(Kompas) Dua Kubu Golkar Sepakat Islah, Penyatuan Pengurus Picu Perdebatan

12/12/2018

Juru runding kedua kubu elite pengurus Partai Golkar satu suara mendukung pemilihan kepala daerah langsung dalam pertemuan perdana selama dua jam di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/12). Namun, proses islah bakal panjang karena upaya menyatukan kedua kubu dalam satu kepengurusan justru memicu perdebatan sengit.

Kubu Partai Golkar hasil Munas Bali diwakili MS Hidayat, Sharif Cicip Sutardjo, Freddy Latumahina, Theo Sambuaga, dan Aziz Syamsuddin. Adapun kubu Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, diwakili Priyo Budi Santoso, Ibnu Munzir, Agun Gunandjar, Andi Mattalatta, dan Yorrys Raweyai.

”Pada akhirnya kami memang akan menggabungkan dua pengurus yang berselisih. Bicaranya gampang. Tetapi, kompromi akan sulit karena juga menyangkut dua tokoh yang di atas (Ketua Umum Agung Laksono dan Ketua Umum Aburizal Bakrie),” kata Hidayat.

Hal-hal yang belum disepakati, antara lain, mencakup status kepengurusan Partai Golkar versi Munas Riau 2009, keluar atau tetap dalam Koalisi Merah Putih, komposisi kepengurusan baru, dan penggunaan kantor DPP Partai Golkar. Perundingan diskors sampai 8 Januari 2015. Priyo mengatakan, kedua kubu sepakat mengedepankan musyawarah untuk mufakat agar tidak perlu menempuh jalur hukum. Opsi lain adalah mencapai islah melalui perundingan atau mengadakan munas rekonsiliasi.

Kedua kubu juga sepakat untuk tidak melakukan konsolidasi sepihak dengan pengurus daerah. ”Konflik Golkar cukup di tingkat atas, tidak usah sampai ada kepengurusan kembar juga di daerah, ataupun di fraksi-fraksi di DPR dan DPRD,” kata Priyo.

Regenerasi Demokrat

Berkaca dari pengalaman Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, elite pengurus Partai Demokrat lebih mementingkan soliditas dibandingkan regenerasi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, prioritas Partai Demokrat ini adalah meningkatkan popularitas dan menambah kursi di DPR dan DPRD.

”Kami ingin bangkit. Satu-satunya jalan untuk bangkit, ya, menjadikan Pak SBY kembali sebagai ketua umum,” ujar Agus.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda dan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan, skenario aklamasi SBY sebagai ketua umum hanya menguntungkan dalam jangka pendek.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Dua Kubu Golkar Sepakat Islah, Penyatuan Pengurus Picu Perdebatan