(Harian Kompas) Ketua DPR Setya Novanto Yakin Ada Solusi Pekan Ini

12/12/2018

Keributan di DPR akibat perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan masih terjadi. Rapat Paripurna DPR masih terbelah menjadi dua kubu. Namun, pimpinan DPR tampaknya sudah mendapatkan jalan keluar. Ketua DPR Setya Novanto optimistis konflik di parlemen bisa segera diselesaikan pekan ini.

”Mudah-mudahan dalam minggu ini ada jalan keluar,” kata Setya Novanto saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas, Selasa (4/11). Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah hadir mendampingi.

Setya Novanto, kepada Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun, menegaskan bahwa DPR juga berupaya memberikan dukungan yang baik kepada pemerintah. Hal serupa juga diperlihatkan Presiden Joko Widodo yang menunggu surat DPR terkait pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian.

”Kalau situasi seperti ini terus, DPR ramai, yang rugi semua,” ujar politikus dari Partai Golkar itu.

Politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, juga membenarkan ada upaya dari semua pihak untuk mencari solusi bersama. Pimpinan partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah melakukan pertemuan berulang kali.

Terakhir, pertemuan terjadi pada Senin malam yang dihadiri Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambe.

Dari pertemuan tersebut, solusi yang dapat diterima kedua belah pihak ditargetkan dapat segera terealisasi pekan depan.

”Intinya adalah keterwakilan di semua alat kelengkapan DPR,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, kondisi ini memang tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik, termasuk dari dunia internasional kepada Indonesia.

Minta DPR dibubarkan

Masyarakat memang sudah tidak tahan dan mulai tidak sabar melihat keributan yang terjadi di Senayan. Kemarin, mereka mengajukan pengaduan konstitusional atau constitutional complaint ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendesak untuk membubarkan DPR.

”Kami tahu belum ada aturan mengenai constitutional complaint di MK. Namun, sehubungan dengan maraknya pemberitaan tentang dualisme kepemimpinan di DPR, kita sebagai warga negara merasa hak konstitusional kita dikhianati, dicederai. Kita, rakyat, adalah pemberi mandat kepada wakil-wakil di DPR. Seharusnya kita bisa mengawasi dan memberi peringatan kepada anggota legislatif,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Resah DPR (Amar DPR) Ayat Hadiyat seusai mendaftarkan pengaduan konstitusional ke MK.

Amar DPR terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, di antaranya LBH Pendidikan, Indonesia Reform Institute, Jaringan Kesejahteraan/Kesehatan Masyarakat, Reaksi Cerdas Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan Luar Sekolah, dan Yayasan Yamira.

Menurut Ayat, perilaku anggota DPR yang menunjukkan terang-terangan perebutan kekuasaan sama sekali tidak mendidik.

Presiden yakin

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meyakini, DPR dapat segera menyelesaikan dinamika politik yang terjadi di Senayan. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014, kemarin, di Istana Negara. Rakornas tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri Kabinet Kerja, dan diikuti seluruh gubernur.

”Setiap tamu dari luar, investor dari luar, selalu menyampaikan kekhawatiran tensi politik kita,” katanya.

Presiden berharap, pemimpin di daerah bisa meyakinkan masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan. ”Daerah tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi. Sebentar lagi juga selesai,” kata Jokowi, yang optimistis terhadap DPR.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Ketua DPR Setya Novanto Yakin Ada Solusi Pekan Ini