(Harian Kompas) Cyrus Network: Dukungan ke Jokowi Merosot Jika Program Tak Dijalankan

12/12/2018

Dukungan publik yang hingga kini masih tinggi dikhawatirkan akan merosot jika program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dijalankan dengan baik dan maksimal.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat, saat peluncuran survei nasional terkait penerimaan publik atas pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Minggu (21/12), mengingatkan perlunya dukungan parlemen untuk memperkuat eksekusi program pemerintahan tersebut.

”Sulit bertahan kalau hanya didukung publik saja. Mau tidak mau tetap perlu dukungan politik, khususnya di parlemen sebagai kontrol efektif terhadap pemerintahan,” kata Hasan.

Berdasarkan survei, 45,4 persen responden akan menunggu satu tahun untuk menilai berhasil atau tidaknya pemerintahan Jokowi-JK. Adapun 20,5 persen responden menunggu masa

kerja pemerintah baru setelah 100 hari. Sebanyak 15,8 persen akan menanti 2,5 tahun pemerintahan berjalan. Sebanyak 13,1 persen akan menilai Jokowi-JK lima tahun kemudian.

”Saat ini masih masa toleransi untuk memberikan kesempatan bekerja pemerintahan yang berjalan. Akan tetapi, masa ini tentu ada batasnya dan harus diperhatikan oleh Jokowi-JK,” ujar Hasan.

Meski pemerintah mengalihkan subsidi sektor konsumtif ke sektor produktif sehingga berdampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak, tambah Hasan, ternyata tak berpengaruh banyak pada kinerja. ”Berdasarkan survei, ada 54 persen responden yang memilih Jokowi-JK saat pemilihan presiden. Meski demikian, jika hari ini digelar pilpres, elektabilitas pemerintah hanya turun 2 persen,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk. ”Pemerintahan Jokowi-JK saat ini diuntungkan karena resistensi masyarakat terhadap partai politik masih sangat tinggi. Namun, ini dapat berdampak kurang baik jika tak segera diselesaikan,” ujarnya.

Parlemen

Menurut Hamdi, dukungan politik sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kinerja pemerintah. Jika keputusan di parlemen lambat diambil, hal itu bisa berpengaruh pada eksekusi kinerja. ”Akhirnya, yang dilihat masyarakat adalah keterlambatan program kerja. Buntutnya kepuasan publik pun turun,” ujarnya.

Anggota DPR asal Fraksi Golkar, Misbakhun, mengatakan, parlemen tak akan mempersulit pemerintah selama programnya pro rakyat. ”Saya yakin dukungan di parlemen cukup dinamis dan tak terdikotomi koalisi,” tuturnya.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Cyrus Network: Dukungan ke Jokowi Merosot Jika Program Tak Dijalankan