Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(CNN) Sedang Konflik Internal, PPP Tak Dilibatkan dalam Islah KIH-KMP
Ketua PPP hasil muktamar Surabaya Romahurmuziy atau Romi mengatakan bahwa fraksi PPP tidak dilibatkan dalam proses islah Koalisi Merah Putih (KMP)-Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Saya baru mendapatkan laporan dari fraksi sore hari ini," ujar Romi saat ditemui awak media di Gedung PBNU, Jakarta, Senin malam (10/11).
Kendati tidak dilibatkan, lanjut Romi, PPP masih menghargai hasil rekonsiliasi tersebut. Dia juga menilai bahwa keputusan ini menjadi titik Koalisi Merah Putih (KMP) sudah menawarkan posisi yang terbijak.
"Sebagai upaya menemukan (islah), tapi sebagai keputusan kita belum menerimanya," ujar Romi menjelaskan.
Mantan Sekjen PPP ini mengatakan telah mendapatkan kabar yang serupa bahwa proses islah dari kubu KIH hanya diwakili oleh Pramono Anung, Olly Dondokambey dari Fraksi PDIP.
"Fraksi kami sendiri akan menyikapinya di dalam rapat, mungkin dalam satu-dua hari ini, karena itu kami pastikan belum bisa menerima apapun karena memang belum ada kesepakatan," ujar Romi
Untuk mengambil keputusan lebih lanjut mengenai sikap PPP terhadap islah KMP-KIH ini, partai berlambang Ka'bah akan menggelar akan menggelar rapat konsultasi pada selasa (11/11).
"Sampai saat ini, kami tidak dalam posisi mendorong adanya penambahan komisi, termasuk penambahan pimpinan," ujar Romi.
Sebagaimana diketahui, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih menandatangani nota kesepahaman untuk mewujudkan perdamaian mereka di parlemen.
Dalam penandatanganan nota tersebut, KIH diwakili politikus senior PDIP Pramono Anung dan Pelaksana Tugas Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey, sedangkan KMP diwakili Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
“Tiga kesepakatan sudah ada. (Pertikaian) sudah selesai,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Tiga kesepakatan tersebut adalah pertama, masuknya KIH ke dalam alat kelengkapan dewan. Kedua, pengakomodasian KIH lewat prinsip musyawarah mufakat, termasuk dengan mengubah Tata Tertib DPR dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagai konsekuensi.
Ketiga, tekad untuk segera bekerja sebagai bentuk dukungan dari masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo.