(Kompas) Jelang Kongres, Demokrat Masih Andalkan SBY

12/12/2018

Partai Demokrat masih mengandalkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur sentral pendulang suara dalam Pemilihan Umum 2019. Para elite pun meminta kader memberikan ruang bagi SBY untuk maju menjadi calon tunggal ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat yang direncanakan berlangsung Mei 2015.

Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12), mengatakan, ”Kami ingin Pak SBY menjadi ketua umum lagi. Sebuah partai politik lahir dan besar karena tokoh atau figur tertentu. Partai Demokrat juga demikian, lahir dan besar karena Pak SBY.”

Menurut Nurhayati, mereka tidak mau mengikuti perpecahan internal seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sosok Yudhoyono sebagai pendiri dibutuhkan sebagai pemersatu Partai Demokrat.

”Dari dulu sampai sekarang hanya Pak SBY yang bisa menyatukan Demokrat. Saya bisa tidur nyenyak mengetahui partai tetap solid di bawah Pak SBY. Ini sudah jadi keinginan mayoritas kader DPD dan DPC,” ujar Nurhayati.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan, Partai Demokrat belum membutuhkan regenerasi. Menurut dia, SBY harus menjadi ketua umum agar Partai Demokrat memenangi Pemilu 2019.

Nurhayati dan Ruhut mengatakan, mereka tidak menghalangi kader lain menjadi calon ketua umum. Bahkan, SBY sebagai ketua umum petahana juga tidak mencegah kadernya untuk maju.

”Silakan saja (mencalonkan). Demokrasi dan persaingan itu biasa. Tetapi, kalau memang lebih banyak kader yang menginginkan dan memenangkan Pak SBY, mau bagaimana lagi. Sebab, ini polanya bottom-up, bukan top-down,” kata Nurhayati.

Namun, Ruhut meminta kader lain memberikan ruang bagi SBY menjadi calon tunggal dalam Kongres Partai Demokrat 2015. ”Kita kuatkan dulu partai. Baru percayakan kursi pimpinan ke figur di luar SBY,” ujar Ruhut.

Sebelumnya, politisi Demokrat, Gede Pasek Suardika, dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengumumkan kesiapan menjadi ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat. Pasek mengatakan, sudah saatnya kepemimpinan Partai Demokrat beralih ke generasi muda.

Pasek meminta pemilihan ketua umum berlangsung demokratis tanpa penggalangan dan pengarahan dukungan kepada calon tertentu yang berujung aklamasi. ”Jangan hapuskan prinsip demokrasi dalam tubuh Partai Demokrat. Ini partai, bukan monarki yang harus dipimpin oleh orang dan keluarga yang sama terus-menerus,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengatakan, regenerasi mendesak dilakukan di partai politik. Pemimpin muda akan menggerakkan partai menjadi semakin dinamis.

”SBY gagal mempertahankan dan meningkatkan elektabilitas Demokrat. Hal itu seharusnya menjadi tolok ukur, sudah saatnya Demokrat regenerasi kepemimpinan,” papar Nico.

Rekonsiliasi Golkar

Sementara itu, para elite Partai Golkar terus mencari jalan untuk rekonsiliasi. Meski ada perbedaan, pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, dan Munas Bali bertekad berunding mencapai titik temu.

Kubu Munas Bali menetapkan MS Hidayat dan Sharif Cicip Sutardjo sebagai juru runding. Adapun kubu Munas Ancol menunjuk Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Agun Gunarsa, Ibnu Munzir, dan Andi Mattalatta sebagai juru runding rekonsiliasi. Ketua Partai Golkar Munas Ancol Leo Nababan mengatakan, mereka siap menempuh jalur hukum jika perundingan gagal dan menunjuk Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum.

Dari Kabupaten Badung, Bali, Forum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar se-Indonesia merekomendasi Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum kubu Munas Bali jika rekonsiliasi internal gagal. Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, yang juga Sekretaris Forum, membacakan pernyataan sikap bersama. Forum ini hanya mengakui kepemimpinan Aburizal Bakrie.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Jelang Kongres, Demokrat Masih Andalkan SBY