Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Pramono Anung, Tjahjo Kumolo: Kami Ingin Jokowi Pimpin Negeri Ini 2 Periode
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad mempertahankan kader mereka, Joko Widodo, yang kini menjadi presiden ke-7 RI sesuai mandat rakyat, yakni lima tahun. Bahkan, PDI-P juga akan berjuang mengupayakan Jokowi bisa menjadi Presiden RI kembali untuk periode berikutnya pada 2019-2024.
Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Tjahjo Kumolo, yang juga Menteri Dalam Negeri, saat ditanya pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (4/2), menyatakan, apa pun yang diputuskan Presiden Jokowi terkait dengan calon Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan, partainya akan tetap mendukung dan mempertahankan.
”Siapa bilang kami tidak solid? PDI-P tetap solid dengan apa pun yang diputuskan Pak Jokowi. Sebab, Pak Jokowi itu kader PDI-P terbaik yang kami dukung mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menang dalam Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Tidak mungkin PDI-P tidak mendukung dan mempertahankan Pak Jokowi,” kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, apa yang terjadi sekarang adalah dinamika politik. ”PDI-P tahu mana hak Pak Jokowi sebagai presiden dan juga sebagai kader partai. Pak Jokowi juga tahu soal itu,” ujarnya.
Tjahjo menegaskan, ibarat mahkota yang sudah diberikan kepada Jokowi sebagai kader partai, tidak mungkin ditarik dan disia-siakan oleh PDI-P.
Sementara itu, putri Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, antara Presiden Jokowi dan Megawati tidak ada persoalan.
”Buktinya, kemarin Bu Mega masih menemui Pak Jokowi di Istana,” kata Puan menunjuk pertemuan Selasa (3/2) sore di Istana Merdeka antara petinggi partai politik Koalisi Indonesia Hebat dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sehari sebelumnya, seusai rapat kerja di DPR, Puan menyatakan, PDI-P akan tetap bersama Presiden Jokowi. Demikian pula sebaliknya, Presiden Jokowi akan tetap bersama PDI-P.
Tak sebut ”petugas partai”
Hubungan PDI-P dan Presiden Jokowi disebut-sebut sempat terusik menyusul kontroversi penunjukan mantan ajudan
Presiden Megawati Soekanorputri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai calon Kepala Polri.
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi terkait kepemilikan rekening gendut, pencalonan Budi juga tidak segera ditarik kembali. Presiden juga tidak melantik-lantik Budi sebagai Kepala Polri meski DPR sudah menyetujuinya dalam Sidang Paripurna DPR.
Di tengah desakan sebagian praktisi hukum dan aktivis anti korupsi, Presiden menyatakan masih akan menunggu proses praperadilan terkait posisi Budi. Banyak kalangan, di antaranya Tim 9 atau tim yang dibentuk Presiden untuk membantu menyelesaikan persoalan Budi, menyebutkan pengusulan Budi sebagai calon Kapolri sebenarnya bukan inisiatif Presiden Jokowi, melainkan desakan pihak lain.
Apalagi di tengah kontroversi pencalonan Budi, Presiden Jokowi menggelar pertemuan tak hanya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, tetapi juga dengan kalangan petinggi Tentara Nasional Indonesia.
Sementara itu, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, saat diskusi mengatakan, Megawati adalah sosok yang taat konstitusi dan tidak akan terlibat dalam konflik KPK versus Polri. Urusan pencalonan Budi sudah selesai dengan persetujuan DPR.
”Sejak Jokowi ditetapkan sebagai presiden, Ibu Megawati tidak pernah lagi menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai. Pertanyaan wartawan sengaja menggiring agar keluar istilah tersebut lagi. Presiden Jokowi juga tidak pernah diatur oleh Ketua Umum PDI-P terkait kenegaraan. Yang diambil Presiden Jokowi adalah keputusan terbaik,” kata Pramono.