(Harian Kompas) Paling Kuat Desak BG Dilantik, Elektabilitas PDIP dan Nasdem Terancam

12/12/2018

Partai politik yang terus mendesak Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri perlu waspada. Sikap tersebut bisa memengaruhi simpati publik yang akan menentukan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah serentak yang segera berlangsung.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Kamis (29/1), di Jakarta, mengatakan, polemik pencalonan dan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri akan berdampak besar pada partai pendukung pemerintah, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Nasional Demokrat (Nasdem). Proses pencalonan Komjen Budi Gunawan, yang tersangkut kasus dugaan korupsi, untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kepala Polri memicu beragam reaksi publik yang menolak penegak hukum bermasalah.

Publik pun mulai mempertanyakan komitmen elite politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan pemerintah memberantas korupsi serta mendengarkan aspirasi rakyat. Hal ini berpotensi menurunkan elektabilitas kandidat yang diusung. ”Harus ada kesadaran bahwa sikap ini berbahaya secara politik, baik untuk citra Presiden maupun partai,” kata Sebastian.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, KIH, pendukung pemerintah, akhir-akhir ini tampil sebagai pemeran antagonis dalam drama konflik KPK-Polri. Hal ini ternyata menggeser persepsi publik yang semula positif terhadap koalisi pendukung pemerintah.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Enggartiasto Lukita optimistis kisruh KPK-Polri serta pencalonan Komjen Budi Gunawan tak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas. ”Terkait status Budi sebagai tersangka korupsi, itu ujian bagi Presiden. Kami tidak mau mendikte. Apa pun keputusan (Presiden Jokowi), termasuk meminta Budi undur diri, kami dukung,” kata Enggartiasto.

Politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, pilkada sangat bergantung kepada figur dan bukan kekuatan mesin parpol semata sehingga PDI-P tetap memperkuat posisi lewat koalisi dengan partai lain. ”Oposisi atau koalisi itu hanya berlaku di pemerintahan pusat. Untuk daerah, kami beri kebebasan ke politisi daerah, selama mengikuti prosedur selayaknya,” kata Eva.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Paling Kuat Desak BG Dilantik, Elektabilitas PDIP dan Nasdem Terancam