(Harian Kompas Sore) Suspen e-KTP dan Realokasi Subsidi BBM Jadi Topik Rapat Kabinet

12/12/2018

”Saya siapkan laporannya lengkap kalau sewaktu-waktu Presiden nanti menanyakan dalam sidang kabinet. Kalau tidak saya siapkan, lalu Presiden menanyakan berdasarkan informasi yang dimilikinya, tentu repot. Jadi, untuk berjaga-jaga, lebih baik saya siapkan saja,” ujar Tjahjo kepada Kompas, Senin.

Menurut mantan politisi PDI-P itu, masalah e-KTP ternyata tidak sesederhana yang diduga. ”Sangat complicated sehingga agar bisa dievaluasi secara menyeluruh sistemnya, kita hentikan saja. Kita harapkan dua bulan ke depan, atau Januari 2015, sudah bisa diselesaikan evaluasinya sehingga bisa berjalan dengan baik dan tanpa aspek-aspek yang membuat kita ragu dan khawatir, termasuk indikasi-indikasi korupsi yang tengah ditelusuri KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkap Tjahjo.

Sementara penerbitan e-KTP dihentikan, KTP biasa tetap diterbitkan. ”Mereka yang membuat KTP baru tetap berjalan dan diberikan KTP biasa sambil menunggu pelaksanaan e-KTP,” ujarnya.

Sejauh ini, pelayanan KTP setiap hari sebanyak sekitar 15.000 lembar. Warga tetap dilayani untuk pembuatan KTP biasa.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri tidak gegabah menghentikan begitu saja pelaksanaan e-KTP yang selama ini sudah berjalan. ”Kami rapat dulu secara interen sebelum memutuskan penghentian e-KTP tersebut. Kami juga mendengar masukan dari para pakar, selain juga pihak-pihak terkait,” katanya.

Tjahjo menyebutkan, terdapat banyak data ganda dan e-KTP palsu. Masalah lain adalah soal keamanan data karena server berada di luar negeri. Hal itulah yang mendorong Kemendagri menghentikan sementara pelaksaan e-KTP.

”Bagaimana, ya, masak kita membuat KTP semua datanya ada di server di luar negeri. Bagaimana dengan data terkait perbankan, asuransi, dan keamanan negeri kita ini,” ujarnya.

BBM masih dibahas

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diyakini untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga akan bermanfaat. ”Itu yang masih dibahas,” ujarnya saat ditanya soal rencana kenaikan harga BBM.

Tentang stok BBM menjelang akhir November ini, Sudirman memastikan ketersediaannya. ”Bahkan, sangat aman karena Pertamina sudah belanja menambah ekstra cadangannya,” kata Sudirman menyinggung stok BBM yang akhir November ini habis.

Terkait pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri, Sudirman mengatakan, pihaknya meminta dalam waktu enam bulan tim harus sudah melaporkan satu per satu hasil penelusurannya terhadap mafia migas.

Lima agenda

Saat mengawali pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, yang didahului dengan makan siang bersama, Presiden Joko Widodo menyatakan, rapat kali ini membahas lima agenda.

”Selain rencana pembangunan infrastruktur, yang nanti bisa dipaparkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri BUMN, kita juga akan membahas masalah subsidi BBM dan pembangunan nasional terkait one stop service atau layanan satu atap serta evaluasi program bantuan nontunai lewat Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan persiapan Asian Games tahun 2018,” papar Joko Widodo.

Rapat dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan semua menteri Kabinet Kerja. Berselang 15 menit setelah sidang Kabinet Kerja dibuka, tampak Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tergesa-gesa masuk ke Kantor Presiden.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas Sore) Suspen e-KTP dan Realokasi Subsidi BBM Jadi Topik Rapat Kabinet