(Kompas) Evaluasi Dibutuhkan

12/12/2018

MANADO, KOMPAS — Ketua DPR Setya Novanto berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menggan-ti sebagian anggota kabinet untuk meningkatkan dan menyelaraskan kinerja pemerintahan. Sejumlah menteri dinilai tidak optimal dan tidak memahami pekerjaannya.

"Saya kira hal penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi kerja menteri. Wacana reshuffle (pergantian) sudah mengemuka," kata Setya Novanto di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/4). Dia menambahkan, penilaian ini diberikan terkait fungsi DPR melakukan pengawasan pemerintahan.

Menurut Setya, enam bulan pertama kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla berjalan timpang karena tidak optimalnya kerja sejumlah menteri. Dari 34 menteri anggota kabinet Jokowi-Kalla, lima-enam menteri di antaranya perlu diganti.

Namun, Setya tidak menyebut nama sejumlah menteri yang kinerjanya kurang baik. "Pak Presiden sudah tahu itu," ujarnya. Ia mengusulkan apabila terjadireshuffle sebaiknya menteri baru berasal dari teknokrat.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, evaluasi kinerja kabinet dilakukan terus-menerus. Presiden punya cara sendiri mengukur kinerja kementerian sesuai dengan target kerja masing-masing.

"Misalnya, setelah rapat terbatas, Presiden selalu memberikan arahan dan tindak lanjut. Dari sana Presiden bisa mengevaluasi dan memberikan penekanan-penekanan khusus yang harus dilakukan," ucap Andi.

Sementara itu, saat ditanya tentang perombakan kabinet, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, "Kami kerja saja, yang menilai Pak Presiden."

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini, perombakan kabinet tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Saat ini para menteri sedang berkonsentrasi bekerja sesuai programnya masing-masing. Persoalan yang sedang menjadi perhatian pemerintah antara lain gejolak harga beras dan nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Tidak tergantung survei

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, perombakan kabinet bergantung pada kebutuhan dan tidak tergantung dari hasil survei sejumlah lembaga penelitian. Kabinet tetap akan bekerja sesuai dengan program yang dicanangkan.

"Kalau semua hal bergantung pada hasil survei, nanti negeri ini jadi negeri survei," kata Kalla.

Menurut Kalla, tidak semua kebijakan pemerintah dapat menyenangkan semua pihak. Dia mengibaratkan seperti orang sakit yang diminta meminum obat. Tidak semua orang suka meminum obat karena obat umumnya terasa pahit, tetapi harus dikonsumsi.

"Pemerintah tak bekerja hanya untuk enam bulan saja, tetapi untuk lima tahun ke depan. Yang paling penting, proses jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan lebih baik dari sekarang," tutur Kalla. (ZAL/NDY)

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Evaluasi Dibutuhkan