(Harian Kompas) wikiDPR dan kawalAPBD: Gedoran Informasi dari Dunia Maya

12/12/2018

Orang-orang muda ini menjadi sukarelawan mendobrak kebuntuan informasi publik di Indonesia. Mereka menebar segala macam dokumen dan informasi publik ke dunia maya. Mereka mengawal hasil pemilu sampai menjernihkan ribut-ribut soal APBD DKI Jakarta.

Jumat (6/3) malam, dari rumah seorang kawannya di bilangan BSD, Tangerang Selatan, Gusti (22) berselancar ke dunia maya. Ia menjajal laman internet baru, www.kawalAPBD.org, yang dikabarkan berisi data rincian sengketa anggaran dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

"Pertama membuka, saya bingung melihat tabel yang penuh angka-angka nominal uang anggaran APBD itu. Karena penasaran dengan ribut-ribut APBD, saya coba mempelajari ta-bel-tabel itu sambil berdiskusi dengan Kedia (21), teman saya. Setelah lima menit, akhirnya saya mengenali kolom versi pemerintah daerah dan kolom versi DPRD DKI Jakarta," kata Gusti.

Akan tetapi. Gusti benar-benar terkejut 10 menit kemudian ketika ia menemukan "anggaran siluman" selain pagu dana untuk belanja alat catu daya listrik cadangan (UPS).

"Begitu saya paham alur tabel itu, datanya mengejutkan. Kolom DPRD punya banyak anggaran yang tidak ada di kolom versi pemda. Salah satu selisih yang saya temukan, anggaran pelatihan yang mencapai Rp 1 miliar. Kok bisa, sih, sebegitunya, enggak kira-kira nyelipin-nya. Baru saya paham, apa yang diributkan Gubernur DKI

Jakarta memang pantas diributkan," kata Gusti.

Tebaran dokumen

Panasnya kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 membawa tren baru. Publik beramai-ramai mengirim foto berbagai dokumen hasil penghitungan suara Pilpres ke dunia maya yang lalu diolah oleh Ainun Najib dan Pahlevi Fikri Aulia menjadi laman internet yang mengawal perolehan suara, yakni kawalpemilu.org.

Kini, giliran sengketa APBD DKI Jakarta yang diramaikan tebaran dokumen publik di dunia maya gara-gara laman kawalAPBD.org. Lagi-lagi, Ainun dan Pahlevi, dua pekerja teknologi informasi profesional yang bermukim di Singapura, menjadi sukarelawan membangun laman internet yang membuat warga seperti Gusti pahamperseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.

"Sebenarnya, bukan pengolah data seperti kami yang menentukan keberhasilan penyebaran informasi publik di internet Kami mendapat un-duhan dokumen lengkap APBD dari Pemerintah DKI Jakarta. Kami lihat, dokumen digital 2XXK) halaman itu lengkap, tetapi sulit dipahami rakyat Sulit sekali mencari mana anggaran siluman yang disebut-sebut Ahok. Kami mengolahnya menjadi data tabel interaktif yang memberikan kesempatan kepada publik mencari dengan mudah selisih APBD versi Ahok dan APBD versi DPRD DKI Jakarta," kata Ainun.

Tebaran dokumen dan informasi publik juga membantu warga seperti Gusti berpartisipasi mengawal kinerjapemerintah dan parlemen. "Terus terang, tabel kawalAPBD.org sulit dipahami, tetapi masih lebih mudah ketimbang saya disuruh membaca dokumen APBD. Kalau saya disuruh mencari anggaran siluman di dalam dokumen setebal 2.000 halaman, rasanya sudah malas duluan." kata Gusti.

Laman kawalapbd.org bukan satu-satunya kelompok sukarelawan yang menebar berbagai informasi publik ke internet Sejak September lalu, pengguna media sosial Twitter menikmati limpahan informasi kinerja anggota DPR dari akun @wikiDPR yang dimotori Hayati Indah Putri dan Adi Mulia Pradana.

Mirip Ainun dan Pahlevi, Indah juga seorang profesional yang dekat dengan dunia teknologi informasi. Namun, Indah tertarik dengan hiruk-pikuk dunia politik. "Saya merasakan sendiri, tahun 2014 bingung mencari rekam-jejak calon anggota legislatif. Bingung mau memilih siapa," tutur Indah.

Tak ingin beli kucing dalam karung pada Pemilu 2019 nanti. Indah akhirnya nekat mencari tahu segala informasi tentang aktivitas parlemen. Akun @wikiDPR akhirnya rutin mengirim foto notulensi rapat foto dokumen anggaran, dan foto aktivitas anggota DPR

Bersama Adi Mulia Pradana, Indah melaporkan langsung isi rapat di komisi-komisi DPR dengan membuat livehvit melalui akun @wikiDPR Indah juga membangun portal WikiDPR.org yang berisi biodata para anggota DPR

Ternyata, informasi DPR dicari banyak orang. Portal wikiDPRorg diakses sekitar 700 orang per hari Setiap hari, kami menebar sekitar 200 kicauan di Twitter. Ketika kami menawarkan peluang untuk menjadi sukarelawan, banyak orang mau bergabung membangun informasi wikiDPR untuk publik. Sukarelawan kami berlatar belakang pegawai swasta, profesional, dan mahasiswa. Bahkan ada seorang kandidat doktor," kata Indah bangga.

Jika kawalAPBD.org menawarkan informasi olahan atas dokumen publik, wikiDPRorg justru menebar dokumen publik itu sendiri "Kami ingin juga mengolah setiap dokumen kami ditaut dengan profil setiap anggota DPR sehingga kita akan punya rekam jejak si A bicara apa dalam isu B, si C bicara apa dalam berbagai isu. Itu modal penting bagi pemilih pada 2019," kata Indah.

Harus dibantu

Tebaran dokumen di dunia maya itu melengkapi kerja sejumlah lembaga swadaya masyarakat (NGO) untuk menebar sebanyak mungkin informasi lewat dunia maya. Perludem, misalnya, menyediakan aplikasi Android yang berisi biodata anggota DPR bernama DPR Kita. Aplikasi itu menyediakan layanan bagi pengguna untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota atau komisi DPR

Kicau siaran langsung rapat DPR dari akun a wikiDPR bakal jadi modal berharga warga untuk belajar kepada siapa aspirasi bakal disampaikan. Kicauan para sukarelawan juga menyuburkan iklim keterbukaan informasi publik. "Entah bagaimana, sejak kami sering membuat livetweet sidang DPR kinerja akun ofisial twitter DPR ([at]DPR_RI) membaik. Mereka menjadi lebih informatif," ujar Indah tertawa.

Peran para sukarelawan seperti Ainun dan Indah jelas meningkatkan kinerja pemerintah dan parlemen sebagaimana dicontohkan Indah. Masalahnya, peran sukarelawan seperti Ainun dan Indah hanya bisa berjalan jika lembaga publik membuka informasi dan dokumen mereka.

"Seharusnya Presiden tegas menetapkan dokumen anggaran harus dipublikasikan lengkap di internet Sediakan saja dokumennya, biar orang muda seperti kami yang mengolahnya menjadi informasi yang mudah dipahami warga. Banyak orang muda yang bisa membantu proses demokratisasi kita. Masalahnya, para penentu kebijakan punya kemauan atau tidak," ujar Ainun.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Kompas) wikiDPR dan kawalAPBD: Gedoran Informasi dari Dunia Maya