Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) DPR Jangan Abaikan Rakyat
Para anggota DPR hendaknya mengurangi kegaduhan politik dan fokus mengartikulasikan suara publik untuk memastikan pemerintah benar-benar menyejahterakan rakyat. Citra DPR akan merosot karena anggota parlemen sibuk mengurus diri sendiri sehingga mengabaikan rakyat.
Hal ini mengemuka dalam diskusi mingguan bertajuk ”Langkah Politik DPR di Antara Kebijakan Pengawasan dan Penyeimbang dan Agenda Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Jumat (14/11). Ketua DPR Setya Novanto, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun, dan Ketua DPP Angkatan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjadi pembicara.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Sarmuji mengatakan, parlemen lebih sibuk mengurus kebutuhan sendiri daripada memikirkan rakyat. ”Seharusnya DPR melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti menggali aspirasi rakyat. Masyarakat terkadang diam, tetapi dia tidak selalu sependapat,” ujar Sarmuji.
Rikard mengemukakan, publik menangkap kesan bahwa DPR hanya membuat kegaduhan. Menurut Rikard, kondisi yang berkembang belakangan ini membuat masyarakat bingung, apakah DPR hanya menimbulkan noise (suara berisik) atau memperjuangkan voice (suara publik).
Rikard menambahkan, DPR tidak boleh merasa hanya mereka yang memiliki fungsi pengawasan dan penyeimbang dalam demokrasi. Padahal, kemajuan zaman membuat masyarakat pun kini memegang peranan kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang melalui media sosial.
”Suara untuk pengawasan dan penyeimbang terkuat kini di media sosial. Lebih kuat dari suara Ketua DPR, bahkan Presiden,” ujar Rikard.
Setya mengungkapkan, DPR sedang diarahkan untuk menjadi parlemen yang modern. ”Kami memakai teknologi, Twitter, Facebook, dan Youtube, untuk sosialisasi. Jadi, masyarakat akan mudah mengakses perkembangan di DPR,” kata Setya.
Menurut Doli, DPR harus mengimbangi Presiden Joko Widodo yang gemar blusukan. ”DPR harus melihat hal-hal mendasar demi rakyat,” ujar Doli.