Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
CNN Indonesia - Jokowi: Kisruh DPR Tak Ganggu Iklim Investasi
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dualisme kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memanas belakangan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut menjadi hal pertama yang disampaikan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, hari ini.
Jokowi mengakui setiap kali dirinya menerima tamu pejabat pemerintah maupun petinggi perusahaan besar dari luar negeri, hal pertama yang selalu ditanyakan adalah mengenai isu politik di Indonesia yang tak kunjung mereda.
"Setiap tamu dari luar, investor dari luar, selalu menyampaikan pada saya kekhawatiran tensi politik Indonesia. Saya sampaikan tidak ada masalah. Ini dinamika, di DPR juga menjadi dinamika politik yang sangat biasa," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (4/11).
Hal tersebut menurutnya juga telah disampaikan kepada para Gubernur dan Kapolda, sehingga Jokowi berharap para pemimpin daerah tersebut dapat menjelaskan hal yang sama kepada para investor atau tamu negara lain yang datang berkunjung ke daerahnya masing-masing.
Selain meminta para kepala daerah dapat menjelaskan kondisi politik nasional dalam kerangka yang positif, Jokowi juga meminta para Gubernur serta Bupati atau Walikota untuk dapat memperbaiki pelayanan investasi.
"Banyak keluhan saya dengar berkaitan dengan perizinan. Saya sudah melihat di provinsi, sistem one stop service banyak yang sudah siap tetapi masih banyak juga yang belum. Pelayanan investasi seperti ini adalah wajib. Saya meminta seluruh Gubernur untuk melakukannya, karena Indonesia akan promosi besar-besaran untuk menarik investasi," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan arti pentingnya investasi bagi pembangunan Indonesia selama lima tahun ke depan. Dia menyebutkan di saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas, satu-satunya jalan untuk mempercepat pembangunan adalah dengan mengandalkan investasi swasta.
"Kita akan mengundang investor untuk masuk ke proyek infrastruktur seperti pelabuhan, tol, rel kereta api. Namun untuk sektor sumber daya alam, kita harus hati-hati dalam memberikan izin karena kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Jokowi.