Kemenpora - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pemuda & Olahraga

12/12/2018

Pada 5 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Imam Nahrawi, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenpora dalam RAPBN-P 2015.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kemenpora.

Pada Rapat Kerja ini Menpora, Imam Nahrawi, memaparkan beberapa hal yaitu:

Anggaran untuk Pelayanan Umum sebesar Rp.300 milyar, untuk Pendidikan Kepemudaan & Pendidikan Olahraga adalah Rp.1 triliun dan untuk Ekonomi Kreatif sebesar Rp.400 milyar.
Menpora meminta Komisi 10 untuk fokus dan prioritaskan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 karena Indonesia akan menjadi tuan rumah.
Kemenpora meminta tambahan anggaran sebesar Rp.878 milyar untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018.
Penghematan anggaran perjalanan dinas atau meeting akan dialokasikan untuk menambah fasilitas lapangan sepak-bola di desa, persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan menutup kekurangan tunjangan kerja pegawai.
Susulan tambahan anggaran Kemenpora untuk penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON), Asian Games 2018 dan Pramuka adalah sebesar Rp.3.9 triliun.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Menpora, Imam Nahrawi:

Fraksi PDI Perjuangan: Sofyan Tan dari Sumut 1. Sehubungan dengan pengajuan dana untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON), Sofyan mengingatkan bahwa apabila nantinya membeli prasarana ini akan membebani pemerintah yang berikutnya.

My Esti Wijayati dari Yogyakarta. Esti menilai salah satu fungsi dari Kemenpora adalah membentuk watak bangsa. Namun demikian menurut Esti Menpora melupakan program-program yang membentuk watak bangsa dalam pengajuan anggaran di 2015.

Fraksi Golkar: Oleh Popong Otje Djundjunan dari Jabar 1. Popong menilai banyak provinsi yang tidak taat kepada UU Kepemudaan. Popong saran agar Kemenpora mendukung provinsi yang taat dan diberikan insentif dana dekonsentrasi (seperti provinsi Kalimantan Utara) dan jangan hanya mendukung provinsi yang kaya-kaya saja. Popong apresiasi Kemenpora atas pengajuan anggaran senilai Rp.651 milyar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat.

Fraksi Gerindra: Oleh A.R Sutan Adil Hendra dari Jambi. Sutan Adil menilai Kemenpora tidak adil anggaran untuk organisasi kepemudaan hanya diberikan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saja. Sutan Adil saran agar Kemenpora juga memberikan bantuan anggaran kepada organisasi-organisasi kepemudaan lainnya.

Fraksi Demokrat: Oleh Jefirstson R. Riwu Kore dari NTT 2. Menurut Jefirstson pengajuan dana sebesar Rp.99 milyar untuk Pramuka sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan olahraga saja. Jefirstson tanya klarifikasi ke Menpora mengapa fokus penghematan anggaran adalah pengurangan alokasi untuk lapangan sepak bola. Jefirstson ingin kepastian dari Kemenpora bahwa pengadaan alat-alat olahraga akan ditingkatkan di daerah-daerah.

Muslim dari Aceh 2. Muslim berharap tidak ada perpecahan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Muslim saran usulan tambahan anggaran untuk Kemenpora dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar)

Rinto Subekti dari Jateng 4. Rinto saran agar usulan penambahan anggaran Kemenpora nanti diselesaikan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar).

Fraksi PAN: Oleh Teguh Juwarno dari Jateng 9. Menurut Teguh Kemenpora harus bisa meyakinkan Komisi 10 mengapa mereka harus mengeluarkan anggaran untuk Asian Games 2018.

Yayuk Basuki dari Jateng 1. Yayuk saran agar usulan penambahan anggaran untuk lebih realistis, terutama yang bisa dibiayai oleh pemerintah.

Fraksi PKS: Oleh Mohamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Sohibul Iman menilai Pekan Olahraga Nasional (PON) dan South East Asian GAMES (SEA GAMES) adalah diluar kepentingan dan prioritas Kemenpora. Sohibul Iman juga minta klarifikasi kenapa Kemenpora baru sekarang mengusulkan tambahan anggaran buat penyelenggaraan PON 2016 padahal Pemerintah Daerah Jawa Barat sudah mengajukan sejak 2014.

Fraksi PPP: Oleh Elviana dari Jambi. Elviana tidak setuju bila poin-poin anggaran penambahan buat Kemenpora ini dibahas dan diputuskan di Badan Anggaran (Banggar)

Reni Marlinawati dari Jabar 4. Reni minta klarifikasi kepada Kemenpora kenapa anggaran yang diajukan hanya untuk Asian Games 2018 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) saja.

Fraksi Nasdem: Oleh T.Taufiqulhadi dari Jatim 4. Taufiqulhadi saran agar Kemenpora tidak hanya alokasikan anggaran kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saja, namun kepada organisasi-organisasi kepemudaan lainnya juga.

Fraksi Hanura: Oleh Dadang Rusdiana dari Jabar 2. Dadang menilai indikator kesuksesan sebuah program tidak jelas. Namun demikian Dadang siap membantu Kemenpora mengusulkan penambahan anggaran.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Menpora kunjungi http://bit.ly/kemenporakom10.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Kemenpora - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pemuda & Olahraga

Pemantauan Rapat