Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(DPRRI) Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto: Harga BBM Naik, Fraksi PDIP Siap Bahas APBN-P 2015
12/12/2018
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM diperkirakan dapat menghemat anggaran untuk subsidi sekitar Rp92 triliun. Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan pada pembahasan APBN Perubahan 2015 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) untuk mengatur pengalihan anggaran ini.
"Dengan kenaikan BBM ini ada uang negara yang dihemat Rp92 triliun. Kita akan mendorong anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur dan menaikkan daya beli, sektor produksi, padat karya, dll. Itu perjuangan kita di DPR dan akan kita bicarakan dalam APBN-P," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/14).
Ia menyebut kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai pilihan sulit yang dapat dipahami. Baginya yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengawal pemerintah memberikan perhatian kepada rakyat yang paling terpukul dengan kenaikan harga BBM ini.
Dalam catatannya saat ini terdapat 15,5 juta kepala keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan miskin. Salah satu bentuk empati kepada kelompok masyarakat ini adalah dengan memberi dana bantuan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (K2S).
"Kalau ada yang sakit bisa gunakan Kartu Indonesia Sehat, kalau perlu biaya sekolah ada KIP dan untuk mendukung daya beli ada kartu K2S. Kita kawal betul agar rakyat terdampak bisa dibantu, semua dana diberikan pake e-transfer agar tidak dikuntit sama yang lain," ujar dia.
Bambang juga menjawab pertanyaan wartawan tentang perubahan sikap Fraksi PDIP yang sebelumnya lantang menolak opsi kenaikan BBM. "Dulu yang kita tolak adalah argumentasi kenaikan yang bisa kita patahkan melalui argumentasi buku putih. Ada 4 argumen pemerintah waktu itu dan kita patahkan dengan buku putih itu," demikian Bambang.