(Harian Kompas) Semakin Banyak Publik Mendesak Dibatalkan Pelantikan Budi

12/12/2018

Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap perilaku koruptif di internal Polri. Bahkan, Badrodin bertekad pengawasan di internal lembaganya menjadi salah satu prioritas tugasnya.

Pengawasan tersebut terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran. ”Polri berupaya menghindari penyelewengan anggaran dan penggunaan anggaran yang bias,” ujar Badrodin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (18/1).

Pencanangan budaya anti korupsi di tubuh Polri, kata Badrodin, merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, ke depan, Badrodin, yang Jumat pekan lalu baru diangkat Presiden Jokowi sebagai Plt Kepala Polri, menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap polisi, mulai dari unsur terkecil, seperti kepolisian sektor.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie juga menambahkan, pada tahun ini pihaknya akan menitikberatkan pada program pencegahan. Tujuannya agar berbagai pelanggaran di internal kepolisian bisa terus berkurang.

Tuntutan bersih

Dalam aksi ”Pilih Kapolri Bersih” pada hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana menyatakan, Presiden Jokowi harus membatalkan penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri yang baru. Menurut dia, keputusan untuk menunda pelantikan hanyalah bersifat sementara.

”Patut diapresiasi keputusan Presiden untuk menunda. Itu menandakan Presiden mendengar aspirasi rakyat. Namun, itu tidak cukup. Pencalonan tersebut harus ditarik,” katanya.

Aksi yang dilaksanakan oleh Koalisi untuk Reformasi Polri diikuti berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Di tengah aksi tersebut juga dilakukan penandatanganan dukungan dari sejumlah masyarakat yang hadir di sekitar tempat aksi.

Selain membubuhkan tanda tangan, sejumlah warga juga menuliskan berbagai aspirasi mereka di sebuah kain putih berukuran 1 meter x 3 meter.

Selain itu, sejumlah sukarelawan Koalisi untuk Reformasi Polri yang hadir menggunakan baju hitam juga membentangkan spanduk berlatar putih dengan tulisan ”Polri Bersih, Harga Mati” dan ”Pilih Kapolri Bersih”.

Mereka juga menuliskan berbagai tuntutan di atas sebuah kertas karton hitam, misalnya, ”Jangan langgar janji Nawa Cita”, dan sebuah kutipan mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso yaitu ”Aku polisi, bukan politisi”. Beberapa sukarelawan ada yang mengenakan topeng dengan wajah mirip Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Jokowi, dan Budi Gunawan.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, menyatakan, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki harapan yang sama terkait sosok Kepala Polri yang bersih.

”Mereka yang ikut tanda tangan dalam aksi itu dan mendukung petisi di change.org mewakili suara masyarakat Indonesia yang menginginkan Kepala Polri yang bersih. Hal itu perlu untuk perbaikan di lembaga penegak hukum tersebut,” kata Emerson.

Hingga Minggu pukul 17.00, sekitar 29.800 netizen telah menandatangani petisi penolakan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri yang dihimpun media sosial dalam jaringan (daring) change.org.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Semakin Banyak Publik Mendesak Dibatalkan Pelantikan Budi