(Harian Kompas) Anggaran Gedung DPR Akan Diuji Formil

12/12/2018

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok masyarakat sipil akan menguji formil penyusunan anggaran pembangunan sejumlah fasilitas baru gedung DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap transparansi alokasi dana tersebut dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, pada prinsipnya menyepakati perlunya penambahan fasilitas gedung DPR, antara lain perpustakaan. Untuk perencanaan pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp 100 miliar dalam APBN-P 2015.

Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Ridwan Darmawan, Selasa (28/4), di Jakarta, mengatakan, "Salah satu syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang harus ada keterbukaan." Ridwan khawatir Presiden Joko Widodo sekadar menyetujui usulan DPR tersebut, seperti halnya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang pengajuan kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara.

Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, menyayangkan rencana DPR tersebut. "Pada awal 2011, kita sudah pernah menolak rencana gedung baru DPR senilai Rp 1,3 triliun, tetapi kini kembali dianggarkan," kata Roy.

Roy mengatakan, pihaknya belum menelaah pos anggaran pembangunan gedung DPR dalam APBN-P 2015. "Namun, sudah diumumkan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato penutupan Masa Sidang Ketiga. Dapat saja anggaran dipecah-pecah, misalnya tahun ini hanya anggaran untuk desain, sementara pembangunan fisik dimasukkan pada tahun 2016," ujarnya.

Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, kelompok masyarakat sipil akan tetap menolak pembangunan gedung DPR ketika tidak ada pihak lain yang menolaknya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menduga, DPR berani mengajukan kembali rencana pembangunan gedung baru salah satunya karena peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melemah.

"Beberapa tahun lalu, KPK masih lumayan dan membuat ngeri calon pelaku korupsi. Dulu, KPK sempat mengatakan ada potensi penggembungan dana (jika proyek dibangun). Saat ini, saya pikir peran KPK berkurang dan mungkin menghindar dari isu ini," kata Ray.

Pemerintah sepakat

Andi Widjajanto menegaskan kembali, pemerintah pada prinsipnya menyepakati perlunya penambahan fasilitas di gedung DPR, seperti perpustakaan dan museum. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 100 miliar untuk perencanaan penambahan fasilitas di gedung DPR itu.

"Kalau dilihat dari APBN-P 2015, yang tersedia itu dana untuk perencanaan, belum pembangunan," kata Andi. Ia menambahkan, sejauh ini belum ada pembahasan secara detail mengenai rencana pembangunan sejumlah fasilitas baru di gedung DPR tersebut.

Sementara itu, DPR mulai menyosialisasikan rencana pembangunan gedung baru kepada masyarakat. Respons publik akan menjadi bahan pertimbangan DPR menentukan nasib proyek tersebut.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan, semua anggota DPR menyosialisasikan rencana tersebut kepada masyarakat dalam kunjungan ke daerah saat masa reses ini. "Kalau nanti masyarakat menolak, saya akan sampaikan dalam rapat," kata Agus.

Agus juga mengajak semua elemen masyarakat mengkritisi dan memberikan pengawasan. Apalagi saat ini masih tahap persiapan perencanaan. Agus mengatakan, anggaran sosialisasi dan perencanaan pembangunan gedung baru tersebut memang sudah dialokasikan dalam APBN-P 2015.

Anggaran pembangunan gedung baru, lanjut Agus, menurut rencana kembali diusulkan dalam APBN 2016. "Badan Urusan Rumah Tangga DPR, menurut rencana, akan membawa (usulan tersebut) ke pembahasan APBN 2016. Dana yang ada saat ini untuk (membiayai) konsultan perencanaan gedung," ujar Agus.

(RYO/WHY/NTA)

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Anggaran Gedung DPR Akan Diuji Formil