[Insight wikiDPR] DPR (Sudah) Berdamai: Alasan Utama Naik 2000 tiap Liter Diumumkan Senin

12/12/2018

Dari Brisbane (Joko Widodo) dan Jakarta (Jusuf Kalla), keduanya sama-sama menjawab bahwa “kenaikan BBM segera mungkin”. Banyak yang mengira bahwa “segera mungkin” bukan berarti setelah mendarat dari lawatan 3 Konferensi (APEC, ASEAN, dan G-20) Jokowi akan umumkan. Kenyataannya justru sebaliknya, hanya 22 jam setelah mendarat di Halim dari Brisbane, Presiden umumkan kenaikan Premium dan Solar.

Kenapa harus Senin, 17 November, bagi kami (wikidpr) amat sederhana. Kondisi politik amat damai sejak Senin siang. KIH-KMP berdamai resmi di Nusantara IV kompleks DPR. Bagi Jokowi, tidak bisa lagi menunda sebelum kondisi politik memanas lagi entah karena hal apapun.

Sejatinya, Menteri Keuangan pun sudah mengisyaratkan bahwa kenaikan BBM tidak akan menyenthu Rp 3.000,- tiap liternya, pernyataan Menkeu per Sabtu (15 November). Kenaikan sebesar itu terlalu mencolok bagi politisi yang amat anti kenaikan BBM saat merujuk ICP (Indonesia Crude Price) serta harga minyak secara global turun. Turun pada (relatif) 76-80 dollar. Apalagi negara tetangga (Malaysia) justru menurunkan harga BBM. Pasti menjadi “bola panas” yang amat besar jika kenaikannya terlalu tinggi.

Pernyataan Menteri Keuangan tidak bohong. Senin malam ini, 17 November 2014, Premium dan Solar naik Rp 2.000,- ,benar-benar tidak sampai Rp 3.000,- : Solar dari Rp 5.500,- menjadi Rp 7.500,- ; sementara Premium dari Rp 6.500,- menjadi Rp 8.500,-

Angka tersebut punya makna luas: pemerintah berhemat, tapi tetap melakukan subsidi. Bukan sama sekali tak mensubsidi seperti dituduhkan. Hanya subsidinya dikurangi. Tiap liter Premium dan Solar yang dipakai masyarakat disubsidi Rp 1.500,- ; dimana andai saja dinaikkan Rp 3.000,- artinya hanya ada subsidi 500 rupiah saja.

Tapi dengan kenaikan BBM tersebut, pemerintah sudah berhitung jangka panjang, dan mudah-mudahan terealisasi. Yang paling mudah diingat angkanya minimal dua aspek ini: 15 bandara baru dan 24 pelabuhan akan dibangun. Itu baru sedikit. Yang lainnya akan sulit untuk diingat angkanya, tapi akan banyak sekali jalan, RS, hingga sekolah yang dibangun.

Jelas bahwa kenaikan BBM (sesuai Undang-Undang) tidak perlu persetujuan DPR. Tapi Jokowi, sekali lagi, menunggu agar kondisi politik kondusif lebih dulu. Maka saat KIH-KMP berdamai Senin siang, malamnya Jokowi mengambil momentum yang mungkin tak bisa ditunda lagi: realokasi subsidi BBM untuk pembangunan yang lebih efektif.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

[Insight wikiDPR] DPR (Sudah) Berdamai: Alasan Utama Naik 2000 tiap Liter Diumumkan Senin