(Harian Kompas) DPR Masih Terbelah

12/12/2018

Sidang-sidang di DPR masih terbelah antara fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kedua kubu masih bersikukuh menjalankan agenda masing-masing tanpa berupaya saling mendekatkan diri.

Rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan digelar kelompok KMP dan tidak dihadiri anggota fraksi yang tergabung dalam KIH.

Rapat Badan Legislasi membahas Rancangan Peraturan DPR tentang Tenaga Ahli dan Staf Anggota dilakukan tanpa kehadiran anggota fraksi-fraksi dari KIH. Wakil Ketua Baleg Saan Mustopa hanya mengacu pada syarat kuorum jumlah anggota yang hadir, tidak jumlah fraksi.

Kubu KIH juga menjalankan agenda sendiri. ”Hari Kamis, kami akan menggelar rapat paripurna untuk memilih dan menetapkan pimpinan komisi dan alat kelengkapan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie.

Sepengetahuannya, belum ada undangan untuk kembali bermusyawarah. ”Belum ada tanda-tanda komunikasi yang lebih cair,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto, saat ditemui pers kemarin, hanya mengatakan lagi, ”Titik temu antara KMP dan KIH sudah dapat muncul.”

Menurut dia, sejumlah pertemuan telah diadakan. Wacana opsi pemekaran komisi dari 11 menjadi 14 juga sudah dibicarakan. ”Yang pasti, akan ada titik temu dalam minggu ini. Harus secepatnya agar seluruh anggota DPR dapat bekerja produktif,” kata Setya.

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pimpinan DPR juga telah bersedia mempertimbangkan opsi kocok ulang atau pemilihan kembali pimpinan alat kelengkapan dewan. Akan tetapi, dia mengharapkan fraksi KIH juga segera memasukkan daftar anggota ke alat kelengkapan dewan terlebih dahulu.

”Peluang (mengocok ulang) itu ada. Tetapi, tolong daftar, masuk, dan terlibatlah dulu di dalam alat kelengkapan dewan, baru kita putuskan bersama sistem dan mekanisme pemilihan yang ada,” kata Fahri.

DPD sudah bekerja

Kondisi di DPR ini berbeda dengan kondisi di Dewan Perwakilan Daerah RI. DPD telah bekerja normal menggelar rapat-rapat kerja dengan pemerintah.

Kemarin, DPD melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. DPD juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi korban bencana Gunung Sinabung, Senator Parlindungan Purba juga sudah ikut mendampingi ke Sinabung, Sumatera Utara.

”Karena tidak bertengkar satu sama lain, kami dapat bekerja untuk mulai mendengar program menteri untuk bekerja sama maupun dapat mengawasi,” kata Ketua DPD Irman Gusman.

Irman juga mengingatkan anggota DPD agar lebih bersatu karena sama-sama mempunyai niat kuat untuk memajukan kepentingan daerah.

Ditanya pers soal DPR, Irman juga menyarankan supaya kedaulatan anggota DPR RI kembali ditegakkan. ”Hak yang mendasar di DPR RI itu adalah hak anggota. Jadi, jangan dikooptasi oleh fraksi, apalagi oleh partai politik,” ujar Irman mengingatkan.

Mantan hakim Mahkamah Konsitusi Maruarar Siahaan mengingatkan, konflik antara KMP dan KIH harus segera diatasi. Semangat menguasai atau menyikat habis kepemimpinan DPR oleh KMP tidak boleh diteruskan. Sebaliknya, KIH juga dituntut untuk lebih fleksibel dan menghentikan aksi membuat DPR tandingan. DPR harus dikembalikan sebagai lembaga negara dengan jabatan yang majemuk.

”Semua pihak harus kembali merujuk pada spirit DPR sebagai dewan yang diberi kepercayaan untuk mewakili rakyat. Seyogianya struktur lembaga ini juga mencerminkan komposisi para wakil rakyat pilihan rakyat. Alat kelengkapan dewan itu saluran suara rakyat sehingga idealnya juga mempertimbangkan unsur proporsionalitas wakil rakyat,” katanya.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) DPR Masih Terbelah