Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Kebijakan Eksekusi Mati, DPR Dukung Penuh Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh keputusan pemerintah memanggil pulang Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto setelah dilecehkan di Istana Kepresidenan Brasil. DPR juga menolak intervensi asing terkait eksekusi mati terpidana kasus narkoba dan siap duduk bersama pemerintah untuk mengevaluasi kerja sama dengan Brasil.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan hal ini di Jakarta, Minggu (22/2). Komisi I DPR membidangi masalah pertahanan dan politik luar negeri.
Tantowi berharap pemerintah tidak tunduk pada tekanan-tekanan yang ditunjukkan Brasil dan Australia belakangan ini. Selain sebagai negara berdaulat dalam penegakan hukum, Indonesia juga dalam kondisi darurat narkoba.
Tantowi mengusulkan agar pemerintah segera mengevaluasi kerja sama bidang pertahanan dengan Brasil. Pemerintah Indonesia telah memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai dengan alokasi anggaran tahun 2009-2014 dan sistem peluncur roket multilaras (multi-launcher rocket system/ MLRS) dari Brasil.
”Kami akan duduk bersama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi kerja sama jika Brasil tidak mengubah sikap,” kata Tantowi.
Tak bersahabat
Pemerintah Indonesia memprotes keras perlakuan tak bersahabat yang ditunjukkan Pemerintah Brasil terhadap calon Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto (Kompas, 22/2). Toto dijadwalkan menyerahkan surat kepercayaan Pemerintah Indonesia, Jumat (20/2) pukul 09.00 waktu setempat, di Brasilia, kepada Presiden Brasil Dilma Rousseff.
Namun, secara tiba-tiba, Rousseff lewat Menteri Luar Negeri Brasil menolak menerima Toto. Penolakan itu disinyalir terkait dengan eksekusi mati terpidana kasus penyalahgunaan narkoba asal Brasil, Marco Archer Cardoso Moreira, bulan lalu.
Tantowi mengatakan, tindakan emosional yang dilakukan Pemerintah Brasil itu justru akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Penolakan Pemerintah Brasil itu membuat Komisi I DPR mempertimbangkan untuk mengusulkan pemutusan kerja sama bidang pertahanan yang selama ini terjalin dengan baik.
Dalam bidang perdagangan, lanjut Tantowi, saat ini Brasil tengah berupaya mengekspor daging sapi ke Indonesia. ”Dari bidang pertahanan dan perdagangan itu saja, saya menilai Brasil dalam posisi lebih membutuhkan kita (Indonesia),” ujar Tantowi.
Sementara itu, Dubes Toto Riyanto sedang dalam perjalanan pulang ke Tanah Air. ”Saat ini beliau telah berangkat kembali ke Indonesia dan tengah berada dalam perjalanan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.
Tidak surut
Meskipun dinilai melecehkan dan menyakitkan, Pemerintah Indonesia tidak akan surut untuk menghukum mati penyelundup dan pengedar narkoba. Salah seorang yang akan dihukum mati adalah Rodrigo Gularte (42), warga negara Brasil, yang divonis mati karena terbukti menyelundupkan 6 kilogram kokain di dalam papan selancar. Rodrigo akan dieksekusi mati bersama dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukuraman.
Kejaksaan Agung dan Polri terus menyiapkan proses eksekusi mati terhadap gembong narkoba. Kepala Korps Brigade Mobil Polri Inspektur Jenderal Robby Kaligis menyatakan, pihaknya telah menyiapkan regu eksekutor terpidana hukuman mati kelompok Bali Nine. ”Sisi psikologis menjadi penilaian utama kami untuk menjaring anggota regu eksekutor,” ujar Robby.
Publik juga menolak intervensi asing. Koalisi Pro Indonesia menggelar aksi pengumpulan koin untuk Australia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu pagi. Aksi itu merespons pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengingatkan tentang bantuan Australia kepada korban tsunami Aceh untuk mencegah Pemerintah Indonesia mengeksekusi mati penyelundup narkoba asal Australia, Andrew dan Myuran.
Koordinator Koalisi Pro Indonesia Andi Sinulingga menyatakan, pernyataan Abbott itu telah melukai hati rakyat Aceh dan harga diri bangsa Indonesia.