(Harian Kompas) Pemerintah Perluas Operasi Pasar, DPR Bentuk Pansus Beras

12/12/2018

Untuk menekan harga beras agar berangsur turun, pemerintah akan terus melakukan operasi pasar hingga menjelang musim panen pada Maret mendatang. Wilayah operasi pasar juga diperluas ke sejumlah daerah yang harga berasnya masih tinggi.

Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, misalnya, operasi pasar dilakukan mulai Jumat (27/2) ini. Sebanyak 20.000 ton beras siap digelontorkan kepada masyarakat. ”Hari libur pun operasi pasar akan tetap diadakan,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Langkah serupa dilakukan di Ambon dengan mendistribusikan 7,5 ton beras setiap hari melalui operasi pasar. Di Banjarmasin didistribusikan 5 ton beras per hari dan Jambi 1,5 ton per hari. Di beberapa daerah, seperti Kupang, Denpasar, Malang, Surabaya, dan Bandung, distribusi disesuaikan dengan kondisi pasar.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, operasi pasar di sejumlah daerah akan terus dilakukan Bulog dengan melibatkan pedagang. ”Operasi pasar akan terus dilakukan hingga harga beras turun,” ujarnya.

Stok beras nasional diyakini akan cukup untuk operasi pasar karena saat ini tersedia sekitar 1,5 juta ton beras di gudang Bulog yang tersebar di beberapa daerah.

Sejumlah daerah, seperti Kecamatan Telukjambe Barat dan Kecamatan Karawang Barat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat; Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur; serta beberapa daerah di Jawa Tengah; Sumatera Selatan; dan Sulawesi Selatan; mulai panen.

Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, panen bahkan melimpah sehingga didistribusikan ke daerah lain. Panen melimpah juga dirasakan petani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Diperkirakan puncak musim panen secara nasional berlangsung akhir Maret mendatang.

Strategi tak jelas

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menilai strategi pengendalian harga beras yang dilakukan pemerintah tidak jelas dan basis strateginya tidak kuat.

”Stabilisasi harga saat ini tidak memiliki landasan teori yang kuat. Upaya stabilisasi berhubungan dengan pembelian beras oleh Perum Bulog. Selain itu, informasi soal keterlambatan tanam, pembagian raskin, dan operasi pasar merupakan satu kesatuan. Saat ini seluruh faktor tidak terhubung dan tidak ada konsepnya. Akibatnya, langkah yang diambil bersifat tambal sulam,” tutur Bustanul.

Menurut dia, jika Indonesia surplus beras dalam jumlah besar, upaya meredam kenaikan harga tidak membutuhkan strategi yang rumit. Akan tetapi, kondisi saat ini jauh dari surplus.

”Operasi pasar tidak cukup hanya dengan memerintahkan beras dikeluarkan begitu saja tanpa landasan yang kuat. Semua proses, dari pengadaan hingga operasi pasar, merupakan satu kesatuan yang terkoordinasi. Seharusnya masalah beras sudah diketahui sejak awal dan bisa dilakukan tindakan sejak awal pula,” lanjutnya.

Ia mengaku heran dengan ketiadaan peringatan dini mengenai situasi perberasan nasional yang memburuk seperti saat ini.

”Sekarang tidak ada jalan lain. Pemerintah harus mengeluarkan stok yang ada. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah responsif,” kata Bustanul.

Dalam kondisi seperti ini, setidaknya pasar harus digelontorkan sekitar 300.000 ton beras per bulan.

Pansus Beras

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembagunan (FPPP) DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menginvestigasi kenaikan harga beras yang selalu terjadi pada akhir Februari atau menjelang panen raya gabah.

Hal tersebut dikatakan anggota Komisi IV DPR dari FKB Daniel Djohan dan Sarmuji Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP dalam diskusi "Harga Beras Melambung, Siapa yang Bermain?", di press room DPR, Gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (26/2).

"Melambungnya harga beras menjelang akhir Februari di setiap tahunnya selalu saja terjadi. Bahkan untuk tahun 2015 kenaikkan harga beras mencapai 30 persen. Di sisi lain, pemerintah mengklaim stok beras nasional mencukupi, sebagaimana yang dinyatakan Presiden Joko Widodo, usai blusukan ke gudang Bulog, Kelapa Gading kemarin," kata Daniel Djohan.

Dua fakta itu lanjutnya, sangat bertolak belakang, sementara rakyat di semua daerah menjerit karena harga beras semakin tidak terkendali.

"Sepertinya ada tangan-tangan tertentu memainkan harga beras untuk memaksa pemerintah membuka keran impor," tegasnya.

Indikasinya kata anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu, beberapa hari belakangan ramai pemberitaan bahwa Thailand bersedia memasok beras Indonesia dengan harga Rp 4 ribu per kilogram.

"Tapi itu tidak boleh terjadi karena DPR sudah melarang pemerintah impor beras. Untuk mengatasi permainan harga beras, FKPB justru mendorong DPR buat Pansus," tegasnya.

Sementara Sarmuji menambahkan, melambungnya harga beras tidak bisa dilepaskan dari peran spekulan dan kartel di bidang beras yang terasa terlalu kuat.

Waspadai hama

Mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo mengatakan, pemerintah perlu memastikan panen raya yang jatuh pada Maret. Meski diprediksi panen kali ini bagus, ancaman hama tetap ada. Untuk itu, Kementerian Pertanian harus memastikan ancaman hama dan penyakit tidak ada.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Malang, Jawa Timur, mengungkapkan, meski harga beras tinggi, kenyataannya harga gabah di tingkat petani di sejumlah daerah hanya sekitar Rp 4.500 per kilogram. Mestinya, dengan harga beras yang tinggi saat ini, harga gabah di petani sekitar Rp 6.500 per kilogram. Artinya, petani tidak menikmati kenaikan harga beras ini.

Amran mengatakan, pada Januari lalu ada sekitar 600.000 hektar lahan padi yang memasuki panen. Adapun pada Februari ini diperkirakan sekitar 1,2 juta hektar lahan padi akan panen.

”Total Januari-Februari ada 1,8 juta hektar. Jika rata-rata setiap hektar lahan berhasil panen 7 ton, diperkirakan akan ada 10 juta-11 juta ton gabah. Artinya, akan tersedia beras sekitar 9 juta ton,” ujar Amran.

”Ditambah Jawa Timur awal Maret akan mulai panen seluas 500.000 hektar, dengan perkiraan produksi sekitar 4 juta ton gabah, maka kami nyatakan beras cukup aman,” lanjutnya.

Amran mengatakan, akibat musim paceklik yang berlangsung lebih lama, siklus hama terputus. Peluang terjadi serangan hama kemungkinan kecil, meski begitu langkah pemantauan terus dilakukan.

Menteri Pertanian mengungkapkan, hasil kunjungannya ke Demak, Ngawi, Nganjuk, Bojonegoro, hingga Malang menunjukkan adanya tren peningkatan produktivitas tanaman padi. Bahkan, pertumbuhan produktivitas tanaman padi ada yang lebih dari 30 persen.

Tim Pakar Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan Kementerian Pertanian, Sutarto Alimoeso, yang juga mantan Direktur Utama Perum Bulog, mengingatkan, berdasarkan pengalamannya dalam budidaya tanaman padi, sekarang ini adalah fase kritis produksi beras nasional terhadap serangan hama.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Pemerintah Perluas Operasi Pasar, DPR Bentuk Pansus Beras