(Harian Kompas) Kompetisi Terancam Bubar

12/12/2018

JAKARTA, KOMPAS — Kompetisi sepak bola Liga Super Indonesia, Divisi Utama, dan Liga Nusantara terancam batal terlaksana tahun ini apabila kisruh antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI tidak segera terselesaikan. Sejumlah klub berencana menuntut ganti rugi ke Kemenpora jika itu terjadi.

PT Liga Indonesia, 26 April, memutuskan menghentikan sementara semua laga ISL dan Divisi Utama hingga waktu tidak ditentukan. Penghentian bisa berlanjut hingga akhir tahun jika Kemenpora tidak kunjung mencabut surat larangan pemberian izin keramaian polisi ke seluruh kompetisi sepak bola di bawah koordinasi PSSI.

"Kami telah membahas berbagai kemungkinan terkait situasi saat ini. Dua hal di antaranya telah terjadi, yaitu ketidakpastian dan persoalan izin (laga). Hal ketiga, yaitu skenario yang menyatakan kondisi ini masuk dalam kategori force majeure atau musibah karena faktor eksternal yang tidak mungkin diatasi. Kompetisi bisa dihentikan sama sekali (total)," ujar CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono, di Jakarta, Senin (27/4).

Jika dinyatakan dalam kondisi force majeure, klub-klub setidaknya bisa terbebas dari kewajiban mengembalikan dana sponsor. Di sisi lain, para pemain bakal kehilangan mata pencaharian dan klub tidak bisa membayar gaji pemain di bulan yang telah berjalan. "Agar klub tidak merugi lebih besar, kami memutuskan menghentikan dulu (ISL dan Divisi Utama). Kelanjutannya bagaimana, kami serahkan ke Rapat Exco (Komite Eksekutif) PSSI 2 Mei nanti. Merekalah yang berhak menentukan (termasuk putusan menghentikan total kompetisi)," ujar Joko yang sebelumnya menjabat Sekjen PSSI.

Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti dalam rapat dengan PT Liga dan 18 klub ISL, akhir pekan lalu, di Jakarta, mengisyaratkan PSSI dapat meniadakan seluruh kompetisi tahun ini jika Menpora tetap tidak mengakui PSSI dan memboikot izin keramaian laga.

Namun, Joko berharap tetap ada solusi sehingga liga masih bisa berlanjut meski penyusunan ulang jadwal ISL, Divisi Utama, dan Liga Nusantara tidak bakal mudah. "Harus ada sinergi. PSSI menginginkan menjalankan roda organisasi. Pemerintah ingin melakukan pembinaan dan pengembangan sepak bola. Harus ada payung yang menyatukan kedua semangat ini," ujar Joko.

Sementara itu, sejumlah klub ISL berancang-ancang menuntut ganti rugi kepada Kemenpora jika kompetisi tak dapat berlanjut. "Kalau sampai tidak bisa diputar kembali, dan Kemenpora masih melarang (izin), kami akan minta ganti rugi," ujar Aidil Fitri, Manajer Umum Pusamania Borneo, yang turut mewakili 18 klub ISL.

Gatot S Dewa Broto, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, mengatakan, pihaknya berkomitmen agar ISL dan seluruh kompetisi sepak bola bisa kembali bergulir. Menpora Imam Nahrawi sempat mengajak PT Liga dan klub-klub ISL untuk membentuk Tim Kecil yang akan memformulasikan langkah bersama untuk melanjutkan kompetisi itu agar lebih ideal.

Namun, keberadaan Tim Kecil ini tidak akan tumpang tindih dengan Tim Transisi yang tengah dibentuk pemerintah. Tim Transisi akan mengemban tugas dan fungsi lebih luas, yaitu mulai dari supervisi kompetisi dan timnas hingga memfasilitasi terbentuknya pengurus baru PSSI melalui mekanisme sesuai Statuta FIFA.

Di Manado, Sulawesi Utara, Imam Nahrawi mengatakan, nama-nama anggota Tim Transisi ini akan diumumkan Rabu atau selambat-lambatnya Kamis (30/4). Tim yang akan mengambil alih seluruh kewenangan PSSI ini terdiri atas 9-15 orang.

"Tim Transisi bekerja minimal setahun. Akan tetapi, bergantung pada kondisi dan suasana sepak bola nasional. Besok atau lusa saya umumkan nama-nama tim ini," ujar Nahrawi di acara dialog dengan komunitas sepak bola Sulut di Manado, kemarin.

Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Utara Jackson Kumaat meminta Menpora membuka diri dan berdialog dengan pemangku kepentingan sepak bola nasional sebelum membentuk Tim Transisi. (JON/ZAL)

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Kompetisi Terancam Bubar