Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Pengukuhan Megawati dan Kaderisasi, Topik Utama Kongres PDIP

12/12/2018



Megawati Soekarnoputri akan kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada hari pertama Kongres IV PDI-P di Denpasar, Bali, Kamis (9/4). Sebagai ketua umum terpilih, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menyusun struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat partai untuk lima tahun ke depan.

Sedikitnya 2.000 peserta kongres, baik dari DPC maupun DPD PDI-P dari seluruh Indonesia, berdatangan ke lokasi kongres di Hotel Inna Bali Beach, Sanur, Bali, sejak Rabu pagi. Semalam, mereka bersama Megawati dan sejumlah elite PDI-P menghadiri acara ramah-tamah, makan malam bersama dengan menu tradisional khas Bali sambil menikmati alunan musik tradisional dan tarian tradisional.

Sementara itu, bendera, spanduk, dan baliho PDI-P telah terpasang di sepanjang ruas jalan utama menuju area kongres.

Dalam sambutan saat acara ramah-tamah, semalam, Megawati mengatakan, semua kader PDI-P secara tidak sadar sudah menerapkan esensi dari demokrasi Indonesia, yaitu bermusyawarah mufakat.

Megawati minta musyawarah mufakat juga dikedepankan selama Kongres IV. "Ada rumor, PDI-P tidak sesolid yang dikatakan. Mari kita buktikan dalam kongres," katanya.

Panitia Pengarah Kongres IV PDI-P Andreas Hugo Pareira menjelaskan, Megawati akan dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2015-2020 hari ini. Persisnya, pengukuhan itu dilakukan setelah Megawati membuka kongres, menyampaikan pidato politik, dan membacakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP PDI-P 2010-2015.

Proses terkait suksesi ketua umum PDI-P, lanjut Andreas, sudah selesai saat Rapat Kerja Nasional IV PDI-P, September 2014. Saat itu, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P menjadi orang pertama yang mengusulkan pencalonan tunggal Megawati sebagai ketua umum.

Pencalonan kembali Megawati juga sudah dibahas dan disepakati dalam konferensi daerah dan konferensi cabang PDI-P yang diadakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

00:00:00
KOMPASTVRatusan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah tiba di Sanur, Bali. Sejak pagi, proses registrasi peserta telah dilakukan jelang acara pembukaan kongres, esok pagi ((9/4).

Panitia Pengarah Kongres IV PDI-P Andreas Hugo Pareira menjelaskan, Megawati akan dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2015-2020 hari ini. Persisnya, pengukuhan itu dilakukan setelah Megawati membuka kongres, menyampaikan pidato politik, dan membacakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP PDI-P 2010-2015.

Proses terkait suksesi ketua umum PDI-P, lanjut Andreas, sudah selesai saat Rapat Kerja Nasional IV PDI-P, September 2014. Saat itu, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P menjadi orang pertama yang mengusulkan pencalonan tunggal Megawati sebagai ketua umum.

Pencalonan kembali Megawati juga sudah dibahas dan disepakati dalam konferensi daerah dan konferensi cabang PDI-P yang diadakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

content

Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait menambahkan, kader di daerah dan pusat sepakat membutuhkan sosok Megawati sebagai pemersatu partai. Kinerja Megawati juga dinilai baik, khususnya dalam mengantarkan PDI-P memenangi Pemilu 2014.

Sebagai ketua umum terpilih, Megawati akan menjadi formatur tunggal yang menyusun struktur kepengurusan partai periode lima tahun mendatang. Megawati juga yang akan menentukan perlu tidaknya posisi wakil ketua umum di PDI-P.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, posisi-posisi penting itu akan ditentukan Megawati dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan sejumlah tokoh.

Isu aktual

Selain mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum, kongres akan membahas hal-hal penting lain. Pembahasan dibagi ke tiga komisi berbeda, yaitu komisi organisasi (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) dan subkomisi rehabilitasi, komisi sikap politik, dan komisi program partai.

Di komisi sikap politik, misalnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan akan dibahas pola koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih baik, dengan mengedepankan budaya ketimuran. Dengan demikian, ke depan, pemerintah dan PDI-P sebagai partai pemerintah lebih solid.

Turut juga dibahas strategi pemenangan pada pilkada yang menurut rencana digelar akhir tahun ini serta hak angket yang digulirkan DPR terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang juga kader PDI-P.

Di komisi program partai, Hasto mengatakan, komisi itu akan dipecah menjadi empat bagian, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi empat menteri koordinator dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Keempat menko bersama sejumlah menteri yang berada di bawah koordinasinya direncanakan bertemu sub-sub-komisi itu untuk memaparkan program pemerintah.

Selain itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan semua ketua DPD. Dalam pertemuan yang akan digelar tertutup ini, menurut Hasto, akan dipaparkan program-program pemerintah.

Relasi

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai sikap PDI-P yang selama ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka merupakan hal yang aneh. Pasalnya, sebagian menteri dalam kabinet diisi kader partai itu sehingga seharusnya mereka satu suara dengan kebijakan pemerintah.

"Seharusnya kritik itu cukup terjadi di belakang panggung atau dalam pembahasan internal partai dan pemerintah. Jadi ketika mereka berada di panggung depan, mereka sudah satu suara, berada di barisan yang sama. Mekanisme koordinasi dan komunikasi ini yang harus dicari solusinya," kata Yunarto.

Kongres PDI-P, menurut Yunarto, juga perlu menyusun fondasi untuk estafet pucuk pimpinan tertinggi di PDI-P dalam Kongres V tahun 2020.

J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies mengingatkan Megawati tak bisa terus-menerus memimpin PDI-P. Jika hal ini sampai terjadi, dikhawatirkan PDI-P mengarah pada pengultusan sosok Megawati. Padahal, kepemimpinan berdasarkan kultus diyakini akan membuat institusi tidak sehat.

Megawati, lanjut Kristiadi, sebenarnya sudah berupaya menghentikan pengultusan itu saat dirinya sebagai ketua umum justru memilih tidak maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dan justru mendorong Joko Widodo sebagai calon presiden. Sayang, upaya itu tidak dilanjutkan di internal PDI-P.

"Seharusnya Megawati dalam kepemimpinan yang penuh dengan karisma dan ditokohkan melanjutkan transformasi kepemimpinan ke arah demokratis di internal partai," kata Kristiadi.

Namun, menurut Hasto, kongres tidak akan membahas secara spesifik estafet pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Ketua Umum PDI-P, dalam kongres selanjutnya. Meski demikian, Kongres IV akan membahas proses kaderisasi untuk menyiapkan pengganti pucuk pimpinan tertinggi.

 

link asli (locked): http://print.kompas.com/baca/2015/04/09/Megawati-Kembali-Dikukuhkan