Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DetikNews) Anggota Komisi XI Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD
Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini.
"Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).
Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI adalah soal rebutan mitra. Menurutnya, Komisi XI memang bertugas mengawasi soal keuangan dengan mitra Kementerian Keuangan.
"Sebenarnya bukan soal rebutan. Kita cuma mau tahu kinerjanya (BUMN-BUMN itu) karena kinerja keuangan mitra Menkeu. Kalau Menkeu itu mitranya Komisi XI," ujarnya.
Namun Amir tak mau banyak menanggapi soal pelaporan Ade Komarudin ke MKD DPR. Pada dasarnya, kata dia, ini adalah soal pengawasan kepada BUMN.
"Kita enggak mau menanggapi, kok sampai lapor-lapor persoalan begitu, jadi rebutan," tuturnya.
Komisi XI merasa perlu bermitra dengan BUMN, soalnya komisi keuangan ini membahas pula soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan ke BUMN-BUMN. Namun gara-gara ada ribut-ribut pelaporan ini, seakan antara Komisi VI dengan Komisi XI seperti rebutan kue BUMN.
"Malu juga," kata dia.
Diberitakan sebelumnya Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke MKD oleh 36 anggota Komisi VI DPR RI. Laporan itu terkait dengan pemindahan wewenang mitra kerja DPR dengan BUMN ke Komisi XI.
"Kami datang ke sini untuk melaporkan pimpinan DPR yang telah melimpahkan BUMN menjadi mitra kerja Komisi XI, yang seharusnya dalam rapat paripurna 2015 diputuskan bahwa BUMN merupakan mitra Komisi VI," kata Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016).
Adapun ruang lingkup Komisi IX DPRD meliputi bidang keuangan dan perbankan, dengan pasangan kerjanya adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan Komisi VI DPR mempunyai ruang lingkup bidang industri, investasi, dan persaingan usaha. Pasangan kerja Komisi VI adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan seluruh BUMN.