Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) PDIP dan PAN Siapkan Strategi Pilkada Serentak
Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Ahmad Basarah, di Jakarta, Minggu (18/1), menyatakan, persiapan matang diperlukan untuk menjaga momentum kemenangan PDI-P dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014.
”Pilkada serentak merupakan momentum yang berpihak bagi psikopolitik kami. Kami memiliki semangat mengulang kemenangan pemilu lalu,” kata Basarah.
PDI-P telah menjaring bakal calon kepala daerah mulai Januari 2015. Dewan Pimpinan Pusat PDI-P telah mengirimkan surat edaran yang menginstruksikan pengurus daerah untuk menjaring bakal calon kepala daerah.
Proses itu dilaksanakan dengan seleksi calon oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan mengajukan hasilnya kepada DPP PDI-P. Sejumlah nama terpilih akan menjalani penilaian oleh DPP yang akan menguji ideologi, integritas, dan kapabilitas sosok calon kepala daerah.
Survei berkala juga akan rutin dilakukan untuk menjaring bakal calon terbaik yang menerima mandat sebagai perwakilan PDI-P dalam pilkada. ”Survei menjadi acuan utama memilih calon kepala daerah yang kami targetkan bulan Maret sudah siap,” ujar Basarah.
Komisi III DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly tengah membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bisa disahkan bulan ini. Komisi Pemilihan Umum menyiapkan tiga rancangan Peraturan KPU untuk menjalankan Perppu No 1/2014 yang mengamanatkan tahapan pilkada serentak mulai Februari sampai Desember 2015.
Sementara di Pekanbaru, Riau, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan, mereka akan berbagi dengan partai-partai politik pendukung KMP untuk alokasi pencalonan kepala daerah. Hatta menjanjikan, DPP PAN akan membuat target dan desain yang baik untuk menghadapi kompetisi.
”Saya berpikir, DPP nanti hanya akan membuat desain besar strategi,” kata Hatta. DPP PAN akan bertanya kepada Dewan Pimpinan Wilayah, berapa kabupaten/kota yang akan dimenangkan PAN dalam pilkada serentak 2015.
”Kemudian kami hitung. Dari semua masukan, DPP urusannya hanya menghitung dalam desain besar yang disiapkan untuk seluruh Indonesia,” kata Hatta, yang selanjutnya akan merundingkan desain besar strategi PAN kepada KMP.
Hatta mengatakan, dengan hasil perundingan tersebut, tidak akan ada lagi persaingan karena semua parpol saling mendukung. PAN juga akan mendukung
calon dari partai lain di dalam KMP.
DPP PAN akan menyerahkan penentuan calon kepala daerah kepada DPW dan DPD setempat. Menurut Hatta, ketika pengurus DPW dan DPD tidak menunjuk kader, baru mereka membicarakannya dengan DPP.
”Tata kelola partai menjadi transparan dan akuntabel. Nonkader tak boleh (maju), harus didorong kader maju di pilkada. Ini yang harus diperjuangkan betul bersama teman-teman lain,” kata Hatta.
link profil wikidpr untuk Ahmad Basarah:
wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef74b