Komisi VI DPR Kecam Menteri BUMN Yang Larang Pejabat BUMN Hadiri Rapat dengan DPR, AKan Dipaksa Dipanggil?

12/12/2018

Komisi VI DPR RI mengaku jika pihaknya menerima surat yang dikeluarkan dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI terlebih dahulu dengan pejabat eselon satu kementerian BUMN. Surat tersebut ditujukan kepada kesetjenan DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan surat edaran yang dimaksud dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Ia pun membacakan surat edaran yang berbunyi seperti ini.

"Maka kami dengan ini mengharapkan bantuannya kepada Setjen DPR RI, untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan RDP dengan pejabat eselon satu kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan," sebutnya membacakan suraat edaran tersebut.

Sebelumnya dari pantauan wikidpr, salah satu anggota Komisi XI yaitu Misbakhun (Fraksi Golkar) dalam paripurna meminta agar salah satu gugus kerjanya ditambah dengan "melakukan audit keuangan BUMN". hal ini, jika akhirnya diloloskan, akan membuat Menteri BUMN menjadi mitra kerja ganda, yaitu Komisi VI dan Komisi XI. Hingga kini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Menteri BUMN Rini Soemarno

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Komisi VI DPR Kecam Menteri BUMN Yang Larang Pejabat BUMN Hadiri Rapat dengan DPR, AKan Dipaksa Dipanggil?