(Harian Kompas) 2 Bulan Dibentuk, Badan Ekonomi Kreatif Belum Berbuat Optimal

12/12/2018

Dua bulan setelah dibentuk, Badan Ekonomi Kreatif masih belum bisa berbuat apa-apa akibat realisasi anggarannya yang mencapai Rp 1,5 triliun belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Struktur badan yang langsung berada di bawah presiden itu juga belum lengkap.

"Saat ini baru ada dua pengurus yang ada di Badan Ekonomi Kreatif (BEK), Triawan Munaf sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris utamanya," kata Harry Waluyo di Jakarta, Rabu (8/3).

Harry sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo kemudian memisahkan urusan ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata pada Kabinet Kerja.

Pada 26 Januari 2015, Presiden Joko Widodo membentuk BEK dan melantik Triawan Munaf sebagai ketua badan tersebut. Menurut Harry, pada pertengahan tahun 2015 ini ditargetkan penyusunan struktur BEK akan diselesaikan.

"Sebelumnya, dalam penyusunan anggaran, BEK juga belum mendapatkan mitra kerja dari DPR. Sekarang sudah ditetapkan mitra kerjanya, yaitu Komisi X DPR," katanya.

Menurut Harry, urusan ekonomi kreatif di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hanya memperoleh alokasi anggaran Rp 36o miliar. Di bawah BEK sekarang, anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliun.

Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, hingga kini penyusunan struktur BEK sebagai organisasi baru di bawah presiden masih belum kelar. "Belum," katanya singkat ketika ditanya, apakah penyusunan nomenklatur BEK di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah rampung.

Program terbengkalai

Tanpa struktur dan anggaran, BEK tidak bisa menjalankan atau mendanai sejumlah program ekonomi kreatif tahun 2015. Padahal, sebagian program tersebut telah berjalan cukup baik saat sebelumnya ditangani Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satu programnya keikutsertaan Indonesia dalam Bienial Venesia di Italia pada Mei hingga November 2015. Hingga kini, panitia masih membutuhkan anggaran Rp 2,6 miliar untuk sewa ruang pameran.

Menanggapi kondisi memprihatinkan itu, dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Suwarno Wisetrotomo, menyesalkan pembentukan BEK yang lambat, bahkan hingga kini belum mempunyai struktur ataupun program yang jelas. Kondisi ini menyebabkan program-program ekonomi kreatif yang dijanjikan pemerintah baru menjadi terbengkalai. Meski belum bisa bekerja, semestinya BEK tampil mendukung program seni budaya, seperti partisipasi Indonesia dalam Bienial Venesia 2015. Ini kesempatan negara untuk hadir dalam ranah kesenian dan kebudayaan.

"Perlu terobosan birokrasi, keputusan secara legal yang mampu melegitimasi perhatian negara terhadap seni, dan memosisikan kesenian sebagai instrumen penting untuk memajukan bangsa," katanya.

Menurut pengajar pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, Aminudin TH Siregar, pemerintah harus memaksimalkan peran museum, koleksi seni, dan ruang kesenian daerah yang selama ini terbengkalai. Negara perlu membuat kebijakan dan program jelas untuk menyokong orang-orang yang mampu mengembangkan kesenian. "Pemahaman tentang kesenian (yang benar) akan mempermudah birokrasi dalam mengembangkan kesenian dan kebudayaan," ujarnya.

http://print.kompas.com/baca/2015/04/09/Badan-Ekonomi-Kreatif-Belum-Bisa-Berjalan

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) 2 Bulan Dibentuk, Badan Ekonomi Kreatif Belum Berbuat Optimal