(Harian Kompas) Realokasi Subsidi BBM Kunci Pertumbuhan

12/12/2018

”Jika kita bisa memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal, kita bisa tumbuh 7 persen mulai 2019. Jika pada 2015 bisa tumbuh minimal 5,7 persen, kita bisa optimistis 7 persen mulai 2019 adalah target yang realistis dicapai,” kata dosen Unika Atma Jaya, Jakarta, A Prasetyantoko, di Jakarta, Jumat (21/11).

Salah satu sumber daya penting tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama ini, porsi belanja APBN stagnan di bawah 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Porsi terbesar adalah konsumsi masyarakat dan investasi. Meski demikian, belanja APBN vital karena fungsinya sebagai stimulus ekonomi dan pemandu investasi.

Pada pertumbuhan ekonomi triwulan III-2014, misalnya, porsi belanja pemerintah hanya 9,25 persen terhadap PDB. Porsi belanja masyarakat justru 55,11 persen, sedangkan investasi 30,91 persen. Nilai ekspor barang dan jasa 21,97 persen. Adapun nilai impor barang dan jasa 23,63 persen.

Untuk tahun 2015, menurut Prasetyantoko, pemerintah mempunyai modal besar hasil pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berkisar Rp 110 triliun-Rp 140 triliun.

Sepanjang anggaran tersebut direalokasikan untuk program produktif seperti pembangunan infrastruktur, daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi akan besar. Sebaliknya, jika anggaran direalokasikan ke program yang kurang produktif, pertumbuhan ekonomi tidak akan optimal.

”Bergantung pada realokasi subsidi BBM. Kuncinya pada pengalihannya. Jika ternyata realokasi tidak ke program produktif, tidak akan menimbulkan stimulus ekonomi,” kata Prasetyantoko.

Dari sisi eksternal, Prasetyantoko berpendapat, normalisasi di Amerika Serikat (AS) belum bisa dipastikan waktunya. Demikian pula dengan dampaknya terhadap ekonomi. Meski demikian, hal ini akan menjadi risiko eksternal paling nyata pada 2015.

Namun, jika perbaikan ekonomi dalam enam bulan ke depan sudah terjadi, Indonesia akan lebih siap. Indikasi atas perbaikan itu setidaknya harus tampak pada berkurangnya defisit neraca perdagangan, berkurangnya defisit transaksi berjalan, dan tumbuhnya ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo pada acara Pertemuan Tahunan BI, Kamis (20/11) malam, mengatakan, BI memperkirakan ekonomi pada 2014 tumbuh 5,1-5,5 persen. Adapun pada 2015 diperkirakan tumbuh 5,4-5,8 persen.

Agus berpendapat, perekonomian makro berangsur-angsur membaik. Indikasinya adalah defisit neraca transaksi berjalan yang terus berkurang.

Berdasarkan data BI, defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2014 sebesar 6,8 miliar dollar AS atau 3,07 persen terhadap PDB. Angka ini lebih kecil dibandingkan defisit pada triwulan II-2014 yang sebesar 8,7 miliar dollar AS atau 4,06 persen terhadap PDB. Bahkan, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2013, yakni 8,6 miliar dollar AS atau 3,89 persen PDB.

”Dengan prognosis tersebut, diperkirakan nilai tukar rupiah secara riil akan stabil. Sementara itu, sejalan dengan ekspansi perekonomian yang lebih berimbang, pertumbuhan kredit diperkirakan dapat mencapai 15-17 persen di 2015 dan pertumbuhan dana pihak ketiga 14-16 persen,” kata Agus.

Untuk memastikan reformasi struktural sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dapat diimplementasikan, tambah Agus, BI akan konsisten mengupayakan laju inflasi dan ekspektasinya mengarah pada sasaran jangka menengah sebesar 3-5 persen.

Ruang fiskal

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegero menyatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 18 November 2014 akan menekan pertumbuhan ekonomi 2014. Realisasinya mengarah ke kisaran 5,1-5,2 persen.

Meski demikian, kebijakan itu menciptakan tambahan ruang fiskal pada akhir 2014 sebesar Rp 9,5 triliun dan pada 2015 sebesar Rp 110-140 triliun.

Bambang optimistis Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen pada 2015. Syaratnya, realokasi anggarannya benar-benar untuk program produktif seperti pembangunan infrastruktur.

Bambang juga berjanji akan mengefisienkan belanja anggaran lainnya. Efisiensi anggaran itu misalnya perjalanan dinas, konsinyering, dan rapat di luar kantor. Dana bantuan sosial juga akan diefisienkan karena selama ini tersebar di sejumlah kementerian tanpa hasil jelas dan terukur. Pemerintah juga akan menghemat belanja barang yang tidak perlu.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Realokasi Subsidi BBM Kunci Pertumbuhan