Cegah Ribuan Triliun Terbakar Karena BBM, Pemerintah Tak Khawatir Interpelasi DPR

12/12/2018

Rencana DPR ajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi dengan tenang. Menteri Kabinet Kerja berkukuh kebijakan tersebut tepat guna menyetop pemborosan anggaran dan mengungkit pembangunan.

Keyakinan inilah yang akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada parlemen. "Subsidi produktif akan menyelamatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya, pekan lalu. Dengan melakukan realokasi anggaran subsidi, tutur dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan. "Pemerintah siap menanggapi interpelasi. Hak DPR bertanya, kewajiban pemerintah menjawab," Sofyan mengungkapkan.

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan Indonesia negara yang menerapkan subsidi tinggi terhadap BBM. Namun hal ini tak tepat diterapkan karena produksi minyak Indonesia tak lebih tinggi daripada konsumsi penduduk. Berbeda dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. "Kalau dua negara itu, potensi minyaknya lebih tinggi dibanding jumlah dan konsumsi penduduknya," kata Iwa saat dihubungi, kemarin.

Data juga menunjukkan. Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM dalam 14 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun.

Politikus Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan besarnya subsidi pada era Yudhoyono sesuai dengan perhitungan ekonomi. Ia mengatakan kenaikan harga BBM pada saat itu tak bisa dibandingkan kenaikan harga BBM saat ini. "Itu sangat tak relevan. SBY menaikkan harga BBM di saat harga minyak mentah.dunia tengah naik," katanya kemarin.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Jokowi harus bisa menjawab mengapa harga BBM bersubsidi dinaikkan saat harga minyak mentah dunia sedang turun. Kalau Presiden menggunakan alasan bahwa harga minyak mentah Indonesia mengacu pada Mid Oil Platts Singapore (MOPS), sehingga harga minyak mentah dunia tak berdampak banyak, jawaban itu pasti akan dikejar.

Enny juga menyatakan Jokowi harus bisa membuktikan kepada Dewan bahwa kenaikan harga BBM memang bertujuan mengalihkan subsidi ke program yang tepat sasaran. "Sehingga harusdijelaskan ihwal program jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah," ucapnya kemarin

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Cegah Ribuan Triliun Terbakar Karena BBM, Pemerintah Tak Khawatir Interpelasi DPR