Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DetikNews) 'Sepakbola Tak Boleh Dinikmati Segelintir Kelompok dengan Dalih Hiburan Masyarakat'
Jakarta - Menpora Imam Nahrawi setuju dengan sikap APPI soal meminta ketegasan akan nasib pemain. Ia juga mengatakan, kompetisi seharusnya juga memperhatikan nasib para pemain dan pelatih.
Seperti diberitakan sebelumnya, APPI meminta kepada semua klub dan pemain agar menolak adanya turnamen-turnamen lagi. Mereka dengan tegas meminta agar stakeholder (pemangku kepentingan) sepakbola nasional untuk memberikan kepastian, kapan kompetisi akan digelar.
Presiden APPI, Ponaryo Astaman, mengatakan bahwa sudah saatnya pemain mengambil sikap dengan menolak turnamen.
Permintaan APPI itu mendapatkan tangapan dari Imam. Dalam pernyataannya, ia juga mengatakan bahwa pergelaran kompetisi juga harus disertai transparansi dan jaminan bagi para pemain, pelatih, wasit, manajemen klub, dan suporter.
"Saya setuju dengan APPI, dan ke depan selain turnamen-turnamen juga harus ada kompetisi berkelanjutan yang dikelola secara profesional oleh operator-operator yang transparan dan memberi jaminan yang menyenangkan bagi pemain, pelatih, wasit, manajemen klub, suporter, dan masyarakat," ujar Imam, Jumat (15/1/2016).
"Ini juga yang pernah diminta pemerintah pada liga musim 2015 lalu. Sayang, operator dan federasi PSSI waktu itu memilih untuk menghentikan kompetisi/liga."
Imam berharap, kompetisi digelar dengan didahului persiapan yang matang. Tujuannya agar tidak ada lagi kerugian yang menimpa para pemain. Ia juga tidak setuju menggelar kompetisi hanya dengan alasan "agar masyarakat tidak kehilangan hiburan".
"Di situlah Pemerintah ingin semua yang terkait dengan hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam liga wajib diselesaikan di depan agar tidak terjadi soal-soal kerugian di kemudian hari."
"Sekali lagi, industri sepakbola nasional tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok dengan mengorbankan pemain, pelatih, penonton, dan masyarakat dengan dalih hiburan masyarakat," kata Imam.