Harian Kompas 23 Oktober 2014: Enam Kementerian Diubah

12/12/2018

Jelang finalisasi penyusunan menteri Kabinet Indonesia Hebat, Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan DPR dalam perubahan nomenklatur terhadap enam nama kementerian. Selain untuk meningkatkan kinerja, juga proporsionalitas beban tugas pemerintah.

Dalam surat Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 21 Oktober 2014 disebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang selama ini terpisah digabung menjadi satu dengan nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi dipecah menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Sementara dua kementerian, yaitu Kehutanan dan Lingkungan Hidup, justru diubah menjadi satu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terpisah dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tetap dipisahkan, tetapi namanya diubah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Demikian pula untuk Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat diubah namanya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Delapan calon bermasalah

Hingga hari kedua setelah pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, Senin lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla masih belum selesai menyusun kabinet pemerintahannya meskipun sejumlah orang telah dipanggil ke istana.

Sejak Rabu (22/10) pagi hingga siang, terlihat Wakil Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, dosen Institut Teknologi Bandung Indra Djati Sidi, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago, pengamat hukum tata negara Saldi Isra, dan Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Pratikno.

Menurut Bambang, dirinya diminta Presiden menjelaskan kondisi mutakhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ”Banyak bicara APBN. Bagaimana membuat APBN lebih sehat, tidak gampang terganggu faktor eksternal. Jadi, berpikir membuat APBN lebih sehat,” ujarnya.

Menurut dia, pembicaraan juga menyinggung volume bahan bakar minyak bersubsidi serta bagaimana pemerintah sebaiknya menyikapinya.

Bambang menyatakan, pembicaraan sama sekali tidak menyinggung masalah kabinet. Dia juga mengaku tidak memberikan curriculum vitae kepada Presiden. Ia menolak anggapan bahwa pemanggilannya terkait dengan rencana Jokowi untuk mengangkat dirinya sebagai anggota kabinet.

Siti Nurbaya menuturkan, ia banyak ditanya isu seputar kultur birokrasi, seperti bagaimana membenahi organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah ini menambahkan, pembicaraan juga menyinggung masalah perizinan pengelolaan sumber daya alam.

Adapun Indra, setelah bertemu Presiden, diantar menggunakan mobil golf menuju pintu keluar. Ia mengambil kartu identitasnya di meja anggota Pasukan Pengamanan Presiden. Indra adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 1998-2005. Ia menolak menjelaskan materi pembicaraannya dengan Jokowi.

Dalam keterangan pers di halaman istana, Presiden menyatakan akan secepat mungkin mengumumkan kabinetnya. ”Ya, maunya semuanya kerja cepat, tetapi nanti jika keliru, gimana? Cepat, tapi benar gitu, lho,” katanya.

Menurut Jokowi, dari sejumlah nama calon menteri yang sudah disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada delapan nama yang tak boleh dipilih. ”Tapi, ini tak bisa disebutkan namanya,” ujarnya ketika pers menanyakan nama kedelapan calon menteri tersebut.

Presiden secara khusus meminta media untuk tidak menebak-nebak kedelapan calon menteri yang tidak bisa diangkat itu. ”Saya ingin memperingatkan karena ada yang sudah menulis dan keliru. Ini menyangkut nama seseorang,” katanya.

Dalam keterangan pers di kantor KPK, Ketua KPK Abraham Samad meminta Presiden Jokowi tidak memilih calon menteri yang diberi tanda warna merah atau kuning sebagai anggota kabinet. Apabila tetap dipaksakan memilih mereka yang telah ditandai warna merah dan kuning, KPK menilai kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi kurang bersih.

”Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi. Ada merah, ada kuning. Antara merah dan kuning itu sama. Enggak boleh jadi menteri,” katanya.

Abraham lalu menjelaskan kadar keterkaitan nama-nama calon menteri yang diberi tanda warna merah dan kuning dengan kemungkinan menjadi tersangka kasus korupsi. ”Kalau merah, itu tidak lama lagi. (Ibaratnya) Kalau merah satu tahun, kalau kuning bisa dua tahun. Jadi, antara merah dan kuning itu sama. Tidak ada yang boleh jadi menteri,” katanya.

KPK, lanjut Abraham, sama sekali tak mengintervensi Jokowi memilih menterinya. Menurut Abraham, yang dilakukan KPK justru agar pemerintahan tetap bisa menjaga integritas dan moralitasnya di hadapan rakyat. Untuk itu, KPK harus dengan jelas memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi. ”KPK punya kewajiban memberikan rekomendasi, ini lho orang yang bisa menjadi menteri, ini orang yang enggak bisa. Harus jelas hitam putih, enggak boleh abu-abu,” lanjutnya.

Menurut Abraham, jika Presiden Jokowi mengabaikannya, pemerintahannya bisa dinilai publik kurang bersih dan berintegritas. ”Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih,” ujarnya.

Meski demikian, KPK tetap menghormati apa pun pilihan Presiden Jokowi dalam menentukan siapa yang menjadi pembantunya karena itu merupakan hak prerogatif. ”Kami menghargai hak prerogatif presiden. Tetapi, tentu kami punya argumen-argumen juga. Punya posisi yang akan kami tentukan di kemudian hari ketika nama-nama itu dilantik,” katanya.

Terkecoh pengumuman

Di tengah penantian pengumuman menteri kabinet di istana, wartawan dan staf istana sempat terkecoh dengan informasi akan adanya pengumuman kabinet di dermaga Terminal III Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal itu karena wartawan peliput kegiatan Presiden sempat diangkut dengan empat mobil ke Tanjung Priok pada Rabu sore.

Sebelumnya, pihak istana menerima informasi dari orang dekat Jokowi, yang lantas berinisiatif membawa sekitar seratus wartawan ke Tanjung Priok. Saat tiba di lokasi terminal peti kemas sudah terdapat panggung dengan tata cahaya dan audio yang dipersiapkan untuk Jokowi. Berdiri pula tenda bagi pers yang dibangun di antara tumpukan peti kemas. Di tenda berpendingin ruangan itu terdapat meja kursi, komputer dan fasilitas koneksi internet nirkabel, serta makanan dan minuman bagi awak media. Di lokasi itu juga sudah ada personel Paspampres yang berjaga.

Namun, setelah menunggu sekitar dua jam, beredar kabar Presiden tidak jadi mengumumkan kabinetnya malam itu. Sekitar pukul 20.00, wartawan akhirnya dibawa kembali ke Istana tanpa ada kejelasan apakah acara itu memang batal.

Ditanya soal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, penyusunan kabinet masih membutuhkan waktu paling lambat satu atau dua hari lagi. Oleh karena itu, pengumuman kabinet tidak dilakukan Rabu malam, apalagi yang diumumkan hanya sebagian kabinet. Alasannya, belum semua nama difinalkan bersama dengan Presiden Jokowi.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Harian Kompas 23 Oktober 2014: Enam Kementerian Diubah