Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Di Brisbane, Jokowi Jelaskan Harga BBM Segera Naik
Presiden Joko Widodo menyatakan, rencana pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak bertujuan agar subsidi untuk kepentingan rakyat lebih efisien dan tepat sasaran. Jokowi tidak peduli jika kebijakan tersebut menurunkan popularitasnya di mata rakyat.
”Saya tidak peduli kalau tidak populer. Masak, ya, populer terus. Paling (tidak populer) sebulan, habis itu minta foto lagi,” kata Jokowi di hadapan masyarakat Indonesia, di Brisbane, Australia, Jumat (14/11).
Pernyataan spontan Presiden itu disambut tawa oleh ratusan warga yang hadir dalam acara ramah tamah. Koresponden Kompas, Harry Bhaskara, dan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo PS, melaporkan dari
Brisbane, Australia.
Jokowi mengatakan, pemborosan subsidi BBM selama lima tahun terakhir mencapai Rp 714 triliun. Nilai yang besar dibandingkan anggaran kesehatan Rp 200 triliun dan pembangunan infrastruktur Rp 500 triliun.
Bahkan, alokasi anggaran subsidi BBM tahun 2015 yang sudah ditetapkan, yakni Rp 443 triliun, juga sulit diterima akal sehat.
”Anggaran harus tepat sasaran. Kalau untuk membangun waduk itu butuh Rp 400 miliar, (dengan pengalihan subsidi BBM) kita bisa membangun 1.000 waduk dengan anggaran sebesar itu. Bandingkan juga dengan biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kereta api di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua yang hanya membutuhkan dana Rp 360 triliun,” kata Jokowi.
Hilangkan keraguan
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (14/11), di Istana Wapres, Jakarta, memastikan kebijakan menaikkan harga BBM segera diumumkan setelah Presiden Jokowi kembali ke Tanah Air. ”Memang perlu lebih cepat. Insya Allah begitu Presiden datang segera diumumkan supaya menghilangkan keraguan,” ujar Kalla.
Hanya saja, menurut Kalla, pemerintah harus menghitung ulang. Sebab, dengan harga minyak 80 dollar AS per barrel, hitungannya akan menjadi lain. Apalagi pada saat yang sama rupiah melemah atas dollar AS.
”Jadi, yang diimpor itu juga naik harganya akibat melemahnya rupiah. Jadi, kita hitung kombinasinya, berapa persen naik,” katanya. Kalla hanya meminta wartawan menunggu apakah harga BBM akan dinaikkan pada November ini atau tidak.
Sementara itu, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) Hendi Sulistyowati mengatakan, minyak dan produk minyak adalah sumber defisit transaksi berjalan Indonesia. Selama belum ada perubahan kebijakan terkait konsumsi BBM, salah satunya kenaikan harga BBM bersubsidi, neraca perdagangan Indonesia terus tertekan.
Data BI yang dirilis di Jakarta, kemarin, menunjukkan, defisit neraca perdagangan minyak pada triwulan III tahun 2014 senilai 6 miliar dollar AS. Pada triwulan sebelumnya sebesar 6,1 miliar dollar AS.