Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(CNN) Ketua DPR Setya Tolak Revisi UU MD3 Usulan KIH
Ketua DPR Setya Novanto tak mendukung revisi Pasal 74 dan Pasal 98 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) karena ia anggap dapat mereduksi kekuatan parlemen. Kedua pasal tersebut, menurut Setya, merupakan nyawa dan kekuatan DPR karena menyangkut tugas pokok dan fungsi DPR di setiap komisi.
“Penambahan permintaan revisi Pasal 74 dan 98 akan mendegradasi DPR karena pasal itu menjadi nafas DPR agar kuat. Di situ dijelaskan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat,” ujar Setya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Jumat (14/11).
Setya juga membantah anggapan bahwa Koalisi Merah Putih, lewat DPR, berupaya untuk melemahkan pemerintah Joko Widodo. DPR, tegas Setya, akan berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi, yakni kerja, kerja, dan kerja.
“Pada prinsipnya KMP tidak ingin menjegal, khususnya saya sebagai Ketua DPR tidak ada niat apapun terhadap pemerintahan Jokowi,” ujar Setya.
Bendahara Umum Golkar itu mengatakan, sesungguhnya keinginan utama Koalisi Indonesia Hebat telah disepakati oleh KMP dan pimpinan DPR, yakni mendapat 21 kursi wakil ketua alat kelengkapan dewan melalui revisi Tata Tertib DPR dan UU MD3 yang mengatur tentang jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan. Kursi wakil ketua alat kelengkapan dewan yang semula berjumlah tiga, kini ditambah menjadi empat.
“Semua usulan KIH kami pelajari, mana yang bisa dan mana yang tidak. Musyawarah kami lakukan. Yang diinginkan adalah perubahan UU MD3 menyangkut penambahan pimpinan di alat kelengkapan dewan, dan itu sudah diterima KMP,” kata Setya.
Soal revisi Pasal 74 dan 98 dalam UU MD3 baru muncul belakangan. (Baca: Usul Revisi Tambahan UU MD3 Muncul di Rumah Mega)
Menurut Setya, apabila revisi pasal yang diajukan KIH tidak mendegradasi kekuatan DPR, maka ada kemungkinan pimpinan DPR dan KMP bersedia untuk ‘melonggarkan’ pasal tersebut.
Pasal 74 dan 98 UU MD3 yang dianggap PDIP mengancam sistem presidensial mengatur tentang hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, yakni presiden dan menteri-menterinya.
Kedua pasal tersebut dinilai dapat membuat para menteri takut dalam mengambil keputusan penting. “Kedudukan menteri seharusnya kuat, bukan pegawai tinggi biasa. Menteri tidak bisa diturunkan DPR karena menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari. Itu amanat konstitusi,” ujar Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Untuk membahas usul revisi pasal tambahan dari PDIP itu, malam ini para ketua umum partai politik anggota KMP akan menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Elite KMP yang dijadwalkan hadir di rumah Hatta itu antara lain Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.