatakan bahwa arsitektur sistem keuangan nasional bertujuan untuk mewujudkan perekonomian berkelanjutan di masa-masa yang akan datang."Arsitektur sistem keuangan nasional adalah sebuah suprastruktur yang mempunyai tujuan akhir, yakni terwujudnya sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan," katanya, .

(Berita Satu) Soal Tender Listrik, DPR Akan Panggil Dirut AP II

[JAKARTA] DPR akan memanggil Dirut PT Angkasa Pura II untuk mempertanyakan hasil tender peningkatan kapasitas listrik di Bandara Soekarno-Hatta yang dimenangkan oleh PT Nindya Karya (NK). Menurut informasi yang diterima Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja, ada kejanggalan dalam proses tender, penentuan pemenang, maupun pengerjaannya. "Saya mendapat informasi yang kurang positif terkait te.

(Berita Satu) DPR Desak Pertanggungjawaban Dana Desa Melalui Sistem IT

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lukman Edy mengatakan, Komisi II DPR mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyediakan pertanggungjawaban dana desa melalui sistem Teknologi Informasi. "Kita mendesak pertanggungjawaban dana desa melalui sistem IT," katanya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

(Kompas) Tata Kelola Minyak Dijamin Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menjamin tata kelola minyak dan gas bumi, terutama dalam pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak, akan lebih baik. Jaminan ini menyusul likuidasi Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral beserta anak usahanya. Indonesia merupakan negara pengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Kebutuhan Pertamina untuk impor minyak dan gas.

(Kompas) 10 PKPU Selesai Diundangkan

JAKARTA, KOMPAS — Seluruh peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang menjadi acuan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah selesai diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelenggara ataupun calon peserta pilkada di daerah bisa menjadikan peraturan itu sebagai pedoman atau acuan teknis dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada. Ke-10 peraturan KPU (PKPU) tersebut bisa dili.

(Kompas) KPK Tidak Akan Menyerah

JAKARTA, KOMPAS — Gelombang praperadilan terhadap penetapan status tersangka kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, tak akan menghambat proses hukum di lembaga antirasuah itu. Terhadap kondisi kurang menguntungkan tersebut, KPK tidak akan menyerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Ambon, Rabu (13/5). Di Ambon, Adnan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Su.

(Kompas) Presiden Ingin Kapabilitas Pengawas Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo terkejut dengan laporan hasil audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyebutkan 85 persen aparat pengawasan internal pemerintah kapabilitasnya masih rendah atau berada pada level I. Dengan kapabilitas seperti itu, pengawasan internal yang dijalankan selama ini dikhawatirkan belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang b.

BNPB - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan BNPB

Pada 15 April 2015 pukul 19.46 WIB, Komisi 8 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 8 Nusantara 2. Rapat dipimpin oleh Saleh Daulay dari Sumut 2. Agenda rapat kali ini membahas mengenai Managing Disaster Risk (MDR) secara nasional. Pada pemaparannya BNPB menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat me.

(MetroTVNews.com) Anggota DPR Usman Ja'far Meninggal Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR Usman Ja'far meninggal dunia. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menghembuskan nafas terakhir pukul 06.15 WIB.Kabar tersebut dikonfirmasi oleh politikus PPP Anas Thahir kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/5/2015).Usman merupakan Gubernur Kalimantan Barat periode 2003 - 2008. Gubernur Kalimantan Barat saat ini Cornelis menyampaikan duka citanya."S.

(Antara) DPR dan pemerintah rapat konsultasi Pilkada

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI dan pemerintah akan menggelar rapat konsultasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)."Hari Senin (18/5), Pimpinan DPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah di Istana Negara," kata Ketua DPR RI Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat. Kepastian digelarnya rapat konsultasi itu setelah ada pertemuan antara Ketua DPR dan Presiden Jokowi .

(JPNN) Herman Khaeron: Menteri Susi Jangan Bikin Misteri, Sebut Siapa Yang Tawari Rp 5 Triliun

JAKARTA - Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan pernyataan menghebohkan bahwa dirinya diminta mundur dan ditawari uang Rp 5 triliun. Meski tidak mengungkapkan siapa‎ yang menawarinya, sontak ucapan Susi melalui akun twitternya langsung memancik komentar publik, termasuk dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ‎Herman Khaeron meminta Susi mengungkapkan upaya penyua.

(Tempo.co) Pertamina Tunda Jual Pertalite, Kenapa Mesti Izin DPR?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan menunda penjualan Pertalite karena terbentur izin dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertamina khawatir dianggap membangkang dengan tetap menjual Pertalite tanpa persetujuan DPR.   "Kami harus menurut. Kalau saya sih enggak apa-apa (jalan terus), karena ingin 'nakal'. Tapi nanti yang kena beliau (Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto),&.

(Kompas) Waktu "Mepet", DPR Batal Revisi UU Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR batal merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik karena "mepetnya" waktu penyelenggaraan pilkada. DPR hanya akan merevisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. "Dari pembicaraan tadi disimpulkan UU Parpol direvisinya nanti saja karena ini pendek waktunya. Sekarang prioritas kita UU Pilkada," kata Wakil Ketua DPR Fadl.

(Detik) Fadli Zon: Kalau Ada Anggota DPR Pakai Jasa PSK Artis Itu Masalah Pribadi

Jakarta - Robbi Abbas alias RA melakoni bisnis sebagai germo dari artis-artis seksi bertarif puluhan juta rupiah. Tentunya segmen dari bisnis prostitusi yang dilakukan secara online itu banyak dinikmati kalangan berduit. Adakah politikus yang jadi konsumennya?"Kalau pun ada, ini masalah pribadi. Bukan tugasnya sebagai anggota dewan. Lebih bagus itu ditangani secara personal," kata Wakil Ke.

(VIVA.co.id) DPR Dukung Presiden Jokowi Tunjuk Jubir

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai Presiden Jokowi terlihat tidak selalu siap dalam memberikan jawaban terhadap sejumlah isu yang ditanyakan wartawan. Untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dengan publik sudah sepatutnya presiden menunjuk juru bicara (jubir).“Presiden tidak boleh kebanyakan melayani doorstop interview, hasilnya seperti selama ini beliau terlihat .

(Berita Satu) Konflik Politik Hingga Perubahan UU MD3 Pengaruhi Kinerja Legislasi DPR

Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa sejak awal, pihaknya sudah menyadari dari tiga fungsi DPR RI, fungsi legislasi atau pembuatan UU paling mudah dijadikan patokan menilai kinerja dewan. Misalnya, bila dibandingkan dengan fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan pemerintahan. Masalahnya, kata Saan, proses legislasi pada saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. .

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)

Pada tanggal 22 April 2015, Komisi 10 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Rapat yang dipimpin oleh Ridwan Hisjam dari Partai Golkar ini membahas mengenai persiapan untuk acara TAFISA World Sport For All Games pada bulan Oktober 2016. Berikut pemaparan dari FORMI: FORMI pada awalnya menjelaskan mengenai struktur organisasi .

Audiensi Komisi 10 dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Komisi 10 melakukan Audiensi dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) pada tanggal 22 April 2015. Pimpinan Audiensi ini adalah Ridwan Hisjam dari Partai Golkar. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari Himpaudi dan juga menyampaikan rekomendasi terhadap Komisi 10. Berikut pemaparan dari Himpaudi yang disampaikan oleh Profesor Neti Herawati: Menurut Himpaudi, pa.

Adhi Karya, Waskita Karya & Antam - Rapat Kerja Komisi 6 dan Menteri BUMN Mengenai Right Issue serta Penyertaan Modal Negara (PMN)

Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya dan PT. Antam, pada hari Senin 20 April 2015. Rapat dipimpin oleh Ahmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/F-FPAN) Dapil Sumatera Selatan 1 dan didampingi oleh Dodi Reza Alex Nurdin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) Dapil Sumatera Selatan 1, dan Mitra Ke.

(Kompas) Putusan MK Jadi Pertimbangan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan tersangka adalah obyek praperadilan mulai dirasakan dampaknya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek K, Selasa (12/5), memakai putusan itu sebagai pertimbangan saat menyatakan penetapan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka adalah tidak sah. Pada 16 Januari 2015, hakim PN Jaka.

(Kompas) Presiden Ingatkan Parpol

SURABAYA, KOMPAS — Partai politik memiliki peran dan sejarah dalam mewujudkan demokrasi dan mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi. Agar peran dan sejarah parpol itu terwujud, Presiden Joko Widodo mengingatkan parpol untuk tidak menjadi ajang perebutan kekuasaan, dan melupakan amanat rakyat. "Parpol justru harus menjadi institusi yang kuat untuk memajukan negara. Itu tant.

(Kompas) Serapan Bulog Membaik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin stok beras di Perum Bulog aman untuk empat bulan ke depan atau sampai September. Dengan demikian, pemerintah tidak akan mengimpor beras dalam waktu dekat ini. Stok dilaporkan bertambah karena penyerapan beras oleh Perum Bulog makin membaik sejak beberapa hari lalu. "Stok beras di Bulog saat ini sudah meningkat. Stok terakhir sebanyak 1,2 juta ton sehingga .

(Republika) DPR Pastikan Golkar dan PPP Ikut Pilkada Desember Mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, yang mengatakan kemungkinan besar Partai Golkar dan PPP absen dari Pilkada serentak tahun 2015."Catatan saya, kritik pemerintah, Pak Tedjo yang menyatakan dua parpol terancam tidak bisa ikut Pilkada, itu keliru,.

(Kompas) Program Strategis Mulai Jalan

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki bulan ketujuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sejumlah kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur mulai menerima anggaran untuk menjalankan program strategis. Ini bisa terjadi karena nomenklatur kementerian telah disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan.

(Kompas) Impor Beras Diperkirakan di Atas 1 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS — Impor beras tahun ini diperkirakan di atas satu juta ton. Sejumlah analisa muncul terkait dengan stok dan cuaca yang tidak mendukung pertanaman padi tahun ini. Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, Minggu (10/5), di Jakarta, memperkirakan impor beras Indonesia minimal 2 juta ton. Perhitungan tersebut didapat setelah mengh.

(Tempo.co) DPR Ngotot Revisi UU Pilkada, Ini Reaksi Pemerintah Jokowi

TEMPO.CO , Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat berkeras akan merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik. Keputusan ini diambil agar Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan bisa mengikuti pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. Dua partai ini terancam absen dalam pilkada karena didera dualisme kepengurusan. Sikap DPR ini didasari penolakan.

(Kompas) Papua Terbuka untuk Pers Asing

MERAUKE, KOMPAS — Pemerintah, sejak Minggu (10/5), mencabut larangan bagi wartawan dan media massa asing yang akan menjalankan tugas jurnalistik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan catatan, kebebasan itu tidak disalahgunakan untuk menebar konflik dan isu separatisme yang sifatnya bermusuhan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tengah menghilangkan stigma konflik dan mewujudkan.

(Republika) DPR: Perbaiki Hukum untuk Prostitusi!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB), Siti Masrifah, menilai pemerintah bersama DPR perlu memperbaiki peraturan untuk menindak pelaku dan jaringan prostitusi. Menurutnya, hukum yang saat ini ada masih terlalu lemah untuk diterapkan."Menilik peradilan mucikari artis yang baru saja tertangkap kemarin, rasanya hukum yang berlaku tidak masuk akal. Hanya ada.

(Berita Satu) KPU Minta DPR Gerak Cepat Kalau Ingin Revisi UU Pilkada

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilahan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan kalau memang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebaiknya hal tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin. Sebab menurut Hadar, tarik-ulur wacana tersebut hanya akan mengganggu tahapan pilkada.

(Tribunnews) Juli, Rencana Penggabungan RRI dan TVRI akan Dibahas DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penggabungan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia segera dibahas karena telah menjadi program legislasi nasional (prolegnas). Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pembahasan rencana penggabungan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) itu diagendakan pada Juli 2015. Jika rencana tersebut disetujui, diha.

(Harian Terbit) DPR Sesalkan Rencana Pemerintah Kembali Import Beras

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, menyesalkan langkah pemerintah yang lagi-lagi kembali mengimport beras dari negara lain. Pasalnya, diketahui bahwa stok beras yang berasal dari bulog sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan negara hingga tahun kedepan."Lagi-lagi kita sesali Indonesia kembali membuka kran import beras yang sebelumnya sudah dilarang Jokowi untuk mengimpot d.

(VIVA.co.id) Komisi X DPR Minta Segera Laksanakan Kurikulum 2013

VIVA.co.id - Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya, minta implementasi Kurikulum tahun 2013 (K-13) dipercepat dan diperluas. K-13 disiapkan untuk membentuk generasi emas Indonesia dan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).“Kalau tidak dipercepat sementara MEA sudah terbuka, kita khawatir sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan semakin tersisih dari kancah Asean,” kata Riefky d.

(Suara Pembaruan) LIPI: DPR Prioritaskan RUU Prolegnas, Bukan Yang Revisi

[JAKARTA] Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengemukan, untuk mengembalikan wibawa dan citra DPR yang saat ini sedang terpuruk, maka dalam jangka pendek, DPR periode sekarang harus menunjukkan bahwa lembaga tinggi negara ini mampu menjalankan "tupoksinya" (tugas pokok fungsinya) dengan baik, fungsional dan efektif. "DPR harus mengutamakan pembah.

(Jakarta Post) KPK’s TNI plan may worsen row with police

Jakarta Post - The House of Representatives, antigraft campaigners and several high-profile figures have rejected the Corruption Eradication Commission’s (KPK) plan to recruit Indonesian Military (TNI) personnel for several key positions and say the move will worsen institutional conflicts among the forces and the antigraft body.Dwi Ria Latifa, a member of House Commission III overseeing legal aff.

(Kompas) Kongres Demokrat Siap Digelar

SURABAYA, KOMPAS — Kongres IV Partai Demokrat yang menelan biaya sekitar Rp 9,4 miliar, siap dibuka di Surabaya, Selasa (12/5) malam. Pendaftaran calon ketua umum partai itu untuk periode 2015-2020, telah dibuka sejak kemarin, akan ditutup pada Selasa hari ini pukul 12.00. "Jika memungkinkan waktunya, setelah dari Papua Niugini, saya akan menghadiri undangan Partai Demokrat (PD)," kata Pre.

(Kompas) Tak Cukup Ganti Menteri

JAKARTA, KOMPAS — Perombakan Kabinet Kerja dan pergantian sejumlah menteri perlu dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam waktu dekat. Kendati demikian, mengganti menteri saja tidak cukup. Perombakan kabinet perlu diiringi perubahan desain kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. "Menteri-menteri boleh dikritik, tetapi tidak bisa disalahkan atas kondisi ekonomi nasional y.

(Kompas) Kartu Khusus bagi Penyandang Disabilitas

MANOKWARI, KOMPAS — Untuk membantu keluarga dalam merawat dan melindungi anggota keluarganya yang penyandang disabilitas kategori berat, kini pemerintah mengeluarkan Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat. Berdasarkan hasil validasi data Kementerian Sosial, ada 22.000 penyandang disabilitas berat di Indonesia. Pembagian Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat tahap awal di.

(Kompas) Menanti Langkah Presiden

Rabu (13/5), kebijakan penundaan izin baru di lahan gambut dan hutan alam di Indonesia akan berakhir setelah berlangsung empat tahun. Atas nama penuntasan perbaikan tata kelola hutan, sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo memperpanjang, bahkan memperkuatnya. Penundaan izin baru (moratorium) dimulai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan.

(Kompas) Rumah Sakit Didorong Mendapat Akreditasi

JAKARTA, KOMPAS — Dari 2.415 rumah sakit yang ada di Indonesia, baru 121 rumah sakit yang mendapat akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan memakai metode terbaru. Kementerian Kesehatan menargetkan, pada 2019 ada minimal satu rumah sakit terakreditasi di tiap kabupaten/kota. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher mengemukakan hal itu pada penyerahan se.

(Tempo.co) Wakil Presiden Resmikan Program Pembiayaan Sektor Kelautan

TEMPO.CO, Takalar - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan peluncuran program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) di Pelabuhan Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Senin, 11 Mei 2015. Acara peluncuran ini diisi dengan tiga perjanjian kesepahaman. Pertama, perjanjian antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditandatangani Ketua Dewan Komi.

(Rima News) Jamaah Umrah RI Ditahan di Brunei, DPR Panggil Kemendag

Rimanews - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P Daulay mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menangani kasus tiga WNI yang ditahan di Brunei. Ketiga WNI tersebut ditahan karena diduga membawa barang peledak "Pemerintah hati-hati menangai ini. Jangan sampai ini ulah orang luar, bukan jamaah umrah kita. harapan kita itu," kata Saleh, kepada Rimanews.com, Jakarta, Kamis (7/5/2015) Saleh.

(VIVA.co.id) Kinerja Menteri Yohana Disorot Anggota DPR

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid, menilai kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise tidak optimal. Sebab itu, Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi apakah mempertahankan dengan catatan memperbaiki kinerja atau mencopotnya sebagai menteri."Sejauh ini Menteri Agama dan Mensos baik ya. Saya kira Menteri PPA, Yohana Yembise perlu mendapa.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dengan Perwakilan BEM UI Terkait Pelibatan PPATK dalam Fit & Proper Test Cakapolri

Komisi 3 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Universitas Indonesia (UI) pada Rabu 15 April 2015. BEM se-UI yang hadir RDP tersebut terdiri dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), BEM Fakultas Hukum (FH), BEM Fakultas Ilmu Budaya (FIB), BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Keempat BEM Fakultas melakukan RDP terkait permasalah.

(Kompas) Eksekusi Mati Mendapat Sorotan

JAKARTA, KOMPAS — Eksekusi hukuman mati di Indonesia mendapat sorotan tajam dari dunia internasional, lebih disebabkan adanya penilaian bahwa penegakan hukum di Tanah Air belum baik. Ada keraguan apakah penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi kekuatan lain, seperti ekonomi atau politik. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan hal ini, Kamis (7/5), di Jakarta,.

(Kompas) Liga Makin Tak Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk menggulirkan kembali kompetisi sepak bola Liga Super Indonesia pada 9 Mei dipastikan tidak akan terwujud. PT Liga Indonesia menolak permintaan Menpora untuk tetap menjadi operator kompetisi. "Kompetisi adalah milik PSSI. Kami hanya ditunjuk sebagai operator," kata Sekretaris PT Liga Indonesia Tigorshalom Boboy yang .

(Tribunnews) Data Penerima Raskin dan BLT Tak Akurat, Misbakhun Janji DPR Panggil Kepala BPS

TRIBUNNEWS.COM, PROBOLINGGO - Aparat desa kembali mengadukan soal tak tepatnya penyaluran program beras miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diduga dipicu oleh tak akuratnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepada DPR RI, dikeluhkan penyaluran tak tepat sasaran dan tak berkeadilan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, J.

(VIVA.co.id) Komisi X DPR: Pelaksanaan UN SMP Tak Ada Kendala Berarti

VIVA.co.id - Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2015 yang digelar pekan ini berjalan lancar, dan tidak ada kendala berarti. Bahkan UN berbasis komputer atau CBT lebih disenangi anak didik karena lebih efisien dan meminimalisasi kebocoran. Demikian kesan yang didapatkan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, ketika memantau.

(Antara) Anggota DPR sosialiasikan RUU Disabilitas di Jember

Jember (ANTARA News) - Legislator Komisi VIII DPR RI M. Nur Poernamasidi menggelar sosialisasi Rancangan Undang-Undang Disabilitas di Kampus IKIP PGRI Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis."Kami ingin menyempurnakan RUU Disabilitas, sehingga meminta masukan sejumlah organisasi kaum disabel di Jember," tuturnya di Jember.Menurut dia, sebenarnya kebutuhan kalangan disabel telah diatur dalam Un.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) RI

Komisi 11 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) pada Senin 6 April 2015. Ketua Rapat Marwan dari Lampung 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 22 orang dari 10 fraksi serta RDP dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 11 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu mendenga.

(Kompas) Konsultasi ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo di- harapkan turun tangan untuk memastikan tahapan pemilu kepala daerah serentak gelombang pertama tidak terganggu urusan partai politik yang bersengketa. Presiden, misalnya, bisa meminta Mahkamah Agung mempercepat proses sidang sengketa Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), Jumat (8/5), di Kompleks Par.

(Kompas) Pansel KPK Jangan Disusupi Pro Koruptor

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diminta memberikan perhatian lebih pada pembentukan panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai panitia seleksi pimpinan KPK disusupi pihak-pihak yang ingin melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Pimpinan KPK yang berintegritas, menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, hanya bisa dihasilkan lewat pansel.

(Kompas) Kader Partai Mendominasi Pendaftar

JAKARTA, KOMPAS — Kader-kader internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendominasi pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama, Desember 2015. Hingga Minggu (10/5), baru sedikit kader eksternal partai yang mendaftar meski PDI-P membuka peluang bagi masyarakat umum. "Kami memprioritaskan calon dari kalangan kader internal partai. Namun, tak men.

(Kompas) Perombakan Kabinet Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Desakan agar Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja yang dipimpinnya menguat. Perombakan dinilai perlu sesuai hasil sejumlah survei oleh berbagai lembaga serta pendapat yang dihimpun dari sejumlah tokoh masyarakat. Beberapa survei menyimpulkan, ada penurunan kepercayaan terhadap Presiden dalam enam bulan pemerintahannya. Salah satu survei itu, yakni oleh Kelompok Diskusi dan.

(Kompas) Satuan Tugas Keamanan Laut Perlu Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS — Usulan pembentukan satuan tugas keamanan laut kembali mengemuka. Satuan tugas keamanan laut ini perlu segera dibentuk agar kinerja dalam menjaga keamanan laut menjadi optimal dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi. "Penting ada satuan tugas ini sehingga semuanya bisa berjalan satu komando. Saat ini sudah baik, tapi masih berjalan sendiri- sendiri sehingga h.

(Tribunnews) Anggota Komisi IX DPR RI Reses ke Muaraenim

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Anggota DPR RI dari Komisi IX Irma Suryani yang berasal Dapli Sumsel II, melakukan reses ke Kabupaten Muaraenim, di Kantor Dinkes Muaraenim, Rabu (6/5/2015). Kedatangan anggota DPR RI Irma Suryani, disambut oleh Kadinkes Muaraenim dr H Yan Riyadi MARS, Ketua DPD Nasdem Muaraenim Ajis Rahman, anggota Kasman, William Husen dan Mardiansyah serta puluhan karyawan Dinkes Muarae.

(Kompas) Pertalite, Selangkah ke Pertamax

KOMPAS - Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan bahan bakar minyak Pertalite menggantikan Premium. Penggunaan Pertalite yang berkualitas angka oktan (RON) 90-di antara Premium dengan RON 88 dan Pertamax yang bilangan oktannya 92-akan berdampak positif dan negatif dilihat dari aspek teknis. Bensin telah digunakan sejak zaman Belanda, yaitu setelah kilang di Plaju, Sumatera Selat.

(Tempo.co) Pemerintah Tolak Revisi Undang-Undang Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Tjahjo munculnya wacana revisi pilkada hanya akan menimbulkan kegaduhan."Pemerintah tak ada rencana revisi UU Pilkada," ujar Tjahjo, Kamis, 7 Mei 2015.Menurut dia, saat revisi pertama beleid ini dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk merevi.

(Berita Satu) DPR Harus Segera Bertindak Tangani Kisruh PSSI-Menpora

BeritaSatu.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyatakan dirinya akan segera menyurati Pimpinan DPR RI meminta agar parlemen segera mendesak penyelesaian terkait kisruh di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Hal itu disampaikan Nasir setelah bertemu dengan sejumlah pihak dalam rangkaian resesnya ke daerah pemilihan di Nanggroe Aceh Da.

(MetroTVNews.com) Minim Penyerapan, Jokowi Minta BPJS Dialokasikan ke Perumahan Buruh

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo ingin memaksimalkan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk membangun perumahan buruh. Sebab, baru lima persen dari Rp 180 triliun dana yang disimpan BPJS dialokasikan demi kesejahteraan buruh. "Ini perubahan yang segera kita lakukan, nantinya uang Rp 180 triliun itu bisa dipakai 40-50 persen untuk perumahan murah,".

(Berita Satu) Komisi I DPR: Personel TNI Jadi Penyidik KPK Keliru Besar

Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq menanggapi adanya penyataan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan siap menugaskan personelnya menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Mahfudz, TNI sesuai aturan dalam Undang-Undang bukan lembaga penegak hukum. "Tupoksi dari TNI itu bukan di bidang penegakan hukum. Jadi keliru besar ji.

(Tempo.co) Indonesia Seperti Supermarket Penyakit

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku kaget dengan melihat salah satu penelitian baru-baru ini. Ia mengatakan ternyata banyak sekali penyakit yang ada di Indonesia."Saya terkejut melihat list penyakit di Indonesia. Indonesia seperti supermarket penyakit," katanya dalam perayaan ulang tahun Ke-21 RS Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2015.Menurutnya, di Indo.

(MetroTVNews.com) Menpora Batal Umumkan Tim Transisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengumuman Tim Transisi yang dijadwalkan, Rabu 6 Mei hari ini, ternyata batal. Hal itu dikonfirmasi langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat ditemui di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. Imam Nahrawi mengaku tidak ingin gegabah dalam menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi anggota Tim Transisi, termasuk ketuanya. Ia ingin orang yang memimpin Tim T.

(MetroTVNews.com) Menpora Sebut Surat FIFA untuk PSSI, Ini Tanggapan Tim Hukum PSSI

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tidak terlalu ambil pusing terkait surat teguran dari Federation International Football Asociation (FIFA) atas kisruh Kemenpora dan PSSI. Dia menyebut, yang kena teguran adalah PSSI.Imam menilai langkah yang dia ambil dengan membekukan PSSI sebagai upaya membangun induk sepak bola yang bisa dibanggakan. Sebab, Indonesia p.

(Liputan6) Pemerintah Bakal Cari Pasokan Minyak ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ke beberapa negara produsen minyak untuk mencari pasokan langsung tanpa perantara. Sudirman mengatakan, kunjungan tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi mengajak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pertamin.

(Bisnis.com) Mendagri Janji Tak Akan Campuri Urusan Internal Keraton Jogja

Bisnis.com, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal keraton, tak terkecuali sabda raja mengenai pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun sebagai putri mahkota penerus tahta kerajaan Yogyakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan urusan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur memang diatur oleh undang-undang. Me.

(Republika Online) Pencairan Anggaran Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar, Misbakhun optimistis perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi kembali di kwartal kedua (Q2) tahun 2015. Ia yakin kinerja pemerintahan Jokowi-JK akan membaik selama anggaran belanja modal dan anggaran belanja rutin pemerintah cair dengna lancar. "Saya optimis bahwa pada Q2, pertumbuhan akan lebih tinggi sepanjan.

(Sindo News) Revisi UU Migas Jangan Jadi Eksperimen

Sindo News, SAMARINDA - Sejumlah kalangan berharap revisi Undang-undang (UU) Migas No 22/2001 bukan menjadi kelinci percobaan alias eksperimen dalam pengelolaan minyak dan gas. Hal ini justru menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola migas nasional yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Rektor Universitas Mulawarman, Masjaya mengatakan, dalam revisi UU Migas tidak perlu ada eksperimen baru. Me.

(VIVA) DPR Apresiasi Pengiriman Tenaga Medis ke Daerah

VIVA.co.id - Pengiriman para tenaga medis ke daerah oleh Kemenkes disambut baik. Para tenaga medis tersebut akan dikirim ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Tahap pertama pengiriman sebanyak 143 tenaga medis dari berbagai latar keahlian untuk ditempatkan di 120 puskesmas di 48 kabupaten.Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (dapil Jatim IV) mengapresiasi program pengiriman tersebu.

(Bisnis.com) Pegiat Film: Delik Aduan UU Hak Cipta Mengecewakan

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pegiat film tanah air merasa kecewa dengan Undang-undang tentang Hak Cipta yang berdasarkan delik aduan. Sutradara film Angga Sasongko menilai dengan delik aduan, kasus-kasus pembajakan film yang sudah tampak jelas dan sangat terorganisir menjadi tidak bisa diproses langsung tanpa adanya aduan. “Delik aduan ini mengecewakan, saya merasa pembajakan film dalam bentuk fis.

(Kompas) Mulai Hari Ini, Bangunan Harus Bersertifikat Hemat Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau untuk mendukung aksi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang disebabkan oleh pengelolaan bangunan gedung. Menurut IPCC Fourth Assessment Report on Climate Change, pada 2007, bangunan gedung diperkirakan telah mengonsumsi lebih dari s.

(Detik) DPR Mau Revisi UU Pilkada Demi PPP dan Golkar, JK: Tak Perlu

Jakarta - DPR berencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengubah aturan soal pencalonan di Pilkada karena ada dua partai politik yang masih bersengketa yaitu PPP dan Golkar. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat hal itu tidak diperlukan."Nggak perlu (revisi). Waktunya juga reses kan. Sulit," kata JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).Sebelum.

(Tempo.co) Kata Menpora, Jokowi Perintah Liga Indonesia Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan kompetisi liga Indonesia harus tetap berjalan. Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Imam mencari operator baru apabila operator lama tak mau melanjutkan kompetisi."Kalau memang operator sekarang bersedia dan siap melaksanakan kompetisi, silakan dilanjut. Kalau tidak bersedia maka harus dicari operator baru, itu arahan.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 Dengan La Nyalla (Ketua PSSI) Terkait Pembekuan PSSI oleh Menpora RI

Pada tanggal 20 April 2015 berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 10 dengan pengurus PSSI. RPD ini berlangsung terkait dikeluarkannya surat keputusan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang membekukan seluruh kegiatan PSSI. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 10 yaitu Teuku Riefky Harsya dan rapat dinyatakan telah memenuhi kuroum. Pemimpin sidang menyatakan keprihatinannya terkait pembe.

(Kompas) Infrastruktur Mulai Bergerak

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak bulan Mei karena uang muka proyek sudah bisa dicairkan. Hingga kemarin sudah 80 persen paket proyek yang dilelang. Meskipun demikian, kontraktor tetap menunggu pembebasan lahan untuk memulai proyek. "Hingga saat ini, anggaran yang terserap baru 4 persen atau setara Rp 4,8 triliun. Itu untuk belanja rutin dan perbaikan rutin. Mei da.

(Kompas) Kunci Jawaban UN Palsu

MEDAN, KOMPAS — Ujian nasional SMP masih diwarnai beredarnya "kunci jawaban". Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara melaporkan temuan yang diduga kunci jawaban ujian nasional kepada kepolisian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kunci jawaban itu palsu. Barang bukti yang diserahkan Ombudsman kepada polisi berupa lembaran kertas yang diduga kunci jawaban. Lembaran itu diperoleh .

(Kompas) Koalisi Politik Makin Cair

JAKARTA, KOMPAS — Setelah enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, hubungan partai-partai politik anggota Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat semakin cair. Hal itu setidaknya terlihat dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 2015-2020, Rabu (6/5), di Jakarta. Selain Presiden Joko Widodo, had.

(MetroTVNews.com) Arsul: Revisi UU Pilkada Cuma Buat DPR Jadi Tertawaan

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR berwacana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Berseberangan dengan PPP kubu Djan Faridz, PPP kubu Romahurmuziy melihat rencana ini hanya tambah memperburuk marwah lembaga dewan."Kalau dari konten tentu kita tunggu dulu apa yang mau menjadi revisi UU. Tapi kalau secara umum, (ini revisi UU Pilkada) akan jadi bahan tertawaan rakyat," kata ketua DPP PPP Arsul S.

(Tribunnews) Perpustakaan DPR Diikat Tali Rafia, ‎Fadli Zon: Mirip Perpustakaan Kecamatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎DPR mewacanakan pembangunan gedung baru yang terdiri dari pusat riset, perpustakaan dan museum. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR tidak memiliki perpustakaan. Saat ini hanya ada pustaka loka untuk menampung buku. "Lihat saja ada tali rafianya semua.Tidak representatif. Kayak perpustakaan kecamatan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/5/2015)..

(Tribunnews) Komisi V DPR RI Setuju Luruskan Seunapet

BANDA ACEH - Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis bersama sejumlah anggota komisi tersebut meninjau kondisi ruas jalan di belokan tajam Seunapet, Seulawah, Aceh Besar, Selasa (5/5). Ia menyatakan sangat setuju apabila belokan tajam dan turunan jalan Seunapet yang telah banyak menelan korban jiwa itu diluruskan. “Kalau kondisi belokannya separah ini dan juga telah merenggut puluhan nyawa penge.

(Berita Satu) Anggota Komisi III DPR: Peran Militer Perlu Dikurangi Jika Ingin Papua Kondusif

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengharapkan agar peran aparat militer di Papua dikurangi agar situasi keamanan menjadi kondusif. Menurutnya, pendekatan militeristik di Papua perlu diubah dengan pendekatan kesejahteraan. "Penanganan papua dengan cara militeristik harus diubah, anggota TNI harus dikurangi bila ingin Papua menjadi kondusif," ujar Masinto.

(Liputan6.com) DPR akan Permudah Penggunaan Nuklir Sebagai Energi

Liputan6.com, Samarinda - Komisi VII akan merombak Kebijakan Energi Nasional (KEN), agar Indonesia bisa menikmati nuklir sebagai sumber energi kelistrikan.Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, pihaknya akan mendorong penggunaan teknologi nuklir sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dengan merevisi aturan pengembangan energi nuklir."Kami di DPR akan mendorong PLTN .

(Metrotvnews.com) DPR Minta Bank Exim Jadi Lembaga Pembiayaan Industri

Metrotvnews.com, Jakarta: Lemahnya sektor industri dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah mencari cara untuk mendorong pengembangan industri. Permasalahan sebenarnya, lemahnya industri dalam negeri saat ini disebabkan tak tersedianya lembaga pembiayaan dari pemerintah untuk membiayai pengembangan sektor industri tersebut.Pasalnya, untuk meminjam dana dari bank komersial membuat pe.

(Harian Kompas) DPR Akan Revisi Aturan, Mendagri: Pilkada Serentak Seharusnya Lebih Efisien

JAKARTA, KOMPAS — DPR berkukuh Komisi Pemilihan Umum menerapkan rekomendasi agar Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan bisa ikut pemilu kepala daerah serentak. Bahkan, DPR akan merevisi dua undang-undang untuk memuluskan niat tersebut. Demi memastikan hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menggelar rapat konsultasi yang dihadiri, antara lain, Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ram.

(Berita Satu) LIPI: Prolegnas Tak Capai Target Karena Rendahnya Profesionalitas Anggota DPR

Beritasatu.com - Jakarta - Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengemukakan, kendala utama DPR dalam mencapai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah profesionalitas dalam menjalankan tugas. Prolegnas tidak mencapai target yang ditetapkan karena rendahnya tingkat profesionalitas dari para anggota DPR. "Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik d.

(Koran Sindo) BURT dan Baleg Kunci Perbaikan DPR

Koran Sindo, JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR mempunyai peran sentral dalam upaya memperbaiki citra negatif Dewan. Kedua badan tersebut menjadi kunci perbaikan menuju parlemen modern. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, Rencana strategis (Renstra) DPR 2015-2019 dan peraturan DPR tentang pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPR yang saat ini disiapkan BU.

(JPNN.com) DPR Legowo Andai Pembangunan Gedung Baru Ditolak Rakyat

JPNN.com, JAKARTA - DPR terus berupaya mewujudkan rencana pembangunan gedung baru yang ditargetkan akan menjadi salah satu ikon nasional. Karenanya, masa reses DPR kali ini pun akan dimanfaatkan untuk sosialisasi pembangunan gedung baru ke masyarakat. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, masa reses kali ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi konstituen. “Wakil rakyat juga akan .

(Kompas) Ditahan KPK, Jero Wacik Minta Bantuan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (5/5), menahan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Sebelum memasuki mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jero yang menjadi tersangka dua kasus korupsi sempat memohon untuk tidak ditahan serta meminta bantuan Presiden dan Wakil Presiden. ”Penahanan ini merupakan kewenangan pe.

(Kompas) Pemerintah Buka Opsi Mengimpor Beras

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menghitung hasil panen pertama serta kedua hingga beberapa bulan mendatang. Ketika hitungan itu sudah selesai, pemerintah akan memutuskan untuk impor atau tidak. ”Pedagang memang melihat kita tidak akan impor. Kalau nanti hitung-hitungan sudah selesai, baru kita akan tentukan impor atau tidak. Begitu stok Perum Bulog tidak terpenuhi (maka impor akan dilakukan),” k.

(Kompas) KPU Tolak Intervensi

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum akan terus mempertahankan kemandiriannya sebagai penyelenggara pemilu dengan menolak segala bentuk intervensi. KPU tidak akan merevisi pedoman verifikasi partai politik pengusung calon peserta pemilu kepala daerah dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan. KPU tetap menjadikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman verifik.

(Kompas) Status Gizi Ancam Bonus Demografi

JAKARTA, KOMPAS — Anak muda yang saat ini berusia 15-29 tahun jadi tulang punggung Indonesia menghadapi bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2028-2031. Namun, buruknya status gizi mereka saat berusia balita bisa menghambat upaya Indonesia meraih bonus itu dan melompat jadi negara maju berpendapatan tinggi. "Sekitar 80 persen perkembangan otak terjadi hingga usia 2 tahun. Namun, dengan i.

(Kompas) Menteri ESDM Harap Kasus SKK Migas Cepat Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap kasus SKK Migas menjual kondensat bagian negara ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada periode 2009-2010 cepat berakhir. "Kita harus hormati penegakan hukum. Jadi, saya harap kasus ini cepat selesai agar pemerintah bisa mengeksekusi hak-haknya," kata Menteri Sudirman pada jumpa pers d.

(Detik Finance) 1 Juta Rumah Jokowi Dilengkapi Solar Cell, Penghuni Bisa Jual Listrik ke PLN

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pembangunan 1 juta rumah, bentuknya rumah tapak dan apartemen. Untuk rumah tapaknya, 40% akan menggunakan solar cellatau Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Matahari (PLTS)."Saya sudah bicara dengan Plt Dirjen Penyediaan Perumahan (Syarif Burhanudin), bagaimana kalau 65% rumah tapak yang dibangun dari program 1 juta rumah, 40.

(Detik) PPP dan PKS yang Usul RUU Larangan Minuman Beralkohol, Ini Alasannya

Jakarta - DPR mempersiapkan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang melarang semua produksi, peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol. PPP dan PKS sebagai dua partai yang mengusung RUU ini, pertimbangannya cukup gamblang."Pertama rancangan undang-undang ini pada periode lalu sudah masuk pembahasan tingkat satu tapi karena waktu jadi tidak sempat diselesaikan. Selanjutnya pertimbangan.

(Kontan) Pembentukan tim harga pangan dinilai tidak efektif

JAKARTA. Mendekati Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah akan membentuk tim harga pangan. Namun, rencana ini dianggap tidak akan efektif jika persoalan tata niaga pangan nasional tidak dibenahi. Apalagi, pemerintah dinilai kurang perhatian terhadap komoditas pangan nasional di tingkat off farm (hilir). Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar mengatakan, pemerinta.

(Kompas) Pemerintah Susun Tim Gabungan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membentuk tim gabungan untuk memantau gejolak harga beras di lapangan. Gejolak harga yang terjadi pada awal musim panen ini dinilai sebagai bentuk anomali. Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga beras saat ini dengan sejumlah skenario. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog perlu disinkronkan. Kedua lembaga itu mem.

(Kompas) DPR Akan Revisi Aturan

(Kompas) Perombakan Diantisipasi

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla siap menghadapi kemung-kinan adanya perombakan Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Mereka juga siap mengusulkan nama-nama kader partai politik lain untuk mengganti jabatan menteri yang dirombak. "Kalau memang untuk kepentingan rakyat dan negara, kami serahkan (perombakan kabinet) ini sepen.

(CNN Indonesia) Ketua Fraksi PKS DPR Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Haji

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini memilih bungkam usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 yang menjerat Suryadharma Ali. Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini membisu saat awak media mendesak pertanyaan soal andil Komisi VIII DPR dengan penyeenggaraan ibadah haji.Menjalani pemeriksaan selama lebih dari empat j.

(Kompas) Pengiriman PRT Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan menghentikan dan melarang penempatan tenaga kerja Indonesia pekerja rumah tangga ke 21 negara di kawasan Timur Tengah. Pemerintah juga memperketat pengiriman TKI PRT ke negara di Asia Pasifik. "Konsekuensi dari penghentian dan pelarangan ini, semua pengiriman dan penempatan TKI PRT ke 21 negara Timur Tengah adalah terlarang dan masuk kategori tindak pida.

(Kompas) Diharapkan Ada Tiga Calon Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS — Kader Partai Demokrat yang ingin maju sebagai calon ketua umum dalam kongres ketiga partai itu pada 11-13 Mei 2015 di Surabaya kemungkinan harus didukung setidaknya oleh 30 persen pemilik suara di kongres. Ketentuan ini lebih tinggi dibandingkan saat kongres tahun 2010. Saat itu syarat untuk mengikuti pemilihan ketua umum cukup didukung oleh 20 persen pemilik suara. "Saya ber.

Abdul Hakim: Makin Beragama Harus Makin Pancasilais, Bukan Malah Mendukung ISIS

LAMPUNG TIMUR - Berkembangnya isu keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), gerakan internasional yang ditengarai sebagai organisasi anarkis bahkan teroris, menurut anggota DPR RI K.H. Abdul Hakim harus disikapi hati-hati dan tidak serampangan melontarkan tuduhan. "Apalagi banyak WNI yang dicurigai ISIS ini antara lain mereka yang rajin beribadah.

(Kompas) Mentan: Impor Beras Terjadi apabila Pengadaan Beras Bulog Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog sudah tidak mempunyai kesempatan lagi melakukan pembelian gabah dan beras sesuai dengan harga pembelian pemerintah pada musim panen rendeng tahun ini. Apabila Bulog tidak mampu membeli gabah/beras minimal 4 juta ton setara beras, itu peluang bagi masuknya beras impor. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Selasa (5/5), mengatakan, agar mampu melakukan stabilisasi harga be.

(Kompas) Kubu Agung Minta DPR Tak Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar kubu Agung Laksono mempertanyakan niat DPR merevisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang- Undang Pilkada. Kubu Agung menilai revisi terhadap kedua UU tersebut dipaksakan untuk mengakomodasi kubu Aburizal yang telah mengantongi putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara, agar dapat ikut pemilihan kepala daerah. Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, Ace Hasan Syad.

(Merdeka) Dualisme parpol, PKB pilih DPR minta masukan MA ketimbang revisi UU

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy berharap pimpinan DPR meminta masukan lebih dulu ke Mahkamah Agung (MA) ketimbang harus melakukan revisi terhadap UU Parpol dan UU Pilkada. Menurut dia, revisi UU dikhawatirkan berdampak pada penyelenggaraan pilkada.Masukan ke MA yang dimaksud adalah terkait rekomendasi Komisi II DPR poin tiga soal keikutsertaan parpol yang bersengketa di pilkada,.

(Suara Pembaruan) Akbar Tandjung: Kinerja DPR Mengecewakan

[JAKARTA] Kinerja DPR selama enam bulan terakhir dinilai mengecewakan. Sebab, terdapat sejumlah tugas dan fungsi DPR yang belum optimal. “Tugas dan fungsi DPR itu kan ada tiga yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Dari legislasi, kira-kira kita bisa hitung baru berapa undang-undang (UU) yang selesai selama enam bulan ini,” kata mantan Ketua DPR Akbar Tanjung kepada SP di Jakarta, Selasa (5/5)..

(Kompas) Ketua DPR: Presiden Sudah Ada Catatan "Reshuffle" Kabinet

CIAWI, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto meyakini Presiden Joko Widodo telah memiliki hasil evaluasi kinerja para menterinya. Menurut Novanto, Presiden juga telah memiliki rencana perombakan kabinet setelah enam bulan berjalannya pemerintahan. "Ini kan sudah dievaluasi Presiden, sudah enam bulan bekerja pasti Presiden sudah tahu mana yang harus dilakukan (evaluasi) mana yang tidak," .

(Pikiran Rakyat) Anggota Komisi III DPR Serap Aspirasi Warga Aceh

BANDA ACEH, (PRLM).- Ratusan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh, Aceh Barat hadir dalam seminar bertajuk "Peran Pemuda Dalam Menjaga dan Merawat Perdamaian Aceh" yang digelar di Gedung STAIN, Meulaboh, Selasa (5/5/2015). Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil yang juga wakil rakyat daerah pemilihan Meulaboh ini. Nasir Djamil datang dalam rangka mengg.

(Berita Satu) Parpol Perlu Beri Edukasi Politik kepada Kadernya di DPR

Jakarta – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Sulastio meminta partai politik untuk memberikan pembekalan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bisa berkerja secara optimal. Pasalnya, kinerja DPR periode sekarang secara umum buruk karena salah satu faktornya adalah persoalan kompetensi DPR dalam kaitannya fungsi dan tugas DPR. “Salah satu fungsi parpol sebagaimana tertera da.

(Antara) Ketua DPR apresiasi pembentukan Satgas Antikorupsi

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Korupsi yang telah disepakati oleh Kejaksaan Agung, Polri dan KPK."DPR RI memberikan apresiasi atas dibentuknya Satgas Pemberantasan Korupsi oleh ketiga institusi penegak hukum itu," kata Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. Novanto berharap melalui Satgas Pemberantasan Korupsi itu, k.

(Tribunnews) Fadli: Reshuffle Sangat Diperlukan, Khususnya Menteri Hukum dan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo tak perlu ragu untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Menurut Wakil Ketua DPR itu, semakin lama reshuffle dilakukan, maka kinerja pemerintahan tidak akan kunjung membaik. "Saya dari satu bulan lalu, saya sudah minta ada reshuffle. Saya sudah mengatakan reshuffle diperlukan. Banyak (anggota) kabinet tidak perfor.

(Berita Satu) Ketua DPR Dukung Penundaan Eksekusi Mary Jane

BeritaSatu.com, JAKARTA-Ketua DPR, Setya Novanto menyatakan dukungannya atas tindakan Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi mati terhadap warga negara asing terpidana kasus narkoba. Dukungan juga diberikan atas keputusan Jaksa Agung menunda eksekusi mati terhadap Mary Jane Veloso, warga negara Filipina, karena adanya temuan fakta baru. Menurut Setya, Pemerintah sudah memberikan semua hak yang di.

(Kompas) Evaluasi Dibutuhkan

MANADO, KOMPAS — Ketua DPR Setya Novanto berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menggan-ti sebagian anggota kabinet untuk meningkatkan dan menyelaraskan kinerja pemerintahan. Sejumlah menteri dinilai tidak optimal dan tidak memahami pekerjaannya. "Saya kira hal penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi kerja menteri. Wacana reshuffle (pergantian) sudah mengemuka," kata Setya Novanto .

(Kompas) Partai Bersengketa Diberi Dua Opsi

JAKARTA, KOMPAS — Agar tetap bisa mengajukan calon peserta pada pemilu kepala daerah secara serentak, Komisi Pemilihan Umum memberikan dua opsi bagi partai politik yang hingga kini masih memiliki kepengurusan ganda. Jika salah satu dari dua opsi itu tak terpenuhi, partai yang belum berdamai tersebut akan kehilangan haknya. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, Jumat (1/5), mengatakan.

(Kompas) Wacana Gedung Baru yang Kembali Muncul...

KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat kembali berencana membangun gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan. Rencana serupa sebenarnya sudah dibatalkan pada era DPR periode 2009-2014. Kali ini, alasannya demi menyediakan perpustakaan, museum, pusat riset, dan ruang kerja untuk tenaga ahli dan staf anggota DPR yang jumlahnya bertambah. Rencana itu mulai mengemuka saat diumumkan Ketua DPR Setya Novanto p.

(SINDONEWS) DPR Sorot Tajam Penghentian Liga Indonesia

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya angkat bicara menyusul babak baru perseturuan PSSI dan Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI. Jumat (2/5/2015), rapat Exco PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi QNB League 2015 akibat intervensi pemerintah."Keputusan PSSI menghentikan sementara semua kompetisi seperti ISL, Divisi Utama dan Piala Nusantara dalah keputusan orga.

(Indopos) Politisi Nasdem Setuju Pembangunan Gedung Baru DPR

indopos.co.id – Fraksi Partai Nasdem setuju dengan rencana pemerintah untuk membangun gedung baru DPR. "Dengan keberadaan gedung di DPR yang minim, kita perlu gedung baru," kata Anggota Komisi XI dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, ditemui saat melaksanakan jaring aspirasi di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (2/5). Menurutnya, masyarakat harus melihat bahwa pembangunan gedung jang.

(Okezone) DPR Diminta Keluarkan BBM di Bawah RON 88 untuk Luar Jawa

PONTIANAK - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendesak DPR RI memperjuangkan dikeluarkannya produk BBM dengan kadar oktan dibawah RON 88 untuk masyarakat di luar Pulau Jawa. "Jika benar DPR RI pro rakyat, harusnya mereka memperjuangkan lahirnya bensin dengan RON di bawah 88, misalnya RON 80 atau RON 86 yang bisa dihasilkan dari kilang Pertamina dan tidak boleh impor,".

(Kompas) Bisnis Beras Tak Terkendali

JAKARTA, KOMPAS — Harga beras di sejumlah daerah bertahan tinggi saat musim panen tiba. Pedagang di beberapa sentra produksi beras berebut mencari beras. Mereka berani menawar dengan harga tinggi. Dampaknya, petugas Perum Bulog kesulitan mendapatkan beras untuk cadangan pangan. Laporan dari sejumlah daerah sentra produksi beras seperti Karawang, Subang, Indramayu, Tegal, Grobogan, serta beberapa k.

(Kompas) Mau Ikut Pilkada Atau Tidak?

Kompas - Anggota Komisi II DPR, A Malik Haramain, terburu-buru keluar ruang rapat kecil Komisi II di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4) sore. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu setengah berlari mengejar Arif Wibowo, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang lebih dulu keluar. Tak berapa lama, Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Go.

(Kompas) Polri Perlu Lebih Transparan dan Adil

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI perlu menegakkan hukum dengan lebih transparan dan berkeadilan terhadap semua pihak. Hal ini menentukan masa depan penegakan hukum yang berjalan taat asas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (2/5) malam, mengatakan, proses hukum terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, harus dilanjutkan dengan penanganan yang tr.

(Kompas) Wajah Lembaga yang Tercoreng Kasus

Kompas - Menyusul penurunan citra pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada periode enam bulan pemerintahan juga ditandai dengan menurunnya citra lembaga-lembaga negara. Sejumlah kasus hukum dan konsolidasi internal kelembagaan mewarnai penurunan citra lembaga-lembaga tersebut. Secara umum, naik-turunnya kredibilitas lembaga negara di mata publik setidaknya dipengaruhi oleh sejauh mana kinerjanya.

(Kompas) Partai Golkar dan PPP Pilih Proses Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Konflik internal yang memicu kepengurusan ganda dalam dua partai politik tertua di Indonesia meruncing. Setiap kubu kedua parpol berkukuh menolak islah dan lebih memilih menunggu proses hukum agar dapat mengusung peserta pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. Kedua kubu kepengurusan Partai Golkar optimistis akan menang dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha N.

(Kompas) Koalisi Merah Putih Dorong Perombakan Kabinet

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera merombak kabinet. Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun. "Presiden Jokowi sebaiknya segera mengevaluasi kinerja kabinetnya. Ganti.

(Tempo.co) Pertalite Segera Dipasarkan, DPR Ternyata Tak Tahu

TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya Yudha, terkejut mendengar kabar akan diluncurkannya produk bahan bakar Ron 90 Pertalite oleh PT Pertamina pekan ini. Musababnya, pihaknya sudah meminta peluncuran tersebut ditunda terlebih dahulu melalui rapat yang digelar pada tanggal 22 April lalu.“Pertamina belum sama sekali meminta restu DPR untuk meluncurkan Perta.

(Republika) DPR Usulkan Meletusnya Sinabung Jadi Bencana Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional terhadap erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara. "Melihat dampak erupsi Sinabung yang masih berlangsung hingga saat ini, sudah saatnya pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Medan, Ahad, dalam pernyataan pers..

(MetroTVNews.com) DPR Optimistis Kementan Bisa Swasembada Pangan

Metrotvnews com, Jakarta: Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edi Prabowo mengatakan, upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat peningkatan pangan khususnya padi, jagung dan kedelai tahun ini patut diapresiasi. Terlebih, dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun target pangan sebesar 3,6 juta ton tahun ini seharusnya dapat tercapai." Kami Komisi IV secara tegas selalu me.

(Tribunnews) Soal Hukuman Mati, DPR Belum Terima Draft RUU KUHP Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku belum menerima draft RUU KUHP. Hal itu terkait dengan adanya wacana penghapusan hukuman mati dari hukum pokok menjadi alternatif. "Sampai hari ini belum ada," kata Wakil Ketua‎ DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/5/2015). Fadli mengungkapkan draft RUU KUHP seharusnya sudah diajukan pemerintah kepada Komisi II DPR p.

(Detik) Fadli Zon Pimpin Rapat KPU-DPR Bahas Nasib Golkar dan PPP di Pilkada

Jakarta, Detik.com - Keputusan KPU tentang dualisme kepengurusan partai politik yang berhak ikut Pilkada menuai reaksi dari DPR. KPU mengacu pada putusan inkrah, sementara komisi II DPR‎ meminta KPU merujuk pada putusan pengadilan terakhir sampai pendaftaran.Pimpinan DPR bersama komisi II akhirnya mengundang KPU untuk membahas ketentuan dalam peraturan KPU tentang pencalonan tersebut. Rapat dipimp.

(Detik) May Day! Seribuan Buruh Mulai Padati Bundaran HI

Jakarta - Sekitar seribuan buruh mulai memadati Bundaran HI. Mereka hendak merayakan hari buruh yang jatuh 1 Mei ini, atau yang disebut May Day.Pantauan detikcom, Jumat (1/5/2015) pukul 07.30 WIB, Bundaran HI akan menjadi titik temu dari berbagai elemen buruh di Jabodetabek. Seribuan buruh dari Brigade SPMI Karawang pagi ini sudah membirukan kawasan Bunderan HI. Para buruh ini rata-rata mengenakan.

(Kompas) Hari Buruh 2015: Realistiskah Dirikan Partai Buruh?

KOMPAS.com - Lebih dari 100.000 buruh berencana memenuhi jalanan Jakarta pada Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2015. Mereka akan beraksi di depan Istana Negara sebelum berkumpul di Istora Senayan untuk mendeklarasikan Gerakan Buruh Indonesia (GBI), yang diarahkan menjadi sebuah partai buruh yang baru. Dalam jumpa pers di Jakarta, Ilham Syah dari komite persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia .

(Kompas) Novel Baswedan Tak Dibebaskan, 1 Pimpinan KPK akan Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan akan mengundurkan diri jika penyidik Novel Baswedan tetap ditahan polisi. "Kalau Novel Baswedan sampai ditangkap atau ditahan, saya mengundurkan diri, dan saya akan menjadi penasehat hukumnya," ujar pimpinan tersebut. Ucapan ini diulangi oleh sumber Kompas.com di lingkungan KPK. Novel ditangkap penyidik Badan Reser.

(Bisnis.com) DPR Dan Praktisi Apresiasi Putusan Pemerintah Tak Ubah PPh Final Pelayaran

Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan DPR dan praktisi pelayaran mengapresiasi putusan pemerintah yang akhirnya membatalkan rencana mengubah kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Pelayaran. Apresiasi diberikan kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak yang akhirnya memilih untuk lebih mengejar pajak dari perusahaan pelayaran asing yang selama ini justru berhasil menghindari pajak.Anggota Komisi XI D.

(Rappler) Protes eksekusi, dosen di Australia minta mahasiswa Indonesia keluar kelas

JAKARTA, Indonesia — Seorang dosen di Swinburne University, Melbourne, Australia, dilaporkan meminta mahasiswa Indonesia tidak masuk kelasnya sebagai bentuk protes atas eksekusi duo Bali Nine. Julian Oldmeadow, seorang dosen di Swinburne University, dikecam setelah ia mengutarakan pendapatnya mengenai eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Indonesia, Rabu, 29 April, silam. Menurut lapor.

(Kompas) Dampak Pelambatan Sudah Terasa

JAKARTA, KOMPAS — Melambatnya pertumbuhan kredit perbankan mengonfirmasi perkiraan pelambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015. Penurunan daya beli masyarakat akibat jatuhnya harga komoditas ekspor berkontribusi besar terhadap kondisi itu. Penurunan harga komoditas ekspor, seperti minyak kelapa sawit, batubara, dan karet, sejak 2013, saat ini terasa dampaknya. Pengajar Fakultas Ekonomika d.

(RRI) PDIP Peringatkan Presiden Jangan Intervensi Polri

KBRN, Jakarta : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak melakukan intervensi terhadap Polri dalam proses penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. "Presiden tidak perlu meminta kepada Bareskrim untuk tidak melakukan penangkapan, dan semestinya Presiden menghormati setiap dan segala proses hukum yang sedang dijalankan.

(Antara) DPR desak Kemenag percepat urusan BPIH

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama untuk segera mengurus penerbitan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2015."Keppres itu sangat diperlukan," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Jumat.Menurut Saleh, semakin cepat keppres dikeluarkan maka akan semakin banyak waktu yang tersedia bagi para calon jamaah haji untu.

(Kompas) Presiden: Hentikan Kontroversi

JAKARTA, KOMPAS — Langkah Badan Reserse Kriminal Polri menangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, bukan sesuatu yang mendesak. Langkah kontroversi itu justru mengganggu hubungan KPK-Polri, dan juga perekonomian. Presiden Joko Widodo telah meminta agar Novel tak ditahan dan kasusnya diproses secara adil serta transparan. "Saya sudah perintahkan juga kepada Wakapolri untuk .

(Kompas) 5 Kapal Asing Ditangkap

PONTIANAK, KOMPAS — TNI Angkatan Laut menangkap 5 kapal Thailand berikut 62 awak di dalamnya yang mencuri ikan di perairan Pejantan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (30/4). Kelima kapal itu dibawa ke Pangkalan TNI AL di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat kemarin. Penangkapan kelima kapal tersebut menggunakan KRI Kapitan Pattimura 371. Saat ditangkap, kapal-kapal itu berbendera Thailand dan.

(RMOL.CO) Pemerintah Diminta Serius Perhatikan SMK Musik

RMOL. Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei ini, anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mendesak pemerintah untuk memperhatikan SMK Musik."Saya kira pemerintah harus serius menggarap Sekolah Kejuruan Musik (SMK Musik). Ini sebagai bentuk komitmen untuk mendorong ekonomi kreatif. Musik adalah salah satu bidang untuk mendorong ekonomi kreatif," kata Anang di J.

(VIVA.co.id) Komisi III DPR: Penangkapan Novel Ganggu Kerja KPK

VIVA.co.id - Komisi III DPR meminta Polri memperhatikan beberapa pertimbangan terkait penangkapan dan penahanan atas seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Penangkapan itu dikhawatirkan mengganggu kerja KPK."Kalau penjelasan Polri penangkapan karena ada ancaman kedaluwarsa, ini perlu dipahami," kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, dalam diskusi di Jakarta,.

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Nasib Mary Jane Tidak Tergantung Filipina

Jakarta, HanTer-Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais, mengatakan, perkembangan nasib Mary Jane Fiesta Veloso tidak tergantung atas tuntutan Filipina melainkan prinsip `prudent` (kehati-hatian) dalam melaksanakan hukuman mati."Ucapan terima kasih Presiden Filipina Benigno kepada Indonesia itu merupakan hal yang wajar. Kita harus menyikapi dengan biasa saja," kata Hanafi Rais, Juma.

(Kompas) Jumlah Perokok Meningkat, Penyakit akibat Rokok Melonjak

JAKARTA, KOMPAS — Prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia, baik diisap dalam bentuk rokok maupun tembakau kunyah, pada penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat dalam 18 tahun terakhir. Peningkatan konsumsi itu diikuti dengan peningkatan penderita penyakit paru obstruktif kronik. Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Ilmiah Berkala yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehata.

(Kompas) Ideologi Radikal Susupi Media Sosial

JAKARTA, KOMPAS — Kebiasaan menyebarkan pesan kiriman tanpa konfirmasi dan verifikasi di situs media sosial menjadi celah bagi kelompok keagamaan radikal untuk menebar teror, sosialisasi gagasan, dan merekrut anggota. Fenomena ini perlu diantisipasi dengan serius mengingat begitu banyak pengguna internet di Indonesia. Demikian salah satu bahasan dalam diskusi terbatas "Social Media and The Pre.

(Harian Kompas) Demi Mencegah Konflik KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian RI menyatakan, penangguhan penahanan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Abraham Samad adalah hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan pimpinan KPK. Kesepakatan dibuat untuk mencegah timbulnya konflik di antara kedua lembaga penegak hukum ini. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, Rabu (.

(Harian Kompas) Kebijakan Populis Menjadi Penopang

Harian Kompas - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyediakan layanan publik menuai dukungan dari masyarakat. Publik menilai positif kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial selama enam bulan terakhir, terutama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Ketika kondisi ekonomi sebuah pemerintahan dinilai tidak memuaskan, umumnya akan diikuti dengan naiknya ketidakpuas.

(Harian Kompas) Pembatasan Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka keran pengajuan praperadilan untuk memeriksa keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ibarat memberikan cek kosong yang bisa diisi seenaknya oleh mereka yang punya kasus. Karena itu, perlu dibatasi kondisi apa yang bisa diajukan praperadilan. "MK sudah membuat norma baru dengan menambah kewenangan praperadilan. Perta.

(Harian Kompas) Pertamina Optimistis

JAKARTA, KOMPAS — Meski industri minyak dan gas bumi lesu, PT Pertamina (Persero) optimistis akan mencapai target rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Hingga triwulan I-2015, perseroan masih mendapatkan laba bersih 28 juta dollar AS atau setara Rp 362,9 miliar. Efisiensi dan peningkatan produksi menjadi andalan. "Kondisi 2014, kinerja relatif stabil. Namun, ada aspek eksternal yang.

(Kompas) Opini: Parpol Bersengketa dan Kepesertaan di Pilkada

Dalam rangkaian pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pemilihan serentak gubernur, bupati, dan wali kota, Komisi II DPR, 24 April 2015, membuat sejumlah rekomendasi. Salah satu di antaranya, jika dituruti, akan membuat KPU dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melenceng dari rel yang semestinya. Salah satu rekomendasi yang dapat menjadi pemicu masalah tersebut menyebutkan bahwa jika.

(SINDONEWS) Tak Akomodir Panja Pilkada, DPR Ancam Sanksi KPU

JAKARTA - Komisi II DPR mengancam akan memberi sanksi pada Komisi Pemilihan umum (KPU) yang memberikan sinyalmen tidak akan mengakomodir rekomendasi Rapat Panja Pilkada. Dimana DPR mencoba memberikan solusi kepada KPU terkait verifikasi dualisme kepengurusan PPP dan Partai Golkar."Tentu sanksi diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), KPU bisa.

(KPU.go.id) Tiga Persyaratan Yang Wajib Dipenuhi Calon Kepala Daerah Saat Pendaftaran

Mataram, kpu.go.id- Dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak 2015, KPU mensyaratkan tiga hal yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon yang akan mendaftarkan diri. Tiga syarat mutlak itu adalah, memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD), diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, d.

(Kompas) Museum dan Perpus Hanya Tameng DPR untuk Bangun Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pembangunan perpustakaan dan museum hanya tameng DPR agar berhasil membangun gedung baru. Sebab, alasan tersebut yang paling logis dan dapat diterima oleh masyarakat. "Akan tetapi motivasi awal adalah proyek dan kebetulan ruang perpustakaan dan museum paling bisa menjadi tameng untuk menu.

(Kompas) Jadi Saksi di Kasus Suap Kader PDI-P, Sekjen DPR Ditanya Tugas Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kasus ini melibatkan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah. Winantuningtyastiti diperiksa hampir enam jam untuk dimintai keterangan mengenai kegiatan dan tugas-tugas anggota DPR. "Soal kegiatanny.

(JPNN) DPR Segera Bentuk Panja Penyerobotan Lahan Hutan

JAKARTA - Komisi IV DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyerobotan Lahan Kehutanan. Pembentukan Panja ini sebagai upaya merespon banyaknya kasus penyerobotan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Menurut anggota komisi IV DPR, Sudin, pembentukan Panja penyerobotan Lahan Kehutanan ini akan dilakukan setelag masa reses awal bulan Mei mendatang. "Setelah reses nanti, Komis.

(Berita Satu) Riza Patria Bantah Ada Pasal Siluman

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, membantah bila ada pasal siluman yang masuk secara ilegal dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, dugaan itu muncul karena terjadi miskomunikasi terkait Frans Agung MP Natamenggala, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura, yang memunculkan dugaan itu."Beliau mempermasalahkan pasal tak dib.

(Tribunnews) Agun Sebut KPU Bisa Abaikan Rekomendasi Komisi II DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar menegaskan tidak ada istilah rekomendasi DPR mengikat, seperti yang dirumuskan dalan UU MD3. Apalagi rumusan UU Penyelenggara Pemilunya menyatakan konsultasi. "Outcome nya pasti rekomendasi, karena bertentangan dengan UUD yang ada diatasnya, dalam UUD 1945, diatur kata Persetujuan dan Pertimbangan, Persetujuan bersifat mengika.

(Kompas) Praktik Korupsi Masih Menggerogoti Hak Buruh

JAKARTA, KOMPAS — Selama dua tahun terakhir, jumlah kasus pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia cenderung meningkat. Perilaku korup aparat penyelenggara negara masih menjadi salah satu penyebabnya. Diperlukan sebuah sistem dan pengawasan hukum yang kuat agar hak-hak buruh dapat terus ditegakkan. Sepanjang tahun 2014, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat setidaknya ada 228 pengaduan terkai.

(Kompas) Mensesneg Akui Presiden Jokowi Setuju Pembangunan Gedung Baru DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurut Pratikno, persetujuan itu diberikan karena menilai perlunya penambahan infrastruktur untuk menunjang kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Usulan DPR terkait pembangunan itu, Presiden tidak keberatan untuk pembangunan p.

(Detik) FITRA: Dana Pembangunan Gedung Baru DPR Masuk Kategori Anggaran Siluman

Jakarta, Detik.com - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun gedung baru tahun ini mendapat kritikan. Salah satunya datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Bahkan FITRA menyebut dana untuk pembangunan gedung baru DPR tersebut masuk kategori anggaran siluman. "Gedung DPR masuk kategori anggaran siluman. Di proses anggaran tidak ada dalam bentuk konkret pembangunan,.

(Antara) DPR usulkan RUU Minuman Beralkohol

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minuman Beralkohol yang mengatur pembatasan produksi dan peredaran minuman beralkohol di masyarakat."RUU tentang Minuman Beralkohol ini merupakan usul inisiatif DPR RI yang digagas oleh Fraksi PPP dan sudah terdaftar pada Prolegnas prioritas tahun 2015," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul San.

(Detik) PM Abbott Tarik Dubesnya di Jakarta, Indonesia Tak Perlu Bereaksi

Jakarta, Detik.com - Pasca eksekusi mati, Perdana Menteri Australia Tony Abbott langsung bereaksi segera menarik dubesnya di Jakarta. Indonesia disarankan menghadapi reaksi pemerintah Australia secara bijak."Apabila ketidaksukaan tersebut dalam bentuk nota protes diplomatik, bahkan pemanggilan pulang Dubes Australia kembali ke negaranya, maka pemerintah tidak perlu bereaksi,"ujar Guru Besa.

(Harian Kompas) Gelombang Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyek praperadilan disambut beragam oleh kalangan penegak hukum. Selain menghormati putusan MK tersebut, putusan itu juga diharapkan akan mendorong penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Agung lebih berhati-hati dalam menangani kasus. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, dengan putusan MK, penegak h.

(Harian Kompas) Kompetisi Terancam Bubar

JAKARTA, KOMPAS — Kompetisi sepak bola Liga Super Indonesia, Divisi Utama, dan Liga Nusantara terancam batal terlaksana tahun ini apabila kisruh antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI tidak segera terselesaikan. Sejumlah klub berencana menuntut ganti rugi ke Kemenpora jika itu terjadi. PT Liga Indonesia, 26 April, memutuskan menghentikan sementara semua laga ISL dan Divisi Utama hingga wa.

(Harian Kompas) Anggaran Gedung DPR Akan Diuji Formil

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok masyarakat sipil akan menguji formil penyusunan anggaran pembangunan sejumlah fasilitas baru gedung DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap transparansi alokasi dana tersebut dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, pada prins.

(Harian Kompas) Infrastruktur Mulai Mei

JAKARTA, KOMPAS—Pemerintah berjanji menggelontorkan dana berbagai proyek infrastruktur mulai Mei 2015. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan investasi badan usaha milik negara di bidang infrastruktur ditargetkan sedikitnya Rp 300 triliun. Pembangunan infrastruktur jadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (28/.

(Harian Kompas) Perangkat Desa Biayai Kegiatan Operasional Desa

TEMANGGUNG, KOMPAS — Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terpaksa membiayai kegiatan operasional desa dengan uang pribadi mereka. Hal ini dilakukan karena mereka belum mendapatkan kejelasan tentang sumber dana untuk ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, mengatakan, karena tidak ada dana yang ter.

(Kompas) Kehati-hatian Pemerintah soal Mary Jane Dianggap Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah pemerintah yang memutuskan menunda eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, dianggap sudah tepat. Pemerintah memang harus berhati-hati jika ada indikasi kuat Mary Jane tidak bersalah. Sebab, pemerintah tidak akan bisa mengganti nyawa seorang terpidana yang terbukti tidak bersalah. "Jangan sampai mengeksekusi mati orang yang .

(Kompas) ICW: Polri Ingin Tunjukkan Kewibawaan Lewat Proses Hukum Abraham Samad

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penahanan yang dilakukan kepolisian terhadap ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad diduga memiliki motif tertentu. Motif itu digunakan untuk menunjukkan kewibawaan institusi Polri kepada masyarakat. Namun, upaya itu dikhawatirkan akan mengganggu program reformasi Polri yang sudah dicanangkan sebelumnya. Pendapat itu disampaikan Koordinator Indonesia Corr.

(Tempo) Govt to Double 2016 Infrastructure Budget

TEMPO.CO, Jakarta - The government will increase the budget allocation for infrastructure development in 2016. The budget will be twice this year's allocation. Andrinof Chaniago, head of the National Development Planning Agency, said the budget raise was based on the increasing number of infrastructure projects. "[The budget raise] is to support programs that will be focused on the maritim.

(Harian Kompas) Politik Membaik, Ekonomi Memburuk

Enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tensi politik berangsur mulai mereda. Ketegangan antarelite dan antarlembaga hukum negara yang sempat memanas menunjukkan tanda-tanda melunak. Sayangnya, perbaikan bidang politik belum berdampak pada ketahanan ekonomi dan kekuatan hukum. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan mempe.

(Harian Kompas) Rekomendasi DPR Direspons Berbeda

JAKARTA, KOMPAS — Rekomendasi Komisi II DPR kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan kepesertaan partai politik yang sedang berkonflik dalam pemilu kepala daerah ditanggapi berbeda oleh dua kubu yang berseberangan di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Tak heran, muncul saran percepatan penuntasan proses hukum konflik parpol. Tiga rekomendasi Komisi II DPR kepada KPU disampaikan Jum.

(Harian Kompas) Dana Desa Berpotensi Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat diharapkan dapat mengawal pencairan dana desa dengan lebih ketat, termasuk dengan menetapkan kebijakan, salah satunya meningkatkan keterlibatan warga desa. Pasalnya, dana desa rawan dipangkas oleh sejumlah oknum dalam pemerintahan, terutama untuk membiayai kebutuhan jelang pelaksanaan pilkada serentak. Tahun ini, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk desa Rp .

(Kompas) Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR

Foto: Bagian dari pidato penutupan masa sidang Ketua DPR-RI Setya Novanto di Paripurna ke-27 JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan.

(Kompas) Saksi Ahli: Mahkamah Partai Telah Memutuskan

JAKARTA, KOMPAS — Para saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait konflik kepengurusan Partai Golkar menyatakan, Mahkamah Partai Golkar telah mengambil keputusan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun dinilai tepat mengesahkan kepengurusan Partai Golkar. Ada tiga saksi ahli yang keterangannya diperdengarkan di PTUN, Senin (27/4). Mereka adalah dua eks hakim kons.

(Kompas) Fahri Usul DPR Bubar Saja jika Tak Boleh Bikin Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merasa heran dengan adanya pro dan kontra terkait rencana DPR membangun gedung baru. Menurut dia, pembangunan gedung baru ini sangat diperlukan untuk menunjang kinerja anggota Dewan. "Saya mau tanya, dalam demokrasi ini DPR penting enggak sih? Kalau enggak penting, tutup aja DPR ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sela.

(Kompas) Indonesia: Miniatur Asia-Afrika

Dunia menghadapi persoalan serius dan pelik, pergolakan paling serius dalam sejarah negara bangsa di dunia. Di tengah rangkaian Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, ada desakan menyatukan pendapat dan membangun perlawanan menghadapi apa yang disebut sebagai radikalisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari berharap pada peran Indonesia menghadapi m.

(Tempo) Liquor Restriction

The government’s move to restrict the circulation of alcoholic drinks is considered as the right move. The rapid growth of minimarkets in the country has expanded the circulation of alcoholic drinks to all corners of the cities. Anyone, including teenagers and children under age, can purchase alcoholic drunks anytime, anywhere. The restriction of the circulation of alcoholic drinks is stipulated b.

(Tempo) Editorial: Liquor Restriction

(CNN) Keberadaan Aleg Perempuan Masih Sekedar Penuhi Jatah

Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia Yolanda Panjaitan menyatakan partai politik masih kurang serius dalam menerapkan aksi afirmatif yang mengharuskan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen. Menurut Yolanda, aksi afirmatif kerap kali dilakukan hanya untuk pemenuhan syarat administratif bukan untuk memberdayakan perempuan secara serius. "Ada kecende.

(CNN) Polemik jelang disetujui Polisi DPR: Pengamanan kini terlalu ketat, Aleg kurang nyaman

Perebutan sekretariat Fraksi Partai Golkar masih terus berlanjut. Kubu Aburizal Bakrie yang diwakili oleh Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo enggan untuk meninggalkan ruang pimpinan fraksi yang berada di lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Sesungguhnya, Sekretariat Fraksi Partai Golkar berada di lantai 11, 12, 13 dan 14 Gedung Nusantara I. Namun, lantai 12 menjadi lan.

(CNN) Alternatif Solusi Berupa Toko Khusus Minuman Alkohol Wajib Punya Izin Khusus

Setelah mengeluarkan larangan penjualan minuman beralkohol di mini market, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berencana mengeluarkan aturan baru berupa surat izin khusus distributor untuk toko yang menjual minuman beralkohol. "Kita akan mengeluarkan izin khusus menjual minuman beralkohol. Ini step selanjutnya. Khusus toko tertentu yang hanya boleh menjual minuman beralkohol," ujar Gobel da.

Kesepakatan Menag-Komisi 8: 168.800 Calon Jemaah Haji Indonesia 2015 rata-rata cukup bayar 34 Juta Rupiah

Panja BPIH (Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji) Komisi 8 dan Panja BPIH Pemerintah (Kementerian Agama) sepakat tetapkan rata-rata biaya haji 2015 sebesar US$ 2.717 (konversi rupiah menjadi Rp 33,9 juta, atau sekitar US$ 502 dollar lebih murah dibanding angka BPIH 2015 yang ditetapkan sebelumnya. Jika dikonversi menjadi rupiah saat ini, artinya terjadi pemotongan sekitar 6,6 juta-6,8 juta rupiah. Be.

(Harian Kompas) Detil Komponen Pengurangan Biaya Haji 2015 Sehingga Menjadi 34 Juta Rupiah

Biaya penyelenggaraan ibadah haji 2015 ditetapkan turun dari 3.219 dollar AS (sekitar Rp 41,455 juta) menjadi 2.717 dollar AS (Rp 34,9 juta). Namun, karena kurs rupiah terhadap dollar AS melemah dalam 4 bulan terakhir, biayanya dalam bentuk rupiah relatif tetap, yaitu Rp 33,799 juta, dengan asumsi nilai tukar Rp 12.500 per dollar AS. Meski menurun 502 dollar AS atau sekitar Rp 6,4 juta, Ketua Pani.

(Antara) DPR minta peluncuran pertalite ditunda

Jakarta (ANTARA News) - Hasil rapat dengan PT Pertamina, Komisi VII DPR meminta agar peluncuran BBM ron90 Pertalite yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan BBM ron80 Premium ditunda."Kami meminta kepada Pertamina untuk menunda peluncuran Pertalite, apabila dikemudian hari ingin memasarkannya, harus dikonsultasikan dahulu dengan DPR RI," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, sa.

(Jakarta Globe, Reuters) Jokowi: Asian and African countries, demand that the United Nations reform

President Joko Widodo has criticized the United Nations and the world’s financial institutions for leading an imbalance of economic and political power. Joko’s speech in Jakarta opened a meeting of Asian and African nations to mark the 60th anniversary of a conference that was seen as a united stand by the developing world against colonialism and led to the Cold War era’s non-aligned movement. The.

(Jakarta Globe) After AAC: We Need Real Action on Palestine

Despite all of its domestic problems Indonesia has never shied away from engaging with the world, and has become a force in mediating for peace in many disputes and conflicts. Throughout our history, we have never been an inward-looking nation, regardless of how miserable life in the country has been. We have always been an open and cosmopolitan nation, one that absorbs universal values — respect .

(ANTARA) Jokowi: KAA Punya Hutang 6 Dekade Untuk Merdekakan Palestina

Presiden Joko Widodo mengatakan negara-negara yang tergabung dalam kerjasama Asia Afrika masih memiliki satu kewajiban untuk dipenuhi yaitu memastikan negara Palestina merdeka. "Saya kira Konferensi Asia Afrika juga masih berutang selama enam dekade pada rakyat Palestina," kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan Antara di Istana Merdeka Jakarta, Senin (20/4). Presiden menga.

(Inside Indo) Engaging young Indonesians in politics and the case of WikiDPR

It is no secret that a deep sense of pessimism surrounds Indonesia’s national parliament. Continuing corruption scandals, seemingly ineffective leaders and the poor reputation of political parties have contributed to the DPR (People’s Representative Council) regularly being rated among the least trusted institutions within Indonesia’s political system. This pessimism is, of course, not unique to I.

(Jakarta Globe) President Jokowi: If you have any problem, call me

Indonesian President Joko Widodo has assured the world’s business community that Indonesia is an “incredible” place to invest, and is ready to change to accommodate global development and adapt to the challenges it faces. “I invite you to join our incredible people on an incredible journey and make incredible profits,” Joko told some 700 business leaders from 40 countries attending the World Econo.

(CNN) Ketua DPR desak Kemenlu tanya Arab Saudi terkait serangan salah sasaran yang mengenai bangunan kedubes

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setya Novanto sangat menyesalkan kejadian pemboman yang menimpa kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman. Setya meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia menindaklanjuti kejadian tersebut.Setya juga mendesak agar Kemenlu mengundang Koalisi Arab Saudi untuk menyelesaikan masalah pemboman tersebut. Menurutnya, Kemenlu harus meneliti dan menin.

(ANTARA) Parlemen Asia-Afrika, Ketua DPR usul pembentukan Parlemen Selatan-Selatan

Ketua DPR Setya Novanto akan mengusulkan pembentukan forum parlemen Selatan-Selatan saat berbicara dalam rangkaian pertemuan Konferensi Asia Afrika di Jakarta."Ide-ide saya adalah pembentukan forum parlemen selatan-selatan dan yang kedua adalah pembentukan World Parliament for Democracy. Ini sudah dibicarakan dan delegasi sudah persiapkan sebaik-baiknya," katanya di Gedung DPR/MPR/DPD RI, .

(Kompas) Kisruh Pupuk Bersubsidi: Disparitas Harga Picu Kebocoran

Disparitas harga yang sangat tinggi antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi memicu kebocoran alokasi pupuk bersubsidi. Tanpa ada komitmen dari semua pihak serta optimalisasi fungsi pengawasan dan kebijakan mempersempit disparitas harga, kecil kemungkinan pemerintah bisa menekan penyelewengan pupuk bersubsidi. Pemerintah harus punya kemauan keras menekan disparitas jika tidak mampu menghapus kesenja.

(Kompas) Kisruh Pupuk Bersubsidi: Swasembada Beras 2016 Bisa Terhambat

Pemerintah, khususnya kementerian terkait dalam urusan pupuk, diminta serius mengatasi kekisruhan masalah pupuk bersubsidi karena bisa berdampak pada komoditas. Dengan alokasi pupuk yang kurang dari kebutuhan riil seperti yang direncanakan petani dalam rencana definitif kebutuhan kelompok, produktivitas tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai, tidak akan bertambah. Pada akhirnya, produkt.

(Tempo) Jokowi to hold 18 bilateral meetings during AAC

President Joko “Jokowi” Widodo has scheduled 18 bilateral meetings with head of states during the 60th commemoration of the Asia-Africa Conference on April 19-24, 2015. “There will be 18 bilateral meetings, but it’s not definitive,” Presidential Chief of Staff Luhut Pandjaitan said at the Jakarta Convention Center on Sunday, April 19, 2015. Luhut shortstopped when he was asked about the countries .

(Tempo) Liquors still sold at tourist destination

Trade Ministry has made a technical guidance on the Regulation of the Ministry of Trade Number 06/M-DAG/PER/1/2015 on the ban to sell alcoholic drunks in mini markets or retailers. The regulation takes effect on April 16, 2015. In the guidance, it is stated that regions that have tourist destinations are allowed to sell alcoholic drinks at mini markets or retailers. Director General of Domestic Tr.

(Kompas) Kisruh Pupuk Bersubsidi Kembali Terulang

Kekisruhan pupuk bersubsidi merupakan masalah yang terus berulang setiap memasuki musim tanam. Tanpa komitmen yang komprehensif dari semua pihak, dikhawatirkan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang bisa mengancam target produksi pangan. Demikian benang merah yang didapat Kompas setelah berkunjung ke beberapa daerah lumbung pangan di Jatim., Jateng, dan Jabar, sepanjang minggu kedua April 2015. .

(Warta Ekonomi) Heineken Dukung Pembatasan Alkohol di Minimarket

Produsen bir asal Belanda, Heineken, mendukung kebijakan pemerintah yang melarang penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, beberapa waktu lalu. "Dalam pertemuan tadi, mereka menanyakan tentang Permendag 06/2015, dan memahami kondisi yang ada. Mereka mendukung kebijakan tersebut," kata Menteri Perda.

(Kompas) Nusakambangan masuk daftar 100 pulau ditawarkan investasi, DPR menolak

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum mengetahui rencana penawaran 100 pulau kecil di Indonesia untuk keperluan investasi. Investasi pulau kecil oleh investor perlu ditelaah. Regulasi terkait investasi pulau-pulau kecil pun harus disiapkan. "Terlalu dini kita bilang mau sewakan pulau. Masih banyak regulasi yang harus disiapkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudj.

(Kompas) Iuran Pensiun 8 Persen Terlalu Besar, BPJS Ketenagakerjaan Rentan Dipertanyakan DPR

Otoritas Jasa Keuangan menilai jumlah iuran jaminan pensiun sebesar 8 persen yang diwacanakan pemerintah terlalu besar. Jika terlalu besar, keberlangsungan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan diragukan karena fungsi jaminan pensiun adalah menjamin kelangsungan pembayaran pensiun, bukan untuk penumpukan aset semata. Besaran iuran yang diusulkan OJK adalah maksimal 3.

(Kompas) Sanksi Berat Bagi yang Terlibat Bocorkan Soal

Kecurangan dalam ujian nasional merupakan bentuk pengkhianatan kepada ratusan ribu guru di Indonesia. Selain hukuman berat dan menjerakan bagi pelakunya, masyarakat diminta aktif melaporkan kecurangan. "Pelakunya tidak bisa melenggang. Ratusan guru dikhianati. Perbuatan satu orang merusak pengorbanan mereka mempersiapkan UN (ujian nasional)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Ba.

(Tempo) Kebocoran UN Diduga Diawali di Kemendikbud

Pegawai Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disinyalir terlibat sebagai pembocor naskah ujian nasional bagi sekolah menengah atas jurusan ilmu pengetahuan alam. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, beralasan Pusat Penilaian menyimpan segala bentuk naskah beserta kunci jawabannya. "Selama ini kun.

(Tempo) Editorial: Harapan untuk Konferensi

Peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika sepatutnya diselenggarakan bukan sekadar buat mengenang peristiwa masa silam. Hajatan internasional pertama oleh pemerintah Joko Widodo ini juga perlu fokus membahas solusi dua persoalan: ancaman terorisme global dan konflik regional yang banyak melibatkan negara pesertanya. Enam puluh tahun silam, peserta konferensi merupakan pemimpin negeri yang rata-ra.

(Kompas) Survei Sambut KAA: Berharap Diplomasi untuk Rakyat oleh Jokowi

Kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla diarahkan pada diplomasi untuk kepentingan rakyat. Publik menyikapi kebijakan itu secara beragam. Tidak semua kebijakan terkait hubungan dengan negara asing dinilai secara positif. Namun, harapan tetap disandangkan ke pundak pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menyatakan, fokus kebijakan luar negeri pemerintah.

(Jakarta Post) Response, Protest: Alcohol-ban and Visa on Arrival dillemma

All the reasons given and published by the media for prohibiting alcoholic beverages are absolutely ridiculous. The government should forbid oplosan (bootleg liquor), which is an illegal alcoholic concoction of spirits mixed with dangerous substances consumed by the lower classes and which has resulted in numerous deaths including the deaths of tourists in Bali and Lombok. Indonesians have cons.

(Jakarta Post) Editorial: Asia, Africa Connectivity

Cynics and skeptics abound as Indonesia plays host to the 60th anniversary of the Asian-African Conference this week, which will gather heads of state, ministers and senior government officials from 77 countries across the two continents. The most frequently asked question by such critics and us all is of course the relevance of the event to today’s world, to people of the two continents and to I.

(Jakarta Post) Brave to defending all minister: Jokowi popularity slumps deeper

A survey released by the Jakarta-based Pol-Tracking Institute has shown that public approval of the Joko “Jokowi” Widodo-Jusuf Kalla administration has plunged below 50 percent just five months after the pair assumed the country’s leadership. Conducted from March 23 to 31, the survey, published on Sunday, found that the public satisfaction rating of the Jokowi-Kalla administration stood at only 4.

(Jakarta Post) House Security Plan Sparks Controversy

Former United Party Development (PPP) lawmaker Ahmad Yani still vividly recalls his unpleasant experience in September last year when dealing with angry protesters after a bill deliberation meeting at the legislative compound in Senayan, Central Jakarta. Yani, who then served as a deputy head of the House’s working committee to deliberate amendment of the 2003 Advocate Law, was about to leave th.

279 RI Workers Face Death Penalty Abroad

As many as 279 Indonesian migrant workers are facing the death penalty abroad, an official with the Manpower Ministry said. Speaking in Semarang, Central Java, on Friday, the ministry’s overseas employment director, Guntur Witjaksono, said informal lobbying would be key to sparing the migrant workers from execution. Of the 279 workers, 36 are on death row in Saudi Arabia. Of the 36, six are from C.

(Kompas) Nomenklatur Badan Ekonomi Kreatif Belum Rampung, Sebagian Program Kreatif Mandek

Hingga kini, penyusunan nomenklatur Badan Ekonomi Kreatif belum kelar, sementara dukungan anggaran juga belum pasti. Hal itu mengakibatkan hampir semua program, yang selama ini sudah dijalankan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini praktis berhenti total. Padahal, program-program baru belum juga muncul. Sekretaris Utama Badan Ekono.

(Jakrta Post) After Zaenab, RI regrets execution of Karni

Barely a day after news hit that the Saudi Arabian government had carried out the execution of an Indonesian worker without prior notice to family members and the Indonesian government, another Indonesian was executed for an unpardonable crime. The head of the Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI), Nusron Wahid, said he regretted the lack of notification .

(Kompas) Jokowi-JK, Matahari-Bulan yang berbagi

Saat memimpin pemerintahan periode 2004-2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah dituduh ibarat "matahari" kembar karena bersaing dan saling mendahului. Apakah tuduhan yang sama bakal dialamatkan kembali pada era Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada periode 2014-2019? Ah, tidaklah itu. Saya bekerja cepat dan Pak Jokowi juga bekerja cepat, te.

(Kompas) Bandung dan Jakarta berbenah sambut KAA

Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan digelar di dua kota, yaitu Bandung dan Jakarta, pada 19-24 April 2015. Momentum penting untuk memupuk kesetiakawanan negara-negara di Asia dan Afrika ini ternyata juga disambut antusias oleh warga pengguna internet atau netizen. Acara ini sebenarnya sangat penting bagi Indonesia. Sebanyak 25 kepala negara atau pemerintahan diperkirakan hadir dalam Ko.

(Tempo) Editorial: Pembatasan Minuman Keras

Langkah pemerintah membatasi peredaran minuman beralkohol sudah tepat. Pesatnya bisnis minimarket telah memperluas peredaran minuman beralkohol hingga ke sudut-sudut kota. Siapa pun, termasuk remaja ataupun anak-anak di bawah umur, bisa membeli minuman keras kapan saja dan di mana saja. Pembatasan peredaran minuman keras ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 ten.

(Kompas) Tantangan Asia-Afrika Kini Berbeda

Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, yang akan digelar di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, diharapkan mampu membuka tantangan baru bagi bangsa-bangsa di dua kawasan tersebut. Penyelenggaraan KAA kali ini diharapkan bisa memberikan solusi konkret dalam mewujudkan perdamaian serta kesejahteraan di Asia dan Afrika yang kini tantangannya sudah jauh berbeda. Penegasan itu disampaikan Wakil Presi.

(Kompas) konferensi Bahas 3 Pilar

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memastikan rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, yang akan digelar sepanjang pekan depan, 18-24 April, pada intinya akan membahasberagam substansi yang bisa disepakati untuk dilakukan bersama ke depan. Isu tersebut penting untuk dibahas bersama terutama setelah berakhirnya era kolonialisme masa lalu. Pernyataan itu disampaikan Retno, Sabtu (18.

(Tempo) Poltracking: Jokowi Berani Menjadi Bemper Kesalahan Menterinya Dibanding Presiden Sebelumnya

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan buruknya strategi komunikasi dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengakibatkan presiden terus menjadi sasaran tembak masyarakat yang sebenarnya ditujukan kepada menteri. Apa pun kesalahan kebijakan menteri, kata Hanta, caci maki justru dialamatkan kepada presiden. "Kesalahan menteri tapi yang jadi bumper presidennya, mu.

(Detik) Palestina di KAA: Indonesia Tak Akan Biarkan Kami Belum Merdeka

Salah satu hal yang dibahas dalam peringatan KAA ke 60 tahun ini adalah Declaration of Palestine. Dubes Palestina Fariz Mehdawi yang juga ikut dalam Senior Officials Meeting (SOM) hari ini berharap banyak akan hasil forum negara-negara Asia Afrika kali ini."Negara-negara seperti Indonesia dan India tahu apa makna perjuangan untuk 'merdeka'. Jadi mereka tak akan membiarkan ada satu nega.

Despite Bill on Alcohol, Bali Tourist Areas Exempt From Liquor Ban

The Trade Ministry’s new regulation on alcoholic beverages, scheduled to take full effect on Thursday, will not be enforced on Bali as the ministry has decided that tourism areas would be exempted from the ban. On Thursday minimarkets, small vendors and beachside beverage vendors across the country were to stop selling beer. Bali administrations, retail associations and vendors had expressed oppo.

(SMH) Ten years today since Bali9 Arrested: Australian Police is still refusing to comment about it

(By Rory Callinan, Investigative Journalist, at Sidney Morning Herald) The drug dealer's widow serves a tasty dhal. "Come on, eat, eat," she begs, ladling the steaming broth onto the tin plates on the clay hearth under the old stone farmhouse. Up in the hills in the district of Satyadevi, beneath the imposing snowy peaks of Ganesh Himal in central Nepal, the family of late drug traff.

(Jakarta Post) 60th Asian-African Conference: Presiden Jokowi prepares special meeting on regional issues

President Joko “Jokowi” Widodo said Indonesia scheduled a special meeting on regional issues among heads of state and heads of government during the commemoration of the 60th anniversary of the Asian-African Conference. The meeting, according to Jokowi, would respond to the development of the attacks by the Saudi Arabian government on Yemen and the latest situation in Syria. “[We will also disc.

(House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation / KSAP) Deputy Speaker Monitor House Preparation for PAAC 2015

Deputy Speaker Monitor House Preparation for PAACC 2015 Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Hon. Mr. Fahri Hamzah, yesterdey reviewed the preparation of the parliament for the upcoming Parliamentary Conference to Commemorate 60th Anniversary of the Asian African Conference that will be held in Parliament's Building, Senayan Jakarta. During the visit, Hon. Mr Fahri Hamzah.

(CNN Indonesia) Jelang Kongres Demokrat: Susilo Bambang Yudhoyono Minta Kader Instropeksi Diri

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan harapannya agar hubungan antar kader di partainya kian solid. Dia berharap, Kongres Nasional ke-3 Demokrat yang akan digelar Mei mendatang, dapat dijadikan sebagai langkah baru bagi Demokrat untuk bersemangat demi keberhasilan pada Pilpres 2019. "Semoga dengan kongres nanti Demokrat menjadi makin solid, dapat melakukan upaya .

Surat Edaran Fraksi Golkar | Perpindahan Anggota Legislatif Fraksi Golkar 2014-2019

Berikut data perpindahan berdasarkan Surat edaran fraksi Golkar tgl 9 April 2015 yang kami bandingkan dengan data lama berdasarkan situs www.dpr.go.id 1. Meutya Hafid (dari komisi 1 Pindah ke komisi 6 dan dicopot Dari Wakil pimpinan BKSAP)2. Fayakhun andriadi ( Dari komisi 1 Pindah ke komisi 8)3. Agun gunanjar sudarsa ( Dari komisi 1 Pindah ke komisi 6)4. Dave akbarshah fikarno laksono (Dari komis.

(Tempo) 3 Calon Deputi BI Jalani Fit Proper Test 20 April

Presiden Joko Widodo telah mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiganya akan memperebutkan satu posisi yang akan ditinggalkan Halim Alamsyah pada Juni mendatang.Dalam rilis Bank Indonesia pada Jumat, 17 April 2015, ketiga calon deputi gubernur BI ini memiliki gelar master dari Amerika Serikat. “Uji kepatutan dan kelayakan akan berlangsung Seni.

(Tempo) Badrodin Merespon Polisi DPR: Cukup Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas Pamdal Saja

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti belum menentukan sikap sol wacana pembentukan polisi parlemen. Badrodin justru menyarankan kualitas petugas pengamanan dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditingkatkan. "Saya sudah sarankan, polisi parlemen itu silakan saja namanya jadi polisi parlemen. Tapi sebetulnya‎ Pamdal itu yang harus ditingkatkan kemampuannya," kata Badrodin di Mabes Polri, J.

(Kompas) UN 2015: Tekanan Ujian Nasional Diharapkan Berkurang

Pemerintah tidak pernah menetapkan target kelulusan peserta didik dalam ujian nasional sehingga sekolah dan masyarakat hendaknya mengutamakan kejujuran dalam ujian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk memerangi kecurangan secara total. Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke SMA Negeri 2 Jakarta, Selasa (14/4), 15 menit sebelum ujian nasional (UN) hari kedua dimulai. Dia dida.

Capaian Prolegnas Amat Lambat, RUU Kontroversial Diprioritaskan

Target penyelesaian 37 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional DPR pada tahun ini dikhawatirkan tak tercapai. Bahkan, target Prolegnas hingga 2019 mendatang sebanyak 159 RUU juga terancam tak bisa diselesaikan oleh DPR. Alasannya, meski saat ini sudah masuk masa sidang ketiga DPR-dari lima masa sidang DPR dalam setahun-tercatat baru dua UU yang bisa diselesaikan oleh DPR. Dua UU i.

(Kompas) Adriansyah Terima Suap Lebih Dari Sekali

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adriansyah mengakui tidak hanya sekali menerima suap. Hal ini disampaikan Adriansyah seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (16/4). Adriansyah, yang ditangkap KPK saat menerima suap di sela Kongres PDI-P di Bali pada 9 April lalu, kemarin untuk pertama kali diperiksa KPK. Andriansyah diperik.

Posko UN 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, menggelar inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan ujian nasional (UN) hari pertama, Senin (13/4/2015) pagi tadi di SMK Negeri 20 Jakarta. UN tingkat SMA/sederajat dimulai serentak hari ini di seluruh Indonesia.Untuk pelaksanaan tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sejumlah posko untuk mendukung jalannya UN 2015. Posko.

(Kompas) Mati Listrik di Jayapura, UN Stop 20 Menit

Pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas ataupun komputer pada jenjang SMA/MA/SMK pada hari pertama secara umum berlangsung lancar. Hanya, dari Jayapura, Papua, dilaporkan, penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 2 sempat terhenti 10-20 menit karena terkena pemadaman listrik. Padahal, waktu ujian hampir berakhir. Namun, data hasil pekerjaan para peserta tidak ada yang hila.

(WSJ) Special Minimart Beers For Foreigners in Bali: alternative option after Ministry Decree and Banning Alcohol Law

Wall Street Journal, by Sara Schonhardt Indonesia says it’s sticking by a plan to curb beer sales at small retail shops, but it might ease up on the rules to exempt foreigners on the popular tourist islands of Bali and Lombok. Trade Minister Rachmat Gobel, under increasing pressure from retailers and industry associations, said cooperatives in heavily touristy areas on Bali and Lombok would be a.

Seluruh Fraksi Demokrat Dipanggil, SBY Ingin Pimpin Partai Demokrat Lagi

Malam ini, Fraksi Demokrat tak hadir di komisi 3 saat rapat dengan Kompolnas (Menkopohukam Tedjo Purdjiyatno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Adrianus Meliala). Pada paripurna ke-24 hari ini pun, tak cukup banyak anggota Demokrat yang hadir, hanya 32 dari 60 anggota Fraksi Demokrat DPR. Selepas paripurna, banyak rapat komisi tak dihadiri anggota Demokrat. Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudh.

(Kompas) UN 2015: Presiden Jokowi Ingatkan Agar Sekolah Berlaku Jujur

Ujian nasional sudah tidak menjadi penentu kelulusan. Hal itu menurunkan tekanan dan risiko terhadap peserta didik. Kejujuran peserta didik, guru, dan sekolah diharapkan meningkat. Bagi sekolah, pemerintah menetapkan indeks integritas yang salah satunya diukur dari kejujuran dalam melaksanakan ujian nasional. Presiden Joko Widodo mengemukakan hal itu, Selasa (14/4), saat berkunjung selama 15 menit.

(Jakarta Globe) Education Reports Shows Indonesia Losing Ground

Education Report Shows Indonesia Losing Ground Indonesia has achieved only half of the global target for early childhood education, while its rate of primary school enrollment has dropped and the number of primary school-aged children not in school has doubled since 2010. These were among some of the key findings published last week in the Education for All global monitoring report from the Un.

(Jakarta Globe) Indonesia's Education not making the grade

Indonesia’s Education Not Making the Grade The numbers are in and they’re not pretty. In its 2015 Education for All global monitoring report, the United Nations education agency, or Unesco, highlighted some sobering truths about just how far Indonesia stands today from being able to boast a decent education system. The report, which compares the picture in 2012 (the most recent year for which fi.

(Kompas) UN 2015: Ujian Nasional Generasi Z

Di 515 sekolah menengah atas sederajat, generasi Z yang akrab dengan dunia digital untuk pertama kali menjalani ujian nasional berbasis komputer, Senin (13/4). Jutaan naskah dengan rantai distribusi panjang digantikan sinkronisasi data hitungan menit. Pengisian jawaban dengan pensil digantikan satu klik! Tentu, perubahan tak selalu mulus. Pukul 07.30. Murid kelas tiga SMK Negeri 35 Jakarta bersiap.

(Kompas) Dilema Penyediaan Ribuan "Polisi DPR": Polri Harus Tentukan Skala Prioritas

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya mengutamakan skala prioritas penanganan keamanan nasional. Hal ini dinilai lebih penting daripada membentuk satuan kerja baru untuk mengamankan Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Polri justru diharapkan fokus meningkatkan antisipasi gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser, mengatakan, Polr.

(Kompas) Polemik Rencana 1.200 Polisi DPR: Wakil Rakyat yang Menjauhi Rakyat

Beberapa tahun lalu, operator jalan tol Jasa Marga sempat ditegur DPR ketika berniat memperkuat pagar pembatas jalan tol di depan gedung DPR. Pagar pembatas jalan tol dinilai akan menghalangi interaksi wakil rakyat dengan rakyatnya. DPR ingin supaya gedung parlemen terlihat oleh pelintas tol. Jasa Marga saat itu memang berniat meninggikan dan memperkuat pagar jalan tol akibat terlalu sering dirobo.

(Kompas) Polemik Polisi DPR: Jarak DPR dengan Rakyat Makin Jauh

Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tidak mengada-ada dengan membentuk polisi parlemen. Keberadaan polisi parlemen justru akan membuat jarak wakil rakyat dengan rakyat semakin jauh. Polisi parlemen akan membuat rakyat kesulitan menyampaikan aspirasi, bahkan berbahaya karena polisi bisa menjadi alat DPR. "Saya khawatir, adanya polisi parlemen justru membuat Gedung DPR semakin jauh dari rakyat. Me.

(Jakarta Post, Reuters) "Alcohol Emergency", Ban on Alcohol Bill give prison and fines for drinkers

Two Islamic faction in House (DPR) have proposed legislation that would ban all consumption of alcoholic drinks and bring jail terms of up to two years for offenders in Indonesia, home to the world's largest Muslim population. PPP faction (United Development Party/Partai Persatuan Pembangunan) is first creator, and PKS faction (Prosperous Justice Party/Partai Keadilan Sejahtera) to be second s.

(Kompas) Cegah Century Terulang, RUU JPSK Segera Dibahas di DPR

Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyampaikan rancangan tersebut ke parlemen untuk dibahas lebih lanjut. Finalisasi Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) itu dilakukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam rapat di Jakarta, Selasa (14.

(Kompas) Mei, PKS Pilih Presiden

Partai Keadilan Sejahtera telah selesai memilih anggota Majelis Syuro melalui pemilihan raya pada akhir Maret lalu. Para anggota Majelis Syuro tersebut nantinya akan memilih Presiden PKS 2015-2020 yang dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang. "Pemilihan Presiden PKS, menurut rencana, pada Mei," kata Ketua DPP PKS Yudi Widiana Adia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4). Y.

(Kompas) Pemerintah yakin Biaya Haji 2015 bisa diturunkan

Kementerian Agama optimistis biaya perjalanan ibadah haji 2015 dapat turun dari musim sebelumnya. Pemerintah akan membahas hal ini bersama DPR yang dijadwalkan akhir April. Penurunan biaya perjalanan haji senilai 26 dollar AS tersebut diperoleh dari efisiensi rute penerbangan sehingga lebih hemat. Pemerintah memilih rute penerbangan dari Jakarta langsung ke Madinah, Arab Saudi, sehingga tidak perl.

(Kompas) 220 Miliar total pengadaan barang dan jasa DPR dikritik

Baru-baru ini Sekretariat Jenderal DPR mengunggah laporan rencana umum pengadaan barang dan jasa DPR ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Laporan yang dapat diakses secara terbuka itu pun akhirnya menuai kritik tajam dari publik. Maklum, dalam rencana pengadaan yang totalnya Rp 220 miliar itu, sebanyak Rp 2,3 miliar di antaranya untuk membeli pewangi atau pengharum ruangan para .

(Republika) Minister Gobel promise to find solution on sale of beer in Bali

Trade Minister Rachmat Gobel vowed here on Saturday to find a solution to ensure that small retailers in Bali's tourism resorts can continue to sell beer despite the government ban."The decision to control the sale of alcoholic drinks will be implemented on April 16 and will not be postponed. Having heard what people want, especially in Bali, a solution will be found," he said during a.

(Koran Tempo) Rahasia Megawati. Opini oleh Asvi Warman Adam

Asvi Warman Adam Visiting Research Scholar pada CSEAS Kyoto University Megawati Soekarnoputri terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ia sudah memimpin partai berlambang banteng itu lebih dari 20 tahun. Apa rahasianya bisa bertahan lama dan partainya tetap solid? PDI Perjuangan berasal dari fusi PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba pada 1973. Secara teoretis,.

(Jakarta Globe) Members deemed qualified sacked: PDIP Ranks Leave a Lot to Be Desired

Observers have questioned the future quality of the Indonesian Democratic Party of Struggle, or PDI-P, after its national congress last week saw members deemed qualified sacked from the executive board while those whose credibility has been questioned now hold senior leadership positions. Petrus Selestinus, the coordinator of non-governmental organization the Indonesian Democracy Defenders Team, l.

(Jakarta Post) BI revise rules mitigate currency risks

Bank Indonesia (BI) is working to revise regulations on foreign exchange (forex) transactions, expecting to mitigate currency risks that could burden companies, as only less than a third of local firms with foreign debts hedge their loans. According to BI financial task force deputy head Nanang Hendarsyah, the central bank will soon launch the modified version of two regulations, locally known as.

(Kompas) ICJR, ELSAM: Proses Hukum Terpidana Mati Bermasalah

Banyak proses hukum dalam perkara terpidana mati bermasalah. Tidak saja upaya pengungkapan didominasi penyiksaan dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, tetapi proses hukum juga malah gagal menjerat pelaku utama dalam perkara tersebut. Hal ini menjadi benang merah pertemuan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) serta Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan media di Jakar.

(Kompas) Menaker Cari Masukan untuk Penghentian Pengiriman TKI

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mencari masukan dari sejumlah kepala daerah untuk menyempurnakan penyusunan peta jalan penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia di sektor informal. Tujuannya, kebijakan yang dihasilkan nanti tepat sasaran dan tidak memunculkan persoalan baru. Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri dalam kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jum.

(Bisnis) Jokowi dan PDIP Perlu Bersinergi. opini Philips J. Vermonte dari CSIS

Jokowi dan PDIP Perlu Bersinergi Salah satu hasil Pilpres dan Pileg 2014 adalah terbelahnya DPR menjadi dua kubu, yaitu koalisi pemerintahan (Koalisi Indonesia Hebat) dan koalisi oposisi (Koalisi Merah Putih). Dilihat di permukaan, banyak yang mengkhawatirkan situasi ini akan menghambat pemerintahan Presiden Jokowi, mengingat KMP sebagai koalisi oposisi menguasai lebih banyak kursi di DPR diba.

(Tempo) PDI-P Pitches Simultaneous Presidential, Legislative Elections

The national congress of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), held in Bali, resulted in a number of political stances read during the closing ceremony of the congress, including a goal to conduct simultaneous presidential and legislative elections in 2019. “We call on the president who has been building an ideological cooperation with political parties at the House of Representativ.

(Kompas) UN 2015: Antisipasi Gangguan Teknis

Jutaan murid SMA/MA/SMK mulai menjalankan ujian nasional, Senin (13/4). Pada tahun ini, untuk pertama kalinya, diterapkan pula ujian nasional berbasis komputer. Berbagai gangguan teknis berusaha diantisipasi agar para murid peserta ujian berbasis komputer tidak terganggu saat ujian. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ujian nasional (UN) tahun ini di jalani setidaknya 2,8 jut.

(Liputan6) 72 Countries, Parliaments Confirmed their Presence at Asia- Africa Conference

Both Jakarta and Bandung city have gone through a series of refurbishment as the 60th Asia- Africa Conference Commemoration is only few days away. With numerous honoured foreign delegates confirmed presence, a physically- prepared representation of the two cities is deemed necessary. The event commences on the 19th and ends on 24th of April 2015. Bandung will only serve the conference once, that.

Susunan PDIP 2015-2020, dan Profil Spesifik Bagi DPP PDIP yang Menjadi Anggota DPR

Dewan Pimpinan Pusat PDIP 2015-2020: Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Ketua Dewan Kehormatan: Komarudin Watubun Tanawani Mora #kom2 #papua (profil wikidpr: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef76e ) Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Saiful Hidayat Ketua Bidang P.

(Kompas) Pasca Adriansyah ditangkap KPK, Aziz Syamsudin: Tidak Semua Aleg DPR Koruptor

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin meminta agar masyarakat tidak menggeneralisir semua anggota DPR memiliki tabiat buruk yang sama. Menurut Aziz, jika ada anggota DPR yang melakukan tindakan korupsi, hal itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. "Jangan digeneralisir. Ini kan institusi DPR, tapi itu kan oknum," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Jumat (10/4/2015). Pernyataan politi.

(Harian Kompas) Opini: Parpol dan Persepsi Publik, oleh Djajadi Hanan

Secara teoretis, dari sudut pandang publik, partai politik adalah kanalisasi dari kepentingan masyarakat agar diperjuangkan menjadi kebijakan negara. Karena masyarakat itu bermacam-macam sehingga kepentingannya juga beragam, parpol pun bermacam-macam. Parpollah yang mengetahui seluk-beluk proses perjuangan agar kepentingan masyarakat itu dapat diakomodasi oleh negara atau sistem politik. Parpol be.

(Jakarta Post) End water privatization after revoking the water law: central govt to appeal water verdict

Following two private water companies, the central government has decided to file an appeal against a Central Jakarta District Court ruling that canceled the privatization of water in the capital city. Central Jakarta District Court spokesman Bambang Kustopo said on Friday that besides PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) and PT Air Aetra Jakarta (Aetra), the President, Vice President, finance minister.

(WSJ) Mega’s Message to Jokowi: I’m the Boss

Former President Megawati Sukarnoputri this week delivered an unveiled message to President Joko Widodo: You’re a product of the party, and you remain at its service. That suggestion, delivered during a political party speech with Mr. Widodo in attendance, reflects the power the former president still wields in national politics, and the strained ties she has with the new president, political anal.

(Harian Kompas) Opini: Regenerasi Kepemimpinan Partai Politik, oleh Asrinaldi

Ada dua peristiwa politik nasional bulan April dan Mei ini yang mendapat perhatian masyarakat, yaitu Kongres PDI Perjuangan dan Kongres Partai Demokrat. Kedua partai politik ini akan memilih pemimpin baru untuk lima tahun ke depan. Tentu, bagi masyarakat yang mengamati sudah menduga tidak akan ada kejutan terkait siapa yang memimpin kedua partai besar ini. Pasalnya, suara kader kedua partai umumny.

(Jakarta Post) PDIP appoints members implicated in grafts to cenral board: Rokhmin, Bambang, Idham

The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) has again drawn criticism after chairwoman Megawati Soekarnoputri appointed three party members implicated in graft cases to the ruling party’s 2015-2020 central board. The members in question were graft convict Rokhmin Dahuri, who heads the maritime division; graft suspect Bambang Dwi Hartono, who lead the election victory division; and graft su.

(Jakarta Post) PDIP denies bias against young politicians

The appointment of well-qualified party members as heads of local administrations as well as local party branches and the nomination of then Jakarta governor Joko “Jokowi” Widodo as presidential candidate indicate that the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) is carry out regeneration. Rebuffing criticism regarding the reelection of Megawati Soekarnoputri as party chairperson for the f.

(Kontan) Mendikbud: Pendidikan berkualitas tak harus mahal

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, mengaku, mendapat pelajaran penting saat dirinya berkunjung ke Kampung Matematika, di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/4/2015). Menurutnya, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi tidak harus berbiaya tinggi. "Ada beberapa pelajaran penting di tempat ini. Pertama, kampung ini terbukti secara .

(Merdeka) Pertemuan KMP Bahas Kapolri dan Angket untuk Menkumham

Koalisi Merah Putih melakukan pertemuan tertutup di rumah Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Pertemuan itu membahas mengenai situasi politik terkini."Banyak yang dibahas terkait dengan angket (Menkum HAM), Perppu KPK, Kapolri, apa yang dilakukan KPK. Banyak termasuk bagaimana menyatukan KMP untuk membantu bangsa dan negara," kata Sekjen PPP versi Munas Jakarta Dimyati Nata.

(Harian Kompas) Hasil UN Tak Jadi Hambatan Daftar PTN

Nilai ujian nasional tidak menjadi hambatan bagi murid untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun, keputusan penerimaan tetap berada di tangan pengelola perguruan tinggi negeri karena bahan pertimbangan penerimaan bukan hanya hasil ujian nasional, melainkan juga nilai rapor. "Peserta didik tetap bisa mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri (PTN), berapa pun nilai UN (uji.

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Batal: Stop Privatisasi Air Jadi Tren Global

Tren penghentian pengelolaan swasta atas sumber daya air untuk kembali diurus pemerintah telah menjangkau lebih dari 230 kota di dunia. Itu seharusnya menjadi acuan bagi Pemerintah Indonesia untuk menguasai sumber daya air setelah pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jadi, swasta boleh berperan, tetapi tak boleh mengganggu akses air rakyat. "Pada 2004, kian bany.

(Harian Kompas) Pengukuhan Megawati dan Kaderisasi, Topik Utama Kongres PDIP

Megawati Soekarnoputri akan kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada hari pertama Kongres IV PDI-P di Denpasar, Bali, Kamis (9/4). Sebagai ketua umum terpilih, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menyusun struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat partai untuk lima tahun ke depan. Sedikitnya 2.000 peserta kongres, baik dari DPC maupun DPD PDI-P dari selur.

(Harian Kompas) HUT Gerindra, Prabowo Subianto: Politik Bukan Untuk Memecah-Belah

Pemerintah diharapkan menggunakan demokrasi dan politik untuk kemajuan bangsa, bukan untuk memecah belah. Pertarungan politik di tengah kehidupan berbangsa saat ini jangan sampai menjadi permusuhan politik. Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menyatakan hal itu dalam pelantikan pengurus DPP Partai Gerindra, Rabu (8/4), di Jakarta. "Ada beberapa oknum dalam pemeri.

(Harian Kompas) 2 Bulan Dibentuk, Badan Ekonomi Kreatif Belum Berbuat Optimal

Dua bulan setelah dibentuk, Badan Ekonomi Kreatif masih belum bisa berbuat apa-apa akibat realisasi anggarannya yang mencapai Rp 1,5 triliun belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Struktur badan yang langsung berada di bawah presiden itu juga belum lengkap. "Saat ini baru ada dua pengurus yang ada di Badan Ekonomi Kreatif (BEK), Triawan Munaf sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris utamany.

(Tempo) Bali Nine dan Perlawanan Hukum Yang Sia-Sia

Kejaksaan Agung memprediksi upaya uji materi Undang-Undang Grasi ke Mahkamah Konstitusi oleh terpidana mati dan duo sindikat narkoba Bali Nine, Andrew Chan serta Myuran Sukumaran, akan gagal. Hal tersebut mengacu pada fakta bahwa keduanya warga negara asing."Urusannya apa orang asing akan mengajukan uji materi terhadap undang-undang di Indonesia? Enggak masuk akal. Dulu MK Pernah menolak uji m.

(Detik) Ketua DPR Minta Maaf Pada Masyarakat Atas Insiden Perkelahian di Komisi 7

Ketua DPR Setya Novanto angkat bicara soal keributan‎ yang diwarnai aksi main pukul di sela rapat komisi VII pada Rabu (8/4) kemarin. Novanto meminta maaf atas kejadian yang mencoreng nama DPR itu."Jadi tentu saya minta maaf yang sebesarnya kepada masyarakat dan pihak-pihak semoga ini tidak terulang," kata Setya Novanto di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/4/2015).Novanto menyatakan sudah mema.

(Detik) Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar: Pasca Pukul Mulyadi, Mustofa dipindahkan ke komisi lain

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar meminta maaf atas ulah anggotanya yang terlibat keributan di sela rapat komisi VII DPR pada Rabu (7/4) kemarin. Buntutnya, Hasrul akan memindahkan Mustofa ke komisi lain."Tak ada kata lain selain minta maaf dan saya berpikir pindahkan beliau dari komisi VII," ujar Hasrul di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4/2015).Hasrul belum menentukan Mustofa akan dirotasi ke .

Eks Bupati Tanah Laut yang kini Anggota Komisi 4 DPR Adriansyah tertangkap tangan oleh KPK

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Hotel Swiss-Bel Resort Bali. Anggota DPR Adriansyah dari dapil Kalimantan Selatan 2 tertangkap tangan menerima suap dari seorang oknum polisi, dengan tangkapan nilai suap sekitar 40 ribu dollar Singapura. Oknum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga ikut ditangkap di Bali. Belum diketahui mengapa Adriansyah ditangkap, apakah terkait suatu kasus saat dir.

(Liputan 6 SCTV) Pasca Penangkapan Adriansyah, Ketua DPR: Tolong Anggota DPR Jangan Korupsi

KPK membenarkan telah menangkap seorang diduga anggota DPR saat bertransaksi suap di hotel kawasan Sanur, Bali, Kamis 9 April malam dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ketua DPR Setya Novanto mengaku telah mendengar penangkapan anggotanya berinisial An tersebut. "Ini tentu masalah serius. Tapi apapun yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi harus kita dukung," ujar Setya di Gedung DPR,.

(Detik) Ketua DPR Undang Jokowi dan SBY Hadir di Pertemuan Parlemen Asia Afrika 23 April 2015

Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di akhir April 2015 ini juga akan diramaikan dengan pertemuan antar pimpinan parlemen. DPR mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dan nantinya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi pembicara."Pertemuan pimpinan parlemen 29 negara dalam rangka peringatan Konferensi Asia Afrika, tanggal 23 April 2015 di kompleks parlemen. Nanti dihadi.

(Tempo) Jokowi Muluskan Jalan Badrodin

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo akan memenuhi undangan rapat konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi di Dewan di Kompleks Gedung DPR, Senayan, hari Ini."Saya bertanya kepada beliau, (pembahasan dengan DPR) termasuk tentang Kapolri ya Pak. Lalu sambil tertawa beliau mengiyakan, iya, agar kita segera punya Kapolri definitif .".

(Koran Tempo) Suap ada Komisi 7 2009-2014 Diungkap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini akan menggelar sidang perdana Ketua Komisi Energi (komisi 8 7)Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana "Sidangnya memang dijadwalkan besok dengan agenda pembacaan dakwaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Infor Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha ketika dihubungi kemarin. Menurut dokumen diperoleh Tempo, Sulan akan didakwa deng.

(Harian Kompas) Presiden Cabut Perpres Kenaikan Tunjangan Mobil

Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 yang mengatur pemberian uang muka bagi pejabat negara untuk membeli kendaraan perorangan. Keputusan itu diambil karena adanya perdebatan di masyarakat tentang isi perpres tersebut. Presiden akan mengembalikan ketentuan tentang masalah ini pada aturan sebelumnya, yaitu Perpres No 68/2010. ”Presiden melihat ada perdebatan di masyar.

(Harian Kompas) Pengalokasian Dana Amanat UU Desa Masih Timpang

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa masih menimbulkan ketimpangan. Selain penyalurannya masih belum merata, perhitungannya juga masih belum berkeadilan. Akibatnya, sejumlah daerah mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tersebut segera direvisi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, saat rapat kerja dengan Komisi.

(Kompas) Pasca Presiden ke DPR: Badrodin Bakal Mulus

Pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri diyakini bakal mulus. Selain menerima penjelasan Presiden Joko Widodo terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, DPR juga berpandangan, posisi Kapolri yang kosong sejak 16 Januari 2015 harus segera diisi. ”Alhamdulillah semua fraksi menerima penjelasan Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto seusai ra.

(Tempo) Presiden ke DPR: Semua Fraksi Dukung Budi Gunawan Jadi Wakapolri

Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri, mendampingi Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. "Kami cari win-win solution agar Kapolri menjalankan fungsi tanpa persoalan," kata Ketua Fraksi NasDem, Rio Patrice Capella, di DPR, kemarin. "Kami minta Presiden memasangkan Budi jadi Wakapolri." Usulan ini muncul dalam rapat kons.

(Tempo) Fraksi PDIP Minta Fit Proper Kapolri Setelah Kongres

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Trimedya Panjaitan, meminta Komisi Hukum mundurkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan Badrodin Haiti. Komisi Hukum menunda jadwal tak dilakukan pekan ini, karena PDIP ada kongres di Bali," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. PDIP akan menghelat kongres nasional pada 8-.

(Jakarta Post) PDI-P Congress to Reinstate Megawati as Chairwoman

Confirming predictions that Megawati Soekarnoputri was unlikely to face any opposition at the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) congress this week, the congress committee said Monday that the event’s main agenda was to reaffirm the matriarch as chairwoman. Wayan Koster, head of the PDI-P Bali and local congress organizing committee chairman, told reporters on Monday that the congre.

(WikiDPR, Detik, Tempo) Kronologi kasus pemukulan diantara anggota Komisi 7, dan respon tiap fraksi

Kronologi menit per menit: 16.30 Mustofa Assegaf (PPP, Jawa Timur 2) melakukan pertanyaan terlalu banyak kepada Menteri Sudirman, Dirut PLN Sofyan Baswir, dan kepada pelbagai pihak ESDM Mulyadi (Demokrat, Sumatera Barat 2) selaku yang mendapat giliran memimpin rapat, mengingatkan bahwa Pak Mustofa terlalu banyak menghabiskan waktu. Terpaksa dipotong. Giliran bertanya selanjutnya adalah Hadi Mu.

(Tempo) Despite Fuel Price Hike, Basic Comodity Price Remain Normal

Following the fuel price hike on March 28, 2015, the prices of basic commodities in Yogyakarta province have not been affected yet. In a number of traditional markets, the prices of commodities such as rice, sugar, and shallot are still normal. The price of IR64 rice at Bantul Market for example, is still at Rp8,500 to Rp9,000 per kilogram, while the price of Pandan Wangi rice is at Rp11,000 per k.

(Tempo) BPJS Debt Reach 1 Trillion

Chairman of the Communication Group and Inter-Instituion Relations of the Social Insurance Organizing Body (BPJS) Ikhsan said that BPJS had sent a letter to regional governments to immediately pay the debts of BPJS (health insurance) payment of their officials. However, as of now, the debt that has already reached Rp1 trillion has not been paid yet. “We’ve also sent a letter to the Home Affairs Mi.

(Suara.com) Biaya Haji Capai 40 Juta, Ketua Komisi 8 DPR Minta Revisi BPIH

Komisi VIII DPR RI belum sepakat dengan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diajukan pemerintah. Kementerian Agama (Kemenag) diminta menghitung ulang dengan lebih cermat."Komisi VIII meminta Kemenag menghitung ulang BPIH yang lebih cermat agar diperoleh besaran yang lebih rendah sehingga calon jamaah haji tidak merasa terbebani," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Parta.

(ANTARA) Komisi I: 5 TKI Bebas dari Hukuman Pancung

Anggota Komisi I DPR RI H Syaifullah Tamliha menginformasikan, sebanyak lima orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kalimantan Selatan terbebas dari qisas hukuman mati berupa dipancung di Negara Arab Saudi."Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama warga kita banjar itu kembali ke kampung halaman," ujar legislator asal daerah pemilihan Kalsel tersebut kepada wartawan di Banjarmasin, Juma.

(Harian Kompas) Komisi IV DPR Dukung Menteri Susi Investigasi Kapal Hai Fa

Komisi IV DPR menyiapkan investigasi terhadap kasus kapal angkut MV Hai Fa. Putusan pengadilan yang ringan terhadap kasus kapal angkut berbobot 4.306 gros ton itu dinilai memukul rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Jumat (3/4), menegaskan, investigasi terhadap kasus Hai Fa menjadi putusan hasil Rapat Kerja (Komisi IV DPR dengan Menteri.

(Harian Kompas) Uang Mobil Dinilai Tak Adil, Ketua DPR: Anggota DPR Selama Ini Tak Mendapat Mobil Dinas

Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan uang muka pembelian mobil pejabat negara dari Rp 116,65 juta menjadi Rp 210,89 juta sungguh mencederai rasa keadilan rakyat. Presiden Joko Widodo sebaiknya membatalkan kebijakan tersebut karena kehidupan rakyat masih sulit akibat kenaikan harga barang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyampaikan hal ini seusai menghadiri perayaan ulang .

(Tempo) Fahri Hamzah: Pimpinan DPR Pertahankan Fraksi Golkar Pimpinan Ade Komarudin

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pimpinan DPR masih akan mempertahankan kepengurusan Fraksi Golkar di bawah kepemimpinan Ade Komarudin. Langkah itu ditempuh lantaran sengketa kepengurusan Golkar belum menemui kata akhir. "Karena itu, kami masih mempertahankan yang lama," ujar Fahri, Sabtu, 4 April 2015. Susunan pimpinan Fraksi Golkar terancam mengalami perombak.

(Detik) Komisi IV Bentuk Panja Penyerobotan Hutan

DPR di bawah koordinasi Komisi IV membentuk panja yang akan menginvestigasi masalah penyerobotan hutan oleh perkebunan. Untuk menyelesaikan masalah penyerobotan lahan ini, DPR bekerja sama dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.Komisi IV dan Siti melakukan rapat kerja dan membahas mengenai banyaknya temuan di daerah-daerah, khususnya wilayah Kalimantan, mengenai kasus tersebut..

(Jakarta Post) Waiting PDIP Congress: When Jokowi Much More Trusted Than Megawati

Her inner-circle supporters quickly questioned the motive of pollster Lembaga Survei Poltracking Indonesia after it announced its findings last Sunday that public trust in Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman Megawati Soekarnoputri had drastically declined. Her daughter, Puan Maharani, and son, Prananda Prabowo, seemed even worse in the eyes of the public. Hanta Yuda, the ex.

(Kompas) Penggunaan Tambahan Uang Mobil Kembali ke Moralitas Aleg DPR & Pejabat Negara

Sebagai Kepala Pemerintahan yang juga Kepala Negara, Presiden Joko Widodo sulit untuk tidak memenuhi permintaan DPR menaikkan uang muka pembelian mobil bagi pejabat di sejumlah lembaga negara. Kini, penggunaan uang muka untuk fasilitas mobil itu berpulang kepada moralitas setiap pejabat negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada Kompas, Minggu (5/.

(Kompas) Jaga Konsistensi Aturan Moratorium Penggunaan Kawasan Hutan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta konsisten terhadap aturan dan tidak melanjutkan kebijakan mempermudah penggunaan kawasan hutan bagi infrastruktur. Prinsip kehati-hatian berbasis kajian ilmiah dan kelayakan harus menjadi pertimbangan utama agar tak memicu masalah sosial, lingkungan, dan hukum. Pendapat itu disampaikan pakar hukum lingkungan Universitas Tarumanegara, Jakarta, Deni Bra.

(Jakarta Post) Megawati gradually losing control PDIP

Megawati Soekarnoputri will probably not be facing any opposition at next week’s congress for the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), but she has to accommodate a growing consensus in her party that she should share power with younger members of the party during her next five-year term. A study by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) shows that the daughter of fi.

(Kompas) Romahurmuziy Sarnkan Jokowi Batalkan Kenaikan Tunjangan Beli Mobil

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya membatalkan kenaikan uang muka kendaraan bagi pejabat negara. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat. "Saya kira hal itu bukan suatu prioritas. Presiden bisa evaluasi kembali untuk menarik lagi peraturan itu," kata Romahurmuziy di Kompleks P.

(Kompas) Tingkatkan Kehadiran di DPR, Fraksi Golkar Kubu Ical Lakukan Rotasi

Sekretaris Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan, Fraksi Golkar akan segera melakukan rotasi anggotanya di DPR. Rotasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota Fraksi Golkar.Bambang menjelaskan, rotasi yang dilakukan merujuk pada hasil evaluasi internal. Evaluasi itu menunjukkan bahwa banyak anggota Fraksi Golkar yang sering tidak menghadiri rapat komisi, rapa.

(Detik) Mendagri Tjahjo Ceritakan Kenaikan Gaji DPR dalam 6 Periode: dari 950 ribu jadi hampir 100 juta

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan celetukan soal perbandingan gaji anggota DPR dengan menteri. Mantan anggota dewan selama 6 periode itu mengatakan, menjadi menteri gaji yang diterimanya jauh lebih kecil.Hal itu disampaikan Tjahjo saat membuka Musrenbang Provinsi Jabar di Hotel Horison, Kamis (2/4/2015).Ia mengatakan, dirinya sudah hampir 30 tahun menduduki kursi sebagai anggota dewan.

(Harian Kompas) Wakil Ketua DPR: Tidak logis jika putusan final fasilitas uang muka beli mobil karena Ketua DPR

Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat negara lewat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tak hanya disayangkan, tetapi juga dinilai inkonsisten dengan janji-janjinya sebelum menjadi presiden. Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie, Jumat (3/4), mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi menimbulkan pertanyaan, mengapa untuk pejabat negara di lingkungan legislat.

(Harian Kompas) Lalola ICW: Pidana Korupsi Jangan Masuk RUU KUHP

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai pidana korupsi tak perlu dimasukkan dalam rancangan ini. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengatakan, apabila pemerintah memasukkan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP yang disusun dengan car.

(Harian Kompas) Opini: Menjaga Integritas Pilkada, oleh Khairul Fahmi

Walaupun tersangka belum tentu bersalah, tetapi status tersebut sesungguhnya menjadi tembok penghalang bagi seorang kepala daerah terpilih untuk mengucapkan sumpah jabatan, ”…saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya… menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,...” Bagaimana mungkin lafal itu tetap diucapkan seseorang dalam posisi sedang diduga melanggar u.

(Harian Kompas) DPR Berharap Iuran JKN Tak Naik, Disesuaikan APBN 2016 Kedepan

Rasio klaim BPJS Kesehatan 2014 mencapai 103,88 persen. Artinya, klaim yang harus dibayar pada program Jaminan Kesehatan Nasional lebih besar dibandingkan dengan iuran yang diperoleh. Karena itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional usulkan kenaikan iuran bagi semua kelompok peserta. "Berdasarkan data 2014 dan triwulan I-2015, dana JKN tak mencukupi," kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (D.

(Kompas Siang) Pasca Surat Permintaan Ketua DPR, Pemerintah Cairkan 157 Miliar untuk Tunjangan Mobil

Untuk memenuhi fasilitas uang muka bagi pembelian mobil pejabat negara, pemerintah terpaksa menyediakan anggaran tambahan Rp 157 miliar dari APBN Perubahan 2015. Tambahan dana tersebut untuk membayar keseluruhan uang muka bagi 752 pejabat negara jika mereka mengambil mobil baru dengan masing-masing uang muka Rp 210,89 juta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasil.

(Kompas Siang) Kenaikan Harga Elpiji 12 Kilogram Kurang Bijak

Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji 12 kilogram per 1 April 2015 dinilai kurang bijaksana. Kenaikan harga tersebut terjadi beberapa hari setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis solar dan premium. Keputusan menaikkan harga elpiji itu dirasa terlalu terburu-buru. "Kebijakan (menaikkan harga elpiji 12 kilogram) itu kurang tepat. Pemerintah tidak punya empat.

(Harian Kompas) Dana Publik untuk Partai Politik, oleh Prof. Ramlan Surbakti

Menteri Dalam Negeri tengah mempertimbangkan usul sejumlah partai politik di DPR untuk menaikkan alokasi dana APBN kepada partai politik (Kompas, 11/3). Di pihak lain, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan dana APBN Rp 1 triliun kepada partai politik. Belum begitu jelas bentuk pemberian dana publik kepada partai politik: apakah kepada semua partai politik peserta pemilu, baik yang mempunyai kursi mau.

(Harian Kompas) Survei Internal PDIP, oleh CSIS: Megawati Paling Berintegritas dimata Elit PDIP

Mayoritas elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah menilai Megawati Soekarnoputri masih merupakan figur yang paling berintegritas, andal dalam manajemen organisasi, dan mumpuni secara kepemimpinan di pusat. Namun, ketika ditanya siapa yang paling mampu membesarkan PDI-P dalam lima tahun mendatang, mayoritas responden yang sama menjawab Joko Widodo. Puan Maharani berada di urutan kedua.

(Harian Kompas) Jokowi Hadir di DPR Senin, DPR Pastikan Tak Akan Pojokkan Presiden

Presiden Joko Widodo akan hadir dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Senin (6/4) mendatang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dijamin tidak akan dipojokkan oleh pimpinan DPR lainnya. ”Sudah ada (jaminan). Pak Setya Novanto, Ketua DPR, sudah memberikan jaminan tidak akan ada serangan yang memojokkan kepada Presiden,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo .

(SINDO) Posisi Investasi Internasional Indonesia Rp 5.468 triliun

Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat net kewajiban sebesar USD419,8 miliar atau senilai Rp5.468 triliun (47,2% PDB) pada akhir kuartal IV/2014, meningkat 1,4% dari posisi net kewajiban USD414,2 miliar (47,0% PDB) pada kuartal sebelumnya.Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara mengatakan, kenaikan net kewajiban posisi investasi internasional Ind.

(Tempo) CSIS Survey: Jokowi (26,6 percent) Surpasses Megawati (15, percent) for Chairman

The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) has revealed the results of its leadership survey in the ruling Indonesian Democratic Party of Strugge (PDI-P). The results showed that President Joko Widodo topped the list among figures deemed able to help improve the party's performance in the next five years. "He was way above Megawati," said CSIS researcher Arya Fernandes .

(Harian Kompas) Elpiji 12 Kilogram Naik, DPR Khawatir Subsidi Elpiji 3 Kilogram Membengkak

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji 12 kilogram Rp 8.000 per tabung mulai 1 April 2015. Alasannya, harga gas acuan kontrak Aramco naik dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang melemah. Kenaikan itu adalah kenaikan harga ketiga sepanjang 2015. "Harga elpiji 12 kilogram naik Rp 8.000 per tabung sehingga kini harga jual di tingkat agen menjadi Rp 142.000 per tabung," ujar Vice.

(Tribun) Jelang Kongres PDIP di Bali, DPP PDIP Bali Dukung Megawati 100 Persen

Hasil Survey Center for Strategic and International Studies (CSIS) ditangapi datar oleh PDIP Bali. Dimana dalam hasil survey yang digelar 16 – 15 Februari lalu, 30 persen DPC PDIP tidak menginginkan Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum PDIP kembali. Menanggapi hal ini, Sekretaris DPD PDIP Bali IGN Jayanegara menegaskan bahwa PDIP di Bali, baik DPD tingkat provinsi maupun pengurus DPC (kabupa.

(Kontan) BURT DPR: Selain dana bangun dapil ( #bansosDPR ), DPR rencanakan gedung baru

DPR RI kembali mewacanakan pembangunan gedung baru. Alasannya, gedung yang ada saat ini dianggap sudah melebih kapasitas. "Kapasitas Nusantara I itu sudah tidak memadai. Saya sangat khawatir banyak anggota DPR yang tidak ingin berkantor di situ," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Roem Kono, di sela-sela kegiatan presss gathering DPR, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/3). Roem Kon.

(Tempo) Maruarar: Facing Congress, Megawati is the Unifying Force of All Cadres

Maruarar Sirait, Chairman of the Central Executive Board of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), said that all cadres of the party would choose Megawati as the chairperson of the party in the upcoming national congress in April. According to Maruarar, Megawati is the unifying force of all the cadres, evidenced by the fact the party managed to win both the legislative and the preside.

(Koran Tempo) OJK, Gubernur BI Jamin Likuiditas Perbankan Masih Aman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kondisi perbankan nasional masih aman, meski kurs rupiah terus melemah hingga mencapai level psikologis 13 ribu per dolar Amerika Serikat. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, berdasarkan hasil uji kekuatan (stress test) terhadap seluruh perbankan, belum ada bank yang berada dalam kategori berbahaya. "Semua dalam keadaan baik," kata di.

(Koran Tempo) Opini: Badut Politik dan Tukang TV, oleh Seno Gumira Ajidarma

Apa bedanya badut politik dengan badut biasa? Ternyata tak hanya berbeda, tapi bisa juga bertentangan. Sementara badut biasa nilai tambahnya jelas, yakni memberikan hiburan, dan karena itu dibutuhkan, maka kehadiran badut politik sangat memprihatinkan, karena seharusnya tidak ada. Memang, ada kalanya badut beneran yang disebut pelawak tiba-tiba saja "terjun ke dunia politik", tetapi jika d.

(Jakarta Globe) Defense and Territory Issue: Jokowi Must Walk the Walk

Since President Joko Widodo took office and announced his administration’s priorities last year, many wondered if Indonesia still took its foreign relations seriously. But as Joko is under pressure to show some tangible successes — in terms of jobs, income and prosperity — Indonesian foreign policy is becoming more pragmatic. Economic diplomacy — getting foreign businesses to invest in the country.

(Kompas) Anggota DPR Demokrat Bersedia Iuran untuk Pendanaan bagi SBY di Kongres

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Agung Budi Santoso, mengaku akan menyumbang untuk modal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju dalam kongres mendatang. Dalam kongres tersebut, SBY akan maju kembali sebagai calon ketua umum. "Kita akan celengan, iuran, kita anggota Dewan iuran," kata Agung di sela-sela kegiatan press gathering DPR, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2015). Walaupun iuran, Agu.

(Harian Kompas) Opini: Dana Penelitian Universitas, oleh Prof. Conrad William Watson

Hampir semua orang yang berkiprah di perguruan tinggi di Indonesia dan mereka yang prihatin pada perkembangan yang terjadi belakangan ini akan sependapat bahwa salah satu halangan besar kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia adalah kurangnya otonomi perguruan tinggi. Penjelasan rinci mengenai kepincangan dan kelumpuhan dalam kinerja universitas sekarang diterangkan dengan detail dalam buku Sulist.

(Harian Kompas) JK: pemerintah tunjuk Tedjo & Yassona jelaskan ke DPR tentang batalnya BG

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kesiapan pemerintah untuk menjelas-kan latar belakang pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri dan alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Kalla menilai permintaan DPR terkait dengan penjelasan pembatalan pelantikan Budi wajar. Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo bisa menjelaskan hal ihwal terkait pembatalan.

(Harian Kompas) Tak Sesuai UU Pilkada bagi #kom2, KPU Ubah Draft Aturan

Komisi Pemilihan Umum membahas ulang isi 10 draf peraturan KPU terkait dengan pemilihan kepala-wakil kepala daerah serentak. KPU akan merevisinya sesuai masukan dari berbagai pihak saat uji publik seluruh draf peraturan tersebut dan masukan dari KPU daerah. "Kami akan membahas dalam rapat internal sambil menunggu proses rapat konsultasi seluruh rancangan peraturan KPU itu dengan DPR dan pemeri.

(Harian kompas) Hajriyanto: kader pelan-pelan akan dukung Agung Laksono

Konflik di Partai Golkar tidak akan segera dapat diselesaikan setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan yang sah di partai itu. Namun, kader Golkar diyakini secara perlahan akan mendukung kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah atau yang diakui pemerintah. Hajriyanto mencontohkan pengalaman Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 1970. Saat itu, semua pengurus wilayah d.

(Harian Kompas) Emerson Yuntho: Remisi lemahkan pemberantasan korupsi

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana koruptor yang tak berstatus justice collaborator (pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum) dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi. Praktik itu dikhawatirkan bisa mengurangi efek jera dan melukai rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi.

(Koran Tempo) Usulan Remisi Koruptor dari Komisi 3 DPR: PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Frksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengungkapkan bahwa komisinya (Komisi 3) di Senayan yang menjadi pihak di balik rencana memperlonggar remisi koruptor. Menurut Asrul, usulan itu nantinya akan dituangkan lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Hak Warga Binaan. "Mayoritas fraksi merekomendasikan revisi atura.

(Global Post) Tobacco Law dilemma: number of child smokers in Indonesia is out of control. By Marie Dhumieres

CICAPAR, Indonesia Dihan’s family is very proud of him. Until just a few months ago, Dihan was smoking up to two packs of cigarettes a day, but he has managed to cut down. “He was sick, he was coughing a lot, and the doctor said he had to quit. He’s been trying hard, and now he just smokes five a day,” said his mother, Sulawati. Dihan is six and has been smoking for years. Dihan’s parents say th.

(AFR) Indonesia-Australia Relation: Gen. "stop asylum seeker boats" is Head of the Australian Army, How Will Relation with Indonesia?

by John Kerin Operation Sovereign Borders military chief Lieutenant General Angus Campbell will take over the job of Army Chief from May as part of a reshuffle of the armed forces leadership. Prime Minister Tony Abbott also announced a new Chief of Air Force with Air Vice Marshal Gavin Davies who gets a promotion to Air Marshal in taking over from Air Marshal Geoff Brown, from July 1. Lieutenant.

(wikidpr) 6 Klub Kategori Terburuk Diperbolehkan Ikuti ISL 2015, Kick-Off tetap 4 April 2015

Setelah rapat 8 jam dan diselingi skors 1 jam, Komisi 10 bersama PSSI dan PT Liga Indonesia serta Badan Profesionalisme Olahraga Indonesia mendapat titik temu tentang pelaksanaan ISL 2015. ISL 2015 tetap dimulai 4 April 2015, karena ada kompromi utamanya pada 6 klub terkategori terburuk atau tak direkomendasikan ikut ISL oleh BOPI. 6 Klub sebelumnya telah mendapat "kategori D" oleh BOPI ka.

(Koran Tempo) Komisi 9 Pertanyakan Investigasi Lanjutan Terhadap Kalbe Farma

Anggota Komisi Kesehatan DPR dan FYaksi PPP, Okky Asokawati, menunggu hasil investigasi lanjutan yang dilakukan deh PT Kalbe Farma. Dalam surat hasil investigasi awal yang diterima Komisi Kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, tertulis bahwa BPOM menunggu hasil investigasi lanjutan oleh PT Kalbe Farma. Investigasi lanjutan terkait dengan kasus meninggalnya dua pasien di RS Siloam pad.

(Bloomberg-Jakarta Post) Beer Today, Gone Tomorrow: 2015 priority legislation includes banning alcohol

Alcohol can be a hard sell in Indonesia, which has more Muslims than any other country. It’s about to get a whole lot tougher. A regulation supported by Islamic groups that is scheduled to come into effect next month will prohibit the sale of beer at convenience stores and other small shops in the world’s fourth-most populous country. The ban adds to a growing list of measures by President Joko Wi.

(Kompas) Polemik Remisi Koruptor: PP 99 tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi Tak Perlu Direvisi

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi belum perlu direvisi. Masih banyak urusan lain yang perlu diperhatikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selain rencana merevisi PP itu. ”Ada banyak hal lain yang masih perlu dibicarakan (dalam pemberantasan korupsi), seperti sistem pembuktian terbalik atau pemiskinan korupto.

(Kompas) Opini: Besaran Bantuan Politik, oleh Didik Supriyanto Ketua Perludem

Demi kemandirian partai politik, bantuan keuangan dari negara perlu ditingkatkan. Namun, jika langsung digelontor Rp 1 triliun, partai justru akan terperosok. Oleh karena itu, diperlukan metode tepat untuk menentukan besaran bantuan keuangan tersebut. Undang-Undang Partai Politik (UU No 2/2008) dan perubahannya (UU No 2/2011) menyebut tiga sumber keuangan partai politik: iuran anggota, sumbangan i.

(Harian Kompas) Tak Harus Buru-Buru, Tapi Pergantian Pimpinan Fraksi Hak Partai Politik

Pimpinan DPR dan MPR mengimbau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta Agung Laksono tidak terburu-buru merombak susunan fraksi di legislatif. Kubu Munas Jakarta sebaiknya menunggu putusan hukum tetap. "Memang, secara prinsip, mengubah struktur fraksi di parlemen itu hak setiap partai. Namun, MPR adalah lembaga yang berpegang pada kebenaran hukum dan kon.

(Tempo) UU Pers: Jokowi dan Kriminalisasi Pers, Opini oleh Sabam Leo Batubara

Sabam Leo Batubara Wakil Ketua Dewan Pers 2007-2010 Pada era reformasi ini, sebagai institusi yang berfungsi melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers selalu berkepentingan agar presiden yang baru atau sedang memerintah tetap berkomitmen melindungi kemerdekaan pers. Untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers berharap penegasan kebijakan pers presiden dalam menyikapi perkara pers tetap berpedoman.

(Kompas) Wacana Bansos DPR 3-10 Miliar tiap anggota

Ada agenda tambahan dalam sidang-sidang paripurna DPR periode 2014-2019, jika dibandingkan sidang paripurna DPR periode sebelumnya. Sidang paripurna DPR periode ini selalu diakhiri dengan agenda penyampaian usulan program pembangunan daerah pemilihan oleh para anggota DPR. Dalam satu kali rapat paripurna, ada 20-30 usulan program pembangunan daerah pemilihan (dapil) yang diajukan para anggota DPR..

(Tempo) Wakil Ketua Komisi 8 Temukan Permasalahan Persiapan Haji

Wakil Ketua Komisi Agama (Komisi 8) Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mujahid mengatakan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini bermasalah. Temuan itu merupakan hasil sementara survei persiapan haji tim khusus Komisi Agama DPR ke Mekah, dari 13 Maret sampai akhir pekan Ini Masalah itu, menurut Sodik, misalnya, menyangkut katering jemaah haji. Tim, kata dia, menemukan pemenang tender katering men.

(Detik) Agung Laksono dan Setya Novanto Bahas Perombakan Fraksi Golkar

Ketum Golkar Agung Laksono dan Ketua DPR Setya Novanto sudah membahas soal perombakan Fraksi Golkar DPR. Apa dealnya?Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap sudah ada pembicaraan khusus antara Agung Laksono dan Setya Novanto terkait perombakan Fraksi Golkar. Dari pembicaraan itu, Agus menaruh harapan Novanto kooperatif memuluskan pergantian pimpinan fraksi."Sudah ada pembicaraan k.

(Tempo) Deputy Speaker of DPR Fahri Hamzah Refuses to Reorganize Golkar Faction

Fahri Hamzah, Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR), confirmed that the DPR will not discuss the proposal submitted by the Functional Group Party (Golkar) to reorganize the party's faction in the DPR. "We cannot discuss [reorganization] because there is no official letter from the Law and Human Rights Ministry," said Fahri. Fahri said that the DPR will only discuss the m.

(Jakarta Post) YLBHI-KPK Watch: with 157 cases between 2004-2014, PDIP most graft cases

A government plan to ease a remission regulation for corruption convicts has been described as a way of protecting members of the ruling Indonesian Democratic Party (PDI-P) from legal charges, the party having suffered more corruption convictions than any other over the past decade. Alvon Kurnia Palma from the Foundation of the Indonesian Legal Aid Institute (YLBHI) cited a study on the corrupti.

(Tempo) Negara Lain Perketat UU Terorisme, di Indonesia UU Terorisme Tak Bisa Jerat ISIS

Perdana Menteri Prancis Manuel Valls kemarin menyajikan rancangan undang-undang yang memungkinkan otoritas Prancis melaksanakan pengawasan terhadap orang-orang yang diduga sebagai teroris tanpa persetujuan pengadilan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi warganya bergabung dengan milisi Islamic State of Iraq and al-Sham atau ISIS.RUU tersebut memungkinkan pihak berwenang menyadap komunikasi .

(Tempo) Law on Broadcasting: Screen Grab

The government must use this good opportunity to restructure the ownership and broadcast system of national television. This momentum follows the State Administrative Court's decision two weeks ago, revoking the Communication and Information Minister's Regulation No. 22/2011 on Terrestrial Digital Television Broadcasting. Ownership of national television channels has so far been divided up.

(Tempo) Minister Laoly Yet to Approve Agung Laksono's Request

Law and Human Rights Minister Yasonna H. Laoly said that he has not verified the new faction of the Functional Group Party (Golkar) at the House of Representatives, as requested by Agung Laksono. Laoly said that his team is still assessing the documents related to the matter. "They still have some documents to deliver," said Laoly. Agung Laksono delivered the list of the new members of Gol.

(Jakarta Post) Agung, Ical talk at friend’s birthday bash

Golkar Party adversaries Agung Laksono and Aburizal “Ical” Bakrie, who have been feuding over the control of the nation’s second-biggest party, briefly buried the hatchet as they simmered down over glasses of wine in their first meeting in three months late on Wednesday. At birthday bash of a friend, Adiwarsita, held in Kemang, South Jakarta, Agung said he had bumped into Ical and that the crowd .

(Tribun-Timur) Komisi VI DPR RI: Simpanan Daya Listrik Sulsel Lemah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat- Republik Indonesia (DPR-RI) menyebut ketersediaan daya listrik Sulsel tidak aman. Hal tersebut kompak disuarakan oleh rombongan wakil rakyat tersebut saat melakukan kunjungan kerja di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan (UIP) 13 di kantornya Jl Hertasning Raya, Makassar, Selasa (17/3/2015). Turut hadir, Direktur PT .

(Republika) Fadli Zon: Pimpinan DPR Tolak Perombakan Fraksi Versi Agung Laksono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak kuasa sepihak, sejumlah anggota dari Partai Golkar Munas Ancol untuk mengubah kepemimpinan fraksi di lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, proses hukum terkait partai berlambang pohon Beringin itu belum tuntas.Dikatakan politikus Partai Gerindra itu, struktur fraksi Partai Golkar di DPR, masih mengacu pada kep.

(Jakarta Globe) Fahri Hamzah: RI has better things to worry about than IS

Jakarta Globe - House of Representatives (DPR) Deputy Speaker Fahri Hamzah says the government should not expend too much effort addressing the issue of Indonesian nationals joining the Islamic State (IS) movement, as there were pressing issues to tackle. “Yes, we must be cautious of them. But we shouldn't dwell on that issue for months as if there aren't other important things to think ab.

(Tempo) All DPR Members to Receive Special Treatment: Diplomatic Passport

Members of the House of Representatives will now receive similar treatment to that of a Diplomat when travelling abroad. DPR members will now have the black passport, which previously only available for Diplomats and high ranking officials. "The diplomatic passport is not only for the DPR Speaker, but also for members of the DPR," said Setya Novanto, the DPR Speaker. "[However] this pa.

(viva) Bambang Haryo: Segera Bangun Kereta Bandara menuju Juanda

Tingginya intensitas penumpang pengguna pesawat terbang di Bandara Juanda membuat jalan menuju bandara juanda sangat padat dan sering terjadi penumpukan penumpang disaat peak season.Anggota Komisi VI DPR, Bambang Harjo dari Fraksi Gerindra mendesak, agar Menteri Jonan segera membangun kereta bandara menuju Juanda untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang mencapai 17,2 juta per tahunnya. “Kereta.

(The Diplomat) Bali Nine: Indonesia Threatens Australia With ‘Human Tsunami’

Indonesia could release a “human tsunami” of more than 10,000 asylum seekers to Australia if Canberra continues to give Jakarta grief over the execution of two Australian nationals for drug offenses, an Indonesian minister warned earlier this week. Over the past few weeks, Australia has been repeatedly urging Indonesia not to execute Andrew Chan and Myuran Sukumaran, the ringleaders of the so-call.

(Bisnis) UU BPJS Digugat Ke MK, Akankah Batal Diberlakukan?

Sejumlah elemen masyarakat menggugat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi.Dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan asuransi dan dua warga mengajukan gugatan uji materi terhadap UU BPJS itu ke MK.Dalam sidang ke-6 di MK pekan ini, pemohon menghadirkan dua saksi ahli yakni Yaslis Elyias (Ahli Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kes.

(Merdeka) Ramson Siagian: Biata Produksi Listrik Indonesia Tertinggi di Dunia

Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik di Indonesia dinilai termahal di dunia. Hal tersebut lantaran banyak pembangkit listrik di Indonesia menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). "BPP di Indonesia itu Rp 1.300 per KWh, paling tinggi di dunia," ujar Anggota Komisi VII DPR-RI Ramson Siagian saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJ.

(ANTARA) Saleh Daulay has urged the government to monitor travel agents anticipate ISIS

A legislator has urged the government to monitor travel agents organizing minor hajj pilgrimage to anticipate the possibility of participants using their programs only to join ISIS."The case of people using the pilgrimage program only as a way to reach Syria to join the ISIS must never happen again. Although travel agents are not linked the incident may not happen again," Saleh Daulay, th.

(Harian Kompas) KPU Atur Iklan di Media

Komisi Pemilihan Umum mengatur penayangan iklan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah di televisi dan radio. Langkah ini dilakukan untuk mengawal independensi media siar dan memberikan kesempatan kampanye yang seimbang kepada setiap calon. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Amiruddin mengatakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan Peraturan KPU (PKPU) tentang.

(Harian Kompas) Proses islah, Romi dan Djan tawarkan Syarat Ketat

Rencana perdamaian atau islah yang mulai dijajaki masing-masing kubu Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang berbeda tidak akan berjalan mulus. Walaupun kedua pihak sudah membuka peluang islah, persyaratan yang ditawarkan kubu Djan Faridz ataupun Romahurmuziy sama-sama ketat. Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (13/3), mengatakan, pihaknya menyambut baik .

(Tempo) Tak Ada Pesaing, Megawati Dikukuhkan sebagai Ketua Umum di Kongres April Nanti

Megawati Soekarnoputri akan dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kongres yang berlangsung 9-12 April 2015 di Bali. Ketua Panitia Daerah Kongres IV PDIP, I Wayan Koster, mengatakan tidak ada seorangpun pesaing Mega dalam perebutan kursi nomor wahid di partai berlambang banteng moncong putih itu. "Sesuai keputusan Rakernas di Semarang, tak ada pemilih.

(TEMPO) Setya Novanto, Erwin Aksa, Mahyudin, Airlangga dikabarkan gabung ke Kubu Agung Laksono

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, mengklaim puluhan pendukung Aburizal Bakrie siap berbalik arah. Menurut Leo, pengurus Golkar kubu Aburizal yang siap merapat ke kubu Agung antara lain Airlangga Hartarto, Mahyudin, dan Erwin Aksa."Puluhan kader datang ke Pak Agung, melapor siap masuk," kata Leo di Jakarta, Sabtu, 14 Maret 2015. Sesuai dengan putusan Mahkama.

(detik) Mantan Penasehat KPK sarankan koruptor dihukum mati

Pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini dinilai belum maksimal. Hukuman mati pun diwacanakan untuk para koruptor."Kalau di Islam, orang yang mencuri dihukum potong tangan. Karena itu saya usulkan hukuman mati harus diberlakukan bagi para koruptor," kata mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam Bincang Senator di kafe Brewerkz, Senayan City, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1.

(Harian Kompas) Usai Reses, Komisi 3 Akan Panggil Menhukham Bahas Remisi Koruptor

Pemerintah semestinya makin memperketat dan bukannya melonggarkan syarat bagi terpidana korupsi untuk memperoleh remisi. Hal ini karena korupsi merupakan kejahatan serius bagi bangsa Indonesia sehingga harus ditangani secara serius dan komprehensif. "Syarat yang ada untuk pemberian remisi justru mesti diperketat agar seorang terpidana tak mudah begitu saja mendapatkannya," kata Jaksa Agung.

(Harian Kompas) Direksi Bakrie & Brothers Masuk Pengurus Inti PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional 2015-2020 Zulkifli Hasan bersama 12 anggota tim formatur tengah memfinalisasi susunan kepengurusan untuk segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Susunan kepengurusan partai politik yang lahir pada 23 Agustus 1998 ini akan secepatnya didaftarkan ke Kemenkumham. "Kepengurusan masih akan dilengkapi nanti. Yang penting sekarang adalah (pengu.

(Jakarta Globe) Agung Laksono tethers Golkar to PDIP

Agung Laksono on Monday continued to stage meetings with leaders from other parties, despite his reign at the helm of the Golkar Party still yet to be formally recognized by the government. Agung met with Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) chairwoman Megawati Soekarnoputri at her home in Menteng, Central Jakarta, during which he stated his party’s intention to join the government’s ru.

(Kompas) Kubu Agung Hari Ini Serahkan Formatur ke Mehukham, 10 Persen dari Kubu Ical

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil musyawarah nasional di Jakarta yang dipimpin Agung Laksono telah merampungkan susunan kepengurusan untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 10 persen dari jumlah pengurus berasal dari kubu Aburizal Bakrie yang menggelar Munas Golkar di Bali. "Cukup banyak (pengurus Munas Bali) yang kami terima. Saya akui belum 100 persen (pengurus Munas .

(Metro TV) 15 Orang Kubu Hatta Masuk Pimpinan DPP PAN

PAN yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan sudah menyerahkan 76 nama pengurus barunya ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 15 pendukung Hatta pun diakomodasi untuk menjadi bagian kepengurusan Zulkifli Hasan. "Orang kubu Hatta sekitar 15 orang," kata anggota formatur pembentukan kepengurusan DPP PAN Yandri Susanto ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (18/3/2015). Yandri tidak ingin membongkar jab.

(Jakarta Globe) Law on Citizenship dilemma: Beauty Queens and Jihadis Leave Kalla Spelling Out

Vice President Jusuf Kalla on Wednesday reaffirmed the government’s stance on the question of Indonesian citizenship, brought under scrutiny recently in two very different cases. Kalla addressed previous comments regarding stripping Indonesians of their citizenship if they are found to have fought for a foreign force overseas, namely the Islamic State militia in Syria and Iraq. “Anyone who fights .

(CNN) Ketua BPK Janji Mengawal Pengawasan Pemakaian Dana 1 Triliun untuk Parpol

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz memastikan bakal melakukan investigasi terkait dengan wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengusulkan kucuran dana Rp1 triliun untuk setiap partai politik dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Menurut Harry, jika ide Tjahjo itu direalisasikan oleh pemerintah, maka BPK akan turun tangan melakukan pemeriksaa.

(Harian Kompas) Agung Laksono: Golkar Keluar dari KMP, Gabung ke KIH

Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih dan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat yang berada dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini ditandai dengan kunjungan mereka ke sejumlah partai anggota KIH. "Posisi Golkar sejauh ini adalah keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dengan partai pend.

(Tempo) Golkar kubu Aburizal bersiap laporkan Menhukham Yasona

Sekretaris Jenderal Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, menyatakan pihaknya mempertimbangkan untuk melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly ke Badan Reserse Kriminal Polri. Dia menuding Yasonna berbuat sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan pengurusan sah di partai berlambangkan pohon beringin itu. "Ada indikasi kesewenang-wenangan yang merugikan pihak lain,.

(Republika) Wakil Ketua DPR Fadli Zon: Pemerintah terlalu lamban dalam eksekusi mati

DPR RI mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundaan hukuman mati para terpidana narkotika. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai tertundanya eksekusi terpidana mati warga negara asing tersebut adalah sikap ragu-ragu pemerintah. "Karena pemerintah ini mau memutuskan apa pun sangat lamban. Mau eksekusi tapi lamban. Tidak eksekusi pun juga tidak jelas," kata Fadli saat ditemu.

(Jakarta Post) Bali Nine, Attorney General Prasetyo denies pressure Australia

Attorney General Muhammad Prasetyo has denied that the executions of 10 death-row drug convicts have been postponed due to pressure from neighboring Australia. “We have already received their criticism and responded. However, it is impossible to cancel the executions altogether,” Prasetyo said on Wednesday. Unlike the first six convicts executed this year for drug-related offences, the executio.

(Republika) Yayuk Basuki: Pendidikan Anak Jalanan Butuh Perhatian

Anggota komisi X DPR RI, Yayuk Basuki menyebut pemenuhan buku-buku bagi anak-anak jalanan di beberapa daerah, masih belum optimal. Yayuk mengaku akan terus mengupayakan kepada pemerintah untuk fokus pada pemenuhan buku-buku bagi pendidikan anak, terlebih bagi mereka yang belum terjangkau pendidikan formal."Pendidikan murah, serta kuantitas dan kualitas bacaan anak-anak untuk pendidikan masih b.

(Kontan) Terlanjur Disahkan di APBNP 2015, Seperlima Proyek Kemenhub Dibatalkan

Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan membatalkan proyek infrastruktur yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang perencanaan proyeknya belum matang. Dari total 500 proyek yang masuk dalam APBNP 2015, setidaknya ada sekitar 20% proyek yang akan dicoret dari daftar pelaksanaan proyek tahun ini. Beberapa proyek yang akan dicoret dari daftar proyek tahun.

(Delik) Bambang Haryo: Banyak Kebijakan Rugikan Nelayan, Menteri Susi Perlu Diganti

Sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dianggap masih ada yang berbenturan dengan kebiasaan nelayan. Dan malah merugikan dan menyusahlan para nelayan dalam melakukan aktifitasnya. Bambang Harjo, anggota Komisi VI Fraksi Gerindra DPR RI, mengatakan bahwa “Perlu adanya evaluasi ulang terhadap kebijakan yang diambil oleh menteri susi selama ini. Harusnya dalam meng.

(merdeka) Menag Lukman: RUU Perlindungan Umat Beragama mengatur kriteria membuat agama baru

Kementerian Agama (Kemenag) sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Namun RUU itu tidak masuk dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas) di 2015. Padahal Kemenag menargetkan tahun ini RUU itu dibahas oleh DPR.Tanggapan beragam muncul terkait dengan RUU tersebut, salah satunya dari Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Albert.

(Kompas) Aburizal: Untuk Sementara, Seluruh Kader Golkar Harus Akui Kepemimpinan Agung Laksono

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, meminta seluruh kader Golkar untuk sementara mengakui kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono. Pesan ini akan disampaikan Aburizal kepada seluruh kader Dewan Pimpinan Pusat hingga Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II yang hadir dalam rapat konsolidasi di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3/2015) malam in.

(Tempo) Kardaya Warnika: Scrap the Cilamaya Port project and maintain Pertamina’s gas pipeline

Kardaya Warnika, the chief of the House of Representatives' Commission VII overseeing energy and mineral resources, said Tuesday he was against the planned Cimalaya port project in Karawang, West Java. According to Kardaya, the commission will urge Energy and Mineral Resources Minister Sudirman said to scrap the project and maintain Pertamina’s gas pipeline in Cilamaya. “The gas pipeline shou.

(ANTARA) After Wins, Agung Laksono open door for Bakrie camp, gave assurance will not dismiss cadres

Agung Laksono gave assurance here on Tuesday he will not dismiss any cadres after his leadership of the Golkar Party was accepted by the government. "There will be no dismissal. We would not like to develop animosity. We appeal to and open our door widely for board members appointed at the Bali congress (the Aburizal Bakrie camp) to join. We are all brothers," he remarked during a press co.

(Jakarta Globe) US$ 75 Million or 1 Triilion Rupiah: How can we entrust so much money to political parties?

Activists on Tuesday criticized Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo’s proposal to give $75.8 million to each political party, saying that it would have the opposite effect to that intended and aggravate rampant corruption practices inside the political system. “This is a long term plan. Hopefully we can implement this by 2019 if we’re in sound financial condition,” Tjahjo said at his office on Mon.

(Jakarta Globe) Minister Hamonangan Yasona to Intercede in Golkar Leadership Feud

Justice and Human Rights Minister Yasonna Laoly said his office will likely endorse former Coordinating Minister for People’s Welfare Agung Laksono as the legitimate chair of the Golkar Party, a move that could potentially deepen the rift dividing Indonesia’s oldest political institution. Golkar splintered into two camps last December, with one faction throwing its support behind Agung and the oth.

(Tempo) BPJS: Sistem Rujukan Online Puskesmas Tersendat

Ahmad Sungkar bersungut-sungut lantaran Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, menarik ongkos Rp 60 ribu untuk layanan USG istrinya yang memeriksakan kandungan. Pemegang kartu BPJS ini dirujuk ke Rumah Sakit Budhi Asih kalau mau gratis. "Ah, di rumah sakit antrenya panjang," katanya. Kini, di Puskesmas Tebet, sudah tak ada rujukan online yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tj.

(Jakarta Post) Zulkifli Hasan: PAN to drop right of inquiry vote about Governor Ahok

Newly elected National Mandate Party (PAN) chairman Zulifkli Hassan has asked that PAN legislators in the Jakarta City Council retract their decision to exercise their right of inquiry. Earlier this year, city councilors unanimously agreed to exercise their right of inquiry to investigate Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama and the ongoing budget dispute between the councilors and the e.

(Harian Kompas) UU Keistimewaan DIY & Sabdatama: Kesultanan diminta publikasikan tradisi suksesi

Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman diminta memublikasikan paugeran atau adat istiadat tentang suksesi kepemimpinan di dua institusi itu. Ini untuk menghindari perdebatan dan ketidakpastian ihwal pergantian pemimpin di Keraton dan Kadipaten yang bisa berdampak terhadap pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. "Paugeran terkait suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta dan Kadipaten.

(Tempo) Pasca Laksono Menang: Setya Novanto, Bambang Soesatyo, dan Puluhan Anggota Fraksi Golkar Terancam di-PAW

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan Hak Asasi manusia Lawrence Siburian memastikan kubunya bakal mencopot Setya Novanto dari jabatannya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, Setya merupakan orang kepercayaan Aburizal Bakrie alias Ical.Lawrence mengatakan, belum ada waktu pasti kapan Setyanto akan dicopot oleh kubu Agung Laksono, pesaing Ical. Namun, hal itu sangat mungkin terjadi..

(Republika) DPR Surahman Hidayat Sesalkan Larangan Ibadah di Sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan Kepala SD Negeri 1 Jubel Lor, Kecamatan Sugio, Lamongan, Jawa Timur, melarang siswanya shalat mendapat kecaman dari DPR. Anggota Komisi X DPR, Surahman Hidayat, mengatakan sangat menyesalkan pelarangan itu dan meminta dinas pendidikan setempat untuk segera mengambil tindakan tegas. "Tindakan kepala sekolah itu jelas melanggar hukum sekaligus mencerminkan se.

(Liputan6) Fahri Hamzah: Harus Ada UU Baru tentang Pembiayaan Parpol

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan adanya Undang Undang (UU) baru yang mengatur tentang pembiayaan politik di Indonesia. UU tersebut nantinya mengatur secara jelas, teratur dan mendalam tentang dana yang dihasilkan oleh sebuah partai politik."Harus ada UU baru soal pembiayaan poltik, regulasi yang rigit, siapa menyumbang lalu diaudit, berapa jumlahnya, jangan nyumbang politik untuk pr.

(Kompas) Kubu Agung Laksono Menang, Setya Novanto Pasrah Tak lagi Jadi Ketua DPR

Setya Novanto angkat bicara terkait rencana Partai Golkar kubu Agung Laksono yang akan mencopotnya sebagai Ketua DPR. Pencopotan akan dilakukan kubu Agung jika kepengurusan mereka disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kita harapkan, saya tidak berdiri pada satu kelompok, tetapi keluarga besar DPR RI," kata Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/3/2015). Meski b.

(Republika) Jusuf Kalla Belum Mengetahui Detil Wacana Mendagri Berikan 1 Triliun Pada Parpol

Wakil Presiden Jusuf Kalla meperlihatkan ekspresi kekagetannya ketika ditanya terkait pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalla mengaku belum mengetahui soal anggaran besar untuk partai tersebut."Kita belum bahas itu. (Rp) 1 triliun satu partai? Wihhh," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (.

(Tempo) Minister Tedjo: Death Row of 10 Drug Convicts to Be Executed This Week

Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Tedjo Purdijatno said the executions of ten drug convicts on death row would take place this week. He explained the planned executions had been postponed for a week pending a Supreme Court ruling on the judicial review lodged by another condemned drug convict from the Philippines, Mary Jane Fiesta Veloso. "We are waiting for the .

(Harian Kompas) Dari 13 Miliar Menjadi 1 Triliun untuk Tiap Partai, Butuh Pengawasan Ketat

Sebanyak 10 partai politik yang kini memperoleh kursi di DPR akan mendapat bantuan keuangan negara Rp 13,17 miliar setiap tahun. Dana tersebut dinilai kurang untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah korupsi. Untuk itu, bantuan pun diwacanakan naik masing-masing menjadi Rp 1 triliun. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditanya di Jakarta, Senin (9/3), mengatakan, besaran bantuan yang .

(Koran Tempo) Revisi UU Penyiaran: Digitalisasi Televisi Molor

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan belum memutuskan akan mengajukan permohonan banding atau tidak atas pembatalan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Televisi Digital oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. "Saya belum menerima salinan putusan," ujar Rudi kemarin. Rudi menilai putusan PTUN akan berimbas pada multiplexing yang sudah berinvestasi. Namun ia mengaku belu.

(Jakarta Globe) Fears for Missing Indonesians Turn to Islamic State Speculation

Experts have urged the government to step up its efforts in fighting Islamic radicalism at home, in light of the recent disappearance of 16 Indonesian citizens in Turkey who are believed to have crossed over to Syria to join the extremist group Islamic State. The missing 16 have been identified as members of three extended families from Surabaya, East Java, and Solo, Central Java. Consisting of s.

(Jakarta Globe) Root Out Radicalism Before It’s Too Late

Indonesian authorities urgently need to back up their rhetoric on banning groups supporting the Islamic State with real action. Because despite clear statements from the National Police and the Attorney General’s Office that they would crack down on such groups, they are very much alive across the archipelago, with many Indonesians reportedly having left to join the organization. The National Coun.

(Koran Tempo) Akan Diberi 1 Triliun, Tiap Partai Dinilai Ogah Pusing Mencari Dana

Para petinggi partai politik langsung mendukung wacana pemerintah membiayai partai. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Setya. Novanto, mengatakan pembiayaan negara bisa mengatasi kendala partai dalam mencari dana operasional. "Partai tak perlu pusing memikirkan sumber pendanaan sehingga bisa lebih konsentrasi untuk kepentingan rakyat," kata Setya di .

(Jakarta Post) Activist Disagree Govt Plan to Raise Party Funding

In an effort to prevent corrupt practices among politicians, the government is mulling a plan to increase the annual funding for political parties to Rp 1 trillion (USS76.75 million).Home Minister Tjahjo Kumolo said that the funding should be given to each political party to help repair the image of politicians and their political parties that had been tainted by graft cases in the past decade.Pol.

(Jakarta Post) After Revoked 2004 Water Law Resources: Can the Court’s concern over privatization be justified?

There can be no doubt that privatization is problematic. It can work in some countries such as the UK and Chile, but it has failed elsewhere. The private sector also realizes this and so they gradually retreat from privatization projects. This happens everywhere from Europe to Latin America to Asia. Thames Water pulled out several years ago from Jakarta. In Indonesia, around 95 percent of the wa.

(Koran Tempo) Opini: Rumah Aspirasi DPR, oleh Aminuddin dari Bulaksumur Empat

Jika tidak ada aral melintang, wakil rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat akan memiliki Rumah Aspirasi yang akan dibiayai oleh negara. Setiap anggota DPR akan memperoleh dana sekitar Rp 12,5 juta per bulan. Anggaran untuk Rumah Aspirasi tersebut telah disahkan oleh DPR pada 13 Februari. Dengan demikian, keuangan negara akan terbebani oleh Rumah Aspirasi yang dibentuk oleh wakil rakyat. Rumah .

(Tempo) After revoked the 2004 Water Resources Law: Ripple Effect

The decision of the Constitutional Court last week clearly shows that the state cannot allow some sectors to be implemented outside of the constitutional mandate. Eleven years after then-President Megawati Soekarnoputri signed Law No. 7/2004 on allowing the private sector to manage the distribution of potable water, the Constitutional Court has restored the rights and responsibilities of managing .

(Tempo) Editorial: Lion Air Taming

Transportation Minister Ignasius Jonan's stance over the serious delays by Lion Air flights on February 18 is very regrettable. Usually known for his decisiveness and directness, this time the minister allowed this airline, famous for almost always delaying its flights, to receive advance funds from the Angkasa Pura II airport authority to compensate passengers for its skewed schedule. The Lio.

(Jakarta Globe) Indonesia refuses to reconsider impending executions

A new report by the International Narcotics Control Board, or INCB, has called on all countries to abolish the death penalty for drug-related crimes. In the INCB’s annual report, which was published on Tuesday, board members encourage all “states which retain and continue to impose the death penalty for drug-related offenses to consider abolishing the death penalty.” The INCB is an independent Uni.

(Tempo) President Jokowi on Bali 9: Look at Our Future

President Joko Widodo has asserted he will turn down an Australian offer for a swap of convicts in what appears to be the latter’s latest bid to cancel the imminent executions of condemned Australian inmates Andrew Chan and Myuran Sukumaran. Earlier reports said Australian Foreign Affairs Minister Julie Bishop rang her Indonesian counterpart Retno Marsudi on Tuesday to propose the offer. “No,” sai.

(Harian Kompas) wikiDPR dan kawalAPBD: Gedoran Informasi dari Dunia Maya

Orang-orang muda ini menjadi sukarelawan mendobrak kebuntuan informasi publik di Indonesia. Mereka menebar segala macam dokumen dan informasi publik ke dunia maya. Mereka mengawal hasil pemilu sampai menjernihkan ribut-ribut soal APBD DKI Jakarta.Jumat (6/3) malam, dari rumah seorang kawannya di bilangan BSD, Tangerang Selatan, Gusti (22) berselancar ke dunia maya. Ia menjajal laman internet baru,.

(Tempo) Before Meeting about Liquor Banned Law on DPR: No More Liquors in Mini Mart Starting April 16

Starting on April 16, the whole mini marts in Jakarta are prohibited to sell alcoholic beverages below five percent. The ban is a follow-up of Trade Ministry's Decree, Antara News reported. "We have socialized the Trade Ministry's Decree on alcohol ban. Most mini mart owners agreed to stop the shipment of alcohol. Right now, they just spend the existing stock," said Head of Jakarta.

(Jakarta Post) Financial safety net law (RUU JPSK) guarantees RI’s financial system

Finance Minister Bambang Brodjonegoro said Indonesia’s financial stability would be aided by the presence of a Financial Safety Net (JPSK) law and that a draft version should be immediately submitted to the House of Representatives. “With the JPSK law, in principle, we hope to establish a procedure for safeguarding the stability of our financial system. The most important thing is that no policy c.

(Kompas) Kemungkinan Mundur dari Kabinet dan Kembali ke Partai, Puan Tunggu Kongres

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, angkat bicara mengenai rumor yang beredar bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Kerja setelah digelarnya Kongres PDI Perjuangan pada April 2015 nanti. Puan mengaku masih menunggu hasil kongres tersebut. "Nanti kita lihat hasil kongresnya," kata Puan, seusai menghadiri acara peringatan Hari Perempuan Internasion.

(Daily Mail) Indonesian court agrees to hear appeal of Bali Nine kingpins

The legal appeal for condemned Bali Nine pair Andrew Chan and Myuran Sukumaran will be heard in a Jakarta court on Thursday. It comes after Friday's news that Andrew Chan and Myuran Sukumaran's executions have been indefinitely delayed due to ongoing legal proceedings. The delay and new appeal have been welcomed by the pair's legal team, as well as Foreign Minister Julie Bishop, both o.

Rekap Kunjungan Kerja #Kom11 ke Sumsel, Jogja dan Kaltim - Fadel Muhammad

Jakarta, 5 Maret 2015 WikiDPR mewawancarai Fadel Muhammad (FM), ketua #kom11 DPR-RI, mengenai rekap kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan oleh komisi tersebut di masa reses kedua ini. Pertanyaan: Berapa lokasi yang dikunjungi oleh #kom11 di reses kali ini? FM: Ada 3 lokasi yang kami kunjungi kali ini. #kom11 ke Palembang dipimpin oleh Marwan Cik Asan, kemudian ke Jogja dipimpin oleh Jon Erizal.

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Dicabut: Ketersediaan Air Minum Terancam

Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, Rabu (18/2), diyakini sebagai pintu masuk negara memenuhi hak rakyat atas air sebagaimana amanat konstitusi. Namun, tanpa kerja keras pemerintah, serta didukung dana dan pengelolaan yang tepat sasaran, ketersediaan air minum justru terancam. Saat ini, semua sungai besar di Indonesia tidak layak dijadikan .

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Dicabut: Jutaan Sambungan Syarat Penuhi Akses Air

Memenuhi amanat konstitusi, pemerintah menargetkan seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses air bersih pada tahun 2019. Target itu dinilai tidak realistis karena mensyaratkan jutaan sambungan pipa distribusi air yang setara dengan biaya ratusan triliun rupiah. Target itu tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hal tersebut setara dengan pembangunan 27 juta sambungan .

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Dicabut: Hemat Air Dimulai Dari Kita

Krisis air bersih mulai menjadi masalah yang mengintai kehidupan masyarakat kota besar. Perlahan tapi pasti, sumber-sumber air bersih khususnya di perkotaan mulai menyusut. Namun, hal tersebut belum menjadi kegelisahan umum karena hadir sejumlah alternatif "sumber air" yang mudah diakses di sekitar tempat tinggal. Apakah aktivitas Anda sehari-hari yang paling banyak menggunakan air? Mungki.

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Dicabut: Air Bersih Kian Sulit Dicari

Masalah yang dihadapi warga Jakarta bertumpuk-tumpuk. Di jalan, kemacetan dahsyat. Di kantor, target dan persaingan sengit. Di rumah, air bersih jadi masalah. ”Sebulan bisa Rp 450.000 untuk minum,” kata Fredi (35), ayah tiga anak, warga Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Dalam sepekan, konsumsi air minum keluarga Fredi 5-6 galon. Mandi dan cuci menggunakan air langganan PDAM dengan besar tagihan.

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Dicabut: Kearifan Mengelola Air

Dari sisi realitas, geografi Indonesia sudah menyatakan dengan gamblang bahwa wilayah negara ini hanya sepertiga yang daratan. Dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan sehingga ketersediaan air tawar untuk keperluan kehidupan sedikit dibandingkan kebutuhan yang ada. Para bapak pendiri negara telah dengan arif melihat masalah ini sehingga disusunlah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyiny.

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Dicabut: Industri Air Minum Panik

Dunia usaha tidak mempermasalahkan pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan kembali berlakunya UU No 11/1974 tentang Pengairan meski itu berarti membatasi peran industri menyediakan air layak minum bagi publik. Mereka lebih menyoroti kepastian dari pemerintah tentang seberapa jauh industri bisa berperan. "Berapa persen kami boleh mengakses, silakan pemerintah men.

(Koran Tempo) Opini: Menumpas Begal Anggaran

Menumpas Begal Anggaran Reza Syawawi Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia Belakangan ini, publik dibuat risau oleh maraknya aksi pembegalan di jalanan. Penegak hukum dibuat seolah tak berdaya sehingga memancing reaksi publik untuk melakukan tindakan "main hakim sendiri". Dalam konteks kejahatan kerah putih (white collar crime), praktek "begal" juga se.

(Koran Tempo) 3 Poin Revisi UU Migas Selepas Reses

Pembahasan revisi UU Migas rupanya terganjal masa reses anggota Dewan. Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, mengaku baru akan memulai pembahasan revisi beleid tersebut setelah masa reses berakhir. "Kami langsung angkat suara dan memanggil pihak-pihak yang terkait, kata Kardaya di kompleks DPR, kemarin.Menurut Kardaya, ada tiga poin utama yang bakal dibahas. Poin pertama adalah pembahasan lem.

(Koran Tempo) Revisi UU Migas, SKK Migas Diusulkan Jadi BUMN Khusus

Direktur Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara, meminta pemerintah menyerahkan kewenangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada PT Pertamina (Persero). Penyerahan kewenangan iui, kata dia, harus masuk revisi Undang-Undang Migas. "Revisi ini masuk program legislasi nasional tahun ini," katanya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

PDF APBN 2015

Klik link dibawah ini untuk mengunduh PDF Berkas Perubahan Undang Undang No 27 tahun 2014 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Disahkan tanggal 13 Februari 2015 di Rapat Paripurna ke-19. http://bit.ly/apbn2015 Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar: Rp. 1.984.149.714.865.000,00 (1,984 Kuadriliun) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa di.

Rekap Kunjungan Kerja #Kom9 di Bali - Dede Yusuf

Jakarta, 5 Maret 2015 WikiDPR mewawancara Dede Yusuf, ketua #kom9 DPR-RI, mengenai rekap kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan oleh komisi tersebut di masa reses kedua ini. Pertanyaan: Untuk kunker kali ini, wilayah mana saja yang dikunjungi oleh Komisi 9? DY: Kunkernya sudah selesai. Titik-titik yang kami kunjungi adalah Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan. Yang di Sulawesi Selatan dan Lombok .

(Harian Kompas) Opini: Dana Rumah Aspirasi DPR, oleh Prof.Ramlan Surbakti

Ke depan, setiap anggota DPR yang ingin membangun rumah aspirasi di daerah pemilihan akan mendapat suntikan dana Rp 150 juta per tahun, setara dengan Rp 12,5 juta per bulan. Dana rumah aspirasi itu dialokasikan untuk biaya sewa rumah dan keperluan operasional rumah aspirasi. Demikian diungkapkan Kompas dalam tulisan "Kinerja Legislatif: Mengawal Dana Rumah Aspirasi", Kamis (26/2/2015). Kal.

(Harian Kompas) Satu Suara Memberantas Korupsi

Bayangkan jika semua institusi penegak hukum di Indonesia satu visi, satu tindakan, dan bersinergi memberantas korupsi. Tentu akan membuat gentar mereka yang berniat korupsi. Namun, sinergi itu hingga kini masih menjadi harapan, bahkan sering terkoyak saat oknum di satu institusi penegak hukum, disidik penegak hukum lain. Terkoyaknya sinergi antarpenegak hukum, terakhir terjadi ketika 13 Januari l.

(Republika) Lika-Liku Seorang Tenaga Ahli DPR

Seorang tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menelepon. "Oke. Saya saja, tapi ada syaratnya. Jangan tulis nama asli saya dalam tulisan." Dengan mengungkap beragam alasan, suara agak serak pemuda di ujung seluler ketika itu meminta bertemu di sebuah coffee shop di sekitaran Manggarai, Jakarta Selatan. Jumat (12/2) malam.Tiba di tempat, waktu sudah pukul 21.

(Koran Tempo) Editorial: Tak Perlu Rumah Aspirasi DPR

Tak Perlu Rumah AspirasiPembentukan Rumah Aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat mesti dibatalkan. Program berbiaya Rp 1,78 triliun itu tak berguna bagi rakyat dan tidak memiliki dasar hukum jelas. DPR dan Kementerian Keuangan sebaiknya merelokasi anggaran tersebut untuk program yang lebih bermanfaat bagi rakyat.Rumah Aspirasi merupakan kegiatan baru DPR. Program ini tertuang dalam Anggaran Pendapa.

(Koran Tempo) Dede Yusuf: Kalbe dan Siloam Sama-Sama Salah

Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Yusuf Macan Effendi mengungkapkan, PT Kalbe Farma dan Rumah Sakit Siloam, Tangerang, mempunyai andil kesalahan dalam kasus obat bius maut Buvanest Spinal yang menewaskan dua pasien. Kalbe dan Siloam bersalah karena tak memenuhi prosedur produksi dan pelaporan kesalahan penggunaan obat."Sejauh ini kesalahan fifty-fifty. Ada keteledoran produksi Kal.

(Koran Tempo) Koalisi Prabowo Gembos di Daerah

Rencana partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa- tergabung dalam Koalisi Merah Putih -untuk melanjutkan kongsi dalam pemilihan kepala daerah mulai terhambat. Koalisi yang semula terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat,dan Partai Persatuan Pembangunan itu kini mulai berbeda sikap.Ketua Umum PAN Zulkifli Has.

Reses Kedua 2014-2019: Charles Honoris - Program Pemprov DKI Tersendat Karena Konflik Pemprov dan DPRD DKI

Laporan di bawah ini adalah laporan reses Anggota DPR yang dikirim oleh staff anggota tersebut dan diterima oleh kontak@wikidpr.org . WikiDPR melakukan editing bahasa untuk laporan ini. 4 Maret 2015Laporan Reses Charles Honoris (Dapil #DKI3 , #kom1 , @PDIPerjuangan) ke Kel. Kembangan Utara Pada reses kali ke- 4 pada masa sidang ke-II DPR-RI, Charles Honoris mengujungi Kec. Kembangan. Ini adalah k.

(Harian Kompas) Dualisme Partai, KPU Tunggu Kepastian Pemerintah

Komisi Pemilihan Umum berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat segera memberikan kepastian terkait kepengurusan sah partai politik yang berkonflik. Kepastian ini penting karena KPU daerah hanya akan mengacu pada keputusan Kemenkumham untuk menetapkan peserta pemilihan kepala daerah dari partai berkepengurusan ganda. "Dilihat dari perspektif konstitusi dan amanat undang-undang, ya.

(Harian Kompas) KIsah dari Mahkamah Partai Golkar

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan, perselisihan parpol harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Parpol. Mahkamah Partai Golkar telah mencoba menguak kebenaran terkait dualisme kepengurusan yang terjadi di partai itu. Namun, sayangnya, lembaga itu tetap belum bisa sepenuhnya menuntaskan persoalan. Majelis Partai Golkar (MPG) terdiri dari Muladi (.

(Harian Kompas) Malpraktek Siloam-Kalbe Farma: Izin Edar Buvanest Dibatalkan

Badan Pengawas Obat dan Makanan membatalkan izin edar obat anestesi Buvanest Spinal produksi PT Kalbe Farma. Keputusan tersebut diambil lantaran dokumen laporan dari produsen obat anestesi tidak menggambarkan akar masalah terkait dengan potensi tertukarnya obat itu dengan jenis obat lain. "Kami sudah menerbitkan surat pembatalan izin edar injeksi Buvanest Spinal. Dokumen laporan Kalbe Farma ta.

(Rakyat Merdeka) RUU Tembakau Terlalu Pro Industri

Dimasukannya Rancangan Undang Undang (RUU) Tembakau pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 masih menyisakan pro dan kontra di kalangan DPR. Ada yang menilai RUU itu cenderung membela kepentingan industri rokok.ANGGOTA Badan Legislasi DPR Muhammad Misbakhun, salah satu pembela RUU itu, menjelaskan pentingnya pengesahan RUU Tembakau terkait penerimaan negara dari cukai rokok."RUU Perte.

(Tribunnews) Ahmad Basarah: DPR Ingatkan Institusi Penegak Hukum Berpedoman pada Prosedur Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi 3 DPR-RI Ahmad Basarah mengingatkan institusi penegak hukum agar tetap berpedoman pada prosedur yang berlaku. Pernyataan Ahmad Basarah ini menanggapi proses pelimpahan kasus Budi Gunawan dari KPK kepada Kejaksaan Agung. "Kalau tidak gunakan hukum, saya khawatir bernegara ini semakin bias. Karena tidak akan ada pegangan. Kami sebagai komisi hukum DPR, te.

(Liputan6) Hatta Gagal Ketum, Ketua Fraksi PAN di DPR RI Pikirkan Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy menyatakan tengah mempertimbangkan posisinya sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR RI. Pendukung Hatta Rajasa itu mengaku belum mengetahui langkah-langkah politik apa yang akan diambil Fraksi PAN di DPR RI ke depan di bawah pimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan."Saya belum tahu. Ini kan baru satu hari, masih hangat, kita tunggu dingin dulu,&.

(Detik) Merespon Bali Nine dan Tindakan Teror ke KJRI Sydney, Hanafi Rais Wakil Ketua Komisi 1: Percepat Eksekusi Mati

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengkritik pemerintah Australia yang terkesan membiarkan aksi teror terhadap Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia. Pemerintah Indonesia mempercepat eksekusi terpidana mati."Harusnya pemerintah Australia melindungi perangkat fisik aset yang ada di negaranya. Ini menyangkut urusan diplomasi hubungan dua negara. Kalau seperti ini mau di bawa kemana hubung.

(Harian Kompas) Pasca UU SDA dibatalkan: Mengakhiri Liberalisasi Pengelolaan Air

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 17 September 2014 telah membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Menurut pertimbangan hukum MK dalam putusan ini, pelaksanaan UU SDA telah melanggar syarat konstitusionalitas (conditionally constitutional) pemberlakuan UU sebagaimana pernah ditentukan dalam putusan MK No 058-059-060-063 /PUU-II/2004. Dalam pu.

(Harian Kompas) Opini: Revisi UU Ketenagakerjaan

Cukup mengejutkan, dari 12 rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah dalam Program Legislasi Nasional 2015, salah satunya adalah usulan RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan ini dimaksudkan akan mengubah dan mungkin mengganti UU Ketenagakerjaan yang saat ini sedang berlaku, yaitu UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Usulan perubahan dan/atau penggantian RUU Ketenagakerjaan ini jelas me.

(Rakyat Merdeka) DPR Diminta Tiru Hongkong dalam Pembuatan RUU Perlindungan TKI

DPR Prioritaskan Revisi UU Perlindungan TKIAnggota Komisi IX DPR Djoni Rolindrawan mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah masuk ke dalam RUU Prioritas 2015. RUU ini akan memberikan payung hukum perlindungan TKI untuk menghadapi mafia buruh migran yang marak terjadi dan seakan tak pernah teratasi itu. "Sehingga tidak ada lagi cerita sedih yang.

Reses Kedua 2014-2019: Charles Honoris - Pemerintah DKI harus bantu pembangunan tempat ibadah

Laporan di bawah ini adalah laporan reses Anggota DPR yang dikirim oleh staff anggota tersebut dan diterima oleh kontak@wikidpr.org . WikiDPR melakukan editing bahasa untuk laporan ini. 3 Maret 2015Laporan Reses Charles Honoris (Dapil #DKI3 , #kom1 , @PDIPerjuangan di Vihara Dharma Bakti, Glodok Charles Honoris anggota Komisi I DPR RI berkunjung ke lokasi Vihara yang terbakar. Selasa, 3 Maret, Cha.

(Harian Kompas) Opini: Parkir Dana Haji

Pekan lalu, dari Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi agar dana haji jangan hanya mengendap dalam bentuk deposito, tetapi diinvestasikan ke sektor produktif yang lebih menguntungkan rakyat. Ia membandingkan dengan negara tetangga, yang menginvestasikan 90 persen tabungan haji mereka-yang lebih besar daripada Indonesia-ke dalam beragam proyek infrastruktur: mulai dari pelabuha.

(Harian Kompas) Pasca UU Sumber Daya Air Dicabut: Terlalu Lama Jakarta Dahaga

Negeri yang subur belum tentu bebas dari kelaparan. Begitu pula Jakarta yang berlimpah sumber daya air. Ibu kota republik ini malah kesulitan air baku. Sumber daya air Jakarta selama ini lebih banyak terbuang ke laut, bahkan dianggap sebagai bencana, hanya karena tak mampu mengelolanya. Tahukah Anda, di balik limpahan air 6,5 miliar meter kubik per tahun di Jakarta, hanya 3,3 persen yang bisa dike.

(Liputan6) Ketua DPR Minta Polri Berantas Mafia Beras

Ketua DPR Setya Nobanto meminta pihak kepolisian untuk turun tangan memberantas mafia beras yang mengakibatkan kelangkaan dan melambungnya harga kebutuhan pangan itu. Setya mengaku telah berbicara dengan Wakapolri sekaligus calon tunggal Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk ikut terjun langsung memantau adanya tengkulak-tengkulak yang melakukan penyimpanan komoditas beras."Dengan adanya ket.

Reses Kedua 2014-2019: Charles Honoris - Mendorong Pemprov Untuk Penyediaan Truk Sampah

Laporan di bawah ini adalah laporan reses Anggota DPR yang dikirim oleh staff anggota tersebut dan diterima oleh kontak@wikidpr.org . WikiDPR melakukan editing bahasa untuk laporan ini. 27 Februari 2015Laporan Reses Charles Honoris (Dapil #DKI3 , #kom1 , @PDIPerjuangan) ke Kec. Taman Sari, Jakarta Barat Pada kesempatan reses ke-2, Charles Honoris berkunjung ke RW 07, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari.

(Bisnis.com) Harga Beras Naik, Anggota DPR Duga Ada Motif Impor

Bisnis.com, PASURUAN - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Mukhamad Misbakhun menduga kenaikan harga beras disebabkan oleh keinginan importir untuk mengimpor beras, meskipun sebulan lagi memasuki panen raya. Dia mengatakan sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu bahwa panen padi akan berlangsung sebulan lagi namun tiba-tiba terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras.Menuru.

(Tribunnews) Soal Harga BBM, DPR Minta Pemerintah Tidak Ikuti Mekanisme Pasar Murni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah jangan menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar. Karena jika hal tersebut terjadi, maka harga BBM bersubsidi akan terus berubah setiap hari. "Kami DPR sudah menyatakan jangan menyerahkan ke mekanisme pasar murni," ujar Satya di Jakarta. Satya memberi contoh jika harga BBM diserahkan kep.

(Jakarta Globe) Revoking Water Law & Industry Dilemma

Indonesia has again descended into legal uncertainty after the Constitutional Court revoked the 2004 Water Resources Law, leaving hundreds of legitimate businesses in limbo — perhaps even operating without any legal basis. In the more than 10 years since the law was passed, the central and regional governments have signed hundreds of deals with private companies over water management, exploration,.

(Jakarta Globe) After Revoking Water Resources Law: Indonesia wihout bottled water?

Indonesia’s second-largest Muslim organization, Muhammadiyah, has called on private firms to stop selling bottled water after the Constitutional Court revoked in its entirety the 2004 Water Resources Law, which regulates such sales. “We welcome this decision and are grateful that our judicial review was accepted [by the court],” Muhammadiyah chairman Din Syamsuddin said. Muhammadiyah was one of th.

(Harian Kompas) 5,2 Triliun Anggaran DPR 2015: Mengawal Dana Rumah Aspirasi

Membangun rumah aspirasi merupakan salah satu impian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tak terkecuali 560 anggota Dewan saat ini. Sejak lima tahun lalu, DPR berkeinginan membangun rumah aspirasi dengan memakai anggaran negara. Kini, dengan tambahan anggaran Rp 1,635 triliun untuk DPR dari APBN Perubahan 2015, angan itu hampir terwujud. Tambahan anggaran untuk DPR yang disahkan Jumat (13/2) bag.

(Harian Kompas) Pemerintah Tekan Harga Beras

Pemerintah berupaya mengendalikan harga beras yang melonjak sejak beberapa pekan lalu. Operasi pasar besar-besaran dilakukan di sejumlah daerah agar harga beras turun. Meskipun demikian, Bank Indonesia memperkirakan kenaikan harga beras ini tak memengaruhi inflasi. Presiden Joko Widodo saat melakukan inspeksi di Gudang Perum Bulog, Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (25/2), mengatakan, pe.

(Harian Kompas) 2 kandidat ketua umum PAN

Zulkifli Hasan Konsolidasi di Yogyakarta Selama di Yogyakarta, Zulkifli bersilaturahim dengan sejumlah tokoh, antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rabu siang, dan dijadwalkan menemui Syafii Maarif, Kamis pagi. Zulkifli didampingi Ketua Umum PAN periode 2005-2010 Soetrisno Bachir dan pendukungnya. Dalam pertemuan itu, Zulkifli meminta Din dan pengurus Muhammadiyah mend.

(Jakarta Post) Golkar to resolve leadership dispute next week

The Golkar Party congress will settle the party’s leadership dispute next week, after congregating at the party headquarters in Slipi, West Jakarta on Wednesday. Golkar, which was established in 1966 as the party vehicle for former president Soeharto’s 33-year authoritarian regime, split after senior figures divided over Aburizal Bakrie’s leadership and the party staged rival national congresses. .

(Harian Kompas) Hadapi Pemilu 2019, Hanura Rekrut Artis

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto merestrukturisasi organisasi partainya untuk meraih hasil yang lebih baik pada Pemilu 2019. Selain itu, Partai Hanura masih merekrut sejumlah tokoh masyarakat, termasuk artis, untuk masuk dalam kepengurusan periode 2015-2020. Salah satu tokoh yang menonjol adalah artis Krisdayanti. ”Kalau Hanura mau maju dan muaranya memenangi pemilu, perubahan dan perb.

(Tempo) DPR to Form Rice Committee

The House of Representatives (DPR) plans to form a special committee to handle issues related to rice to outline trade problems that have caused the price of rice to increase in the past few weeks. "We will see who must be held responsible," said Daniel Djohan, member of DPR's Commission IV from the National Awakening Party. Daniel suspected that the increase of rice price was the work.

(Jakarta Globe) Sutan Bhatoegana to Pretrial Motion Against KPK

Former state legislator Sutan Bhatoegana is the latest corruption suspect to announce he plans to file a pretrial motion against Indonesia’s anti-graft agency. Sutan, who was named suspect in May 2014 and arrested on Feb. 2, will challenge the Corruption Eradication Commission’s (KPK) decision to name him a suspect, his lawyer said on Thursday. The pretrail motion is the third to be filed against .

(Harian Kompas) Boros, Batalkan Dana Rumah Aspirasi Untuk DPR

Alokasi anggaran sebesar Rp 150 juta setiap tahun bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengelola rumah aspirasi layak dibatalkan karena hanya akan memboroskan uang negara. Pasalnya, saat ini anggota Dewan telah memiliki tunjangan yang cukup besar untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah. ”Anggota DPR tidak membutuhkan lagi anggaran khusus untuk rumah aspirasi. Uang negara bisa di.

(Harian Kompas) 56 Triliun siap disalurkan sebagai dana desa

Kucuran dana dalam jumlah besar akan membanjiri desa-desa pada tahun ini. Nilainya mencapai Rp 56,3 triliun untuk 74.093 desa. Meski anggarannya sudah dialokasikan, pencairan dana bisa terhambat akibat sejumlah persyaratan yang tak kunjung beres. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa pun tak jalan. ”Tahun ini akan banyak sekali anggaran yang masuk ke desa. Namun, sampai saat ini masi.

(Harian Kompas) Pemerintah Perluas Operasi Pasar, DPR Bentuk Pansus Beras

Untuk menekan harga beras agar berangsur turun, pemerintah akan terus melakukan operasi pasar hingga menjelang musim panen pada Maret mendatang. Wilayah operasi pasar juga diperluas ke sejumlah daerah yang harga berasnya masih tinggi. Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, misalnya, operasi pasar dilakukan mulai Jumat (27/2) ini. Sebanyak 20.000 ton beras siap digelontorkan kepada masyarakat. ”Hari.

(SMH) Australian journalist Candace Sutton faces deportation from Indonesia

An Australian journalist is facing possible deportation from Indonesia after being caught working on the Bali nine executions story while on a tourist visa. Daily Mail reporter Candace Sutton had been filing articles under an anonymous byline from Cilacap, a port town near the execution island of Nusakambangan. "It started with an information yesterday that a foreign reporter was doing journal.

(Pandit Football-wikiDPR) Pasca Pertemuan dengan Komisi 10 DPR: 2 Versi Kick-Off ISL

Semalam, publik disodori kabar mengenai kesepakatan antara PT Liga Indonesia (PT LI) dengan Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mengenai kick-off Indonesian Super League 2015. Disebutkan bahwa PT LI dan Kemenpora/BOPI sama-sama sepakat kick-off ISL akan dilakukan pada 4 April 2015. Rilis yang ditayangkan di situs resmi PT LI, judul rilisnya.

(Jakarta Globe) Todung Mulya: This is a consequence Sarpin couldn’t foresee when he decided to grant Budi’s motion

Former minister Suryadharma Ali has filed a pretrial motion against the national antigraft agency on Monday for naming him a graft suspect last year, proving predictions that Comr. Gen. Budi Gunawan’s recent success in a similar move would inspire other graft suspects to follow suit — further undermining Indonesia’s battle against corruption. Suryadharma’s legal team filed the motion with the Sout.

(CNN) Hanafi Rais: Kultwit Menteri Pertahanan Terkait Hukuman Mati Tak Relevan

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais kritisi kuliah Twitter (kultwit) yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kemarin. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak relevan dengan penguatan pertahanan nasional."Dia mempertontonkan hal yang sama sekali tidak relevan, padahal panglima TNI kemarin mengutarakan akan mempersiapkan armada tempur menghadapi ancaman Australia soal ekseku.

(Harian Kompas) Bayu Dardias: Pencairan Dana Keistimewaan Terhambat Masalah Teknis

Pencairan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 diduga terkendala masalah teknis. Masalah itu antara lain kurangnya koordinasi di antara beberapa kementerian sehingga proses verifikasi laporan pertanggungjawaban dana keistimewaan DI Yogyakarta tahun 2014 belum selesai hingga saat ini. ”Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, ada masalah teknis yang menghambat pencairan dana ke.

(CNN) Jokowi: PM Abbott Akan Telepon Saya Sore Ini

Hubungan Australia dan Indonesia kembali memburuk seiring rencana teguh pemerintah Jokowi mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba anggota Bali Nine asal Negeri Kanguru, yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.Di tengah ketegangan kedua negara, Presiden Jokowi mengatakan Perdana Menteri Australia Tony Abbott bakal menghubunginya hari ini. “Jam 17.00 WIB Abbott mau telepon. Enggak tau apa yang mau .

(Kontan) Eka Satra: KPPU Harus Segera Usut Mafia Beras

Mitra kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni Komisi VI meminta agar KPPU segera menelusuri dugaan kartel beras yang dihembuskan pemerintah. DPR menilai kenaikan harga beras saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan di luar batas. Anggota DPR Komisi VI Eka Satra mengatakan telah meminta KPPU untuk segera melakukan penyelidikan terkait adanya mafia.

(CNN) Dialokasikan 18 Triliun, Program Raskin Tetap Berjalan

Meralat pernyataan sebelumnya, Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) tetap akan dilanjutkan pada tahun ini. Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 18 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. "(Kebijakan Raskin) berjalan normal seperti tahun la.

(Detik) Suryo Alam: Mengapa Ada Beras Bulog Menumpuk Hingga Setahun Tak Tersalur?

Anggota Komisi VI DPR RI sempat melakukan blusukan ke gudang beras Perum Bulog di Jombang, Jawa Timur. Mereka menemukan beras yang sudah disimpan 1 tahun hingga bulukan, padahal harga beras di pasar sedang melonjak.Misalnya yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Suryo Alam melakukan sidak di salah satu gudang Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan di Tunggorono, Jombang, Rabu .

(Tribun) Tersangka Korupsi Bansos Usman Jafar Pastikan Tak Penuhi Panggilan Penyidik

Polda Kalbar menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka dana bantuan sosial (Bansos) Kalbar, Usman Jafar, hari ini, Rabu (25/2/2015). Namun, mantan Gubernur Kalbar itu memastikan tidak memenuhi panggilan penyidik. Sebab dan anggota DPR dua periode dari PPP tersebut mengaku sedang memeriksakan kesehatannya. "Saya tidak bisa hadir karena sedang dalam pemeriksaan kesehatan jantung," kata Usm.

(Manado Online) Komisi 4 Kunker ke Bitung, ada keluhan penurunan produksi industri perikanan

Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Wakil Walikota Bitung Maxmilian J Lomban menerima kunjungan DPR RI Komisi IV di bawah pimpinan Ketua Tim Komisi IV Edhy Prabowo, MM, MBA. di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Senin (23/2). Komisi IV DPR RI yang menangani bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan ini meninjau langsung lokasi industri perikanan yang ada di Kot.

(Jakarta Globe) Jakarta Court Cancels Ministerial Decree on Romahurmuziy Camp

Jakarta State Administrative Court has struck down a ministerial decree issued by the Ministry of Law and Human Rights that recognized M. Romahurmuziy as leader of the United Development Party (PPP). The court granted a lawsuit filed by supporters of Djan Faridz, who leads an opposing camp in the party, against Justice and Human Rights Minister Yasonna Laoly, who last year issued a decree declarin.

(Republika) Zulfan Lindan: Australia harus serius pahami kemarahan melalui #Koinuntukaustralia

Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Zulfan Lindan mengatakan aksi penggalangan koin untuk Australia yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk solidaritas masyarakat dalam menyatakan sikap terhadap pemerintah Australia. Menurut Zulfan, aksi tersebut tidak dilihat dari koin yang terkumpul, melainkan dari segi bentuk perlawanan rakyat atas pernyataan Perdana Menteri Aus.

(Tempo) Editorial: Kisruh Lion Air

Kisruh layanan penerbangan Lion Air menggambarkan amburadulnya manajemen transportasi udara kita. Maskapai dibiarkan menjual tiket jauh melebihi daya angkut dan jadwal penerbangan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mesti segera membenahinya. Lion Air terkesan memanfaatkan lonjakan jumlah penumpang selama hari libur Imlek secara serampangan: menjual tiket lebih dulu, ketersediaan pesawat dipikir b.

(ANTARA) Underfire from public, Lion Air Claims to Have Stable Financial Situation

Lion Air claimed that its financial condition was stable after losing billions of rupiah and spending an amount of money to compensate delayed flights, Antara News reported. “There is no problem with Lion Air’s financial condition. If we’re losing billions of rupiah, it’s not a problem because it’s a business risk,” Lion Air director Edward Sirait said in Tangerang on Friday, February 20, 2015. Ed.

(Jakarta Globe) Jokowi and Abbott Play the Popularity Game

Relations between Indonesia and Australia have reached yet another low point — and not so much due to the former’s stubborn insistence on executing two Australian drug convicts, or the latter’s persistence in pleading for their clemency. Rather, it seems both governments are using the situation surrounding Andrew Chan and Myuran Sukumaran to lift their plunging popularity at home. In other words, .

(Harian Kompas) Kebijakan Eksekusi Mati, DPR Dukung Penuh Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh keputusan pemerintah memanggil pulang Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto setelah dilecehkan di Istana Kepresidenan Brasil. DPR juga menolak intervensi asing terkait eksekusi mati terpidana kasus narkoba dan siap duduk bersama pemerintah untuk mengevaluasi kerja sama dengan Brasil.Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Tantowi.

(Harian Kompas) Pasca Batalnya UU Sumber Daya Air, Perusahaan yang Memonopoli Air Harus Ditindak

Pemerintah diminta segera menindak tegas perusahaan air minum yang memonopoli sumber daya air dan menyebabkan daerah sekitarnya krisis air. Untuk itu, instrumen pengendali perlu dibentuk agar perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa diawasi.”Kalau perlu, izinnya dicabut. Undang-undang yang nantinya dibentuk harus tidak ada unsur privatisasi air,” kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk .

(Harian Kompas) Reses: Jaring Aspirasi dan Konsolidasi

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat memanfaatkan masa reses yang dimulai Senin ini hingga 20 Maret untuk menjaring aspirasi masyarakat ataupun konstituen dan konsolidasi dengan pengurus partai politik di daerah.”Di PDI-P, setiap reses ada surat tugas yang menyangkut dua hal. Satu, tugas menjalankan fungsi sebagai anggota DPR. Dua, tugas melakukan konsolidasi dengan pengurus hingga tingkat ranting.

(Harian Kompas) Rumah Aspirasi tiap anggota DPR: 12,5 Juta tiap Bulan Masih Amat Kecil

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menilai dana sebesar Rp 12,5 juta per bulan terlalu kecil untuk mengelola rumah aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Mereka yang telah memiliki rumah aspirasi biasanya menghabiskan biaya Rp 20 juta-Rp 60 juta per bulan untuk mengelolanya. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo, Minggu (22/2), mengatakan, ia menghabiskan paling tidak .

(Tempo) Fauzi Amro #kom5 : DPR challenges Govt to temporarily suspend Lion Air Flight Permit

Member of the Transpiration Commission of the House of Representatives (DPR-RI) form the Hanura Fraction Fauzih Amro proposed the temporary suspension of Lion Air’s flight permits for a month because the airline is considered to bring financial losses to the passengers with flight delays. The sanction, he said, is imposed so that the airline could improve its internal management. "Lion Air is .

(Tempo) VP Kalla: We will Return Australian Aid if Must

Vice President Jusuf Kalla said that Indonesia is set to return the fund that Australia provided to Indonesia during Aceh Tsunami 2004. JK added that Australia was only one out of 56 nations providing help. "If it had not been for humanity, we would surely have returned it," said JK. The VP’s statement came in light of #KoinForAustralia hegemony, in which a number of people insisted that I.

(Harian Kompas) Anggaran 5,2 Triliun: Gaji Pegawai DPR Naik 1-1,5 Juta Rupiah

Menyusul kenaikan anggaran DPR sebesar Rp 1,635 triliun, gaji tenaga ahli dan staf administrasi DPR pun akan dinaikkan Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per orang per bulan. Diharapkan, kenaikan gaji tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja legislatif. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari Fraksi Partai Golkar Roem Kono, Senin (23/2), mengatakan, dengan kenaikan anggaran itu, gaji tenaga ahli .

(Harian Kompas) Sarpin Effect: Kasus Akil Terus Bergulir

Pengusutan kasus korupsi yang bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar, awal Oktober 2013, terus bergulir. Pada Senin (23/2), Mahkamah Agung menolak kasasi Akil dan menguatkan putusan sebelumnya yang menghukum Akil dengan pidana seumur hidup. Persidangan kasus Akil berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang te.

(Harian Kompas) UU Sumber Daya Air dibatalkan, Segera Renegosiasi Kontrak Air

Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi diharapkan diikuti negosiasi ulang kontrak swasta yang selama ini menguasai sumber air. Pembatalan undang-undang ini dinilai membuat penguasaan air oleh swasta kehilangan landasan hukum. ”Masyarakat patut bersyukur permohonan peninjauan kembali yang kami ajukan bersama sejumlah organisasi dan perorangan .

(Goal) Komisi 10 Rapat dengan Semua Klub ISL Terkait Penundaan Kompetisi

Komisi X DPR RI berencana untuk menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan klub-klub Indonesia Super League (ISL) 2015, Senin (23/2). Hal itu diungkapkan ketua umum PSSI, Djohar Arifin Husin. "Besok klub-klub ISL bakal bertemu Komisi X DPR, kami dari PSSI bakal mendampingi," ucap Djohar, di sela-sela laga final Indonesia Junior League di Stadion Mini Pluit, Jakarta, Minggu (22/2). .

(Reuters) Lawmakers would ensure closer examination of illegal logging in relation to pulp and paper industry

More than 30 percent of wood used by Indonesia's massive pulp and paper companies and other forest-sector industries is illegal and likely comes from unreported clearing of natural forest, researchers said. Indonesia has the world's fastest rate of tropical deforestation, with losses of virgin forest totalling 60,000 sq kms (23,000 sq miles) from 2000 to 2012, partly to make way for palm o.

(Tempo) Pemerintah Sikapi Penghapusan Privatisasi Air Atas Pembatalan UU Sumber Daya Air

Pemerintah menyiapkan langkah atas putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Mahkamah menyatakan peraturan ini tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. "Kami akan menggelar pertemuan internal untuk membahas implikasi atas putusan ini dan menyusun tindakan segera," kata Sekretaris Je.

(Detik) Komisi 9 Kunjungi Siloam dan Kalbe Farma Terkait Malpraktek Tertukar Obat

Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan mengunjungi RS Siloam Karawaci dan Kalbe Farma terkait tewasnya dua pasien setelah menjalani operasi dan mendapat suntikan obat berlabel Buvanest Spinal. ‎Apa temuan dari kunjungan kerja itu?"Belum ada kesimpulan. Diduga terjadi mixed up, tapi apakah kesalahannya di pabrik atau dokter karena ternyata ampulnya sangat mirip, belum (diketahui let.

(Detik) Komisi 5 Minta Menhub Beri Sanksi Keras Kepada Lion Air

Puluhan jam penumpang pesawat Lion Air telantar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tanpa ada penjelasan dari pihak maskapai berlambang singa tersebut. Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said menilai, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan harus ikut bertanggung jawab akibat peristiwa tersebut. “Saya sudah dapat informasi itu. Di UU Penerbangan, Permenhub, sudah diatur, itu ada sanksi u.

(Reuters, Jakpost) House: Indonesia recalls envoy Toto Riyanto & re-evaluate defense partnership with Brasil

Indonesia has recalled its new ambassador to Brazil after the South American country stopped him taking part in a credentials ceremony following the execution of a Brazilian national for drugs trafficking. Brazil and the Netherlands earlier withdrew their ambassadors from Indonesia, which has some of the strictest drug trafficking laws in the world, after two of their citizens were among six peopl.

(New York Times) Op.Ed by Carol Giacomo: Indonesia’s Corruption Fighters in the Fight of Their Lives

Over the past decade, Indonesia was so determined to erase the tainted legacy of Suharto, the strongman forced to resign in 1998, that it established one of the world’s more effective anticorruption agencies. Now the future of that agency, the Corruption Eradication Commission, known as the K.P.K., is under serious threat in a standoff with the police and President Joko Widodo. Over the years, the.

(Sidney Morning Herald) France, Nigeria Join Brasil & Australia in Calling for Clemency on Death Penalty

Global pressure on Indonesia to halt the execution of prisoners by firing squad is building as France and Nigeria join Australia in calling for clemency for nationals on death row. The family of a Nigerian man set to be executed at the same time as Australians Andrew Chan and Myuran Sukumaran has protested at the Indonesian embassy in Lagos. Raheem Agbaje Salami is one of an estimated 21 Nigerians.

(Kompas) Keluarga Bali Nine Ucapkan Terimakasih Atas Rehabilitasi dan Sistem Peradilan di Indonesia

Perwakilan keluarga dari dua terpidana mati "Kelompok Bali Nine” Myuran Sukumaran dan Andrew Chan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas upaya rehabilitasi bagi keduanya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar."Saudara kami berterima kasih atas dukungan dan kebaikan semuanya, mereka tabah menghadapi situasi seperti ini. Kami juga berterima kasih kepada Pemerinta.

(Tempo) Legislators Martyr-Dumb

Now that he is officially detained, Democrat Party politician Sutan Bhatoegana should spend less time on his defence and more on providing information about corruption in the House of Representatives (DPR). In his upcoming trial, he is expected to reveal which of his fellow legislators in the Energy Commission are involved in financial shakedown schemes. Sutan was arrested by the Corruption Eradic.

(Kompas) Naskah RUU Anti Kekerasan Seksual Belum Diterima Komisi 8

Komisi VIII DPR menyatakan belum menerima naskah akademik Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui tahapan prosedur yang sudah dilalui RUU tersebut sehingga RUU Anti Kekerasan Seksual tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019. ”Mayoritas anggota Komisi VIII adalah orang-orang baru. Jadi, kami belum melihat naskah RUU tersebut,” kata Ketu.

(CNN-wikiDPR) Bandar Narkoba kembali Atur Peredaran Narkoba dari Rutan, WN Nigeria didesak segera dihukum mati

Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Jaksa Agung Prasetyo menyebut untuk melaksanakan eksekusi mati‎ Kejaksaan Agung (Kejagung) membutuhkan biaya Rp 200 juta per kepala. Sebenarnya untuk apa saja uang tersebut?"Porsi terbesar untuk transportasi, lalu pengamanan, kemudian pemakaman dan menyangkut akomodasi petugas yang terlibat dalam proses eksekusi tersebut," kata Kepala Pusat.

(Kontan) I Made Urip Tolak Wacana Beras Miskin diganti E-Money

Rencana pemerintah mengubah skema pemberian beras untuk keluarga miskin (Raskin) dengan e-money mendapat penolakan dari para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). I Made Urip, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, menuturkan, bila penyaluran raskin dihapus, stabilitas harga beras di tingkat petani bisa terganggu. Pasalnya, selama ini, Bulog berperan sebagai perusahaan negara pen.

(Tribun) UU Pajak Bumi dan Bangunan Siap Direvisi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan, pihaknya tengah menyiapkan revisi UU Pajak Bumi dan Bangunan demi memuluskan wacana penghapusan PBB. "Kami siapkan RUU PBB, kami mengusulkan revisi itu," kata Ferry di Gedung DPD, Senayan, Senin (16/2/2015) kemarin. Dikatakan dirinya, rencana penghapusan PBB bagi pemilik rumah pribadi dan ba.

(Jakarta Globe) A Timeline to a Legal Fiasco — and the President’s Inaction in a Time of Crisis

By Nivell Rayda on 11:20 pm Feb 16, 2015 Supporters of National Police Cmr. Gen. Budi Gunawan gather outside the Presidential Palace in Jakarta on Feb. 16, 2015. (Antara Photo/Fanny Octavianus) Jakarta. The South Jakarta District Court’s decision to revoke the suspect status of President Joko Widodo’s candidate for National Police chief, Comr. Gen. Budi Gunawan, has renewed calls for the president.

(Kompas) Tambahan 1,6 Triliun untuk DPR Mulai Dibagikan

Badan Urusan Rumah Tangga DPR merinci pembagian anggaran tambahan Rp 1 triliun untuk 560 anggota DPR dan Rp 635 miliar bagi Sekretariat Jenderal DPR. Setiap anggota DPR bisa mendirikan rumah aspirasi di daerah pemilihan dan mendapat tambahan tenaga ahli. Setiap anggota DPR yang ingin mendirikan rumah aspirasi di daerah pemilihan harus mengajukan proposal kepada Setjen DPR dan akan menerima Rp 12,5.

(detik)Fery Francis: Delay Lion Air karena 6 Pesawat Rusak, Ganggu 140 Rute

Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan ‎dan Angkasa Pura (AP) terkait delay puluhan jam pesawat Lion Air. Diketahui, penyebab kekacauan ini karena 6 pesawat Lion Air rusak."Kami dapat informasi dari Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara, tanggal 17 Februari ada 3 pesawat rusak dan ganggu 70 rute penerbangan Lion Air dan 18 Feb.

(Jakarta Globe) Jokowi is seen as not being afraid to go against DPR & elites political party

President Joko Widodo’s decision not to go ahead with his controversial pick for National Police chief has earned praise from observers and activists, but more bumps appear in sight in the country’s fight against corruption. Joko has faced a massive public outcry over his nomination of Comr. Gen. Budi Gunawan, who was last month named a graft suspect by the Corruption Eradication Commission, or KP.

(kompas) Prabowo: Pemimpin Bukan yang Saling Curiga dan Menjelek-jelekan

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam situasi politik saat ini, tidak ada perebutan kekuasaan di antara partai politik. Menurut Prabowo, persaingan antar parpol hanya terjadi dalam memperjuangkan mandat dan aspirasi rakyat. "Partai lain itu kawan seperjuangan, tidak ada rival. Pemimpin bukan yang saling curiga dan menjelek-jelekan," ujar Prabowo saat memberikan.

(Detik-Kompas-Tribun) Ketua Komisi VI Hafisz Thohir: Kerjasama dengan Proton Tak Efisien

Ketua Komisi VI DPR-RI Achmad Hafisz Tohir menilai kurang efisien jika Presiden Joko Widodo ingin mengembangkan mobil nasional dari Proton. Penilaian tersebut didasarkan pada teknologi yang digunakan oleh produsen otomotif asal Malaysia tersebut. Menurut Tohir, jika pemerintah hendak mengembangkan mobnas, seharusnya yang dipilih adalah prinsipal yang memiliki teknologi lebih tinggi. Dia mengatakan.

(Tempo) Aburizal: Islah Golkar Setelah Putusan PN Jakarta Barat

Ketua Umum Golkar versi Musyawarah Nasional di Bali, Aburizal Bakrie, kukuh menolak rekonsiliasi dengan kubu Agung Laksono. Aburizal mengatakan islah hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan Jakarta Barat memutuskan perkara pada 8 Maret 2015."Islah nanti setelah hasil pengadilan. Dan soal islah ditentukan oleh yang menang perkara," kata Aburizal saat jalan santai Golkar di Bundaran Hotel I.

37 RUU Prolegnas Prioritas 2015

Kurang dari target Prolegnas di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, DPR masa periode 2014-2019 memiliki target sebanyak 37 RUU untuk menjadi UU. Di tahun 2014, target prolegnas adalah sebanyak 68 RUU (32 yang menjadi UU), tahun 2013, target prolegnas sebanyak 75 RUU (22 yang menjadi UU). Berikut ini adalah daftar Prolegnas Prioritas tahun 2015 yang disetujui pada tanggal 9 Februari 2015 di Paripu.

(Koran Kompas) Revisi UU Pilkada: menanti komitmen parpol

10 Februari 2015 - Sembilan dari sepuluh partai politik di parlemen sepakat mengubah undang-undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Alasannya, masih banyak ketentuan dalam perppu itu yang bermasalah. Untuk menunjukkan keseriusan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat langsung meminta masukan pakar, beberapa jam.

(Harian Kompas) DPR sepakati 159 RUU jadi Prolegnas 2015-2019

Rapat Paripurna DPR menyepakati 159 rancangan undang-undang masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019. Khusus untuk tahun ini, DPR berkomitmen menuntaskan 37 RUU sebagai prioritas. ”Dalam penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2015-2019 dan prioritas 2015, Badan Legislasi menerima 155 RUU usulan DPR, 84 RUU usulan pemerintah, dan 85 RUU diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga .

Penyertaan Modal Negara Untuk 35 BUMN

Selasa, 10 Februari 2015. Rini Soemarno, Menteri BUMN, menghadiri rapat bersama Komisi 6 untuk membicarakan dan membuat keputusan atas PMN atau Penyertaan Modal Negara untuk beberapa BUMN. Pada rapat akhir Januari, Rini Soemarno mengusulkan 35 perusahaan BUMN ini mendapatkan PMN sebesar total Rp. 48,01 triliun. Setelah beberapa kali rapat dilakukan antar Menteri BUMN dan Komisi 6, akhirnya diputus.

Persetujuan Komisi 4 Untuk Anggaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11 Februari 2015, Komisi 4 menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Total anggaran (setelah mengusulkan tambahan) menjadi Rp. 6.667.837.974.000 Program planologi dan tata lingkungan - 500.525.297.000 Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan - 571.449.173.000 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung - 1.088.273.984.000 Pr.

Anggaran APBN Kementrian

(masih menunggu update -- draft) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 408TKementerian Pekerjaan Umum 116,8TKementerian Pertanian 32,8TKementerian Kelautan dan Perikanan 10,59TKementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 44,7TKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6,68TKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 14,91TKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 9,0.

(Harian Kompas) Menkes Harap Pemerintah 1 Suara Tolak RUU Pertembakauan

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek berharap pemerintah memiliki kesamaan sikap terkait masuknya Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ke dalam Program Legislasi Nasional 2015. Pemerintah mesti menolak RUU itu menjadi undang-undang. Menurut Nila, seusai melantik pimpinan tinggi madya (eselon I) Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Kamis (12/2), Kemkes tak bisa sendirian dalam mengendalikan dampak buruk.

Polemik RUU Tembakau: Didukung Fraksi Mana Sajakah?

Perdebatan tentang keberadaan RUU Tembakau sebagai salah satu RUU yang kembali diusulkan menjadi prolegnas tahunan (Prolegnas 2015) atau prolegnas jangka menengah (2015-2019) masih mengemuka. Saat Komnas PT dan perwakilan para dokter mendapat kesempatan memaparkan bahaya rokok dan memaparkan rasionalitas penolakan RUU Tembakau, perwakilan Komnas PT menanyakan apakah komisi IX ikut mendukung hadirn.

(Kompas.com) Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Nawa Cita Jadi Duka Cita...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan Presiden Joko Widodo harus segera menyelesaikan polemik pergantian kepala Polri. Menurut Taufik, ada banyak tugas dan janji yang harus segera direalisasikan oleh Jokowi beserta seluruh menterinya. Taufik berpendapat, setelah dilantik menjadi Presiden RI, ia melihat Jokowi lebih banyak disibukkan berbagai urusan politik. Energi .

(Detik) Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR: Pesawat Bisa Bikin Sendiri, Mengapa Mobil Tidak?

Presiden Joko Widodo mendukung proyek mobil Nasional yang digawangi Hendropriyono dan Proton Malaysia. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan mempertanyakan keputusan tersebut."DPR sudah menyatakan mendukung presiden untuk diperkuat. Diprioritaskan keputusan-keputusan yang bisa memperkuat posisi presiden," kata Taufik dalam diskusi 'Banyak Pilihan untuk Jokowi' yang digel.

(VIVA.co.id) Bambang Soesatyo: Soal Budi Gunawan, Pimpinan DPR 'Offside'

VIVA.co.id - Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan jika kabar yang beredar benar bahwa Presiden Jokowi batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR. "Kami juga menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpinnya itu saat mereka bertemu presiden di Istana," kata Bambang dalam keterangan.

(Koran Tempo) Opini: Presiden Peragu, oleh Firdaus Cahyadi

Sial benar menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana tidak, puluhan tahun hidup di bawah kekuasaan seorang presiden otoriter. Setelah sang presiden otoriter jatuh, muncul presiden pencitraan. Sesudah presiden pencitraan berlalu, kini warga negara Indonesia harus dipimpin oleh seorang presiden peragu. Presiden peragu, mungkin itu predikat yang pas dilekatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Po.

(Koran Tempo) Editorial: Pembatasan Ibadah Haji

Akhirnya pemerintah berencana membatasi beribadah haji sekali saja seumur hidup. Gagasan yang sudah lama diusulkan ini akan memangkas masa tunggu calon haji yang saat ini sudah mencapai 15-25 tahun. Pemerintah Joko Widodo tak perlu ragu menerapkan kebijakan itu karena tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Rencana yang akan dituangkan dalam peraturan Menteri Agama tersebut juga sudah mendapa.

(Jakarta Globe) Legislators Jero Wacik Named Again on Graft Suspect as Tourist Minister

The Corruption Eradication Commission has named former Minister of Energy and Mineral Resources Jero Wacik a suspect in separate graft case that is alleged to have taken place when he was still the Minister of Culture and Tourism. Jero was tourism minister from 2008-11 before President Susilo Bambang Yudhoyono moved him to energy in a reshuffle. Jero was named a suspect by the agency, better known.

(Tempo) Masinton: Jokowi will not jump ship

Masinton Pasaribu, a politician from the Indonesia Democratic Party of Struggle (PDIP) believes that President Joko “Jokowi” Widodo would not join Prabowo-led coalition following the polemic of Comr. Gen. Budi Gunawan nomination as the National Police Chief candidate. “The speculation wouldn’t go that far. I believe he [Jokowi] wouldn’t do that [join Prabowo’s coalition,” Masinton said during a di.

(Jakarta Globe) Jokowi Adds to List of Presidential Faux Pas With National Car

President Joko Widodo has left Indonesians flabbergasted with his decision to appoint a little-known company led by a political supporter as the local partner for a joint venture to build a national car. Joko, on a state trip to Malaysia, visited the factory of local car manufacturer Proton on Friday, where he witnessed the signing of a memorandum of understanding between the automaker and Indones.

(Jakarta Globe) Fahri: If I was Jokowi, I would have brought Esemka with Proton to produce a national car

President Joko Widodo has left Indonesians flabbergasted at his decision to appoint a little-known company led by a political supporter as the local partner for a joint venture to build a national car. Joko, on a state trip to Malaysia, visited the factory of local car manufacturer Proton on Friday, where he witnessed the signing of a memorandum of understanding between the automaker and Indonesia.

(Jakarta Globe) Another Misguided Step From Jokowi: National Car

Another day, another controversial move from President Joko Widodo. We are left scratching our heads seeing him witness the signing of a memorandum of understanding between a little-known company led by Abdullah Mahmud Hendropriyono, his political supporter, and Malaysian automaker Proton, to build an Indonesian car. We are told that this venture is a business-to-business deal, and has nothing to .

(Harian Kompas) PDI Perjuangan dan Joko Widodo, oleh Abdillah Toha

SULIT dibantah bahwa perkembangan politik akhir-akhir ini berdampak pada bermasalahnya hubungan Presiden dengan partai pengusungnya, PDI-P, berikut ketua umumnya. Beberapa pihak menyarankan agar Jokowi mengatasi masalah ini dengan segera melakukan komunikasi melalui pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri. Meski Jokowi sudah mulai memperbaiki hubungan dengan Koalisi Merah Putih, dukungan PDI-P de.

(Jakarta Globe) No Perppu From Jokowi Indirectly Kills the KPK

The end game of the criminal and political tit-for-tat in the last month has been destruction of the Corruption Eradication Commission, or KPK. With National Police chief of detectives Comr. Gen. Budi Waseso’s vow that all KPK leaders will soon be named suspects in criminal investigations, the end of KPK as we know it is in sight: By the KPK’s own rules, its leaders must resign from active duty if.

(Harian Kompas) Islah, Aburizal dan Agung Laksono Sebaiknya Legawa

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya diterima secara positif oleh para pemimpin Partai Golkar untuk membenahi partainya. Oleh karena itu, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono, yang masing-masing menerima amanat pendukungnya untuk menjadi ketua umum sebaiknya bisa bersikap legawa menerima putusan pengadilan. ”Konflik dualisme kepemimpinan Partai Golkar memang seharusnya diselesai.

(Harian Kompas) Dilema APBNP 2015: Dana Talangan Lapindo

Belum pernah terjadi anggaran negara dialokasikan untuk menalangi ganti rugi korporasi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, dialokasikan dana Rp 781,7 miliar untuk digelontorkan ke PT Minarak Lapindo Jaya, anak perusahaan Grup Bakrie. Anggaran tersebut ditujukan untuk menalangi jual beli tanah dan aset antara PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan warga korban lumpur .

(Tempo) Soekarno-Hatta Airport Needs 20 Trilion, likely from PMN-SOE Capital Stimulus

Airport management company Angkasa Pura II needs around Rp 20 trillion to develop Soekarno-Hatta Airport for the next 30 to 40 years. In order to obtain the funds, Angkasa Pura II president director Budi Karya Sumadi said that he will undertake various actions. "We will issue bonds, request state capital investment and take [money] from our revenues," Budi told. For this year's funding.

(Harian Kompas) Ferry Mursyidan: Audit Dampak Pembebasan PBB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendorong audit Pajak Bumi dan Bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di seluruh Indonesia. Hal ini untuk membuktikan pembebasan PBB benar-benar menolong rakyat kecil tanpa membuat pemerintah daerah kehilangan PAD yang signifikan. Pemerintah daerah hendaknya tidak melihat wacana pembebasan PBB sebagai ancaman kehilang.

(Jakarta Post) Masinton & Effendi Simbolon urges Jokowi to fire Rini & Andi

Politicians from the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) have launched fresh attacks against President Joko "Jokowi" Widodo administration, calling for the resignations of Cabinet Secretary Andi Widjajanto and State-Owned Enterprises Minister Rini Soemarno, whom they say have intentionally undermined the Jokowi administration. PDI-P politicians condemned Andi and Rini -.

(Jakarta Post) House & Defense Minister Ryamizard agree to boost ties with East Timor, Pakistan

Indonesia will soon have a legal foundation for its defense agreements with both East Timor and Pakistan, as the House of Representatives is expected to ratify the agreements struck between Indonesia and the two countries. The ratification will allow Indonesia to improve joint military training, exchange intelligence information and trade weapons with both East Timor and Pakistan. The Indonesian.

(Jakarta Post) Finance Minister - Com.11: Tax amnesty aimed at huge funds hidden overseas

The government is hoping that the planned introduction of tax amnesty will bring home billions of dollars hidden by Indonesian companies and individuals overseas. Finance Minister Bambang Brodjonegoro said the government hoped that the amnesty would encourage potential tax evaders to bring their funds back to Indonesia and report their wealth without being afraid of penalties. "Yes, that [br.

(Koran Tempo) Komisi Agama DPR Setuju Naik haji Cukup Sekali Seumur Hidup

DPR Dukung Naik Haji Cukup Sekali Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Syamsul Bachri, setuju dengan rencana pemerintah membatasi pelaksanaan ibadah haji cukup satu kali. Menurut dia, Islam hanya mewajibkan seseorang menunaikan ibadah haji satu kali."Kalau sudah berkali-kali, itu perlu diatur," kata Syamsul saat dihubungi kemarin. Menurut Syamsul, mereka yang sudah beribadah.

(Tempo) Opini: Tambang Emas Freeport

Opini oleh Luthfi Anshori Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (ayat ketiga Pasal 33 UUD "45). Payung hukum untuk melindungi kepentingan nasional itu faktanya belum dapat diterapkan secara optimal. Banyak titik lokasi tambang tak lebih seperti kaveling-kaveling perusahaan asing. Langkah pemer.

(VIVA.co.id) Menkominfo & #Kom1 DPR Sepakat Jinakkan UU ITE

VIVA.co.id - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE), khususnya pada Pasal 27 sering menjadi ancaman bagi netizen. Hanya karena menyampaikan curahan hati di dunia maya, tak sedikit netizen yang akhirnya terjerat pasal tersebut. Sebagian besar dijerat pencemaran nama baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengungkapkan beberap.

(ANTARA) DPR to hold consultative meeting with President Jokowi

The House of Representatives (DPR) plans to meet President Joko Widodo on next Monday (February 2) to discuss the appointment of national police chief, House speaker Setya Novanto noted here on Friday. "Later, on Monday, there will be a consultative meeting between the DPR leadership and the president. Later, we will try to follow it (the problem) up," he remarked. Until now, I have not re.

(ANTARA) Agus Hermanto House Deputy Speakers: Jokowi-Prabowo meeting deserves appreciation

Deputy Speaker of the Parliament Agus Hermanto said he appreciated Thursdays meeting between President Joko Widodo (Jokowi) and his former political rival Prabowo Subianto amid the political tension triggered by conflict between police and the Corruption Eradication Commission (KPK). The meeting between the two national leaders was "a bright spot" in the countrys efforts to solve its prese.

(Kompas) Zulkieflimansyah: 48 Triliun PMN untuk BUMN Terlalu Besar

Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkifliemansyah menilai, porsi penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun terlalu besar. Dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. "Terkait penggunaan ruang fiskal, Fraksi PKS mengupayakan agar porsi penyertaan modal nasional tidak terlalu besar.

(Kompas) Viva Yoga: Jokowi-Prabowo Bertemu, KMP Tetap diluar Pemerintahan

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bogor beberapa waktu lalu membahas soal konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Setelah pertemuan itu, Prabowo menyatakan akan mendukung apa pun keputusan Jokowi. Mungkinkah Koalisi Merah Putih bergabung dan mendukung Jokowi yang kini tengah dirongrong partai koalisinya send.

(OPINI) Kurtubi: Yang Punya Tanah Tambang Papua dan NTB, Kok Smelter di Gresik?

Hari Jumat siang, 30 Januari 2015, tim WikiDPR berbincang-bincang lewat telepon dengan Anggota #Kom7 (Komisi VII) , Kurtubi dari Fraksi Nasdem, dapil Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah salah satu anggota #Kom7 yang mendesak Freeport untuk membangun smelter di Papua saat dua pihak ini mengadakan rapat (bisa di baca livetweetnya di sini). WikiDPR menanyakan lebih jauh tentang alasan dia mendesak hal.

(Jakarta Post) Bambang Haryo disappointed with govt’s inadequate support for PT DI

A member of House of Representatives Commission VI overseeing state-owned companies, Bambang Haryo, said that he was disappointed by the government’s lack of support for state-owned aircraft manufacturer PT Dirgantara Indonesia (PT DI). “The government only proposed Rp 400 billion [US$31.6 million] for the firm’s state capital injection. That is very little,” Bambang said during a hearing at the H.

(Harian Kompas) Pramono Anung, Tjahjo Kumolo: Kami Ingin Jokowi Pimpin Negeri Ini 2 Periode

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad mempertahankan kader mereka, Joko Widodo, yang kini menjadi presiden ke-7 RI sesuai mandat rakyat, yakni lima tahun. Bahkan, PDI-P juga akan berjuang mengupayakan Jokowi bisa menjadi Presiden RI kembali untuk periode berikutnya pada 2019-2024. Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Tjahjo Kumolo, yang juga Menteri Dalam Negeri, saat dit.

(Tribunnews) Ketua DPR: Saya Rasa Tidak Ada Pelemahan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski telah dibebaskan, benarkah penahanan Bambang Widjojanto sebagai upaya sistematis pelemahan KPK? Simak pendapat Ketua DPR. Ketua DPR Setya Novanto menilai tidak ada pelemahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta publik menghargai kedua intitusi baik KPK maupun kepolisian. "Saya rasa enggak ada (pelemahan). Yang terpenting dalam hal ini tidak ada pe.

(Republika) Aziz Syamsuddin: 'Bambang Widjojanto Tidak Perlu Mundur dari KPK'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak perlu mundur dari posisi sebagai komisioner KPK. Menurut Aziz penetapan tersangka Bambang oleh polri tidak mengugurkan hak Bambang di KPK. "Kalau terdakwa baru mundur," kata Aziz kepada wartawan, Ahad (25/1). Aziz menyatakan Bambang cukup mengikuti arahan Presiden Joko Wido.

(Detik) Pengesahan Rancangan Kode Etik Anggota DPR Ditunda

Sejumlah masukan diberikan anggota dewan terkait Rancangan Peraturan ‎DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI. Karena masih dibutuhkan perbaikan, rancangan peraturan itu pun batal disahkan hari ini.Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat membacakan rancangan peraturan itu dalam rapat paripurna‎ DPR di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2.

(Kompas) Komisi 7 DPR: Masyarakat Papua Harus Dilibatkan Terkait Renegosiasi dengan Freeport

Masyarakat Papua perlu dilibatkan dalam proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Masyarakat di Papua lebih paham tentang apa yang mereka inginkan atas keberadaan Freeport di wilayah mereka. Kontribusi Freeport untuk Papua juga harus ditingkatkan. Anggota Komisi VII DPR dari PDI Perjuangan, Tony Wardoyo, mengatakan, suara rakyat Papua harus didengarkan dalam proses ne.

Ketua DPR: 2 Anggota DPR Harus Mundur Jika Terlibat Korupsi

Dua anggota DPR, yakni Zulfadhli dari Partai Golkar dan Usman Jafar dari PPP, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Ketua DPR Setya Novanto menyatakan anggota DPR yang bersangkutan harus mundur bila sudah ditetapkan bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan sosial itu."Nanti ada proses kan, ada praduga tak bersalah. Kita tetap ikuti proses, nanti kalau sudah menjadi terdakwa, baru mundur,.

(MetroTVNews.com) DPR akan Panggil Dua Menteri soal Kejelasan Pelabuhan Cilamaya

Metrotvnews.com, Jakarta: Sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang bertolak belakang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, menuai reaksi anggota Komisi V DPR, Eldie Suwandie. Menurutnya, Komisi V bisa memanggil keduanya untuk dimintai keterangan.Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, karena bukan merupakan mitra Komisi V, pemanggilan bisa dilakukan melalui pimpinan dewan. Dari san.

(REPUBLIKA) Agus Hermanto: Pertemuan Jokowi-Prabowo Jadi Titik Terang Konflik KPK-Polri

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM-- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tokoh nasional Prabowo Subianto di Istana Bogor di tengah kisruh KPK dan Polri. "Ini menjadi titik terang bagi bangsa dan negara menuju ke arah yang lebih baik," kata Agus Hermanto di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (30/1). Menurutnya, silaturahim antara Presiden J.

(Tempo.co) DPR Dilarang Main Film, Apa Tanggapan Desy?

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Desy Ratnasari menanggapi diplomatis rencana pelarangan anggota dewan bekerja sebagai artis. Desy yang terkenal sebagai pelantun Tenda Biru ini enggan mengomentari aturan itu karena belum disahkan. "Belum diputuskan jadi Kode Etik DPR ya. Masih pembahasan," ujar Desy melalui pesan singkat yang diterima .

House Criticizes SOE Capital 75 Trilion Rupiah is too Much

The government’s plan to inject capital into several state-owned enterprises (SOEs) has hit a rough patch as the plan came under heavy scrutiny at the House of Representatives. During a meeting held on Wednesday afternoon, lawmakers at the House’s Commission XI, which oversees finance and development planning, bombarded Finance Minister Bambang Brodjonegoro and SOE Minister Rini Soemarno with que.

(Jakpost) Govt will not deliberate controversial bills, but First Priority is KUHP-Criminal Code

The government will postpone the deliberation of bills that are deemed controversial, including a bill on the protection of religious communities, which the Religious Affairs Ministry had touted as a breakthrough in the protection of minority rights. Although the bill has been included on a list of 84 bills proposed for the 2015-209 National Legislation Program (Prolegnas), the government has lef.

(Bisnis Indonesia) Freeport dan Inkonsistensi Penerapan UU Minerba

Di tengah hiruk pikuk politik seputar perseteruan KPK dan Polri, pemerintah mengeluarkan kebijakan kontroversial dan merugikan. Pemerintah Jokowi dan Freeport sepakat untuk membuat rancangan kelanjutan nota kesepahaman (MoU).Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (23/1) memutuskan untuk memperpanjang pembahasan amandemen kontrak kerja PT Freeport Indonesia hingga enam bulan k.

Maman Imanul Haq: Lepaskan Polri Dari Oknum yang Menggorogotinya

Anggota DPR RI komisi VIII dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menyatakan dukungannya kepada KPK dalam kasus penetapan komisioner-komisioner KPK sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Maman Imanul Haq menuliskan “Alhamdulillah BW bebas. Korupsi harus dilawan! @KPK_RI” dalam akun Twitternya pada 23 Januari 2015. Maman Imanul Haq juga menuliskan doa untuk Presiden Joko Widodo agar bisa ditunjukkan k.

Meutya Hafid: Presiden Joko Widodo, Kunci Untuk #SaveKPK

Anggota DPR RI komisi I dari fraksi Golkar, Meutya Hafid, secara aktif terus me-retweet kicauan tentang #SaveKPK, terutama dari pers yang juga menyuarakan dukungannya terhadap KPK seperti Tempo dan KOMPAS. Secara pribadi Meutya Hafid menyatakan tidak ingin mempermasalahkan partai-partai yang diduga terkait dalam kasus penangkapan komisioner KPK, namun Meutya menyatakan dirinya akan lebih memilih u.

Tifatul Sembiring: #SaveKPK , #SAVEINDONESIA

Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang menjadi anggota DPR RI, Tifatul Sembiring, tegas menyatakan posisinya sebagai pendukung KPK. Tifatul menuliskan pada akun pribadinya “Saya setuju #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan. Bila perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA.” Tifatul juga menyatakan bahwa pihak-pihak terkait wajib menjelaskan hal-hal yang menj.

(JPNN) Mayoritas Fraksi Tolak Uji Publik Calon Kada Oleh KPU

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi-fraksi di DPR menolak penyelenggaraan uji publik terhadap calon kepala daerah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana aturan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang telah disetujui parlemen menjadi undang-undang. Alasannya, uji publik harusnya dilak.

(Antara) DPR dan BNPB sepakat revisi UU Bencana

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepakat merevisi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Kesepakatan ini dicapai dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VIII dan BNPB," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak kepada pers di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, revisi UU Nomor 24/2007 itu penting untuk mem.

(JPNN) Menpora Ingkar Janji, DPR Desak Jokowi

JAKARTA- Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya bakal mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keppres Asian Games 2018. Pasalnya, Menpora Imam Nahrawi tak bisa memenuhi janjinya untuk terkait Keppres itu. Sebelumnya, Imam menjanjikan bakal mengantongi Keprres itu sebelum pergantian tahun. Nyatanya, hingga kini janji yang dilontarkan menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu tak menja.

(bisnis.com) DPR Pastikan Kepemilikan Asing di Bawah 50%

Bisnis.com, JAKARTA--Komisi XI DPR yang menaungi masalah keuangan memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan bisa diselesaikan pada tahun ini dengan poin prioritas pembatasan kepemilikan saham asing.Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perbankan Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan RUU Perbankan menjadi prioritas karena DPR menilai industri perbankan sudah kelewa.

(JPNN) Anggota Komisi 3 DPR Sebut BW Juga Bisa Praperadilankan Polri

JAKARTA - Penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri, disikapi biasa oleh Anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil. Dia menilai Polri tentu punya alasan yang kuat, termasuk langsung menangkap BW. "Artinya semua orang punya masa lalu, Bareskrim punya alasan kuat, tinggal dibuktikan saja oleh Bareskrim, " kata Nasir saat dihubungi di .

(Tribunnews) Presiden dan DPR Diminta Segera Hentikan 'Perang' Polri Vs KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sigma atau Pemerhati Politik dan Ketatanegaraan, Said Salahudin, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR tidak boleh diam atas kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Mabes Polri. Sebab kasus ini, menurut Said, sulit untuk disebut sebagai kasus hukum murni. "Ini sudah bisa disebut sebagai 'perang' dua institusi penegak.

(Detik.com) DPR Ajak Jokowi Rapatkan Penyelamatan KPK

Detik.com | Taufik Kurniawan mengusulkan ada rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Pertemuan ini perlu digagas dalam rangka penyelamatan KPK."Dalam kaitan situasi saat ini kami harapkan semacam pertemuan informal yang dipimpin langsung Pak Presiden Joko Widodo karena ini menyangkut krisis kepemimpinan KPK karena Pak Busyro periodenya baru saja berakhir .

(Antara News) Komisi VIII DPR: penambahan anggaran Kemensos bermasalah

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan penambahan anggaran Rp6,7 triliun untuk Kementerian Sosial dalam APBN 2014 bermasalah karena dinilai tidak memiliki landasan hukum."Komisi VIII menilai tidak ada satu klausul aturan perundangan-undangan yang disampaikan Mensos yang dapat melegalisasikan penambahan anggaran tersebut," kata Saleh Partaonan Daulay.

(Tempo) Yusril Ihza: Jokowi Langgar UU Kepolisian

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Joko Widodo menyalahi prosedur dalam memberhentikan Kepala Polri Jenderal Sutarman yang kemudian digantikan oleh Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas. Yusril menuturkan Jokowi menyalahi aturan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian.Menurut Yusril yang saat itu ikut menyusun Undang-Undang tersebut untu.

(JPNN) Trimedya: Fraksi PDIP Kecewa, Budi Tak Pernah Ditarik Pencalonannya Tapi Tak Segera Dilantik Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengangkat Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. "Sepahit apa pun keputusan yang diambil Presiden Jokowi kita harus terima, meski kecewa," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Tr.

(Jakarta Globe) Jokowi now stares down an impeachment threat

While Comr. Gen. Budi Gunawan’s nomination as the new police chief was delayed due to suspicions concerning his “fat” bank accounts, another police general facing similar allegations was immediately appointed to fill the position temporarily, allowing the public barely any time to react. Comr. Gen. Badrodin Haiti, formerly the deputy of the National Police chief, accepted the interim role as the n.

(Litbang Kompas) Dua Wajah Kepolisian

Hiruk-pikuk politik penggantian Kepala Kepolisian Negara RI menggiring publik melihat kembali kiprah kepolisian. Publik menilai kepolisian saat ini memiliki dua wajah dalam relasinya dengan masyarakat. Peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan peran yang diakui dan diapresiasi publik. Namun, peran penting sebagai lembaga penegak hukum masih bertabur jelaga. Pemisahan Polri dari AB.

(Harian Kompas) Sebelum Fit Proper Test di DPR Akhir Tahun, KPK Targetkan Semua Kasus Disidangkan

Komisi Pemberantasan Korupsi bertekad segera membereskan tunggakan kasus-kasus korupsi yang penyidikannya telah memakan waktu lama. Pimpinan KPK menargetkan kasus-kasus tersebut dibawa ke persidangan sebelum masa jabatan mereka berakhir tahun ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Minggu (18/1), mengungkapkan, pimpinan KPK telah meminta kepada satuan tugas penyidikan kasus- kasus yang.

(Harian Kompas) Semakin Banyak Publik Mendesak Dibatalkan Pelantikan Budi

Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap perilaku koruptif di internal Polri. Bahkan, Badrodin bertekad pengawasan di internal lembaganya menjadi salah satu prioritas tugasnya. Pengawasan tersebut terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran. ”Polri berupaya menghindari penyelewengan anggaran dan .

(Harian Kompas) PDIP dan PAN Siapkan Strategi Pilkada Serentak

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Ahmad Basarah, di Jakarta, Minggu (18/1), menyatakan, persiapan matang diperlukan untuk menjaga momentum kemenangan PDI-P dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. ”Pilkada serentak merupakan momentum yang berpihak bagi psikopolitik kami. Kami memiliki semangat mengulang kemenangan pemilu lalu,” kata Basarah. PDI-P telah menjaring bakal calon ke.

(Harian Kompas) Opini: Mendayung Diantara DPR dan Nurani Publik, oleh Prof. Refly Harun

TIDAK mudah bagi Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan tentang nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan apa pun yang diambil pasti akan membentur karang. Pasti akan ada titik lemahnya. Pasti akan memunculkan pro dan kontra. Namun, dari semua itu, satu moralitas hukum yang seharusnya diambil adalah tidak menjadikan seorang tersan.

(Harian Kompas) Opini: Mencari Sosok Kapolri, oleh Prof. Farouk Muhammad dari PTIK

PADA 13 Januari 2014 adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini seorang calon Kepala Kepolisian Negara RI yang diajukan secara tunggal oleh Presiden ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Selain mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki integritas (keberanian) mengusut kecurigaan korupsi terhadap seorang tokoh besar yang kuat, peristiwa ini juga menandai tiga hal. P.

(Tempo) Emerson-ICW: KPK Harus Usut Transaksi Budi Gunawan dengan Trimedya

Peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut dugaan aliran duit calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diduga mengalir ke sejumlah politikus. Di antaranya, ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. (Baca:Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK)"KPK harus mengembangkan pengusuta.

(Jakarta Globe) Jokowi Administration Is Its Own Worst Enemy: Impeachment

President Joko Widodo’s administration could fail sooner rather than later if it goes on to make arbitrary and ridiculous decisions. Many of us were afraid of the opposition’s maneuvers. But now we know they don’t have to do anything if the current idiocy continues. Joko and his ministers shoot themselves in the foot everyday. Two recent cases highlight how unprofessional and unprepared the admini.

(Tempo) Amien Rais Bergerilya Dukung Zulkifli Hasan

Tim sukses kandidat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, terus bergerilya ke daerah. Kemarin, tim yang dimotori pendiri sekaligus mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais, mengumpulkan kader partai se-Sumatera Utara di Hotel Emerald Garden. "Amien menjelaskan, regenerasi perlu ada di tubuh PAN," kata anggota tim sukses, Yandri Susanto, kemarin. Yandri mengatakan, dalam pidatonya, Am.

(Harian Kompas) Hatta Rajasa Galang Dukungan Pertahankan Ketum PAN

Partai Amanat Nasional Poros Sumatera mendeklarasikan mendukung Hatta Rajasa sebagai calon Ketua Umum PAN periode 2015-2020. Hatta menyatakan bersedia dan akan bersikukuh menjaga amanat itu dalam Kongres IV PAN di Bali, akhir Februari mendatang, meski ada yang memintanya mundur dalam bursa pencalonan. Deklarasi dilakukan di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu (17/1) malam. Acara dihadiri para politisi PAN.

(Tempo) KIH Berebut Kursi Pimpinan AKD DPR

Partai koalisi pendukung pemerintah tak kunjung bersepakat mengenai penempatan wakil mereka di sejumlah pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Persoalan itu membuat pimpinan DPR menunda penetapan perubahan formasi pimpinan.Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Wuryanto mengakui pembahasan itu belum menemukan kata putus. "Belum semuanya selesai, karena itu.

(Tempo) Legislator Trimedya Bantah Ada Transaksi dengan Budi

Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan membantah pernah menerima cek dari Budi Gunawan sebesar Rp 250 juta pada Februari 2006. "Itu tidak benar. Buat apa saya meminta uang dari Budi Gunawan?" Kata dia, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca:Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK)Menurut Trimedya, dari dulu hingga sekarang ia tak pernah punya hubungan bisnis apapun dengan Budi Gunawan. "S.

(Harian Kompas) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Diharap Sempurnakan Peraturan Menakertrans

Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Minggu (18/1), di Jakarta. Pemerhati masalah pekerja rumah tangga menilai, aturan ini tidak kuat lantaran belum ada payung hukumnya. Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri seusai kunjungan kerja ke salah satu agen penyalur pekerja rumah tangga (PRT) di Jakarta Selatan, M.

(Tempo) Opini: Belajar Perbedaan, oleh Nihayatul Wafiroh, anggota DPR

Belajar Perbedaan Nihayatul Wafiroh, anggota Fraksi PKB 2014-2019 Saya akhirnya punya teman Kristen," ujar saudara sepupu saya. Ternyata memiliki kawan dari kalangan berbeda jadi kebanggaan tersendiri untuk beberapa orang, terlebih bagi orang yang tidak pernah keluar dari lingkaran yang dia miliki selama ini. Mungkin kegirangan yang sama juga ada pada mahasiswa Dr Rosida Sari dari Univers.

(ANTARA) on DPR meeting, Basarnas chief Sulistyo appreciates foreign help in QZ8501's evacuation

Chief of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) Bambang Soelistyo Tuesday appreciated all foreign countries that helped with evacuation efforts following AirAsia flight QZ8501s crash in Kalimantan island waters on Dec 28, 2014. According to Bambang, Basarnas spent Rp570 million on QZ8501s evacuation process. The amount is quite minimal as Indonesia received ample assistance with the evac.

(Kompas Sore) Paripurna Sahkan Pilkada Langsung

DPR akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Perppu Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang. Pengesahan dua perppu itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri 442 dari 560 anggota DPR, Selasa (20/1). Semua fraksi di DPR yang berjumlah 10 akhirnya memilih mendengar suara rakyat dengan tetap menyetujui pemilihan kepala .

(AFP-WIKIDPR) Minister Jonan: QZ8501 climbed at speed 'beyond normal' then stalled

An AirAsia plane that crashed into the Java Sea last month with 162 people on board climbed at a speed that was "beyond normal" and then stalled, the Indonesian transport minister said on Tuesday. "In the final minutes, the plane climbed at a speed which was beyond normal," said Transport Minister Ignasius Jonan, citing radar data. "The plane suddenly went up at a speed above t.

(JakartaGlobe) Desmond & Nasir Djamil: postponement of Budi's inauguration has no legal basis

Lawmakers in the House of Representatives plenary session today will motion to launch an inquiry into President Joko Widodo’s decision to postpone the inauguration of his sole candidate for National Police chief, Comr. Gen. Budi Gunawan, who anti-graft investigators revealed last week is the target of a graft and money laundering probe. Desmond Junaidi Mahesa of the Great Indonesian Movement Party.

(Harian Kompas) Opini: Rasionalitas Kapolri Non-Tersangka, oleh Prof. Denny Indrayana

Akhirnya Presiden Joko Widodo lulus ujian sebagai negarawan. Kebijakannya untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah kebijakan hukum yang rasional. Meskipun mengangkat Pelaksana Tugas Kapolri bukan berarti tanpa masalah, terlebih jika dikaitkan dengan kasus rekening gendut. Hukum itu logis, rasional. Maka, jika saja seorang calon Kapolri tersangka yang diusulkan Presiden Jokowi, d.

(Harian Kompas) Pelanggaran UU Aparatur Sipil Negara Dilakukan Terang-Terangan

Pengisian jabatan pimpinan tinggi di sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diduga menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pekan depan, Komisi Aparatur Negara akan memanggil pimpinan lembaga yang terkait proses itu untuk meminta penjelasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pengisian jabatan pimpinan tinggi yang .

(JakGlobe) Hear Public, not DPR: Budi' Delay in the Right Direction

Observers and other concerned members of the public have closely followed the case of Comr. Gen. Budi Gunawan in the past week — the top police officer who was nominated by President Joko Widodo to become the chief of National Police but who just days afterward was named a suspect by the nation’s highly respected Corruption Eradication Commission (KPK). What seems to be bothering people most is th.

(ANTARA) Bambang Haryo-Gerindra: Harganya Memang Turun, Tapi Harusnya Solar Lebih Murah dari Premium

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menyoroti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bersubsidi dari Rp7.600 per liter menjadi Rp6.600 dan solar dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400. "Saya sudah mendengarnya dan terus terang menyayangkan keputusan tersebut karena merugikan kepentingan publik, khususnya harga solar," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat. Menurut d.

(Tempo) Desmond Mahesa: Lantik Plt.Kapolri, Jokowi Permainkan Budi

Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri kendati telah disetujui oleh DPR. Presiden menunjuk Wakil Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri dan memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. (Baca: Jokowi Tunda Budi Gunawan Jadi Kapolri ) Keputusan itu menghindari masalah pelik karena DPR meloloskan Budi sehingga “bola p.

(Tempo) Refly Harun-Ahli Tata Negara: Penunjukan Plt. Kapolri Karena Darurat, Tetap Sesuai UU Polri

(Tempo) Martin Hutabarat-Gerindra: Penunjukan Plt. Kapolri Solusi Tepat

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI sebagai langkah yang tepat. “Ini adalah jalan tengah paling aman yang diambil Jokowi di tengah dua tekanan kuat yang dihadapinya, yakni tekanan dari atas dan tekanan dari bawah,” ujar Martin saat dihubungi, Sabtu,.

(Kompas Sore) Mantan Wakapolri Oegroseno: Presiden Harus Perjelas Posisi Pak Sutarman atau Diberi Jabatan Aktif Lain

”Langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dengan menunda pelantikan Budi Gunawan untuk sementara akan mendinginkan suhu politik. Namun, dalam waktu dua bulan hingga tiga bulan lagi harus ada calon baru Kapolri yang diajukan,” ujar Bonar, Sabtu(17/1), di Jakarta. Bonar mengatakan, di internal Polri masih banyak perwira tinggi yang lebih baik dibandingkan dengan Budi Gunawan mengingat dengan menjad.

(Kompas Sore) Mengetuk Jokowi untuk Warga Papua

Melalui pesan pendek dan surat elektronik, sejumlah teman di Papua mengabarkan bahwa beberapa tokoh agama menyatakan penolakan mereka terhadap rencana kedatangan Presiden Joko Widodo pada perayaan Natal lalu. Tentu banyak yang terenyak dengan penolakan itu karena, saat pemilihan presiden lalu, orang asli Papua begitu bersemangat mendukung Joko Widodo. Ketika mantan gubernur Jakarta itu menyatakan .

(Tempo) Like Budi, KPK Urged to Investigate Badrodin Account

Commissioner of the National Police Commission (Kompolnas) Syafriadi Cut Ali asked the Corruption Eradication Commission to investigate the case of the alleged ownership of ill-gotten wealth of acting Chief of the National Police Commissioner General Badrodin Haiti. The investigation, Syafriadi said, is to uphold the principles of justice and equality before the law. “Do not create an impression o.

(Tempo) After Appoints From DPR, Budi Above the Flaw

Something is not quite right in the succession of Indonesia's police chief position. Rumors, intrigue and noisy debates accompanying the selection of the police chief is a clear indication of this irregularity. Each candidate seem to be convinced of one thing: that political lobbying is more important than performance and powerful backing is needed to erase any blemish in past records. Such ir.

(Tempo) Ruhut: Meski Mencurigakan, Penundaan Pelantikan Budi Bukti Jokowi Tegakkan Asas Praduga Tak Bersalah

Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Kepala Polri terpilih, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan mengangkat Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri adalah hak prerogatifnya sebagai presiden. (Baca: Tunda Budi, Jokowi Hindari 3 Masalah Besar) "Mungkin ada sesuatu yang dilihat Jokowi,".

(Tempo) Bambang Soesatyo: Harusnya Jokowi Lantik Budi Gunawan Lalu Dinonaktifkan, Bukan Angkat Plt.

Anggota Komisi Hukum dan Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku bingung dengan langkah Jokowi yang mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI tanpa persetujuan DPR. Kamis lalu, dalam paripurna, DPR menyetujui pemberhentian Jenderal Sutarman dan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca: Jokowi Tak Lantik Budi, DPR Ancam Interpelasi) Namun Jokowi hanya m.

(beritasatu) April 2015, 74.000 Desa Terima 240-270 Juta Tahap Awal Dana UU Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berencana mengucurkan dana sebesar Rp 240 juta hingga Rp 270 juta bagi pembangunan desa pada April nanti. Hal itu dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar di Kampung Cangkrang, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Minggu (18/1). Dalam paparanya, pemerintah mengalokasikan Rp 2.

(Bisnis) Nasir Djamil & Tantowi Yahya Setuju Hukuman Mati untuk Pelaku Bisnis Narkotika

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeksekusi 6 terpidana mati narkoba. "Menurut saya di satu sisi, ini adalah keberhasilan pemerintah sekarang. Ini sisi positif dan harus kita apresiasi dalam konteks penegakan hukum," kata Nasir di Jakarta, Minggu. Sikap yang ditunjukkan pemerintah yang mengeksekusi terpidana mati narkoba juga membuktikan ba.

(Kompas) Erma Renik-Demokrat: Demokrat Tak Hadir Fit-Proper karena Ingin Lindungi Presiden

Fraksi Partai Demokrat menghargai keputusan Komisi III DPR yang menyetujui Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Proses yang berjalan tetap dihormati, meski Fraksi Demokrat menolak pencalonan Budi sebagai kepala Polri karena statusnya sebagai tersangka kasus korupsi. "Hanya Fraksi Demokrat yang minta fit and proper test dihentikan. Kam.

(Kontan) Presiden Jokowi: Saya Setuju atau Tidak Setuju Budi Menunggu Paripurna Kamis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk menanti hasil sidang paripurna DPR terkait nasib Komjen Budi Gunawan selaku calon Kapolri RI. Alasannya, Jokowi menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. "Kita menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada proses hukum di sini. Tapi ada proses politik di dewan, untuk itu kami menunggu paripurna," kata Jokowi, Rabu (14/1) Jokowi me.

(Jakglobe) After Fit-Proper Test, Law Commission Agree with Budi Gunawan

The House of Representatives, or DPR, has approved Comr. Gen. Budi Gunawan as Indonesia’s next National Police chief, despite him being named a graft suspect this week. “After listening to the factions’ aspirations the plenary has agreed with President Joko Widodo’s [nomination] sent on Jan.9,” said lawmaker Azis Syamsuddin, head of Commission III in the DPR. Azis said lawmakers appointed Budi wit.

(Merdeka) Martin Hutabarat-Gerindra: Sutarman Sebetulnya Masih Bisa Jabat Kapolri 10 Bulan Lagi

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengkritik keputusan Presiden Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Bukan karena sosok Budi, tapi karena Jokowi yang memilih Budi tanpa sepengetahuan Kapolri aktif Jenderal Sutarman.Martin menuturkan, tidak elok jika Jokowi mengganti Sutarman tanpa memberitahu lebih dulu. Dia menilai, Jokowi tidak bisa menghargai anak buahnya."Ini te.

(JakartaGlobe) Desmond Mahesa-Gerindra: BG's status as a suspect by the KPK is not out of the ordinary

Indonesia may soon have a corruption suspect as its chief law enforcement officer, after a House of Representatives committee voted unanimously to endorse President Joko Widodo’s sole nominee as the next National Police chief. House Commission III, which oversees legal affairs, held — and quickly concluded — a confirmation hearing on Wednesday for Comr. Gen. Budi Gunawan, ultimately approving his .

(Jakarta Globe) Joko Faces Crisis After General Assembly Plenary Endorses Budi Gunawan

The House of Representatives approved Comr. Gen. Budi Gunawan as Indonesia’s next National Police chief on Thursday, leaving President Joko Widodo facing a crisis. House Commission III, which oversees legal affairs, gave the green light to Budi, who was Joko’s sole nominee for National Police chief, on Wednesday, just days after he was named a corruption suspect by the Corruption Eradication Commi.

(Kompas) Surya Paloh: Jika Jadi Jokowi, Saya Segera Lantik Budi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2015) siang. Seusai pertemuan itu, Surya mengaku mendukung Komisaris Jenderal Budi Gunawan segera dilantik sebagai kepala Polri. "Ini kan masalahnya dilantik atau tidak dilantik kan. Kalau saya, saya bilang, saya lantik!" kata Surya kepada wartawan, Kamis. Surya menyadari .

(Kompas) Disetujui di Paripurna, PAN & Demokrat Minta Penetapan Budi Ditunda

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna untuk menetapkan persetujuan atas pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kamis (15/1). Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pandangan mereka untuk menunda penetapan Budi sebagai Kapolri. Sidang paripurna dimulai pukul 10.30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka.

(PortalKBR) Mabes Polri: Arahan Kompolnas, Bapak Sutarman Nonaktif, Plt Kapolri Bapak Badrodin Haiti

Kepolisian Indonesia (Polri) sementara ini dipimpin oleh Wakil Kapolri (Wakapolri) Badrodin Haiti. Ini menyusul penetapan Kapolri baru Komjen Budi Gunawan oleh DPR dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (15/1) kemarin. Dengan putusan paripurna DPR, Kompolnas yang dipimpin oleh Menkopolhukam secara efektif memberhentikan lebih dulu Sutarman sebagai Kapolri, sehingga dibutuhkan Plt. “Saat itu tugas seha.

(Kompas Sore) Bertemu Sutarman dan Budi Gunawan, Jokowi Siapkan 13 Nama Calon Kapolri

Andy Reza Hidayat Kesibukan di istana terlihat sejak pukul 08.30 saat beberapa mobil yang ditumpangi perwira tinggi Polri sampai di Istana Kepresidenan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman; calon Kepala Polri yang diusulkan Presiden, Komisaris Jenderal Budi Gunawan; dan sejumlah pejabat Polri lain yang salah satunya diduga Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin H.

(Kompas, editing timwikiDPR) Butuh Persetujuan Paripurna Agar Perppu Pilkada Dibahas DPR

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dinilai memiliki banyak masalah baik oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Meski demikian, ketiga pihak sepakat ada urgensi kesegeraan aturan untuk memastikan 204 daerah yang akan lakukan pilkada tahun ini. Oleh karena itu, fraksi-fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat diminta menyampaik.

(Kompas) Pasca Persetujuan DPR Pada Kapolri: Senyum di Balik Beban Jokowi

Sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik. Semua perhatian tertuju pada wong Solo itu pasca pengajuan calon Kepala Kepolisian Negara RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ke DPR. Di tengah tekanan politik yang kuat, Presiden tetap menjalani tugas kenegaraan dengan senyum meskipun adakalanya menunjukkan rasa tak nyaman. Kendati aktivitas dan jadwal kerja Presiden berjalan seperti.

(Kompas) Perombakan Pimpinan AKD Sembari Kebut Prolegnas

DPR menargetkan Program Legislasi Nasional 2015 selesai disusun sebelum masa sidang kedua 2014-2015 berakhir pada 18 Februari mendatang. Target ini diambil setelah lima unsur pimpinan Badan Legislasi DPR diisi semuanya. Penyusunan lima unsur pimpinan Badan Legislasi (Baleg) ini dituntaskan setelah Fraksi Partai Demokrat bersedia menyerahkan kursi Wakil Ketua Baleg di Dewan Perwakilan Rakyat kepad.

(Kompas) Tunda Lantik Budi Gunawan, Presiden Diapresiasi

Langkah Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri diapresiasi. Langkah itu dinilai merupakan jalan terbaik, yang menghormati proses politik di DPR, sekaligus proses hukum di KPK dan aspirasi masyarakat. ”Saya hargai dan hormati keputusan Presiden, begitu juga dengan proses hukum yang terus berlangsung di KPK. Dilantik atau tidak, itu wewenang Pres.

(Tempo) Arsul Sani Harap Fraksi PPP Dukung Budi Gunawan

Anggota Tim Kecil Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyatakan parlemen tidak memiliki alasan untuk menolak Budi Gunawan, calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Baca: Telisik Budi Gunawan, PKS Usulkan Panggil PPATK )"Dalam sejarah, tak pernah ada calon yang ditolak DPR," kata Arsul di kantor Komisi Hukum, Kompleks Pa.

(CNN) Viktor Laiskodat Ketua Fraksi: Nasdem Tak Mau Minta Jatah Alat Kelengkapan Dewa

Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan fraksinya tidak akan meminta jatah alat kelengkapan dewan (AKD) kepada Koalisi Indonesia Hebat. Dia beranggapan, perolehan suara NasDem yang tidak signifikan dibandingkan fraksi lain di lingkup KIH merupakan dasar pengambilan keputusan ini."Bukannya kami tidak tertarik, tapi jika kami meminta jatah, kami seperti tidak mempunyai et.

(Koran Tempo) Opini: Kapolri Baru, oleh Aminuddin

AminuddinPeneliti Sosial Dan Politik Di Bulaksumur Empat Yogyakarta Mereformasi penegakan hukum yang bebas dari korupsi merupakan salah satu "zikir" politik Joko Widodo semasa kampanye. Cita-cita itu terus menjadi komoditas Jokowi dalam melakukan petualangan kampanye di berbagai daerah. Tak pelak, publik berharap janji kampanye tersebut menempatkan orang-orang berintegritas di kabinet mau.

(Harian Kompas) Alat Kelengkapan Dewan: Pimpinan Badan Anggaran Diminati Fraksi

Empat dari lima fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat di DPR akan membagi 21 jatah kursi pimpinan yang mereka miliki di 16 alat kelengkapan Dewan pada minggu ini. Posisi pimpinan di Komisi XI dan Badan Anggaran menjadi yang diminati fraksi-fraksi itu. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terdiri atas lima fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Keb.

(Harian Kompas) Indeks Parlemen Indonesia, oleh Adnan Pandu Praja komisioner KPK

Penolakan para kepala daerah atas rencana pemilihan kepala daerah tidak langsung belum lama ini mengindikasikan ketakutan mereka akan tersandera oleh DPRD selama lima tahun. Persepsi tersebut tidak berlebihan jika dilihat dari data perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi selama 11 tahun terakhir. Kasus korupsi oleh anggota Dewan menduduki peringkat tertinggi, paling besar: 76 .

(Harian Kompas) Buntu Sikapi Posisi di KMP, Islah Golkar Masih Alot

Pembicaraan islah di antara dua kubu kepengurusan Golkar, yaitu kubu kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan kubu hasil Munas Jakarta dengan ketua Agung Laksono, diperkirakan masih berjalan lama. Hal ini disebabkan ada sejumlah hal yang sulit dicari titik temunya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Fadel Muhammad, Senin (12/1), menuturkan, titik t.

(Detik Finance) APBNP2015, Anggaran Pendidikan 409 Triliun, 62 Persen untuk Daerah

Pada 2015, dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 409 triliun. Alokasi terbesar digunakan untuk pendidikan di daerah yaitu Rp 254 triliun atau 62%.Demikianlah hasil rapat koordinasi pemerintah yang dibacakan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jakarta, Selasa (13/1/2015)."Kami barusan adakan rakor membicarakan masalah bagaimana m.

(Jakarta Globe) BG's Wrong Choice Police Chief, Jokowi Must Learn From Humiliation

Our grave concerns over President Joko Widodo’s nomination of Comr. Gen. Budi Gunawan as Indonesia’s police chief proved to have merit when on Tuesday the Corruption Eradication Commission declared the three-star police general a graft suspect. We commend the antigraft body for its smart move in making the announcement before Budi gained power as the chief of the National Police. It’s a bold move.

(Tempo) Samad: KPK had "RED-FLAGGED" BG on investigation track-record for Ministerial

Corruption Eradication Commission (KPK) tzar Abraham Samad said his institution had red-flagged Comr. Gen. Budi Gunawan when President Joko “Jokowi” Widodo asked the anti-graft body to investigate the track records of ministerial candidates. “When [President Jokowi] proposed names for ministerial [candidates], Budi Gunawan was on the list and the KPK had been working on his case. We red-flagged h.

(Jakarta Globe) KPK Saved Indonesia again from wrong choice from Jokowi & Lawmaker: Police Chief

Indonesia’s House of Representatives insists it will go ahead with a confirmation hearing for Budi Gunawan, President Joko Widodo’s sole candidate for National Police chief, despite his being named a corruption suspect on Tuesday. The announcement by the Corruption Eradication Commission, or KPK, follows a six-month investigation into irregularities in Budi’s bank accounts as flagged by the Financ.

Anti Corruption Organization: Now Jokowi as Bad as DPR

Director of the Center for Anti-corruption Assessment at Gadjah Mada University Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, said that President Joko Widodo will gain similar image to that of the House of Representatives (DPR) if he insists on naming Budi Gunawan as the Police Chief candidate. "It means that [Jokowi and Jusuf Kalla] do not keep their promise," said Zainal. Zainal said that during hi.

(Litbang Kompas) Lambatnya Pembahasan Rancangan Undang-Undang

PADA kurun waktu 2010-2014, DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 114 rancangan undang-undang. Namun, jika ditelisik lebih jauh, ternyata target penyusunan undang-undang setiap tahunnya tidak pernah mencapai target. Ada apakah gerangan? Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 Ignatius Mulyono kepada Litbang Kompas menuturkan, setidaknya ada tiga hal yang menjad.

(Jawa Pos) Trimedya-PDIP: Lolos Fit & Proper, Budi Gunawan Harus Segera Dilantik Jokowi

Sikap PDI Perjuangan tidak terganggu dengan status tersangka yang disandang calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Partai pendukung pemerintah itu justru berharap Presiden Joko Widodo segera melantik Budi sebagai kapolri. "Harapan kami Presiden segera melantik," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). Menurutnya, kewajiban PDIP sebagai partai pe.

KPK Minta Pencegalan Terhadap Budi Gunawan Pada Keimigrasian

Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. "KPK sudah mengirimkan surat permintaan cegah kepada Ditjen Imigrasi atas nama Budi Gunawan sejak Selasa (13/1)," kata Kepala Bagian Pemberitaan Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (14/1/2015). Budi Gu.

(Koran Tempo) Megawati Perintahkan Fraksi PDIP Amankan Budi Gunawan Lolos Sebagai Kapolri

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memerintahkan kader partainya di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo. "Parlemen harus tetap mendukung siapa pun yang diajukan presiden sebagai Kapolri," kata Mega saat memperingati ulang tahun ke-42 partainya di kantor PDIP L.

(Tempo) Golkar's Ical Camp MS Hidayat negotiate supporting Jokowi for next five years

Negotiators from the Golkar Party’s (Golkar) quarrelling camps met today to discuss several agreements, including their commitment to supporting President Joko “Jokowi” Widodo’s administration for the next five years. “Golkar will support Jokowi as the people-elected president for the next five years,” Golkar’s Bali Congress negotiator member Mohammad Suleman Hidayat said on Thursday, January 8, .

(Jakpost) Emerson Yuntho-ICW: Jokowi's choice on new top police questioned

The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) wants people to respect President Joko “Jokowi” Widodo’s choice of party chief Megawati Soekarnoputri’s adjutant Comr. Gen. Budi Gunawan to lead the National Police, despite condemnation from civil society groups. PDI-P secretary-general Hasto Kristiyanto said Jokowi thoroughly weighed his options and that he would chose the best candidate. “I .

(Republika) Nasir Djamil PKS: Budi Gunawan Tak Terbukti Punya Rekening Gendut Setelah Diaudit, Pasti Bisa Mereformasi Polri

Nama Budi Gunawan sudah diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala Polri yang baru ke DPR RI. Budi Gunawan menjadi calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo. Dalam pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budi Gunawan dipandang tidak memiliki masalah selama berada di institusi Polri. Politisi PKS anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai nama Budi Gunawan hanya pernah disebut m.

(Litbang Kompas) Memulai Persidangan DPR Pasca Reses: Harapan dan Keraguan

Nada keraguan terhadap kiprah anggota DPR mengemuka. Keraguan terutama disuarakan oleh 68 persen responden terhadap kemampuan anggota Dewan menghindari suap dan korupsi. Di benak responden, DPR yang terpilih untuk 2014-2019 tak beda jauh dengan DPR sebelumnya. Keraguan senada disuarakan responden terhadap disiplin anggota DPR terpilih dalam menghadiri persidangan. Publik juga pesimistis terkait ke.

(Litbang Kompas) UU Desa: Memberdayakan Kearifan, Memajukan Desa

KEARIFAN lokal dan semangat gotong royong menjadi salah satu modal sosial yang layak dipertahankan dalam sistem sosial masyarakat desa. Modal sosial itu dinilai penting guna menahan derasnya arus modernisasi dan kapitalisasi di tengah upaya mempercepat kemajuan ekonomi desa. Sementara ketersediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, dan penyediaan lapangan kerja di desa.

(Harian Kompas) RUU Penyiksaan Harus Segera Dibuat, UU ITE Harus Segera Direvisi

Tahun 2014 ditutup kasus penyiksaan menyedihkan oleh polisi dari Kepolisian Resor Kudus. Kuswanto (29), warga Kudus, Jawa Tengah, mengaku ditangkap anggota Polres Kudus pada 21 November karena dituduh merampok toko es krim. Seorang polisi di tengah belasan polisi lain memaksa Kuswanto mengakui perampokan itu. Bantahannya justru berujung pada penyiraman bensin dan disulut api. Kuswanto terluka baka.

(Harian Kompas) Tanggal Pilih Komisioner KPK Tak Transparan, Komisi III Belum Putuskan Cara Memilih

Komisi III DPR belum memutuskan kelanjutan seleksi calon pimpinan KPK. Namun, besar kemungkinan dua calon pimpinan KPK yang sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada masa sidang lalu, yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, akan dipilih bersamaan dengan delapan calon pimpinan lain pada Desember mendatang. Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap, Minggu (11/1), mengatakan, Senin (12.

(Harian Kompas) Perpecahan Berbagai Partai: Hilangnya Roh Partai

PRESIDEN pertama RI Soekarno dalam bukunya, Mencapai Indonesia Merdeka, pernah berkata, ”Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan terang.” Mengacu pada kondisi perpolitikan kini, cita-cita Soekarno itu terasa utopis. Bagaimana mau menerangi jalan dan berfungsi sebagai sarana penga.

(Jakarta Globe) Nomination of "Trunojoyo-1" Dubious

Critics in Indonesia have slammed President Joko Widodo’s decision to nominate Budi Gunawan as the next National Police chief, citing his political affiliation and lingering suspicions over the police general’s swollen bank accounts. In a letter that was sent to the House of Representatives on Friday, Joko nominated the head of the police’s Education Institute (Lemdikpol), Comr. Gen. Budi, as the .

(SINDO) Ketua Komisi III Aziz Syamsudin: Jika Lolos, Budi Gunawan Diharap Mereformasi Kepolisian

Surat pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri mendatang, telah resmi dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI.Jika menilik dari sisi jenjang kepangkatan dan karier, Kepala Lembaga Pendidikan (Kalendik) Polri itu memang memenuhi syarat formal untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang akan habis masa baktinya sebagai Kapolri pada Oktober 2015.Ketua Komisi III DPR RI Az.

(Tempo) Desmond Junaidi-Wakil Ketua Komisi III: Polisi Jangan Sampai Kembali Era Soeharto

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond Junaidi Mahesa, akan menanyakan netralitas calon tunggal Kepala Kepolisian Budi Gunawan dalam uji kelaikan dan kepatutan. Desmond akan menggali cara Budi Gunawan membangun pola komunikasi di Kepolisian. (Baca:Langkah Budi Gunawan di DPR Diprediksi Mulus)"Budi harus bisa menepis kalau dia tidak dekat dengan kepentingan partai pemerintah," kata Desmond s.

(Kompas Sore) Catatan UU Hak Cipta, oleh Selvie Sinaga

BULAN Oktober 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditandatangani oleh Presiden menggantikan UU No 19/2002. Pengesahan ini dilaksanakan untuk mendukung ekonomi kreatif yang merupakan salah satu andalan kekuatan ekonomi Indonesia dan sebagai persiapan menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) tahun 2015. UU Hak Cipta 2014 membahas lebih detail isu yang sebelumnya telah d.

(Kompas Sore) Pekerjaan Rumah Kapolri Baru, oleh Robert Adhi KSP

Pergantian jabatan kepala Polri sebenarnya merupakan hal yang biasa. Namun, yang menjadi berbeda kali ini adalah pergantian kepala Polri dilaksanakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan revolusi mental. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kepala Polri baru pada era revolusi mental. Publik berharap sosok kepala Polri betul-betul sosok yang dapat membawa institusi.

(Tempo) Desmond Mahesa: Gerindra to Provide Response to Regional Election Postponement

Great Indonesia Movement Party (Gerindra) politician, Desmond Junaidi Mahesa, said that Gerindra is yet to respond to the government's policy to halt local election until next year. Desmond said that Gerindra first need to assess the government's motive. "If the call was made in reference to the Local Election Regulation (Perpu Pilkada), we will agree," said Desmond. However, he ad.

(Detik) Ahmad Riza-Wakil Ketua Komisi II DPR: Komisi II Percepat Bahas Perppu Pilkada

Salah satu pekerjaan rumah anggota DPR setelah reses yang menjadi sorotan adalah Perppu Pilkada. Komisi II DPR pun siap tancap gas untuk fokus dengan rapat setiap hari hingga malam.Masa persidangan awal tahun 2015 akan dibuka pada Senin (12/1). Usai sidang paripurna pada pagi hari, Komisi II akan langsung rapat internal pada siangnya."Kemudian hari Kamis akan undang mendagri, lalu menkumham. K.

(Harian Kompas) Wakil Ketua DPR: Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Segera Dilengkapi

Dewan Perwakilan Rakyat akan memulai masa sidang III tahun sidang 2014-2015 pada pekan depan. Untuk memuluskan tugas dan fungsi kedewanan pada masa sidang tersebut, penambahan pimpinan alat kelengkapan DPR sebagai implementasi dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD akan dirampungkan pada minggu pertama masa sidang. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

(Harian Kompas): APBNP 2015 diserahkan ke DPR: 290 Triliun untuk Infrastruktur

Kementerian itu meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Masing-masing mendapatkan tambahan anggaran Rp 33 triliun, Rp 20 triliun, dan Rp 16 triliun. Jumlah total anggaran infrastruktur pada APBN-P 2015 adalah Rp 189,7 triliun. Komitmen efisiensi anggaran menghasilkan tambahan ruang fiskal yang dialokasikan ke belanja infrastrukt.

(Harian Kompas) Megawati: PDIP Hadapi Tantangan Sebagai Partai Pemerintah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan genap menginjak usia 42 tahun. Sebagai partai pemerintah, PDI-P menyiapkan diri menghadapi segala tantangan yang menyambut di depan. Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam kata sambutannya pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-42 PDI-P di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1). Megawati menga.

(Harian Kompas) Agung Laksono: Golkar keluar dari KMP dan Tak Minta Jatah Menteri

Jika akhirnya memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih, Partai Golkar tetap tidak akan meminta-minta jatah menteri di kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partai Golkar mendukung pemerintah, tetapi tetap berniat menjadi mitra yang kritis. Demikian ditegaskan Ketua Umum Golkar Agung Laksono versi Munas Jakarta, Jumat (9/1), saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta. ”Kami (Golka.

(Harian Kompas) Jokowi: Saya Gunakan Hak Prerogatif untuk Pilih Kapolri, Saya sampaikan ke DPR

Presiden Joko Widodo tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelusuran rekam jejak saat memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri yang dikirimkan ke DPR pada Jumat lalu untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. ”Tak sekalipun Jokowi (Joko Widodo) pernah berkontak dengan kami terkait ini. Tak ada permintaan (penelusuran rekam jejak) kepada kami,” ka.

(Harian Kompas) Megawati: PDI-P Agar Tidak Mabuk Kepayang Sebagai Pemerintah

”Kemenangan dalam pemilu tidak harus menjadikan kita berpuas diri, apalagi mabuk kepayang. Pengalaman memenangkan Pemilu 1999 harus menjadi pelajaran berharga bagi partai di seluruh tingkatan,” kata Megawati dalam pidato politiknya pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-42 PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (10/1). Hadir pada acara ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dius.

(Kompas) Fadli Zon Akan Cegah Golkar Kubu Agung Laksono Rebut Kendali Fraksi Golkar

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, bakal mencegah rencana pengurus Fraksi Golkar kubu Agung Laksono yang ingin 'merebut' ruang Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie. Menurut Fadli, mekanisme pergantian pengurus harus melalui mekanisme yang sah dan tidak dapat dilakukan seenaknya. "Kita punya prosedur, kita akan mengamankan tentu saja. Tidak bisa orang melakukan seenaknya, main seperti .

(Kompas) 42 Tahun PDIP: Genjot Proses Regenerasi

Hasto mengatakan, dalam 42 tahun sepak terjang PDI-P di dunia perpolitikan, 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru dihabiskan tanpa peluang melakukan kaderisasi sama sekali. ”PDI-P baru berkesempatan melakukan kaderisasi pada masa reformasi, yaitu 10 tahun terakhir. Oleh sebab itu, tahun ini, kami akan mengedepankan demokratisasi di internal partai, sekaligus membangun kelembagaan partai secara lebi.

(Kontan) Masuk APBNP 2015 yang Diajukan ke DPR, Dana UU Desa dari 9 Triliun jadi 20 Triliun

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pemerintah menyusun rencana tambahan anggaran untuk dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. “Dana desa naik dari Rp 9 triliun menjadi Rp 20 triliun. Di mana dana desa itu pemanfaatannya, akan ada penunjuk (pelaksana) teknis,” kata Bambang dalam paparannya di Kantor DJP Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/1). Bamba.

(Republika) Hasil Pertemuan Pimpinan DPR dengan Menteri Yuddy: Pimpinan DPR diperkuat dengan Staf Khusus

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menjelaskan hasil pertemuan antara pihaknya dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Inti dari pembicaraan tersebut menurut Yuddy, pihaknya mendapat masukan dan aspirasi mengenai penataan administrasi di negara ini."Dalam pembicaraan tadi, kami mendapat banyak masukan dan aspirasi mengenai penataan adminiistrasi.

(Jakarta Post) DPRD case-corruption: Jambi legislator gets 3 years in jail for graft

The Jambi Corruption Court sentenced a member of the Jambi Provincial Legislative Council, Irmanto, to three years in jail as he was found guilty of involvement in embezzling social service aid funds worth Rp 2.5 billion (US$197,000) in Kerinci regency in 2008. The money was initially intended to help build houses of worships in the regency. Four of Irmanto's colleagues, who were former Kerinc.

(KOMPAS.com) Soal Penerbangan Murah, Ini Saran DPR buat Jonan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fary Francis memberikan saran kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier (LCC). Fary menilai banyak masyarakat Indonesia terutama konsumen menengah ke bawah memilih menggunakan LCC saat terbang. Menurut Fary, murahnya harga tiket pesawat tidak berarti juga bahwa maskapai L.

(Bisnis.com) Solar Untuk Kepentingan Publik, Seharusnya Disubsidi Lebih Besar

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah disarankan untuk melakukan subsidi silang harga bahan bakar minyak dengan menurunkan harga solar lebih besar dibandingkan dengan penurunan harga premium sehingga bisa menekan inflasi dan biaya logistik. Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan langkah itu perlu dipertimbangkan pemerintah menjelang pengumuman harga bulanan BBM akhir bulan ini, yang kemungk.

(Harian Kompas) Opini: Demokratisasi dan Korupsi Parpol, oleh Adnan Topan Husodo

SALAH satu kemunduran besar partai politik di Indonesia adalah mandeknya sirkulasi elite karena dominasi yang terlalu besar dari ”pemilik”-nya. Hal itu terwujud dalam sentralisme kekuasaan, di mana proses pengambilan keputusan—termasuk dalam memutuskan pergantian jabatan tertinggi, yakni ketua umum—tidak berlangsung demokratis. Kecenderungan ketua umum petahana untuk bertahan, dengan ”menyingkirk.

(Harian Kompas) Opini: Tantangan PDIP Pasca Megawati, oleh Prof. Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI

HAMPIR dapat dipastikan, pada Kongres Nasional IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada April 2015, partai berlambang banteng gemuk itu akan kembali memilih Diah Permata Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Ini berarti, Megawati akan memimpin PDI-P untuk lima tahun ke depan setelah 21 tahun menakhodai partai nasionalis itu sejak terpilih menjadi ketua umum pada Kongres Nasional Partai D.

(SINDO) Wakil Ketua DPR Agus Hermanto: Reses Usai, Target Terdekat DPR Menyikapi Perppu Pilkada & APBNP

Masa reses DPR akan berakhir pada Minggu 11 Januari mendatang. DPR akan kembali bersidang pada Senin 12 Januari 2014. Pasca reses, sejumlah pekerjaan sudah menunggu lembaga wakil rakyat itu untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, salah satu agendanya memberikan sikap atas Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Pilkada."Perppu dibahas dalam masa .

(Merdeka) Wakil Ketua DPR Agus Hermanto: Perppu Pilkada, Komisi II Tak Boleh Panggil SBY

Komisi II DPR berencana akan memanggil mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pembahasan Peraturan Pergantian Undang-undang Pilkada. Politisi Demokrat Agus Hermanto membantah adanya rencana pemanggilan tersebut."Enggak betul, Perppu untuk dibahas dalam internal DPR saja, diterima atau ditolak," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1).Dia menjelaskan pembahasan Perppu Pilkad.

(Litbang Kompas) Berhasilkah "Efek Jokowi" di Tanah Papua?

Dalam masa awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tampak memberi perhatian khusus bagi Papua. Kehadiran Presiden dalam perayaan Natal di Papua diangkat sebagai simbol rekonsiliasi untuk membangun bumi Cenderawasih. Sebagaimana dikutip dari Kompas (28/12/2014), Joko Widodo menyatakan, masalah yang ada di Papua tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, sosial, atau politik, tetapi juga absennya sal.

(Kompas) Opini: Revisi UU MD3 dan Posisi DPD, oleh Fachrul Razi Wakil Ketua DPD

DEMOKRASI di Indonesia mengikuti konsep trias politica gagasan Montesquieu yang menjelaskan bahwa untuk tegaknya sebuah negara demokrasi perlu pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ penting, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang). Legislatif menentukan.

(Tribun) Prabowo Subianto dan Fadli Zon Belasungkawa ke Kedubes Perancis, Kecam Penyerangan Charlie Hebdo

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyambangi Kedutaan Besar Perancis di Indonesia, Rabu (8/1/2015). Fadli datang ditemani Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam dan Elnino Husein, diterima oleh Wakil Duta Besar sekaligus Kuasa Penuh Stephane Baumgarth dan Sekretaris Pertama Jean-Louis Bertrand. Fadli Zon juga menyerahkan surat Prabowo Subianto kepada Wakil Duta Besar Kuasa Pen.

(Hukum Online) OJK Susun Draf RUU Dana Pensiun untuk diserahkan ke DPR

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani mengatakan, sepanjang tahun 2014, pihaknya telah menerbitkan 14 peraturan. Jumlah tersebut terdiri dari tiga peraturan dewan komisioner OJK, enam surat edaran OJK dan empat surat edaran dewan komisioner OJK. Sedangkan untuk tahun 2015, lanjut Firdaus, OJK telah menetapkan sejumlah prioritas p.

(detik) Eks Politisi PDIP, I Gede Dewa Palguna Hakim Konstitusi yang Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memilih I Gede Dewa Palguna sebagai pengganti Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi. Palguna lolos setelah menyingkirkan guru besar Yuliandri dan 14 calon lainnya."Pak Palguna," kata Mensesneg, Pratikno di komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (6/1/2014).Palguna merupakan hakim konstitusi 2003-2008. Setelah selsesai masa jaba.

(Koran Tempo) Opini: Memutus Gerontokrasi Partai, oleh Wasisto Raharjo Jati

Wasisto Raharjo Jati,peneliti di Pusat Penelitian Politik-LIPI Kepemimpinan partai politik di Indonesia semakin lama mengarah ke pengkultusan figur ketua umum. Premis tersebut setidaknya telah dibahas oleh berbagai analis yang menyebutkan bahwa kaderisasi partai politik macet sehingga memunculkan pragmatisme politik dengan mengangkat pengusaha dan sanak famili elite partai menjadi pengurus partai.

(Harian Kompas) Opini: Mempertanyakan Urgensi UN 2015, oleh Prof. Iwan Pranoto

MENDIKBUD Anies Baswedan bersama Badan Standardisasi Nasional Pendidikan menyiratkan akan menghentikan fungsi ujian nasional sebagai unsur penentu kelulusan. Walau UN 2015 tetap akan dilaksanakan, fungsinya disepakati hanya sebagai pemetaan. Namun, ini memunculkan dua pertanyaan. Pertama, apakah soal ujian nasional (UN) seperti yang lalu memang tepat sebagai alat pemetaan? Kedua, adakah urgensi d.

(Harian Kompas) RUU Tertunda Jadi Prioritas Program Legislasi

”Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) akan kami jadikan prioritas utama di masa sidang ini. Kalau perlu, Januari sudah dibahas sehingga pada masa pertengahan sidang sudah bisa disahkan,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa, Selasa (6/1), di Jakarta. Saat ini, 11 komisi dan 5 panitia khusus DPR mengusulkan pembahasan 137 RUU ditambah 12 RUU priorit.

(Harian Kompas) Tajuk Rencana: Problematika Dana Amanat UU Desa

TARIK-menarik urusan perdesaan Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai picu kekhawatiran. Salah satu bentuk kekhawatiran itu adalah terhambatnya pencairan dana desa yang seharusnya bisa dicairkan pada pertengahan tahun 2015. Kita bersyukur kekhawatiran tersebut ditepis Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menjamin, pencairan dana d.

(Kompas) Bambang Soesatyo Desak Ical Batalkan Islah dengan Golkar Munas Jakarta

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, meminta Aburizal Bakrie segera membatalkan dan menghentikan kelanjutan perundingan dalam upaya islah dengan kubu Agung Laksono. Ia menilai perundingan itu tidak ada gunanya lagi. "Kubu Agung Laksono menginginkan perundingan islah jalan terus pada 8 Januari 2015. Namun sebaiknya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (hasil Muna.

(VIVA.co.id) Sigit Sosiantomo Apresiasi Langkah Tegas Menhub

VIVAnews - Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mengapresiasi langkah Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, yang mengambil langkah tegas berupa pembekuan rute penerbangan Surabaya-Singapura pada maskapai penerbangan Airasia terkait pelanggaran waktu operasional Airasia rute Surabaya-Singapura.“Perlu diapresiasi langkah Menhub tersebut, ini sebagai bukti sikap tegas menteri terhadap maskapai y.

(Harian Kompas) Demi Siklus Pemilu, oleh Didik Supriyanto

Pilkada di 7 provinsi dan 181 kabupaten/kota yang semestinya berlangsung sepanjang Juni-Desember 2015 akan diserentakkan pelaksanaannya pada Desember 2015. Rencana KPU tersebut merupakan perintah Pasal 201 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dinyatakan, ”Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupat.

(Jakarta Post) Op-Ed: Use anti-party sentiment to reform political parties, by Panji Anugrah Permana

Political parties provide a pathway for politicians to govern and manage the country. They are also the only institutions that are allowed to compete for that position through regular elections. They bridge the government and the people. Thus, policies can be formulated and implemented according to the people’s will. So Indonesia should be expected to “love” political parties following its dem.

(Harian Kompas) Demokrasi dan Ekonomi yang Keropos

TINGKAT kematangan demokrasi dan kemajuan ekonomi suatu negara biasanya berbanding terbalik dengan tingkat korupsinya. Artinya, semakin matang demokrasi atau semakin bagus perekonomian suatu negara, maka semakin bersih negara itu dari penyakit korupsi. Negara maju yang sangat demokratis, seperti Denmark, Selandia Baru, Singapura, dan Swiss, dikenal sebagai negara-negara zero corruption atau memili.

(Harian Kompas) Dana Amanat UU Desa akan Cair, Menteri yang Ditunjuk Harus Patuhi Pilihan Kebijakan Presiden

Tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini tidak mengganggu program pemberdayaan desa. ”Saya yakin persoalan ini tidak akan mengganggu program pengucuran dana ke desa. Dana desa tidak terkait dengan urusan kelembagaan,” kata Menteri Sekretaris .

(Jakarta Globe) Editor Choice: Never a Dull Moment on Jokowi’s Policy Trail, by Kennial Caroline Laia

In the just over two months that he has been president, Joko Widodo has earned both plaudits and criticism for some of his policies, most of them a complete 180 on his predecessor’s take on the same issue. One of his most attention-grabbing moves was to order the sinking of foreign fishing vessels caught poaching inside Indonesia’s maritime borders. Since then, Maritime Affairs and Fisheries Minis.

(JPNN) DPR Awasi Pemenuhan Hak Keluarga Korban AirAsia QZ-8501

JAKARTA - Komisi V DPR akan mengawasi proses evakuasi kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah pada 28 Desember lalu. Begitu pula pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak keluarga korban. "Komisi V sedang ke sana (Pangkalan Bun) untuk melakukan pengawasan proses evakuasi, juga mencari informasi terkini," kata Ketua Komisi V DPR Fari Djemy Fran.

(Harian Kompas) Opini: Deparpolisasi Negara, oleh Yonky Karman

Dalam politik, pada mulanya adalah kekuasaan. Dan, kekuasaan terpusat pada raja, sang eksekutor. Kemudian, bentuk kerajaan menjadi negara, tetapi aktor kekuasaan tetap. Penguasa menentukan kesejahteraan rakyat. Beruntunglah rakyat apabila penguasa adil dan baik. Dengan pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi, trias politica, eksekutif adalah pihak yang mengeksekusi kebijakan publik. Pada ekseku.

Lukman Sardi Tudingan DPR, "Di Balik 98" Tidak Didanai Wiranto

Sutradara film 'Di Balik 98' Lukman Sardi menegaskan film-nya itu tidak dibiayai oleh Jenderal (Purnawirawan) Wiranto. Menurut Lukman, film itu dibiayai dua produser, yakni Afandi Abdul Rahman dan Titan Hermawan. "Senang banget kalau (Wiranto) mau nambahin, kebetulan honor masih kurang," kata dia berseloroh saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Januari 2015. "Sama sekali itu tidak ben.

(Kontan) Luhut Pandjaitan: Saya Siap Jembatani Presiden dengan DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Meskipun belum mengetahui secara detail tugas pokok posisi barunya ini, tapi Luhut mengaku siap menjalankan tugas yang diberikan kepadanya ini. "Saya menerima jabatan ini karena tugas (Kepala Staf Presiden) menarik dan banyak tantangan. Saya pikir akan berperan banyak untuk membuat t.

(Bisniscom) Dari 600 Personil, Jumlah TNI dilibatkan Pencarian #QZ8501 akan dekati 1.000 personil

TNI Angkatan Darat menambah personel untuk mencari korban dan serpihan pesawat AirAsia QZ8501. Adapun fokus area pencarian adalah di kawasan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menyusul penemuan jenazah dan serpihan pesawat di perairan itu. "Penambahan personel dan armada terus dilakukan karena musibah ini bukan lagi persoalan nasional tetapi internasional," kata Kepala Staf Korem 045/Ga.

(Okezone) BBM Turun, DPR Tetap Lanjutkan Interpelasi Jokowi

JAKARTA, Okezone - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Januari 2014. Namun, manuver Jokowi ini ternyata tak menghentikan langkah DPR untuk melakukan interpelasi atas kebijakannya menaikkan harga BBM sebelumnya. Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi akan tetap dilakukan, kendati ter.

(MetroTVNews.com) Wakil Ketua DPR: Tahun 2015 Sebagai Tahun Kerja Sama

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tahun 2015 akan menjadi tahun pembuktian. Tahun 2014, menurut dia, adalah tahun politik terpenting karena pada tahun itu terjadi sukses pemilu legislatif dan presiden yang akan sangat menentukan arah bangsa ke depan.Dan akhir dari prosesi itu, sambung dia, adalah ketika tanggal 20 Oktober presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Wido.

(Harian Kompas) DPR Terbelah Soal Pilkada

Harian Kompas - DPR belum satu suara soal pemilu kepala daerah serentak. Sebagian berpendapat pilkada digelar tahun 2015 dan 2018 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Ada juga yang mengusulkan perubahan jadwal agar pilkada lebih berkualitas. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengusulkan perubahan jadwal pilkada serentak karena parta.

(OPINI Harian Kompas) Belajar Dari Tahun Politik 2014

Oleh Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) TAHUN 2014 benar-benar menjadi tahun politik bukan sekadar karena adanya pemilu, melainkan karena hampir semua segi kehidupan warga bak tersedot dalam pusaran kontestasi politik. Sebagian elite politik dominan memacu kereta kekuasaannya seperti khawatir terkejar oleh bayangan dirinya sendiri. Sebagian besar warga tunggang langgang mencari esensi peristiwa yang .

(Kompas) Curigai Kecelakaan AirAsia QZ8501, Komisi V DPR Usulkan Bentuk Panja

SURABAYA, KOMPAS.com - Maskapai AirAsia dinilai menyalahi prosedur penerbangan sebelum menerbangkan QZ8501 dari Surabaya ke Singapura Minggu (28/12/2015). Karena itu Komisi V DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) investigasi kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Panja tersebut kata anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan pesawat berpenumpang 155 o.

(Tribunnews) FITRA: Lelang di DPR, DPD dan MPR Belum Transparan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tiga lembaga perwakilan rakyat dinilai belum transparan dalam melakukan pelelangan. DPR, DPD dan MPR masih saja menggunakan cara manual, tidak secara elektronik atau biasa disebut Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE). "Pada tahun 2014, DPR, DPD, dan MPR belum menggunakan lelang yang jujur, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga lembaga ini masih banyak pakai l.

(Okezone) DPR Akan Panggil Menteri Jonan Terkait Insiden AirAsia

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengawal insiden kecelakaan pesawat AirAsia hingga tuntas. Bahkan, Komisi V berencana memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait pesawat dengan rute Surabaya-Singapura itu. Menurut seorang anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, parlemen akan mengambil peran dalam insiden tersebut supaya kejadian serupa tidak terulang. "Kalau berdasarkan tu.

Politikus PDIP Nilai KPK Masih Tebang Pilih

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, memberikan kritik pedas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah berulang tahun ke-11, kemarin. Salah satunya mantan pengacara ini menilai KPK masih melakukan tebang pilih terhadap terduga koruptor. "Saya mengatakan KPK melakukan tebang pilih. Bahkan KPK telah terseret kepada permainan politik seperti di.

(Kompas) Jalan Rekonsiliasi Golkar Masih Panjang

Jalan Partai Golkar menuju rekonsiliasi masih relatif panjang. Sebab, hingga Selasa (30/12), pokok masalah yang membuat dualisme kepengurusan belum dibahas. Perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono baru membahas lima pokok pikiran yang ditawarkan kubu Agung. Kelima pokok pikiran itu adalah sistem pemilu kepala daerah (pilkada) secara langsung, sistem pemilu presiden (pilpres) seca.

(Harian Kompas) Kebijakan BBM Diumumkan, DPR Bersikeras Pemerintah Wajib Konsultasi

Pemerintah menetapkan kebijakan baru soal harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai awal 2015. Subsidi tetap untuk harga bahan bakar minyak juga akan diterapkan. Kebijakan ini diambil mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang turun beberapa waktu terakhir. Kebijakan itu akan diumumkan pada Rabu (31/12) ini di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Menko Perekonomian Sofyan Djalil, di .

(Tribunnews.com) Harga BBM bisa Lebih Murah

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan kebijakan baru dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hari ini (31/12). Apapun kebijakan baru nanti, mulai awal tahun 2015 harga BBM bersubsidi seharusnya semakin murah dari saat ini Rp 8.500 per liter untuk premium dan solar Rp 7.500 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, memastikan pemerintah mengu.

(Liputan6) Tanggapan DPR Soal Kebijakan Harga BBM Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil akan mengumumkan penetapan harga baru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan berlaku mulai 1 Januari 2015.Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengaku tak berharap harga BBM turun. Pihaknya hanya akan menunggu seperti apa harga baru BBM bersubsidi yang d.

(Blog Waspada) Kurtubi Nasdem Dukung Penghapusan BBM Premium

JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi menyambut baik rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait peniadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88(premium). Keputusan itu patut diapresiasi mengingat Indonesia sudah cukup bergantung dengan negara lain dalam memperoleh pasokan BBM bagi kepentingan nasional."Saya melihat niat mereka baik. Lagipula di Asia Tenggara tid.

(Kompas-Kontan) Satya Widya Yudha: Komisi VII Akan Panggil Menteri Sudirman Jelaskan Kebijakan BBM

Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait kebijakan pemerintah mencabut sepenuhnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) premium. "Menurut kami, kebijakan itu berimplikasi luas ke rakyat. Setelah DPR reses, pemanggilan Menteri ESDM akan jadi agenda utama," ujar Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golkar Satya Yudha saat dihubungi Kompas.co.

(Kompas-Kontan) Satya Widya Yudha-Komisi VII: Jokowi Langgar Pasal 33 UUD45 Terkait Kebijakan BBM

Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golongan Karya (Golkar) Satya Yudha menyayangkan kebijakan pemerintah mencabut subsidi bagi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Menurut dia, kebijakan itu merupakan bentuk pelepasan harga suatu komoditas kebutuhan rakyat ke mekanisme pasar. "Jokowi jelas melanggar Pasal 33 UUD 1945. Karena di pasal itu tak memperbolehkan suatu harga komoditas dilepas ke mek.

(okezone) Agus Hermanto-Wakil Ketua DPR: Langkah Jokowi Turunkan Harga BBM Sudah Benar

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah benar. Pasalnya, harga minyak dunia memang sedang mengalami penurunan. "Kalau seandainya diturunkan memang sudah benar karena harga minyak dunia tidak ada kenaikkan," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/12/2014). Agus mengatakan, kebijakan tersebut pa.

(Berita Satu) Mahkamah Partai PDIP Terima 121 Perkara dari 23 Provinsi

Jakarta - Permasalahan antar-caleg PDI Perjuangan (PDIP) serta penyelesaian perselisihan internal kini dapat diselesaikan dalam suatu mekanisme internal yakni Mahkamah Partai. Sejak dibuka tanggal 4 April 2014 dan di tutup tanggal 12 Mei 2014 atau sebelum pelaksanaan sidang sengketa pemilu legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Partai menerima laporan 121 perkara dari 23 Provinsi. "S.

(Republika) Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena: DPR Kawal Korban AirAsia QZ8501

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengapresiasi kinerja Basarnas yang telah berhasil menemukan sepihan pesawat serta beberapa jenazah korban pesawat Air Asia QZ 8501. Politikus asal Papua Barat itu menyatakan, akan terus memantau perkembangan musibah jatuhnya pesawat. Termasuk perhatian pihak maskapai kepada keluarga korban. "Kita apresiasi kinerja pihak terkait yang telah berhas.

(Republik) Minister Sofyan: New Oil Policy announce Wednesday Morning [9 a.m.], maybe cheaper

Coordinating minister for economic affairs Sofyan Djalil said here on Tuesday that the government will introduce a new oil policy on Wednesday in anticipation of a reduction in global oil prices."Although we have held a meeting with the minister of finance and the minister of energy and mineral resources, we have yet to report the outcome of the meeting to the President. Hopefully, the new pol.

(Republika) Wasekjen Golkar: Islah Tercapai Sebelum Berlaga di Pilkada Serentak 2016

Partai Golkar optimis mampu menyelesaikan masalah internal dualisme kepengurusan sebelum pemilihan kepala daerah yang dimulai prosesnya pada bulan Maret 2016 mendatang. "Elit Golkar sudah punya persepsi sama kalau ada perbedaan tajam jangan sampai mengganggu momentun politik nasional seperti pilkada," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Munas Bali, Riyono Asnan, Selasa (30/12).Ia men.

(Tempo) Mencegah DPR Terlalu Kuat: Mengembalikan Pemilihan Komisi Yudisial secara Independen

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat memilih anggota Komisi Yudisial akhirnya dipangkas. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tepat karena Dewan seharusnya tak terlalu jauh mencampuri wewenang eksekutif. Sayang, MK tidak berprinsip sama dalam soal mekanisme rekrutmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan itu mengoreksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Majelis hakim konst.

(Kompas) KPU Uji Publik Pilkada, Ingin Serentak 2015 atau 2016

Komisi Pemilihan Umum menggelar uji publik perdana tiga rancangan peraturan terkait pemilu kepala daerah serentak, Selasa (30/12), di Jakarta. Jika DPR mengesahkan Perppu No 1/2014, tahapan pilkada serentak dimulai Februari 2015 dan berakhir Desember 2015. Waktu persiapan peserta yang sangat terbatas jadi topik utama pembahasan dalam kegiatan yang diikuti para pemangku kepentingan, terutama perwak.

(Harian Kompas) Billy Khaerudin: Memulai Merekayasa Indonesia Bersih

Komisi Pemberantasan Korupsi genap berusia 11 tahun, kemarin. Sebagai lembaga penegak hukum baru yang tak secara tegas tercantum dalam konstitusi, capaiannya tidak kecil. KPK mulai bertransformasi, mengerjakan proyek besar rekayasa sosial demi menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Ketika memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Yogyakarta, KPK meluncurkan program pencegahan korups.

(Harian Kompas) Revisi KUHAP dan KUHP, Tantangan Terbesar KPK di 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi diprediksi akan menghadapi tantangan besar dari parlemen dan pemerintah pada 2015. Tantangan itu berupa rencana untuk merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang justru berpotensi melemahkan KPK. ”Anggota parlemen di Senayan akan menjadi tantangan terbesar KPK. Apalagi ada politisi di DPR yang teman atau rekan partainya dij.

(Harian Kompas) Perlu Tunggu Disetujui DPR, Korban Lumpur Lapindo Berharap 781 Miliar Segera Dibagikan

Perwakilan warga korban lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/12), mendatangi Bupati Sidoarjo Syaiful Illah di Pendopo Delta Wibawa. Mereka mendesak pembayaran sisa ganti rugi senilai Rp 781 miliar dipercepat dan meminta pengawalan selama proses pencairan hingga pendistribusian kepada penerima. Perwakilan korban lumpur berjumlah empat orang. Mereka mewakili semua korban dari .

(Harian Kompas) Wahid Institute: Pemerintah Harus Tegas dalam Jaga Kebebasan Beragama

Ketegasan pemerintah sangat menentukan dalam mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negara Indonesia. Jika pemerintah masih saja abai, pelanggaran di lapangan akan terus terjadi. Demikian diungkapkan Direktur The Wahid Institute Zannuba Arifah Chafsoh Wahid atau biasa dipanggil Yenny Wahid saat menyampaikan Laporan Akhir Tahun ”Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Intoleransi 2.

(Harian Kompas) Agus Hermanto-Wakil Ketua DPR: SBY Diharapkan Jadi Ketua Umum oleh lebih dari 80 Persen Pengurus

Dukungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat semakin menguat. Sampai saat ini sudah 80 persen pengurus daerah yang memberikan dukungan kepada mantan presiden keenam RI tersebut. ”Kader yang mempunyai hak suara mayoritas menginginkan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kembali menjadi ketua umum. Sudah di atas 80 persen. Ini yang harus diperhatikan,” ka.

(Harian Kompas) Tahun 2015 Diyakini Ekonomi dan Politik akan Lebih Baik

Di ujung 2014, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia masih penuh tekanan. Namun, kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diikuti dengan melemahnya nilai rupiah tidak menyebabkan masyarakat pesimistis menyambut Tahun Baru. Konflik internal di partai politik dan serentetan bencana juga tak membuat gentar. Rakyat yakin kondisi Indonesia membaik di masa mendatang. Asa akan kondisi negara.

(Jakarta Globe) Editor Choice: Indonesia Comes of Age in 2014 Elections

The year 2014 is seen as the beginning of Indonesia’s new democratic era after a transitional reform period marked by two major political events: the country’s fourth democratic legislative elections and the third direct presidential race. Following the mayhem surrounding the fall of the authoritarian New Order regime in 1998, instability still marred the first few years of the reform period, when.

(Jakarta Globe) Editor Choice: 2014, A Political Drama Rife With Discord

Events surrounding Indonesia’s third direct presidential election in July have fueled internal conflicts within some parties, culminating in a schism now afflicting the country’s two oldest political organizations: the United Development Party, or PPP, and the Golkar Party. Internal party conflict is nothing new in Indonesian politics, especially since the beginning of the reform era when autocrat.

(Jakarta Globe) 2014, Ending "Time of Tolerance"?

The absence of major cases of violence stemming from religious intolerance in Indonesia this year by no means indicates that the issue has been resolved. Observers noted that political euphoria during Indonesia’s election year has diverted many sentiments of intolerance to the political arena, while poor law enforcement is still considered a main culprit behind lingering, if not growing intoleranc.

(JPNN) DPR Minta Menhub Evaluasi Kinerja AirNav Indonesia

JAKARTA, JPNN - Anggota Komisi V DPR, Abdul Hakim meminta Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi kinerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang lebih dikenal AirNav Indonesia, pasca hilang kontaknya pesawat AirAsia QZ 8501 tujuan Surabaya-Singapura. Ini terkait adanya fakta terkait ketidakmampuan radar Air Traffic Control (ATC) bandara-bandara .

(MetroTVNews.com) Komisi VI DPR akan Panggil Angkasa Pura dan Pemilik AirAsia

Metrotvnews.com, Bondowoso: Komisi VI DPR akan memanggil PT Angkasa Pura dan maskapai penerbangan AirAsia terkait hilangnya pesawat QZ8501 dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura pada Minggu, 28 Desember 2014.Rencana ini disampaikan anggota Komisi VI DPR Nashim Khan saat kunjungan reses ke PTPN 12 kebun Kalisat Jampit di Kecamatan Sempol, Bondowoso, Jawa Timur, Senin, 29 Desember 2014. Menurut .

(JPNN) Agus Hermanto: Teknologi ATC Bandara Harus Diupgrade

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto sepakat bila teknologi Air Traffic Control (ATC) bandara-bandara di tanah air segera diupgrade. Hal ini menyikapi pengakuan lembaga pelayanan navigasi (AirNav) Indonesia, bahwa ATC yang ada tidak bisa membaca kondisi cuaca. Menurut Agus, peralatan penerbangan di bandara-bandara harus disesuaikan mengikuti perkembangan teknologi pesawat terbang. Hal ini juga .

(Republika) DPR (Agus Hermanto) Sesalkan Jokowi tidak Ucapkan Empati ke Keluarga Air Asia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menyampaikan pernyataan empati kepada keluarga penumpang AirAsia QZ 8501. Mestinya Jokowi sebagai kepala pemerintahan menunjukan langsung empati dan simpati kepada para keluarga yang dirundung duka. "Yang belum sampaikan statement hanya presiden," kata Agus kepada wartawa.

(Tempo) Menteri PU: Jika DPR Setuju, 781 Miliar Talangan Pemerintah Mulai Disalurkan Maret 2015

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono mengatakan dana talangan sebesar Rp 781 miliar untuk korban luberan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, siap dibayarkan Maret 2015. "Sudah masuk di APBN Perubahan. Targetnya, Februari bisa disetujui DPR, maka akhir Maret bisa dibayar," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 Desem.

(Tempo) Indonesia wants new law against ISIS Supporters

Noor Huda Ismail, terrorism observer from Prasasti Perdamaian Foundation, said Indonesia has a weak law to prosecute its citizens who join the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The statement came after the arrest of six alleged ISIS members at Soekarno Hatta Airport on Saturday. The first reason is those who join ISIS have not been proven to directly take collective actions with ISIS because.

(Liputan6) 2015 Ancaman Pelemahan Diprediksi Meningkat, Jokowi-JK Diminta Jadi Garda Depan bagi KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau sejak berdiri tahun 2003 silam, terdapat sedikitnya 11 upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh para koruptor maupun pendukungnya. Segala bentuk pelemahan terhadap KPK penting untuk diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak.Karena itu, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho berharap selain raky.

(Harian Kompas) Tahun Arogansi Politik

Malam itu, ketika kami berdiri di depan sebuah hotel, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, berkata bahwa para senior yang tak mau melepaskan kepemimpinan partai kepada generasi muda, dalam hal ini kubu Suryadharma Ali, pada akhirnya akan malu di depan publik. ”Menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini (menang tidak terkenal, kalau kalah, malunya enggak ket.

(Liputan6) Menko Ekonomi: Tidak Perlu Izin DPR, Kebijakan Baru Soal BBM Diumumkan 31 Desember

Pemerintah memastikan akan mengumumkan kebijakan baru mengenai harga bahan bakar minyak (BBM). Pengumuman tersebut akan dilakukan pada dua hari ke depan. Opsi yang dipilih oleh pemerintah mengenai kebijakan baru tersebut adalah penurunan harga BBM subsidi, subsidi tetap, dan penghapusan BBM subsidi atau RON 88 alias Premium.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku, pemerintah.

(Harian Kompas) Opini: Mengelola Konflik Partai Politik, oleh Prof. Syamsuddin Haris

DUA partai politik tertua negeri ini, Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan, terperangkap konflik internal. Setiap pihak mengklaim sebagai kepengurusan yang sah atas yang lain. Mengapa parpol-parpol kita masih rentan konflik? Sejarah negeri ini pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang konflik parpol, baik yang bersifat internal maupun antarpartai. Sumber konflik int.

(Harian Kompas) Tahun Tergerusnya Etika Elite Politik

BEBERAPA hari lagi tahun 2014 akan berakhir. Tahun ini menjadi tahun politik yang cukup bergemuruh bagi bangsa Indonesia. Evaluasi publik terhadap kondisi kehidupan bangsa memberi gambaran yang cukup positif. Penegakan pilar demokrasi masih menemui jalan terjal walau tidak sampai terjadi kisruh politik berarti. Pemerintah dinilai bekerja dengan baik meski perilaku sebagian pejabat negara memberi n.

(Republika) Yudi Widiana-Wakil Ketua Komisi V DPR: Air Asia Harus ganti Rugi 1,2 Miliar per Keluarga Korban

Komisi V DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) jika dalam waktu tujuh hari terkait insiden hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 jurusan Surabaya ke Singapura pada Ahad (28/12) pagi WIB. “Kita, semua berharap pesawat AirAsia bisa segera ditemukan. Namun, jika dalam waktu tujuh hari setelah operasi pencarian dan penyelamatan belum juga ditemukan, Komisi V DPR dapat membentuk Panja," kata Wakil K.

(Harian Kompas) Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan Bersaing Ketat untuk PAN-1

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan bersaing ketat. Keduanya gencar menggalang dukungan suara kongres untuk menjadi Ketua Umum PAN periode 2015-2020. Sebaliknya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo justru tak mau dicalonkan. ”Sekarang ada tiga (calon ketua umum DPP PAN), tetapi yang bersaing ketat dua kandidat, yakni Pak Zulkifl.

(Jakpost) The election year: Public steps up participation in voting process

The year 2014 was a milestone in Indonesia’s young democracy, the country successfully holding one of the largest elections in the world. The 2014 general election consisted of a legislative election on April 9 and a presidential election on July 9. The legislative election involved four million officers stationed in 550,000 polling stations throughout the country’s vast archipelago, having to d.

(Kompas) Parpol Bisa manfaatkan Pengunduran Pilkada Serentak ke 2016

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar VIII Jakarta, Akhmad Gojali Harahap, di Jakarta, Sabtu (27/12), mengatakan, konflik internal di partainya akan memengaruhi persiapan pilkada di daerah. Hal itu terjadi karena PPP kubu Muktamar VIII Surabaya memecat banyak DPD dan kader PPP yang berseberangan. ”Mereka (PPP kubu Muktamar Surabaya) banyak memecat teman.

(Kompas) Komisi V DPR Akan Bentuk Panja Jika AirAsia Tak Ditemukan Dalam Sepekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR akan membentuk panitia kerja jika dalam satu pekan pemerintah tak berhasil menemukan pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak dalam perjalanan dari Surabaya menuju Singapura pada Minggu (28/12/2014) pagi. Panja dibentuk untuk mendalami penyebab hilangnya kontak pesawat tersebut sekaligus memberi rekomendasi pada pemerintah untuk memperbaiki transportasi penerban.

Reses, DPR Belum Bisa Gelar Rapat Terkait AirAsia

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyebut, pihaknya belum bisa melaksanakan rapat terkait hilangnya pesawat AirAsia QZ 8501 jurusan Surabaya-Singapura lantaran masih dalam masa reses. Meski demikian, Agus menjamin bahwa DPR, khususnya Komisi V sudah menghubungi pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Basarnas dan Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk melakuk.

(Koran-Sindo.com) Anggota DPR Rawan Manipulasi Laporan Reses

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menengarai sejumlah oknum anggota DPR tidak menggunakan waktu reses sebagaimana mestinya, yakni untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Research Manager Formappi LuciusKarusmenjelaskan, setiap anggota DPR membawa sekitar Rp150 juta dana untuk membiayai keperluan resesnya sehingga seharusnya ada hasil konkret yang di.

(Berita Satu) Jokowi Diminta Harmonis dengan DPR

Jakarta - Presiden Jokowi boleh punya ambisi dan rencana besar di tahun 2015 mendatang. Tetapi, konstitusi mengamanatkan bahwa pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Menurut anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, untuk membiayai ambisi dan rencana besarnya itu, pemerintah butuh persetujuan DPR. Maka, mulus atau tidaknya realisasi program-program pembangunan Jokowi sangat bergantung pada se.

(Kabar24.com) KMP DAN KIH BERSATU: DPR Janji Tidak Usik Jokowi

Kabar24.com, JAKARTA—DPR berjanji tidak akan mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan, seiring bersatunya kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan ketegangan yang muncul di DPR antara KIH dan KMP sudah berakhir. “Sebelum reses masa sidang I/2014, keduanya sudah sepakat untuk damai. KIH juga akan segera.

(SINDONEWS) DPR Minta Pemerintah Tak Anggap Enteng ISIS

JAKARTA, Sindonews - DPR mengimbau pemerintah, agar tidak menganggap enteng ancaman dari Islamic State of Iraq and Syiriah (ISIS) kepada TNI, Polri, Densus 88 dan Banser Nahdlatul Ulama (NU)."Ancaman dan tantangan yang disampaikan oleh ISIS adalah bukti faktual bahwa gerakan tersebut ada dan eksis di Indonesia," ujar Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay kepadaSindonews, Minggu (28/.

(Tribunnews.com) AirAsia Hilang Kontak Disebut 'Tumbal' Kecurangan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penilaian mistis nan irasional, akhirnya bermunculan seiring hilangnya pesawatAirAsia bernomor penerbangan QZ-8501 yang berangkat dari Surabaya menuju Singapura, Minggu (28/12/2014). Tidak tanggung-tanggung, penilaian mistis tersebut mengaitkan hilangnya pesawat tersebut dengan penasbihan Joko Widodo menjadi Presiden RI. Penilaian seperti itu, bermunculan di media sosial.

(Merdeka) Nasib AirAsia belum jelas,anggota DPR sudah serang Menteri Jonan

Merdeka.com - Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR, Saiful Tamliha menegaskan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan harus bertanggungjawab atas peristiwa hilangnya PesawatAirAsia QZ 8501, pagi tadi. Pesawat dengan rute Surabaya-Singapura itu, hilang kontak setelah take off dari Bandara International Juanda Surabaya.Hal ini dikatakan politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang ke.

(RMOL.CO) Gerindra Kecam Pemerintah Hentikan Pencarian Sementara AirAsia

RMOL. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo menyayangkan adanya penghentian sementara pencarian pesawat AirAsia QZ 8501 yang hilang kontak sejak pukul 7.00 WIB (Minggu, 28/12)."Penumpang butuh pertolongan cepat. Kenapa harus dihentikan dengan alasan gelap. Padahal peralatan SAR dan kapal TNI AL bisa untuk menerobos kondisi gelap. Ini tidak masuk akal," sebuat dia, Minggu (28/1.

(Skalanews) Basarnas Diminta Optimalkan Pencarian AirAsia

Skalanews - Lambannya pencarian korban pesawat Air Asia QZ 8501 yang hilang di Belitung Timur oleh pemerintah, Minggu (28/12) terus menuai kecaman. Alasannya, jika pemerintah cepat melakukan pencarian, tentunya bisa cepat pula menemukan keberadaan pesawat hilang tersebut. Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo mengatakan pihaknya sudah berulang kali mengimbau kepada pemerintah agar keberada.

(JPNN.com) AirAsia Jadi Evaluasi Perbaikan Penerbangan

JAKARTA - Anggota Komisi Perhubungan DPR Umar Arsal berharap Kementrian Perhubungan serta Basarnas segera menemukan pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501, yang hilang kontak, Minggu (28/12) pagi. Dia mengatakan, berikan kepercayaan kepada pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan Basarnas untuk melakukan pencarian pesawat naas tersebut. "Tentunya kita berdoa agar pesawat tersebut bisa di.

(Jakarta Globe) Sharp Increase in Reports of Religious Intolerance

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) says it received 67 reports of instances of religious intolerance in Indonesia this year, nearly double the figure from last year, with the police featuring prominently among the alleged perpetrators. Muhammad Imdadun Rahman, a member of the commission known as Komnas HAM, said in Jakarta on Tuesday that the complaints fell into one of three cat.

(Kompas Sore) SENYAP: Kita Belum Siap Terbuka

PANGGUNG budaya kita, awal Desember 2014, dimeriahkan oleh pemutaran film ”Senyap” atau ”The Look of Silence” karya sutradara Joshua Oppenheimer. Karya dokumenter itu tidak hanya mengagetkan kita dengan pendekatan yang unik dalam membuka kembali sejarah kekerasan pada peristiwa 1965, tetapi juga dengan reaksi sejumlah kelompok masyarakat di beberapa daerah yang bersikeras melarang pemutaran film .

(Liputan6) Digaji Bersih 30 Juta di DPR, Anang Hermansyah Tak Lagi Pikirkan Nominal

Sebagai anggota DPR, Anang Hermansyah berhak menerima gaji bulanan dan intensif. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, anggota DPRD berhak memperoleh gaji sebesar Rp30,29 juta. Akan tetapi, pria kelahiran Jember, 18 Maret 1969 itu sempat mengatakan kalau penghasilan yang diterimanya sebagai wakil rakyat tak sebesar saat masih eksis di industri musik nasional.

(Kompas) Rutin Tiap Perayaan Ibadah, Pelataran Masjid Istiqlal Bisa Dipakai Untuk Parkir Jemaah Katedral

Ribuan jemaat dipastikan akan memadati ibadah Misa Malam Natal 2014 dan ibadah Natal di Gereja Katedral. Pengelola Gereja Katedral pun telah mengantisipasi membeludaknya jemaat dengan menyediakan empat lokasi parkir di sekitar gereja. "Kami dibantu oleh tetangga-tetangga yang bersedia halamannya dijadikan lokasi parkir. Total ada empat lokasi (parkir)," kata Kepala Humas Panitia Natal G.

(Republika) RUU Perlindungan Umat Beragama Jangan Untuk Mengesahkan Semua Agama

Salah satu poin pertimbangan dilahirkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) yaitu terkait perlindungan hak-hak bagi penganut di luar agama yang enam seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Terkait itu, Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta Ustaz Fahmi Salim menilai langkah cukup tepat tetapi menurutnya jangan sampai meresmika.

(Republika) MIUMI: RUU Perlindungan Umat Beragama Jangan Untuk Hapus UU Penodaan Agama, Tapi Mempertegas

Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta Ustaz Fahmi Salim mendukung persiapan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) oleh Kementerian Agama. Tetapi dengan catatan, kata dia, bukan untuk mencabut atau menggantikan UU Penodaan Agama. “Kalau dalam persfektif untuk menggantikan UU penodaan agama tidak setuju karena bahaya,” kata Ustaz saat dihu.

(Republika) Untuk Umat Muslim, RUU Perlindungan Umat Beragama Momentum Perbaiki Materi Dakwah Lebih Santun

Menteri Agama, Lukman Hakim, mengatakan akan menata prinsip dasar materi dakwah melalui Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Pengamat sekaligus mantan Rektor IIQ, Ahsin Sakho Muhammad, menyambut baik rencana pengaturan materi dakwah tersebut. Namun, Ahsin menyarankan, pengaturan tersebut harus dilandaskan kepada kode etik agama dan kondisi budaya di Indonesia. "Setiap .

10 tahun di mata korban tsunami

Banda Aceh (ANTARA News) - Sepuluh tahun lalu, tepatnya sekitar pukul 7.59 WIB, 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 8,9 skala richter menguncang Aceh bersamaan gelombang laut (tsunami) menerjang provinsi paling barat di Indonesia.Ketika itu, bangunan rumah, perkantoran pemerintah dan swasta serta kendaraan bermotor hancur dan berserakan terhempas ganasnya tsunami setelah gempa kuat berpusat di per.

Kompas.com - Analisis Politik: Bencana dan Politik

KOMPAS.com - BENCANA demi bencana masih melanda Indonesia. Julukan Indonesia sebagai ring of fire (cincin api) mungkin tidak memadai lagi. Karena itu, Phil Sylvester, editor Travel Insight, menyatakan, ”Indonesia telah selalu menjadihotbed of earthquake activity, but in the past few years there have been more deadly quakes than usual.”Mempertimbangkan gejala itu, jangan-jangan julukan Tanah Air ki.

(Atjehpost.co) Nasir Jamil: Kedatangan JK, Kesempatan Bagi Pemerintah Aceh Tagih Janji

Atjehpost.co - WAKIL Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, akan menghadiri puncak peringatan 10 tahun tsunami Aceh yang dipusatkan di lapangan Blang Padang Banda Aceh, Jumat 26 Desember 2014. Kedatangan Wakil Presiden ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pemrintah Aceh, untuk menagih kembali kewenangan Aceh pada pemerintah pusat yang hingga saat ini belum diwujudkan. Hal ini disampaikan anggo.

(Republika Online) RUU PUB Harus Tegaskan Kembali Aturan Pendirian Rumah Ibadah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Penindakan hukum terhadap penyalahgunaan aturan pendirian tempat ibadah harus ditegaskan dalam rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). “Aturan yang sudah ada terkait pendirian rumah ibadah, yakni SKB Tiga Menteri, sudah bagus. Pemerintah hanya perlu menambahkan beberapa poin dalam draf RUU PUB supaya umat beragama di Indonesia lebih harmonis," uj.

(Kompas) Beringin Tua, oleh M. Subhan SD

BERINGIN (Ficus benjamina) selalu besar dan rimbun. Akar gantungnya berfungsi menyerap udara. Daunnya banyak untuk fotosintesis yang memproduksi makanan dan energi, yang menjadi sumber makanan buat burung-burung. Dan, beringin selalu melampaui fungsi alamiahnya: penahan erosi, penyimpan air, dan peneduh yang adem. Fungsi sosial-politisnya lebih terasa kental: penuh magis. Paduan fungsi alamiah d.

(Kompas) Penindakan KPK Yang Berbuah Pencegahan

Salah satu yang menonjol dari penindakan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2014 adalah penetapan kepala daerah dan mantan kepala daerah sebagai tersangka. Membuka 2014, pada April, KPK menetapkan mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling tanah. Sebulan berikutnya, KPK membekuk Bupati Bogor Rachmat Yasin setelah diduga menerima sua.

(Kompas) Lucius Karus-FORMAPPI: DPR Harus Revisi Aturan Recall

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, aturan mengenai hak recall yang diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) harus direvisi. Hak recall dianggap membuat wakil rakyat mengkhianati mandat konstituen mereka.Melalui hak recall, kata Lucius, seorang elite partai politik memiliki kekuatan absolut dan mampu menyetir kader mereka yang duduk di parleme.

(Bincang Edukasi-Tempo) Kurikulum untuk Raksasa, oleh Prof. Iwan Pranoto

Dari empat negara berpenduduk terbesar Tiongkok, India, AS, dan Indonesia, negara India dan AS sama-sama tak memiliki kurikulum nasional. Bahkan standar CCSS (Common Core State Standards) yang baru sedang dicoba untuk diterapkan belum disepakati untuk diterapkan di semua negara bagian. Standar CCSS ini pun sementara baru mencakup matapelajaran Matematika dan Bahasa Inggris saja. Para pendidik AS .

(Kompas) Menko Ekonomi: Kebijakan Baru untuk Harga BBM disampaikan 1 Januari 2015

Menteri Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, pada 1 Januari 2015, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan mengenai bahan bakar minyak (BBM). Namun, Sofyan belum memberitahukan apa bentuk kebijakan BBM tersebut."Kebijakan soal BBM ditunggu saja. Ini kan baru Desember tanggal berapa, nanti 1 Januari bisa efektif," ujar Sofyan, saat ditemui seusai menghadiri Malam Renungan 10 Tahun Tsunami A.

(Tempo) KontraS: Jokowi Discriminates Human Rights Violation Cases

The Commissions for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) viewed that President Joko “Jokowi” Widodo is not fully committed in addressing human rights violation cases in Indonesia. Kontras coordinator Haris Azhar said that Jokowi is discriminating the human rights cases. “Jokowi called on Lapindo mud case to be addressed, but mentioned nothing about Talangsari case,” Haris said in a pr.

(Harian Kompas) Politik Kompromi Untuk Mencapai Sinergi

TAHUN 2014 akan selalu diingat sebagai tahun politik. Sejumlah peristiwa politik yang terjadi tahun ini merupakan momentum bagi pembangunan demokrasi pada masa mendatang. Transisi kekuasaan berlangsung relatif mulus di tengah mengerasnya polarisasi pilihan politik. Evaluasi publik menunjukkan pentingnya sinergi antara parlemen dan pemerintah sebagai lini depan penyangga demokrasi. Evaluasi bidang.

(Harian Kompas) Faisal Basri: Kartelisasi Premium Terbukti, Impor Premium Harus Nol dalam 5 Bulan

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi memberikan masa transisi peralihan pemakaian premium ke pertamax kepada pemerintah dan PT Pertamina (Persero) selama lima bulan. Rekomendasi ini sekaligus untuk menghapus pemakaian premium di dalam negeri. Ketergantungan Indonesia terhadap premium menciptakan celah terjadinya penyelewengan. Hal itu terungkap dalam konferensi pers di Kementerian Energi.

(Harian Kompas) Cyrus Network: Dukungan ke Jokowi Merosot Jika Program Tak Dijalankan

Dukungan publik yang hingga kini masih tinggi dikhawatirkan akan merosot jika program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dijalankan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat, saat peluncuran survei nasional terkait penerimaan publik atas pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Minggu (21/12), mengingatk.

(Harian Kompas) Jawab Tantangan, Kapal Asing Ilegal Fishing 250 Gros Ton Ditenggelamkan

Sebelumnya, pada 5 Desember lalu, TNI AL menenggelamkan tiga kapal asal Vietnam di Laut Natuna, Kepulauan Riau. ”Ini sebagai bukti bahwa pemerintah tegas memberantas illegal fishing. Dua kapal itu telah menangkap ikan di Laut Arafura tanpa dokumen apa pun dari Pemerintah Indonesia. Jadi, dengan segera kami bakar dan tenggelamkan,” kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Laksamana.

Jokowi's Plan for Lapindo's Compensation May Cause State Loss

President Joko “Jokowi” Widodo’s decision to refinance the compensation for Lapindo mud victim would potentially cause a state loss, Economist from the Institute for Development of Economic and Finance Enny Sri Hartati said. The government, Enny said, would spend Rp781 billion (US$65 million) for the compensation, while the PT Minarak Lapindo Brantas’ asset used as the collateral for the compensat.

Masyarakat Minta DPR Tak Cegah Pemerintah Ambil Alih Tanggungjawab Minarak Lapindo yang Bangjrut

Keputusan Presiden Joko Widodo menalangi pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar disambut antusias oleh masyarakat. Mereka meminta anggota legislatif mendukung kebijakan itu dengan menyetujui pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. ”Kami minta DPR tidak mempersulit warga korban lumpur yang sudah menderita selama bertahun-tahun untuk mend.

Republika: Menteri Lukman: RUU Perlindungan Umat Beragama akan Jadi Penegasan atas Aturan yang Sudah Ada

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB)akan menjadi bentuk penegasan dari sejumlah peraturan yang belum menjadi undang-undang. Sejumlah aturan saat ini memang belum berbentuk undang-undang, seperti misalnya aturan tentang pendirian rumah ibadah yang masih berbentuk Peraturan Bersama Menteri, aturan tentang penyiaran agama j.

Republika: Menteri Lukman: RUU Perlindungan Umat Beragama Bukan untuk Kepentingan Mayoritas atau Minoritas

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB) merupakan implementasi dari amanah UUD pasal 29 ayat 2. Di mana jaminan perlindungan bagi setiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ajarannya ditegaskan dalam ayat tersebut. Karenanya, menurut Lukman, perlu ada UU untuk menjabarkan hal tersebut. "Dan yang perlu digarisbaw.

(Detik) Faisal Basri: Petral Masih Impor RON 88, Bikin di Malaysia dan Singapura, Harusnya Pertamina Bikin Sendiri

Indonesia masih tidak bisa lepas dari bensin 'kotor' premium RON 88, sebagai BBM subsidi. Mendapatkan bensin RON 88 sulit, karena sudah jarang sekali yang berproduksi.Satu data kembali terungkap oleh Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas). Tim yang diketuai Faisal Basri ini mengungkap, anak usah Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), selain menyewa fasiitas .

(Kompas) Dua Kubu Golkar Sepakat Islah, Penyatuan Pengurus Picu Perdebatan

Juru runding kedua kubu elite pengurus Partai Golkar satu suara mendukung pemilihan kepala daerah langsung dalam pertemuan perdana selama dua jam di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/12). Namun, proses islah bakal panjang karena upaya menyatukan kedua kubu dalam satu kepengurusan justru memicu perdebatan sengit. Kubu Partai Golkar hasil Munas Bali diwakili MS Hidayat, Sharif Cic.

(Kompas) Korupsi Politik: 439 Koruptor ditangani KPK, 76 diantaranya DPR dan DPRD

HINGGA akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau. Anehnya, data statistik itu tidak menggentarkan pejabat-pejabat lain. Seolah tak jera dengan penindakan hukum yang tegas d.

(Kompas) Mahkamah Konstitusi Pangkas Kewenangan DPR Pilih Pimpinan Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi memangkas kembali kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih pimpinan Komisi Yudisial. DPR yang semula berwenang memilih anggota KY kini hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan pemerintah. Hal itu terungkap dalam putusan MK dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY yang dibacakan pada Selasa (23/12). MK mengabulkan uji materi .

(Jakpost) Editorial: (Problematic) Christmas Greeting

Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin was very honest in a recent appeal he made. He asked for the understanding of Indonesian Christians in the event that their Muslim compatriots refused to greet them with “Merry Christmas” on the religious holiday, although Christians diligently express similar courtesies when Muslims celebrate Idul Fitri.Indonesian Ulema Council (MUI) chairman Din .

(Tempo) Parties Trapped in Senior Politician Control

Some senior politicians refuse to let go of their current chairmanship positions. Those who are in power and will re-occupy parties’ top positions are Democratic Party Chairman Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) Chairwoman Megawati Soekarnoputri, Great Indonesia Movement (Gerindra) Party Chairman Prabowo Subianto and People’s Conscience (Hanura) Party Chairman.

(Jakpost) Mandate Accordance Village Law [UU Desa], Stricter rule drafted for village funds usage

The government will restrict the disbursement process of the direct cash transfer to villages as it seeks to strengthen the handling of the Rp 9.1 trillion-a-year spending program allocated in accordance to the 2014 Village Law.The Village Law, which would take effect beginning next year, stipulates that villages across the country must receive at least 10 percent from regional transfer funds, whi.

(Tempo) FPI Recognizes Ahok as Governor If He Converts to Islam [Muallaf]

Islamic Defenders Front (FPI) secretary general Jafar Siddiq said it was impossible that Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama would convert to Islam. "That's hipocrisy. If he indeed converts to Islam, FPI and the people of Jakarta will recognize his gubernatorial status," said Jafar on Tuesday, December 16, 2014. Jafar's comment was in response to Ahok's rec.

(Tempo) Editorial: Alutsista Audit

The report by the inspector-general of the Defense Ministry on the purchase of rocket launchers by the Indonesian Army (TNI-AD) in 2012 must be treated seriously by the government. According to the inspectorate, the purchase violated regulations on materiel and service procurement, and caused a Rp1 trillion loss to the state. In fact, the finding was submitted to the Defense Minister, who at that .

(Kompas Sore) 2014, Tahun Arogansi Politik

Suara rakyat diperlukan untuk menggapai kemenangan. Begitu meraih kemenangan, sebagian besar politisi justru menunjukkan kembali sikap aslinya. Tepatlah, tahun 2014 lebih disebut sebagai tahun arogansi politik. Kajian Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang merefleksikan pergolakan politik tahun 2014 tersebut dipaparkan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/12). Refleksi akhir tahun ini menghadirkan P.

Gaya Reses Seorang Pengusaha Yang Jadi Politisi

oleh Angki Trijaka Tulisan ini adalah rangkuman saya, selama kami mengikuti perjalan kegiatan reses Adisatrya Suryo Sulisto anggota Komisi 6 DPR RI FPDI-PERJUANGAN. Tanggal 14 Desember 2014 Setibanya di stasion KA Purwokerto, saya dijemput oleh staf mas adi, yaitu mas Yusa dan Tri. Dari stasion KA, kami menuju posko center Adi Sulisto untuk berkoordinasi dan menyusun kegiatan selama masa reses bel.

(Kompas) Jokowi: Kemajuan Negara Tak Ditentukan Kekayaan Alam

Presiden Joko Widodo menegaskan, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kebijakan publik yang tepat. Hal yang sama berlaku di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Jika tidak ada kebijakan yang tepat, banyak potensi alam yang dimiliki bangsa Indonesia tidak akan dapat dinikmati manfaatnya oleh rakyat. Penegasan itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasi.

(Republika) 5 Isu Agama Jadi Pembahasan terkait RUU Perlindungan Umat Beragama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya. Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin .

(Liputan6) Korban Terbaru UU ITE, Ervani Dihukum 5 Bulan Penjara, Akankah UU ini Direvisi?

Terdakwa kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di facebook, Ervani Emi Handayani, dituntut 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Supriyadi menyatakan, Ervani terbukti bersalah telah mendistribusikan informasi dalam alat elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 45 ayat .

(Republika) Menko Ekonomi: 2015, Tak Ada Lagi Subsidi Premium, Subsidi Solar Dipatok Angka Tertentu

Pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi terkait skema subsidi tetap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diterapkan mulai Januari 2015. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengisyaratkan bahwa salah satu opsinya bahwa pemerintah hanya akan memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis solar. Sementara premium akan dilepas sesuai harga pasar alias sama sekali tidak ada subsidi. "Opsinya.

PortalKBR: Kemhan Dorong RUU Kamnas Masuk Prolegnas 2015

Pemerintah memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sekjen Kementerian Pertahanan Ediwan Prabowo mengatakan RUU tersebut merupakan manajemen penanganan konflik dalam negeri. Misalnya saja penanganan teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Bahkan Edwin menampik RUU tersebut mengancam keamanan masyarakat dengan m.

(Kompas) Tanggul Jebol Gagal Ditangani, Pemerintah Akhirnya Talangi 781 Miliar Hutang Lapindo

Pemerintah akhirnya menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781 miliar dalam proses ganti rugi tanah korban semburan lumpur di dalam area terdampak. Hal ini diputuskan setelah Lapindo menyatakan tak lagi mampu membayar. "Sisanya Rp 781 miliar, Lapindo menyatakan tidak ada kemampuan untuk beli tanah itu. Akhirnya diputuskan pemerintah akan beli tanah itu," ujar Menteri Pekerj.

(Tempo) Diteror, Senyap Tetap Akan Diputar di Berbagai Tempat di Yogya

Kelompok masyarakat sipil dan kampus di Yogyakarta bertekad tetap memutar film dokumenter Senyap (The Look of Silence) karya sutradara Joshua Oppenheimer, meski diancam akan dibubarkan kelompok yang menyatakan diri Forum Umat Islam (FUI) DIY. "Kami hanya menunda. Tidak ada alasan untuk meniadakan pemutaran," kata Sekretaris Umum Gerakan Literasi Indonesia (GLI), Sofwan Hadi, kemarin. GLI a.

(Kompas) Pelibatan KPK dan PPATK untuk Seleksi Hakim Konstitusi Dipuji

Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam seleksi calon hakim konstitusi dari unsur pemerintah layak diapresiasi. Upaya itu, ditambah proses seleksi yang transparan, menjadi awal yang baik untuk mendapatkan calon hakim konstitusi terbaik. Proses yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi dari unsur pemerintah ini, menurut anggota .

(Kompas) Jelang Kongres, Demokrat Masih Andalkan SBY

Partai Demokrat masih mengandalkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur sentral pendulang suara dalam Pemilihan Umum 2019. Para elite pun meminta kader memberikan ruang bagi SBY untuk maju menjadi calon tunggal ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat yang direncanakan berlangsung Mei 2015. Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1.

(Kompas Sore) Ternate dalam Bahaya Menyusul Letusan Gamalama

Erupsi Gunung Gamalama secara tiba-tiba pada Kamis (18/12) malam harus menjadi perhatian serius. Gamalama merupakan pulau gunung api yang kaki gunungnya berada di dasar laut. Jadi, Kota Ternate dan kota-kota yang mengelilingi gunung ini sebenarnya tidak berada di kaki gunung, tetapi di punggung gunung sehingga ancaman bahaya gunung api tersebut sangat besar. Sebanyak 9 orang dilaporkan mengalami l.

(Kompas) Lingkar SI: Konflik Berlarut,, Elektabilitas Golkar Kini Hanya 8,4 Persen

Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia memperlihatkan, tingkat daya pilih publik atau elektabilitas Partai Golkar merosot menyusul terjadinya dualisme kepemimpinan di partai berlambang beringin itu. Elektabilitas Golkar, menurut survei LSI, bahkan merosot hingga di bawah 10 persen. "Elektabilitas partai akan semakin merosot, karena citra buruk yang melekat akibat konflik elit p.

(Tempo) 2 Presiden, Penanganan Bencana Lumpur Lapindo Akan Capai 12 Triliun

Pemerintah akhirnya merumuskan solusi untuk penanganan sisa dana talangan bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, ini terjadi setelah pemerintah menggelontorkan dana yang sangat mahal yaitu sekitar Rp 9,53 Triliun. Dana ini untuk membiayai kegiatan operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam melokalisir dampak semburan lumpur. (Baca: .

(Jakpost) Ahok "soft-side"

To the public, Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama has a tough image, often reprimanding his officials in front of the cameras. But during a dialogue on leadership and Jakarta’s development with 120 students from Tangerang-based Catholic senior high school SMA Santa Laurensia at City Hall on Thursday, Ahok showed his relaxed and funny side. The room filled with laughter as Ahok responde.

(Tempo) Govt' to Implement Permanent Fuel Subsidy in January 2015

The government of Joko Widodo and Jusuf Kalla will reform the fuel subsidy system and apply a permanent subsidy starting in January 2015. Finance Minister Bambang Brodjonegoro said on Thursday, December 19, 2014, that the subsidy implementation does not have to be approved by the House of Representatives. In the permanent subsidy system, the government will determine the amount of the subsidy in t.

(Kompas) Otonomi DPR Tergerus; Eleketabilitas Golkar Juga Tergerus

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya tetap berkomitmen menjalankan fungsi mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Dinamika parlemen sepanjang masa sidang 2014 yang berawal dari sikap elite partai politik menunjukkan otonomi DPR mengkritisi pemerintah untuk membela hak rakyat kian tergerus. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyampaikan hal it.

(Kompas, Tempo) Korban Lumpur Lapindo Tuntut Kepastian Ganti Rugi

Konflik antara korban lumpur Lapindo dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di Jawa Timur, Jumat (19/12), kembali terjadi. Warga menolak pembongkaran blokade di kolam penampungan di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Warga menuntut ada jaminan pembayaran ganti rugi yang berkekuatan hukum, bukan pernyataan lisan. Puluhan warga korban lumpur dari Desa Siring, Jatirejo, d.

(Kompas) DPR Berharap Pilkada Serentak Tetap Sesuai Jadwal

Parlemen menginginkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan serentak pada tahun 2015 sesuai jadwal yang ditetapkan. Fraksi-fraksi di DPR didorong untuk menyetujui dan meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pilkada pada Januari mendatang. ”Sesuai rencana awal, pada 2015 kita harus pilkada serentak. Laksanakan dulu saja, jangan diundur-undur lagi,” kata Wakil Ket.

(Harian Kompas) Reses: Tumpahan Kegelisahan Rakyat Disampaikan

KINJUNGAN reses Dewan Perwakilan Daerah ke Sumatera Utara, Sabtu (6/12) sampai Selasa (9/12), tidak melulu diisi perbincangan terkait pengembangan infrastruktur. Di sela diskusi mengenai perbaikan jalan dan solusi atas krisis listrik, terselip ”sindiran” dan harapan untuk wakil rakyat yang terhormat. Udara sejuk nan segar menyambut kami di kantor Pemerintah Kabupaten Dairi di Sidikalang, Selasa pa.

(Tempo) Ketua DPR Setya Novanto: Terimakasih Pak Jokowi Sudah Datang ke Banjarnegara Amat Cepat

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan jajaran pimpinan Dewan bakal mengunjungi korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pimpinan DPR akan melihat langsung keadaan di lokasi serta melihat apa yang perlu segera dibantu dan dievaluasi. DPR juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo, yang langsung meninjau lokasi longsor pada akhir pekan lalu. "Saya berterima kasih karena Presiden yang.

(CNN) Ketua DPR Setya Novanto: DPR Potong Gaji untuk Bantu Korban Banjarnegara

Anggota DPR RI akan menyumbang uang tunai Rp 250 juta, barang-barang kebutuhan pokok, dan obat-obatan untuk korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah. Sumbangan itu berasal dari gaji seluruh anggota DPR yang dipotong.Pimpinan DPR telah bertemu untuk membahas bantuan untuk korban bencana tersebut. "Bantuan diserahkan langsung ke masyarakat Banjarnegara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat," kata K.

(TIME) Papua Remains a Killing Field Even Under President Jokowi, by Yenni Kwok

The death of five high school students in skirmishes with Indonesian soldiers demonstrate the huge task ahead for Jokowi The vivid images that emerged from Indonesia’s Papua province this week are pretty gruesome: teenage boys in school uniforms lie in a pool of blood, surrounded by shell-shocked residents. They are a grim reminder of the ongoing human-rights abuses in the country’s easternmost co.

OPINI - Di Atas Wakil Rakyat

Oleh Aichiro Suryo Prabowo Gedung parlemen Jerman memiliki arsitektur yang unik. Bangunannya klasik, namun atapnya futuristik, menyerupai kubah besar yang terbuat dari kaca. Dari dalam kubah tersebut, seseorang dapat memandang tembus ke luar dan ke bawah. Ialah Reichstag, salah satu tempat paling bersejarah, gedung pemerintahan paling penting, sekaligus obyek wisata paling digemari turis di ibukot.

(Kompas) Penegakan Hukum Mulai Berpengharapan

PENEGAKAN hukum sepanjang 2014 mulai memberikan harapan. Sejumlah sinyal perbaikan ditangkap publik meski masalah mendasar, seperti budaya taat hukum dan mentalitas aparat, masih belum terselesaikan. Publik menaruh harapan besar pada sejumlah kebijakan penegakan hukum yang diambil pemerintah sembari mengapresiasi lembaga hukum yang telah gencar memerangi korupsi. Evaluasi terhadap kondisi penegaka.

(Kompas) Cegah Korupsi, Partisipasi Publik Diperlukan

Upaya penegakan hukum sangat memerlukan partisipasi publik untuk mengawasi penggunaan uang negara dan mencegah praktik korupsi di daerah. Peranan publik mutlak dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi di daerah yang telah merasuk ke keluarga koruptor. ”Untuk itu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggandeng berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen membera.

(Tempo) Minister Susi: Indonesia must be assertive in eradicating illegal fishing practice

Minister of Fisheries and Marine Affair Susi Pudjiastuti, said that Indonesia must be assertive in eradicating illegal fishing practice. She said that it is no longer an issue over bilateral relation. "We have to step up. We will fight not only China and Thailand, but also the United States - if they dare to steal our fishes," said Susi. Susi expected Indonesia to be free from illegal fish.

(Harian Kompas) Keuangan Partai Masih Gelap

Pendanaan partai politik dan dana kampanye menjadi ruang gelap dalam praktik politik Indonesia hingga saat ini. Aturan penggunaan dana kampanye sengaja dibuat tidak ketat untuk memberi peluang mereka yang memiliki modal besar agar dapat memenangkan pemilu. ”Sejak tahun 1999, reformasi partai politik yang paling gelap adalah masalah pendanaan partai politik. Kekuatan sipil harus terus-menerus menyu.

(Harian Kompas) Survei Cyrus: Mendesak, Regenerasi Kader Parpol

Regenerasi partai politik sulit berjalan karena ketua umum parpol tak berniat untuk memperkuat kaderisasi dengan mendidik kader mudanya agar siap tampil. Para ketua umum parpol justru lebih mementingkan kekuasaan. Hal itu disampaikan pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, saat rilis survei nasional yang dilakukan Cyrus Network. Survei tersebut men.

(Harian Kompas) Ulasan J.Kristiadi: Mendambakan Koalisi Politik Rasional

SEJUMLAH jajak pendapat menjelang pemilihan anggota legislatif 2014 yang menyimpulkan kualitas kinerja DPR periode 2014-2019 tidak akan lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk daripada parlemen sebelumnya, sudah terbukti. Hampir tiga bulan bekerja, mereka hanya memperebutkan kedudukan pimpinan alat kelengkapan DPR. Harapannya, Koalisi Merah Putih (KMP) dapat menghadang kebijakan pemerintahan Joko.

(Harian Kompas) Komnas HAM Bentuk Tim Kajian Hukum Kasus Munir

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim kajian hukum kasus pembunuhan pegiat gerakan HAM, Munir Said Thalib. Tim ini akan meninjau apakah pembunuhan Munir yang terjadi September 2004 dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau tidak. Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, Senin (15/12), di Jakarta, menuturkan, tim kajian hukum itu dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 3.

(Harian Kompas) Fahri Hamzah: DPR Dukung Lembaga Nonstruktural Ditata Ulang

DPR menyambut baik rencana pemerintah menata ulang lembaga nonstruktural negara. DPR mendukung hal itu untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mengoptimalkan peran kementerian terkait. ”Memang sudah saatnya lembaga-lembaga (nonstruktural) dihapus. Fungsi mereka tidak jelas. Hanya seperti lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kajian. Fungsi semacam itu bisa ditempelkan saja ke kementerian.

(Kompas) Jokowi Minta Parpol Tak Main Jegal Kalaupun Tak Satu Suara di Parlemen

Presiden Joko Widodo mengakui suara partai politik di parlemen tak mesti harus sama untuk mengawasi pemerintah. Namun, juga jangan berniat menjegal setiap program pemerintah."Yang dibutuhkan pemerintah adalah pengawasan, check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi. Itu yang benar. Bukan menjegal," harap Presiden, dalam arahan sebelum membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regi.

(Kompas) Di Perppu, Pilkada Hanya Diikuti Calon Kepala Daerah Tanpa Ada Pasangan Wakil

Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengganti UU Pilkada yang disahkan oleh DPR. Di dalam Perppu tersebut, SBY menuangkan rencana pilkada yang hanya diikuti oleh calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Calon wakil kepala daerah tidak diikutkan sesuai Perppu y.

(Kompas) Viva Yoga: Motif Tayangan Persalinan Murni Pendidikan, PAN Pastikan Bela Anang

Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi memaklumi adanya siaran langsung di salah satu televisi swasta yang menayangkan proses persalinan penyanyi Ashanty Siddik, istri anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Anang Hermansyah. Menurut Viva, tayangan itu semata-mata untuk menunjukkan nilai-nilai pendidikan dari proses persalinan. "Niat Anang itu untuk proses pendidikan, bagaimana cara melahirkan melal.

(Jakpost) Govt has decided not to get involved, stays neutral in Golkar Rift

The government has decided not to get involved in the Golkar Party’s ongoing leadership dispute in a move to avoid political intervention, asking the leaders of the country’s second-largest political party to settle the problem through internal mechanisms. Speaking to reporters on Tuesday, Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly said the ministry’s assessment of documents submitted last week b.

(Koran Tempo) Opini: Kurikulum bagi Raksasa, oleh Iwan Pranoto

Dari empat negara berpenduduk terbesar, yaitu Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia, negara India dan AS sama-sama tak memiliki kurikulum nasional. Bahkan, standar CCSS (Common Core State Standards) yang baru sedang dicoba untuk diterapkan belum disepakati untuk diterapkan di semua negara bagian. Standar CCSS ini pun sementara baru mencakup mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris sa.

(Koran Tempo) Opini: Asketisme Politikus Islam, oleh Arfanda Siregar

Sungguh lucu rasanya bahwa yang menjadi pelopor hidup sederhana (asketisme) justru berasal dari politikus partai nasionalis. Sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat presiden, semua pejabat negara, baik menteri, pejabat setingkat menteri, maupun kepala daerah mendadak turut menganut asketisme. Jokowi memang bersahaja. Jauh sebelum menjadi presiden pun beliau telah mempelopori hidup sederhana. Bekas Ke.

(Koran Tempo) Editorial: Pembajakan Frekuensi Publik

Pembajakan Frekuensi Publik Penayangan proses kelahiran anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anang Hermansyah, selama empat jam di satu stasiun televisi swasta sungguh mencederai kepentingan masyarakat. Publik sama sekali tak mendapat manfaat dari penayangan itu. Yang terjadi, frekuensi milik publik digunakan untuk keuntungan pribadi Anang dan istrinya beserta televisi yang menayangkan-nya. Kom.

(Tempo Magz) Anies Baswedan: Education Should be a Pleasant Experience

Anies Baswedan: Education Should be a Pleasant Experience Photographs of elementary school students hang on the walls of the Ki Hajar Dewantara Building of the Elementary and Secondary Education and Culture Ministry in Jakarta. Most of them show children in remote areas, wearing shabby uniforms but genuine smiles on their faces. The photographs were put up at the request of the new minister, Anies.

(Harian Kompas) Menunggu Konsistensi di Jalur Antikorupsi

INDEKS persepsi korupsi Indonesia tahun 2014 berada di posisi 107 dari 174 negara dengan skor 34 dalam skala 0-100. Meskipun membaik dibandingkan skor tahun 2013 yang hanya 32, skor Indonesia itu masih di bawah rata-rata skor dunia yang besarnya 43, dan bahkan berada di bawah skor rata-rata negara ASEAN yang ada di angka 39. Sementara itu, hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dikel.

(Tempo) Minister Tedjo: Jokowi Remains Committed to Solving Human Rights Violation

Tedjo Edhy Purdijatno, the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, said the government remained committed to solving various, severe human rights violations in the past in an appropriate, dignified means. “We will do this for sure,” Tedjo told Tempo at the presidential office in Jakarta on Wednesday, December 17, 2014. According to Tedjo, the steps taken to investigate the.

(Republika) RUU Perlindungan Umat Beragama Tak Bakal Menjadi 'Macan Ompong'

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama yang tengah disusun pemerintah bakal diperkuat dengan perlindungan hukum dari aparat terkait. “Tidak perlu dikhawatirkan menjadi ‘macan ompong’ karena dapat memberi kontribusi positif bagi kehidupan harmonis serta perlindungan bagi seluruh umat beragama,” kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Machasin, Kamis (18/12). Penegak hukum dan ma.

(VIVA) Fahri Hamzah: Pimpinan DPR Tolak Fraksi Golkar versi Agung Laksono

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan akan mengembalikan susunan fraksi partai Golkar yang diajukan kubu Agung Laksono. Menurutnya susunan fraksi versi Agung Laksono itu tidak sesuai dengan keputusan pemerintah."Kami akan mengembalikan itu. Kita kembalikan baik-baik pakai surat," kata Fahri saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 18 Desember 2014.Menurut politisi PKS itu, pimp.

(Kompas) Hari Ini, SBY Temui Ical dan Prabowo untuk Loloskan Perppu Pilkada

Manuver untuk meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota mulai dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY hari ini, Kamis (11/12/2014) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membahas perppu yang juga dikenal dengan sebutan P.

(Kompas) SBY Pimpin Rapat Partai, Termasuk Beri Arahan Perppu Pilkada

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat pleno pengurus harian DPP Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (11/12/2014) sore ini. Rapat pleno itu dilakukan untuk konsolidasi partai yang mengantarkan SBY menjadi presiden keenam Indonesia tersebut. "Nanti dipimpin pak SBY. Rapat pleno biasa, untuk konsolidasi," ujar Ketua Harian Partai Demokrat Syarief .

(Kompas) Dimyati: PP Tak Dapat Manfaat di KMP, Bisa Jadi Pindah ke KIH

Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah, merasa partainya tidak merasakan manfaat bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Partainya mempertimbangkan untuk beralih mendukung pemerintah. "Kami tidak dapat apa-apa di KMP. Kami rasakan manfaatnya enggak ada. Di KIH, kami belum coba," kata Dimyati di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional PPP di Hotel JS Luwansa, R.

(Kompas) Ical Akan Jelaskan ke Semua DPD Golkar Terkait Dukungan Perppu Pilkada

Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Bali, Aburizal Bakrie, akan menjelaskan kepada Dewan Pimpinan Daerah I dan II peserta munas soal perubahan sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Sebelumnya, dalam munas itu, sesuai dengan keinginan peserta munas, Aburizal menginstruksikan kepada Fraksi Golkar untuk menolak Perppu Pilkada. (Baca: Aburizal: .

(Jakpost) House turns blind eye to dubious US$ 405 million deal

Lawmakers involved in approving the budget for the Defense Ministry’s problematic purchase of an Army artillery system have acknowledged foul play in the procurement, but have decided to rule out the findings.The House of Representatives’ Commission I overseeing defense has received a report from the Defense Ministry’s inspectorate general alleging that the ministry overspent some US$134.9 million.

Anggota DPR yang ingin membuat kita jadi seorang anggota juga

Oleh Indah Putri Tulisan ini akan memberikan rekap tentang kegiatan saya mengikuti Pak Arief Suditomo di Kota Bandung. Saya juga akan memberikan input dan opini saya tentang Pak Arief. Pengalaman awal #FollowDPR #FollowArief: Hari Minggu Arief Suditomo (@AriefSuditomo) memberikan informasi kontak staff ahli beliau. Lalu saya diberikan jadwal yang cukup rinci tentang kegiatan pak Arief di Bandung.

Republika | Sering Ribut, Kinerja DPR Alami Kemunduran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Advokasi Pusat Study Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 pada Masa Sidang I jika dibandingkan kinerja dewan periode 2009-2014 pada rentang waktu yang sama, khususnya pada fungsi legislasi, mengalami kemunduran. "Dari catatan, kinerja DPR periode 2014-2019 pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 jika dibandingkan DPR periode 20.

HukumOnline.com | Ayo, Kawal Reses Perdana Anggota DPR

HukumOnline.com | DPR memasuki masa reses setelah menetapkan revisiUndang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Masa reses ini merupakan waktu bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi rakyat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Hal ini disampaikan Direktur Kajian dan Program Centre for People Studies and Advocation (CePSA), Fredy Umbu Bewa Guty, Kamis (11/12).Fredy mengatakan, ada berba.

Republika Online | Ini Kubu Golkar Yang Diakui DPR

Republika.co.id, JAKARTA-- Wakil ketua DPR, Fadli Zon menegaskan, saat ini kepengurusan Golkar yang sah adalah yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Hal ini dikarenakan secara administratif masih berlaku kepengurusan lama. Sebelum ada keputusan dari Kemenkumham. "Sekarang yang legal adalah yang dipimpin ARB sebagai ketua umum, Idrus sebagai Sekjen, dan Ade Komarudin sebagai ke.

JPNN.com - Idrus Marham Sebut Desmond Tidak Tahu Apa-apa

JPNN.com, JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham bantah Koalisi Merah Putih (KMP) mulai retak. Hal ini terbukti dari pertemuan antara para elite KMP di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini. "Kami kemarin baru ketemu di Cikeas (kediaman SBY), kita solid semua di situ. Dihadiri ketum Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS itu kit.

(JakGlobe) Ade Komarudin-Head of Golkar Faction: Golkar Criticizes Decision to Halt 2013 Curriculum

The recent government decision to halt the implementation of the 2013 curriculum is insufficiently thought through and makes life difficult for teachers in the regions, a senior Golkar Party politician said on Saturday. Ade Komarudin, head of the Golkar faction at the House of Representatives, spoke at a discussion on the pillars of Indonesian nationalism at a high school in Bekasi, West Java. “Th.

(JakGlobe) "Suharto Channel" on Golkar Rift

When the late dictator Suharto wanted to undermine the political opposition to his iron-fisted rule, he did it from the inside, sowing seeds of discontent that fractured any semblance of organized dissent. Today, Indonesia’s first ever president elected to office without any ties to Suharto’s New Order regime is doing the same, critics contend. For Dradjad H. Wibowo, a veteran politician from the .

(JakGlobe) Govt’s Meddling in Golkar Is Regrettable

History repeats itself. It was Saturday, July 27, 1996, when supporters of a small faction in the Indonesian Democratic Party, led by Suryadi with the help of police and the military, attacked the headquarters of the party, which had elected Megawati Soekarnoputri as its chairwoman. Earlier, with the full support of the New Order regime, Suryadi appointed himself as chairman, and declared Megawat.

(Tempo) Rieke Diah Perjuangkan RUU Pekerja Rumah Tangga di DPR

Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, berjanji akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk masuk dalam bahasan program legislasi nasional (prolegnas) pada 12 Januari 2015. Rieke mengatakan akan memanfaatkan situasinya yang dalam posisi dua kaki di Komisi IX DPR dan Badan Legislasi DPR. (Baca: Dua Bulan, Pembantu di Bekasi Dianiaya Majikan) "Saya akan upayakan R.

(Tempo) Ari Dwipayana: Terbelahnya PPP dan Golkar Mengganggu DPR

Pakar politik Fisipol UGM, Ari Dwipayana mengatakan konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar tidak akan mudah padam dengan kemunculan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai legalitas pengurusnya. Menurut Ari perpecahan internal dua partai itu bisa berkepanjangan dan punya efek berantai. "Kemungkinan besar pihak yang kecewa akan maju ke PTUN hingga Mahkamah Agung.

(CNN) Ahok: Saya Bangga Jadi Kafir Yang Penting Tidak Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menganggap selalu ada saja riak perlawanan dan fitnah-fitnah yang ditujukan kepadanya terkait program dan kebijakan yang ia kerjakan. Namun, ia mengaku tak peduli dengan penilaian apapun selama masih dalam koridor yang benar. "Orang DKI dari dulu miras dijual, kok gara-gara saya. Kalijodo, lokalisasi, saya mau beresin ributnya ke yang lain," ka.

(Tempo) Coordinating Minister for the Economy: Govt to Revise Fuel Price After Only US$ 58

In response to the decline in the world’s oil price, Coordinating Minister for the Economy Sofyan Djalil said that the government would launch new policies on the price of fuel before the end of the year. Sofyan also said that the government was still evaluating the measures to be taken, including revising the price of fuel. "Revising the price (of fuel) is one of the options to be considered..

(Kompas) Anang Minta Maaf Atas Siaran Langsung Persalinan Ashanty

Vokalis Anang Hermansyah menyadari adanya kontroversi yang tercipta terkait siaran langsung kelahiran anak pertamanya dari penyanyi Ashanty Siddik di salah satu televisi swasta sejak Minggu (14/12/2014) pagi. "Aku terima banyak pihak yang enggak suka. Buat aku ini dinamika. Buat yang senang, aku terima kasih sudah ikut doain, dan yang buat enggak suka, tinggal ganti channel," kata Anang da.

(Tempo) Opini: Laporan dari Omah Munir, oleh Seno Gumira Ajidarma

Seminggu lalu, Senin, 8 Desember 2014, saya berada di Omah Munir, di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Itulah tanggal kelahiran Munir Said Thalib, yang jika tidak meninggal akibat konsentrasi Arsenik 3 sebanyak 0,460 miligram per liter yang menyebabkan blokade reaksi detoksifikasi, Selasa 7 September 2004 di udara, dalam pesawat Garuda, 40 ribu kaki di atas tanah Rumania, tentu kini berusia 49 tahun..

(Koran Tempo) MPR Akan Jadi Fasilitator Kasus Pelanggaran HAM

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berencana menggelar rapat bersama pemerintah dan keluarga korban untuk membahas penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. MPR, kata dia, akan menjadi fasilitator agar pemerintah mengeluarkan solusi konkret. "MPR sebagai rumah rakyat akan memfasilitasi mencari solusi," kata Zulkifli saat dihubungi kemarin. Menuru.

(Tempo) Kubu Aburizal dan Agung Laksono Perang Urat Syaraf

Menjelang tenggat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ihwal penentuan keabsahan kepengurusan Partai Golkar pada Rabu pekan ini (1 Desember 2014) kedua kubu di Partai Beringin saling menyerang dan menjatuhkan. Kedua kubu mengklaim menjadi pengurus sah dan meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak berkas permohonan pengesahan kepengurusan kubu lawan. "Tidak ada alasan legal b.

(DPR) Fadli Zon Dorong Pencegahan Korupsi sebagai Orientasi Utama

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong pencegahan korupsi menjadi orientasi utama termasuk orientasi KPK. “Selama kita hanya terfokus pada orientasi pemberantasan atau pembasmian korupsi, maka selama itu pula akan terjadi korupsi-korupsi, bahkan korupsi besar atau yang disebut Grand Corruption, “ tegasFadli Zon dalam jumpa pers Selasa (9/12) di Press Room DPR. Dikemukakan Fadli Zon, dalam penangan.

(Kompas) Aburizal Upayakan Islah

Pada Selasa (9/12) malam digelar pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Fadel Muhammad, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali Akbar Tandjung, dan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, serta pengurus lain. ”Kemarin malam, kami bicarakan. Kami minta Pak Akbar agar dapat berkomunikasi dengan kubu seberang (hasil Munas Ancol). Isl.

(JakGlobe) Govt to Form Special Team to Rule on Golkar Leadership Battle

A special task force will be formed to examine which faction of the Golkar Party, currently split over a leadership dispute, will be officially recognized in the House of Representatives (DPR), the government says. Both Aburizal Bakrie and Agung Laksono claim to be Golkar chairman after rival congresses in Bali and Jakarta last week installed them as party leader. The dispute has left Justice and .

(Tempo) Fahri Hamzah: Ical itu KMP

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah optimistis Koalisi Merah Putih di parlemen tak akan pecah meski konflik Partai Golkar ditengarai akan menggerus kekuatan koalisi. "Tak sampai seperti itu. Kami optimistis tak akan ada perpecahan karena pemerintah harus membuat keputusan berlandaskan hukum," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. (Baa: Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp.

(Harian Kompas) Golkar: Partai Pemerintah atau Jadi Penyeimbang

”LANGIT masih biru, tetapi padi semakin menguning hingga ke pelosok-pelosok desa,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat perayaan Hari Ulang Tahun Ke-46 Partai Golkar di Kemayoran, Jakarta. Hari itu, 20 Oktober 2010, Demokrat sebagai partai pemerintah masih berkuasa, tetapi pengaruh Golkar telah menjangkau pelosok negeri. Tahun 2011, Golkar mewujudkan ambisi menguningkan daerah dengan.

(Harian Kompas) Mendadak Dukung Perppu Pilkada, Sikap Ical Disesalkan

Sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie yang berubah-ubah terhadap pilkada langsung disesalkan karena dinilai berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Hal-hal yang mendasar, seperti terkait kedaulatan rakyat, seharusnya tidak diwarnai bumbu politik transaksional. ”Pilkada ini menyangkut kedaulatan rakyat, jadi jangan dipakai untuk hitung-hitungan politik jangka .

(Harian Kompas) Opini: Kabar Gembira Perppu Pilkada, oleh Saldi Isra

KABAR gembira bagi kita semua, partai politik pendukung KMP setuju Perppu Pilkada”. Boleh jadi, pelesetan iklan ekstrak kulit manggis yang acap kali menghiasi layar kaca ini cocok menggambarkan prospek persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Penegasan dukungan nyata parpol pendukung Koalisi Merah Putih .

(Koran Tempo) Opini: Rekonsiliasi Golkar Mungkinkah, oleh Alfan Alfian

M. Alfan Alfian,Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta Sepanjang sejarah politik era Reformasi, baru kali ini Golkar, yang kemudian menjadi Partai Golkar, diterpa badai perpecahan yang sangat parah. Terlepas dari dalih masing-masing pihak yang berseteru, fakta membuktikan Golkar telah terbelah menjadi dua kepengurusan hasil dua musyawarah nasional (munas) yang diselenggaraka.

(Tempo) Kejaksaan Belum Sentuh Politikus dan Anggota DPR

Kejaksaan Agung belum terlihat akan menahan sejumlah tersangka korupsi yang berasal dari partai politik. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berdalih anak buahnya masih mengusut kasus mereka. "Penahanan itu setelah semua pemberkasan selesai dan ada tahapan-tahapan-nya," kata Prasetyo kepada Tempo, kemarin.Prasetyo mengatakan Kejaksaan tak ingin tergesa-gesa dalam menangani perkara para politikus.

(Kompas) Jokowi: Saya Berkomitmen Tuntaskan Kasus HAM

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Menurut Joko Widodo, pemerintah akan bekerja keras untuk menyelesaikan kasus-kasus terebut secara berkeadilan. Presiden menyampaikan hal itu dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Gedung Agung, Yogyakarta, Se.

(Litbang Kompas) Dinamika Konsumsi Pasca Kenaikan Harga BBM

Maman Suparna tampak ragu ketika hendak memasuki sebuah minimarket di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Langkah lelaki berusia 37 tahun itu terhenti sejenak, tertahan ingatan baru tiga hari sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Ada kekhawatiran harga isi ulang pulsa yang akan dilakukannya naik. Padahal, pendapatan dari pekerjaan ”ngojek” tidak seberap.

(Tempo) : Yunarto Wijaya: Grey Parties Threatens Election Regulation/Perppu Pilkada

Yunarto Wijaya, Executive Director of Charta Politica, said that the number of House of Representatives members supporting the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) on Regional Head Elections has exceeded the minimum limit. However, Yunarto warned that the effort to pass the Perppu might be tackled by "grey" parties, such as the Democratic Party. "Technically, the Perppu will b.

(Tempo) The Act of Killing Munir

In the name of humanity and justice, the government must continue to seek the murderers of human rights activist Munir Said Thalib. The Munir case is important because it represents the high stakes we have placed on the supremacy of the law in Indonesia. Even President Susilo Bambang Yudhoyono, when he was still in office, described this case as 'a test of our history'. Yudhoyono, unfortun.

(Tempo) Patrice Capella-Nasdem: KIH Awaits PAN Standing on Lieu of Pilkada

The National Democrat (NasDem) Party’s secretary general Patrice Rio Capella said his coalition would not initiate a meeting with any party. Patrice added, however, his coalition was open to discussions and cooperation with anyone. "For example, yesterday SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) was the one who initiated the meeting with Jokowi,” he said on Tuesday, December 9, 2014. According to Patric.

(Tempo) Minister Tedjo on Golkar Row: Dont Stir Things Up

Tedjo Edhy Purdijatno, the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, has dismissed claims that the government was interfering with the internal conflicts among political elites in the Golkar Party. "That's not right. The Golkar Party is a national asset. Why would we design conflicts?" he said on Tuesday, December 9, 2014. Tedjo made the statement in response to.

(Tempo) Faisal Basri: I will reveal everything

Faisal Basri moved his fingers over his cellphone monitor to find the message he wanted. It was from a reporter, who said: "Many are pessimistic [over your appointment] because you are seen as a crony of Kuntoro Mangkusubroto." This did not sit well with Faisal. "I don't need this," he said. The Kuntoro mentioned in the message is the former chairman of the President's Deli.

(Tempo) Editorial: Jauhi Urusan Golkar

Langkah pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak mengesahkan kepengurusan baru Partai Golkar yang diajukan kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sudah tepat. Tak perlu pemerintah ikut campur dalam konflik internal partai politik itu. Senin lalu, kubu Aburizal meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengesahkan kepengurusan baru Partai Golkar. Mereka mengajukan Aburiz.

(CNN) Pakar Hukum: Penolak Pilkada Langsung Akan Berhadapan dengan Rakyat

Angin kemenangan pada pertarungan dua kekuatan besar politik yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat dalam sistem pemilihan kepala daerah dinilai lebih berpihak pada KIH. Isu soal pilkada juga sudah tak lagi menjadi konsumsi elite tapi publik yang memihak pada pilihan KIH. KMP yang berharap pilkada dapat dikembalikan melalui DPRD pada akhirnya mayoritas anggotanya kini mendukung pilk.

(JakGlobe) Aburizal Defies Golkar to Tweet Support for Elections

Golkar Party chairman Aburizal Bakrie risks alienating supporters, experts say, after unilaterally reversing his party’s earlier stance against reinstating direct local elections. Late on Tuesday, Aburizal tweeted that “the Golkar Party will support the government’s proposed [sic] emergency regulation [perppu] on the Regional Elections Law.” Neither Aburizal’s characterization of the emergency reg.

(JakGlobe) Analysts Welcome Indonesia’s Plans to Defense Budget Reach 200 Trililon

The new government’s plan to bolster the country’s defense spending to almost triple its current budget by 2019 has received support from international relations analysts and military experts in Indonesia. Luhut Panjaitan, an adviser to President Joko Widodo, said on Tuesday that Indonesia’s defense spending was targeted to increase to 1.5 percent of gross domestic product over the next five years.

(Tempo Magz) We are tired of the violence

If exposing the Munir tragedy was to be a "test of our nation's history" then the government and its apparatus have most assuredly failed. For more than a decade since the human rights activist's death from arsenic poisoning while on a trip to Amsterdam in the Netherlands, the law has only touched the perpetrator. Ten years after Munir's murder, traces of the State Intelligence.

(Tempo) VP Jusuf Kalla: Fixed Fuel Subsidy in 2015

Vice President Jusuf Kalla said that a fixed subsidy scheme for fuel will be set out in 2015. According to Kalla, the government is calculating the fixed subsidy value before submitting the proposal to the House of Representatives (DPR). Indonesia has been mulling to implement a fixed fuel subsidy since Susilo Bambang Yudhoyono's administration. However, the plan has yet to materialize. Financ.

(Tempo) Corruption and Local Chieftains

The arrest of Fuad Amin Imron, speaker of the Bangkalan House of Representatives (DPRD) in Madura, by the Corruption Eradication Commission (KPK) can be a starting point to uncover similar crimes in other areas. The bribes in exchange for a contract to purchase oil and gas carried out by Fuad can be easily replicated in many places around the country. The KPK's move to expose this case must be.

(JakGlobe) Interview with Joshua Oppenheimer: 50 Years is enough, Genocide is Genocide

In 2012, the award-winning documentary “The Act of Killing” drew back the veil on the darkest chapter of Indonesia’s history, and now, says director Joshua Oppenheimer, there’s no stuffing the genie back into the bottle. The military-led purge between 1965 and 1966 of suspected members and sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI) left up to half a million people dead, according to some.

(JakGlobe) SBY: Democrat Party is "non-aligned movement", not in KIH & KMP

Former president Susilo Bambang Yudhoyono said his Democratic Party was not leaving the opposition Red-White Coalition, despite claiming that it was never a member of the bloc in the first place. “The Democratic Party, as you all know, is not a part of the KIH nor the KMP,” he said referring to the pro-government Awesome Indonesia Coalition and the rival Red-White Coalition. “Just like in the Cold.

(Tempo) Setelah Prabowo, Hasyim Kunjungi Golkar di DPR

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Sujono Djojohadikusumo, mengunjungi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar hari ini. Hashim mengaku kunjungannya hanya sebatas dukungan moral atas kisruhnya Partai Golkar saat ini. (Baca: Golkar Ricuh, Ical Minta Tolong Prabowo?) "Prabowo dan Aburizal Bakrie, kan sudah bersahabat 35 tahun. Ya, biasa saja lah, dukungan mor.

(CNN) Menteri Agama: Aturan Pengisian Kolom Agama di KTP akan Dibuat

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berkukuh akan mempertahankan pengisian kolom agama dalam KTP. Akan dibuat aturan tata cara pengisian bagi penganut di luar enam agama yang selama ini diakui negara. "Kami akan segera mengeluarkan fatwa sehingga kolom agama bisa dipertahankan sebagai bagian dari identitas," kata Lukman usai bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di .

(Harian Kompas) KPK: Dana Amanat UU Desa Rawan Dikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai, dana desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang besarnya mencapai Rp 70 triliun setiap tahun rawan dikorupsi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta KPK ikut mengawasi penyalurannya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menengarai adanya potensi salah sasaran dalam penyaluran dana untuk desa..

(Koran Tempo) Opini: Basa-Basi Interpelas, oleh Ali Rif'an

Rencana sebagian anggota DPR yang hendak mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak sepertinya akan berjalan mulus. Pasalnya, sampai tulisan ini dibuat, sudah ada 202 anggota Dewan yang membubuhkan tanda tangan guna mendukung rencana itu. Meski begitu, gagasan yang disponsori fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Pendukung Prabowo itu mas.

(Koran Tempo) Penyiaran Agama, oleh Achmad Fauzi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama yang dulu ramai diperdebatkan kini berganti kemasan. Namanya RUU Perlindungan Umat Beragama. Memang ada perubahan perspektif, dari yang semula sebatas menjaga kerukunan, kini orientasinya juga untuk melindungi. Tapi ada beberapa pasal krusial yang rawan menimbulkan pemasungan agama. Dua di antaranya soal pendirian rumah ibadah dan penyiaran ag.

(viva) Fraksi Demokrat Tolak Penundaan Pemilihan Komisioner KPK

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto, mengatakan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah dilakukan DPR tidak bisa ditunda. Didik mengatakan Undang-undang (UU) telah mengatur posisi yang ditinggalkan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK harus segera terisi sebelum masa jabatan Busyro berakhir pada 10 Desember 2014 mendatang."Sesuai UU Nomor 32 .

(Republika) KPK Bidik Anggota Komisi VIII DPR 2009-2014 Pemilik Bisnis Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki bisnis haji terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 dengan tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali. "Jadi banyak di situ di komisi VIII (bidang Agama), ada dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," kata Ketua KPK A.

(metrotv) Ambil Alih Aset Terdampak Luapan Lumpur Lapindo, Perpres Lumpur Lapindo Akan Diubah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadi Muljono menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, pemerintah akan mengambil aset tersebut dengan mengubah Peraturan Presiden (Perpres). "Tadi pagi sudah dirapatkan di Menko, hasilnya tetap bahwa akan meminta opini hukum dari Jaksa Agung untuk merubah Perpres, agar bisa ambil alih aset .

(kompas) Nurdin Halid: Golkar Ikut KMP Karena Tak Ada Figur Internal yang Tandingi Jokowi

Partai Golkar memastikan akan terus bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan. Golkar mengakui tidak ada figur tokoh yang mampu menyaingi popularitas Joko Widodo. Karena itu, Golkar memilih tetap berada di luar pemerintahan.Ketua Steering Comittee Munas IX, yang juga Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid, menekankan keputusan partai saat itu memilih berada di luar p.

(wikiDPR, tempo) PUKAT UGM-PUSAKO UNAND: Golkar dan Gerindra Tolak Perppu Pilkada, Jokowi Untung Besar

Partai Golkar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota—disebut Perpu Pilkada Langsung. Penolakan itu diumumkan dalam Musyawarah Nasional Golkar di Bali, Selasa 3 Desember 2014. Langkah Golkar pimpinan Aburizal Bakrie ini dinilai sebagai blunder. (Baca: SBY Putus Hubungan dengan Golkar) Ahli hukum tata negara dari Uni.

(CNN) Johan Budi: Usulan Dewan Pengawas Tak ada di UU KPK, Mekanisme Internal Sudah Ketat

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo menilai usulan dibentuk Dewan Pengawas KPK tak berdasar hukum. Pasalnya, KPK saat ini telah memiliki mekanisme pengawasan internal terhadap pimpinan dan pegawai KPK. "Baca dulu undang-undangnya. Kalau mau ada itu (Dewan Pengawas), ya UU (KPK) diubah dulu. Di undang-undang enggak ada," kata Johan Budi di kantornya.

Daftar Anggota Pansus UU MD3

PDIP: Arif Wibowo, Abidin Fikri, Daryatmo Mardiyanto, Dwi Ria Latifa, I Wayan Koster, Hendrawan Supratikno. Golkar: Aziz Syamsuddin, Azhar Romli, Markus Nari, Bambang Susatyo, Ferdiansyah, Kahar Muzakir Gerindra: Martin Hutabarat, Ahmad Muzani, Aryo P.S. Djojohadikusumo, Putih Sari, Ahmad Riza Patria Demokrat: Saan Mustopa, Benny K. Harman, Jefirstson R. Riwu Kore. PAN: Yandri Susanto, Muslim Ayub.

(Harian Kompas) Loloskan Perppu Pilkada, Demokrat dekati KIH dan KMP

Meski Partai Golkar menolak pemilihan kepala daerah secara langsung, Partai Demokrat tidak berhenti berjuang. Fraksi Partai Demokrat akan mendekati semua fraksi di DPR, termasuk anggota Koalisi Merah Putih, guna menggalang dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada. Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Kompleks .

(Harian Kompas) Ganjalan Perppu Pilkada: Mempertaruhkan Hak Pilih Langsung

Musyawarah Nasional IX Partai Golkar akhirnya secara terbuka merekomendasikan untuk mengembalikan pemilu kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sikap politik itu segera diikuti dengan pernyataan senada dari sejumlah politisi anggota Koalisi Merah Putih, tempat Golkar menjadi salah satu anggotanya. Sejumlah politisi dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang dalam pemilu presiden lalu mendukung .

(Harian Kompas) Ketua DPD Kecewa Revisi UU MD3 Tak Akomodir Usulan DPD

Pimpinan dan anggota DPD mengaku kecewa karena usulan mereka agar perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 melibatkan 13 pasal ternyata tidak diakomodasi. ”Seharusnya, kewajiban lembaga mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa undang-undang ini malah direvisi demi kepentingan kursi politik, tanpa meninggalkan putusan konstitusional,” ujar anggota.

(Kompas) Kursi Alat Kelengkapan Dewan Mulai Dibagi ditengah Kubu KIH

Koalisi Indonesia Hebat akan membagi 5 kursi ketua dan 16 kursi wakil ketua alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang mereka peroleh dengan menggunakan asas proporsional. Jumlah kursi yang diperoleh di DPR akan menjadi dasar dari pembagian itu. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha, Minggu (7/12), mengatakan, dalam pembagian ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pe.

(Kompas Sore) Khawatir Terpecah di Partai dan Fraksi, Ical Desak Menhukham Sahkan GolkarMunas Bali

Aburizal Bakrie yang secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 melalui Musyawarah Nasional IX di Bali, Senin (8/12), mendaftarkan kepengurusannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aburizal yang datang bersama Idrus Marham (Sekretaris Jenderal) dan MS Hidayat (Ketua Harian) diterima Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Muhammad Ikhsan M.

(Tempo) Minister Yasona to Form Team to Probe Golkar Chair Dualism

Justice and Human Rights Minister Yasonna Hamonangan Laoly said he planned on forming a special task force to investigate the leadership dualism at the Golkar Party in light of the internal rifts among the party's elites. Yasonna added the ministry would welcome both the camps of Aburizal "Ical" Bakrie and the latter's rival, Agung Laksono, for registration with the ministry. “The.

(Tempo Editorial) Remembering Munir

The late Human Rights Activist Munir Said Thalib’s reason to leave for Netherlands was for his eldest son, Soultan Alif Allende. Although he left for education purpose, he had planned to get his family to Dutch. As for Alif, Munir had wanted to medicate his son’s autism. Munir’s wife Suciwati told Tempo that when Munir left for Dutch 10 years ago on September 6, 2004, Munir made a promise that he .

(Kompas) Mukernas PPP Tentukan ke KMP atau KIH

Partai Persatuan Pembangunan di bawah pimpinan Djan Faridz akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta pada 10-13 Desember 2014. Dalam mukernas tersebut, sejumlah agenda akan dibahas termasuk nasib PPP di Koalisi Merah Putih. Menurut Sekjen DPP PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, sikap politik PPP masih dapat berubah. Ia menegaskan, PPP hanya akan berada pada koalisi yang dianggap m.

(Strait Times-Tempo) West Wing of "Istana Merdeka": Test of Independence of "Jokowi's Eye and Ears"

By John Mcbeth, Senior Writer The knives are out for Mr Luhut Panjaitan, with both Indonesian Democratic Party - Struggle (PDI-P) leader Megawati Sukarnoputri and Vice-President Jusuf Kalla strongly opposed to President Joko Widodo choosing the former special forces general as a powerful new presidential chief of staff. Already denied the job of coordinating minister for political and security aff.

(JakGlobe) KMP(Kalla-Mega-Paloh) dillema: Jokowi's has recently been growing distant from Megawati

President Joko Widodo’s recent appointment of attorney general H.M. Prasetyo amid strident criticism for the new AG’s former membership in the National Democrat party, or Nasdem, suggests a significant shift in the political calculus on which the president has been relying. Analysts identify three “tremendous” political challenges Joko faces. Hanta Yudha, the executive director of Pol-tracking In.

(Harian Kompas) Opini: Kolom Agama dalam Perspektif HAM, oleh Todung Mulya Lubis

Kolom Agama dalam Perspektif HAM Nani Maryani Ramli, seorang perempuan, pada 1956 memiliki surat keterangan penduduk (belum disebut kartu tanda penduduk atau KTP) untuk Daerah Kota Praja Jakarta Raya. Di sana tak tersua kolom agama. Yang ada hanya kolom nama, jenis kelamin, bangsa (suku), umur (tanggal kelahiran), tempat kelahiran, pekerjaan, dan alamat. Sama sekali tak ada kolom agama. KTP pere.

(Republika) PPP Kubu Romahurmuziy Pastikan Sanksi untuk Anggota yang Dukung Interpelasi

DPP PPP kubu M. Rommahurmuziy akan memberi sanksi kepada anggota Fraksi PPP DPR RI yang menandatangani pengajuan interplasi kenaikan harga BBM. Sebab DPP tidak pernah menginstruksikan dukungan terhadap interplasi. "(Yang) dilakukan temen-temen teken (interplasi) pelanggaran fraksi. Akan diberikan teguran," kata Sekretaris Jendral PPP, Asrul Sani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.

(Jakarta Globe) House Calls President to Discuss Ministerial Meeting Ban

House of Representatives Speaker Setya Novanto said he had contacted President Joko Widodo and asked him to revoke an earlier instruction barring his ministers from attending any legislative hearings. “I called [Joko] at 10 p.m. [on Tuesday night]. I told him it would be better that the administration and the House be together again,” Setya said on Wednesday. The Golkar Party politician intimated .

(Kompas Sore) Konflik Golkar: Hingga Kamis Siang, Belum Ada Titik Perdamaian

”Presidium Penyelamat sudah mengirim surat ke Menteri Hukum dan HAM untuk meminta pertimbangan atas munculnya Presidium. Namun, sejauh ini belum ada jawaban,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan, Kamis, di Jakarta. ”Namun, bagi kader Partai Golkar sebenarnya yang terpenting adalah Golkar mendapat pimpinan yang mau merangkul semua kader,” kata calon ketua umum Partai Golkar Zainuddin Amali, d.

(Kompas, wikidpr) Rapat Bamus bahas revisi UU MD3 Batal, 2 Komisi DPR Batalkan Bertemu Menteri

Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda tindak lanjut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Kamis (27/11), batal digelar. Dengan begitu, penyelesaian polemik internal DPR semakin lama terwujud. ”Rencananya siang ini jam 14.00 ada rapat Bamus (Badan Musyawarah), membahas revisi UU MD3. Tapi batal,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi .

(Jakpost) House standoff facing deadlock

The truce between the Red-and-White Coalition and Great Indonesia Coalition at the House of Representatives came to nought on Wednesday as the legislative body put the brakes on amending the Legislative Institutions (MD3) Law, a condition that was required for the resolution of the lengthy dispute between the two sides.After weeks of discussion at the House’s Legislation Body (Baleg), which was ta.

(Rappler) Is a new law enough to protect religious minorities in Indonesia? [by Irsyad Rafsadi]

Indonesia, having grappled with problems of religious intolerance and violence, seems to be making efforts to improve religious freedom. Indonesia’s religious affairs minister, Lukman Syaifuddin, is drafting a “protection of religious communities bill” to be introduced next year. By regulating communities rather than beliefs, the bill is expected to provide assurance for a just and peaceful religi.

(JakGlobe) Call for Jokowi: Time to Stop Criminalizing Beliefs in Indonesia [by Rupert Abbott]

Indonesia has come a long way on human rights since the end of the Suharto era. But despite the progress, there have been some serious setbacks over the past decade — not least when it comes to the issue of freedom of religion and expression. The past ten years have been marked by shrinking space for religious pluralism, with those professing minority beliefs increasingly facing threats, violent a.

(Tempo English) Akbar Tandjung Offers to Mediate Aburizal-Agung in Golkar Row

Golkar Party politician Agung Laksono has welcomed an offer from the party's Advisory Council chairman Akbar Tandjung that the latter would like to become a mediator between Aburizal Bakrie's camp and the former's. Agung, however, said that the former Golkar chairman should be netural and balk at supporting Aburizal's upcoming national conference for the party's in Bali on Sun.

(Jakpost) Jokowi installs Nusron Wahid as BNP2TKI chief

President Joko “Jokowi” Widodo has installed Golkar Party politician Nusron Wahid as the new head of the Agency of Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI), replacing Gatot Abdullah Mansyur. Nusron, who is also head of Nahdlatul Ulama’s youth wing’s GP Ansor and a lawmaker, was among the Golkar politicians who went against the party’s instructions to support Prabowo Subiant.

(kompas) Seskab Andi: Larangan Menteri Hadiri Rapat DPR Berlaku hingga Revisi UU MD3 Selesai

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan adanya surat edaran Seskab yang meminta para menteri tak menghadiri rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Larangan itu dikeluarkan karena melihat tak kondusifnya suasana parlemen setelah perseteruan dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.Menurut Andi, surat itu akan tetap berlaku sampai revisi Undang-undang MD3 selesai dibahas DPR. .

(Koran Tempo) Opini: Pertaruhan Politik Golkar

Aburizal Bakrie dalam posisinya saat ini mendapat perlawanan politik dari pesaingnya dalam ikhtiar mempertahankan posisi ketua umum dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. Ketetapan untuk menggelar munas pada akhir November 2014 telah menyulut kecurigaan internal partai, utamanya yang berseberangan dengan Aburizal, bahwa ini jalan untuk memuluskan upaya Aburizal mempertahankan kekuasaan. Kubu .

(Jakarta Globe) Jokowi Effective When Non-Confrontational with House

President Joko Widodo should return to his non-confrontational approach toward the House of Representatives regardless of the fact that it is controlled by the opposition camp. He should tell his ministers to attend consultation meetings with House commissions without further delay to minimize the political disruption on his programs. Dealing with the opposition will be tiring and time consuming..

(Harian Kompas) UU Desa: Kekuatan ditengah Ikatan yang Melemah

Undang-Undang Desa dapat menjadi kekuatan untuk memperkokoh pembangunan pada komunitas paling dasar, yaitu desa. Namun, di tengah ikatan sosial yang memudar, sanggupkah desa menghadapi gempuran yang akan terjadi setelah pasar bebas ASEAN diberlakukan tahun 2015? Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah buah pergulatan panjang pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualit.

(Harian Kompas) Pilkada dalam Ketidakpastian Politik

Begitulah bunyi Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pengujung pemerintahannya, 2 Oktober 2014. Perppu itu menidurkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang disetujui pemerintah dan DPR pa.

(Harian Kompas) UU Desa: Mengembalikan Hakikat Desa Adat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan berlaku mulai 2015 menjadi angin segar bagi pemerintah desa, terutama desa adat seperti nagari di Sumatera Barat dan kampung di Papua. UU Desa memberikan kesempatan desa adat untuk mengembalikan jati diri mereka yang hilang akibat penyeragaman dalam sistem pemerintahan dan juga membangun sesuai potensi serta kebutuhan masyarakatnya. Nagari ad.

(Harian Kompas) Dana UU Desa: Uang Sering Membutakan Orang

Hampir semua kepala desa atau lurah begitu gembira setelah mengetahui ada pengalokasian dana untuk setiap desa minimal sebesar Rp 1 miliar per tahun. Pemberian dana sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu diklaim sebagai berkah. Persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan keterisolasian yang selama ini melilit masyarakat diyakini secara bertahap teratasi. Sejumlah program pun mula.

(Harian Kompas) Dari Perampokan APBD hingga SDA

Tiga kali berturut-turut gubernurnya terjerat kasus korupsi, bahkan terakhir tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak juga membuat sejumlah pejabat di Provinsi Riau ”sadar” untuk mengelola daerah secara benar, terutama dalam menggunakan anggaran. Masih saja ada upaya menggunakan uang rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Rencana pengadaan ratusan mobil mewah untuk anggota dan Ketua D.

(Harian Kompas) Uji Kelayakan Pimpinan KPK Belum Tentu di DPR

Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa dipastikan. Fraksi-fraksi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat masih menunggu pandangan pimpinan KPK serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang direncanakan disampaikan dalam rapat pada Senin (1/12) mendatang. Rapat pleno Komisi III yang diikuti delapan dari sepuluh fraksi DPR, Kamis (27/11), memang.

(Harian Kompas) Pembahasan Revisi UU MD3 Belum Jelas

Kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masih belum jelas. Badan Legislasi DPR masih menunggu keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan DPD, dan pimpinan Baleg yang direncanakan digelar Senin (1/12) pekan depan. ”Pembahasan lebih lanjut tentang revisi Undang-undang MD3 menunggu hasil rapat konsultasi pada Senin,” kata Wakil Ketu.

(Tempo) New Attorney General HM Prasetyo Denies Political-Linkage Nasdem Rumors

New Attorney General Prasetyo denied that he is a mere pawn of the National Democrat (NasDem) Party chairman. "There was no political agenda at all directed to me," he said. Prasetyo claimed that Surya Paloh will not intervene his work as an Attorney General. "He did not ask for back up," he said. Moreover, Prasetyo claimed said that he will assertively put those of NasDem behind b.

(Republika) KPK Minta Komisi III Baru Mengganti Busyro Pada 2015 Serentak 4 Komisioner Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghendaki pergantian Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dilakukan serentak bersamaan dengan empat pimpinan lainnya pada akhir tahun 2015. Masa jabatan Busyro sendiri akan berakhir pada 15 Desember 2014.Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, komposisi pimpinan KPK saat ini sedang solid-solidnya. Jika pengganti Busyro akan masuk tahun ini, maka dikhawatirkan j.

(Jakpost, wikidpr) Jokowi admits preventing ministers from attending House Commisions meetings

President Joko “Jokowi” Widodo has admitted that he has prohibited his Cabinet ministers and related officials from attending meetings with House of Representatives lawmakers. The President said officials in the new government would attend House meetings only after lawmakers, which were divided into two groups - the Red-and-White Coalition and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) le.

Editorial Koran Tempo: Interpelasi Kenaikan BBM

http://koran.tempo.co/konten/2014/11/25/357843/Interpelasi-Kebijakan-BBM Sungguh aneh manuver anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berupaya mengusik keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Mereka seolah tidak cemas atas besarnya subsidi untuk bensin dan solar yang makin lama makin besar dan membebani anggaran. Para politikus dari partai politik yang dulu menyokong calon presiden .

House Lawmakers' Immunity Likely to Remain, 2 Democrat Lawmaker Give Pro-Contra

The House's Legislative Body (Baleg) is reluctant to scrap Article 224 on the immunity of House lawmakers. The article stipulates that law enforcers—such as the police or the Corruption Eradication Commission—must secure consent from the House Honorary Council prior to investigating lawmakers who are allegedly involved in crimes. Baleg deputy speaker Saan Mustopa said the proposed removal of t.

(Tempo English) Rising Sun: Nasdem-Linkage dilemma about New General Attorney

His acumen in mixing business with politics has made Surya Paloh an expert in coasting from one regime to another. Raised under the auspices of the New Order's topmost family, he succeeds in retaining his influence today, standing behind the reformist government of Joko Widodo and Jusuf Kalla. Surya built his extensive business network through connections with the most powerful family during t.

(viva) Kubu Ical: Ricuh Golkar disengaja Karena Ingin Keluarkan Golkar dari KMP

Partai Golkar menangkap indikasi adanya pihak eksternal yang menginginkan kekisruhan di internal mereka. Sebab, jika semua berjalan normal tidak mungkin ada aksi penyerangan di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, seperti yang terjadi sekarang ini. "Kalau kepentingan perebutan kekuasaan internal partai, calon ketum, saya yakin tidak terjadi seperti itu. Oleh karena itu, mungkin .

(Tempo English) Fuel Subsidy to Be Allocated to Basic Infrastructure

Finance Minister Bambang Soemantro Brodjonegoro said Tuesday that he could not reveal the distribution of funds taken from the decreased fuel subsidy, but would ensure the majority of the money would be allocated to infrastructure development. Bambang revealed that the money, which sourced from the State Budget, would be used to build basic infrastructure, such as irrigation systems, ports and roa.

(ANTARA) Golkar party savior presidium formed under Agung Laksono

Deputy General Chairman of Golkar Party Agung Laksono said the plenary meeting of the countrys second largest party has decided to form a party savior presidium. Agung, a former coordinating minister for public welfare, said at the plenary meeting that participants proposed the forming of the presidium to be headed by he himself. Earlier the plenary meeting of the central executive board of the .

(ANTARA) Chatib Basri (Ex-Finance Minister): Fuel price hike to encourage foreign investment

The recent rise in the prices of subsidized fuels will indirectly encourage foreign investors to invest in Indonesia, former finance minister Chatib Basri said. "The government can reallocate (revenue from) the increase in the prices of subsidized fuels to build roads, ports and other infrastructures. This way, foreign investors will be willing to invest in Indonesia," he stated here on Tu.

(Koran Tempo) Opini: Menyiram atau Mencerabut Beringin Besar, oleh Arya Budi-Poltracking

Babak baru politik nasional bisa jadi ditentukan beberapa hari ke depan dalam Munas IX Golkar. Ada dua hal yang menjelaskan Munas Golkar menjadi krusial dalam konstelasi politik nasional. Pertama, Golkar teruji sebagai organisasi kepartaian yang mapan dan bisa dijelaskan dengan banyak kerangka teoretis pengorganisasian partai (Tomsa, 2008), dengan stok kader-politikus melimpah, sehingga posisi pol.

(Jakarta Globe) "Indonesia's Grand Old Party"/Golkar still has Influence

Indonesian politics will always be shaped by the Golkar Party regardless of the regime or president. As Indonesia’s own Grand Old Party, Golkar is a survivor and has managed to adapt to whatever changes the country has faced. Golkar was supposed to go down with the fall of Suharto and his New Order regime in 1998, and lose its relevance as Indonesia embraced an open and democratic political syste.

(Koran Tempo) Gubernur Ahok, oleh Anton Kurnia

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Ahok tercatat sebagai gubernur beretnis Tionghoa pertama di Jakarta. Menurut sejarawan Lance Castle, populasi penduduk Jakarta pada 1673 adalah orang Eropa sebanyak 2.750 jiwa, Tionghoa 2.747, Mardijker 5.326; pribumi, yang terdiri atas Jawa-Sunda 6.339, Bali 981, M.

(Koran Tempo) Pemerintah Pertimbangkan Penerapan Subsidi Tetap pada 2015

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menerapkan subsidi tetap bahan bakar minyak. Nantinya subsidi tak lagi mengacu ke pergerakan harga minyak mentah dunia dan kurs rupiah terhadap dolar AS seperti model subsidi BBM saat ini. "Jaminannya realokasi subsidi ke sektor produktif akan tetap besar," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. http://koran.tempo.co/konten/2014/11/26/357942/.

(Koran Tempo) Editorial: Menanti Gebrakan HM Prasetyo

Menghadapi keraguan publik, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo seharusnya langsung menggebrak. Paling tidak, ia segera membeberkan program konkret untuk membenahi kejaksaan. Tapi, hampir sepekan setelah dilantik, ia belum juga unjuk gigi. Prasetyo mengatakan kejaksaan akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga siap menghadapi publik yang ragu akan integritas dan kemampuannya. Jaksa.

Polls: Jokowi now in 6th People of The Year 2014, with 3.6 percent

President Joko Widodo on Tuesday moved one rank from the 7th position to the 6th position in TIME’s Person of the Year polling as his percentage continues to rise, data polls at 00.04 WIB (Indonesia Time-West) As quoted from TIME website, Jokowi is now sitting in the 6th position with 3.6 percent vote, going up from the 7th position with 3.2 percent vote on Monday. With his current percentage, Jok.

(Republika) Mahfudz Shiddiq-PKS: Jokowi blocks the House's discussion with ministers on state budget

A lawmaker, Chair of Commission I at the parliament Mahfudz Sidiq said President Joko 'Jokowi' Widodo had blocked discussion on state budget. His comment refers to the recent statement by the new president, who prohibited all ministers to attend meeting with House of Representatives as the parliament is still collided. "Government has to set the revised state budget in January 2015. M.

(Koran Tempo) Opini: BBM sebagai Komoditas Politik, oleh Ade Wahyudi-Katadata

Langkah pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) ditentang oleh kubu partai oposisi di parlemen. Bahkan, sejumlah politikus dari partai yang bergabung dengan Koalisi Pendukung Prabowo (KPP) sudah berancang-ancang mengajukan hak menyatakan pendapat (interpelasi). Ada beragam alasan di balik upaya mengusung hak interpelasi ini. Partai Demokrat, misalnya, mempertanyakan langkah pemerin.

(Tempo) Golkar Dispute Threatens Prabowo's/Red-White Coaliton

Researcher from the Indonesian Institute of Science (LIPI) Syamsuddin Hari, said that the internal dispute within the Functional Group Party (Golkar) will determine the future of Prabowo Subianto's coalition. "When [Aburizal 'Ical' Bakrie] is ousted, the new chairman can shift the party's support to Joko Widodo," he said. Moreover, he said that the Ical's domination in .

(Koran Tempo) Aburizal diatas angin

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berada di atas angin dalam kisruh perebutan pucuk pimpinan partai beringin itu. Sejumlah pengurus Golkar daerah memberikan dukungan terhadapnya.Namun kubu penentangnya, yang dipimpin wakil, ketua umum Agung Laksono, minta pengesahan pemerintah dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum.Aburizal kemarin mengumpulkan pengurus provinsi di Hotel Sultan d.

(Koran Tempo) "Golkar versi Agung Laksono" Minta Pengakuan Pemerintah

Penyelamatan Partai Golkar, yang diketuai Agung Laksono, meminta pengakuan atas pembekuan kepengurusan Aburizal Bakrie di Golkar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat itu dilayangkan kemarin sore setelah mereka mengambil alih kepengurusan dari Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.Pendukung Agung.Yorrys Raweyai, mengatakan pengajuan ke Kementerian Hukum bertujuan agar timini bisa secara s.

(tempo) Senin, Galang Tanda Tangan Interpelasi Mulai Beredar dan Ditarget 300 orang

Koalisi Prabowo akan mengedarkan tanda tangan interpelasi kenaikan harga BBM besok, Senin, 24 November 2014. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengatakan sejumlah fraksi Koalisi Prabowo sedang berkonsolidasi untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo. "Kemungkinan besok akan kami galang tanda tangan," kata Yandri saat dihubungi Tempo, Ahad, 23 Novemb.

(Koran Tempo) Opini: Debat Keadilan Subsidi BBM

Pencabutan subsidi bahan bakar minyak kembali menuai penolakan publik secara keras. Secara ekonomi, subsidi bukanlah sesuatu yang tabu. Yang menjadi isu adalah bagaimana desain subsidi agar efektif dan tepat sasaran. Desain subsidi terbaik adalah subsidi yang diarahkan dan tepat diterima oleh mereka yang berhak (targeted subsidy). Namun permasalahan terbesar targeted subsidy adalah, implementasi p.

(AFP) Fuel Price Rise Tests Joko’s Poverty Pledge

In an old cemetery in the Indonesian capital, Enur’s family and others live in makeshift houses between tombstones, a handful of the millions of poor people that new President Joko Widodo has pledged to help. But Joko’s promise to close a fast-growing wealth gap is looking tougher after his decision last week to hike subsidized fuel prices, which observers warn will hit the poor hard as food price.

(Republika) DPD Kecam Transaksional Politik Revisi UU MD3

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai konflik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukan alasan merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tanpa melalui program legislasi nasional (prolegnas). Menurut Wakil Ketua Komite I DPD, Benny Ramdhani sebab konflik KMP dan KIH tidak memenuhi unsur mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tenta.

(Koran Tempo) Interpelasi Digalang di DPR, Demokrat Cenderung Menolak

Sejumlah politikus dari fraksi koalisi Prabowo Subianto di Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini, akan menggalang dukungan pengajuan hak interpelasi atas kebijakan pemerintah Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Tata tertib DPR mensyaratkan interpelasi bisa diajukan paling sedikit oleh 25 anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi. "Kami yakin bisa mengumpulkan 300 tanda tangan anggo.

(Tempo English) Dossy Iskandar-Hanura: Fuel Price Hike is Unavoidable

Dossy Iskandar, lawmaker and chairman of the People’s Conscience (Hanura) Party Faction at the House of Representative, said increasing fuel prices was the decision that needed to be taken by President Joko “Jokowi” Widodo. The Decision, Dossy said, would be taken by anyone who is sitting on the presidential seat, including Prabowo. The question was, Dossy said, how the government would manage the.

Cegah Ribuan Triliun Terbakar Karena BBM, Pemerintah Tak Khawatir Interpelasi DPR

Rencana DPR ajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi dengan tenang. Menteri Kabinet Kerja berkukuh kebijakan tersebut tepat guna menyetop pemborosan anggaran dan mengungkit pembangunan. Keyakinan inilah yang akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada parlemen. "Subsidi produ.

(Tempo) Wakil Ketua DPR Agus Hermanto Tolak Tandatangani Galang Dukungan Interpelasi

Koalisi Prabowo di DPR belum kompak menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan dari beberapa partai di Koalisi Prabowo, hanya Partai Demokrat dan Golkar yang tak langsung mengusulkan hak interpelasi.Demokrat dan Golkar, menurut Agus, tidak mengumpulkan tanda tangan atau dukungan untuk m.

(Republika) Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa: UU Penodaan Agama Masih Efektif

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai, Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama masih efektif. Sehingga, untuk saat ini belum perlu dilakukan revsi ataupun pencabutan UU sebagaimana diminta oleh Organisasi Internasional yang mempromosikan hak asasi manusia (HAM), Amnesty International.“Sampai saat ini masih efektif, belum ad.

(viva) Wakil Ketua DPR Fadli Zon: Tolak Rapat Dengan DPR, Menteri Rini Salahi Konstitusi

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mau rapat dengan institusinya adalah menyalahi aturan. Sebab, DPR memiliki fungsi pengawasan."Kalau alasannya teknis, kita pahami. Tapi kalau substansi, itu menyalahi konstitusi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 24 September 2014.Menurut Fadli, langkah Rini itu bisa menjadi celah d.

(RMOL) Hak Imunitas DPR: Tak Mudah Dipanggil Tapi Bisa Ditangkap

Anggota DPR 2014-2109 tak mudah dipanggil atau diperiksa penegak hukum. Perlu prosedur khusus melalui Mahkamah Kehoimatan Dewan. Tapi, bukan berarti kebal hukum sepenuhnya. Kalau tertangkap basah melakukan perbuatan melang-gar hukum, dia bisa langsung ditangkap. Dalam UU mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD atau dikenal dengan sebutan UU MD3, hak-hak DPR ter-kait perlakuan khusus itu tercantum dalam s.

(CNN, wikidpr) DPR Belum Benar-Benar Komplit di Tiap Komisi, Jokowi Bela Menteri-Menterinya Tak Hadiri Rapat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait surat penolakan menghadiri undangan rapat dengan DPR RI. Menurut Jokowi meminta DPR mengundang menterinya setelah kisruh yang ada di tubuh DPR diselesaikan lebih dulu. "Kalau nanti kita dateng kesini, datang kesana keliru," kata Jokowi usai bertemu dengan gubernur Se-Indonesia, Istana Bogor.

(detik) Legislator Nusron Wahid dikabarkan ditunjuk sebagai Kepala BNP2TKI

Anggota DPR RI dari Partai Golkar Nusron Wahid (41) dikabarkan telah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nusron Wahid bakal menjadi kader Golkar pertama di sebagai pejabat negara di pemerintahan Jokowi.Nusron Wahid rencananya akan dilantik pukul 14.00 WIB, Jumat (21/11/2014). Namun karena Presiden Jokowi ada urusan ke.

Surya Paloh: Interpelasi DPR diharap Tidak Berlanjut Menjadi Hak Angket

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meyakini hak interpelasi yang diajukan anggota DPR tidak akan berujung hingga pengajuan hak angket. "Saya rasa DPR tak akan buang-buang energi hingga ke sana. Prosesnya panjang padahal banyak pekerjaan lain yang harus dibereskan," kata Paloh, Jumat, 21 November 2014. (Baca:Begini Jawaban Jokowi Atas Upaya Interpelasi DPR)Namun, Paloh tidak mempermasal.

(Tempo English) 3 Golkar Legislators Unite Against Aburizal Bakrie

Seven Golkar elites mull to battle party chairman Aburizal Bakrie during the party's national conference on November 30. Deputy chairman Agung Laksono said the seven candidates allied to stem Bakrie's maneuver, preventing him from getting re-elected. The candidates, M.S. Hidayat, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, Hajriyanto Y. Thohari, and Zainuddin Amali,.

(Republika) Achmad Hafisz-Ketua Komisi VI: Pakai Jasa Konsultan Pilih Dirut Pertamina, Harusnya Ditunjuk Langsung Presiden

Seleksi calon direksi PT Pertamina yang dilakukan PT Daya Dimensi Indonesia (PT DDI) menuai kritikan. Kali ini kritikan datang dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI. Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dengan tegas mengatakan langkah Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk PT DDI sebagai pihak eksternal telah melanggar Keputusan Presiden (Keppres). Pasalnya Keppres yang mengatur tentang penunj.

(Kompas Sore) UU MD3, Demokrasi, dan Transaksi [oleh Marcellus Hernowo]

TERBATAS di pasal-pasal yang telah disepakati bersama dan diusahakan dapat diselesaikan sebelum 5 Desember 2014. Itulah semangat yang muncul dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Kamis (20/11), di Kompleks Parlemen, untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang biasa disebut UU MD3. Rapat.

(Kompas Sore) Komitmen Penegakan Hukum dari Jaksa Agung baru diragukan

”Ini menjadi penanda awal, cita-cita terhadap pemberantasan korupsi dan peradilan HAM berat akan jalan di tempat,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, Jumat (21/11), di Jakarta. Menurut Hendardi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa berjalan sendirian dalam hal pemberantasan korupsi. Apalagi, posisi KPK saat ini cukup rentan diganggu oleh legislatif yang merupakan perpanjangan tangan dari.

(CNA-Bernama) Malaysia to scrap RON95 petrol subsidy from Dec 1

Malaysia on Friday (Nov 21) announced that from Dec 1, the price for its lower grade RON95 petrol will no longer be subsidised. Instead, the fuel price will be determined by a managed float. The domestic trade and consumer affairs minister Hasan Malek told a news conference that based on an automatic pricing mechanism in the first two weeks of November, the retail price for RON95 petrol should be .

(strait times) Jokowi: I'm very proud for Kaesang achievement

Indonesian President Joko Widodo and First Lady Iriana flew economy class into Singapore on Friday with a 10-men entourage to attend his youngest child's graduation ceremony at Anglo-Chinese School (International). The two, accompanied by Indonesia's ambassador to Singapore Andri Hadi, proudly watched their youngest son Kaesang Pangarep, 19, go onstage on Friday evening to receive his cert.

(Reuters) President Jokowi plans powerful 'kitchen cabinet' to bolster reforms

Indonesia's new president, Joko "Jokowi" Widodo, aims to tighten his control over a potentially unruly cabinet with the introduction next month of a "kitchen cabinet" of trusted aides to help him push through reforms in South-east Asia's biggest economy. Widodo, who won an election on promises to clean up corruption seen as deeply entrenched in political and commercial life.

(Jakpost) Compensation about reallocation subsidy, President to issue fuel card to fishermen

In addition to his three signature cards, President Joko “Jokowi” Widodo will soon launch a fuel card for fishermen to cushion the impact of the subsidized fuel price hike, which came into effect on Tuesday. “Next week [the card] will be tested in one fishing village. If it goes well, the President will launch it,” Maritime Affairs and Fisheries Ministry Secretary-General R. Syarief Widjaja said F.

(Tempo) DPR Lambat Membuat RUU, Target Prolegnas Turun dari 70 menjadi sekitar 30 saja

Kecepatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas rancangan undang-undang tidak pernah sesuai dengan target program legislasi nasional setiap tahunnya. Maka, target tahunan prolegnas akan diturunkan sesuai kemampuan anggota dewan mulai 2015. (Baca: Bikinan Zaman Belanda, RUU KUHP Jadi Prioritas Prolegnas)"Pada DPR periode lalu, realisasi prolegnas yang dibahas tak sampai 30 persen," kata Di.

(Tempo English) Merah Putih Coalition branch Yogyakarta: Replace Jokowi with Prabowo

Supporters of the Merah Putih Coalition (KMP) gathered in Yogyakarta for a structural declaration while opposing President Joko Widodo's policy of increasing subsidized fuel price. "Replace [Jokowi] with Prabowo," the crowd chanted. Several high ranking officials attended the declaration, including the Great National Movement (Gerindra) Chairman Prabowo Subianto, the National Mandate P.

(CNN) 22 November, RON 92/Pertamax Jadi Rp 9.950,-

Harga bensin Pertamax 92 dan Premium makin dekat. Mulai besok, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Pertamax 92 menjadi Rp 9.950 per liter. Harga itu turun Rp 250 atau 23,8 persen dari harga hari ini, Rp 10.200. "Pertamina sudah menurunkan harga Pertamax sejak 19 Nopember lalu akibat anjloknya harga minyak dunia," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya kepada CNN Ind.

(Jakarta Globe) Editorial: Jokowi Should End TNI-Police Violence

The ongoing spate of seemingly tit-for-tat violence — deadly at times — involving members of the nation’s security forces is increasingly difficult to understand. The confrontations between members of the Indonesian Armed Forces (TNI) and the various police branches are starting to add up, and so does the number of victims. And with every new incident — the latest revolves around the stabbing dea.

(Tribun) Bambang Soesatyo-Golkar: Besok Senin dimulai Galang Dukungan Hak Interpelasi

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan keseriusannya menggulirkan hak interpelasi. Hal itu terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM. "Hak interpelasi, kita akan menggulirkan. Senin depan sudah mau jalan. Kita siapkan argumennya," tutur Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/11/2014). Ia mengatakan alasan kenaikan harga BBM tidak jelas. Akhirnya anggota de.

(Harian Kompas) Realokasi Subsidi BBM Kunci Pertumbuhan

”Jika kita bisa memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal, kita bisa tumbuh 7 persen mulai 2019. Jika pada 2015 bisa tumbuh minimal 5,7 persen, kita bisa optimistis 7 persen mulai 2019 adalah target yang realistis dicapai,” kata dosen Unika Atma Jaya, Jakarta, A Prasetyantoko, di Jakarta, Jumat (21/11). Salah satu sumber daya penting tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A.

(Harian Kompas) LSI: Kenaikan BBM Turunkan Pamor, Jokowi Butuh Gebrakan Program

Presiden Joko Widodo harus membuat gebrakan program yang luar biasa untuk mengembalikan popularitasnya yang turun pasca kenaikan harga BBM baru-baru ini. Padahal, dukungan publik saat ini sangat diperlukan di tengah-tengah minimnya dukungan parlemen. ”Begitu besarnya dukungan ke Jokowi setelah dilantik ditunjukkan saat pesta rakyat pasca pelantikan di MPR. Namun, berdasarkan survei kami, setelah J.

(Rappler, ATA, AFP) Like his father, Jokowi's youngest son keeps it real

Kaesang Pangarep is like your typical teenager. The 19-year-old Indonesian is into body building, tweets and blogs about mundane things in life, and takes the bus to school. Except he's the son of the president of Indonesia. And his graduation from the Anglo-Chinese International School in Singapore on Friday, November 21, was attended not only by his parents but by the Indonesian ambassador .

Komisi VI DPR Kecam Menteri BUMN Yang Larang Pejabat BUMN Hadiri Rapat dengan DPR, AKan Dipaksa Dipanggil?

Komisi VI DPR RI mengaku jika pihaknya menerima surat yang dikeluarkan dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI terlebih dahulu dengan pejabat eselon satu kementerian BUMN. Surat tersebut ditujukan kepada kesetjenan DPR RI. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan surat edaran yang dimaksud dikel.

Ikuti Turunnya Harga Dunia, Shell Super(RON 92) kini seharga Pertamax (RON 92)

Langkah SPBU Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi (Pertamax) sejak kemarin (Sabtu) Rp 9.950 per liter, diikuti oleh SPBU lainnya. Misalnya SPBU Shell hari ini, Minggu (23/11/2014) ikut juga menurunkan harga BBM-nya. Berdasarkan pantauan detikFinance, Minggu (23/11/2014), harga BBM Shell untuk jenis Super di SPBU Shell Pejaten, Jakarta Selatan telah turun jadi Rp 9.950 per liter. Padahal Sabt.

2 Desember selesai Revisi UU MD3, DPR dikritik Terburu-Buru dan Hak Imunitas Tak Direvisi

Optimisme itu disampaikan salah satunya oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11). Menurut dia, rancangan revisi UU MD3 sudah selesai disusun. Pasal-pasal yang akan diubah dan dihapus pun sudah ditentukan. Selain itu, Baleg juga sudah menyusun jadwal dan tahapan pembahasan RUU revisi UU MD3. ”Karena itu, saya perkirakan revisi U.

(Republika) Menteri Agama ajak Diskusi Penentang UU Penodaan Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengundang para penggugat Undang-Undang Penodaan Agama untuk berdiskusi guna memberikan masukan dan memperbaiki undang-undang tersebut."Kami mengundang untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama, ita sedang mempersiapkan itu," katanya, Ahad (23/11).Ia melanjutkan, Kemenag juga menunggu semua pemangku kepentingan semi.

(Tempo English) Jokowi Beats Obama in TIME's Voting

The President of Indonesia Joko Widodo surprises the world by gaining more votes than the President of United States Barack Obama in the TIME’s ‘Person of the Year’ voting. Until the third day of voting on Friday night, Jokowi sat on the 17th rank from the total of 50 candidates with 1.8 percent votes. Whereas Obama was ranked 23rd with 1.6 percent. First position was claimed by Indian Prime Minis.

Opini Koran Sindo: Problematika Hukum dalam Impeachment, oleh Bapak Mahfud MD

MOH MAHFUD MD Guru Besar Hukum KonstitusiBegitu Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) empat hari yang lalu, ada yang menyebut kemungkinan sang Presiden dijatuhi pendakwaan (impeachment) karena kebijakan itu. Melalui media ini Sabtu pekan lalu saya menulis, berdasar ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sekarang ini, teramat sulit bagi DPR .

(The Jakarta Globe) Observers Slam Appointment of Politician HM. Prasetyo as Attorney General

Despite criticism from analysts and activists, President Joko Widodo on Thursday inaugurated a politician as the country’s new attorney general. The decision to install the National Democrat (NasDem) party’s H.M. Prasetyo was immediately met with harsh criticism. Corruption Eradication Commission (KPK) chairman Abraham Samad said that Joko had committed a political blunder. “The appointment is ver.

(CNN) Pimpinan DPR Belum Terima Surat Pengunduran Diri HM Prasetyo

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku belum menerima surat pengunduran diri dari HM Prasetyo yang saat ini telah sah menjabat sebagai Jaksa Agung. Diketahui, Prasetyo merupakan anggota DPR fraksi Partai NasDem."Kalau saya sendiri kan biasanya ada tembusan, nah saya sendiri belum terima. Tentunya harus dicek dari Kesetjenan. Saya enggak tahu setjen sudah terima atau belum," ujar Agus di Ged.

(Jakarta Globe) House to Summon Home Affairs Minister Over Basuki Inauguration

Lawmakers on Wednesday announced that they intend to summon the minister of home affairs and the state secretary over a complaint filed by Jakarta city councilors claiming that the appointment of Basuki Tjahaja Purnama as Jakarta governor was unconstitutional. “We, from Commission II of the House of Representatives [DPR] will invite the home affairs minister [Tjahjo Kumolo] and the state secretary.

(tempo) Pius Lustrilanang-Gerindra: Tes Keperawanan Tidak Tepat

Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat akan segera membahas kebijakan tes keperawanan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap calon polisi wanita. "Saat ini memang belum ada perbincangan, tapi saya akan bicarakan dengan teman-teman di Komisi Kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Pius Lustrilanang saat dihubungi, Kamis, 20 November 2014. Pius menuturkan tes keperawanan yan.

(viva) Ketua Komisi IX Dede Yusuf: Kenaikan BBM Memiskinkan Buruh

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menganggap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tergesa-gesa, berdampak buruk terhadap para buruh. Sebab, menurut Ketua Komisi IX DPR itu, kenaikan harga BBM dilakukan bersamaan dengan negosiasi penetapan upah minimum buruh di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu, kata Dede, memengaruh.

(viva) Ketua DPR Setya Novanto Telah Terima Surat Pengunduran Diri HM Prasetyo

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengaku telah menerima surat pengunduran diri HM Prasetyo sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Pengunduran diri Prasetyo menyusul pengangkatannya sebagai Jaksa Agung."Sudah memberikan surat sejak kemarin, sudah saya terima, tanda tangan dari Pak Surya Paloh dan Sekjennya. Dengan dilampiri pengunduran diri surat pak Prasetyo sendiri," kata Setya di Gedung DP.

(Harian Kompas) Revisi UU MD3 Dibatasi

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara cepat. Untuk mengejar target penyelesaian revisi sebelum 5 Desember 2014, keduanya menyepakati pembatasan pembahasan revisi UU MD3. ”Demi mengejar waktu, kami mohon pembahasan tidak melebar. Pemerintah juga dimohon DIM (daftar inventarisasi masalah)-nya tida.

(CNN) Menteri ESDM Sudirman: DPR Diharap Tak Ganggu Kerja SKKK Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap seluruh pihak dapat bekerjasama dan mendukung program pemerintah memperbaiki industri minyak dan gas bumi nasional. Sambil menahan emosi, Sudirman meminta secara khusus kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak lagi mengganggu tim yang dipimpinnya.“Tugas saya dan Pak Amien Sunaryadi (Kepala SKK Migas) berat. Kami h.

(CNN) Ketua MPR Dipersoalkan Menyalahgunakan Wewenang Pengelolaan Hutan

Pengacara Gubernur nonaktif Riau Annas Maamun, Eva Nora, membenarkan Ketua MPR Zulkifli Hasan pernah datang ke Riau saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Dia meluruskan pernyataan Annas, pada Selasa (18/11) lalu, yang mengatakan Zulkifli datang di acara ulang tahun Provinsi Riau untuk menyerahkan izin tata ruang kawasan hutan."Pak Menteri ketika itu datang untuk menyerahka.

Despite Fuel Price Hike, government plans to built and use railway to cut logistics costs

The government plans to use railway transportation services for the distribution of essential goods to cut logistical costs. Logistical costs have been the main factor behind the prices of essential goods soaring high in the consumer market, Trade Minister Rachmat Gobel said in Jakarta on Friday. Rachmat said logistical costs in Indonesia are among the highest in ASEAN, representing 20 to 30 perce.

(detik) Amnesty Berharap Jokowi Cabut UU Penodaan Agama

Amnesty International bersama dengan Setara Institue mengelar konferensi pers 'Mengadili UU Penodaan Agama'. Mereka meminta agar pemerintahan Jokowi-JK segera mengakhiri kriminaliasi keyakinan beragama dengan mencabut UU tersebut."Pemerintahan baru harus mengakhiri kriminalisasi keyakinan lewat UU Penodaan Agama yang opresif (bersifat penindasan). UU Penodaan Agama di Indonesia menanta.

(kompascom) Agus Hermanto-Wakil Ketua DPR: Hak Imunitas Bukan Agar Anggota DPR Kebal Hukum

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah bahwa hak imunitas yang melekat kepada anggota Dewan ditujukan untuk membuat anggota DPR kebal dari permasalahan hukum. "Tidak ada itu, tidak seperti itu," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014). Namun, saat ditanya mengenai tujuan perancangan undang-undang yang mengatur mengenai hak imunitas tersebut, Agus Hermanto enggan menj.

(Harian Kompas) Penyatuan DPR Terjadi

Proses penyatuan dua koalisi yang berseteru di Dewan Perwakilan Rakyat mulai berjalan sesuai kesepakatan. Dalam rapat paripurna, Selasa (18/11), keduanya mulai melebur menjadi satu dalam Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga. Lima fraksi parpol pendukung pemerintah, yaitu PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, kemarin, menyerahkan.

(viva) Ketua MPR Zulkifli Hasan: Silakan DPR Pakai Interpelasi Terkait BBM

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan angkat bicara terkait wacana pengguliran hak interpelasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap anggota dewan itu bergulir usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi."Itu hak DPR, silakan. Tentu kami, (MPR) tidak bisa mencampuri," ujar Zulkifli, usa.

(Republika, Flashback) Prabowo Subianto: Harga BBM Harus Naik

30 Mei 2013 Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan harga bahan bakar minyak harus dinaikan, karena beban ekonomi nasional yang semakin besar. "Beban sudah terlalu berat bagi ekonomi nasional, yang penting bagaimana rakyat yang paling miskin bisa dilindungi," ujar Prabowo Subianto saat menghadiri seminar bertajuk 'Membangun Kembali Indonesia Raya Berdasarkan K.

(Tempo) Aria Bima-PDIP: Hak Interpelasi Dituding Untuk Makzulkan Jokowi

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, menengarai hak interpelasi yang akan diajukan oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto bertujuan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, langkah tersebut mudah ditempuh karena suara koalisi ini dominan di Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri)“Meski secara normatif sah, hak interpelasi beraroma.

(DPRRI) Tes Keperawanan Harus Dilengkapi Hak Jawab Bagi Calon Polwan

Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf mendukung wacana perlunya tes kesehatan menyeluruh termasuk tes keperawanan atau keperjakaan bagi calon polisi laki-laki maupun wanita. Hal ini menurutnya penting sebagai upaya menemukan penegak hukum yang unggul. Bagi politisi FPKS ini tes keperawanan bagi calon Polwan adalah salah satu cara untuk mengetahui kemungkinan adanya jejak buruk calon penegak.

(DPRRI) Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto: Harga BBM Naik, Fraksi PDIP Siap Bahas APBN-P 2015

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM diperkirakan dapat menghemat anggaran untuk subsidi sekitar Rp92 triliun. Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan pada pembahasan APBN Perubahan 2015 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) untuk mengatur pengalihan anggaran ini. "Dengan kenaikan BBM ini ada uang negara yang dihemat Rp92 triliun. Kita akan mendorong anggaran ini untuk pembangu.

(DPRRI) Rufinus Hutauruk-Hanura: Kualitas RUU Lebih Diutamakan dalam Prolegnas

Dalam rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perlu ada suatu kriteria yang sempurna, dimana kualitas harus didahulukan. Hal ini agar benturan-benturan dapat dihindari dalam menentukan program-program ke depan. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR (Baleg) Rufinus Hotmaulana Hutahuruk kepada Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg dengan Komisi Hukum Nasional RI.

(CNN) Aboe Bakar Al-Habsyi-PKS: Mutasi Besar-Besaran Oknum TNI-Polri Pembuat Rusuh

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi menyatakan anggota TNI dan Polri yang terlibat bentrok di Batam, Rabu (19/11), perlu ditindak tegas karena membuat warga sekitar mereka terteror. Padahal tentara dan polisi seharusnya justru memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Bila memang sudah tak bisa lagi diperbaiki, mungkin Panglima TNI dan Kapolri harus melakukan mutasi besar-besaran,” kata Aboe .

(Bloomberg View) Op-Ed: Growth Isn't God in Indonesia [by William Pesek]

Joko Widodo's rise from nowhere to Jakarta governor and then the presidential palace showed the wonders of Indonesia's democracy. Now, he wants to democratize the economy as well, focusing as much on the quality of growth as the quantity. Sixteen years ago, Indonesia was cascading toward failed statehood. In 1998, as riots forced dictator Suharto from office, many wrote off the world's.

(Jakpost-wikidpr) Govt and House to Overhaul National Legislation Program

In a bid to enhance the drafting of the country’s laws the government will start overhauling the processes of the National Legislation Program (Prolegnas) and the National Mid Term Development Plan (RPJMN) next year.The Law and Human Rights Ministry said on Wednesday that the two programs would be unified, as opposed to past practice when they were drafted separately by the House of Representative.

(CNN) Firdaus Ilyas-ICW: Jokowi jadikan kenaikan BBM Jalan Pintas untuk APBN

Indonesia Corruption Watch mengkritik keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Premium dan Solar sebesar Rp 2.000 karena dianggap sebagai 'jalan pintas' pemerintah Presiden Jokowi. "Menurut kami naikknya BBM ini merupakan langkah Jokowi-JK untuk bisa membiayai program-program andalannya," ujar Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW di Jakar.

(Jakpost)Op-Ed: Jokowi’s fight for enlarged fiscal space through the fuel hike [by Mr.Winarno Zain]

President Joko “Jokowi” Widodo’s decision to raise subsidized fuel prices for gasoline and automotive diesel by 30 percent and 36 percent, respectively, was a signal that he is serious about subsidy reforms. It was also his first major policy decision since assuming the presidency last month. He knew that the move risked undermining his popularity, but he said he was ready to be unpopular. During .

(Kompascom) Bersikeras Tolak Kenaikan BBM, Effendi Simbolon Tak Takut Dipecat

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mengaku tak takut dipecat dari partai karena vokal dan sikapnya yang berseberangan dengan garis partai terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai wakil rakyat, Effendi mengaku akan berjuang untuk rakyat yang diwakilinya dengan segala risiko yang harus ditanggung. "Saya bekerja sesuai hati nuran.

(Kompas Sore) Basuki Tjahaja Purnama Gubernur Definitif DKI

Presiden Joko Widodo melantik Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur definitif, Rabu (19/11), untuk sisa masa jabatan periode 2012-2017. Basuki menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi presiden melalui Pilpres 2014. Pelantikan tersebut berlangsung pukul 14.00 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Basuki dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah mente.

(Kompas Sore) Tak Ada DPD Golkar Manapun yang Ingin Keluar dari KMP

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar yang berlangsung pada 18-19 November 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I Partai Golkar, DPP Partai Golkar, dan perwakilan organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar. ”Tidak ada satu pun dalam pemandangan umum yang menghendaki Golkar keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih). Umumnya kader merasa KMP menj.

(Detik) Ahmad Riza: Gerindra Dukung Uji Materi Perppu Pilkada

Partai Golkar akan mengajukan uji materi Perpu Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyambut baik rencana Golkar ini."‎Sebelumnya, Fraksi Gerindra dari Papua juga sudah mengajukan juducial review Perpu Pilkada. Sekarang, kami dengar Golkar juga akan melakukannya. Itu hak siapapun untuk dapat mengajukan judicial rev‎iew,&.

(Detik) Almuzzamil Yusuf (PKS): Mendukung Tes Keperawanan dalam Seleksi Polwan

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mendukung penuh pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap calon polisi laki-laki maupun perempuan. Termasuk di dalamnya tes perilaku penyimpangan seksual melalui tes keperawanan atau tes keperjakaan jika ada."Hukum itu harus ditegakkan oleh penegak hukum yang punya moralitas tinggi. Bersih dari pergaulan bebas, korupsi, narkoba, dan cat.

(Detik) Ruhut Sitompul: Komisi 3 Ingin PIlih Kelima Pimpinan KPK Bersamaan

Pasca kasus yang menjerat Antasari Azhar pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua kali. Pertama pemilihan satu calon pimpinan mengganti Antasari, dan tak lama kemudian pemilihan empat calon pimpinan lainnya. Pada bulan ini misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat mestinya melakukan pemilihan satu calon pimpinan KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan dua nama, yakni Bu.

Daftar Nama Anggota Tiap Alat Kelengkapan Dewan DPR, 6 Fraksi (afiliasi KMP & PDIP)

Komisi I PDIP Tubagus Hasanuddin (nama-nama lainnya akan diserahkan PDIP pada 20 November) Golkar Tantowi Yahya Fayakhun Andriadi H Firmandez Agun Gunanjar Sudarsa Dave Akbarshah Fikarno Laksono Bambang Wiyogo Meutya Viada Hafid Bobby Adhityo Rizaldi Gerindra Fadli Zon Ahmad Muzani Asril Hamzah Tanjung Andika Pandu Puragabaya Elnino M. Husein Mohi H. Biem Triani Benjamin Rachel Maryam Sayidina Dem.

(Tempo English) Ical Hopes No New Parties -Separation After National Congress [Nov.30]

Chairman of the Functional Group (Golongan Karya/Golkar) Party Aburizal "Ical" Bakrie stated his concern relted to new emerging parties as the result of the upcoming Golkar National Congress (Nov.30, 2014) to appoint the party's new chairman. Ical claimed that Golkar cadres are not entirely mature in terms of accepting defeat. He stated his concern that new parties will start to emerge.

(Jakarta Post) Ahmad Muzani: Gerindra rejects fuel price hikes, prepare "interpelasi"

The Gerindra Party faction at the House of Representative has urged President Joko “Jokowi” Widodo to reverse the government’s decision to increase fuel prices. Gerindra faction head Ahmad Muzani said on Wednesday that Jokowi had increased prices at the wrong time as brent crude oil had fallen to about US$74 per barrel. “Jokowi made a sudden decision that shocked the people only 28 days after he t.

(Jakarta Globe) Impact Ahok Inauguration May Affect to Reject Lieu of Pilkada Law

(Tempo) Despite Critics-Jokes "Kartu Indonesia Sabar" at DPR, Cure-All [Social] Card

It is difficult to cast doubt on President Joko Widodo's good intentions in lessening the impact of fuel price increases on lower income families. One instrument, known as the Productive Family Program, comprises the Prosperous Family Card (KKS), the Smart Indonesia (KIP) and the Healthy Indonesia Card (KIS) and has now become known as Jokowi's sakti or 'magic card'. Experience has.

(CNN) Kardaya Warnika [Ketua Komisi VII; Gerindra] Kritik Pemilihan Amien Sunaryadi

Kardaya Warnika, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menangani bidang sumber daya alam mengkritisi minimnya pengalaman dan pengetahuan sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dimiliki Amien Sunaryadi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang baru. Padahal menurut Kardaya, dua faktor tersebut menjadi modal utama dalam membenahi sektor hulu miga.

(Tempo) Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat: Nasdem Kerahkan Pelobi Untuk Hadang Interpelasi

Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Victor Laiksodat, akan mengerahkan tim pelobi untuk mencegah keluarnya hak interpelasi dari fraksi-fraksi pendukung Prabowo. "Akan ada yang melobi. Tapi bagaimana strateginya belumlah. Kami rapatkan dulu," kata Victor, Rabu, 19 November 2014. Menurut dia, hak interpelasi baru bisa dikeluarkan DPR apabila didukung 50 persen ditambah satu fraksi dari.

(Harian Kompas) Timwas Century Panggil OJK-LPS ke DPR, Curiga Divestasi Mutiara oleh J-Trust

Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (kini Bank Mutiara) menjadwalkan memanggil komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan jajaran pengurus Lembaga Penjamin Simpanan terkait dugaan terindikasinya pihak lama bank dalam penjualan saham Bank Mutiara Tbk ke investor asal Jepang, J Trust. Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, Rabu (19/11), mengatakan, dalam waktu segera, Timwas D.

(tempo) Khatibul Umam [Fraksi Demokrat]: Demokrat Ajukan Interpelasi Karena Jokowi Langgar UU APBN 2014

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Presiden Joko Widodo tentang alasan menaikkan harga BBM subsidi. Khatibul menuding keputusan Jokowi itu telah melanggar Undang-Undang APBN 2014. (Baca: Gerindra Ingin Jokowi Batalkan Kenaikan BBM) "Dalam aturan itu disebut syarat menaikkan harga BBM adalah jika harga minyak dunia .

(Harian Kompas) Kesepakatan Bergulir, DPR Upayakan Percepat Revisi UU MD3

Kesepakatan damai antara dua kubu di DPR, yakni antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, terus bergulir diimplementasikan. Kementerian Hukum dan HAM kini menunggu undangan dari Badan Legislasi DPR untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicipto Setiadi mengun.

(Harian Kompas) Hari ke-29, Jokowi Putuskan Subsidi BBM Dialihkan Untuk Pembangunan

Pada hari ke-29 pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mulai meletakkan dasar reformasi fiskal. Hal ini ditandai dengan pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak untuk program pembangunan. Langkah ini mesti diikuti dengan kebijakan sistematis lainnya. ”Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul.

(Harian Kompas) Evaluasi Total Program e-KTP, Server Ditegaskan di Jakarta dan Batam

Presiden Joko Widodo mendukung evaluasi total program kartu tanda penduduk elektronik. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan hal ini terkait hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (17/11). ”Memang Presiden minta dihentikan saja dulu kalau bermasalah terkait data dan servernya yang ada di luar negeri,” kata Kalla kepada Kompas. Saat ditanya sebelum sida.

(Tempo) Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah ingin parlemen tetap berkonflik. Menurut dia, perkelahian menunjukkan tak ada persekongkolan antarbadan pemerintahan."Manfaatnya untuk rakyat baik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 17 November 2014.Fahri menuturkan perbedaan pendapat antaranggota Dewan sebenarnya hal biasa. Dia mencontohkan, di Taiwan, anggota parlemen bisa .

(Rappler; AFP; ATA) Raises Fuel Price: Reallocate, Short Impact, Debatable

After weeks of speculation, President Joko Widodo finally announced on Monday, November 17, the much-anticipated subsidized fuel price increases. Effective midnight on November 18 – less than 3 hours after the televised announcement – subsidized gasoline prices will increase from IDR6,500 per liter ($0.53) to IDR8,500 per liter, representing a 31% hike. Diesel prices will increase from IDR5,500 pe.

(Koran Tempo) Opini: Tak Cukup Dengan Kerja Saja [oleh Fadel Muhammad, Ketua Komisi XI DPR]

Pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla layak diapresiasi. Segera setelah dilantik mulai berlari kencang, dan dunia mengapresiasi langkah Jokowi. Tampak beberapa gebrakan dan perdebatan, salah satunya tentang kenaikan harga BBM. Kerja keras dan cepat itu penting dan bagus. Namun harus mempunyai sasaran. Parlemen berkewajiban mengawal program pemerintah agar selain cepat, juga tepat sasaran. .

(The Magdalene) Angka-angka Penting: Mengapa Indonesia Tak Mampu Lagi Menanggung Subsidi BBM

oleh: Dini Respati Semua rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu mengundang protes, dikecam sebagai kebijakan yang tidak memihak kelompok miskin. Tidak heran, meski penting untuk menyeimbangkan anggaran negara, kebijakan tersebut tidak populer bagi para pemimpin bangsa ini. Bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enggan melakukannya. Kita sering mengutuk pemerinta.

(Republika) Aburizal Bakrie: Tak Perlu Izin DPR untuk Naikkan BBM

24 Oktober 2014 Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan, pemerintah tak memerlukan izin dari DPR untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah hanya perlu memberi kompensasi terhadap rakyat yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM."Bolanya ada pemerintah, kalau pemerintah menaikkan (harga) BBM dan apa kompensasinya," katanya usai menghadiri acara Angka.

(Jakarta Globe) Setya Novanto: No More KIH-KMP Again, Only One House

The feud between rival coalitions over leadership of the House of Representatives appeared to reach a resolution on Monday, as representatives of both sides signed a limited power-sharing pact. The agreement between leaders of the Awesome Indonesia Coalition (KIH) that supports President Joko Widodo and the Red-White Coalition (KMP), which supported Prabowo Subianto, was signed at the House of Rep.

"Red-White" Blast Reallocation Fuel Subsidy, Prepare "Hak Angket"

Several lawmakers from Prabowo Subianto’s Red-White Coalition, or KMP, have lashed out at President Joko Widodo’s decision to raise subsidized fuel prices without consulting the House of Representatives (DPR), despite there being no obligation for him to do so. In a televised address, the president said that prices at the pump would go up by an average of 33.6 percent across Indonesia effective fr.

(Tempo English) Pertamina: Pertamax/RON 92 May Below IDR 10K in December 2014

Commerce and Marketing Director of PT Pertamina (Persero) Hanung Budya said that the price of Pertamax fuel on December will likely to be below Rp10,000 per liter. "It is highly influenced by Mean of Platts Singapore on November 2014," said Hanung. Means of Platts Singapore (MOPS) is the oil index price in Singapore, serving as a reference to oil products transaction. Hanung said that in t.

(Jakarta Post) Golkar Lawmakers Regrets Reallocation Fuel Subsidy

Golkar faction at the House of Representatives has said it regrets the decision of the Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla administration to increase the price of subsidized fuel, because it comes at a time when global oil prices are in decline. “The Rp 2,000 (16 US cents)-increase in the price of subsidized fuel that President Jokowi has announced means that he has broken his own promises made d.

(Tempo English) MPR Speakers Zulkifli Agrees on Reallocation Fuel Subsidy

People’s Consultative Assembly (MPR) Speakers Zulkifli Hasan has said that he agrees with the fuel price hike, as it helps divert subsidy to other sectors. "The subsidy failed to reach its target. Therefore, diversion is a proper thing to do," said Zulkifli. Zulkifli claimed that he has not discussed the matter with his colleagues in MPR. Despite agreeing the policy, he still questioned th.

(kompascom) Rieke: Mau Tidak Mau Harus Terima Keputusan Jokowi

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyebutkan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi mau tak mau harus diterima. "Sudah jadi keputusan pemerintah, tentu saja. Ini kita ketahui (sebagai) pil pahit, mau enggak mau, karena ada persoalan dampak yang diperhitungkan. Namun, kita berharap, pil pahit enggak jadi racun atau bisa mematikan," kata Rieke seusai rapat in.

(ANTARA) Finance Minister Bambang Brodjonegoro: Fuel Subsidy Stands Around Rp 1,300

The government considered the US dollar exchange rate and international oil prices before increasing the prices of subsidized fuels by Rp1,000 a liter, Finance Minister Bambang Soemantri Brodjonegoro said. "We looked at the latest trends in global oil prices and exchange rates. We combined the two elements to calculate the economic prices of our premium-grade gasoline and diesel oil," he s.

(Republika)Komaruddin Hidayat: Jokowi must divert fuel subsidy transparently

The decision to hike the prices of subsidized fuels can win public support if the government promises to divert the funds to productive sectors transparently, political analyst Komaruddin Hidayat said."The process (of diverting the funds) must be carried out transparently and run with parameters. As long as the government makes it transparent and rational, people will support it," he state.

(WSJ) For Taxi Driver, It’s Not Just Fuel That Will Be More Expensive

The increase in the price of subsidized fuel drew crowds out to fuel stations across Indonesia and raised concerns that knock-on inflation will make staple goods more expensive. “The price of groceries will increase, the price of rice will go up. Chili, how much more will that be?” asked Kamil Udin, a taxi driver who was listening to the announcement on his car radio hours before the hikes took ef.

(WSJ) Reallocate Subsidy is a "Solid Sign of Reform"

Economists have welcomed President Joko Widodo’s move to increase the price of subsidized fuel by roughly a third, calling it a sign of his reform-minded leadership. DBS economist Gundy Cahyadi referred to it as a “positive signal of the government’s commitment to push for tough economic reforms” in Southeast Asia’s largest economy. OCBC economist Wellian Wiranto called it “a good balance” between.

(Republika) Jazuli Juwaini: PKS Rejects Fuel Price Hike for Reallocation

The Prosperous Justice Party (PKS) faction in the House of Representatives (DPR) is opposed to the recent increase in the price of subsidized fuels, which is aimed at boosting people's economic growth."The PKS faction is of the opinion that the subsidized fuel price hike will raise prices significantly, worsen economic growth and increase unemployment and poverty rates," a member of th.

(The Magdalene) Opinion: Why Indonesia Can No Longer Afford Fuel Subsidy? [Dini Respati]

Any plan to increase fuel prices has never failed to spark protests, with people condemning the policy as not siding with those in the low-income bracket. It’s not surprising that while the policy is important to balance the country’s budget, it’s an unpopular move for the nation’s leaders. Even former President Susilo Bambang Yudhoyono was reluctant to do it. We often joinly damn the government .

(Merdeka) Kardaya Warnika [Gerindra, Ketua Komisi VII]: Jokowi Harus Jelskan Kenaikan BBM

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi terkait rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Oleh karena itu, Kardaya menilai Komisi VII DPR masih menganggap rencana tersebut sebagai wacana."Komisi VII sampai sekarang belum tahu, karena belum ada info resmi. Jadi kita anggap rumor," kata Kardaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sa.

(kompas) Jokowi: Jangan Punya Banyak Mitra Negara Sahabat yang Merugikan Indonesia

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini tetap bebas aktif. Namun, dia menegaskan, sebanyak-banyaknya sahabat yang dimiliki Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan nasional. "Bebas aktif, berteman dengan semua negara, manfaat sebesar-besarnya harus dirasakan oleh rakyat. Jangan banyak teman tetapi dirugikan, ngapain? Banyak teman ya harus banyak untung,.

(Tempo) UU ITE Jerat 71 Netizen, Akankah Direvisi Komisi I DPR Bersama Pemerintah?

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah memakan banyak korban sejak diberlakukan pada 2008. Sudah sebanyak 71 netizen terperangkap Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan masuk ranah hukum."Bahkan 40 kasus terjadi pada 2014," kata Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) Semmy Pangerapan, Ahad, 16 November 2014. (Baca: Florence Layak Bebas)APJI mendesa.

(Jakarta Globe) Jokowi pitches in G-20: "one stop service" for investors; 'blusukan' ; reallocate subsidy

President Joko Widodo again pitched how he would make Indonesia’s business climate friendlier to investors, by implementing tax reforms and cutting fuel subsidies to pay for the nation’s infrastructure projects, as he delivered his speech before other leaders of the world’s 20 biggest economies on Saturday at the Group of 20 forum. This is not the first time Joko talked publicly about his plans fo.

(Bloomberg) Bambang Brodjonegoro [Finance Minister]: Fuel-Price Rise to Be Less Than Rp 3,000 a Liter

Indonesia will raise fuel prices by less than Rp 3,000 (25 US cents) a liter in the coming weeks, a move that will save the government more than $8 billion in the 2015 budget, its finance minister said. “For sure, it will be less than 3,000 rupiah,” Finance Minister Bambang Brodjonegoro said in an interview on Saturday in Brisbane, Australia, where leaders of Group of 20 economies are meeting. The.

Jokowi Goes All-In on Reallocate Fuel Subsidies

Resistance remains high against Indonesian President Joko Widodo’s confirmed plan to cut fuel subsidies, as he said last week he was ready to risk his popularity as a consequence of the move. “It’s fine, I don’t care if I’m not popular as long as the people’s interests come first,” Joko said during a meet and greet with the Indonesian community at Queensland’s University of Technology in Brisbane .

(Jakarta Globe) Editorial: Reallocate Fuel Subsidies: Joo Widodo's Biggest Challenge

A ballooning fuel subsidy that only benefits the nation’s rich is President Joko Widodo’s real challenge. Most Indonesians have been accustomed to subsidized fuels, and it is now the norm to buy fuel at heavily reduced prices. If the subsidy costs were redirected to the poor and the needy, it would then become worthwhile and socially responsible policy. But the blatant injustice is that subsidize.

Di Nusantara IV DPR, Ini yang Ditandatangani KIH-KMP

1. Alat kelengkapan dewan (AKD) DPR dibagi secara proporsional di antara kedua belah pihak. KIH secara total mendapatkan 21 pimpinan AKD berdasarkan kesepakatan dengan KMP. 2. Revisi pasal UU Nomor 17/2014 terkait jumlah pimpinan AKD, dan revisi pasal 74 dan 98 UU Nomor 17/2014 terkait dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak bertanya. 3. Penyelesaian revisi UU MD3 ditarget sebelum 5 Desember 2.

Tjahjo Kumolo (Home Affairs Minister): Ahok To Be Sworn In By President Jokowi, Tuesday

The inauguration of Basuki Tjahaja Purnama as Governor of Jakarta is just waiting for a presidential decree (Kepres). Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo proposes Ahok to be inaugurated by President Joko Widodo. “I propose the idea to the Secretary of State (Pak Pratikno,-red). We want all governors in Indonesia can be inaugurated by President,” said Tjahjo. Tjahjo said his Ministry has submitted .

Home Affairs Ministry To Suspend E-KTP Service within 2 Months

Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo said teh policy to stop the Electronic Identity Card (e-KTP) aims to conduct through evaluation, so that the data will be 100 percent valid. “We’re going to suspend within two months for a total evaluation,” Tjahjo said (Nov. 17). According to Tjahjo, the suspension is applied because there is a finding where a person with more than one identity card, even a mil.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam G-20, sesi untuk 15 November 2014

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Pidato dalam Sesi Retreat, Pertemuan G-20 di Brisbane 15 November 2014 “Tantangan Pelaksanaan Reformasi Ekonomi" Bapak Pimpinan Sidang, Saya baru memulai tugas menjadi Presiden Indonesia kurang dari satu bulan lalu. Keikutsertaan saya yang pertama dalam forum Leaders G20 ini ingin saya manfaatkan untuk memperkenalkan diri, sekaligus berbagi pengalaman d.

Isi Lengkap Lima Kesepakatan KIH-KMP (ditandatangani di Nusantara IV Kompleks DPR)

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota anggota fraksi pada 11 (sebelas) komisi, 4 (empat) badan, dan 1 (satu) Majelis Kehormatan Dewan/MKD sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera bekerja sesuai fungsi-fungsinya secara optimal. 2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan serta menyesuaikan dengan pena.

(Harian Kompas Sore) Suspen e-KTP dan Realokasi Subsidi BBM Jadi Topik Rapat Kabinet

”Saya siapkan laporannya lengkap kalau sewaktu-waktu Presiden nanti menanyakan dalam sidang kabinet. Kalau tidak saya siapkan, lalu Presiden menanyakan berdasarkan informasi yang dimilikinya, tentu repot. Jadi, untuk berjaga-jaga, lebih baik saya siapkan saja,” ujar Tjahjo kepada Kompas, Senin. Menurut mantan politisi PDI-P itu, masalah e-KTP ternyata tidak sesederhana yang diduga. ”Sangat complic.

(Jakarta Post) House Sign 5 Point Peace Agreement

Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) senior politician Pramono Anung says that his Great Indonesia Coalition (KIH) has ended a rift in the House of Representatives through a peace deal with the Red-and-White Coalition (KMP) that covers five main points of contention. “We have signed the deal at 1 p.m. today,” he said on Monday, as quoted by Antara News Agency. He said that both parties .

Pola Komunikasi Wakil Rakyat di Twitter

Jakarta (17/11) WikiDPR.org bekerjasama dengan DPR Watch danSelasar.com merilis data keaktifan anggota DPR di twitter. Data yang dikemas dalam sajian infografis ini menampilkan dua temuan utama yakni jumlah anggota DPR per fraksi yang memiliki akun twitter dan tingkat keaktifan akun-akun tersebut. Infografis ini menunjukkan secara nyata upaya transparansi dan akuntabilitas dari setiap anggota DPR .

Hanung Budya-Pertamina: World Crude Price Remains Relatively High Around US$ 90 Despite Decrease Price

Commerce and Marketing Director of Pertamina Hanung Budya, said that the average price of crude oil in 2014 remains relatively high at around US$90 per barrel. "Crude oil average [price] cannot be referred to a particular time such as now," said Hanung. Hanung said that the Mean of Platts Singapore (MoPS), Asian fuel products reference, states the price at US$90 per barrel. The lowest pric.

(Tempo English): Faisal Basri (Head of Oil-Gas Governance Reform Task Force): Fuel Price be Increased in November 2014

Head of Oil-Gas Governance Reform Task Force Faisal Basri suggested that the government increase subsidized fuel prices in November 2014. “Now is the best momentum to pressurize the prices disparity,” Faisal said on Monday, November 17, 2014. According to Fisal, prices of consumer goods are decreasing so that the fuel price hike would not have significant impact on the inflation rate. Faisal ad.

(Tempo English) Fahri Hamzah [House Deputy Speaker] Wants Parliamentary Quarrel to Continue

Fahri Hamzah, a deputy speaker of the House of Representatives (DPR), said he wanted the ongoing row at the DPR to proceed. He opined the conflict showed there was no disgruntlement among government institutions. "It is good for the people," said Fahri. Fahri said different opinions among House lawmakers were normal, citing that members of the Taiwanese parliament were often at loggerheads.

[Insight wikiDPR] DPR (Sudah) Berdamai: Alasan Utama Naik 2000 tiap Liter Diumumkan Senin

Dari Brisbane (Joko Widodo) dan Jakarta (Jusuf Kalla), keduanya sama-sama menjawab bahwa “kenaikan BBM segera mungkin”. Banyak yang mengira bahwa “segera mungkin” bukan berarti setelah mendarat dari lawatan 3 Konferensi (APEC, ASEAN, dan G-20) Jokowi akan umumkan. Kenyataannya justru sebaliknya, hanya 22 jam setelah mendarat di Halim dari Brisbane, Presiden umumkan kenaikan Premium dan Solar. Ke.

(Harian Kompas) Jalan Panjang Perdamaian di DPR: KIH-KMP Melebur

HARI Senin (17/11) menjadi hari bersejarah bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 48 hari berseteru, fraksi-fraksi partai politik Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya berdamai. Perdamaian tidak lepas dari upaya para juru runding dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Mereka adalah Pramono Anung Wibowo dan Olly Dodokambey yang mewakili KIH serta Hatta .

(CNN) Di Brisbane, Jokowi Dengarkan Curhatan WNI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Australia, Jumat (14/11), untuk menghadiri KTT G20 hari Sabtu (15/11). Setibanya di Brisbane, Jokowi menyambangi sebuah kampus untuk bertemu dengan mahasiswa dan diaspora Indonesia di Australia.Dikutip dari Detik, acara ini diselenggarakan di Queensland University of Technology (QUT), dihadiri 260 WNI yang antusias menunggu sejak dua jam sebelum acar.

(Harian Kompas) Opini: Agama dan Warga Negara

BERAPA agama yang ada di Indonesia? Jika Anda menjawab enam, berarti masih harus dipertanyakan pengetahuan Anda terhadap bangsa ini. Indonesia tidak semata negara berbenteng maritim dengan belasan ribu pulau dan ratusan etnis, tetapi juga juntaian mutiara agama dan keyakinan yang begitu banyak, beragam, dan berwarna. Dalam perjalanan sejarah, agama dan keyakinan yang banyak itu tumbuh bersamaan de.

(CNN) Gaya Canda Petinggi Koalisi Merah Putih

Malam nyaris melarut. Namun suasana hiruk pikuk terjadi di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, yang terletak di bilangan Jakarta Selatan, pada Jumat (14/11). Gelak tawa mewarnai perbincangan para tokoh yang hadir. Sebagian berbalut batik, lainnya berkemeja rapi. Ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, tuan rumah Hatta Rajasa tentunya, Ketua Umum Partai Golkar Aburiza.

(Reuters) From Subsidy to Tax, oil price slump can cut costly fuel subsidies

The 25 percent drop in Brent crude so far this year is providing an unparalleled opportunity for Asian governments to scale back or end fuel subsidies. Some, like India and Malaysia, have already cut off or reduced support for gasoline and diesel, but the worst offender in the subsidy stakes, Indonesia, has yet to take the plunge. The arguments against fuel subsidies are sound. They place a huge b.

CNN: Hatta Rajasa, Pramono Anung: KMP-KIH Menghapus Ayat UU MD3 yang Bisa Ganggu Pemerintahan Jokowi

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat untuk menghapus satu pasal dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang selama ini menjadi perdebatan kedua belah pihak. Yang bakal dihapus itu adalah Pasal 98 ayat 7.Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa yang mewakili KMP mengatakan, Pasal 98 ayat 7 UU MD3 akan dihapus karena dinilai memuat redundansi (pengulangan)‎ d.

(VIVA) Pramono Anung: KIH dan KMP Sepakat Bersatu

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung menuturkan bahwa antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sepakat untuk bersatu.Menurut Pramono, poin penting dalam kesepakatan itu yakni diubahnya beberapa pasal di dalam undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Terutama Pasal 74, Pasal 79, dan Pasal 98."Kita tidak ada lagi DPR tandingan.

(kompas) Poin-Poin Kesepakatan KIH-KMP dalam Revisi UU MD3

Setelah sempat tertunda, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat mencapai kesepakatan terkait hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi DPR, Sabtu (15/11/2014). Para pelobi dari kedua koalisi menjamin tak ada lagi perdebatan yang akan timbul di DPR soal hal ini, dan lembaga tersebut sudah akan bisa bekerja secara efektif pada Selasa (18/11/2014). Juru lobi .

Pidato Presiden Joko Widodo dalam Salah Satu Panel G-20 bersama Kepala Negara lainnya

Pidato Presiden Joko Widodo pada sidang pleno Sabtu (15 November) di Brisbane Convention Exhibition Center (ECBC), Australia. Salinan pidato Presiden Joko Widodo diterima beberapa wartawan dari pihak pemerintah, yaitu Mahendra Siregar dan Seketaris Kabinet Andi Widjajanto.: Pada tahun 2005, saya pertama kali memasuki dunia politik ketika terpilih langsung sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah yan.

(VIVA) Ganjar Pranowo: UU Desa Bisa Menjadi Berkah Atau Musibah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, keterlibatan partai dalam rangka membangun desa selama ini tidak jelas. Sehingga, partai sering mendapatkan cemooh karena tidak memberi sumbangsih nyata bagi daerah."Selama ini partai enggak 'ceto' (tidak jelas) dan terus dicemooh. Tapi ketika pembahasan anggaran di dewan jadi rebutan," ungkap Ganjar dalam Halaqah Regional Peran NU da.

(Harian Kompas) KMP-KIH Capai Titik Temu

Titik temu antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR akhirnya tercapai. Pada Sabtu (15/11) sore, juru runding dari KMP dan KIH menyepakati adanya perubahan sejumlah pasal yang tertuang dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. ”Sudah disepakati dan tidak ada perubahan lagi. Prinsip yang paling penting bahwa hak anggota Dewan yang melekat tidak dihilangkan. Hanya ada rev.

(Koran Tempo) BI Usulkan Skema Subsidi BBM Tetap

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan lembaganya menyarankan agar pemerintah mengubah skema subsidi bahan bakar minyak. "Lebih baik subsidi itu fix atau ditetapkan, apakah Rp 500, apakah Rp 1.000," katanya di Jakarta, kemarin. Perry menyatakan Bank Indonesia akan menyampaikan usul resmi kepada pemerintah. Menurut Perry, subsidi tetap akan memberi kepastian ihwal sebera.

(Star) Banking Law Urgent for Indonesia?

The success for capital markets under the Asean Economic Community (AEC) will be heavily dependent on populous Indonesia being ready to participate in an ambitious integration that envisions a single market and production base in the region. The arrival of the AEC on Dec 31, 2015, in theory, should simplify trade and investment between member nations, and help make it a major global economic playe.

(detik) Refly Harun: Ahok Jadi Gubernur Definitif dengan Kepres, Bukan Paripurna DPRD DKI

Paripurna DPRD DKI yang mengangkat Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI, ditentang oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang menganggap paripurna itu tidak sesuai prosedur. Padahal dengan atau tanpa paripurna, Ahok akan tetap menjadi gubernur definitif setelah keputusan presiden turun."Ada yang salah kaprah. Jadi pengangkatan Ahok ini seperti dilakukan pada saat Pak Jokowi mengundurkan di.

(Jakarta Post) KMP-KIH to seal deal to protect Jokowi

After refusing to meet demands from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P)-led Great Indonesia Coalition, the Red-and-White Coalition has agreed to accepting demands to amend part of the 2014 Legislative Institutions Law (MD3).The agreement was reached during a meeting between two senior PDI-P politicians and members of the Red-and-White Coalition at the residence of National Mandate .

(Jakarta Post) Opinion: Fulfilling Indonesia’s democratic promise [Sarah Repucci]

The election of President Joko “Jokowi” Widodo reinforced Indonesia’s democratic credentials while serving as further proof that democracy remains vibrant outside of the global north. While Indonesia continues to face internal challenges that obstruct the ability of all of its citizens to exercise their full rights, a new study from NGO Freedom House has found the country to be a potential example.

(Jakarta Post) View Point: From fuel subsidies to fuel entitlement: Why not a fuel card?

If and when President Joko “Jokowi” Widodo finally raises fuel prices, he will not resolve the contentious question of what constitutes a fair price to charge motorists. He will buy himself time for sure, but as long as the fuel subsidies are still there, the problem will not go away. A few years from now, through a combination of increasing world oil prices and a falling rupiah exchange rate, the.

(Jakarta Post) When Jokowi Steals the Show

For a new kid on the world’s largest trade bloc of APEC, President Joko “Jokowi” Widodo deserves applause for his representation of Indonesia at international forums. He did receive some commendations in his overseas debut, although some of his detractors at home played down the world’s acknowledgment of his diplomacy. But the shear number of viewers of Jokowi’s 13-minute presentation at the APEC .

IT expert regreted on the location e-KTP servers in Netherlands

IT expert from ITB Deddy Syafwan regreted that the database server for Electronic Identity Card (e-KTP) of the entire population of Inonesia is located in Netherlands. “At first, i thought the server was in Indonesia but in fact in Netherlands. So it could be any outside interests on this e-KTP card. The server is a kind of electronic data storage, e-KTP data," Deddy said. .

(tempo) Salah Gunakan Amanat UU Desa terkait dana APBN untuk Desa, Ganjar Khawatir Banyak Kades Dipenjara

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo khawatir jika adanya dana bantuan dari APBN ke desa justru mengakibatkan banyaknya kepala desa yang masuk ke penjara. Politisi PDIP ini menyebut adanya uang bantuan APBN ke desa ini bisa menjadi berkah tapi sekaligus bisa menjadi musibah. "Kalau salah sedikit saja maka bisa menjadi musibah. Sebab kalau ada penyelewengan maka bisa kena masuk penjara," kat.

(MI/Metro) Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan Dinilai Kontraproduktif dengan Upaya Pelestarian Hutan

Koalisi Anti Mafia Hukum mengajukan uji materi Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), 10 September 2014 lalu. Pasalnya, UU P3H inkonsisten dan kontraproduktif dengan niat awal sebagai payung hukum pelestarian hutan. "UU P3H, niatnya melestarikan hutan dan menghindari kerusakan hutan. Tapi pasal 46 soal barang bukti, dijelaskan kalau ada perkebunan atau tambang di kawasan hutan .

(tempo english) Fadel Muhammad-Golkar: Jokowi Should Postpone Fuel Price Hike

Deputy Chairman of Golkar Party Fadel Muhammad asked President Joko Widodo (Jokowi) not to immediately raise the price of subsidized fuel. According to Fadel, raising the price of subsidized fuel would give a big impact to the condition of the people’s economy. "So, the rise still needs time. The preparation must also be done well,” Fadel said in West Jakarta, Saturday, November 15, 2014. Fade.

(Bisnis Indonesia) Disesalkan Mengapa Mudah Menetapkan Belanda sebagai Server e-KTP

Pakar teknologi informasi dari ITB, Deddy Syafwan, menyesalkan server basis data KTP elektronik seluruh penduduk Indonesia ternyata ada di luar negeri. "Pada awalnya saya kira server-nya ada di Indonesia, namun ternyata di Belanda. Jika demikian maka ada kepentingan luar yang bermain pada KTP elektronika ini," ujar Deddy di Jakarta, Minggu. Server adalah semacam tempat penyimpanan data ele.

(kompas) Ahok Ikut Sambut Jokowi di Halim, Jokowi Segera Urus Pelantikan Ahok

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Widodo tiba di Tanah Air dari lawatan perdana kunjungan kerja ke luar negeri selama sembilan hari, Minggu (16/11/2014) malam. [Baca: Seusai Lawatan ke Luar Negeri, Presiden Jokowi Tiba di Jakarta]Setibanya di Indonesia, Presiden Jokowi pun berjanji segera mengurus pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan ole.

(kompas) Setiba di Halim, Jokowi Utus Menteri Tindaklanjuti Kesepakatan saat APEC, KTT ASEAN, dan G-20

Presiden Joko Widodo akan langsung mengutus sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral yang dilakukannya dengan kepala negara dalam forum KTT APEC, KTT ASEAN, dan G20. Para menteri itu diminta untuk jemput bola mendatangi negara-negara yang sudah menyatakan ketertarikannya menjalin kerjasama dengan Indonesia. "Kami berbicara dengan pimpinan negara secara makro nanti akan .

(republika) Usulan Pengahpusan Hak Angket dan Interpelasi Hadirkan Polemik di KMP

Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham mengakui adanya perdebatan tajam dalam terkait usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karena, ada pihak yang belum menyetujui usulan merevisi sejumlah pasal di UU MD3. Meski pun ada juga yang tidak mempermasalahkan permintaan itu. "Dalam rapat itu, ada perdebatan yang sangat tajam," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat .

Towards Reallocate Subsidy, Premium Scarcity Drives Prices Up

Premium—a brand of subsidized fuel marketed by state oil and gas company Pertamina—is increasingly becoming more scarce across a number of areas, and customers are pointing the blame on the government, who plans to cut fuel subsidies, thus effectively raising the prices. "The rumors of a price hike have been going around for a month now, and Premium is definitely getting harder to find in Beng.

(CNN) Ketua DPR Setya Tolak Revisi UU MD3 Usulan KIH

Ketua DPR Setya Novanto tak mendukung revisi Pasal 74 dan Pasal 98 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) karena ia anggap dapat mereduksi kekuatan parlemen. Kedua pasal tersebut, menurut Setya, merupakan nyawa dan kekuatan DPR karena menyangkut tugas pokok dan fungsi DPR di setiap komisi.“Penambahan permintaan revisi Pasal 74 dan 98 akan mendegradasi DPR karena pasal itu menjadi nafas DPR agar kuat..

Wakil Presiden Jusuf Kalla: Kenaikan BBM Harus Segera Diumumkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan perlu lebih cepat untuk memutuskan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi agar tak menimbulkan kesan pemerintah ragu atas kebijakan ini."Kami perlu lebih cepat dan insya Allah begitu Pak Jokowi tiba di Tanah Air segera akan diumumkan supaya menghilangkan keragu-raguan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 14 November 2014.

(viva) Malam Ini di Rumah Hatta Rajasa, KMP Bahas Syarat Revisi UU MD3 dari KIH

Para petinggi Koalisi Merah Putih, Jumat 14 November 2014, akan menggelar rapat internal untuk membahas syarat baru yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat.Rapat yang berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa di kawasan Fatmawati Jakarta Selatan, akan dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal. Bakrie."Malam ini di rumah pak Hatta pukul .

(JakGlobe) KMP "Jakarta Branch" Challenge Ahok After Inauguration

Parties at the Jakarta City Council continued their bid on Thursday to thwart the inauguration as governor of Basuki Tjahaja Purnama, the acting governor. The council was slated to hold a meeting between its speaker and four deputy speakers on Thursday to discuss preparations for a planned plenary session the next day that would announce Basuki’s succession as governor. However, three of the deput.

(Liputan6) Jadi Anggota DPR, Nico Siahaan "Jaga Image"

Bukan hal baru ketika seorang selebriti memutuskan hidupnya untuk berkarir di bidang politik. Begitu juga dengan Nico Siahaan. Sosok yang dikenal sebagai entertainer ini, kini telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi X dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Ketika ditemui dalam acara diskusi di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2014), Nico me.

(viva) Aburizal: Setuju Tidaknya KMP Merevisi UU MD3 ditangan Presidium KMP

Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie, mengatakan para pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) malam ini akan mendengarkan presentasi mengenai revisi UU MD3. Presentasi dilakukan di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, di kawasan Fatmawati, Jakarta, Jumat 14 November 2014."Kita akan melihat presentasi yang disiapkan. Ini hasil kajian," katanya.Presentasi menurut.

(DBS Insight) Indonesia Subsidy Cut Crucial for Current Account

In spite of the decline in global oil prices, a cut in Indonesian fuel subsidies is still crucial in order to narrow the country’s current account deficit. On his current international trip, Indonesian President Joko Widodo will be making stops at the APEC, Asean and G-20 summits. Plenty of focus will be on the bilateral talks with China, various meetings with global business leaders as well as hi.

Anis Matta: Pertemuan di Hatta Rajasa Agar KMP Cari Urgensi Revisi UU MD3 Usulan KIH

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengatakan pertemuan para pimpinan Koalisi Merah Putih di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat 14 November 2014 malam ini digelar untuk mencari solusi. Solusi menurut Anis akan dirumuskan terkait permintaan revisi Undang-undang MD3 yang diminta oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH)."Pada.

(JakGlobe) Praiseworthy State Support for Basuki

Leaders seldom enjoy universal support, but if some 12,000 police and even military personnel have to be mobilized for the inauguration of a new Jakarta governor, clearly something is not right. Resistance to Basuki Tjahaja Purnama, popularly known as Ahok, comes from various sides. A number of political parties opposed to his leadership decided to boycott Friday’s plenary meeting during which th.

(kompascom) Mendagri Tjahjo Kumolo Hentikan e-KTP karena Server Chip di Negara Lain dan Dugaan Korupsi dalam Tender

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan menyetop pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP hingga batas waktu tidak bisa ditentukan. Tjahjo khawatir karena server untuk chip di e-KTP berada di negara lain. Tjahjo mengungkapkan sejumlah fakta serius. Pertama, ada dugaan korupsi dalam proyek itu. Kedua, server yang digunakan e-KTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rent.

(kompascom) Hasil Musyawarah KMP: Menolak Penghapusan HMP, Angket, dan Interpelasi yang Diminta KIH

Koalisi Merah Putih menolak permintaan Koalisi Indonesia Hebat untuk menghapus hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. Keputusan tersebut diambil setelah seluruh Ketua Umum KMP menggelar rapat selama kurang lebih tiga jam. "Seakan-akan selama ini beredar akan ada pencabutan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Setelah kami dalami, kami sam.

(Harian Kompas) DPR Jangan Abaikan Rakyat

Para anggota DPR hendaknya mengurangi kegaduhan politik dan fokus mengartikulasikan suara publik untuk memastikan pemerintah benar-benar menyejahterakan rakyat. Citra DPR akan merosot karena anggota parlemen sibuk mengurus diri sendiri sehingga mengabaikan rakyat. Hal ini mengemuka dalam diskusi mingguan bertajuk ”Langkah Politik DPR di Antara Kebijakan Pengawasan dan Penyeimbang dan Agenda Keseja.

(Harian Kompas) Mendekat, Polarisasi di DPR

Polarisasi antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR semakin mendekati titik temu. Para ketua umum parpol yang tergabung dalam KMP terbuka menerima perubahan sejumlah pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang diusulkan KIH. ”Koalisi Merah Putih (KMP) terbuka pada perubahan UU MD3, terutama jika ada pasal-pasal yang substansinya dianggap mengulang. Kalau ada .

(merdeka) Di Brisbane, Jokowi Jelaskan Siap Dikritik Terkait Realokasi Subsidi BBM

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintahannya tidak khawatir mengeluarkan kebijakan yang tidak populer sepanjang hal itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk salah satunya rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak."Masalah subsidi BBM, ini juga masalah. Selama lima tahun anggaran untuk subsidi Rp 714 triliun, yang untuk kesehatan Rp 220 triliun untuk infrastru.

(Harian Kompas) Di Brisbane, Jokowi Jelaskan Harga BBM Segera Naik

Presiden Joko Widodo menyatakan, rencana pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak bertujuan agar subsidi untuk kepentingan rakyat lebih efisien dan tepat sasaran. Jokowi tidak peduli jika kebijakan tersebut menurunkan popularitasnya di mata rakyat. ”Saya tidak peduli kalau tidak populer. Masak, ya, populer terus. Paling (tidak populer) sebulan, habis itu minta foto lagi,” kata Jokowi di h.

(Jakarta Post) House peace talks stall

Peace talks between the two rival coalitions at the House of Representatives have once again broken down, with the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-I)-led Great Indonesia Coalition making a new demand as a condition for sealing a power sharing deal with the rival Red-and-White Coalition.Negotiators representing both coalitions had agreed to hold a plenary meeting to officiate the agree.

(Rappler) MUI supports government plan to leave religion column on IDs blank

MUI supports government plan to leave religion column on IDs blank The highly debated move to allow Indonesians to leave the religion column on their identity cards blank has received support from the Indonesian Ulema Council (MUI), the country's highest Islamic authority. Religious Affairs Minister Lukman Saifuddin has insisted that the religion column needed to be maintained on the ID card.

(kompascom) Konflik DPR, Anggota Bingung dan Terpaksa Bekerja Sebatas di Ruang Kerja

Sudah lebih dari 40 hari para wakil rakyat dilantik sebagai anggota DPR 2014-2019. Di awal masa baktinya, yang ditunjukkan para wakil rakyat bukanlah kerja keras, melainkan polemik tak berkesudahan. DPR bergejolak setelah adanya perselisihan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Bingung pun menyelimuti para anggota baru yang pertama kali menjejak kaki di Senayan. Salah satunya ya.

(Kompas Sore) Harga Minyak Internasional Turun, Harga BBM Naik

Untuk pertama kali dalam empat tahun terakhir, kontrak minyak diperdagangkan pada harga di bawah 80 dollar AS per barrel, Kamis kemarin. Pada tahun ini harga minyak sempat mencapai puncaknya pada harga 115,06 dollar AS per barrel. Kini, harga minyak sudah turun sekitar 30 persen sejak Juni lalu karena pasokan yang berlimpah di AS. Sementara itu, Pemerintah Indonesia diperkirakan tetap menaikkan ha.

(CNN) Setelah DPR Tandingan dan Gubernur Tandingan, Benarkah Akan Ada Golkar Tandingan?

Politisi Partai Golongan Karya, Agun Gunanjar, menyatakan bahwa ia siap mendirikan DPP tandingan jika wacana pengubahan aturan syarat pencalonan ketua umum harus mengantungi 30 persen suara dari DPD I yang diajukan Aburizal Bakrie (Ical) tetap dijalankan. Menurut Agun, hal tersebut merupakan indikator usaha Ical untuk menjadi calon tunggal Ketua Umum Golkar.Segala daya sudah dikerahkan oleh Agun a.

(Merdeka) Agus Hermanto-Demokrat: Hak DPR diatur UUD 45, tidak bisa diganggu gugat

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, bahwa hak DPR terkait interpelasi, menyatakan pendapat dan angket diatur UUD 1945. Sehingga hal tersebut menurut dia tidak bisa diganggu gugat."Apa yang sudah tertulis dalam UUD 45 tidak mungkin diutak-atik, yang bisa diutak utik adalah yang hanya khusus diatur di UU MD3," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/11).Agus mengakui banyak dari an.

(Bareksa) Pasar Lelah Tunggu Jokowi Naikkan BBM, Investor Asing Mulai Keluar Sejak 6 November

Meski mengalami penguatan untuk semua benchmark, perdagangan obligasi pemerintah hari ini, Jumat 14 November 2014 sepi. Total transaksi keempat obligasi tersebut hari ini hanya sebesar Rp547,07 miliar. Penurunan yield terbesar dialami obligasi bertenor 15 tahun (seri FR0071) yang tercatat turun 9,2 basis poin sehingga yield-nya menjadi 8,23 persen. Sepinya perdagangan obligasi pemerintah hingga h.

(tempo english) KPK Pushes for Internal Control Bill

Head of Corruption Eradication Commission (KPK) Abraham Samad has called on the government to discuss a bill on internal control systems (SPI) so the Government Internal Oversight Body (APIP) will no longer have to report to its superior like regents or governors. “I want to underscore that we need to push for a bill about SPI so that APIP reports directly to the president,” said Abraham on Frida.

(Jakarta Post) MUI supports government plan to leave religion column blank

The Indonesian Ulema Council (MUI) supports the government’s plan allowing the adherents of non-officially recognized religions to not state their beliefs on their identity cards. MUI vice chairman Ma’ruf Amin said that his institution did not find any problems with people who refused to disclose their beliefs on the cards. He said that his institution supported the plan because believing in non-o.

Detik.com | Disebut Fadli Zon Minta Jantung Soal 'Deal' Damai, Ini Tanggapan KIH

Detik.com - Jakarta - Wakil ketua DPR Fadli Zon menyebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berlebihan menyikapi lobi damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Fadli menyebut KIH 'dikasih hati minta jantung', karena menuntut revisi pasal yang tak dibahas sebelumnya.Pasal dimaksud adalah‎ pasal 74 ayat 3, 4, 5 tentang wewenang anggota DPR serta pasal 98 ayat 6, 7 dan 8 tentang tugas-tugas komisi D.

(merdeka.com) Abdul Kadir Karding: UU MD3 Tak Direvisi Bisa Jadi Alat Gulingkan Jokowi

Sekjen PKB Abdul Kadir Karing mengungkap alasan kekhawatirannya terhadap pasal 98 soal hak DPR dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3). Menurut dia, pasal ini bisa dengan mudah DPR melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).Karding mengatakan, sejak awal bahan negosiasi KIH dan KMP yang utama menjadi negosiasi adalah bagaimana UU MD3 itu tidak parlementer. M.

Kesepakatan Damai KIH-KMP Tertunda

Penandatanganan kesepakatan damai antara partai politik pendukung Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tertunda. Lima partai politik dari Koalisi Merah Putih belum menyepakati tawaran Koalisi Indonesia Hebat merevisi tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham, Kamis (13/11), di Jakarta,.

(Harian Kompas) Pembelian Bank Mutiara, DPR Khawatir J Trust "Baju Baru" Pemilik Lama

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap J Trust Co Ltd, investor asal Jepang, yang akan membeli saham Bank Mutiara (dulu Bank Century), kalangan DPR tetap merasa khawatir penjualan saham bank yang diberi talangan Rp 8,1 triliun terafiliasi dengan pemilik bank lama. Apalagi, hingga kini, Lembaga Penjamin Simpanan belum juga mengumumkan nil.

(Harian Kompas) Kolom Agama Untuk Identitas

Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah tetap mempertahankan kolom agama dalam kartu tanda penduduk sebagai identitas dan guna memenuhi sejumlah keperluan lain. Namun, bagi warga yang tidak memeluk salah satu dari enam agama yang diakui negara, kolom tersebut boleh dikosongkan. ”Sudah ada enam agama yang diakui pemerintah. Bagi mereka yang tidak meyakini salah satu dari enam agama itu, kolom ag.

(detik) SBY Minta Fraksi Demokrat Dukung Kebijakan Pro Rakyat yang Dibuat Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpihak kepada rakyat. Arahan SBY ini wajib dipatuhi anggota Fraksi Demokrat di DPR."Kita sebagai kader diminta mensupport program pemerintahan Jokowi yang pro terhadap rakyat. Tentunya kita diwajibkan untuk menduku.

(CNN) Suryadharma: Menhukham Yasona Terburu-Buru Tetapkan Pengesahan PPP Romahurmuziy

Perseteruan dua kubu Partai Persatuan Pembangunan merembet ke Kementerian Hukum dan HAM karena kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly tersebut mengesahkan PPP versi Muktamar Surabaya yang diadakan oleh Romahurmuziy. Suryadharma Ali sebagai kubu PPP yang tidak mengakui Muktamar Surabaya mengatakan langkah yang dilakukan Kemenkumham sebagai bentuk keburu-buruan dalam mengambil sebuah keputusan.".

Dossy Iskandar-Hanura: Wewenang Komisi DPR Bisa Ganti Menteri Itu Terlalu Besar

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan syarat 'islah' dengan Koalisi Merah Putih (KMP) berupa revisi UU MD3, salah satunya Pasal 98 ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 UU MD3 yang memuat hak menyatakan pendapat dari anggota DPR.‎ Pasal itu dinilai bisa merontokkan kabinet pemerintahan."DPR bisa meminta Presiden memberi sanksi kepada menteri. Sebagai Komisi DPR bisa mengganti menteri loh," .

(tempo) Pramono Anung: Revisi UU MD3 Ditarget Selesai 5 Desember 2014

Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan akan merampungkan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD pada 5 Desember mendatang. “Ini sudah jadi kesepakatan antara fraksi-fraksi di DPR,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 12 November 2014. (Baca: KIH Bahas Jatah Pimpinan DPR di Rumah Megawati) Menurut Pramono,.

(kompas sore) Pasca UU Desa: Dilema Dana Desa

DESA dikenal sebagai kantong kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan untuk melepaskan desa dari jerat kemiskinan tersebut. Salah satunya, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan awal Januari lalu. Harapannya, undang-undang ini menjadi jembatan untuk mengurangi ketimpangan desa dan kota. Ketertinggalan desa setidaknya ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang jauh leb.

(Bisniscom) Ketua Komisi II Rambe Kamruzzaman-Golkar: Fraksi Golkar Cenderung Tolak Perppu Pilkada

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan bahwa jika DPR menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY awal Oktober lalu terkait UU Pilkada yang telah disahkan DPR, maka tidak akan ada kekosongan hukum. Menurutnya, isu apakah Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) akan ditolak atau diterima DPR tidak perlu dikhawatirkan sebagaimana yang menjadi keresahan publik. Pasalnya,.

(sindo) Diluncurkan, Buku Sembilan Karya Timwas Century di DPR

Skandal Bank Century menjadi salah satu kasus besar yang hingga kini belum tuntas, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp6,7 triliun.Perjalanan membongkar persoalan ini pun dibukukan berjudul Tim Sembilan Membongkar Skandal Century, yang ditulis oleh Monang Sinaga.Buku setebal 214 halaman ini mengisahkan awal terbentuknya Pansus Century oleh tim sembilan yang terdiri dari Akbar Faisal, Lili Wahi.

(Harian Kompas) Revisi Menyeluruh UU MD3 dan Tatib Diharap Tingkatkan Kinerja DPR

Polemik yang terjadi di internal Dewan Perwakilan Rakyat membuat lembaga itu belum dapat menjalankan fungsinya, antara lain di bidang pengawasan. Hingga lebih dari 40 hari sejak dilantik pada 1 Oktober lalu, DPR belum dapat menggelar rapat dengan pemerintah. Pada Rabu (12/11), Komisi IX yang menangani kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi memang merencanakan rapat dengan Badan Penyelenggara Ja.

(RMOL) Bambang Soesatyo-Golkar: DPR Perlu Ajukan Interpelasi Terkait Kartu Jokowi

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, alasan DPR perlu menggunakan hak interpelasi terkait kartu sakti Presiden Jokowi, karena dewan mengendus adanya upaya akal-akalan dan pembohongan publik.Ia menyebut, para menteri Kabinet Kerja tampaknya tidak bisa membedakan antara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga ada menteri yang men.

[JakGlobe] Debate Fate of Decree to Reinstate Direct Regional Elections, No Reason Endorse Lieu (Perppu)

Lawmakers in the House of Representatives are set to deliberate on the presidential regulation in lieu of law that nullified an unpopular law recently enacted by the House, which eliminated direct regional elections for governors, mayors and district heads. Ranbe Kamaruzaman, chair of House Commission II, which oversees home affairs, said legislators have no reason to endorse the presidential regu.

(tempo.co) Digantikan Andreas Pareira Karena Penggelembungan Suara di Pileg, Honing Sanny Menggugat PDIP

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Honing Sani, menggugat Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Honing menggugat partainya atas surat pemecatan yang yang sekaligus menggugurkan hak Honing menjadi anggota DPR periode 2014-2019. "Hari ini saya akan memulai sidang pertama kasus pemecatan saya yang dilakukan DPP PDIP," uja.

(CNN) Prabowo Belum Merespon Hasil Islah KIH-KMP

Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengaku belum mengetahui respon dari Ketua Umum Parta Gerindra Prabowo Subianto mengenai poin-poin kesepakatan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat."Nanti sore baru saya akan ketemu Pak Prabowo," ujarnya singkat di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (13/11).Diketahui salah satu poin yang disepakati oleh kedua belah pihak ada.

Towards Party Congress, Aburizal Blockades Contenders

Contenders of incumbent Aburizal Bakrie in the upcoming Golkar Party chairmanship election have complained about alleged “foul play” by Aburizal’s camp that they have said is aimed at preventing their campaigns.Several Golkar members who had announced their intention to run for party chairperson met on Wednesday with members of the party’s advisory council at the party’s headquarters in West Jakar.

(Republika) Meutya Hafid: Kita Tak Ingin Jegal Pemerintah, Maka Fungsi Hak Menyatakan Pendapat Harus Ada

Usul penghapusan hak menyatakan pendapat DPR oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat tentangan dari banyak anggota DPR. Politikus Partai Golkar, Meutia Hafidz menyatakan dengan tegas menolak penghapusa pasal yang memungkinkan pemakzulan DPR terhadap presiden. "Kalau ada usulan seperti itu, saya sangat tidak setuju," kata dia di Surabaya, Kamis (13/11). Menurutnya, menghapus pasal hak .

(CNN) Mencari Aturan Pengadaan KIS, KIP, dan KKS

Program Presiden Joko Widodo menerbitkan tiga kartu untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia menuai kontroversi. Bukan soal kebijakan bantuan yang diberikan lewat tiga kartu yang disoal, melainkan proses pengadaan barang dan jasa.Penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ditengarai dilakukan dengan tergesa. Proses pengadaan tiga k.

Minta HMP dan Interpelasi Ditiadakan, Islah KMP-KIH Bisa Batal

Penandatanganan kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) terancam batal. Hal itu disebabkan adanya permintaan baru dari KIH untuk merevisi pasal terkait hak menyatakan pendapat.Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham mengatakan, kesepakatan untuk merevisi UU MD3 terkait penambahan pimpinan dalam alat kelengkapan dewan terpaksa ditunda. KMP baru akan memba.

Doktrin Maritim Jokowi

Doktrin Maritim Jokowi. Poros Maritim Dunia 9th East Asia Summit, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014 Yang Mulia Presiden U Thein Sein, Yang Mulia Kepala Negara dan Pemerintahan negara peserta KTT Asia Timur, Bagi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Oleh karena itu, saya memilih forum ini untuk menyampaikan ga.

(tempo english) VP Jusuf Kalla: Fuel price increase will be delayed

Vice President Jusuf Kalla said the drop of the world's oil price to US$85 per barrel had caused the government to delay the increase of subsidized fuel price. Kalla, speaking at the Permata Bank Indonesia Economic Outlook 2015 event in Jakarta on Wednesday, November 12, 2014, said that the program that was set to be implemented earlier this month has been delayed. The government, said Kalla, .

Jokowi's Maritime Doctrine

Jokowi maritime doctrine: 1. Rebuild Indonesia’s maritime culture. As a country consisting of 17,000 islands, Indonesia should be aware of and see the oceans as part of the nation's identity, its prosperity and its future are determined by how we manage the oceans. 2. Maintain and manage marine resources, with a focus on building marine food sovereignty through the development of the fishing i.

(kompas.com) Amien Rais: KMP Benteng Terakhir Kedaulatan

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai saat ini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah menyimpang dari pancasila dan UUD 1945. Amien menganggap apabila hal tersebut terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami keterpurukan. Karena itu, Amien mengklaim Koalisi Merah Putih merupakan benteng terakhir untuk mempertahankan kedaulatan ba.

(tempoco) Fahri Hamzah: DPR Bentuk Komisi Maritim Sebagai Bukti Dukung Jokowi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan rencana pembentukan komisi maritim di DPR adalah murni merupakan sarannya pribadi. "Karena saya menanggapi serius visi Jokowi," kata Fahri saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 November 2014. Fahri mengatakan visi Presiden Joko Widodo mengenai konsep poros maritim sebagai kekuatan Indonesia ke depan harus didukung. Alasannya karena kon.

(detik) 9 Jam Diperiksa, Ketua MPR Zulkifli Jelaskan Teknis Pengajuan Izin Alih Fungsi Hutan

Eks Menteri Kehutanan yang kini menjadi Ketua MPR Zulkifli Hasan baru saja menjalani sembilan jam pemeriksaan terkait kasus suap pengurusan izin alih fungsi lahan hutan lindung di Bogor dengan tersangka bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Sweeteng. Kepada penyidik, Zulkifli menjelaskan detail teknis pengajuan izin alih fungsi lahan hutan yang tak pernah dilakukan pihak Sentul City."‎Tad.

(detik) Rabu, Ketua MPR Kembali Diperiksa KPK

Eks Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan hari ini sedianya diperiksa untuk dua kasus yakni kasus suap alih fungsi lahan hutan lindung di Bogor dan suap alih fungsi peruntukan hutan di Riau yang menjerat Annas Maamun. Namun, karena penyidik tengah memeriksa kasus lain, untuk pemeriksaan Zulkifli di kasus Riau akan dilanjutkan besok pagi."Jadi tadi karena yang Riau itu penyidiknya sedang menyidik ya.

(Jakarta Globe) Jokowi’s Ambitions for the Sea Must Protect

President Joko Widodo’s call for the country to turn toward the sea with the aspiration of reclaiming the archipelago’s reknown as a global maritime nexus rests on a simple premise: Most Indonesians live and die by the sea. From history’s Srivijayan sailors to today’s oilmen, we find at sea Indonesia’s eternal potential. Public discourse has so far centered on the economic functions of all that li.

(Tempo English) Minister Susi Pudjiastuti Supports Reallocate Subsidy

Minister of Fisheries and Maritime Affairs Susi Pudjiastuti, said that fuel subsidy tends to be misused by a group people. "Therefore, [subsidy] distribution often misses the real target," she said. Minister Susi also said that fuel subsidy changes fishermen's attitude, causing them to shift their focus from catching fish to selling subsidized fuel. Moreover, subsidized fuel often beca.

(kompascom) Prabowo Berharap Perselisihan KMP dan KIH di DPR Cepat Selesai

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto berharap perselisihan di DPR antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat cepat mereda. Menurut dia, perselisihan yang berlarut-larut akan bisa berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan. Apabila hal itu terjadi, kata Prabowo, maka yang dirugikan adalah rakyat."Kita ini kan dipilih rakyat, bekerja untuk rakyat. Jadi, kalaungotot-ngot.

(Jakarta Post) Coalition Member Dissent Deal

A rift has occurred within the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P)-led Great Indonesia Coalition amid talks to resolve a weeks-long standoff with the rival Red-and-White Coalition in the House of Representatives.Negotiators representing both coalitions, which have been fighting over leadership positions in the House’s 16 internal bodies, had recently concluded a deal that included an a.

Joko Widodo ushers in "Blak-Blakan Diplomacy"

As ethnic Javanese, both President Joko “Jokowi” Widodo and his predecessor Susilo Bambang Yudhoyono adhere to the profound norms of the Javanese culture that emphasize the need to compromise and to avoid getting too directly to the point.But when it comes to diplomacy, the two men have taken very different approaches. While Yudhoyono often refused to be straightforward during bilateral meetings, .

(Jakarta Globe) Jokowi in Prime Spot

The spotlight is on Indonesia, analysts say, as president Joko Widodo stood in the front row between two of the world’s most powerful leaders, Chinese President Xi Jinping and US President Barrack Obama during Monday’s photo session at the Asia Pacific Economic Cooperation in Beijing. “This is flattering for Indonesia,” University of Indonesia international relations expert Hikmahanto Juwana said .

(Harian Kompas) KIH-KMP Berdamai, Kesepakatan Segera Diwujudkan

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan hal itu di sela Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-3 Partai Nasdem di Jakarta, Selasa (11/11). Para elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) telah bertemu di DPR dan sepakat segera mengakhiri polemik selama ini untuk efektivitas kinerja parlemen. ”Pemerintahan yang kuat harus didukung parlemen yang kuat. Ini menuju ke sana. Yang .

(Harian Kompas) Ketua MPR Diperiksa, Diduga Pejabat Kemenhut Korupsi

Untuk menelusuri dugaan ini, KPK, Selasa (11/11), memeriksa mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang kini menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mantan Menhut M Prakosa dan Direktur Jenderal Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto juga diperiksa. Kemarin, Zulkifli diperiksa selama 9 jam sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor untuk tersa.

(Rappler) Myanmar Kick-Off ASEAN Summit, Jokowi on the spotlight again?

Myanmar welcomes its biggest gathering of global leaders Wednesday, November 12, since the start of reforms which have seen it shed pariah status despite deepening worries over the direction of its transition from decades of junta rule. US President Barack Obama heads a stellar cast of dignitaries including Indian Prime Minister Narendra Modi, his Japanese counterpart Shinzo Abe and Chinese Premie.

(CNN) Arif Wibowo, Hasto, Pramono Anung-PDIP: Revisi UU MD3 untuk Amankan Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah Koalisi Indonesia Hebat tak solid dalam mendukung revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). UU tersebut, berdasarkan kesepakatan KIH dan KMP dalam lobi politik mereka, akan direvisi untuk menampung keterwakilan KIH pada jajaran pimpinan komisi alat kelengkapan dewan.Namun selain itu ada satu alasan lain yang tak kalah pentingnya bagi PDI.

(tempo english) Jokowi Urges Indonesian Investors to Invest in Myanmar

President Joko "Jokowi" Widodo urged Indonesian investors in Myanmar to focus on three sectors: mining, telecommunication, and infrastructure. The issue was addressed by President Jokowi during a bilateral meeting with President Thein Sein of Myanmar at the Myanmar International Convention Center on Wednesday, November 12, 2014. "We will continue to push state-owned enterprises and pri.

(tempo) Petinggi KIH non-PDIP: Pramono Baik Maksudnya Tapi Terlalu Cepat Membuat Kesepakatan

Para ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah menganggap langkah politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, terlalu terburu-buru bersepakat dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Pramono sebelumnya menyebut telah terjadi kesepakatan islah antara koalisi Prabowo dan koalisi Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat.Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat Johnny G. Plate y.

(Jakarta Post) Showtime for Jokowi

Prior to his departure for Beijing to attend the APEC summit, the first of three international summits on his schedule, many Indonesians, especially experts on foreign affairs, questioned whether President Joko “Jokowi” Widodo’s had the necessary diplomatic skills. On Monday, the new President proved his doubters wrong.In addressing the APEC CEO forum on Monday, Jokowi lived up to his status as th.

(Republika) KPU: Perppu Pilkada Disetujui DPR, Pilkada Serentak 11 November 2015

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pelantikan kepala daerah serentak bisa saja dilakukan awal 2016. Lantaran dari simulasi yang telah dibuat KPU, waktu pemungutan suara paling memungkinkan pada 11 November 2015. "Bisa saja tahapannya sampai tahun 2016. Misalnya ada sengketa pencalonan, atau sengketa hasil pilkada," kata Ferry. KPU, menurutnya, telah membuat simulasi taha.

Ketua MUI KH Ma'ruf Amin: Mengosongkan Kolom Agama di KTP Dipersilakan

Rencana menghilangkan kolom agama di KTP dianggap melanggar peraturan. Berbeda dengan usulan mengosongkan kolom agama yang telah diatur di undang-undang. "Memang kalau pengosongan jenis agama diatur dalam UU, tapi kalau menghilangkan kolom agama itu melanggar undang-undang," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Rabu (12/11). Ia mengatakan, pengosongan jen.

(Republika) Pramono Anung-PDIP: Semua Pihak di KIH Kompak Berdamai dengan KMP

Politikus PDIP, Pramono Anung memastikan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kompak mendukung opsi damai dengan Koalisi Merah Putih (KMP). "Anggapan KIH tidak kompak, tidak benar," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/11).Pramono membantah ada komponen KIH yang menolak revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR sebagai salah satu syarat damai dengan KMP .

(tempo) Hari Ini Pramono Anung Temui Juru Runding Pihak KMP

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, siang ini menemui juru runding koalisi Prabowo. Namun, Pramono enggan menyebut tempat negoisasi berlansung. Mereka bakal membahas kesepakatan koalisi Jokowi yang dibahas di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Menteng, Selasa, 11 November 2014, dengan kubu partai pendukung Prabowo-Hatta dal.

(Jakarta Post) Jokowi pushing ASEAN, China for SCS CoC completion

The South China Sea (SCS) dispute and China’s growing military might and its increasing assertiveness have posed a major threat to peace and security in the Southeast Asian region, forcing Indonesia’s new government to push fellow ASEAN members and China for the completion of the code of conduct (CoC). For the past couple of years, China and ASEAN have engaged in stiff negotiations over the CoC .

(CNN) Di Kediaman Hatta Rajasa, Kesepakatan Damai KIH-KMP Dirampungkan

Perdamaian antara dua poros besar yang ada di DPR akhirnya menjadi kenyataan. Sebuah pertemuan yang digelar, Rabu (12/11) siang, di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, menjadi puncak kesepakatan antara dua koalisi.kepada media, Hatta mengatakan semua hal yang sebelumnya dipertentangkan sudah bisa diselesaikan dengan baik. Semuanya, katanya, bisa dicapai dengan sebuah kesadaran.

(Harian Kompas) Berbagai UU Mendapat Judicial Review, DPR Tak Pernah Hadir ke MK

Sejak dilantik 1 Oktober hingga Senin (10/11), DPR tidak pernah hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan uji materi UU di Mahkamah Konstitusi. Catatan Kompas, DPR tidak hadir dalam 12 kali sidang untuk mendengarkan keterangan pembentuk UU tersebut. Senin kemarin, perwakilan DPR kembali melewatkan dua sidang uji materi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua MK.

(Harian Kompas) Berdamai, Keseriusan KMP-KIH di DPR Dinanti

Setelah 40 hari berseteru memperebutkan kursi pimpinan, fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR sepakat mengakhiri pertikaian. Keseriusan untuk mengimplementasikan perjanjian pun dinanti. Kesepakatan itu dihasilkan dalam perundingan tertutup yang diadakan di Ruang Pimpinan DPR, Gedung DPR, Senin (10/11) siang. Pertemuan dipimpin Ketua DPR Setya Novanto (Partai Golka.

(Harian Kompas) Nasib Atlet Disorot di DPR

Demikian benang merah yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR, Senin (10/11), dengan tiga narasumber di bidang olahraga, yakni dosen Institut Teknologi Bandung Tommy Apriantono, promotor olahraga Hasan Abdulgani, dan wartawan senior Kompas Anton Sanjoyo. Para narasumber menyampaikan karut-marut di balik kemunduran olahraga prestasi di Tanah Air kepada jajaran Komisi X DPR yang.

(Harian Kompas) 10,3 Juta Orang Akan Terima KIS

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Senin (10/11), saat ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta. Nila mengatakan, Kemenkes akan memperjuangkan 10,3 juta penduduk miskin dan kurang mampu yang belum menerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan. Hal itu, menurut rencana, dilakukan tahun depan secara bertahap sambil melihat seberapa besar kemampuan keuangan negara. Set.

(Harian Kompas) Jokowi Diperhitungkan Dunia

Sepanjang Senin (10/11), Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan Jokowi dengan tiga pemimpin negara itu membuktikan dirinya mulai diperhitungkan dunia. Pertemuan bilateral dengan PM Abe, Presiden Obama, dan Presiden Putin berlangsung di sela-sela kehadiran Presid.

(Harian Kompas) Opini: Habis Jamkesmas Terbitlah Kartu Indonesia Sehat

KABAR gembira bagi kita semua, tentu terutama bagi warga miskin, rentan miskin, ataupun tidak mampu. Memenuhi janji saat kampanye, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mewujudkan salah satu agenda prioritasnya dalam Nawacita. Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluncurkan secara resmi pada awal November 2014. Dibandingkan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), KIS tampa.

(Jakarta Globe) Jokowi to Keep Rowing Between Two Rocks

While President Joko Widodo is at the center of attention during the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting in Beijing this week, with major powers offering friendship, cooperation, investment and even aid to Indonesia, he should be able to maximize the nation’s gains while at the same time maintain our foreign policy independence. There’s no such thing as a free lunch and all these offers wil.

(Channel News Asia) Oil Price Gain Ground, US$85-Barrel. Best Time to Reallocate Subsidy?

Oil prices gained ground on Monday (Nov 10), climbing for a second straight session, after hitting a four-year low last week. Brent Crude is now trading around US$84 (S$108) per barrel. Analysts have said oil prices could continue to trade sideways in the coming weeks - generating savings for the general public. While lower global oil prices mean cheaper petrol for one's car, given the long li.

(CNN) Sedang Konflik Internal, PPP Tak Dilibatkan dalam Islah KIH-KMP

Ketua PPP hasil muktamar Surabaya Romahurmuziy atau Romi mengatakan bahwa fraksi PPP tidak dilibatkan dalam proses islah Koalisi Merah Putih (KMP)-Koalisi Indonesia Hebat (KIH)."Saya baru mendapatkan laporan dari fraksi sore hari ini," ujar Romi saat ditemui awak media di Gedung PBNU, Jakarta, Senin malam (10/11).Kendati tidak dilibatkan, lanjut Romi, PPP masih menghargai hasil rekonsilias.

(CNN) KIS-KIP-KKS dan e-KTP Diharap Bisa Dibaca Pemindai Yang Sama

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyarankan agar empat kartu sakti yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dapat dipakai dalam satu alat pembaca elektronik.Kepala Deputi BPPT Bidang Teknologi Infromasi Energi dan Mineral, Hammam Riza mengatakan, melakukan integrasi pada kartu-kartu sakti Jokowi akan memberi kemudahan bagi pemerintah. Mesin pembaca itu sebaiknya juga bi.

(kompas) SETARA Bertemu Menag: Hapus Kolom Agama atau Semua Agama atau Kepercayaan Bisa Dicantumkan dalam KTP

Setara Institute bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (10/11/2014) siang. Di dalam pertemuan tersebut, Setara Institute menyatakan penolakannya terhadap pencantuman kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Pilihannya hanya dua. Pertama, sesuai HAM, kami tidak setuju adanya kolom agama di KTP karena apa urgensinya? Apa kaitannya .

(SINDO) Hasyim Muzadi Kecam Penghapusan Kolom Agama di KTP

Rencana pemerintah menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus menuai kritikan dari para kiai di Jawa Timur. Di antaranya datang dari KH Hasyim Muzadi. Mantan Ketua Umum PBNU itu mendesak pemerintah untuk megembalikan format KTP dengan mencantumkan nama agama seperti sediakala. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengatur keyakinan seseorang. "Jika ada umat dari aliran kepercaya.

(Jakarta Globe) Deputy Slots in House Committees Added to Appease "Indonesia Hebat" Coalition

Leaders of the House of Representatives’ rival coalitions say they have reached agreement on leadership of the House’s commissions and special committees. “Today there has been an agreement between both sides,” said Pramono Anung, a senior politician from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), a member of the five-party House minority Coalition that supports President Joko Widodo, on.

(Republika) Pakar Hukum: Lebih Baik Aliran Kepercayaan disematkan di Kolom Agama Daripada Opsi Dikosongkan

Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Dr Rahmat Bowo menyarankan para penganut aliran kepercayaan lebih baik menuliskan alirannya di Kartu Tanda Penduduk daripada dikosongi. "Begini, secara hukum sebenarnya rencana pemerintah untuk mengosongi kolom agama bagi pemeluk di luar enam agama yang diakui tidak menyalahi aturan. Namun, harus dipikirkan matang-matang," katanya di S.

(KBR68H) KPK: Hati-Hati Melanjutkan Proyek e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kementerian Dalam Negeri harus berhati-hati dalam melanjutkan proyek KTP elektronik atau e-KTP. Proyek ini harus diperbaiki. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan KPK tidak mempunyai hal untuk memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau tidak proyek itu. Hanya saja KPK akan mengawal proses pengadaan proyek e-KTP lanjutan itu. "Item-item yang ditang.

(Republika) Mendagri Tjahjo: Yang Beragama Isi Kolom Agama, Yang Tidak Mau Kosongkan Saja

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengomentari dengan santai pro dan kontra rencana pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP).Menurutnya mau diisi atau tidaknya kolom agama, menjadi hak pribadi masing-masing orang dan bukan atas keharusan seperti sudah diatur dalam Undang-Undang. Namun, ia menyarankan bagi warga yang beragama sesuai dengan yang diakui pemerintah, maka kolom.

(Jakarta Post) Reallocate Subsidy, Its not Just Fiscal!

As international oil prices have declined by more than 25 percent over the five past months, to as low as US$85/barrel now, many lawmakers and even analysts have made the absurd demand that the Jokowi government annull its plan to raise subsdized-fuel prices, which are currently about 50 percent of their economic costs.Even more astonishing is that leaders of the Indonesian Democratic Party of St.

(Jakarta Post) Ministry drafts legal basis for tolerance

Fresh from allowing citizens to leave the religion column on their ID cards blank, the government has announced the drafting of a new bill that would serve as the legal grounds to provide protection to adherents of all religions in the country. Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin said on Monday that the drafted regulation, called the protection of religious communities bill, will all.

(Jakarta Post) Coalitions agree to end rift, pledge to work in harmony

two opposing camps at the House of Representatives agreed on Monday to work in harmony for the sake of the Indonesian people that voted for them in April’s legislative election.Golkar Party secretary-general Idrus Marham, who represented his party, which leads the opposition Red-and-White Coalition, met Pramono Anung Wibowo and Olly Dondokambey, two senior members of the Indonesian Democratic Part.

(Jakarta Post) MPR speaker Zulkifli Hasan skips KPK questioning

People’s Consultative Assembly (MPR) speaker Zulkifli Hasan failed to show up on Monday for questioning at Corruption Eradication Commission (KPK) headquarters as part of the antigraft body’s investigation into alleged bribery surrounding the issuance of land-conversion permits in Riau province. Monday’s scheduled questioning was Zulkifli’s second in two separate land-conversion permit graft cases.

(Kompas Sore) Pengukuhan Rekonsiliasi KIH-KMP Belum Jelas, Dijadwalkan Selasa Sore

Dua kelompok fraksi partai politik yang berpolemik di Dewan Perwakilan Rakyat memang sudah menyepakati rekonsiliasi. Namun, hingga Selasa (11/11) siang belum juga ada kepastian kapan kesepakatan itu dikukuhkan atau ditandatangani. Juru bicara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nurul Arifin, mengatakan, kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) akan ditanda.

[Tempo English] Hasyim Muzadi (PBNU): Religion Column Scrapping on KTP Will Trigger Problems

K.H. Hasyim Muzadi, a renowned religious leader from the country’s largest Muslim organization Nahdlatul Ulama, said the removal of the religion column on the national ID cards (KTP) could become a political mess for the Jokowi-Kalla administration. “Many will protest and it will become a burden on the government,” Hasyim said on Monday, November 10, 2014. Hasyim suggested the religion column on K.

(Tempo English) Fuel Hike for Reallocate Subsidy Announced after Jokowi Returns

Sudirman Said, Minister of Energy and Mineral Resources, said the government is waiting for President Joko Widodo to return from his state visits before announcing the subsidized fuel price hike. The president, who is still attending the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in China, will make the announcement himself, Sudirman said. "The president is still in Beijing and will go to.

(kompascom) Setgab KMP DKI Diresmikan

Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih secara resmi membentuk kepengurusan untuk wilayah DKI Jakarta. Deklarasi pembentukan kepengurusan KMP DKI Jakarta dilaksanakan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Selasa (11/11/2014) sore.Hadir dalam acara tersebut sejumlah petinggi partai, di antaranya Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umu.

(Tempo English) Pramono: KMP-KIH to Sign Agreement over DPR Internal Bodies

Pramono Anung Wibowo, a senior politician at the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) said that the Red-and-White Coalition (KMP) and The Great Indonesia Coalition (KIH) will sign an agreement related to House of Representatives’ (DPR) internal bodies. “Hopefully we can sign and disseminate [the agreement] this afternoon,” Pramono said at an event held at Airlangga University, Surabaya,.

Kementerian Agama: Agama di KTP Tidak Hanya Enam

Pemerintah berharap bisa mengakomodir suara para penganut keyakinan minoritas untuk mencantumkan keyakinannya di kartu identitas KTP. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama, Machasin, rencana ini masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama di DPR. RUU ini bakal merevisi jumlah agama yang saat ini diakui negara. "N.

(kompas) 2 eks DPR yang Menjadi Menteri Belum Bertemu Membahas Kolom Agama di KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum bertemu secara langsung dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas terkait rencana pengosongan kolom agama dalam KTP bagi penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi. "Belum-belum. Lagi sibuk," kata Tjahjo usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di TMP Kalibata, Jakarta, Senin (10/11/2014). Meski demi.

(kompas) Mendagri Tjahjo: Apa Orang Diluar Penganut 6 Agama Tak Boleh Punya KTP?

Rencana pengosongan kolom agama dalam kartu tanda penduduk bagi penganut kepercayaan menuai pro-kontra. Kementerian Dalam Negeri meminta agar pihak yang menolak rencana tersebut juga memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan itu. "Ya sudah, hanya dipikirkan jalan keluarnya. Ini kan usulan mereka, jadi kami tampung," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai mengikuti upacara p.

(kompas) Menag Lukman: Kolom Agama Dikosongkan Lindungi Warga yang Agamanya Belum Diakui Resmi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rencana pemerintah untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP bagi para penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara. Pemerintah ingin mengakomodir keyakinan para penganut kepercayaan yang agama mereka belum diakui negara. "Sebenarnya bukan pengosongan yang dikehendaki, tapi kolo.

(tempo) Obama: Indonesia Contoh Demokrasi-Pluralisme

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menyebut Indonesia sebagai contoh bagi demokrasi, toleransi, dan pluralisme bagi dunia meski merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Obama menyebut pemilu yang baru saja berlangsung menjadi bukti berjalannya demokrasi di Indonesia. (Baca: Di APEC, Jokowi Singgung Soal Lahan dan Izin )"Melihat pemilu di Indonesia, menegaskan adanya trans.

(kompas) KPK: Ketua MPR Zulkifli Hasan Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi Hutan

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun. Dalam kasus ini, Zulkifli diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat itu. "Diperiksa sebagai saksi bagi AM (Annas Maamun)," ujar Kepala Bag.

(Wall Street Journal) Joko Widodo First Speech Abroad: This Is Your Opportunity

In his maiden speech at an annual Pacific Rim economic forum as Indonesia’s new leader, President Joko Widodo pitched his country as a prime investment destination to regional business leaders, pledging to slash fuel subsidies that have crimped the government’s ability to spend on social and infrastructural development. Describing the $27 billion Jakarta spends annually to hold down fuel prices as.

(Republika) KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Ketua DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera usut dugaan korupsi yang dilakukan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019, Setya Novanto. Permintaan ini dilakukan oleh komunitas masyarakat Komite Merah Putih (KMP) yang mendatangi KPK pada Senin (10/11).Juru Bicara Komite Merah Putih Ibrahim Yusuf Folasimo (27) mengatakan sebagaimana yang tertulis dalam secarik kertas.

(tempo english) Kejawen Believers Support Idea to Leave Religion Column Blank

The notion of leaving religion column in the ID Card to be left blank has received a number of positive responses from people of traditional Javanese belief in Yogyakarta. "We have been waiting for such policy, so that we don’t fake our belief," said Jontek Permana Kurniawan, administrator of Kejawen belief Kadang Kadeyan Sabdalangit. Jontek said that the government cannot run from the tru.

(kompas sore) KIH-KMP Berdamai, Rekonsiliasi Tinggal Teknis

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, rekonsiliasi di DPR antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tinggal menunggu waktu. Kedua belah pihak telah menyepakati hal-hal prinsip. ”(Islah) segera diwujudkan,” kata Taufik, Senin (10/11), di Gedung DPR, Jakarta. Taufik berharap hal-hal teknis tinggal difinalisasi dan kedua kubu tidak lagi berpolemik di media massa. Meski demikian, T.

(Jakarta Post) Peace Deal Between Coalition Reached

The Red-and-White Coalition (KMP) has reached a peace deal with the Great Indonesia Coalition (KIH) at the House of Representatives, a senior lawmaker says. Senior Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) lawmaker Pramono Anung said that the KMP led by the Gerindra Party had given more than 16 leadership posts in the House’s internal bodies to his coalition, namely the KIH. “Our deal is tha.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam sesi CEO Summit, APEC 2014 di Beijing

Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and CEOs, good morning. First, on behalf of the Indonesian Government and the people of Indonesia, I would like to thank you for coming to my presentation. Today, I am happy, I am very happy, to be with you, because you know I was a businessman years ago. So, this morning, I am very happy because we can talk about business, about investment.

(Jakpost) Joko Widodo to Barack Obama: Islam tapestry of democracy

In his first encounter with US President Barack Obama, President Joko “Jokowi” Widodo told the leader of the most powerful country in the world on Monday that Indonesia was a model where Islam and democracy existed hand in hand. In their meeting on the sideline of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Beijing, China, Jokowi said that Indonesia, having the world largest Muslim popu.

(JakGlobe) KIH-KMP Make Peace, Will Share Chairmanship Commissions and Other Bodies

The two rival coalitions of parties at the House of Representatives have finally found a way to settle their conflict, deciding to divide leadership positions of the various commissions and other legislative bodies to prevent a deadlocked legislature. President Joko Widodo’s Awesome Indonesia Coalition (KIH) and Prabowo Subianto’s Red-White Coalition (KMP) on Monday announced that they had reached.

(Harian Kompas) Pasca Putusan Sela PTUN, Konsolidasi PPP Diperkuat

Konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan perlu diperkuat pasca putusan provisi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sikap saling ancam dan pecat bukanlah cara terbaik menyelesaikan masalah. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz mengemukakan hal itu seusai melayat anggota Fraksi PPP di DPR periode 1999-2009, Arief Mudatsir Mandan, di rumah duka di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Se.

(CNN) Wakil Ketua DPR Fadli Zon: Pilih Ulang Pimpinan AKD Tak Memungkinkan

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menepis adanya kemungkinan kocok ulang pimpinan alat kelengkapan dewan yang sudah ada saat ini."Bukan kocok ulang. Kocok ulang kan berarti yang ada sekarang dianggap tidak berlaku," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11). Menurut Fadli sejauh ini tidak ada kemungkinan untuk mengubah keputusan yang sudah dis.

[detik] Tubagus Hasanuddin (PDIP): KIH Ditawari 5 Ketua dan 16 Wakil Ketua AKD

Anggota Fraksi PDIP Tubagus (Tb) Hasanuddin telah mendengar kesepakatan terakhir yang dihasilkan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Jika kesepakatan telah dicapai, Tb berharap KIH segera setor nama-nama anggota komisi."(Kesepakatan terakhir antara KIH dan KMP) Saya dengar kita dapat lima Ketua dari seluruh Komisi dan Badan (16 Alat Kelengkapan Dewan)," k.

(Tempo English) Effendi Simbolon-PDIP: Fuel Subsidy is Unfair

Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) politician Effendi Simbolon opposes the government's plan to raise subsidized fuel prices, saying fuel subsidies are the wheels driving the economic growth. According to Effendi, it is unfair for the government to raise fuel prices since the public should not have to bear the burden of oil price fluctuations. "I never heard President Joko Wido.

(Jakarta Globe) Fadli Zon-Gerindra: No New Election on House Chairmanship

New elections for leadership positions in the House of Representatives’ (DPR) supporting bodies will not be held, Deputy Speaker Faldi Zon says, despite demands from the coalition led by President Joko Widodo, known as the KIH. The five-party minority KIH, which control 246 of the 560 seats in the House, filed a motion of no confidence against the House leaders last week and went as far as naming .

(viva) Dipolisikan Fadli Zon, Aktivis Anti Korupsi di Jawa Tengah Jadi Tersangka

Aktivis anti korupsi Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Rony Maryanto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik terhadap politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.Rony dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri di Kantor Ditlantas Polda Jateng, pada Kamis 6 November 2014 untuk dimintai keterangan. Didampingi kuasa hukumnya, Ainul datang puk.

(Jakarta Post) Idle days at House, standoff continues

As the standoff at the House of Representatives drags on, many newly installed lawmakers find themselves simply killing time, being paid for doing nothing.One such lawmaker is Daniel Johan of the National Awakening Party (PKB), who chooses to spend his afternoons reading books or watching TV in his office on the 21st floor of the Nusantara I building in the House complex in Senayan, Central Jakart.

(republika) Dadang Rusdiana-Hanura: Pilih Ulang AKD adalah Keharusan

Komunikasi antar koalisi yang berseteru di DPR diklaim terus dilakukan. Bahkan, Ketua MPR RI memprediksi kisruh di DPR selesai paling lambat 2 pekan.Namun, hingga saat ini belum ada titik temu dan kesepakatan antar Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)."Belum ada deal, selama ini kita ingin ada kocok ulang seluruh alat kelengkapan DPR," kata sekretaris fraksi partai H.

(Republika) Bambang Soesatyo-Golkar: DPR Pakai Hak Interpelasi Terkait 3 Kartu Jokowi

Tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo, KIS, KKS dan KIP menimbulkan kegaduhan pada dasar hukum anggaran yang digunakannya. Pemerintah mengklaim, tiga kartu sakti Jokowi didasarkan sudah dianggarkan dari dana BPJS dan dana dari sumbangan Corporate Social Responsibility (CSR).DPR menganggap langkah Presiden Jokowi dengan tiga kartu sakti ini sembrono. Alih -alih memberikan teladan yang bagus untuk b.

(Jakarta Post) Op-Ed: Dilemma of political opposition in Indonesia

In the current political situation, many believe the political performance of the Red-and-White Coalition of former presidential candidate Prabowo Subianto is part of its role as the opposition to cause political instability, but the conduct of its members in the House of Representatives would be more of a strategy for increasing bargaining power over President Joko “Jokowi” Widodo, rather than im.

(Tempo English) President Joko Widodo: We are Trapped in Fuel Subsidy Profligacy

President Joko Widodo said Indonesia had been wasteful on state budget for years. “We’re always trapped in fuel subsidy profligacy,” said Joko Widodo on Friday, November 7, 2014. He said the funds for fuel subsidy over five years ago reached Rp714 trillion, whereas subsidies for other sectors were relatively much smaller. In the last five years, Indonesia only budgeted Rp220 trillion for health an.

(viva) Fadli Zon: Tidak Mungkin Pilih Ulang Pimpinan AKD, Tapi Memungkinkan Komisi Dimekarkan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan tidak ada rencana pimpinan DPR untuk melakukan pemilihan ulang pimpinan alat kelengkapan dewan. Pasalnya, kader Koalisi Merah Putih yang saat ini memimpin alat kelengkapan adalah sah dan legal.Untuk mengakomodir permintaan Koalisi Indonesia Hebat yang menginginkan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan, Fadli menjelaskan bisa dilakukan dengan.

(Jakarta Post) President Joko Widodo: Reducing Fuel Subsidy, I am ready to be unpopular

President Joko “Jokowi” Widodo has said that he is ready to be seen as unpopular regarding the government’s plan to cut fuel subsidies. “I became a leader not to become popular. That is the responsibility of a leader. Every policy has its own risk,” Jokowi said as quoted by Antara news agency late Thursday. He said that Indonesians were very consumptive. “We burn Rp 714 trillion [on fuel] every da.

(tempo english) DPR as a Kindergarten: Nursery Crime

President Abdurrahman Wahid did not go too far when during his administration he described the House of Representatives (DPR) as a "kindergarten". The conduct of the 2014-2019 DPR legislators in the past few weeks, including one irate person kicking a table during a plenary session, has been pretty embarrassing, not to mention the creation of a 'shadow DPR leadership'. It is infant.

(tempo english) PKS Lawmaker Slams Minister's Notion of Erasing Religion Section

Aboe Bakar Al Habsy from the Prosperous Justice Party (PKS) Faction criticized Minister of Home Affairs Tjahjo Kumolo's policy on removing the religion section in the Indonesian ID card. "This is against Pancasila," said Aboe Bakar. Aboe said that the absence of the religion section will cause a problem when an official is going to be sworn-in. State officials are sworn-in in accordanc.

(Jakarta Globe) Home Affairs Minister Tjahjo Criticized by All Sides in Religion ID Debate

Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo waded in to a heated debate after suggesting that people have the option of leaving the religion column blank on their identity cards, forcing him to clarify his original remarks. The minister earlier said on Thursday that stating or not stating one’s religion is “a matter of privacy,” but later changed his statement saying that the option only applies to follow.

(Jakarta Post) Discord in PDI-P as members oppose fuel plan

Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) central board member, Puan Maharani, who is also Coordinating Human Development and Culture Minister, has insisted that her party remains solid despite opposition by several party politicians to the government’s plan to slash fuel subsidies.“There’s no rift. The PDI-P remains solid,” Puan, the daughter of PDI-P chairwoman Megawati Soekarnoputri, said.

(tempo english) Interview with House Speaker Setya Novanto: I'm being accused of all sorts of things

For a long time, Setya Novanto's name has been linked to corruption cases. In 1999, he became well-known over his reported involvement in the Bank Bali scandal, along with businessman Djoko Tjandra. He was repeatedly summoned by the Corruption Eradication Commission (KPK) over a number of cases, among them the bribery case over the Pekanbaru National Sports Week event, which also implicated Ri.

(kompascom) Eva Sundari Juru Bicara PDIP: Anggaran Kartu Sakti Jokowi dari APBN 2015

Pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan diperluas tahun depan. Kartu tersebut diambil dari APBN 2015. Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, pemberian ketiga kartu tersebut kepada masyarakat merupakan bagian dari merealisasikan janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye dulu. Anggaran yang digunakan, sambung dia, berasal .

PTUN Sampaikan Putusan Sela, Menunda Pengesahan Menhukham untuk PPP Muktamar Surabaya

Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan provisi atau putusan sela sebagai jawaban atas gugatan yang dilayangkan kuasa hukum PPP hasil Muktamar Jakarta. Implikasi provisi atau putusan sela PTUN, maka Keputusan Menkumham No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP Muktamar Surabaya, Ketua Romahurmuziy) ditu.

[CNN] Desmond Mahesa (Gerindra): Kami Tantang KIH Membubarkan DPR

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menilai alat kelengkapan dewan atau AKD saat ini belum terbentuk dengan sah. Koalisi Merah Putih (KMP) menganggap koalisi lawan politiknya itu tidak memahami hukum tata negara dengan menilai seperti itu."Suruh mereka belajar hukum tata negara. Kalau mereka menganggap ada yang salah, gugat secara hukum. Jangan debat kusir," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Parta.

(CNN) Satya Widya Yudha-Golkar: Kami Mengancam Permasalahkan Kartu-Kartu Jokowi di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menghadap dan menjelaskan secara detil mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program "kartu sakti" yang diluncurkan Senin lalu. Kartu sakti yang dimaksud meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)"Pemerintah harus jelas menentukan pos anggaran mana yang akan diamb.

(kompascom) Eva Sundari: Kader PDIP Dapat sanksi Jika Tolak Alih Subsidi BBM

PDI Perjuangan menegaskan seluruh kadernya harus mendukung apapun kebijakan pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan jika harga BBM dinaikkan, seluruh kader tanpa terkecuali harus mendukung dan tidak bisa melawan. "Dari rapat DPP kemarin dan juga sudah disosialisasikan kepada seluruh DPD, ketua umum (Megawati Soekarnoputri) s.

(merdeka) Menolak Pengalihan Subsidi BBM, Rieke Diah & Effendi Simbolon Kena Sanksi PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjatuhkan sanksi bagi dua kadernya, yakni Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Sanksi diberikan kareena keduanya secara terang-terangan menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.Hal tersebut diungkap oleh politikus PDIP Eva Sundari. Di mana, partai telah meminta agar seluruh kader PDIP harus mendukung kebijakan-kebijakan p.

(Tempo English) Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo to Include Minority Faiths on ID Cards

Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo said that the Home Affairs Ministry would immediately discuss the plan to include minority faiths and religions in the religion column on the Indonesian Identity Card (KTP). According to the minister, because their religions are not listed as those acknowledged by the state, many of them have no ID cards, or KTP. He also said since they do not have identity card.

(tempo) Jokowi Sudah Teken Perpres Nomenklatur Kementerian

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto mengatakan peraturan presiden tentang nomenklatur kementerian sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. "Tinggal diundangkan," kata Andin di Kementerian Keuangan, Jumat, 7 November 2014. (Baca: 30 Menteri Kumpul, Apa Saja yang Dibahas?)Pernyataan Andin dibenarkan oleh Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. "Seingat .

(kompas.com) KIH: Pemerintah Diharap Tidak Rapat Bersama DPR sampai Konflik Selesai

Ketua DPR RI tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Ida Fauziah, mengimbau pemerintah tidak menggelar rapat konsultasi dengan DPR RI sebelum masalah di internal DPR selesai. "Anjuran kami ke pemerintah, hadir di DPR bila selesai dulu di DPR ini," ujar Ida seusai rapat paripurna tandingan versi KIH di ruang Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014). .

CNN Indonesia - Jokowi: Kisruh DPR Tak Ganggu Iklim Investasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dualisme kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memanas belakangan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut menjadi hal pertama yang disampaikan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, hari ini.Jokowi mengakui setiap kali dirinya menerima tamu pejaba.

(Harian Kompas) Ketua DPR Setya Novanto Yakin Ada Solusi Pekan Ini

Keributan di DPR akibat perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan masih terjadi. Rapat Paripurna DPR masih terbelah menjadi dua kubu. Namun, pimpinan DPR tampaknya sudah mendapatkan jalan keluar. Ketua DPR Setya Novanto optimistis konflik di parlemen bisa segera diselesaikan pekan ini. ”Mudah-mudahan dalam minggu ini ada jalan keluar,” kata Setya Novanto saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Ko.

(Harian Kompas) Ketua DPD Irman Gusman: UU MD3 Tabrak Putusan MD3

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman mengungkapkan, pengaturan tentang DPD di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menabrak putusan Mahkamah Konstitusi 92/PUU-X/2012. UU MD3 justru mereduksi, menegasi, bahkan mengikis kewenangan konstitusional DPD. DPD berharap MK memberikan solusi secara konstitusional agar mereka tak lagi hadir sebagai .

(Harian Kompas) Premanisme Politik (Opini Bapak Abdillah Toha, Mantan Ketua BKSAP DPR)

Menurut Wikipedia, kata ”premanisme (berasal dari bahasa Belanda, vrijman = orang bebas, merdeka, dan isme = aliran) adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.” Wikipedia menambahkan, ”sering terjadi perkelahian antarpreman karena memperebutkan wilayah garapan, yang .

(tempo.co) Wakil Ketua DPR Fadli Zon: Tidak Akan Bagi-Bagi Pimpinan Komisi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadly Zon menegaskan tidak akan bagi-bagi kursi pimpinan alat kelengkapan/komisi DPR dengan fraks yang tergabung dalam Koalisi Jokowi. "Emang kue apa dibagi-bagi," ujar Fadly, di Kampung Poncol, Jakarta Timur, Selasa, 4 November 2014.Fadly mengatakan, pimpinan DPR termasuk dirinya, tidak berwenang menentukan pimpinan komisi-komisi yang ada di parlemen. P.

(merdeka.com) Aria Bima [PDIP]: Prabowo Setuju Pimpinan Komisi Dibagi 60:40

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus berusaha membangun komunikasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu guna mencari solusi atas kebuntuan di DPR yang memunculkan pimpinan tandingan."Kita akan lakukan lobi terus. Saya hari ini mau bicara dengan Demokrat, Pak Syarief Hasan, kayaknya sudah ada titik terang, PAN juga sama," kata politisi PDI Perjuangan Aria Bima di Kompleks Parlemen Senay.

(CNN) Theo Sambuaga (Golkar): KIH-KMP Semakin Dekat

Partai Golkar menyatakan peluang damai antara kubu PDIP dan koalisi Prabowo di parlemen telah terbuka. Kedua kubu saat ini terus menggelar komunikasi intensif untuk mencari solusi atas konflik mereka di DPR. “Pendekatan terus dilakukan. (Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih) sampai sekarang masih berkomunikasi. Keduanya sudah lebih dekat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L. .

(Jakarta Globe) House Speaker Setya Novanto: Rival Coalitions in House Agree to Reconcile

The two rivaling coalitions in the House of Representatives have agreed to set aside their differences, according to the leader of the legislative body. But a full reconciliation might remain elusive. House Speaker Setya Novanto said the leaders of all 10 factions in the legislature have met and stated their commitment to resolving the protracted split. “If possible [all factions] will continue to.

(Jakarta Globe) KIH Parties Behind Jokowi Want Re-election of House Leadership

The parties forming the Awesome Indonesia Coalition (KIH) say only a re-election of the leadership of commissions and supporting bodies in the House of Representatives will settle their ongoing dispute with the rival Red-White Coalition (KMP). The head of the House fraction of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), Ahmad Basarah, said the party fully supports any reconciliation effor.

(CNN) Hendrawan Supratikno-PDIP: Kami Terus Berusaha Dapat Pembagian Proporsional

Tawaran kursi pimpinan komisi sudah diberikan. Tapi kubu PDI Perjuangan di DPR tampaknya lebih menginginkan porsi pimpinan yang proporsional. Meski begitu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Pratikno mengatakan lobi-lobi terus dilakukan. “Tidak ada menang-menangan, tidak boleh tamak,” kata Hendrawan kepada CNN Indonesia, di Jakarta, Rabu (5/11). Hendrawan, yang kini duduk di Komisi Bidang Eko.

(detik) Ketua DPD: Peluncuran Kartu Jokowi Tak Perlu Persetujuan DPR

'‎Kartu Sakti' Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sebagainya tengah dalam proses penerapan. Namun Ketua DPR menyatakan perlu ada izin ke DPR untuk menerapkan kartu-kartu itu. DPD menolak keperluan izin semacam itu."‎Berlebihan. Itu tidak perlu," kata Ketua DPD Irman Gusman di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2.

(Jakarta Globe) Jokowi's First Trip Abroad

President Joko Widodo will soon depart for his first string of international visits and on Tuesday met with several of his ministers to prepare. Joko is scheduled to attend the Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC) summit in Beijing, which will be held on Nov. 9-14. From China, Joko will head to Naypyitaw in Myanmar to attend a conference of the Association of Southeast Asian Nations. After that.

(Kompas Sore) Dualisme DPR Bisa Didamaikan

”Jalan satu-satunya adalah berdamai melakukan musyawarah mufakat. Jika tidak bisa melakukan musyawarah mufakat, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” kata Refly, Rabu (5/11), di Jakarta. Menurut dia, dua kubu yang berseteru, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), dalam perebutan jabatan pimpinan DPR, telah melanggar aturan undang-undang (UU) dan Tata Terti.

(tempo.co) KPK: Syarif Hasan (Demokrat) Satu-Satunya Anggota DPR Yang Serahkan Daftar Kekayaan Sampai Saat Ini

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan baru satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Padahal, komisi antirasuah itu sudah mengimbau anggota parlemen untuk segera menyerahkan laporan tersebut. Satu orang itu adalah politikus Partai Demokrat Syarief Hasan."Baru Syarief Hasan," kata Johan melalui pesan pendek BlackBer.

(Harian Kompas) DPR Masih Terbelah

Sidang-sidang di DPR masih terbelah antara fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kedua kubu masih bersikukuh menjalankan agenda masing-masing tanpa berupaya saling mendekatkan diri. Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan digelar kelompok KMP dan tidak dihadiri anggota fraksi yang tergabung dalam KIH. Rapat Badan Legislasi membahas Ranca.

(Koran Tempo) KPK Lanjutkan Pimpinan DPR Bermasalah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan lembaganya akan terus menelusuri kasus korupsi yang diduga melibatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. KPK tak terpengaruh meskipun anggota DPR tersebut menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR. "Kami akan bekerja sesuai prosedur," kata Zulkarnain saat dihubungi kemarin.KPK kemarin memeriksa anggota DPR peri.

(Koran Tempo) Integritas Pimpinan DPR Dipertanyakan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menganggap pengisian kursi pimpinan ulat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat mengecewakan. Sebab, posisi penting itu kini sebagian dipimpin oleh wakil rakyat vang integritasnya dipertanyakan Mereka bermasalah dan diduga terlibat berbagai kasus korupsi. "Biar masyarakat menilai apakahparlemen mengalami krisis integritas," kata Zulkarnain s.

(Harian Kompas) Harapan Titik Temu di DPR

Masyarakat jengkel dengan perilaku anggota DPR. Kejengkelan sekelompok masyarakat terhadap perilaku DPR itu dilakukan dengan pengajuan pengaduan konstitusional (constitutional complaint)—yang belum ada dasar hukumnya ke Mahkamah Konstitusi—untuk membubarkan DPR. Pengajuan pengaduan konstitusional adalah ekspresi kejengkelan publik terhadap perilaku DPR yang belum juga bisa menyelesaikan masalah in.

(Rakyat Merdeka) Tiap Bulan Anggota DPR Setor 15 Juta Rupiah ke Partai

Anggota DPR periode 2014-2019 dilantik pada 1 Oktober 2014. Sebulan Iebih menjadi anggota dewan, mereka telah menerima gaji. Dari gaji yang mereka terima, anggota harus menyetorkan sumbangan kepada partai politiknya. Besaran setoran beragam, tergantung kebijakan masing-masing partai. Biasanya, semakin banyak anggota parpol yang duduk di Senayan, maka semakin kecil besaran uang setoran per orang. .

(Tempo English) Payoff

Setya knows when he needs to serve the powerful, when to lobby, to make friends, to appease his political foes or to share his gain with others. He is a prototype of today's politicians, when politics means a way of getting to the top, not a way to serve the people. Setya, 59, left his hometown of Bandung to become a businessman but eventually ended up in politics. He is said to own no fewer t.

(CNN) Gerindra dan PAN bersedia Berbagi Kepemimpinan AKD DPR

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella, menyatakan Gerindra dan Partai Amanat Nasional telah setuju untuk memilih ulang pimpinan komisi-komisi di DPR untuk memberi porsi keterwakilan Koalisi Indonesia Hebat di kursi pimpinan komisi.“Kami sambut baik (kesediaan mereka),” kata Patrice di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Ia mengetahui kepastian sikap Gerindra setelah ber.

kompascom) Kubu KIH Sudah Memulai Rapat Tiap Komisi

Anggota DPR dari kubu Koalisi Indonesia Hebat mulai menggelar rapat di tingkat komisi, Kamis (6/11/2014). Sebagian komisi mulai membahas agenda kerja, tapi sebagian komisi lainnya terpaksa menunda rapat karena tak mencapai kuorum. Salah satu komisi yang menggelar rapat adalah Komisi X DPR. Rapat dipimpin oleh pimpinan sementara DPR versi Koalisi Indonesia Hebat, Supriadin. Dalam rapat tersebut, an.

(Kompas Sore) Politik Ganjil PDI-P

PDI-P tampaknya masih gamang dalam menentukan posisi politik- nya setelah lebih dari sepuluh tahun menjadi partai oposisi. Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri kepada kadernya untuk mengubah mindset sebagai partai oposisi ke partai pemerintah tampaknya belum berhasil. Pernyataan anggota DPR PDI-P, Effendi Simbolon, yang menolak secara terbuka ke.

Mitra Kerja DPR 2014-2019 Berdasar Perubahan Nomenklatur

Komisi I Komisi Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Menteri Ryamizard Ryacudu), Kementerian Luar Negeri (Menteri Retno Lestari Priansari Marsudi), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menteri Rudiantara), Panglima TNI (Jenderal Moeldoko), Mabes TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nas.

(Harian Kompas Sore) Konflik Parlemen Berkepanjangan, Kinerja Kabinet Terancam

Masih terlalu dini untuk menilai kinerja Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dideklarasikan pekan lalu. Yang menarik, publik mempunyai keyakinan para menteri dalam kabinet tersebut akan mampu mewujudkan visi-misi JKW-JK. Sebanyak 72,1 persen responden jajak pendapat Kompas seperti yang dimuat harian ini, Senin (3/11), menyatakan hal itu. Secara keseluruh.

(Harian Kompas Sore) Satukan DPR, Presiden Jokowi Disarankan Gunakan Kewibawaannya

Perseteruan di DPR antardua koalisi belum mereda. DPR dan DPR tandingan pada Senin (3/11) ini berencana menggelar rapat secara terpisah untuk menyusun agenda masa depan masing-masing. Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengatasi polemik yang terjadi di DPR. Sebab, jika dibiarkan, krisis di parlemen dikhawatirkan akan mengganggu penyelengg.

(Tempo) Blusukan ke "Atas", Solusi Bagi Presiden Damaikan 2 Kubu Parlemen

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie meminta Presiden Joko Widodo berhenti blusukan ke pasar. Jimly menyarankan untuk menyerahkan tugas itu kepada para menteri. Sebab, saat ini, kata Jimly, Jokowi punya tugas yang lebih penting daripada blusukan. "Lebih baik Jokowi blusukan ke atas," ujar Jimly ketika dihubungi Tempo, Senin, 3 November 2014.Menurut Jumly, saat ini .

Mitra Kerja Masing-Masing Komisi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Senin (3/11/2014) telah menyetujui mitra kerja bagi 11 komisi di parlemen. Meski tanpa lima fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat, sidang itu tetap menghasilkan usulan. Siapa saja mitra kerja 11 komisi tersebut? Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi:- Kementerian Pertahanan- Kementerian Luar Negeri- Kementerian Ko.

(Harian Kompas) Opini: DPR yang Terbelah

POLITIK itu menarik, politik itu menghibur, tetapi politik juga memuakkan. Tiga persepsi mengenai politik itu juga tecermin apabila kita mengikuti perkembangan politik setelah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Politik menjadi menarik untuk ditonton jika kita melihat bagaimana elite-elite politik, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, misalnya, yang sebelumnya bertarung habis-habisan dengan b.

(detik) DPR Konflik, Nasib Perppu Pilkada Tak Menentu

Dewan Perwakilan Rakyat terbelah dalam dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dua kubu yang saling berseteru itu belum ada sinyal akan bersatu. Sementara setumpuk pekerjaan sudah menanti. Salah satunya adalah agenda pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah. Perpu ini mendesak dibahas mengingat tahun 2015 nanti ada ratusan dae.

(Tempo English) House Divided, Election Fiasco

The fiasco of the voting of chairman position of the commission of the House of Representatives (DPR) that led to the creation of the so-called the ‘rival DPR Speakers’ is very not productive and regrettable. If politicians at the House of Representatives (DPR) do not immediately reach an agreement, the dispute can pose problems to the government led by Joko Widodo – Jusuf Kalla. In the near futur.

(kompas.com) Lesehan, Ketua MPR Jelaskan Proses Perdamaian KIH-KMP

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yakin bahwa konflik di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) bakal berakhir. Meski tidak menyebutkan kapan terjadinya, paling tidak ada harapan DPR bakal bersatu kembali. Hal itu disampaikan Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senin (3/11/2014) petang. Cara penyampaiannya terkesan nyentrik. Zulkifli tiba-tba datang dari arah ruang pimpin.

(republika) Ketua DPR Setya Novanto Belum Terima Rencana Kenaikan Harga BBM dari Presiden Jokowi

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pihaknya belum menerima permintaan dari pemerintah untuk konsultasi terkait rencana kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Pemerintah belum konsultasi ke DPR. Hanya baru baca di koran," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, apa yang dismpaikan wakil presiden Jusuf Kalla tersebut tenga.

(kompas.com) Pramono Anung: Di Balik Layar, KIH-KMP Bertemu 15 Kali Selesaikan Konflik

Meski hubungan antara fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di depan layar terus memanas, di belakang layar, kedua kubu tersebut terus membangun komunikasi untuk menyelesaikan konflik internal di DPR. Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan, komunikasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi. "Kami mencari kebun.

Dukung Kenaikan BBM, PDIP Tak Konsisten dengan Buku Putih yang Dibagikan di DPR

Pengamat politik Heri Budianto menyatakan keraguannya terkait 'buku putih' yang dikeluarkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDID) saat menolak kenaikan BBM pada masa kepemimpinan SBY."Buku putih hanya bohong belaka" ujar Heri Budianto saat dihubungi Republika, Selasa (4/11).Heri melanjutkan, jika memang buku putih itu benar maka seharusnya Presiden Joko Widodo b.

(Jakarta Post) Jokowi Riding High in Public Support, May Leach Red-White Coalition

After assuming the nations highest office just a little more than a week ago, findings from a new survey reveal a high degree of public trust in the new leader. President Joko "Jokowi" Widodo. The Jakarta-based pollster, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), found in its latest survey, which was conducted between Oct. 2 and Oct. 4, that 52.8 percent of respondents were confident.

(Jakarta Post) Prabowo Praises Jokowi's Cabinet

Gerindra Party chairman Prabowo Subianto praised on Tuesday the lineup of President Joko "Jokowi" Widodo’s Cabinet. "ln my assessment, [the Cabinet] is good because it has a large number ot professionals. I hope Jokowis administration can work well," he said after attending the Golkar Partys 5Oh anniversary celebrations in Kemayoran, Central jakarta, late Tuesday. Prabowo also ca.

(Koran Tempo) Program Jokowi Bisa Terganjal DPR

Koalisi partaipendukung pemerintah menuding sapu bersih alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai pro-Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menghambat pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Kami tak ingin kabinet Jokowi-JK diganggu sceara politik. Karena itulah kami mengeluarkan mosi tak percaya kepada pimpinan DPR yang seka-rang," ujar Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan di Komp.

Hasil Pemilihan AKD DPR-RI

Komisi I Ketua : Mahfudz Siddiq (PKS) Wakil Ketua : Asril Hamzah Tandjung (Gerindra), Tantowi Yahya (Golkar), Hanafi Rais (PAN) Komisi II Ketua : Rambe Kamaruzaman (Golkar) Wakil Ketua : Ahmad Riza Patria (Gerindra), Wahidin Halim (Demokrat), Mustafa Kamal (PKS) Komisi III Ketua : Azis Syamsuddin (Golkar) Wakil Ketua : Desmond Junaedi Mahesa (Gerindra), Benny K Harman (Demokrat), Mulfachri Harahap.

Persebaran Tiap Fraksi Mendapat Ketua dan Wakil Ketua Alat Kelengkapan Dewan

PKS 1 Ketua Komisi (I); 5 Wakil Ketua Komisi (II,V,VII,VIII,X); 1 Ketua nonkomisi (Mahkamah Kehormatan Dewan); 1 Wakil Ketua nonkomisi (BKSAP) total: 8 posisi PAN 2 Ketua Komisi (VI;VIII); 5 Wakil Ketua Komisi (I, III, IV, IX, XI); 2 Wakil Ketua Nonkomisi (BKSAP, Baleg) total: 9 posisi Demokrat 2 Ketua (IX,X); 7 Wakil Ketua (II,III,IV,V,VI,VII,XI); 2 Ketua nonkomisi (BKSAP); 2 Wakil Ketua n.

(kompas) Presiden Jokowi Berharap KMP dan KIH Bersatu

Presiden Joko Widodo berharap agar Dewan Pimpinan Rakyat bisa kompak sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terkait pertikaian antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di parlemen, diharapkan ada solusi bersama untuk menjaga keutuhan parlemen. Hal itu disampaikan mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto."Presiden sebagai eksekutif itu sangat berharap DPR bisa segera m.

(Jakarta Globe) Religious Minister Lukman Promises Bill to Protect Religious Minorities

The lone minister to survive the cut to President Joko Widodo’s cabinet from the previous administration has unveiled plans to draft a bill that would afford unprecedented protection to religious minority groups, continuing where he left off in his battle against rising religious intolerance. “Over the next six months, we will work on this bill to protect all religious groups, including those outs.

(detik) Presiden Belum Terima Usulan Konkret Apapun Terkait Perppu UU MD3

Presiden Joko Widodo didesak koalisinya di DPR untuk menerbitkan perpu UU MD3 terkait kondisi di parlemen. Tetapi desakan itu masih sebatas wacana saja.Hal itu diungkapkan seskab Andi Widjajanto, di Kantor Setneg, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (30/10/2014). Andi mengatakan belum ada usulan konkret terkait pembuatan perpu UU MD3."Belum ada usulan kongkret ke arah sana ya, biasanya kalau ada usulan.

(kompas) DPR Keliru Pahami Subsidi BBM

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menegaskan kalangan pengusaha mendukung rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.Pengusaha, ujar Suryo, bahkan sudah siap menerima eksesnya, seperti kemungkinan tuntutan buruh, serta melorotnya daya beli masyarakat. Namun, yang menjadi keprihatinan Suryo adalah banyak pihak yang saat ini keliru memahami.

(merdeka) Jumat Ini , Diajdwalkan DPR Tandingan Dilantik

Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melaksanakan sidang paripurna pengesahan pimpinan DPR tandingan. Sidang tersebut sedianya akan mengundang juga kubu Koalisi Merah Putih (KMP)."Sidang paripurna (pengesahan pimpinan DPR tandingan) yang kita undang semua anggota DPR. Jam rencanaya pukul 09.00 WIB," kata politikus PDIP Aria Bima.Dia memastikan sekretariat j.

(Harian Kompas) DPR Semestinya Bersatu

Elite partai politik perlu bertemu untuk mencari solusi sekaligus mencairkan ketegangan atas kondisi yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Koalisi Merah Putih tidak membuka diri, Koalisi Indonesia Hebat harus rela meski tidak mendapat kursi pimpinan di semua alat kelengkapan DPR. ”Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat seharusnya sadar, pemilu sudah usai. Masyarakat pun sud.

(Harian Kompas) Sapu Bersih Komisi dan DPR Tandingan: Hilangnya Kearifan Politik

PIMPINAN dan alat kelengkapan DPR akhirnya terbentuk. Koalisi Merah Putih menyapu bersih pimpinan DPR dan pimpinan komisi. Pemilihan pimpinan komisi memunculkan kekisruhan dalam Rapat Paripurna DPR. Penguasaan pimpinan komisi oleh Koalisi Merah Putih direspons dengan mosi tidak percaya yang diajukan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Mereka membentuk DPR tandingan. Dinamika polit.

DetikNews - KIH Minta Diakomodasi, Aria Bima: Sekjen DPR Jangan Ikut Berpolitik

Detik.com, Jakarta - Niat ratusan anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar sidang paripurna terhalang karena ruangan gedung paripurna dikunci. Politisi PDI Perjuangan Aria Bima meminta pihak Setjen DPR tidak ikut-ikutan berpolitik."Sekjen itu jangan politik-politikan atau ikut kubu koalisi KMP. Sekjen itu harus ikut menyediakan dan mendukung anggota dewan bekerja. Kita juga pun.

(Harian Kompas) Pemerintah Ingin DPR Bersatu

Presiden Joko Widodo berharap Dewan Perwakilan Rakyat segera menyelesaikan persoalan internalnya dan kembali bersatu. Oleh karena itu, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, DPR sebaiknya kembali bermusyawarah. ”Lebih baik kalau kita ini bersatu. Lebih baik kita ini menjaga persatuan dan kesatuan, dan akan menjadi contoh bagi rakyat,” kata Joko Widodo, Jumat (31/10), di Jakarta. Ketegangan yang kini .

(Tempo English) No Need for a Rival DPR

Amid escalated tension between rivaling coalitions at the House of Representatives (DPR), Vice President Jusuf Kalla said on Friday that there is no need to form a rival DPR. Kalla hopes that the two conflicting camps at the parliament could sit together in a forum to settle the dualism problem, and engage in take-an-give principles to create harmony in the government. "There needs to be a for.

(TEmpo English) Polarization Within DPR Must End

Chairman of the Election Organization Ethics Council (DKPP), Jimly Asshiddiqie said the polarization of two political forces within the House of Representatives (DPR) that continues to happen must end as it is not in line with the political dialogues done by elites of the two sides. Among the dialogs are meeting between President Joko Widodo (Jokowi) Prabowo Subianto on October 17, meeting between.

(Harian Kompas) Konflik KIH vs KMP Berkepanjangan, Tenaga Pendukung DPR Tak Kunjung Terima Gaji

HAMPIR setiap hari Fajlurrahman, tenaga ahli salah seorang anggota DPR, datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejak pelantikan DPR pada 1 Oktober lalu, ia banyak berkegiatan di parlemen, khususnya dalam rapat-rapat paripurna berantai yang diikuti anggota DPR yang ia dampingi. Lelaki asal Makassar itu selalu memberikan masukan kepada anggota, terutama jika diminta. Hal serupa dilakukan Mir.

(Koran Tempo) Opini: Parlemen Terbelah, oleh Arya Budi

Kemenangan Koalisi Pendukung Prabowo (KPP)-Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, dan PAN-yang berkekuatan 56 persen kursi parlemen, melumat habis posisi pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan Dewan mengingatkan saya akan tesis Jeffry Winters (2011 273) bahwa "(setelah Orde Baru] para oligark pribumi mulai menanamkan sumber daya cukup besar dalam politik partai."Penanaman sumber daya itu kini p.

(Harian Kompas) Konflik DPR, Tanda Kemunduran; oleh Rusdi Amral

KERICUHAN yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan tanda-tanda akan kemunduran kita. Perebutan kursi pimpinan di lembaga yang terhormat ini sungguh mencabik-cabik kehormatan yang mereka miliki. Dua kali kericuhan di DPR dalam sebulan terakhir mengingatkan kita pada sosok Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Presiden keempat Indonesia itu menilai DPR mirip taman kanak-kanak (TK). Mereka cakar-caka.

(Harian Kompas) Kedua Koalisi Segera Cari Solusi

Anggota Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya duduk bersama mencari solusi dari kisruh politik di DPR. Kedua koalisi perlu bermusyawarah di internal DPR untuk mencari titik temu mencairkan kebekuan politik demi kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan rakyat Indonesia. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyampaikan hal itu di sela-sela membuka Musyawarah Nasional Nah.

(Majalah Tempo) Dalam Kepungan Koalisi Prabowo

Dalam Kepungan Koalisi Prabowo (Majalah Tempo) Tak ada alasan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk tidak menyukseskan pelantikan presiden terpilihjoko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla, pada 20 Oktober nanti. Janji Ketua MPR Zulkifli Hasan bahwa tidak akan ada penjegalan pada hari pelantikan harus dianggap sebagai sumpah pemimpin lembaga tinggi negara kepada orang ramai-sesua-tu yang harus di.

(tempo.co) "DPR Tandingan" Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR

Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dosi Iskandar meminta Dewan Perwakilan Rakyat menimbang kondisi rakyat jika berencana membangun gedung baru. Menurut Dosi, DPR harus bisa lebih berempati dengan kondisi saat ini. "Mesti empati pada rakyat. Daripada buat baru, kalau yang lama bisa dialihfungsikan, kenapa tidak?" ujar Dosi saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 November 2014. (Baca: DPR Pe.

(Tempo English) ICW Demands Explanation on New DPR Building Plan

Indonesia Corruption Watch researcher Ade Irawan asked the House of Representatives (DPR) to explain several things to the public if it wanted to revive DPR new building development project as the public’s perspective could be influenced by DPR’s explanation. “First, from the aspect of justice. This building construction can cause the DPR to be considered selfish and insensitive to the public inte.

(kompascom) Rangkul KIH, Fahri Hamzah Beri Usulan Jumlah Komisi DPR Ditambah 3 Lagi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penambahan komisi dalam DPR periode 2014-2019 untuk menampung keinginan fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat yang belum mendapatkan kursi pimpinan di 11 komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) lainnya. "Saya kira bisa ditambah jumlah komisi. Itu suara terakhir dari teman-teman untuk bisa memimpin AKD. Mungkin bisa ditambah tiga komisi lagi," kata Fahri.

Presiden Sambut Pimpinan DPR Bahas Nomenklatur, Surat Rekomendasi DPR Sudah Final

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu pimpinan DPR hari ini untuk membahas perubahan nomenklatur kementerian. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, hari ini. "Pak Joko Widodo akan menyambut Ketua dan pimpinan DPR," kata Andi Widjajanto di Istana, (25 Oktober 2014). Sementara itu, surat balasan berupa rekomendasi DPR merespon perubahan nomenklatur kementerian sudah final dan selesai.

(kompas) Pimpinan DPR Batal Temui Joko Widodo di Istana Merdeka

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas soal perubahan nomenklatur kementerian, Sabtu (25/10/2014). Agenda tersebut dibatalkan karena pimpinan DPR memiliki kesibukan yang lain. "Diundur besok (Minggu) karena ada acara 1 Muharram. Semalam DPR yang minta batal," kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, saat.

(CNN INdonesia) Mantan Ketua DPR: Perubahan Nomenklatur Makan Biaya dan Waktu

Rencana Presiden Joko Widodo mengubah nomenklatur sejumlah kementerian diyakini akan memakan biaya yang cukup besar. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan hanya akan menghambat kinerja pemerintah dan kontraproduktif dengan upaya percepatan pembangunan. Marzuki Alie, Wakil Pembina Partai Demokrat, menuturkan perubahan nomenklatur kementerian di tingkat pusat secara otomatis akan diikuti dengan peru.

Arief Budimanta (DPR, PDIP): Ada Tarik Ulur dalam Penyusunan Kabinet

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arief Budimanta mengakui tarik ulur rencana pembentukan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Meski begitu, Arief meminta masyarakat percaya terhadap apa pun yang nantinya diputuskan oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.Menurut Arief, dalam melakukan proses rekrutmen menteri-menteri sudah sesuai dengan .

(Jakarta Post) Meeting to discuss ministry nomenclature postponed: Joko Widodo & House Speakers

House of Representatives leaders have postponed a meeting scheduled to take place on Saturday with President Joko “Jokowi” Widodo to discuss changes to the names of several ministries. Transition team deputy chief Andi Widjajanto said that the House’s leaders had cancelled the meeting in observance of the Islamic new year on Saturday. “The meeting will be conducted tomorrow [Sunday],” Andi said on.

(Jakarta Globe) Cabinet Announcement Still Elusive but State Palace Targets Monday Inauguration

The composition of Indonesia’s next cabinet under the presidency of Joko Widodo was still uncertain on Saturday after several days of media speculation and scrutiny of candidates’ financial records by Indonesia’s antigraft agency. Vice President Jusuf Kalla told reporters on Friday that the announcement was imminent, and committed to a Monday inauguration day for the incoming batch of ministers. .

(detik) Jelang Kabinet Diumumkan, DPR Ternyata Belum Rampung Membahas Nomenklatur

Surat Presiden Joko Widodo tentang pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian masih belum selesai dibahas pimpinan DPR. Padahal, kabinet akan diumumkan pada Minggu (26/10) besok. Mengapa surat DPR itu belum juga dikirim ke Jokowi?"Ada beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan. Misal, ada penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Lingkungan Hidup, dari mitra kerja saja itu sudah berbeda..

(republika) Dijadwalkan Ulang, Joko Widodo bertemu Setya Novanto besok Ahad Jelang Kabinet Diumumkan

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto diundur. Awalnya, pertemuan untuk membahas pertimbangan nomenklatur kementerian itu dijadwalkan pada Sabtu pagi. Mantan deputi tim transisi Andi Widjajanto mengatakan, pengunduran karena pimpinan DPR mengikuti acara 1 Muharram atau penyelenggaran tahun baru Islam. Kemungkinan besar acara pertemuan antara Jokow.

(Kontan) Temui Jokowi Besok Ahad, Ketua DPR Serahkan Rekomendasi Nomenklatur

Presiden Joko Widodo akan menerima pertimbangan dari pimpinan DPR terkait perubahan nomenklatur kabinetnya pada Minggu (26/10). Dalam pertemuan itu, Jokowi juga akan mendiskusikan pertimbangan itu dengan pimpinan DPR. Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menjelaskan, dalam agenda terjadwal, pertemuan Jokowi dengan pimpinan DPR akan berlangsu Minggu siang, di Istana Kepre.

Tanpa KIH, KMP di DPR akan Sahkan Alat Kelengkapan Dewan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan bisa tetap dilakukan meskipun ada lima fraksi di DPR yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya. Menurutnya DPR harus segera bekerja menjalan fungsi tugasnya seperti yang diatur dalam undang-undang "Bisa dilakukan," kata Novanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan,.

Republika - Setya Novanto: DPR Siap Koreksi Kabinet Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPR RI Setya Novanto siap mengoreksi kebijakan kabinet yang dibentuk Presiden RI Joko Widodo. "Kita selaku pimpinan DPR, hal yang baik, kita akan berikan dukungan yang kuat. Hal yang kurang (baik), kita akan berikan koreksi secara konstruktif dan sesuai dengan UUD 1945,"kata Novanto kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/10). Poli.

(Harian Kompas 29 Oktober 2014): Kementerian Agama Akan Ajukan RUU Perlindungan Umat Beragama ke DPR

Kementerian Agama menyiapkan draf Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini diharapkan menjadi turunan dari UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. ”Dalam enam bulan ke depan, kami menyiapkan RUU Perlindungan Umat Beragama. Ini merupakan salah satu rekomendasi da.

(Harian Kompas 29 Oktober 2014): Demokrasi Butuh Penyeimbang

Di usia yang ke-50 tahun, Partai Golkar menetapkan posisinya sebagai penyeimbang di parlemen. Meskipun sebagai partai oposisi, Partai Golkar tidak mau sekadar menjadi penentang pemerintah. Golkar ingin menjadi sahabat sejati yang tidak hanya yes man belaka. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie saat berpidato menyambut Hari Ulang Tahun Ke-50 Partai Golkar, Selasa (28/10), d.

(Harian Kompas 29 Oktober): Perilaku DPR 2014 Memalukan

Perilaku Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 dinilai sudah sangat memalukan. Belum satu bulan mengucapkan sumpah, anggota DPR dua kali ricuh di rapat paripurna. Sumber kericuhan pun sama, yaitu berkutat pada perebutan kursi pimpinan, bukan persoalan substansial rakyat. ”Ini sangat memalukan, menyakitkan, bahkan mengkhawatirkan,” kata tokoh gerakan reformasi Ray Rangkuti, yang juga Direktur Lingkar.

(CNN Indonesia) Terunda 4 Kali, Paripurna Rabu Ini Pilih Pimpinan Tiap Komisi dan AKD Lainnya

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan menggelar pemilihan pimpinan untuk memimpin alat kelengkapan dewan (AKD) Rabu (29/10) besok setelah pimpinan DPR mengesahkan daftar nama anggota kelengkapan dewan yang diberikan Fraksi PPP kubu Suryadharma Ali."Jadi, besok langsung ke acara pemilihan komisi dan alat kelengkapan dewan. Saya sendiri langsung memimpin di Komisi I, II, III, Badan Legis.

(Pikiran Rakyat 29 Oktober) Menhukham Terpilih Yasona Laoly Sahkan PPP Romahurmuziy, Koalisi Merah Putih Protes

Pemerintah, lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dinilai mengintervensi parlemen. Hal itu menyusul diterbitkannya surat tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Surat inilah yang memicu kericuhan pada sidang paripurna DPR, Selasa (28/10/2014). Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahessa mengaku, pihaknya telah mengo.

(Kompas Sore 29 Oktober 2014) Kekebalan Hukum Anggota DPR, Pasal 245 UU MD3 Dinilai Diskriminatif

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Roichatul Aswidah, mengungkapkan bahwa perumusan Pasal 245 UU MD3 memiliki kecenderungan untuk melindungi anggota DPR terhadap semua jenis tindakan hukum. ”Perlindungan dalam Pasal 245 UU MD3 ini telah melanggar prinsip non-diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” kata Roichatul dalam sidang mengenai aturan penyidikan.

List Chairmanship: Commission; DPR

Commission I, which oversees defense, information, foreign and political affairs; Chairman: Mahfudz Siddiq (Prosperous Justice Party, or PKS). Deputies: Tantowi Yahya (Golkar), Asril Hamzah Tanjung (Great Indonesia Movement Party, or Gerindra), Hanafi Rais (National Mandate Party, or PAN). Commission II, which is responsible for home affairs, regional autonomy, agrarian affairs; Chairman: Ramb.

(Harian Kompas 30 Oktober) DPR Terbelah, Rakyat Jadi Korban

Dewan Perwakilan Rakyat terbelah. Pimpinan DPR, Rabu (29/10), tetap melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan meski hanya dihadiri lima fraksi. Sementara lima fraksi lainnya menolak dan membentuk pimpinan tandingan. Kondisi ini akan menghambat kerja pemerintah dan akhirnya rakyat yang jadi korban. Pemilihan pimpinan alat kelengkapan kemarin dilakukan di setiap komisi dan badan. Dasar pimpinan.

(CNN) Perppu MD3, Benteng Pertahanan Terakhir PDIP

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tak pernah lepas dari sorotan kamera dan pena pewarta. Mulai dari kisruh penentuan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), rusuh pemilihan paket pimpinan parlemen yang digawangi pimpinan sidang sementara Popong Otje Djunjunan, hingga yang terbaru adegan banting meja oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar. Adegan itu menjadi bagian dari cerita.

(Harian Kompas 30 Oktober) Perburuan Kursi Kekuasaan

Anggota DPR memang menyandang status ”Yang Terhormat” meskipun perilaku politiknya amat jauh dari sikap terhormat. Sejumlah media massa, Rabu, 29 Oktober 2014, memasang foto anggota DPR menjungkirbalikkan meja di Ruang Rapat Paripurna DPR sebagai protes atas sidang penetapan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan ikut menjadi penyebab terj.

(Harian Kompas) Tradisi Baik, Menteri Nonaktif di Partai

Pengunduran diri sejumlah menteri Kabinet Kerja dari kepengurusan di partai politik tergolong tradisi baru yang patut dihargai. Langkah itu bisa menekan potensi konflik kepentingan partai dalam pemerintahan sekaligus mendorong menteri fokus bekerja. ”Loyalitas menteri-menteri sebaiknya memang tunggal, yaitu hanya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketika loyalitas pada negara dimulai, ma.

(Harian Republika) KMP Dicurigai Ingin Jatuhkan Jokowi-JK, KIH Bikin DPR Tandingan

Lima partai yang tergabung dalam Koalisi indonesia Hebat (KIH) melayangkan mosi tidak percaya terhadap para pimpinan DPR. Mereka menilai, kelima pimpinan DPR tidak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin berbagai sidang yang dilakukan. "Dengan sesungguh-sungguhnya dan sesadar-sadarnya kami mengambil sikap mosi tidak percaya pada pimpinan DPR RI," kata politisi PDIP Arief Wibowo d.

(Koran Tempo) [interview Menkopohukam] Wakil Rakyat Koq Seperti Preman

SEPULUH menit selepas pukul tujuh pagi, Laksamana (Purnawirawan) Tedjo Edhy Purdijatno tiba di kantor sisi barat Monumen Nasional, Jakarta, kemarin. Empat staf kantor menyambutnya saat Tedjo keluar dari sedan hitam Toyota Royal Saloon berpelat RH5. Ini hari ketiganya ia bekerja sebagai bagian dari Kabinet Kerja. "Saya tak pernah berpikir suatu saat menjadi menteri koordinator," kata mantan.

Daftar Anggota Badan Legislatif (Sementara) DPR 2014-2019

Badan Legislasi Partai Golkar Firman Soebagyo Bobby Adhityo Rizaldi Agung Widyantoro Adies Kadir Ichsan Firdaus Gatot Sudjito Sarmuji Saiful Bahri Ruray Delia Pratiwi BR. Sitepu Neni Moerniaeni Ferdiansyah Mukhamad Misbakhun Partai Gerindra Ahmad Muzani Azikin Solthan Wihadi Wiyanto Martim Hutabarat Aryo P. S. Djojohadikusumo H. D. Sodik Mudjahid Putih Sari Dwita Ria Moreno Suprapto Sumail Abdull.

Daftar Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (Sementara) DPR 2014-2019

Badan Urusan Rumah Tangga Partai GolkarRoem KonoA.A. Bagus Adhi Mahendra PutraHamka B. KadyAditya Anugrah MohaPartai GerindraNovita WijayantiSusi Marleny BachsinSri MeliyanaPartai DemokratAgung Budi SantosoAnton Sukartono SurattoMuslimPartai Amanat NasionalAmranKuswiyantoPartai Keadilan SejahteraRefrizalAnsory Siregar.

Daftar Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (Sementara) DPR 2014-2019

Badan Kerjasama Antar Parlemen Partai GolkarMeutya Viada HafidFayakhun AndriadiAndi Achmad DaraGde Sumarjaya LinggihDwie Aroem HadiatieIndro HanantoDave Akbarshah Fikarno LaksonoAndi Fauziah Pujiwatie HattaPartai GerindraBiem Triani BenjaminRachel Maryam SayidinaWenny WarouwMohamad HekalRahayu Saraswati DjojohadikusumoAmrullah Amri TuasikalSutan Adil HendraPartai DemokratDwi Astuti WulandariMelani.

Daftar Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (Sementara) DPR 2014-2019

Mahkamah Kehormatan Dewan Partai GolkarLili AsdjudiredjaHardisoesiloJohn Kenedy AzisPartai GerindraSufmi Dasco AhmadMuhammad Syafi'iPartai DemokratDarizal BasirGuntur SasonoPartai Amanat NasionalHang Ali Saputra Syah PahanRiski SadigPartai Keadilan SejahteraK. H. Surahman Hidayat.

Kompas Sore 22 Oktober 2014: KPU-Bawaslu Desak DPR Percepat Bahas Perppu Pilkada

”Untuk bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan sukses, perlu dukungan dari pemerintah dan DPR. Sampai saat ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) belum dibahas oleh DPR. Kami ingin payung hukum pelaksanaan pilkada ini cepat mendapatkan kepastian,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Rabu (22/10) di Jakarta. Meskipun untuk saat ini KPU diizinkan men.

Harian Kompas 23 Oktober 2014: KIH Belum Daftar Anggota, Alat kelengkapan DPR Belum Terbentuk

Hingga Rabu (22/10) atau tiga pekan setelah pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, alat kelengkapan DPR belum juga terbentuk. Lima partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat belum juga menyerahkan daftar nama anggotanya yang akan ditempatkan di 11 komisi dan 5 badan di DPR. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Keban.

Harian Kompas 23 Oktober 2014: Enam Kementerian Diubah

Jelang finalisasi penyusunan menteri Kabinet Indonesia Hebat, Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan DPR dalam perubahan nomenklatur terhadap enam nama kementerian. Selain untuk meningkatkan kinerja, juga proporsionalitas beban tugas pemerintah. Dalam surat Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 21 Oktober 2014 disebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumaha.

Koran Tempo 23 Oktober: Kamis Ini, DPR Gelar Paripurna Bahas Nomenklatur Kabinet

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan, menyatakan Presiden Joko Widodo belum bisa mengumumkan kabinet sebelum Dewan menyerahkan pertimbangan ihwal perubahan nomenklatur yang diusulkan Jokowi. "Secepatnya akan kami usahakan, karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Soal persetujuan dan surat jawaban dari DPR, kata .

Tempo.co - Koalisi Pro-Jokowi Tolak Ajukan Nama Anggota Komisi

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi pendukung Joko Widodo di parlemen hari ini, Kamis, 23 Oktober 2014, menolak menyerahkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan. "Kami tak akan serahkan nama sebelum ada rapat bersama lagi dengan pimpinan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca juga: Rapat Paripurna D.

Kompas.com - DPR Terbelah Dua, Pemilihan Pimpinan Komisi "Deadlock"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat kembali menemui jalan buntu. Pasalnya, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Nasdem, dan PPP belum juga menyerahkan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Padahal, sesuai Tata Tertib DPR Pasal 271 (c), penyerahan .

Harian Kompas 24 Oktober 2014: Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih Agar Musyawarah

Lima fraksi pendukung pemerintah di parlemen bertahan. Mereka menolak menyerahkan daftar nama anggota yang akan ditempatkan di alat kelengkapan DPR. Daftar nama akan diserahkan jika semua fraksi setuju penetapan pimpinan alat kelengkapan lewat musyawarah mufakat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang memimpin rapat paripurna, Kamis (23/10), akhirnya menutup sidang tanpa perkembangan berarti. Koalis.

MetroTV News - Pertimbangan Nomenklatur Kabinet Jokowi dari DPR Usai Senin

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan DPR untuk merubah nomenklatur beberapa kementerian. Surat Jokowi telah dikirim 22 Oktober lalu. DPR memastikan pembahasan perubahan struktur atau nomenklatur beberapa kementerian akan dilakukan dalam waktu dekat.Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, DPR akan mengkaji nomenklatur itu dalam beberapa hari ke depan. "Jumat,.

Berita Satu - Fitra : Alat Kelangkapan Dewan Berpotensi Korupsi

Jakarta, BeritaSatu.com - Semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), antara lain Komisi, Badan Anggaran dan Badan Legislasi, punya potensi untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Alat DPR mengelola keuangan negara dalam jumlah besar, karena itu kalangan Partai Politik (Parpol) diminta lebih berhati-hati dalam menempatkan kadernya di komisi. “Berdasarkan pengalaman DPR masa lalu, komisi malahan jadi s.

(beritasatu) Wakil Presiden Jusuf Kalla: Pengumuman Kabinet Tidak Menunggu DPR

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengemukakan, pengumuman anggota kabinet tidak harus menunggu surat pertimbangan dari DPR. JK dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan pengumuman kapan saja, tanpa menunggu balasan surat dari Jokowi ke DPR. "Tidak menunggu dari DPR. [Nama] yang diubah tidak tercantum dalam Undang-Undang (UU). Kecuali kalau yang diubah ada dalam UU maka harus nun.

(kompascom) Pimpinan DPR Bahas Surat Jokowi secara Tertutup

Pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan perwakilan kementerian dan sejumlah praktisi serta pakar untuk membahas surat Presiden Joko Widodo terkait perubahan nomenklatur kementerian, Jumat (24/10/2014). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto memimpin pertemuan yang digelar di lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu adalah Sekretaris Jenderal Kemen.

(CNN Indonesia) Pimpinan DPR Selesai Bahas Surat Joko Widodo

Dewan Perwakilan Rakyat telah rampung membahas surat Presiden Joko Widodo mengenai perubahan nomenklatur kementerian dengan sejumlah pakar dan sekretaris jenderal kementerian terkait, Jumat sore (24/10).“Semua sudah dibahas tuntas,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam pembahasan itu, ada pakar yang datang langsung ke DPR seperti ekonom Henri Saparini. Ada p.

(republika) Aburizal Bakrie: Pemerintah Tak Perlu Izin DPR untuk Naikkan Harga BBM

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan, pemerintah tak memerlukan izin dari DPR untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah hanya perlu memberi kompensasi terhadap rakyat yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM."Bolanya ada pemerintah, kalau pemerintah menaikkan (harga) BBM dan apa kompensasinya," katanya usai menghadiri acara Angkatan Muda Partai .

(tempo) Fadli Zon: Etikanya Pengumuman Kabinet Tunggu Rekomendasi DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan, pertimbangan DPR tidak menjadi kendala bagi Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan kabinet. Sebab, kata Fadli, menurut Undang-Undang Kementerian Negara, DPR hanya memberikan pertimbangan.Fadli mengatakan, meski hanya pertimbangan sebaiknya pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo tetap menunggu pertimbangan dari DPR. "Karena ada surat, e.

(viva) Pergantian Antar Waktu Fraksi Demokrat, Ambar Tjahjono digantikan Roy Suryo

Belum selesai masalah korupsi yang menjerat kadernya, kini Partai Demokrat mengalami konflik internal dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) No.251/DPP-PHPU 2014.Dalam surat tertanggal 17 Oktober dan ditanda tangani Ketua Mahkamah Partai, Amir Syamsuddin, memutuskan enam hal di antaranya mengabulkan permohonan pemohon sebagian, menyat.

(Perludem-Rumah Pemilu): Efektivitas Pemerintahan Ditentukan Perkawinan Eksekutif-Legislatif

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, efektivitas pemerintahan bisa terbentuk jika program atau kebijakan pemerintah mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif. Artinya, kebijakan pemerintah yang tak mendapat persetujuan dari parlemen membuktikan bahwa hubungan yang terjalin di antara dua lembaga tersebut tak efektif. “Ini karena sistem pemerintahan kita menghendaki adanya perkawinan kekuasaan a.

(tempo) Ahad Sore, Jokowi Kenalkan Kabinetnya Sembari Minum Teh

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akan mengenalkan anggota kabinetnya pada Ahad, 26 Oktober di Istana Negara. Bekas deputi tim transisi, Andi Widjajanto, mengatakan acara perkenalan rencananya dilakukan jam 16.00."Kemungkinan akan ada perkenalan anggota kabinet pada Minggu sore, jam 16.00 di halaman antara Istana Merdeka dan Istana Negara," kata Andi di kompleks Istana, Jumat, 24 O.

Harian Kompas, Opini: Reformasi Aturan Main di DPR (17 Oktober 2014)

FRAKSI Partai Demokrat walk out saat pengambilan keputusan untuk menyetujui Undang-Undang Pilkada pada 25 September lalu. Saat pemilihan pimpinan DPR, 2 Oktober, Fraksi PDI-P, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB juga walk out. Bagaimana menjelaskan gejala fraksi yang walk out dari pengambilan keputusan? Bagaimana legitimasi suatu UU atau hasil keputusan apabila ada fraksi yang tak bersedi.

Harian Kompas, 17 Oktober 2014: Sidang Parlemen Dunia, Indonesia Kembali Gagal Memimpin

Untuk ketiga kali berturut-turut, Indonesia gagal memimpin Inter-Parliamentary Union. Ketua delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI Nurhayati Ali Assegaf yang mencalonkan diri sebagai presiden Inter-Parliamentary Union kalah dari kandidat asal Banglades, Saber Chowdhury, dalam pemungutan suara di Centre International de Conferences, Geneva, Swiss, Kamis (16/10). Bagi Nurhayati, ini kekalahannya yang k.

Harian Kompas 20 Oktober 2014: Kekuasaan Untuk Rakyat (Wawancara Joko Widodo dengan Kompas)

Hari ini, Senin 20 Oktober 2014, pukul 10.00, Joko Widodo akan dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Kekuasaan, bagi sebagian orang, sering dianggap segala-galanya. Demi memuaskan nafsu berkuasa, tak sedikit pula yang menghalalkan segala cara memperebutkannya, lalu menyalahgunakannya. Bagaimana Joko Widodo memaknai kekuasaan besar yang kini sudah ada dalam .

Harian Kompas 20 Oktober 2014: Kabinet, Joko Widodo Temui Pimpinan KPK

Joko Widodo, yang akan dilantik menjadi presiden hari ini, datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, untuk menemui pimpinan komisi itu, Minggu (19/10), pukul 20.30-21.15. Kedatangan Jokowi diduga terkait penelusuran KPK mengenai rekam jejak 43 nama calon menteri pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Saat berada di KPK, Jokowi ditemui Ketua KPK Abraham Samad bersama tiga wakil ketua k.

Opini Harian Kompas 21 Oktober 2014: Pasca UU Desa: Desa Hebat, Indonesia Hebat

APAKAH lebih besar itu pasti lebih baik (bigger is better)? Pertanyaan ini akan menarik jika diajukan kepada Jean Tirole, ekonom Perancis yang baru saja meraih Nobel Ekonomi 2014. Tirole meneliti pasar dengan kompetisi tak sempurna. Pada kondisi ini, ada satu atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Mereka memiliki kekuatan pasar (market power) untuk menaikkan harga sehingga dapat merugik.

Opini Harian Kompas 21 Oktober 2014: Pemerintahan Terbelah

PEMILIHAN umum anggota DPR serta pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan pada tahun 2014 ternyata menghasilkan pemerintahan yang terbelah (divided government). DPR didominasi koalisi enam partai politik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan total perolehan kursi sebesar 350, sedangkan empat partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat mencapai 210 kursi. Se.

Koran Tempo 22 Oktober 2014: Koalisi Jokowi di Parlemen Tunggu Postur Kabinet

Koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo gagal melobi koalisi Prabowo Subianto dalam pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. Koalisi Jokowi memilih tidak menyerahkan nama anggota fraksi ke alat kelengkapan sehingga pemilihan pimpinan harus tertunda. Menurut politikus Partai Nasdem, Achmad Ali, penyerahan anggota ke komisi ditunda karena menyangkut mitra kerja. "Nama anggot.

Pilihan Anggota DPR Incumbent dalam RUU Pilkada 2014

29/09, WikiDPR.org merilis daftar Anggota DPR yang terpilih lagi untuk 2014-2019 dan apa pilihan mereka dalam Sidang Paripurna RUU Pilkada 2014. Daftar bisa dilihat di bit.ly/pilihanDPR. Daftar ini mengemukakan pilihan masing-masing anggota incumbent dalam RUU Pilkada 2014. Apakah memilih pro RUU Pilkada, yaitu pro pemilihan kepala daerah oleh DPRD (sering disebut Pilkada Tidak Langsung) atau pro .

Pemilihan Pimpinan MPR Diundur Pekan Depan

Bisnis.com, JAKARTA--Pemilihan pimpinan MPR yang juga akan dipilih berdasar sistem paket sebagaimana halnya pemilihan ketua DPR diundur hingga Senin pekan depan, sedangkan pemilihan pimpinan DPD tetap hari ini.Menurut informasi yang diperoleh dari bagian Kesekjenan MPR, pemilihan pimpinan MPR akan dilakukan pada hari ini, Kamis (2/10/2014). Namun karena alasan tertentu pemilihan itu ditunda."J.

Harian Kompas, 7 Oktober 2014: Pemilihan Pimpinan MPR, DPD dan PPP Jadi Penentu

Berdasarkan komposisi kursi di MPR, kelompok DPD memiliki jumlah kursi paling besar, yaitu 132. Setelah itu disusul PDI-P (109), Golkar (91), Gerindra (73), Demokrat (61), PAN (48), PKB (47), PKS (40), PPP (39), Nasdem (36), dan Hanura (16). Rapat Paripurna DPD, semalam, juga menyepakati memilih Oesman Sapta Odang sebagai calon unsur pimpinan MPR mewakili DPD. Pada tahun 1994-2004, Oesman Sapta pe.

Rappler.com - DPR terbelah, pemilihan pimpinan MPR sangat krusial

Rappler.com — Pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan akan diselenggarakan malam ini, Senin (6/10). Mekanisme pemilihan pimpinan MPR diterapkan secara paket seperti pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar Kamis lalu (2/10). Yang menjadi perbedaan dalam pemilihan pimpinan MPR adalah akan ada calon pemimpin yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita