(Harian Kompas) Tradisi Baik, Menteri Nonaktif di Partai

12/12/2018

Pengunduran diri sejumlah menteri Kabinet Kerja dari kepengurusan di partai politik tergolong tradisi baru yang patut dihargai. Langkah itu bisa menekan potensi konflik kepentingan partai dalam pemerintahan sekaligus mendorong menteri fokus bekerja.

”Loyalitas menteri-menteri sebaiknya memang tunggal, yaitu hanya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketika loyalitas pada negara dimulai, maka semestinya loyalitas pada partai berakhir,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, Rabu (29/10).

Sebagaimana diberitakan, sejumlah menteri Kabinet Kerja menyatakan pengunduran dirinya dari parpol. Mereka adalah Marwan Jafar, Imam Nahrawi, dan M Hanif Dhakiri (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB), Tedjo Edhy Purdijatno (Partai Nasdem), serta Yuddy Chrisnandi dan Saleh Husin (Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura).

”Saya sudah nonaktif (dari jabatan Sekjen PKB). Saya sudah sampaikan resmi ke DPP PKB. Status nonaktif itu bentuk komitmen saya dengan Presiden, dan sekaligus (bagian dari) upaya saya untuk lebih fokus bekerja sebagai pembantu Presiden,” kata Hanif Dhakiri, Rabu sore.

Menurut Saldi, jika menteri-menteri juga aktif di kepengurusan partai, mereka memiliki dua ”kepala”, yaitu partai dan Presiden. Ini bisa memicu konflik kepentingan. Menteri pada dasarnya bekerja di eksekutif. Sementara pimpinan partai berfungsi mengendalikan anggota, termasuk di legislatif, yaitu DPR. Jika kedua fungsi terkumpul di satu orang, itu bisa merusak hubungan eksekutif dan legislatif.

Penyatuan jabatan menteri dan kepemimpinan partai juga rentan mengulang ”pembelahan eksekutif” yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2009 dan 2014. Ketika memasuki masa kampanye pemilu, para menteri memperlihatkan warna politiknya yang bisa berbeda dengan presiden. Presiden bahkan terkesan menjadi sulit mengendalikan menteri.

Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, ia berhenti dari kepengurusan DPP melalui surat bermeterai. ”Bukan sekadar nonaktif atau mundur. Surat sudah disampaikan tadi sore (Rabu sore) ke DPP dan diterima Sekjen (Dossy Iskandar), sudah lapor langsung ketua umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, tembusan surat juga sudah dikirim ke Presiden, Wakil Presiden, dan Menko Polhukam. ”Semua saya laksanakan agar lebih fokus pada tanggung jawab yang diamanatkan Presiden sebagai Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) dan Reformasi Birokrasi,” ujar Yuddy.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Saiful Bahri Ansori mengatakan, PKB menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo agar para menterinya tidak merangkap jabatan, baik di perusahaan, organisasi kemasyarakatan, maupun di parpol. Kebijakan ini mendorong menteri dalam Kabinet Kerja lebih fokus, berkonsentrasi penuh, serta serius di kementerian. ”Soal pergantian ketiga menteri di DPP PKB, kami akan bermusyawarah,” kata Saiful.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) Tradisi Baik, Menteri Nonaktif di Partai