(Harian Republika) KMP Dicurigai Ingin Jatuhkan Jokowi-JK, KIH Bikin DPR Tandingan

12/12/2018

Lima partai yang tergabung dalam Koalisi indonesia Hebat (KIH) melayangkan mosi tidak percaya terhadap para pimpinan DPR. Mereka menilai, kelima pimpinan DPR tidak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin berbagai sidang yang dilakukan. "Dengan sesungguh-sungguhnya dan sesadar-sadarnya kami mengambil sikap mosi tidak percaya pada pimpinan DPR RI," kata politisi PDIP Arief Wibowo dalam keterangan resmi. Rabu (29/10).

Arief mengatakan, pimpinan DPR sering kali mengabaikan pendapat dan tidak berlaku adil terutama terhadap anggota DPR dari koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Dia juga menilai, pimpinan DPR telah melanggar tata tertib yang telah disepakati dengan memaksakan penyusunan penempatan anggota komisi.

Atas dasar itu, KIH berencana membentuk pimpinan DPR tandingan. Ketua yang dipilih adalah Pramono Anung dari PDIP. Sementara empat wakilnya adalah Rio Patrice Capella (Nasdem). Abdul Kadir Karding (PKB). Syaifullah Tamliha (PPP), dan Dossy Iskandar (Hanura). "Demi menjaga berjalannya fungsi pimpinan DPR maka kami menunjuk beberapa nama itu," ujarnya.

Pimpinan DPR bentukan KIH juga berencana mengge-lar rapat pemilihan alat kelengkapan dewan sendiri. Bahkan, KIH juga akan membentuk komisi sendiri dari koalisi-koalisinya, yaitu PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, dan PPP (kubu ketua umum Ro-mahurmuziy). "Bahkan, kami juga akan mengadakan sidang paripurna sendiri tanpa Koalisi Merah Putih (KMP)," kata politisi Partai Nasdem, Zulfan Lindan.

Zulfan menegaskan, koalisi pendukung Jokowi-JK selama ini selalu mengedepankan proses musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan menggunakan musyawarah untuk mufakat, lanjut Zulfan, DPR bisa berjalan dengan kompak. "Kipi, selama ini DPR tidak ada kekompakan, KMP tetap menomorsatukan sistem paket dengan cara voting," jelasnya.

Politisi Nasdem lainnya Victor Laiskodat mencurigai pimpinan DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih hendak menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo. Indikasinya, kata Victor, KMP memborong habis seluruh posisi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan. "Kami mencurigai teman-teman pendukung Prabowo-Hatta ingin menjatuhkan dan berpikir menjatuhkan pemerintahan."

Politisi PKB Daniel Johan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dengan begitu partai-partai yang meraih kursi terbanyak bisa mendapatkan posisi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan. Kami ingin meminta Presiden mengeluarkan Perppu untukmembatalkan UU MD3 yang sekarang."

Ketua DPR Setya Novanto tidak menghiraukan mosi tidak percaya dari kubu Koalisi Indonesia Hebat di parlemen. Setya mengatakan, DPR akan segera menjalankan tugas sesuai fungsinya setelah tiap-tiap komisi menetapkan pimpinannya. "Masalah itu kami serahkan kepada rakyat untuk menilai," kata Setya, kemarin

Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini menyatakan, pimpinan DPR sudah memberi kesempatan kepada KIH mengikuti proses pemilihan pimpinan komisi. Namun, KIH bergeming tak menyerahkan nama-nama anggota komisi di sidang paripurna. Padahal, pemilihan pimpinan dilakukan oleh anggota komisi. "Kami sudah beri empat kesempatan paripurna. Masih musyawarah bersama. Jadi, kami sudah memberikan yang terbaik," katanya.

Novanto juga pesimistis dengan lahkan KIH mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu Undang-Undang MD3. Sebab Perppu itu sendiri sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat digugat PDIP. "Kami ingin bekerja cepat. Jangan sampai tertunda," ujar Novanto.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, selama ini pimpinan DPR sudah me-nolelir sikap fraksi-fraksi di KIH yang tidak mau mengajukan nama anggota di komisi dan alat kelengkapan dewan. Toleransi itu bahkan diberikan sampai empat kali masa sidang paripurna. "Rapat Komisi XI tadi itu ditunda karena menunggu mereka lho! Kurang perhatian apa lagi cobakita?

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Harian Republika) KMP Dicurigai Ingin Jatuhkan Jokowi-JK, KIH Bikin DPR Tandingan