(Harian Kompas) RUU Tertunda Jadi Prioritas Program Legislasi

12/12/2018

”Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) akan kami jadikan prioritas utama di masa sidang ini. Kalau perlu, Januari sudah dibahas sehingga pada masa pertengahan sidang sudah bisa disahkan,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa, Selasa (6/1), di Jakarta.

Saat ini, 11 komisi dan 5 panitia khusus DPR mengusulkan pembahasan 137 RUU ditambah 12 RUU prioritas usulan Dewan Perwakilan Daerah dalam Prolegnas 2015. Saan menegaskan, DPR akan bekerja keras menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sebelum masa jabatan berakhir tahun 2019.

Dari sisi kuantitas, Prolegnas 2015 kurang dari separuh Prolegnas 2010 DPR periode 2009-2014 yang berjumlah 331 RUU. Namun, sampai masa jabatan berakhir, DPR periode 2009-2014 hanya mampu mengesahkan 106 RUU (Kompas, 4/9/2014).

Pekerjaan rumah

Sebanyak 27 RUU direncanakan menjadi prioritas dalam Prolegnas 2015. Beberapa di antaranya pekerjaan rumah DPR periode 2009-2014, seperti RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

”RUU warisan periode sebelumnya banyak yang masih buntu. Selain RUU JPSK, ada revisi RUU Perbankan. Melihat pertumbuhan ekonomi bangsa saat ini, diperlukan payung hukum untuk mencegah skandal (keuangan) akibat pengaturan sistem keuangan yang tidak terkontrol,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan.

DPR juga akan memprioritaskan pembahasan RUU yang mendesak dan sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini. Misalnya, RUU Pemilihan Umum Serentak yang mengatur penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilu legislatif secara bersamaan.

”Baru kali ini Indonesia mengadakan pemilu secara serentak. Ini sesuatu yang butuh persiapan matang dari segi hukum sebelum diadakan pada 2019,” kata Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar DPR Rambe Kamarul Zaman.

link profil wikidpr untuk Taufik Kurniawan: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef86a

link profil wikidpr untuk Rambe Kamarul Zaman: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef774

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) RUU Tertunda Jadi Prioritas Program Legislasi