Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(JPNN.com) DPR Legowo Andai Pembangunan Gedung Baru Ditolak Rakyat
JPNN.com, JAKARTA - DPR terus berupaya mewujudkan rencana pembangunan gedung baru yang ditargetkan akan menjadi salah satu ikon nasional. Karenanya, masa reses DPR kali ini pun akan dimanfaatkan untuk sosialisasi pembangunan gedung baru ke masyarakat.
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, masa reses kali ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi konstituen. “Wakil rakyat juga akan menyampaikan rencana pembangunan gedung baru DPR," katanya di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 28/4).
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, DPR dalam masa reses ini akan sebanyak mungkin menyerap pendapat publik tentang rencana pembangunan gedung baru untuk wakil rakyat uang terhormat itu. Melalui sosialisasi itu, lanjutnya, akan terlihat apakah rakyat menyetujui atau mengoreksi.
"Silahkan sampaikan kepada anggota dewan. Sebagai wakil rakyat, mereka pasti akan dengarkan suara rakyat yang diwakilinya. Kalau tidak, pasti pada pemilu 2019 rakyat tidak akan mempercayainya," ujarnya.
Adik ipar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku akan mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Dia juga akan memberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR.
"Kalau memang nanti hasilnya masyarakat menolak, kita legowo dan sampaikan itu ke dalam rapat, sebab ini prosesnya masih dalam tahap persiapan perencanaan. Belum final. Silahkan, seluruhnya dikritisi dan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan," pungkasnya.(fas/jpnn)